Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebut saat ini industri keramik dalam negeri tengah berjuang melawan produk impor. Hal ini terlihat dari sebanyak 7 perusahan industri keramik yang bangkrut.

Pejabat Fungsional Pembina Industri pada Direktorat Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam Kemenperin Ashady Hanafie mengatakan lonjakan impor ubin keramik yang membanjiri pasar dalam negeri, terutama dari China berimbas pada ketujuh perusahaan industri ubin keramik yang menghentikan produksinya.

Berdasarkan data yang dipaparkan, impor ubin keramik mengalami peningkatan. Pada 2020, impor ubin keramik mencapai 72,6 juta meter persegi. Tahun 2021, angkanya naik menjadi 84,3 juta meter persegi. Volumenya turun menjadi 70,2 juta ton pada 2022. Meski terjadi penurunan, terjadi lonjakan volume impor menjadi 93,4 juta meter persegi.

Pria yang akrab disapa Shady menyebut pengenaan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atas impor ubin keramik selama enam tahun terakhir tidak mampu menekan impor keramik ubin yang masuk. Pasalnya, besaran tarif yang dikenakan terus mengalami tren penurunan.

"Industri keramik itu sebenarnya kondisinya dalam saat ini tidak baik-baik saja. Safeguard ini ternyata tidak efektif. Di sini ternyata malah makin parah impor makin banyak," kata Ashady dalam acara Diskusi Publik, Jakarta, Selasa (17/6/2024).

Lebih lanjut, dia membeberkan tantangan yang menjadi industri ubin keramik dalam negeri. Pertama, pemerintah China menerapkan insentif tax refund sebesar 14%. Hal ini membuat industri keramik dalam negeri mengalami penurunan daya saing.

Kemudian, terjadi kenaikan biaya produksi sekitar 5-6%. Kenaikan ini terjadi usai adanya kenaikan bahan bakar dan pelemahan rupiah. Ditambah, ada kenaikan biaya transportasi, terutama ongkos angkut. Hal tersebut dapat membuat harga jual naik sekitar 1-3%.

Di sisi lain, alokasi penggunaan gas yang diberikan pemerintah belum mampu menutupi kebutuhan industri keramik dalam negeri.

"Harga itu tidak diberikan seluruh jumlah gas yang dibutuhkan industri karena ada keterbatasan, paling banyak 70-80% itu diberlakukan karena adanya sumber, ada pembatasan bagian pemerintah. Misal, alokasi segini dibagi seluruh perusahaan itu, masing-masing dapatnya nggak sama, nggak sesuai yang mereka butuhkan," jelasnya.

Dia pun berharap ada temuan ladang gas yang dapat dialokasikan 100% untuk industri keramik dalam negeri. Selain itu, dia menyebut yang diharapkan oleh pengusaha adalah persaingan yang adil, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Untuk itu, pihaknya tengah mendorong penerapan bea masuk anti dumping (BMAD) hingga 200%.

"Jadi kalau fair, sebenarnya tidak ada masalah. Kemudian karena dengan kondisi saat ini, maka Kementerian Perindustrian akan menggunakan seluruh apa ya, seluruh cara yang bisa digunakan untuk membantu industri dalam memperbaiki usahanya," imbuhnya.

Adapun 7 perusahaan industri keramik yang menghentikan produksinya:

1. PT Indopenta Sakti Teguh

2. PT Indoagung Multiceramics Industry

3. PT Keramik Indonesia Assosiasi - Cileungsi

4. PT KIA Serpih Mas - Cileungsi

5. PT Ika Maestro Industri

6. PT Industri Keramik Kemenangan Jaya

7. PT Maha Keramindo Perkasa

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkapkan industri keramik dalam negeri sedang berdarah-darah. Hal ini sejalan dengan rencana pemerintah menerapkan bea masuk anti dumping (BMAD) 199% untuk produk keramik.

Pejabat Fungsional Pembina Industri pada Direktorat Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam Ashady Hanafie mengatakan permasalahan tersebut sudah terjadi sejak cukup lama. Mengatasi hal tersebut, pihaknya telah mengenakan trade remedies mulai tahun 2015. Trade remedies merupakan instrumen untuk melindungi industri dalam negeri akibat praktik perdagangan internasional yang tidak sehat.

"Sebenarnya ini masalahnya sudah cukup lama berat dan jadi trade remedies mulai dikenakan tahun 2015 karena sudah mulai suffer," kata pria yang akrab disapa Shady dalam acara Diskusi Publik, Jakarta, Selasa (17/6/2024).

Shady menyebut industri keramik dalam negeri mengalami penurunan lantaran adanya kenaikan harga gas. Komponen gas menjadi penting dalam proses pembuatan keramik.

Dia bilang sebelum tahun 2015, industri keramik lokal mempunyai daya saing dan dapat kompetitif. Bahkan utilitas industri tersebut bisa mencapai di atas 90%. Pada saat yang sama, produk impor mulai membanjiri dalam negeri.

"Mulainya parah itu kenapa industri keramik kita turun itu karena ada kenaikan harga gas. Setelah itu naik, mulai drop, kalah bersaing harga, impor masuk. Karena konsumen Indonesia masih saat ini konsumennya concern terhadap harga," jelasnya.

Pihaknya pun mengajukan permohonan penyelidikan tindakan pengamanan (safeguard) atas impor ubin keramik. Kemudian pada 2018, Menteri Keuangan menetapkan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atas impor ubin keramik selama tiga tahun dengan besaran tarif 23% untuk tahun pertama, 21% untuk tahun kedua, dan 19% untuk tahun ketiga.

Kemudian BMTP diperpanjang kembali selama tiga tahun dengan besaran tarif 17% untuk tahun pertama, 15% untuk tahun kedua, dan 13% untuk tahun ketiga.

"Trennya emang harus turun. Di sini ternyata malah makin parah impor makin banyak. Jadi, kita mengambil tindakan mengajukan kembali untuk bea masuk anti dumping (BMAD) selama lima tahun dengan besaran tarif 100-199%. Kita akan lihat dulu di awal seperti apa dan nilainya sesuai hasil penyelidikan tadi 100-199% atau tidak. Kalau harapan kami diberlakukan yang tinggi," terangnya.

Lihat juga Video 'Membuat Gerabah di Museum Seni Rupa dan Keramik Kota Tua':

[Gambas:Video 20detik]

PT Pupuk Indonesia (Persero) mengungkap ada puluhan kabupaten yang pasokan pupuk subsidinya akan habis bahkan sudah habis. Pupuk subsidi ini dibagi menjadi dua, yakni pupuk urea subsidi dan NPK subsidi.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi mengungkap sampai 11 Juli 2024 dari 478 wilayah yang mendapatkan alokasi pupuk subsidi, 12 kabupaten telah kehabisan pasokan pupuk urea dan 71 kabupaten diprediksi kehabisan stok pupuknya akhir Juli 2024.

Kondisi serupa juga terjadi untuk alokasi NPK subsidi. Rahmad mengatakan sebanyak 32 kabupaten telah kehabisan NPK dan 88 kabupaten pasokan NPK-nya akan habis akhir Juli 2024.

"Ada 12 Kabupaten yang hari ini sudah habis alokasinya, dan ada 71 kabupaten, ini untuk urea, yang alokasinya di akhir Juli. Nah kalau dilihat yang NPK, yang merah semakin banyak lagi," kata dia dalam rapat koordinasi pengendali inflas yang disiarkan YouTube Kemendagri RI, Senin (15/7/2024).

Jika dilihat dari paparannya, wilayah yang kehabisan pupuk NPK itu terjadi di daerah lumbung pangan atau sentral produksi beras. Berdasarkan peta paparan Pupuk Indonesia, wilayah yang kehabisan pupuk subsidi seperti, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, hingga Sumatera Utara.

Dalam kesempatan itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mempertanyakan mengapa ada puluhan kabupaten yang mengalami kehabisan alokasi pupuk.

"Ini pak dirut, alokasi yang habis maksudnya gimana?" tanya dia.

Lalu, Rahmad menjelaskan puluhan kabupaten yang kehabisan alokasi pupuk subsidi karena sudah habisnya masa kontrak penyaluran pupuk antara Kementerian Pertanian dan Pupuk Indonesia.

"Ini alokasi awal, ini kontraknya sudah habis, yang sekarang kan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) belum berubah," jawab Rahmad.

Kemudian, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Ali Jamil Harahap menjelaskan saat ini proses untuk penyaluran pupuk tambahan menjadi 9,5 juta ton masih berproses di Kementerian Keuangan untuk kepastian anggarannya.

"Jadi kontrak awal kita 4,7 antara PIHC dengan kita, plus pupuk organik 500 menjadi 5,2 ton. Untuk yang tambahan menjadi 9,5 juta ton itu berproses di Kementerian Keuangan, dan itu sudah selesai di kita itu di Kemenkeu untuk memastikan anggaran yang sudah diaudit BPKP terhadap HPP. Dan surat dari kita sudah sampai ke Kemenkeu. Jadi kita menunggu pegerseran anggaran dari BA BUN (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara)," jelas dia.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengunjungi pabrik PT Tirta Fresindo Jaya, produsen air minum dalam kemasan (AMDK) Le Minerale. Kunjungan dilakukan untuk menyaksikan langsung proses produksi yang berlokasi di Ciherang, Bogor.

Dalam kunjungan yang berlangsung Jumat (12/7), perwakilan Kemenperin juga mendengarkan paparan tentang upaya Le Minerale memastikan proses terbaik dari hulu hingga hilir. Proses ini meliputi konservasi sumber daya air, proses produksi teknologi modern, pemilihan kemasan, sistem distribusi yang aman dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung, hingga upaya mengurangi timbulan sampah melalui gerakan ekonomi sirkular.

"Le Minerale telah membuktikan komitmennya dalam menjaga kualitas produk dan lingkungan melalui berbagai inisiatif yang menginspirasi. Apa yang dilakukan Le Minerale ini, merupakan praktik bisnis yang patuh dan menunjukan komitmen tinggi terhadap semua regulasi yang ditetapkan pemerintah terkait industri AMDK (air minum dalam kemasan). Kami berharap lebih banyak perusahaan dapat mengikuti jejak Le Minerale dalam menjalankan bisnis yang taat dan berkelanjutan," kata Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar (Mintemgar) Merrijantij Punguan Pintaria dalam keterangan tertulis, Minggu (14/7/2024).

Merri menjelaskan Le Minerale diproduksi dari sumber mata air pilihan yang selalu dipastikan memiliki kandungan mineral sesuai yang tertera di kemasannya. Proses Quality Control Le Minerale pun dilakukan secara kontinyu, mulai dari pemilihan sumber mata air hingga dikemas.

Demi memastikan higienitas, lanjutnya, proses pengemasan dilakukan langsung dari sumber mata air menggunakan teknologi canggih sehingga memastikan bahwa produk tidak tersentuh tangan manusia secara langsung.

"Ketika meninjau proses produksi hingga pengemasan, kami melihat Le Minerale telah mematuhi seluruh parameter Standar Nasional Indonesia (SNI) dan diproduksi sesuai dan bahkan melebihi standar industri air kemasan dan keamanan pangan," ungkap Merri.

Ia menyebutkan Le Minerale pun telah mendapatkan sertifikat SNI 3553 tahun 2015 serta Food Safety System Certification (FSSC) 22000.

Lebih lanjut, Merry berpesan agar Le Minerale menjaga komitmennya di proses distribusi. Diketahui, Le Minerale menggunakan standar pengiriman dan penyimpanan produk yang tidak terpapar sinar matahari langsung dan disimpan di tempat yang bersih, sejuk, serta tidak berdekatan dengan benda berbau tajam dalam distribusinya. Hal ini dilakukan guna menjaga kualitas produk hingga sampai ke tangan konsumen.

"Dalam regulasi telah ditetapkan bahwa produsen AMDK berkewajiban untuk menjaga agar distribusi yang bisa dikontrol produsen, mesti dipastikan tidak boleh terpapar langsung oleh matahari. Apresiasi kami terhadap Le Minerale yang juga menjaga proses distribusi tersebut," tutur Merri.

"Kami meninjau tempat penyimpanan hingga armada pengiriman. Semua truk armada Le Minerale semua tertutup. Oleh karena itu kami yakin, bukan hanya dalam proses produksi, Le Minerale juga didistribusikan dengan aman," sambungnya.

Sementara itu, Government Director Le Minerale Johan Muliawan mengungkapkan Le Minerale tidak hanya memastikan proses produksi hingga distribusi dengan standar terbaik. Namun juga berkomitmen kuat mendukung upaya pemerintah untuk memelihara dan menjaga keberlanjutan sumber daya air yang merupakan aset vital bagi bangsa.

Selama bertahun-tahun, katanya, Le Minerale telah berkontribusi pada konservasi air melalui berbagai inisiatif yang sejalan dengan peta jalan perluasan penerapan rencana pengamanan air minum 2021-2025 yang dikembangkan oleh Bappenas.

"Hingga tahun 2023, Le Minerale telah menanam lebih dari 200.000 pohon di tujuh wilayah di Indonesia, termasuk Jawa Timur, Jawa Barat, Makassar, dan Palembang. Setiap tahunnya, program penanaman pohon ini berhasil menanam tidak kurang dari 20.000 pohon yang tersebar di daerah tangkapan air," ungkap Johan.

Ia menambahkan Le Minerale juga telah terakreditasi sebagai Industri Hijau yang mematuhi standar no SIH 11050.1 tahun 2020 untuk industri air mineral, serta ISO 14001 tahun 2015 untuk sistem manajemen lingkungan.

Pihaknya turut bertanggung jawab hingga ke hilir, atau pasca konsumsi. Untuk mengurangi timbulan sampah plastik, sejak tahun 2021 Le Minerale menginisiasi Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional (GESN).

Dalam program tersebut, Le Minerale bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengolah sampah plastik menjadi produk daur ulang yang bernilai ekonomi tinggi. Demi memastikan terserapnya sisa konsumsi PET, Mayora Group juga mendirikan PT Bumi Indus Padma Jaya (BIPJ), pabrik daur ulang plastik khusus polyethylene terephthalate (PET) yang memenuhi standar keamanan pangan (food grade).

"BIPJ akan menjadi hilir dari GESN Le Minerale, sementara edukasi tentang pemilahan sampah dari rumah serta kegiatan yang mendukung peningkatan collection rate akan terus digalakkan kepada masyarakat. Dengan pendekatan ini, Le Minerale berharap dapat mendorong lebih banyak pihak untuk berpartisipasi dalam gerakan ekonomi sirkular yang berkelanjutan," pungkasnya.

Indonesia Battery Corporation (IBC) dan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC) sebagai bagian dari InJourney Group sepakat bekerja sama mengakselerasi implementasi ekosistem hijau di salah satu kawasan yang dikelola ITDC yakni The Nusa Dua, Bali.

Lewat kerja sama itu dilaksanakan pilot project penggunaan kendaraan operasional berupa shuttle bus listrik dan motor listrik dengan battery swapping station. Hal ini dilakukan untuk mendukung kegiatan pariwisata di kawasan ITDC, The Nusa Dua Bali.

Direktur Hubungan Kelembagaan dan Komersial IBC Reynaldi Istanto menyampaikan bahwa salah satu peran IBC adalah acceleration and market creation dengan membangun ekosistem hijau di Indonesia agar target pengurangan emisi dapat tercapai.

"Tugas kami adalah membantu pencapaian target pengurangan emisi di Indonesia, di mana dalam sektor pariwisata, ITDC menjadi partner kami dalam aplikasi penggunaan kendaraan listrik. Saat ini IBC menyiapkan motor listrik dengan battery swapping station dan shuttle bus listrik untuk operasional pelayanan pariwisata di Nusa Dua ini," ucap Reynaldi dalam keterangannya, Sabtu (13/7/2024).

Kerja sama ini merupakan tindak lanjut Nota Kesepahaman Indonesia Battery Corporation (IBC) dan InJourney sebagai Holding BUMN dalam sektor Pariwisata Pada tanggal 29 April 2024 lalu. Kolaborasi itu juga dalam rangka mendukung target Indonesia menurunkan emisi karbon sebesar 50% di sektor pariwisata pada 2030 disambut baik oleh dunia usaha.

Tidak hanya kendaraan listrik, kerja sama ini juga akan diperluas ke beberapa penggunaan energi lain seperti energy storage system untuk kebutuhan back up daya dan panel surya, e-bus, mobil listrik dan lain sebagainya,

"Penggunaan kendaraan operasional berupa motor listrik beserta battery swapping station dan shuttle bus listrik, merupakan langkah awal dari upaya besar kami di sektor pariwisata, selanjutnya akan terus dikembangkan ke dalam bentuk energi lain agar capaian target pengurangan 50% di sektor pariwisata dapat tercapai," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Operasi ITDC Troy Warokka mengatakan, ITDC, sebagai pengembang dan pengelola kawasan pariwisata di Indonesia, berkomitmen mewujudkan sustainable tourism dengan memanfaatkan teknologi dan sumber daya ramah lingkungan di The Nusa Dua. Menurutnya kolaborasi ini juga bertujuan menjadikan kawasan tersebut sebagai contoh Bali Energi Bersih, didukung oleh Pemerintah Provinsi Bali.

"ITDC telah mengimplementasikan program ekosistem hijau, termasuk penggunaan kendaraan motor listrik, serta penggunaan energi surya dalam operasional ITDC. Kolaborasi dengan IBC juga akan ditingkatkan untuk penggunaan lebih banyak EV dan energi ramah lingkungan dengan battery energy storage di masa depan," terangnya.

Penggunaan kendaraan bertenaga listrik di sektor pariwisata dapat memberikan manfaat berupa pengurangan emisi karbon. Menurut studi Lenzen (2018), sektor pariwisata di seluruh dunia menyumbang sekitar 8% dari total emisi global.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), telah berkomitmen mengurangi emisi karbon di sektor pariwisata 50%, dan peta jalan pengurangan ini sudah ditetapkan.

Selain di Kawasan Nusa Dua Bali, IBC dan ITDC juga berencana akan mengembangkan kerja sama di wilayah ITDC lainnya seperti, The Mandalika, Lombok dan The Golo Mori, Labuan Bajo. Kolaborasi antara IBC dan ITDC akan terus dikembangkan dalam mewujudkan new energy ecosystem di sektor pariwisata.

Pilot project di kawasan The Nusa Dua ini diharapkan dapat menggerakkan sektor pariwisata hijau, sambil mengumpulkan masukan terkait user experience, sehingga kenyamanan pengguna kendaraan listrik berbasis baterai dapat ditingkatkan, dan akhirnya ekosistem hijau sektor pariwisata dapat terbangun.

Industri bengkel pesawat atau Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) Indonesia masih tertinggal dibanding negara tetangga. Menurut Kementerian Perindustrian (Kemenperin), 70% pesawat yang beroperasi di Indonesia justru memanfaatkan MRO di luar negeri.

Menurut Direktur Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional Kemenperin, Syahroni Ahmad, Singapura menjadi salah satu pesaing Indonesia dalam hal bengkel pesawat.

"Data terakhir pesawat yang beroperasi di Indonesia, 30% MRO di dalam negeri, 70% di luar, di Singapura dan negara lainnya" katanya dalam konferensi pers di kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, Jumat (12/7/2024).

Ia menyatakan pemerintah terus mendorong negara-negara lain, termasuk di kawasan Eropa untuk memberikan lisensi MRO ke Indonesia. Apalagi, sisi jasa berkontribusi cukup besar untuk mendongkrak global value chain Indonesia.

"Ini kita coba pendekatan supaya negara lain mau memberikan MRO, atau lisensi, seperti Eropa di EU-CEPA, perusahaan MRO Eropa itu sama, seragam, dan berlisensi, sehingga diharapkan pesawat yang di Maintenance di dalam negeri besar lagi dari 30%," ujar dia.

Dalam kaitannya dengan global value chain, sektor jasa dan tahap perencanaan berkontribusi lebih besar dibanding proses produksi. Hal ini banyak dimanfaatkan oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat.

Ia mencontohkan Nike yang lebih fokus pada pembuatan desain karena nilai tambahnya lebih besar. Produsen alat olahraga itu lalu membuat basis produksinya di negara-negara berkembang.

"Sebagai contoh, perusahaan sepatu, Nike asal Amerika, itu mereka tidak punya pabrik sepatu. Mereka dikerjakan oleh negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia, tapi mereka mengerjakan desain, di mana nilai tambahnya menjadi lebih besar," ujar dia.

Syahroni menyebut pemerintah terus mendorong keterlibatan Indonesia dalam global value chain. Salah satunya dengan memberikan pelatihan kepada industri kecil menengah hingga pendampingan ekspor.

Pupuk Indonesia Grup meresmikan pengoperasian gudang curah urea berkapasitas 20.000 ton yang berlokasi di Kawasan PT Petrokimia Gresik. Hal ini menjadi salah satu upaya dalam mendukung ketahanan pangan.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi mengatakan, pembangunan gudang curah urea ini merupakan langkah strategis dan progresif dalam upaya Pupuk Indonesia melalui anak perusahaannya, Petrokimia Gresik, meningkatkan kapasitas penyimpanan produk dan efisiensi biaya operasional.

"Fasilitas gudang ini merupakan bagian yang sangat penting dalam mengatur supply chain Perusahaan, sehingga saya menganggap gudang ini nanti akan membantu Pupuk Indonesia Grup dalam mendukung ketahanan pangan nasional, serta membantu Petrokimia Gresik berkembang kedepan lagi," kata Rahmad, dalam keterangan tertulis, Jumat (12/7/2024).

Kehadiran gudang curah urea ini menambah kapasitas gudang Pupuk Indonesia yang saat ini sebesar 2,84 juta ton, serta memperkuat kemampuan fasilitas rantai pasok Pupuk Indonesia Grup. Pupuk Indonesia tercatat memiliki 129 rute kapal laut, 1.160 rute distribusi darat, dan 3 rute jalur kereta api.

Rahmad menjelaskan gudang curah ini merupakan langkah strategis Petrokimia Gresik yang bertekad menjadi pemain dominan pada skala global dalam bidang Solusi agro dan bahan kimia industri yang terintegrasi.

Di samping itu, Rahmad juga menyambut baik langkah-langkah strategis Petrokimia Gresik dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Hal ini antara lain dengan menyiapkan Pabrik Phonska V dan Pabrik Soda Ash.

Sebagai pemegang paten proses NPK, Petrokimia Gresik berhasil mencatat penghematan lebih dari Rp 50 miliar atas proyek pengembangan Phonska V yang menggunakan skema swakelola dari total nilai proyek Rp 507 miliar.

Pabrik Soda Ash sendiri merupakan pabrik yang memproduksi soda ash, sebagai sumber bahan baku berbagai produk yang banyak kita temui sehari-hari, seperti sabun, deterjen, kertas, tekstil, keramik, gelas, kaca beserta turunannya dan lain sebagainya.

Kebutuhan soda ash di Indonesia cukup tinggi, namun suplainya sekarang 100% masih dipenuhi dari impor. Selain di Petrokimia Gresik, Pupuk Indonesia juga akan mengembangkan pabrik soda ash di Pupuk Kaltim.

Rencana pemerintah menerapkan bea masuk anti dumping (BMAD) 199% untuk produk keramik direspons kalangan supplier. Ketua Umum Forum Supplier Bahan Bangunan Indonesia (FOSSBI) Antonius Tan menilai rencana penerapan BMAD keramik oleh Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) itu tidak sesuai aturan yang berlaku, termasuk memenuhi ketentuan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

"Perhitungan tarif Anti-Dumping Final dari KADI melanggar ketentuan WTO, karena KADI menggunakan secondary data yang didapat dari sumber Direktorat Jenderal Bea Cukai, bukan menggunakan primary data yang didapat dan sudah diverifikasi secara langsung terhadap sistem pembukuan perusahaan oleh KADI berdasarkan hasil verifikasi lapangan di China pada periode 18 sampai dengan 29 September 2023 yang lalu di 9 pabrik produsen keramik di RRT (China)," ujar Anton dalam keterangan tertulis, Jumat (12/7/2024).

"Hasil perhitungan sementara KADI berdasarkan primary data ini disampaikan pada Laporan Data Utama (Essential Facts), dengan temuan 6%-99%," sambungnya.

Ia menilai KADI pada laporan akhir telah secara sepihak memutuskan untuk tidak menggunakan Primary Data masing-masing perusahaan tersebut karena adanya tuduhan terkait keabsahan data produsen keramik China yang disampaikan oleh pihak industri dalam negeri. Anton menuding data dari industri dalam negeri juga tidak memiliki dasar yang kuat.

"Lebih jauh, sistem cara perhitungan berdasarkan secondary data ini juga tidak dapat diberikan kepada pihak eksportir untuk dikonfirmasi dan diklaim oleh KADI sebagai data rahasia, sehingga tidak ada kesempatan untuk melakukan pembelaan," ujarnya.

Apalagi, kata dia, pihak yang mengajukan petisi anti dumping hanya diwakili oleh tiga perusahaan di bawah Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki), yakni PT Jui Shin Indonesia, PT Satyaraya Keramindoindah, dan PT Angsa Daya. Ketiganya beralasan bahwa geliat industri keramik sedikit melambat akibat kerasnya persaingan di pasar.

"Saat penyampaian petisi anti dumping ubin keramik, yang melakukan hanya 26% dari total produsen Dalam Negeri, yang artinya 74 % lainnya tidak terpengaruh dengan impor," kata Anton.

Di sisi lain, kebutuhan terhadap keramik khusus seperti Ubin Porcelain sangat besar, yang mana kapasitas produksi maksimum adalah sekitar 70 juta 2. Sedangkan kebutuhan dalam negeri per tahun adalah 150 Juta m2. Artinya terdapat selisih sebesar 80 juta m2 yang dipenuhi melalui impor.

"Adanya selisih antara kebutuhan pasar domestik dengan kemampuan produksi produsen keramik dalam negeri mengakibatkan impor menjadi satu-satunya solusi yang logis oleh Importir legal yang melakukan impor dengan membayar pajak bea masuk, yang sudah dikenakan Lartas SNI, Surveyor SGS, Safeguard Tax (BMTP), PPh dan PPn Import," jelas dia.

Simak juga Video 'Jokowi Singgung Menkes Hingga Mentan Gegara Impor: Jengkel Saya!':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Pemerintah berencana mengeluarkan aturan terbaru terkait alokasi energi gas bumi bagi kebutuhan dalam negeri. Rencana kebijakan dalam bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri menjadi kebijakan yang ditunggu-tunggu pelaku industri.

Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) Sanny Iskandar menyambut baik terhadap RPP tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri yang baru saja disetujui oleh Presiden Indonesia. Menurutnya rencana aturan baru yang akan dikeluarkan tersebut akan memberikan manfaat sangat besar bagi kemajuan dan keberlangsungan sektor industri dalam negeri.

Sanny mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo. Menurut dia regulasi ini akan menjadi tonggak penting dalam upaya bangsa untuk menjamin pasokan energi yang stabil dan berkelanjutan bagi sektor industri yang berkembang di Indonesia.

"Ini adalah wujud nyata dari komitmen pemerintah untuk mendukung industri nasional melalui penyediaan energi yang handal dan terjangkau. Kami yakin bahwa dengan adanya regulasi ini, industri-industri di kawasan industri akan mampu beroperasi dengan lebih efisien dan produktif," kata dia dalam keterangannya, Jumat (12/7/2024).

Sebelumnya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa pada Ratas Kabinet di Istana Negara, Senin (8/7), Presiden Joko Widodo menyetujui Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri. Penyusunan RPP tersebut antara lain bertujuan untuk mewujudkan kemandirian Industri dalam negeri dalam meningkatkan kemampuan dan daya saing, menjamin ketersediaan dan penyaluran gas bumi untuk bahan baku dan/atau bahan penolong industri dalam negeri dan sumber energi, mewujudkan industri hijau, serta meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja.

Sanny mengapresiasi langkah Menperin sebagai pembina sektor industri yang terus mengupayakan lahirnya kebijakan-kebijakan yang menjaga kekompetitifan sektor industri dalam negeri di tengah persaingan ekonomi global yang ketat. Juga apresiasi kepada Kementerian terkait lainnya yang telah bersama-sama merembugkan peraturan tersebut.

"Kami mengapresiasi langkah Bapak Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita. RPP tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri ini diharapkan dapat memberikan kepastian energi bagi sektor industri, yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Dengan adanya regulasi ini, industri-industri di Indonesia akan mendapatkan prioritas dalam pemenuhan kebutuhan gas bumi, sehingga dapat mendukung keberlangsungan operasional dan peningkatan daya saing industri nasional di kancah global," jelas Sanny.

Sanny menjelaskan dalam pembahasan dengan Menteri Perindustrian, diharapkan kawasan industri dapat membentuk konsorsium yang terdiri dari beberapa kawasan industri untuk mendatangkan/importasi gas guna kebutuhan industri. Namun, Apabila dalam perhitungan biaya lebih ekonomis menggunakan gas dalam negeri, maka dipilih opsi yang lebih ekonomis

Menurut dia setidaknya akan ada tiga manfaat utama bagi perekonomian Indonesia dari pelaksanaan RPP tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri, yaitu kepastian pasokan energi, mendorong investasi masuk dan dukungan terhadap industri hijau.

"Dengan adanya prioritas alokasi gas bumi untuk kebutuhan domestik, maka tercipta kepastian pasokan energi, industri tidak perlu lagi khawatir tentang kelangkaan pasokan energi yang dapat mengganggu operasional mereka. Pemanfaatan gas bumi juga dapat menjadi salah satu sumber energi yang efisien dan dengan harga yang kompetitif menjadikan biaya produksi dapat ditekan sehingga mampu bersaing di pasar internasional," jelas Sanny.

"Kepastian pasokan energi akan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini akan berdampak positif pada peningkatan investasi asing dan penciptaan lapangan kerja baru. Dan yang tak kalah penting, penggunaan gas bumi di sektor industri sebagai sumber energi juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi emisi karbon dan mendukung pembangunan industri yang ramah lingkungan," ujar dia.

Sebagai bentuk dukungan konkret terhadap implementasi RPP ini, HKI telah menyusun beberapa langkah strategis yang akan dilakukan, antara lain: kolaborasi dengan pemerintah untuk memastikan bahwa implementasi RPP berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, advokasi kepada anggota dalam bentuk sosialisasi dan pendampingan teknis kepada seluruh anggota mengenai isi dan manfaat RPP ini, serta HKI akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan RPP ini di lapangan, serta memberikan masukan kepada pemerintah untuk penyempurnaan regulasi di masa mendatang.

Sanny menjelaskan bahwa HKI berharap bahwa dengan adanya RPP ini, sektor industri di Indonesia dapat terus tumbuh dan berkembang dengan pesat, serta memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian nasional. Dia juga menekankan komitmen asosiasinya untuk terus mendukung pemerintah dalam menciptakan kebijakan-kebijakan yang pro-industri dan pro-investasi.

Pemerintah Indonesia berupaya memanfaatkan keputusan sejumlah negara yang menjegal produk electric vehicle (EV) atau mobil listrik dari China. Sebagai informasi, Amerika Serikat (AS) belum lama ini menaikkan pajak impor EV dari China menjadi 100%, sementara Uni Eropa sebesar 38%.

Menurut Direktur Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Syahroni Ahmad keputusan AS dan Uni Eropa membuat produsen EV di China ketar-ketir. Mereka kini menyasar negara lain sebagai lokasi produksi, termasuk Indonesia dan Turki.

"EV kita gencar mempromosikan peluang investasi di Indonesia, terutama setelah adanya kebijakan impor dari AS yang menaikkan 100% impor EV dari China. Kemudian Uni Eropa juga menaikkan pajak 38% dari China," katanya dalam konferensi pers di Kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, Jumat (12/7/2024).

"Sehingga produsen utama EV China mereka cukup ketar-ketir, dan mereka berencana produksi di negara-negara lain, termasuk di Turki dan Indonesia," sambung dia.

Ia menyebut sejumlah perusahaan mobil listrik China sudah masuk ke Indonesia, seperti BYD dan Wuling. Syahroni juga memberi sinyal bakal ada tambahan tiga investor lagi dari China yang sudah menemui Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, namun belum bisa dibocorkan identitasnya.

"Dan kemarin sudah datang tiga perusahaan lagi ketemu dengan Pak Menteri, tapi ini belum bisa di-publish," imbuhnya.

Di sisi lain Indonesia juga terus memperkuat ekosistem kendaraan Listrik, mulai dari penyediaan stasiun pengisian daya serta keterlibatan Indonesia mengembangkan bahan baku baterai kendaraan listrik. Dalam hal ini pemerintah menggandeng Jepang, Korea Selatan, hingga China.

Menurut Syahroni Jepang berencana mengembangkan investasi daur ulang baterai kendaraan listrik di Indonesia. Sementara Korea Selatan ingin mendirikan pusat testing baterai yang juga untuk kebutuhan daur ulang.

Nantinya baterai mobil listrik yang mulai menurun kualitasnya akan dikelompokkan menjadi grade A, B, dan C. Baterai tersebut lalu dialihkan ke motor listrik, sepeda listrik, hingga lampu penerangan jalan sesuai dengan tingkatannya.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkap industri bengkel pesawat atau Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) Indonesia masih kalah dari luar negeri. Kemenperin memperkiran 70% pesawat yang beroperasi di Indonesia justru memanfaatkan bengkel pesawat di luar negeri.

Direktur Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional Syahroni Ahmad mengatakan Singapura menjadi salah satu pesaing Indonesia untuk bengkel pesawat.

"Data terakhir pesawat yang beroperasi di Indonesia, 30% MRO di dalam negeri, 70% di luar, di Singapura dan negara lainnya" katanya dalam konferensi pers di kantor Kemenperin, Jumat (12/7/2024).

Namun ia menyatakan pemerintah terus mendorong negara-negara lain, termasuk di kawasan Eropa untuk memberikan lisensi MRO ke Indonesia. Apalagi, sisi jasa berkontribusi cukup besar dalam kaitannya dengan global value chain Indonesia.

"Ini kita coba pendekatan supaya negara lain mau memberikan MRO, atau lisensi, seperti Eropa di EU-CEPA, perusahaan MRO Eropa itu sama, seragam, dan berlinsensi, sehingga diharapkan pesawat yang di Maintenance di dalam negeri besar lagi dari 30%," ujar dia.

Dalam kaitannya dengan global value chain, sektor jasa dan tahap perencanaan berkontribusi lebih besar dibanding proses produksi. Hal ini banyak dimanfaatkan oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat.

Ia mencontohkan Nike yang lebih fokus pada pembuatan desain karena nilai tambahnya lebih besar. Nike lalu membuat basis produksinya di negara-negara berkembang.

"Sebagai contoh, perusahaan sepatu, Nike asal Amerika, itu mereka tidak punya pabrik sepatu. Mereka dikerjakan oleh negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia. Tapi mereka mengerjakan desain, di mana nilai tambahnya menjadi lebih besar," ujar dia.

Syahroni menyebut pemerintah terus mendorong keterlibatan Indonesia dalam global value chain. Salah satunya dengan memberikan pelatihan kepada industri kecil menengah hingga pendampingan ekspor.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai keputusan pemerintah melanjutkan program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) alias gas murah US$ 6 per MMBTU bakal menghadapi banyak tantangan. Selain ketersediaan pasokan gas pipa dalam negeri yang terus menurun, tingginya harga Liquid Natural Gas (LNG) sebagai subtitusi gas pipa akan menyulitkan konsumen industri.

Ketua Koordinator Gas Industri KADIN Indonesia Achmad Widjaja mengatakan natural declining atau penurunan produksi telah terjadi secara alami di sejumlah sumber utama gas. Terutama di wilayah Barat yang selama ini memasok sebagian besar industri.

"Saat ini di semua sisi yang disebut industrialisasi di Jawa Barat sudah kurang, di Timur kelebihan. Artinya shifting areanya juga belum clear. Nah proses ini sangat membingungkan buat kita apakah HGBT ini benar-benar bisa diimplementasikan secara volume," kata Achmad yang juga selaku Wakil Ketua Umum Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) dalam keterangan tertulis, Jumat (12/7/2024).

Dengan situasi itu, melimpahnya cadangan gas dinilai tidak bisa lagi menjadi acuan utama karena pemerintah, termasuk Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah mengetahui adanya natural decline tersebut.

"Melimpahnya gas itu bukan jadi suatu topik lagi saat ini karena pemerintah kan juga sudah tahu ada declining sumur yang ada di Sumatera," tuturnya.

Menurut Achmad, yang dibutuhkan saat ini sebenarnya adalah kepastian skema dan kebijakan yang bersifat jangka menengah hingga panjang. "Menurut kita di posisi seperti ini kita bisa tahu apa yang akan menjadi pegangan kita di industri 5 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, itu intinya," tegasnya.

Ditambah lagi dengan rencana pemerintah yang juga akan membuka lebih banyak pihak untuk infrastruktur regasifikasi gas alam cair (LNG) di kawasan tertentu. Artinya skema blending price dinilai sebagai sebuah keniscayaan dan tidak bisa dengan sekadar mematok harga murah.

"Jadi PR-nya masih panjang ya, sampai ketemu satu titik antara pemangku kepentingan, duduk bersama ya paling tidak," ucapnya.

Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam kebijakan gas bumi terutama HGBT ini. Terlebih pada akhirnya juga akan mengoptimalkan LNG sebagai solusi terjadinya natural declining.

"Kemampuan fiskal pemerintah sanggup tidak untuk intervensi? Kalau misalkan ICP (Indonesia Crude Price) US$ 100, kita tergantung pada LNG, paling tidak harga LNG-nya sudah US$ 10. Kalau diminta US$ 6 (sesuai HGBT), pemerintah harus intervensi sekitar US$ 4 dan tidak punya bagian sama sekali ya ini di dalam LNG," jelasnya.

Belum lagi jika nantinya bahan baku LNG harus impor penuh. Dalam situasi ini, kata Komaidi, terdapat potensi bahwa pasokan gas ke industri tidak selalu bisa terealisasi.

"Ini yang jauh lebih mengkhawatirkan. Nah karena itu perlu diinformasikan kebijakan yang lebih pas. Kalau hanya kasih HGBT dalam satu sampai dua tahun ke depan, tahun ketiga dan seterusnya menjadi bencana. Saya kira ini pilihan kebijakan yang perlu dikaji ulang," sarannya.

Komaidi berharap seluruh pemangku kepentingan terutama pemerintah menjelaskan situasi sebenarnya. Sebab yang lebih dibutuhkan industri adalah kepastian.

"Sebetulnya perlu jujur sih problemnya apa, kita cari titik optimalnya ada di mana. Saya kira pengguna gas juga tidak akan menolak ketika harga rasionalnya harus US$ 7 (per MMBTU) misalnya, mereka pasti akan sanggup membayar US$ 7," tuturnya.

Pemerintah sebagai fasilitator diyakini bisa berlaku adil untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Kuncinya adalah keadilan untuk seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya industri konsumen gas bumi saja tetapi juga industri hulu, midstream dan downstream migas.

"Problemnya itu ada di mana kita selesaikan. Kalau misalkan dari hulu sampai hilir ada untungnya US$ 4, yang untung itu juga didistribusikan; hulu dapat berapa, tengah dapat berapa, industri pengguna dapat pasokannya dan marginnya dapat berapa. Nah pemerintah sebagai fasilitator atau sebagai wasit, harus adil ke semua pemain," usul Komaidi.

Sebagai informasi, program HGBT menetapkan harga gas bumi US$ 6 per MMBTU kepada 7 sektor industri tertentu. Tujuh sektor penerima HGBT itu meliputi pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca, dan sarung tangan karet.