TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto akan membangun jalan sepanjang 135 kilometer dari Wanam hingga Muting, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Pembangunan infrastruktur ini bertujuan mendukung program cetak sawah ataufood estateyang tengah digeber pemerintahan Prabowo untuk mencapai target swasembada pangan.

Kepala Satgas Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (Kementan), Mayor Jenderal Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, program cetak sawah di Wanam dan sekitarnya merupakan bagian dari rencana pengembangan lahan pertanian skala besar di Merauke. Menurut dia, pemerintah akan mencetak sekitar 100 ribu hektare lahan pertanian dari Wanam hingga Muting. Target total luas sawah mencapai 1 juta hektar.

"Yang di Wanam adalah program cetak sawah, diawali di Merauke, di Wanam. Di sekitar Merauke ada juga rencananya 100 ribu hektar, kemudian nanti yang kita mulai dari Wanam sampai ke Muting itu sekitar 1 juta hektar," ujar Ahmad Rizal lewat keterangan tertulis, 3 November 2024.

Ahmad Rizal menjelaskan, jalan sepanjang 135 kilometer dari Wanam ke Muting akan memberikan akses bagi petani untuk mengangkut alat-alat pertanian dan hasil panen. Ia mengklaim, dengan kondisi lahan yang rata dan berawa, ketersediaan air telah melimpah di Merauke. Selain itu, tanah di wilayah ini rata-rata subur dengan lapisan tanah hitam yang mencapai 15-30 sentimeter.

"Ini kalau menurut kami sangat mendukung dan program pencapaian swasembada pangan akan tercapai dari Merauke," ucap Ahmad Rizal.

Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Ahad, 3 November 2024, mengunjungi Desa Wanam, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, dalam rangka meninjau pengembangan program pertanian berkelanjutan. Dalam kunjungan ini, Presiden Prabowo melihat persiapan demplotdemonstration plot(demplot) padi untuk meningkatkan produktivitas pangan di wilayah timur Indonesia.

Merauke diproyeksikan sebagai salah satu lokasi pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan di wilayah timur Indonesia. Dimulai sejak pemerintahan Joko Widodo untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, kinifood estateditargetkan akan menopang ambisi swasembada pangan Prabowo dalam waktu kurang dari lima tahun.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan, Kementerian Pertanian (Kementan) telah menyiapkan sejumlah program untuk mencapai swasembada pangan. Program-program itu yakni cetak sawah seluas 3 juta hektare dalam 3-4 tahun, pompanisasi, optimasi lahan, rehabilitasi jaringan irigasi tersier, serta dukungan alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk mempercepat proses tanam hingga panen.

Presiden Prabowo Subianto menjajal proses panen padi menggunakan mesin alat panen modern combine harvester di proyek lumbung pangan atau food estate Merauke, Papua Selatan pada Minggu pagi (3/11).

Peninjauan proses tanam dan panen padi itu dilakukan dalam rangka pengembangan program prioritas Prabowo, yakni swasembada pangan nasional.

Dalam kesempatan itu, Prabowo menyapa dan berbincang dengan para petani yang sedang melakukan proses tanam padi. Ia juga melihat langsung proses tanam padi di atas menara pandang bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Prabowo turut menyaksikan proses panen padi dengan menggunakan combine harvester, yang mempermudah pekerjaan petani di Merauke. Bahkan, ia sempat menaiki alat tersebut dan mencoba langsung proses panen padi.

Salah satu petani di Desa Telaga Sari, tempat lumbung pangan tersebut, menyampaikan hasil panen tadinya hanya sekitar 2 ton gabah sebelum lahan diperluas. Setelah diperluas, hasil panen meningkat menjadi 7-8 ton.

"Bersyukur sudah diberikan program ini untuk kami masyarakat petani di Merauke, terima kasih yang sedalam-dalamnya saya ucapkan karena program ini peningkatan hasil panen kami bertambah, mengucap syukur dan terima kasih untuk program yang diadakan di Kabupaten Merauke," ujar Petrus, seperti dikutip melalui keterangan resmi.

Prabowo bertekad membawa Indonesia mencapai swasembada pangan dalam 4 tahun hingga 5 tahun ke depan.

Program tersebut diharapkan mampu terus meningkatkan produksi pangan nasional dan menyejahterakan para petani di wilayah Timur Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono memproyeksikan program cetak sawah tiga juta hektar akan menjamin pasokan pangan hingga 80 tahun ke depan.

Dengan catatan, program cetak sawah tiga juta hektare yang dikerjakan pemerintah saat ini berjalan sesuai perencanaan.

Hal itu disampaikan Sudaryono usai dipanggil Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

“Bukan hanya untuk kebutuhan tahun ini, besok, bulan depan, minggu depan, bukan. Tapi ini untuk beberapa dekade ke depan. Kami perkirakan dengan tiga juta (hektar) itu bisa menjamin generasi kita 80 tahun ke depan," kata Sudaryono dalam keterangan tertulis, Selasa (29/10/2024).

Sudaryono juga menambahkan bahwa program cetak sawah tiga juta hektar bukanlah program yang terkonsentrasi di satu tempat.

"Jangan dipikir tiga juta itu satu hamparan tiga juta. Ya ada yang 10.000, 50.000, kemudian sekian ratus ribu di mana, kemudian sekian belas ribu di mana. Total semuanya yang kita target kan ada sekitar tiga juta," ujar Sudaryono.

Diketahui, pemerintah menargetkan mencetak sawah tiga juta hektar untuk lima tahun ke depan, atau selama periode pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Target tersebut disampaikan Sudaryono saat memberi arahan pada kongres pertanian Indonesia yang diselenggarakan Ikatan Alumni Institut Pertanian Bogor (IPB) di Bogor, Selasa (24/9/2024).

Sudaryono mengatakan, hal itu selaras dengan target menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.

“Dalam waktu dekat, kita targetkan swasembada, dan seterusnya adalah menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia," kata Sudaryono.

Politikus Partai Gerindra itu mengatakan bahwa program cetak sawah merupakan solusi nyata dalam menjaga ketahanan pangan nasional di tengah meningkatnya jumlah penduduk.

Terbaru, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Sudaryono dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana, Senin kemarin.

Usai pertemuan, Amran mengatakan bahwa Prabowo menginginkan percepatan program cetak sawah.

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Center of Reform on Economic (CORE), Eliza Mardian, menilai bahwa selama ini proyek lumbung pangan atau food estate hanya menambah beban keuangan negara. Ia menilai food estate belum memberikan dampak ekonomi positif yang signifikan. Bahkan, cenderung membebani keuangan negara dengan hasil yang kurang sepadan.

“Sejauh ini keberadaan food estate belum mempengaruhi peningkatan produksi pangan, pendapatan petani dan perekonomian lokal karena belum ada yang berhasil,” ujar Eliza ketika dihubungi pada Senin, 28 Oktober 2024.

Proyek food estate yang terus-menerus gagal ini, menurut Eliza, disebabkan oleh perencanaan yang tidak serius. Ia menyebut, bila tidak ada perubahan dalam hal perencanaan, maka kemungkinan besar food estate akan gagal kembali.

“Persoalannya ini uang rakyat harus digunakan secara bijak. Jika dalam pembangunan food estate masih tidak mengikuti kaidah ilmiah, sudah dapat dipastikan akan gagal lagi,” kata dia.

Menurut dia, anggaran food estate sebaiknya dialihkan untuk hal lain yang jauh lebih terlihat dampaknya bagi sektor pertanian. Ia mencontohkan dana alokasi khusus (DAK) tahun 2024 untuk irigasi di seluruh Indonesia dianggarkan sebesar Rp1,68 triliun. Sementara untuk jalan food estate saja sudah dianggarkan Rp1,1 triliun.

“Sebaiknya anggaran difokuskan untuk hal-hal yang memang akan signifikan meningkatkan produksi (pertanian) karena irigasi ini kunci,” ucapnya.

Senada dengan Eliza, Direktur Eksekutif Sustain (Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia), Tata Mustasya, menilai bahwa dampak dari kegagalan food estate selama ini menimbulkan kerugian ekonomi. Pada akhirnya, negara lah yang mau tidak mau menanggung beban kerugian tersebut.

“Masih ada opsi yang lebih baik bagi Indonesia untuk meningkatkan produksi pangan tanpa harus merusak lingkungan dengan ongkos yang besar,” kata akademisi UPN Veteran Jakarta tersebut ketika dihubungi, Senin, 28 Oktober 2024.

Tata juga menyebutkan, menganggap food estate sebagai jalan keluar untuk menuju kedaulatan pangan adalah kekeliruan dalam berpikir. Ia menilai, untuk mencapai kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani, model produksi pangan yang terdesentralisasi adalah pilihan yang jauh lebih baik dibanding food estate yang sentralistis.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai masa depan pertanian alias lumbung pangan di Papua hanya sekadar untuk memenuhi kebutuhan pangan nasi yang mayoritas dikonsumsi masyarakat Indonesia. Deforestasi menjadi sorotan utama sebagai dampak dari aktivitas pertanian di Negeri Cenderawasih.

Pengamat dari Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Eliza Mardian menilai langkah yang diambil pemerintah kontradiktif dengan semangat diversifikasi pangan lokal. Pasalnya, akan timbul konversi hutan untuk dijadikan lahan pertanian.

“Membangun lumbung padi di papua yang notabene pangan lokalnya sagu, ubi, dan betatas ini seperti mengorbankan kehidupan masyarakat lokal untuk sekadar memenuhi kebutuhan pangan mayoritas makan nasi,” kata Eliza kepadaBisnis.com, belum lama ini.

Eliza juga menyoroti Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yangingin mencapai swasembada pangan, serta menjadi lumbung pangan dunia pada 4–5 tahun mendatang.

Mengacu Salinan Peraturan Presiden (Perpres) No. 139/2024, tepatnya pada Pasal 30, Menko Bidang Pangan akan mengoordinasikan Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Badan Gizi Nasional, serta instansi lain yang dianggap perlu.

Menurut Eliza, dengan koordinasi tersebut, maka menjadi sinyal bahwa ekspansi lahan pertanian akan terjadi karena Kementerian LHK disatukan dalam klaster pangan. Dia pun memproyeksikan akan adanya konversi hutan untuk dijadikan lahan pertanian.

Di mana, pemerintah melakukan strategi peningkatan produksi melalui mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.

“Maka sudah dapat dipastikan akan ada konversi hutan untuk dijadikan lahan pertanian,” ujarnya.

Mengacu data Forest Watch Indonesia, Eliza mengungkap bahwa rata-rata laju deforestasi era 2009–2013 adalah sebesar 1,13 jt per tahun. Artinya, selama periode tersebut hampir 4,5 juta hutan sudah dibabat habis alias dikonversi.

“Terlebih lagi food estate akan tetap dilanjutkan, maka konversi lahan hutan akan terjadi di kawasan Timur Indonesia,” tuturnya.

Untuk itu, dia mengimbau agar pemerintah menjaga hutan yang tersisa dengan tidak mengkonversi hutan menjadi lahan pangan.

“Keinginan pemerintah memggenjot produksi dengan cara deforestasi ini tidak sinkron dengan cita-citanya yang ingin menurunkan emisi,” imbuhnya,

Lebih lanjut, Eliza juga memadang bahwa pemerintah semestinya menjalankan program sesuai kaidah ilmiah. Dia pun meminta agar pemerintah meminimalisasi trial and error.

“Sebelum ambisius ingin memperluas lahan pertanian, semestinya intensifkan dulu lahan pertanian existing,” tuturnya.

Di samping itu, lanjut Eliza, perlu dilakukan pengembangan riset dan inovasi, serta pembangunan infrastruktur mendasar, sehingga tidak harus mengorbankan hutan yang tersisa. Untuk itu, dia mewanti-wanti opsi pembangunan lumbung pangan dengan mengorbankan hutan bukan menjadi opsi utama.

“Food estate ini akan berakhir gagal lagi jika saja masih tidak memenuhi kaidah-kaidah ilmiah,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut bahwa masa depan pertanian Indonesia berada di Papua. Hal ini seiring dengan cita-cita Presiden ke-8 Prabowo Subianto yang menginginkan agar Indonesia bisa menjadi negara swasembada pangan.

Zulhas yang juga mantan Menteri Perdagangan di era Kabinet Indonesia Maju itu menjelaskan bahwa untuk terciptanya swasembada pangan, wilayah Papua dinilai cocok untuk sektor pertanian. Pasalnya, Zulhas menyebut bahwa Pulau Jawa terus mengalami penurunan lahan.

“Masa depan Indonesia di pertanian di mana? Di Papua, sekarang sudah dilakukan secara serius,” jelas Zulhas dalam acara Serah Terima Jabatan Menteri Perdagangan, di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga berharap agar Indonesia memiliki 2 juta hektar sawah di Papua dalam lima tahun ke depan.

“Mudah-mudahan lima tahun ke depan kita bisa buka pertanian sawah 2 juta, perkebunan tebu 600–1 juta. Mudah-mudahan, jadi masa depan kita di sana. Pertanian padi, pertanian tebu, jagung itu ada di Papua,” terangnya.

Menurutnya, lahan yang terletak di Papua harus dioptimalkan, termasuk untuk sektor pertanian. “Kita punya Kalimantan, baru bikin ibu kota, ributnya sudah enggak habis-habis. Kita punya Papua yang begitu luas, tetapi kita tidak optimalkan,” tuturnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Minggu siang, 27 Oktober 2024 dimulai dari ekonom sekaligus pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengatakan kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex dapat menimbulkan efek domino yang mengguncang sektor industri tekstil nasional.

Disusul, PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex saat ini sedang melakukan upaya kasasi setelah diputuskan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang. Direktur Keuangan Sritex, Welly Salam, mengatakan perusahaan yang saat ini memiliki liabilitas lebih dari Rp 25 triliun ini berupaya tetap beroperasi agar bisa memenuhi kewajibannya berdasarkan putusan homologasi.

Selanjutnya, pemerintah Prabowo akan mencetak sawah baru seluas 150 ribu hektare di Kalimantan Tengah pada 2025. Langkah ini merupakan tahap awal dari proyek lumbung pangan atau food estate yang direncanakan akan mencapai luas 3 juta hektare hingga 2029.

Berikutnya, kapal yang ditumpangi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengalami kecelakaan di perairan laut Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Bali, pada Kamis lalu, 24 Oktober 2024.

Terakhir, Pendiri Ruang Setara (Rasera) Project, Aulia Hakim, meminta pemerintah bertanggung jawab atas kecelakaan kerja berulang di kawasan industri penghiliran nikel PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Sritex Dinyatakan Pailit, Ekonom: PHK Massal Industri Tekstil....

<!--more-->

1. Sritex Dinyatakan Pailit, Ekonom: PHK Massal Industri Tekstil Picu Krisis Sosial

Ekonom sekaligus pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengatakan kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex dapat menimbulkan efek domino yang mengguncang sektor industri tekstil nasional.

Ia menyebut, situasi yang dialami Sritex saat ini merupakan cerminan dari kesulitan industri tekstil dalam negeri. Ahmad menuturkan, dampak langsung dari putusan pailit Sritex adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 20 ribu pekerja.

"Badai PHK ini tidak bisa dianggap remeh. Sebab ampaknya tidak hanya akan dirasakan oleh pekerja yang terkena PHK, tapi juga industri tekstil secara keseluruhan," ujarnya saat dihubungi Tempo, Sabtu, 26 Oktober 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Sritex Tetap Beroperasi meski Terus Merugi, Berikut Daftar Utang Perseroan ke 28 Bank

PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex saat ini sedang melakukan upaya kasasi setelah diputuskan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang. Direktur Keuangan Sritex, Welly Salam, mengatakan perusahaan yang saat ini memiliki liabilitas lebih dari Rp 25 triliun ini berupaya tetap beroperasi agar bisa memenuhi kewajibannya berdasarkan putusan homologasi.

“Perseroan akan terus beroperasi secara normal dan terus berupaya meningkatkan produksi,” kata Welly dalam keterangan resminya, Sabtu, 26 Oktober 2024.

Seperti diketahui, Sritex mencatatkan kinerja keuangan yang buruk selama beberapa tahun belakangan. Sengketa yang sempat bergulir di Pengadilan Niaga Semarang hingga berakhir putusan pailit merupakan gugatan dari salah satu kreditur, yakni PT Indo Bharat Rayon (IBR). Sritex memiliki utang usaha kepada IBR sebesar Rp Rp 100.308.838.984.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Genjot Food Estate, Pemerintah Prabowo akan Cetak Sawah 150 Ribu Hektare....

<!--more-->

3. Genjot Food Estate, Pemerintah Prabowo akan Cetak Sawah 150 Ribu Hektare di Kalimantan Tengah Tahun Depan

Pemerintah Prabowo akan mencetak sawah baru seluas 150 ribu hektare di Kalimantan Tengah pada 2025. Langkah ini merupakan tahap awal dari proyek lumbung pangan atau food estate yang direncanakan akan mencapai luas 3 juta hektare hingga 2029.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan), Andi Nur Alam Syah, mengatakan, proses cetak sawah akan memanfaatkan rawa dan lahan suboptimal lainnya. Menurut dia, kebijakan ini merupakan keniscayaan karena lahan produktif terus menyusut sementara kebutuhan pangan semakin meningkat.

“Kami fokus memanfaatkan lahan potensial yang belum tergarap optimal, seperti rawa dan lahan suboptimal, untuk mendukung produksi pangan nasional,” ujar Andi lewat keterangan tertulis yang dikutip Ahad, 27 Oktober 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Ini Kronologi Kapal yang Ditumpangi Petugas KPK dan KKP Alami Kecelakaan di Jembrana

Kapal yang ditumpangi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengalami kecelakaan di perairan laut Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Bali, pada Kamis lalu, 24 Oktober 2024. Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan Budi Daya KKP, Tb Haeru Rahayu, menjelaskan soal kronologi insiden itu.

Dia mengatakan, awalnya kapal yang ditumpangi tim Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK dan tim KKP, sedang melaksanakan observasi lapangan ke lokasi budi daya lobster di Jembrana, Bali. Namun, kata Haeru, saat itu ombak di wilayah perairan laut Jembrana cukup besar sehingga menyebabkan kapal yang ditumpangi sekitar sembilan orang itu terbalik.

“Seluruh penumpang langsung mendapatkan pertolongan pertama di Puskesmas Mendoyo. Pasien yang dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Negara saat ini mendapatkan penanganan medis yang memadai dan kondisi dipantau secara berkala,” ujar Haeru dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Ahad, 27 Oktober 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Aktivis Lingkungan Minta Pemerintah Bertanggung Jawab atas Kecelakaan Kerja....

<!--more-->

5. Aktivis Lingkungan Minta Pemerintah Bertanggung Jawab atas Kecelakaan Kerja Berulang di Kawasan IMIP

Pendiri Ruang Setara (Rasera) Project, Aulia Hakim, meminta pemerintah bertanggung jawab atas kecelakaan kerja berulang di kawasan industri penghiliran nikel PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah. Hal ini menyusul insiden ledakan di PT Dexin Steel Indonesia (DSI) pada Jumat, 25 Oktober 2024, yang menyebabkan satu pekerja meninggal.

“Penegakan hukum dan evaluasi badan pengawas K3 (keselamatan dan kesehatan kerja) harus segera dilakukan,” kata Aulia melalui pernyataan tertulis kepada Tempo, Sabtu, 26 Oktober 2024.

Aulia mengatakan kecelakaan kerja yang terjadi di IMIP merupakan kegagalann pemerintah dalam melindungi pekerja. Terlebih, kecelakaan Jumat kemarin bukan kali pertama terjadi di IMIP. Dalam catatan, salah satu kecelakaan terbesar yang menewaskan 21 buruh pernah terjadi pada 24 Desember 2023 di Indonesia Tsingshan Stainless Steel atau PT ITSS.

Berita selengkapnya baca di sini.

JAKARTA - Pemerintah Indonesia tengah menggencarkan program cetak sawah baru seluas 3 juta hektare guna memastikan ketahanan pangan di tengah tantangan global dan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat.

Program ini, menjadi bagian dari langkah strategis dalam menghadapi ancaman krisis pangan global serta menjaga stabilitas nasional di sektor pertanian.

Menurut Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, dengan proyeksi pertumbuhan penduduk Indonesia yang diperkirakan mencapai 330 juta pada tahun 2050, kebutuhan akan bahan pangan juga meningkat pesat.

"Saat ini, lahan pertanian yang ada sudah semakin terbatas akibat alih fungsi lahan menjadi kawasan industri dan perumahan. Oleh karena itu, cetak sawah baru menjadi solusi krusial untuk memperluas area produksi beras, komoditas pangan utama bangsa," ujar Wamentan Sudaryono dalam keterangannya, Kamis (24/10/2024).

Ia menjelaskan, program yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo tersebut selain karena faktor domestik, juga lantaran dinamika global juga berperan penting dalam urgensi cetak sawah ini.

"Ketidakpastian ekonomi global, perubahan iklim, dan terganggunya rantai pasokan pangan internasional akibat berbagai konflik geopolitik, termasuk perang Rusia-Ukraina, memperparah kondisi pangan dunia," kata pria yang akrab disapa Mas Dar itu.

Sebagai negara dengan populasi besar, kata Mas Dar, Indonesia tak bisa bergantung pada impor pangan. "Kemandirian dalam sektor pertanian menjadi semakin vital untuk menghadapi ketidakpastian ini," kata Wamentan Sudaryono.

Wamentan Sudaryono yang berasal dari keluarga petani tersebut juga menyampaikan, bahwa program cetak sawah ini tentu akan diintegrasikan dengan program pertanian modern yang memanfaatkan teknologi, seperti penggunaan benih unggul, irigasi modern, dan mekanisasi pertanian.

"Ini bukan hanya tentang memperluas lahan, tetapi juga memastikan produktivitas pertanian bisa meningkat signifikan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Lebih lanjut, cetak sawah juga menjadi bagian dari strategi nasional untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan pangan. Meski Indonesia telah swasembada beras beberapa tahun terakhir, ancaman krisis pangan global mengingatkan betapa pentingnya meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri agar tetap dapat memenuhi kebutuhan di masa depan.

Pemerintah saat ini juga menargetkan, bahwa cetak sawah ini tentu akan menciptakan lapangan kerja baru di sektor pertanian dan mendorong perekonomian desa.

"Cetak sawah bukan hanya upaya peningkatan ketahanan pangan, tetapi juga cara untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan,? tutur Wamentan Sudaryono.

Dengan langkah strategis ini, Indonesia diharapkan mampu menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus siap menghadapi perubahan dan ketidakpastian kondisi global yang semakin kompleks.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden RI periode 2024-2029, Prabowo Subianto, menyatakan komitmen Indonesia menuju swasembada pangan dapat terwujud dalam 4 hingga 5 tahun kedepan melalui pidato perdananya setelah resmi dilantik, di Gedung Nusantara MPR-DPD-DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Ahad, 20 Oktober 2024.

Dia menekankan, Indonesia harus bisa memproduksi kebutuhan pangannya sendiri atau swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. “Saya telah mencanangkan Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” kata Prabowo.

Swasembada, kata dia menjadi penting mengingat situasi politik global yang tidak menentu. Menurutnya, Indonesia tidak bisa terus-menerus bergantung kepada negara lain untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Perlu ada ketahanan pangan yang mandiri yang dimiliki oleh Indonesia.

“Tidak ada jalan lain, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita harus mencapai ketahanan pangan,” ujar Presiden RI kedelapan tersebut.

Adapun dia optimis Indonesia bisa mencapai swasembada pangan dalam jangka waktu 4 sampai 5 tahun ke depan. “Saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu saya, saya yakin paling lambat empat sampai lima tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan, kita siap menjadi lumbung pangan dunia,” tegasnya.

Untuk diketahui, swasembada pangan merupakan salah program utama yang berulang kali disampaikan Prabowo dalam berbagai kesempatan saat masa-masa kampanye. Maka, untuk mewujudkan hal tersebut Prabowo mencanangkan sejumlah strategi, termasuk pencetakan lumbung-lumbung pangan (food estate) terutama untuk padi, jagung, dan singkong. Prabowo juga menargetkan penambahan luas lahan panen hingga 4 hektare hingga 2029.

Sejalan dengan Prabowo, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman juga menargetkan swasembada pangan terwujud paling lambat dalam tiga tahun mendatang.

Lebih lanjut, menanggapi komitmen Prabowo tersebut, Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Said Abdullah, mengatakan DPR RI akan mendorong Presiden Prabowo menepati janjinya mewujudkan swasembada pangan.

"Kami optimis DPR akan membuat dorongan yang kuat dan sekaligus mengawasi perjalanan beliau (Prabowo) dalam lima tahun," ujarnya saat ditemui usai acara pelantikan Presiden kedelapan Prabowo Subianto di kompleks parlemen, Gedung DPR RI, Minggu, 20 Oktober 2024.

Mantan Ketua Banggar DPR itu menyoroti ketahanan pangan Indonesia selama 10 tahun terakhir. Dalam paparannya, impor pangan meroket hingga membuat defisit sebesar US$ 37 miliar atau setara dengan Rp 573 triliun (kurs Rp 15.474 hari ini). "Dalam hal ini, seluruh produk-produk sektor pertanian, impor kita dibandingkan ekspor kita defisit hampir US$ 37 miliar. Itu artinya Rp 526 triliun," ujar Said.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Said mengatakan DPR dan Pemerintah harus bekerja sama. Salah satunya di bagian hulu pangan melalui program subsidi yang akan disalurkan langsung ke petani. "Beliau (Prabowo) menyampaikan akan melakukan program-program yang deliver langsung kepada petani. Tidak lagi mensubsidi korporasinya," katanya.

Namun di sisi yang lain, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, justru meragukan kemampuan Indonesia untuk mencapai swasembada pangan dalam tiga tahun ke depan. Hal ini karena tingkat ketergantungan beras impor yang dalam beberapa tahun terakhir semakin meningkat.

NI KADEK TRISNA CINTYA DEWI |VEDRO IMANUEL G|HAN REVANDA PUTRA | ANTARA | M. RIZKI YUSRIAL | VEDRO IMANUEL G | ANNISA FEBIOLA

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden RI periode 2024-2029, Prabowo Subianto, menyatakan komitmen Indonesia menuju swasembada pangan dapat terwujud dalam 4 hingga 5 tahun kedepan melalui pidato perdananya setelah resmi dilantik, di Gedung Nusantara MPR-DPD-DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Ahad, 20 Oktober 2024.

Dia menekankan, Indonesia harus bisa memproduksi kebutuhan pangannya sendiri atau swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. “Saya telah mencanangkan Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” kata Prabowo.

Swasembada, kata dia menjadi penting mengingat situasi politik global yang tidak menentu. Menurutnya, Indonesia tidak bisa terus-menerus bergantung kepada negara lain untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Perlu ada ketahanan pangan yang mandiri yang dimiliki oleh Indonesia.

“Tidak ada jalan lain, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita harus mencapai ketahanan pangan,” ujar Presiden RI kedelapan tersebut.

Adapun dia optimis Indonesia bisa mencapai swasembada pangan dalam jangka waktu 4 sampai 5 tahun ke depan. “Saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu saya, saya yakin paling lambat empat sampai lima tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan, kita siap menjadi lumbung pangan dunia,” tegasnya.

Untuk diketahui, swasembada pangan merupakan salah program utama yang berulang kali disampaikan Prabowo dalam berbagai kesempatan saat masa-masa kampanye. Maka, untuk mewujudkan hal tersebut Prabowo mencanangkan sejumlah strategi, termasuk pencetakan lumbung-lumbung pangan (food estate) terutama untuk padi, jagung, dan singkong. Prabowo juga menargetkan penambahan luas lahan panen hingga 4 hektare hingga 2029.

Sejalan dengan Prabowo, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman juga menargetkan swasembada pangan terwujud paling lambat dalam tiga tahun mendatang.

Lebih lanjut, menanggapi komitmen Prabowo tersebut, Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Said Abdullah, mengatakan DPR RI akan mendorong Presiden Prabowo menepati janjinya mewujudkan swasembada pangan.

"Kami optimis DPR akan membuat dorongan yang kuat dan sekaligus mengawasi perjalanan beliau (Prabowo) dalam lima tahun," ujarnya saat ditemui usai acara pelantikan Presiden kedelapan Prabowo Subianto di kompleks parlemen, Gedung DPR RI, Minggu, 20 Oktober 2024.

Mantan Ketua Banggar DPR itu menyoroti ketahanan pangan Indonesia selama 10 tahun terakhir. Dalam paparannya, impor pangan meroket hingga membuat defisit sebesar US$ 37 miliar atau setara dengan Rp 573 triliun (kurs Rp 15.474 hari ini). "Dalam hal ini, seluruh produk-produk sektor pertanian, impor kita dibandingkan ekspor kita defisit hampir US$ 37 miliar. Itu artinya Rp 526 triliun," ujar Said.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Said mengatakan DPR dan Pemerintah harus bekerja sama. Salah satunya di bagian hulu pangan melalui program subsidi yang akan disalurkan langsung ke petani. "Beliau (Prabowo) menyampaikan akan melakukan program-program yang deliver langsung kepada petani. Tidak lagi mensubsidi korporasinya," katanya.

Namun di sisi yang lain, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, justru meragukan kemampuan Indonesia untuk mencapai swasembada pangan dalam tiga tahun ke depan. Hal ini karena tingkat ketergantungan beras impor yang dalam beberapa tahun terakhir semakin meningkat.

NI KADEK TRISNA CINTYA DEWI |VEDRO IMANUEL G|HAN REVANDA PUTRA | ANTARA | M. RIZKI YUSRIAL | VEDRO IMANUEL G | ANNISA FEBIOLA

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut bahwa masa depan pertanian Indonesia berada di Papua. Hal ini sejalan dengan cita-cita Presiden ke-8 Prabowo Subianto yang menginginkan agar Indonesia bisa menjadi negara swasembada pangan.

Zulhas yang juga mantan Menteri Perdagangan di era Kabinet Indonesia Maju itu menjelaskan bahwa untuk terciptanya swasembada pangan, wilayah Papua dinilai cocok untuk sektor pertanian. Terlebih, Zulhas mengungkap bahwa Pulau Jawa terus mengalami penurunan lahan.

“Masa depan Indonesia di pertanian di mana? Di Papua, sekarang sudah dilakukan secara serius,” kata Zulhas dalam acara Serah Terima Jabatan Menteri Perdagangan, di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Dengan begitu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga berharap agar Indonesia memiliki 2 juta hektare sawah di Papua dalam lima tahun ke depan.

“Mudah-mudahan lima tahun ke depan kita bisa buka pertanian sawah 2 juta, perkebunan tebu 600–1 juta. Mudah-mudahan, jadi masa depan kita di sana. Pertanian padi, pertanian tebu, jagung itu ada di Papua,” ujarnya.

Menurutnya, lahan yang terletak di Papua harus dioptimalkan, termasuk untuk sektor pertanian. “Kita punya Kalimantan, baru bikin ibu kota, ributnya sudah nggak habis-habis. Kita punya Papua yang begitu luas, tetapi kita tidak optimalkan,” tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut bahwa Prabowo Subianto telah menyiapkan lokasi lumbung pangan agar cita-citra swasembada pangan Indonesia bisa tercapai.

Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kemendag Fajarini Puntodewi mengatakan bahwa swasembada pangan merupakan program prioritas dari Prabowo Subianto.

“Kalau rencana periode ke depan itu kan swasembada pangan menjadi prioritas dari Bapak Presiden terpilih [Prabowo Subianto] sehingga sudah disiapkan lokasi-lokasi untuk menjadi lumbung pangan kita, yang mudah-mudahan itu bsia terlaksana,” kata Fajarini saat ditemui di sela-sela acara Gambir Trade Talk bertajuk ‘Peluang dan Tantangan Peningkatan Kompleksitas Ekspor Produk Pertanian Indonesia’ di Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Sementara itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan volume impor beras sepanjang Januari—September 2024 mencapai 3,23 juta ton. Angkanya melambung hingga 80,68% secara kumulatif (c-to-c) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 1,78 juta ton.

Fajarini menyebut jutaan impor besar yang dilakukan pemerintah itu diperlukan lantaran kebtuuhan dalam negeri yang masih minim. Jika tidak, kata dia, maka akan terjaid fluktuasi harga beras.

“Tentunya impor diperlukan kalau memang kebutuhan dalam negeri masih kurang. Kalau misalkan itu tidak ada yang terjadi fluktuasi harga, berasnya juga berkurang,” jelasnya.

Adapun, sektor pertanian mendukung pertumbuhan nasional yang mampu menyumbang 13,78% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada kuartal II/2024. Fajarini menjelaskan bahwa sektor pertanian menjadi kontribusi terbesar kedua terhadap perekonomian nasional pada kuartal II/2024, dengan pertumbuhan sebesar 3,25% yoy.

“Kami tentu optimistis bahwa sektor pertanian ini bisa menjadi andalan Indonesia, baik untuk menumbuhkan perekonomian nasional dan meningkatkan devisa kita,” ujarnya.

IDXChannel - Andi Amran Sulaiman kembali menjabat Menteri Pertanian (Mentan) di era pemerintahan Prabowo Subianto.

Amran berjanji Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia dengan adanya program pertanian berkelanjutan.

“Ini adalah anugerah dan rezeki luar biasa. Dalam 50 sampai 100 tahun belum tentu ada pemimpin tertinggi seperti ini. Yang paling fundamental, ini berkelanjutan. Ini momentum emas. Kita lakukan yang terbaik untuk bangsa kita,” ujar Amran di Kantor Kementerian Pertanian pada Senin (21/10/2024).

Dia menjelaskan, swasembada pangan dapat diraih kembali dengan program nyata dan berkelanjutan dari periode kepemimpinan sebelumnya. Salah satunya dengan program cetak sawah yang akan mendorong transformasi pertanian dari tradisional ke modern, mekanisasi, dan peningkatan kapasitas petani muda.

“Kita sudah action, sudah bergerak. Saat ini kita mengejar 40 ribu hektare di Merauke. Anggaran Kementan sebelumnya Rp6,9 triliun menjadi Rp30 triliun untuk quick win, dan dijanjikan menjadi Rp68 triliun. Kemarin kita lakukan pompanisasi di seluruh Pulau Jawa, berhasil menaikkan Rp13 triliun tambahan pendapatan petani,” tutur dia.

Menurutnya, dibutuhkan tekad dan kemauan yang keras untuk mewujudkan ambisi tersebut. Ia mengaku telah melakukan kunjungan kerja ke sejumlah negara untuk mengadopsi sistem pertanian yang modern dan berkelanjutan.

"Kami kunjungan, ke Amerika, ke Brasil, kami ke Qatar, Vietnam, China, kami keliling, melihat pertanian terbaik dunia. (Ditemukan) pompanya tidak seperti yang kita bayangkan. Itu pompa pakai mobil rusak, artinya mirip-mirip kita di kampung. kita selalu agung-agungkan negara lain, tidak percaya pada diri. Kita harus percaya kita bisa," kata Amran.

Dia meyakini, swasembada pangan bisa tercapai dalam 4 tahun ke depan sebagaimana yang ditargetkan Prabowo. Swasembada pangan ke depan akan berfokus pada komoditas beras dan jagung yang memang menjadi bahan pangan primer bagi masyarakat Indonesia.

"Kita punya pengalaman mencapai swasembada. Kami yakin sesuai target, beliau 4 tahun, bisa jadi sebelum 4 tahun kita sudah swasembada. Kita fokus pada padi jagung tahun pertama. Kami yakin bisa kita capai sesuai target yang diberikan," kata Mentan.

(DESI ANGRIANI)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto berjanji pada masa pemerintahannya akan membawa Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Dirinya telah berkonsultasi dengan para pakar agar Indonesia dalam waktu singkat bisa swasembada pangan.

"Saya yakin paling lambat 4 sampai 5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia," kata Prabowo dalam Pidatonya di Gedung MPR RI, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Prabowo menginginkan hal itu karena berharap Indonesia tidak bergantung pada impor untuk urusan pangan. Dengan menjadi lumbung pangan dunia, meski dalam krisis ataupun genting, Prabowo yakin Indonesia tidak akan bergantung dengan negara lain.

"Kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar. Dalam krisis, dalam keadaan genting tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli," tegasnya.

Untuk itu, Prabowo mengatakan Indonesia harus mampu memproduksi pangan sendiri demi kebutuhan masyarakat Indonesia.

"Karena itu tidak ada jalan lain dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita harus mencapai ketahanan pangan. Kita harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia," ucapnya.

(ada/das)