Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Masa kerja Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) akan diperpanjang lagi hingga tahun 2025 mendatang.

Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan penanganan dan pemulihan hak tagih egara atas sisa piutang negara maupun aset properti.

"Masih banyak aset yang harus kita selesaikan dan ini tentunya juga kita memerlukan perpanjangan dari satgas ini untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita lakukan terhadap obligor maupun debitur," ujar Ketua Dewan Pengarah Satgas BLBI, Hadi Tjahjanto dalam Konferensi Pers di Jakarta, Jumat (5/7).

Hadi menyebut, saat ini pihaknya tengah menyiapkan rancangan aturan dalam bentuk peraturan presiden (perpres) yang substansinya merupakan kolaborasi berbagai kementerian/lembaga (K/L) untuk menuntaskan hak tagih negara yang belum diselesaikan oleh para obligor dan debitur.

Disamping itu, Hadi juga meminta Satgas BLBI untuk melengkapi ketentuan pasal 26 ayat 6 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2022 yang implementasinya untuk segera memanfaatkan dan mendayagunakan aset yang dikuasai BLBI agar bernilai ekonomis.

"Oleh karena itu perlu terobosan untuk memanfaatkan dan mendayagunakan aset sitaan BLBI agar bernilai ekonomis bagi negara. Sekaligus sebagai upaya mengurangi kewajiban para obligor atau debitur," katanya.

Asal tahu saja, sebelumnya masa kerja Satgas BLBI telah diperpanjang hingga 31 Desember 2024.

Perpanjangan masa kerja tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

Meski masa kerja sudah diperpanjang, nyatanya Satgas BLBI baru berhasil mengantongi aset obligor atau debitur BLBI sebesar Rp 38,2 triliun. Angka tersebut baru mencapai 34% dari target sebesar Rp 110,45 triliun.

Hadi merinci, jenis aset yang disita oleh Satgas BLBI, seperti dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ke kas negara sebesar Rp 1,5 triliun. Kemudian dalam bentuk sita barang, baik barang jaminan ataupun harta kekayaan lainnya seluas 19.366.503 meter per segi atau setara Rp 17,7 triliun.

Sedangkan dalam bentuk penguasaan aset properti seluas 20.857.892 meter persegi atau setara Rp 9,1 triliun.

Kemudian dalam bentuk PSP dan Hibah kepada K/L dan pemerintah daerah (pemda) seluas 3.826.909 meter persegi atau setara Rp 5,9 triliun. Dan terakhir dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) Non Tunai senilai Rp 3,7 triliun dengan luas mencapai 670.837 meter persegi.

Penulis: Prihastomo Wahyu Widodo

KONTAN.CO.ID - Tidak hanya di Gaza, Israel juga telah memperluas wilayah pendudukannya di Tepi Barat. Tanah yang direbut Israel secara ilegal saat ini ditaksir seluas 23,7 km persegi.

LSM Peace Now dalam laporannya hari Rabu (3/7) mengatakan, Israel telah mengeluarkan rencana baru untuk merebut lahan seluas 12,7 km persegi di Lembah Yordan.

Jika semuanya berjalan sesuai rencana, nantinya Israel akan memiliki tanah seluas 23,7 km persegi di Tepi Barat Palestina, yang semuanya direbut secara ilegal.

Wilayah Lembah Yordan yang menjadi target baru terletak bersebelahan dan terletak di timur laut Ramallah, kota di mana Otoritas Palestina bermarkas.

Setelah mengambil alih secara paksa tanah-tanah tersebut, pemerintah Israel kemudian menyewakannya kepada warga Israel. Mereka juga melarang tanah tersebut untuk dimiliki secara pribadi oleh warga Palestina.

Melanggar Hukum Internasional

Pendudukan Israel di Tepi Barat dianggap ilegal menurut hukum internasional. Praktik ini juga dilihat sebagai hambatan utama bagi tercapainya perjanjian perdamaian abadi dengan Palestina berdasarkan solusi dua negara.

Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich, yang mengawasi perencanaan permukiman, berjanji akan membanjiri Tepi Barat dengan satu juta pemukim baru.

Smotrich adalah pemimpin kuat yang memberikan dukungan besar dalam pemerintahan koalisi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Melansir Al Jazeera, saat ini terdapat lebih dari 100 permukiman di Tepi Barat yang diduduki Israel. Kawasan itu menjadi tempat tinggal bagi lebih dari 500.000 pemukim Yahudi dengan kewarganegaraan Israel.

Di saat yang sama, ada sekitar tiga juga warga Palestina yang tinggal di wilayah tersebut dan tunduk pada kekuasaan militer Israel.

Mereka juga mengalami serangan militer hampir setiap hari sejak serangan brutal militer Israel ke Gaza dimulai Oktober lalu.

Sejak saat itu, pasukan Israel telah menghancurkan jalan-jalan dan rumah-rumah warga Palestina, menangkap dan menahan 9.510 orang dan membunuh 553 orang.

Sumber: Reuters | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -BANGKOK. Perusahaan otomotif China BYD akan mengakuisisi 20% saham distributor lokalnya di Thailand yakni Rever Automotive.

Mengutip Reuters, Minggu (7/7), produsen mobil yang berbasis di Shenzhen ini membuka pabrik pertamanya di Thailand pekan ini. Pabrik senilai US$ 490 juta ini akan memiliki kapasitas produksi 150.000 kendaraan per tahun dan mempekerjakan 1.000 pekerja.

Rever Automotive, yang memiliki lebih dari 100 showroom di Thailand, meluncurkan penjualan kendaraan BYD pada tahun 2022 dan BYD segera menjadi merek kendaraan listrik terlaris di negara tersebut.

“Kami sangat gembira dapat memperdalam kemitraan untuk mempercepat penerapan kendaraan listrik dan berkontribusi pada transisi Thailand menuju masa depan yang lebih berkelanjutan,” kata Liu Xueliang, General Manager Penjualan Mobil Asia-Pasifik BYD.

Thailand adalah pusat perakitan dan ekspor mobil regional, dan telah lama didominasi oleh pembuat mobil Jepang seperti Toyota Motor, Honda Motor Co, dan Isuzu Motors.

Pada kuartal pertama tahun 2024, BYD menguasai 46% pangsa pasar kendaraan listrik Thailand dan merupakan pemain mobil penumpang terbesar ketiga, menurut firma riset Counterpoint.

Akuisisi ini terjadi ketika Rever menghadapi penyelidikan pemerintah atas diskon besar yang membuat beberapa pelanggan lama merasa mereka membayar lebih untuk mobil mereka.

Sumber: Reuters | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dengan tegas menolak seruan agar ia mundur dari pencalonan presiden melawan lawannya dari Partai Republik, Donald Trump.

Ini akan menjadi tantangan bagi sesama anggota Partai Demokrat yang khawatir usia Biden yang sudah tua akan menghalangi para pemilih.

“Saya mencalonkan diri dan akan menang lagi,” kata Biden, 81 tahun, kepada pendukungnya dalam pidato berapi-api di Madison, Wisconsin pada Jumat (5/7) seperti dikutip Reuters.

Biden kemudian merekam wawancara ABC News di mana dia berpendapat bahwa dia adalah kandidat Partai Demokrat terbaik untuk mencegah Trump, yang berusia 78 tahun, mendapatkan kembali jabatan di Gedung Putih pada pemilu 5 November dan bahwa hanya "Tuhan Yang Maha Kuasa" yang dapat meyakinkan dia sebaliknya.

Biden menghadapi pemberontakan di dalam partainya sendiri untuk mengakhiri kampanyenya setelah kalah dalam debat melawan Trump.

Dalam beberapa hari mendatang, para anggota Partai Demokrat dapat memutuskan apakah akan mendukung presiden atau bergerak cepat untuk menyingkirkannya.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS Hakeem Jeffries telah menjadwalkan pertemuan virtual pada hari Minggu dengan anggota senior Partai Demokrat di DPR untuk membahas pencalonan Biden dan langkah ke depannya, NBC News melaporkan.

Beberapa anggota parlemen dari Partai Demokrat juga mengedarkan dua surat terpisah yang menyerukan agar Biden mundur, kata sumber di DPR dari Partai Demokrat.

Beberapa jajak pendapat menunjukkan keunggulan Trump atas Biden semakin melebar, dan Partai Demokrat khawatir kekhawatiran terhadap presiden tersebut dapat membebani persaingan dalam pemilihan umum.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah berniat membentuk Wealth Management Consulting (WMC) atau family office di Indonesia.

Namun, Menteri Perencanaan Pembangunan nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa nampaknya kurang setuju dengan rencana pembentukan family office tersebut.

Family office didirikan untuk memfasilitasi orang-orang super kaya yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia tanpa dikenakan pajak.

Suharso menilai, Menteri Keuangan diminta untuk mengerek penerimaan sebanyak-banyaknya, namun disisi lain Menteri Keuangan juga harus memberikan banyak insentif pajak. Karena dengan memberikan insentif pajak, maka secara otomatis potensi penerimaan akan berkurang.

“Saya kasihan banget sama Ibu Menteri Keuangan yang beliau didorong untuk mendorong tax ratio nya naik. Tapi kemudian juga harus memberikan insentif fiskal,” tutur Suharso kepada awak media, Kamis (4/7).

Meski begitu, ia menekankan, bukan berarti dirinya tidak mendukung masuknya investor ke Indonesia. Suharso juga membenarkan memang insentif fiskal bisa menarik banyak investor, yang kemudian memberikan efek ganda pada perekonomian.

Mulai dari bertambahnya lapangan kerja, menerima manfaat hingga memberikan dorongan bagi produk domestik bruto (PDB). Akan tetapi, insentif fiskal tersebut dinilai bisa menghambat penerimaan negara.

Sehingga, Suharso menyarankan agar pemerintah bisa menggelontorkan insentif dalam bentuk lain seperti memberikan fasilitas infrastruktur jalan, listrik, dan air, ketika investor akan membangun pabrik di Indonesia.

“Saya pernah sampaikan kepada ibu Menteri Keuangan. Kita sekarang harus berhemat-hematlah untuk memberikan kesempatan terhadap insentif fiskal,” tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk mengkaji kebijakan family office.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno mengakui hal tersebut merupakan peluang karena selama ini banyak family office Indonesia yang menempatkan pengelolaan investasinya justru di luar Indonesia.

Dengan adanya kebijakan ini diharapkan mereka akan mengelola investasinya di Indonesia. Nantinya, akan dibentuk tim untuk mengkaji regulasi dan kesiapan penerapannya.

Sandiaga mengatakan, total dana kelolaan family office dunia diperkirakan mencapai US$ 11,7 triliun. Menurutnya, jika Indonesia bisa menarik 5% saja, maka potensi dana kelolaannya diperkirakan mencapai US$ 500 miliar dalam beberapa tahun ke depan.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Keuangan melaporkan aset negara per 31 Desember 2023 mencapai Rp 13. 072,8 triliun. Nilai aset tersebut meningkat sekitar 6,06% secara tahunan dibandingkan tahun 2022.

Adapun posisi aset pemerintah sampai dengan akhir tahun Desember 2022 mencapai Rp 12.325,5 triliun.

"Posisi keuangan pemerintah ditunjukkan dalam Neraca per 31 Desember 2023 yang terdiri dari Aset Rp 13.072,8 triliun," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan tentang Penyampaian Pokok-Pokok Keterangan Pemerintah atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023 dalam Rapat Paripurna ke-20 di gedung DPR, Kamis (4/7).

Sri Mulyani menjelaskan bahwa total kewajiban negara sebesar Rp 9.536,7 triliun, dan ekuitas Rp 3.536,1 triliun per akhir tahun lalu. Melihat perkembangan tersebut, nilai ekuitas atau nilai bersih aset dikurangi kewajiban sebesar Rp 3.536,1 triliun. Angka itu meningkat 3,85% secara tahunan dari Rp 3.404,8 triliun.

"Kenaikan ekuitas tahun 2023 tanpa revaluasi aset merupakan pertama kalinya sejak pelaporan keuangan berbasis akrual diterapkan. Hal ini tidak terlepas dari baiknya kinerja penerimaan yang diikuti dengan belanja pemerintah yang juga semakin berkualitas," ucapnya.

Sementara itu, dalam laporan operasional (LO) Tahun 2023 disampaikan bahwa pendapatan operasional Rp 3.083,2 triliun dan beban operasional Rp3.111,7 triliun, yang membentuk defisit dari kegiatan operasional.

Di sisi lain, terdapat surplus dari kegiatan non operasional sebesar Rp 60,1 triliun, yang membentuk surplus laporan operasional tahun 2023 sebesar Rp 31,6 triliun.

"Surplus laporan operasional tahun 2023 merupakan yang pertama kali terjadi sejak penerapan akuntansi berbasis akrual atau sejak laporan operasional mulai disusun pada 2015," tutupnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Target masih jauh, masa kerja Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) bakal diperpanjang.

Masa kerja Satgas BLBI akan diperpanjang lagi hingga 2025 mendatang. Hal ini dikarenakan Satgas BLBI baru berhasil mengantongi aset obligor atau debitur BLBI sebesar Rp 38,2 triliun, atau baru mencapai 34% dari target sebesar Rp 110,45 triliun.

Ketua Dewan Pengarah Satgas BLBI Hadi Tjahjanto mengatakan, banyaknya aset obligor/debitur yang tersebar di banyak daerah menjadi kendala Satgas BLBI dalam menagih hak negara. Oleh karena itu, dengan perpanjangan masa kerja Satgas BLBI tersebut diharapkan seluruh aset yang terdaftar bisa dilakukan penyitaan.

"Aset itu tersebar di seluruh Indonesia dan semuanya sudah terdaftar dan penyelesaiannya kita dilakukan secara bertahap. Itulah sebabnya kita minta agar Satgas BLBI ini diperpanjang karena harus menyelesaikan aset tersebut yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia," ujar Hadi dalam Konferensi Pers di Jakarta, Jumat (5/7).

Hadi menyebut, saat ini pihaknya tengah menyiapkan rancangan aturan dalam bentuk peraturan presiden (perpres) yang substansinya merupakan kolaborasi berbagai kementerian/lembaga (K/L) untuk menuntaskan hak tagih negara yang belum diselesaikan oleh para obligor dan debitur.

Di samping itu, Hadi juga meminta Satgas BLBI untuk melengkapi ketentuan pasal 26 ayat 6 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2022 yang implementasinya untuk segera memanfaatkan dan mendayagunakan aset yang dikuasai BLBI agar bernilai ekonomis.

"Oleh karena itu perlu terobosan untuk memanfaatkan dan mendayagunakan aset sitaan BLBI agar bernilai ekonomis bagi negara. Sekaligus sebagai upaya mengurangi kewajiban para obligor atau debitur," katanya.

Asal tahu saja, sebelumnya masa kerja Satgas BLBI telah diperpanjang hingga 31 Desember 2024.

Perpanjangan masa kerja tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

Reporter: Wahyu Tri Rahmawati | Editor: Adi Wikanto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dua saham blue chip di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang akan melakukan pembayaran dividen jumbo segera memasuki periode cum dividen. Simak jadwal pembayaran dividen bernilai triliunan rupiah tersebut.

Cum dividen adalah periode suatu saham masih memiliki hak pembayaran dividen. Investor yang ingin mendapatkan dividen, perlu memiliki saham tersebut sebelum cum dividen berakhir.

Saham blue chip adalah saham lapis satu yang telah berpengalaman di lantai bursa dan memiliki kapitalisasi pasar besar hingga puluhan triliun rupiah atau lebih.

Di BEI, saham blue chip biasanya berasal dari saham-saham yang terdaftar di indeks mayor seperti LQ45. Terbaru, dua saham LQ45 mengumumkan rencana pembayaran dividen bernilai jumbo.

Dua saham tersebut adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP).

Produsen Indomie, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) akan menebar dividen dari laba tahun buku 2023. Produsen makanan bermerek ini akan membagikan dividen total Rp 2,33 triliun.

Setiap pemegang saham Indofood CBP akan mengantongi dividen Rp 200 per saham. Dengan harga saham ICBP yang ada di Rp 10.250 per saham pada Selasa (2/7), yield dividen produsen Chitato ini sebesar 1,95%.

"Rencana pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2023 sesuai dengan hasil rapat umum pemegang saham tahunan yang diselenggarakan pada 28 Juni 2024," ungkap Gideon A. Putro, Sekretaris Perusahaan Indofood CBP Sukses Makmur dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (2/7).

Rasio pembayaran dividen ini sebesar 33,33% atau sepertiga dari laba ICBP tahun lalu yang mencapai Rp 6,99 triliun. Sesuai dengan keputusan RUPST, ICBP akan menyisihkan Rp 5 miliar dari laba tahun lalu sebagai dana cadangan. Sedangkan sisa laba akan dicatatkan sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.

Berikut jadwal pembayaran dividen ICBP berdasarkan keterbukaan informasi:

• Cum dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi: 8 Juli 2024
• Ex dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi: 9 Juli 2024
• Cum dividen di pasar tunai: 10 Juli 2024
• Ex dividen di pasar tunai: 11 Juli 2024
• Recording date: 10 Juli 2024
• Pembayaran dividen: 25 Juli 2024

Dividen saham INDF

PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) bersiap membayarkan dividen dari laba tahun buku 2023. Induk usaha PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) ini akan membagikan dividen total Rp 2,34 triliun.

Setiap pemegang saham INDF akan mengantongi dividen Rp 267 per saham. Dengan harga saham INDF yang ada di Rp 6.100 per saham pada Selasa (2/7), yield dividen Indofood sebesar 4,38%.

Yield dividen saham INDF ini lebih besar dibandingkan bunga deposito bank umum yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) maksimal 4,25%.

"Rencana pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2023 sesuai dengan hasil rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) yang diselenggarakan pada 28 Juni 2024," ungkap Victor Suhendra, Sekretaris Perusahaan Indofood Sukses Makmur dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (2/7).

Rasio pembayaran dividen ini sebesar 28,71% dari laba INDF tahun lalu yang mencapai Rp 8,15 triliun. Sesuai persetujuan RUPST, INDF akan menyisihkan Rp 5 miliar dari laba tahun lalu sebagai dana cadangan. Sedangkan sisa laba akan dicatatkan sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.

Berikut jadwal pembayaran dividen INDF berdasarkan keterbukaan informasi:

• Cum dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi: 8 Juli 2024
• Ex dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi: 9 Juli 2024
• Cum dividen di pasar tunai: 10 Juli 2024
• Ex dividen di pasar tunai: 11 Juli 2024
• Recording date: 10 Juli 2024
• Pembayaran dividen: 26 Juli 2024

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ada laporan dugaan mark up impor beras sebanyak 2,2 juta ton yang masuk ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa mengatakan, Bapanas hanya sebagai regulator dan membantah melakukan kontrak importasi beras.

"Kami sesuai tugas dan fungsinya sebagai regulator yang secara teknis tidak melakukan pelaksanaan importasi," kata Ketut dalam keterangannya, Jum'at (5/7).

Gusti menyebutkan, kewenangan realisasi impor telah diserahkan sepenuhnya kepada Perum Bulog. Namun pihaknya sudah mendapatkan laporan dari Bulog bahwa anak perusahaan BUMN itu tidak terkait kontrak dengan perusahaan asal Vietnam sesuai dengan yang dituduhkan.

Berdasarkan klarifikasi Bulog, lanjutnya, perusahan dengan nama Tan Long Grup dari Vietnam itu juga tidak pernah memberikan penawaran harga kepada Bulog.

Lebih lanjut, Ketut mengatakan, dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) senantiasa mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 tahun 2021 Tentang Badan Pangan Nasional.

"Sebagai regulator yang diamanatkan Perpres 66 tahun 2021, tentunya prinsip profesionalitas, akuntabel, dan kolaboratif senantiasa kami usung," katanya.

Sebelumnya, Bulog juga membantah melakukan mark up harga dalam realiasi impor 2,2 juta ton beras senilai Rp 2,7 triliun yang di alamatkan kepada mereka.

Direktur Supplay Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Mukhamad Suyamto menjelaskan sebelumnya perusahaan Tan Long asal Vietnam memang mendaftarkan dirinya menjadi salah satu mitra dari Perum Bulog untuk kegitan impor.

Hanya saja, ia menegaskan perusahaan itu tidak pernah memberikan penawaran harga kepada Bulog sejak bidding di tahun 2024. "Jadi tidak memiliki keterikatan kontrak impor dengan kapi pada tahun ini," kata Suyamto dalam keteranganya, Kamis (4/7).

Sebelumnya, laporan tuduhan dugaan mark up impor ini dilayangkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Studi Demokrasi Rakyat (SDR) pada hari Rabu (3/7).

Direktur Eksekutif SDR Hari Purwanto meminta KPK dapat memeriksa Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Kepala Bulog sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terkait permasalahan ini.

"Ada dugan korupsi yang dilakukan oleh Bapanas dan Bulog karea menurut kajian kami dan hasil investigasi ada dugaan mark up yang dilakukan oleh dua lembaga terkait impor beras," ujar Hari kemarin di Gedung KPK. Menurutnya, dua lembaga yang bertanggung jawab atas impor beras tidak proper dalam menentukan harga. Hal itu menyebabkan terdapat selisih harga beras impor yang sangat signifikan.

Ia mengungkapkan data yang menunjukan bagaimana praktik mark up terjadi. Ia menduga ada perusahaan Vietnam bernama Tan Long Group yang memberikan penawaran untuk 100 ribu ton beras seharga US$ 538 dolar AS per ton dengan skema FOB dan US4 573 per ton dengan skema CIF.

Dari sejumlah data yang dikumpulkan menyimpulkan harga realisasi impor beras itu jauh di atas harga penawaran. Dugaan mark up ini juga diperkuat dengan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat pada Maret 2024, Indonesia sudah mengimpor beras sebanyak 567,22 ribu ton atau senilai US$ 371,60 juta.

Artinya Bulog mengimpor beras dengan harga rata-rata US$ 655 per ton. Dari nilai ini, tutur Hari, ada selisih harga atau mark up senilai US$ 82 per ton.

"Jika kita mengacu harga penawaran beras asal Vietnam, maka total selisih harga sekitar US$ 180,4 juta. Jika menggunakan kurs Rp15.000 per dolar, maka estimasi selisih harga pengadaan beras impor diperkirakan Rp2,7 triliun," terang Hari.

KONTAN.CO.ID - Jakarta (05/07), Memperingati empat tahun implementasi Tata Nilai AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif), PT Jasa Marga (Persero) Tbk menggelar rangkaian kegiatan AKHLAK Festival 2024. Acara ini tidak hanya menandai komitmen perusahaan dalam meningkatkan nilai-nilai etika dan kinerja, tetapi juga sebagai refleksi perayaan ulang tahun keempat AKHLAK, yang menjadi pilar strategis dalam pengelolaan perusahaan BUMN.

Rangkaian AKHLAK Festival 2024 yang diselenggarakan Jasa Marga dimulai dengan Lomba Jasa Marga Impactful AKHLAK Program (JM ImAP). Perlombaan JM ImAP dilaksanakan untuk menilai kinerja dan efektivitas program budaya AKHLAK di semua Unit Kerja termasuk wilayah dan area operasional di lingkungan Jasa Marga Group yang terbagi menjadi tiga kategori yaitu Kategori Motivation Culture, Kategori Capability Culture dan Kategori Engagement Culture.

Sebagai bentuk keseriusan dalam mengimplementasikan Tata Nilai AKHLAK BUMN, berbagai upaya dilakukan Jasa Marga salah satunya dengan pembekalan awareness ESG kepada Commander AKHLAK Jasa Marga Group, yang merupakan change agent di tiap unit kerja, regional hingga anak perusahaan. Hal tersebut ditandai dengan dengan digelarnya Forum AKHLAK Commander dan sharing session mengenai Environment, Social, Governance (ESG) pada Selasa (02/07) yang dihadiri oleh Direktur Human Capital & Transformasi Jasa Marga Bagus Cahya A.B., SVP Sustainability PT Surveyor Indonesia Martinus Nata.

Acara dilanjutkan pada Rabu (03/07) sebagai acara puncak AKHLAK Festival 2024 yaitu Town Hall Meeting #9 AKHLAK for Leaders yang bertajuk “Cultivating Harmony for Performance Enhancement” yang selaras dengan topik dari Kementerian BUMN ”AKHLAK sebagai Fondasi BUMN untuk Pertumbuhan Kinerja Berkelanjutan dan Pelayanan yang Semakin Baik”.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Deputi Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara Kementerian BUMN Muhammad Rizal Kamal, Komisaris Utama Jasa Marga Mohammad Zainal Fatah, Jajaran Direksi Jasa Marga yaitu Direktur Human Capital & Transformasi Bagus Cahya A.B., Direktur Operasi Fitri Wiyanti, Direktur Pengembangan Usaha M. Agus Setiawan, Direktur Bisnis Reza Febriano, Direktur Keuangan & Manajemen Risiko Pramitha Wulanjani, para AKHLAK Leader yang merupakan BOD-1 dan BOD-2 di lingkungan Jasa Marga Group, para Commander AKHLAK serta para Roadster Jasa Marga yang mengikuti secara daring.

Komisaris Utama Jasa Marga Mohammad Zainal Fatah dalam sambutannya mengatakan Tata Nilai AKHLAK merupakan salah satu pijakan dalam memastikan keberlanjutan perusahaan yang lebih baik lagi ke depannya.

“Narasumber yang hadir di Town Hall Meeting AKHLAK for Leaders akan memberikan inspirasi bagi kita terutama dalam menanamkan nilai-nilai yang baik di suatu organisasi. Hal tersebut untuk menciptakan keselarasan dan juga lingkungan yang harmonis sehingga dapat mendorong kita dalam memberikan kinerja terbaik,” ujar Fatah.

Direktur Human Capital & Transformasi Jasa Marga Bagus Cahya A.B meyakini bahwa Tata Nilai AKHLAK merupakan pilar pembangunan karakter sebuah organisasi. Ia berpesan kepada para AKHLAK Leaders, Commander AKHLAK dan para Roadster untuk menjunjung tinggi Tata Nilai AKHLAK dan menjadi pondasi berkinerja lebih baik bagi Perusahaan.

“Tema acara ini sesuai dengan Tata Nilai AKHLAK yakni Harmonis, untuk menumbuhkan rasa kepedulian dan penghargaan terhadap perbedaan serta Kolaboratif, untuk bisa bekerja sama secara sinergis antar Roadster Jasa Marga,” ungkap Bagus.

Dalam kesempatan yang sama, Asisten Deputi Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara Kementerian BUMN Muhammad Rizal Kamal, Tata Nilai AKHLAK menjadi pondasi untuk kinerja perusahaan yang berkelanjutan serta pelayanan yang lebih baik. Perusahaan berkelanjutan memperhatikan tiga hal yang penting, yakni values, sistem dan aspek leadership.

“Kami berharap Tata Nilai AKHLAK dapat semakin diinternalisasi dengan baik, diamalkan dan dilaksanakan untuk pekerjaan sehari-hari. Jangan lupakan peran pemimpin yang juga penting sehingga bisa menjadi panutan yang baik di lingkungan kerjanya,” tutupnya.

Dalam kegiatan AKHLAK Festival 2024 ini, Jasa Marga juga menggelar seremoni komitmen kebijakan ESG dan peluncuran Sportivo sebagai implementasi Employee Well-being Jasa Marga.

Rangkaian acara AKHLAK Festival ini diharapkan mampu memberikan energi positif dalam implementasi program budaya AKHLAK yang berdampak terhadap perilaku (behaviour) dan keberlanjutan Perusahaan.

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID -WASHINGTON. Dana yang mengalir ke pasar uang Amerika Serikat (AS) terus meningkat hingga mencapai level tertinggi baru didorong oleh ekspektasi bahwa suku bunga The Fed masih akan tetap tinggi dalam jangka pendek.

Risalah pertemuan pejabat The Fed atau FOMC pada Juni yang dirilis Rabu (3/6) menunjukkan bahwa The Fed belum percaya diri menurunkan suku bunga acuan sebelum inflasi AS mencapai target 2%. Bahkan, The Fed telah memberikan sinyal hanya ada satu kali penurunan suku bunga tahun ini.

Berdasarkan data Investment Company Institute yang dilansir Bloomberg, Jumat (5/6), dana baru yang mengalir ke pasar yang AS pekan ini hingga 2 Juli 2024 mencapai US$ 51,2 miliar atau setara Rp 834,5 triliun. Angka ini merupakan aliran dana mingguan terbesar dalam tiga bulan terakhir.

Aliran dana baru ini telah membuat total nilai aset di pasar uang AS saat ini telah menyentuh level tertinggi sepanjang masa, yakni US$ 6,15 triliun. All time high sebelumnya dicapai pada tiga minggu lalu.

Jika dirinci untuk periode hingga 2 Juli, dana pemerintah, terutama yang berinvestasi pada surat berharga seperti surat utang negara, perjanjian pembelian kembali, dan utang lembaga, mengalami peningkatan aset sebesar US$ 44,5 miliar menjadi US$ 4,97 triliun. Sementara investor institusi, yang cenderung berinvestasi pada aset berisiko tinggi seperti surat berharga, mencatatkan peningkatan aset menjadi $1,05 triliun,

Sejak The Fed memulai siklus kenaikan suku bunga pada tahun 2022, kenaikan suku bunga telah menarik investor ritel untuk berinvestasi pada dana pasar uang. Uang tunai diperkirakan akan terus mengalir ke dana uang selama The Fed mempertahankan suku bunganya.

"Imbal hasil dana pasar uang akan tetap menarik sampai ada kejelasan mengenai penurunan suku bunga The Fed." kata John Canavan, analis pendapatan tetap di Oxford Economics

Pada Selasa (2/7), Ketua The Fed, Jerome Powell, mengatakan bahwa data ekonomi terbaru menunjukkan inflasi kembali ke jalur menurun, tetapi menekankan bahwa para pejabat memerlukan lebih banyak bukti sebelum menurunkan suku bunga.

Meski terdapat aliran masuk dana yang signifikan ke dalam dana pasar uang, beberapa investor institusi telah mulai menarik diri dari dana pasar uang utama, karena Komisi Sekuritas dan Bursa AS berencana memperkenalkan peraturan baru pada akhir tahun ini.

Aturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan likuiditas dan stabilitas dana pasar uang, termasuk meningkatkan persyaratan likuiditas dan membatasi ukuran penebusan. Beberapa investor mulai menyesuaikan alokasi investasinya sebelum peraturan baru itu berlaku.

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - SYDNEY. Australia merupakan salah satu negara eksportir gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) terbesar di dunia saat ini. Namun, Negeri Kanguru ini diperkirakan akan menghadapi ancaman kekurangan pasokan LNG dalam tiga tahun mendatang.

Komisi Persaingan dan Konsumen Australia (ACCC) dalam laporan terbarunya memperkirakan, kekurangan pasokan akan terjadi mulai tahun 2027, lebih awal dari perkiraan sebelumnya.

Oleh karena itu, ACCC memperingatkan bahwa Australia kemungkinan perlu agar pasokan yang biasanya dialokasikan ke pasar spot dialihkan kepada konsumen lokal. Jika itu terjadi, maka harga gas global ke depan akan meningkat.

Selain itu, komisi independen tersebut juga mendesak agar produksi LNG ditingkatkan demi menghadapi tantangan kenaikan permintaan.

Australia merupakan salah satu produsen komoditas terbesar di dunia, kaya akan sumber daya mulai dari emas dan bijih besi hingga gas lepas pantai. Tapi, negara ini menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan kebutuhan energi lokal dan memenuhi pasar ekspor.

Negara ini masih tetap menjadi salah satu eksportir LNG terbesar setelah digeser dari posisi teratas oleh Amerika Serikat (AS) dan Qatar dalam beberapa tahun terakhir.

ACCC dalam laporan tersebut mengatakan bahwa solusi jangka panjang terhadap kekurangan pasar gas memerlukan serangkaian kebijakan dan respons pasar,” kata laporan sementara tersebut.

“Di antaranya, ada kebutuhan mendesak untuk mengembangkan sumber-sumber produksi dan pasokan gas baru,” tulis ACCC.

Saat ini, LNG yang diproduksi dari ladang gas lepas pantai di Australia utara, serta ladang gas lapisan batubara di darat di Queensland, sebagian besar dikirim ke Jepang, Tiongkok, Taiwan, dan Korea Selatan.

ACCC dan Operator Pasar Energi Australia telah lama memperkirakan kesenjangan pasokan gas untuk negara-negara bagian selatan dan menyerukan investasi baru untuk memenuhi permintaan dari perumahan, bisnis, dan pembangkit listrik bertenaga gas.

Australia perlu mencari cadangan gas baru untuk menjamin pasokan yang berkelanjutan, sebuah laporan memperingatkan.

Kepala Eksekutif Produsen Energi Australia, Samantha McCulloch, mengatakan pemerintah tidak bisa terus mengabaikan peringatan tersebut.

“Operator Pasar Energi Australia memperingatkan bahwa Victoria hampir kehabisan bahan bakar dua minggu lalu karena tingginya permintaan akan pembangkit listrik berbahan bakar gas selama cuaca dingin,” kata McCulloch.