Reporter: Filemon Agung | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT Likuid Nusantara Gas (PT LNG) dalam menggali potensi kerja sama di bidang gas alam cair atau Liquified Natural Gas (LNG) di Jawa Timur.

Dalam MoU tersebut, PGN dan PT LNG menyepakati ruang lingkup kerja sama yang di antaranya terkait jual-beli LNG yang saat ini aktif dilakukan PGN dalam rangka memenuhi kebutuhan gas bumi domestik.

Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari mengatakan, untuk mendukung penetrasi pasar domestik, akan dilakukan kajian bersama pengembangan infrastruktur gas bumi atau terminal LNG di Pasuran, Jawa Timur serta potensi lain yang terkait kegiatan operasi dan pemeliharaan fasilitas dan infrastruktur gas bumi atau LNG.

Adapun PT LNG merupakan perusahaan energi terintegrasi yang salah satu pengalamannya berkecimpung dalam bidang gas bumi. Pada September 2023 yang lalu, PT LNG mendapatkan potensi alokasi pasokan gas domestik yang rencananya akan dikomersialkan melalui moda LNG.

“Kami berharap bahwa pontensi kerja sama yang hari ini ditandatangani dalam bentuk MoU bisa segera direalisasikan dalam tahapan yang lebih konkrit. Kami melihat keselarasan dari apa yang menjadi cita-cita PT LNG dengan yang dilakukan PGN dan kondisi ekosistem bisnis hari ini," ujar Rosa dalam siaran pers, Kamis (8/8).

Rosa menjelaskan, saat ini kebutuhan gas di Pulau Jawa cukup tinggi. Namun, pemenuhan gas untuk daerah-daerah tertentu tetap membutuhkan berbagai moda transportasi selain gas pipa. Untuk itu PGN mendorong pula pemanfaatan moda lain seperti CNG dan LNG.

Selanjutnya, Rosa mengatakan bahwa pertumbuhan atas retail hari ini berkembang cukup pesat. “Atas pricing pun, rasanya market sudah sanggup menerima penetrasi LNG. Kami melihat kemampuan market dalam menyerap LNG dari bulan Mei kemarin. Artinya ambience dan ekosistem LNG sudah terbentuk,” katanya.

Rosa menekankan bahwa hal penting dalam kerja sama ini adalah kehandalan gas bumi dan kehandalan infrastrukturnya. Maka diharapkan, upaya bersama PGN dan PT LNG dapat menyediakan energi gas bumi yang handal dan dapat diterima oleh seluruh sektor masyarakat.

Menurut Direktur Utama PT LNG Wira Rahardja, subsidi energi atau ketergantungan impor terhadap LPG cukup besar. Maka dalam hal ini, baik badan usaha, pemerintah dan BUMN dapat saling kerja sama mengurangi beban pemerintah.

“Kami melihat bahwa kerja sama dengan PGN adalah suatu strategi yang tidak bisa kami pungkiri.

Dengan support yang diberikan oleh PGN Grup dan tentunya pemerintah, kami yakin bahwa proyek LNG ini bisa menjadi salah satu kontribusi untuk pemerintah dan mewujudkan apa yang menjadi mimpi kami yaitu mengurangi beban LPG terutama dari sisi sektor subsidi impor LPG,” kata Wira.

PGN berupaya secara berkelanjutan menyediakan pasokan gas bumi yang handal bagi para penggunanya di berbagai wilayah Indonesia. Dengan adanya inisiatif ini maka diharapkan optimalisasi produksi gas bumi nasional diberbagai lokasi serta pasar terisolasi akan terjangkau oleh gas bumi.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Langkah pemerintah mengizinkan kawasan industri mengadakan atau mengimpor liquefied natural gas (LNG) dari luar negeri dinilai akan berdampak negatif pada industri hulu migas di dalam negeri.

Peneliti dari Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov menyatakan, kebijakan yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri ini bagaikan pisau bermata dua.

"Satu sisi memang akan mendorong atau mendukung industri di dalam negeri, tapi sisi lain juga akan bisa berimbas terhadap industri hulu migas," ungkapnya saat dihubungi Kontan.co.id, Rabu (10/7).

Jika sudah banyak industri yang melakukan impor, maka berimplikasi pada penurunan pendapatan dari dividen yang disetorkan oleh PT Pertamina.

"Ketika penjualan di dalam negeri tergerus karena adanya impor LNG dari luar, artinya nanti pendapatan atau dividen yang disetor ke negara juga akan berpotensi berkurang," tambah dia.

Efek lain adalah menurunnya minat investasi di sektor hulu migas, karena kebijakan pemerintah yang berubah-ubah. Alhasil, rupiah pun berpotensi tertekan.

"Kebijakan izin impor LNG untuk industri juga akan menjadi bumerang terhadap ekonomi makro Indonesia berupa pelebaran defisit neraca perdagangan migas, yang pada gilirannya akan semakin memperlemah nilai tukar rupiah," imbuh Abra.

Untuk mengantisipasi dampak negatif dari terbukanya keran impor LNG ini, Abra mengatakan pemerintah harus bisa mengejar atau mendorong peningkatan efisiensi di sisi hulu migas.

Sebab, alasan dari izin impor ini dibuka bukan hanya soal mencari harga gas termurah. Tetapi juga terkait upaya antisipasi di masa yang akan datang ketika kebutuhan gas industri sudah meningkat lebih banyak.

"Kita harus lihat dulu background kenapa izin impor LNG ini dikeluarkan. Memang betul saat ini kebutuhan domestik terpenuhi, tetapi dari sudut pandang kementerian, ini ada upaya antisipasi, 10 tahun mendatang misalnya. Ketika industrinya maju, kebutuhannya semakin berkembang, tapi pasokan dalam negerinya kurang, makanya dibukalah pintu impor," kata Abra.

Efisiensi dari hulu migas ini bisa dilakukan dengan mengurangi ekspor gas Indonesia. Saat ini, produksi gas dalam negeri yang diekspor sekitar 31%-32%.

"Itu juga pemerintah mestinya fokus bagaimana nantinya transisi untuk bisa mengurangi ekspor. Misalnya, terutama pada kontrak-kontrak ekspor yang akan habis, pemerintah harus konsisten untuk tidak melanjutkan kembali kontrak ekspor itu. Jadi, harus diprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri," katanya.

Abra menambahkan, pemerintah juga harus punya perencanaan dalam setiap tahun terkait persentase ekspor yang akan dikurangi dan dialihkan untuk kebutuhan dalam negeri.

"Itu juga saya pikir bisa menjadi salah satu upaya untuk menenangkan atau menjamin industri manufaktur dalam negeri bahwa kebutuhan mereka ketika mereka nanti mau melakukan ekspansi, perluasan produksi di tahun-tahun mendatang itu ada kepastian," tutupnya.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Langkah pemerintah untuk mengizinkan kawasan industri mengadakan atau mengimpor LNG (liquefied natural gas) dari luar negeri dinilai akan menguntungkan pelaku industri.

Namun, bagai pisau bermata dua kebijakan ini dinilai bisa berpengaruh pada pendapatan negara karena sebelumnya LNG dipasok sebagian besar melalui PT Pertamina (Persero) dan afiliasinya.

Pengamat Ekonomi dan Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menilai, kebijakan impor LNG akan membuat keuntungan bagi industri manufaktur di Indonesia.

"Itu (impor LNG) adalah kebijakan yang sangat tepat dan lebih baik, dari pemerintah daripada memaksakan harga khusus industri US$ 6per MMBTU sehingga dengan izin impor tadi, maka perusahaan punya pilihan atau alternatif mana yang lebih murah. Misalnya, apakah memutuskan impor, atau apakah memutuskan membeli dalam negeri. Jadi sesuai dengan harga keekonomian," ungkap Fahmy saat dihubungi Kontan, Rabu (10/7).

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan, Bisman Bakhtiar menambahkan, kebijakan ini akan membantu industri untuk menjamin pasokan gas untuk industri mereka.

"Selain itu soal harga juga akan lebih kompetitif karena masuknya gas impor. Jadi industri akan mendapatkan jaminan keberlanjutan pasokan gas dengan peluang harga yang terbaik," ungkap Bisman.

Di sisi lain, Fahmy mengungkap bahwa kekhawatiran akan pengelolaan impor LNG tidak akan terlalu besar. Apalagi Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah mengatur mekanisme impor tersebut.

"Saya kira bisa berjalan dengan baik itu, tidak masalah untuk pengelolaan tadi. Industri bisa impor sesuai kebutuhannya tidak terlalu berlebihan atau kekurangan," tambah Fahmy.

Bahtiar menambahkan, sepanjang dari aspek teknologi dan modal mencukupi keputusan impor dinilai bisa aman dan kendala bisa diantisipasi.

"Namun yang perlu menjadi perhatian pengembangan terminal LNG membutuhkan investasi yang sangat besar sehingga perlu dihitung benar aspek keekonomiannya," katanya.

Bahtiar juga memberi catatan, perizinan impor LNG ini tentunya akan berpengaruh pada industri hulu Migas, dimana akan memangkas pasar mereka karena selama ini sebagian besar gas bumi diperuntukkan untuk kebutuhan pasar industri dalam negeri.

"Apalagi lifting gas bumi Indonesia lumayan relatif bagus, sehingga dengan adanya impor gas maka akan jadi tantangan bagi pasar hulu gas," katanya.

Menurutnya, kebijakan ini juga akan berdampak juga pada penerimaan negara ke depannya.

"Lebih kompetitif iya benar, tetapi kalau lebih sehat bisa jadi tidak. Karena PT Pertamina merupakan BUMN maka bisa jadi juga akan berpengaruh pada penerimaan negara," ungkapnya.

Oleh karena itu, ia menekankan perlunya pembahasan yang serius dan mendalam antara Kementerian Perindustrian dan Kementerian ESDM terkait dua sektor industri dan sektor energi yang masing-masing perlu jalan tengah yang tidak saling merugikan.

Untuk diketahui, aturan impor LNG ini sebagaimana termaktub dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri yang sudah disetujui oleh Presiden Jokowi pada Senin (8/7).

Nantinya, kawasan industri bakal memiliki landasan hukum dan membentuk konsorsium, khususnya untuk membangun infrastruktur penunjang. Konsorsium ini bisa terdiri lebih dari satu kawasan kemudian digunakan bersama.

Namun terdapat catatan, impor LNG ini hanya boleh dilakukan untuk mendatangkan gas bumi sebagai bahan baku bagi tenant dan untuk produksi listrik di kawasan industri.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan mengizinkan kawasan industri mengadakan LNG (liquefied natural gas) dari luar negeri.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat internal dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah menteri.

"Terkait kawasan industri diizinkan untuk membuat regasifikasi LNG plus bisa untuk pengadaan LNG dari luar negeri," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/7).

Sebelumnya, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI), Sanny Iskandar memperkirakan, permintaan lahan industri tahun 2024 akan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurutnya, permintaan lahan didukung oleh pertumbuhan industri manufaktur, seperti otomotif dan FMCG (Fast Moving Consumer Goods). Selain itu, permintaan lahan juga berasal dari industri data center yang meningkat seiring maraknya transformasi digital.

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - SYDNEY. Australia merupakan salah satu negara eksportir gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) terbesar di dunia saat ini. Namun, Negeri Kanguru ini diperkirakan akan menghadapi ancaman kekurangan pasokan LNG dalam tiga tahun mendatang.

Komisi Persaingan dan Konsumen Australia (ACCC) dalam laporan terbarunya memperkirakan, kekurangan pasokan akan terjadi mulai tahun 2027, lebih awal dari perkiraan sebelumnya.

Oleh karena itu, ACCC memperingatkan bahwa Australia kemungkinan perlu agar pasokan yang biasanya dialokasikan ke pasar spot dialihkan kepada konsumen lokal. Jika itu terjadi, maka harga gas global ke depan akan meningkat.

Selain itu, komisi independen tersebut juga mendesak agar produksi LNG ditingkatkan demi menghadapi tantangan kenaikan permintaan.

Australia merupakan salah satu produsen komoditas terbesar di dunia, kaya akan sumber daya mulai dari emas dan bijih besi hingga gas lepas pantai. Tapi, negara ini menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan kebutuhan energi lokal dan memenuhi pasar ekspor.

Negara ini masih tetap menjadi salah satu eksportir LNG terbesar setelah digeser dari posisi teratas oleh Amerika Serikat (AS) dan Qatar dalam beberapa tahun terakhir.

ACCC dalam laporan tersebut mengatakan bahwa solusi jangka panjang terhadap kekurangan pasar gas memerlukan serangkaian kebijakan dan respons pasar,” kata laporan sementara tersebut.

“Di antaranya, ada kebutuhan mendesak untuk mengembangkan sumber-sumber produksi dan pasokan gas baru,” tulis ACCC.

Saat ini, LNG yang diproduksi dari ladang gas lepas pantai di Australia utara, serta ladang gas lapisan batubara di darat di Queensland, sebagian besar dikirim ke Jepang, Tiongkok, Taiwan, dan Korea Selatan.

ACCC dan Operator Pasar Energi Australia telah lama memperkirakan kesenjangan pasokan gas untuk negara-negara bagian selatan dan menyerukan investasi baru untuk memenuhi permintaan dari perumahan, bisnis, dan pembangkit listrik bertenaga gas.

Australia perlu mencari cadangan gas baru untuk menjamin pasokan yang berkelanjutan, sebuah laporan memperingatkan.

Kepala Eksekutif Produsen Energi Australia, Samantha McCulloch, mengatakan pemerintah tidak bisa terus mengabaikan peringatan tersebut.

“Operator Pasar Energi Australia memperingatkan bahwa Victoria hampir kehabisan bahan bakar dua minggu lalu karena tingginya permintaan akan pembangkit listrik berbahan bakar gas selama cuaca dingin,” kata McCulloch.

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Reethau Group melalui PT Pertiwi Nusantara Resources meneken perjanjian jual beli gas (PJGB) dengan Pertamina EP. Langkah ini merupakan bagian dari upaya memaksimalkan potensi gas alam cair di Indonesia.

Direktur Utama PT Pertiwi Nusantara Resources Arry Pasya mengatakan, Penandatanganan PJBG tersebut menegaskan komitmen Reethau Group untuk terus mendukung pengembangan industri energi nasional, khususnya di sektor gas alam terkompresi (CNG).

“Guna mengukuhkan posisi Reethau Group di dunia CNG, Reethau Group melalui PT Pertiwi Nusantara Resources mengikat kerja sama dengan KKKS.” kata dia dalam keterangan resminya, Jumat (5/6).

Penandatangan PJGB itu dilakukan Forum Gas Bumi pada 21 Juni 2024 lalu yang diadakan oleh SKK Migas. Forum itu mencatatkan kesepakatan kerja sama gas bumi senilai Rp 94,4 triliun yang terdiri dari 27 PJBG, 2 Memorandum of Understanding (MoU) dan 1 Novasi.

Sebagai perusahaan yang memiliki fokus pada Gas Alam, Reethau berawal dari pedagang Compressed Natural Gas (CNG) kini telah pengembangan dalam menghasilkan gas terkompresi pada Mother Station atau stasiun induk.

Arry Pasya menjelaskan bahwa Reethau Group berkembang pesat sejak tahun 2012. Dimulai dengan PT Reethau Cipta Energi yang mengirim CNG di Jawa Barat dan Jawa Tengah, kini perusahaan berhasil membangun Mother Station PT Reethau Dharma Andalan melalui kerja sama dengan Transporter Gas BUMN.

Ke depannya, kata dia, Reethau Group siap untuk berkembang mendukung kegiatan CNG dalam negeri dengan menargetkan potensi kerja sama dalam sektor gas alam lainnya.

Arry Pasya bilang, kehadiran Mother Station ditujukan untuk mendukung pemerintah mengurangi impor gas LPG dengan memanfaatkan potensi Gas Alam Indonesia. “Hal ini sejalan dengan visi Reethau Group menjadi perusahaan nomor satu di industri CNG dan siap merambah sektor Liquified Natural Gas (LNG) pada akhir tahun 2024.” ujarnya.

Mother Station yang dimiliki Reethau Group di antaranya Mother Station Setu, Jawa Barat yang beroperasi pada Oktober 2016. Ini sudah melakukan PJBG dengan Pertamina Gas untuk volume terkontrak 2,5 MMSCFD.

Kedua, Mother Station Blora, Jawa Tengah yang beroperasi sejak Januari 2022. Stasiun induk ini sudah melakukan PJBG dengan Pertagas Niaga untuk volume terkontrak 3,5 MMSCFD,

Ketiga, Mother Station KHT di wilayah Kandanghaur Timur, Jawa Barat, yang sudah beroperasi sejak bulan Januari 2020 dan telah menjalin PJBG dengan Pertamina EP untuk volume terkontrak 2,0 MMSCFD.