Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Gedung Putih segera menyalurkan bantuan keamanan senilai miliaran dolar ke Ukraina sebelum masa jabatan Presiden AS Joe Biden berakhir pada Januari mendatang, demikian disampaikan beberapa sumber pada Rabu.

Langkah ini bertujuan memperkuat pemerintahan Kyiv sebelum pelantikan Presiden terpilih Donald Trump pada 20 Januari.

"Pemerintah akan bergerak cepat... untuk menempatkan Ukraina pada posisi sekuat mungkin," ujar seorang pejabat senior pemerintahan yang tidak bersedia disebutkan namanya, menjelang akhir masa jabatannya pada Januari.

Trump telah mengkritik kebijakan bantuan Biden untuk Ukraina, menimbulkan kekhawatiran tentang masa depan dukungan bagi pemerintahan Presiden Volodymyr Zelenskyy setelah Partai Republik menguasai Gedung Putih, Senat, dan mungkin juga DPR.

DPR telah dikendalikan oleh Partai Republik sejak Januari 2023, namun hingga Rabu sore belum jelas apakah partai tersebut telah memenangkan cukup kursi dalam pemilu hari Selasa untuk mencegah Partai Demokrat memperoleh mayoritas tipis.

Terakhir kali DPR yang dipimpin Partai Republik menyetujui bantuan untuk Ukraina adalah pada April lalu, termasuk kewenangan bagi Biden untuk mentransfer senjata senilai miliaran dolar dari persediaan AS.

Keputusan ini terjadi delapan bulan setelah Biden pertama kali mengajukan permintaan bantuan tambahan, dengan dukungan lebih banyak dari Demokrat dibandingkan Republik.

Dari kewenangan transfer senjata yang disetujui pada April, tersisa US$ 4,3 miliar. Angka ini ditambah dengan US$ 2,8 miliar dari transfer sebelumnya yang telah disetujui oleh anggota parlemen, serta US$ 2 miliar dalam pendanaan untuk pembelian senjata baru dari industri.

Secara keseluruhan, bantuan militer senilai US$ 9 miliar tersebut akan memberikan dorongan signifikan bagi persediaan Ukraina.

Rencana transfer senjata oleh Biden ini pertama kali dilaporkan oleh Politico. Gedung Putih belum memberikan komentar resmi terkait hal ini.

AS diperkirakan akan terus mengirimkan amunisi dan senjata anti-tank seperti Javelin dari Lockheed Martin dan RTX ke Ukraina dalam beberapa bulan mendatang.

Untuk membantu Ukraina merebut kembali wilayahnya dalam konflik darat dengan Rusia, diperlukan lebih banyak kendaraan darat dan artileri 155mm buatan General Dynamics Corp.

Selain itu, Ukraina juga diperkirakan akan menerima lebih banyak roket permukaan-ke-permukaan GMLRS yang telah digunakan secara intensif dengan sistem peluncur roket HIMARS.

Para analis mengatakan tidak ada jaminan bahwa Washington akan terus mendukung bantuan bagi Ukraina setelah Partai Republik menguasai Gedung Putih dan setidaknya setengah dari Kongres, terutama karena Ukraina sedang menghadapi kemunduran di medan perang.

"Ini akan menjadi masalah ketika pendanaan tambahan untuk Ukraina dibutuhkan pada suatu waktu," ujar Scott Anderson, seorang peneliti di Brookings Institution.

Pemimpin Partai Republik di Senat, Mitch McConnell, menolak untuk membahas bantuan bagi Ukraina pada konferensi pers Rabu lalu, dengan menyatakan bahwa ia hanya ingin fokus pada hasil pemilu.

Saat mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua, Trump menegaskan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin tidak akan pernah menginvasi Ukraina pada tahun 2022 jika ia masih menjabat. Ia juga menambahkan bahwa dirinya "bisa menyelesaikannya dalam waktu 24 jam."

Trump pernah mengatakan kepada Reuters tahun lalu bahwa Kyiv mungkin harus menyerahkan sebagian wilayahnya untuk mencapai perdamaian, sesuatu yang ditolak oleh Ukraina dan tidak pernah disarankan oleh Biden.

Wakil Presiden terpilih, Senator J.D. Vance, telah menjadi kritikus vokal atas bantuan untuk Ukraina, dengan menyatakan bahwa dana pemerintah akan lebih baik digunakan untuk prioritas dalam negeri.

Jakarta: Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyampaikan permintaan maaf presidensial yang bersejarah kepada penduduk asli Amerika atas peran pemerintah AS dalam mengelola sekolah asrama suku Indian pada 1819 hingga 1969.

Pesan Joe Biden tersebut menjadi permintaan maaf publik pertama dari seorang presiden Amerika Serikat yang sedang menjabat sebagai tanggapan atas kebijakan federal yang mendatangkan malapetaka pada komunitas suku asli.

"Presiden juga percaya bahwa untuk mengawali era berikutnya dalam hubungan Federal-Suku, kita perlu sepenuhnya mengakui kerugian pada masa lalu. Itulah sebabnya dia mengeluarkan permintaan maaf Presiden yang bersejarah atas era Sekolah Asrama Suku Indian Federal," kata Gedung Putih dalam lembar fakta, Kamis, 24 Oktober 2024.

Lembar fakta mengutip laporan investigasi oleh Departemen Dalam Negeri menyatakan, selama lebih dari 150 tahun, kebijakan tersebut secara paksa memindahkan beberapa generasi anak-anak penduduk asli Amerika dari rumah mereka ke sekolah asrama, di mana mereka mengalami pelecehan fisik, emosional dan seksual. Setidaknya 973 anak meninggal di sekolah-sekolah asrama tersebut.

"Sistem sekolah asrama suku Indian yang dikelola pemerintah federal dirancang untuk mengasimilasi penduduk asli Amerika dengan menghancurkan budaya, bahasa dan identitas penduduk asli melalui metode militeristik dan asimilasi yang keras," kata lembar fakta tersebut. Sumber: Sputnik

AFP PHOTO/Andrew Caballero-Reynolds


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WWD)

Reporter: Syamsul Ashar | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN.CO.ID -WASHINGTON, D.C. — Amerika Serikat mengerahkan baterai Sistem Pertahanan Udara Tingkat-Tinggi Area (THAAD) dan personel militer ke Israel guna memperkuat sistem pertahanan udara negara itu.

Keputusan AS ini diumumkan oleh Mayjen Patrick Ryder, Sekretaris Pers Pentagon, pada Minggu (13/10) seperti dikutip dari laman resmi Pentagon. Keputusan AS ini sebagai respons atas serangan Iran terhadap Israel pada 13 April dan 1 Oktober 2024.

Pengerahan pasukan dan senjata ini merupakan bagian dari komitmen Amerika Serikat dalam mendukung keamanan Israel serta melindungi warga Amerika di kawasan tersebut dari potensi serangan rudal balistik lanjutan.

Menteri Pertahanan AS, Lloyd Austin, mengotorisasi langkah ini berdasarkan arahan Presiden Joe Biden, menyusul ketegangan yang meningkat antara Israel dan Iran.

Sekitar 100 tentara AS akan ditempatkan di Israel untuk mengoperasikan baterai THAAD tersebut. THAAD, yang dirancang untuk menghadapi rudal balistik, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pertahanan udara Israel dan membantu negara itu merespons ancaman serangan di masa mendatang.

"Ini bukan pertama kalinya Amerika Serikat mengerahkan baterai THAAD ke kawasan Timur Tengah. Sebelumnya, sistem ini juga pernah dikerahkan ke Israel pada 2019 dalam rangka latihan dan integrasi pertahanan udara," ujar Ryder.

Sementara mengutip kantor berita CNN, dalam beberapa bulan terakhir, AS telah memperkuat kehadiran militernya di Timur Tengah, terutama sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Selain THAAD, AS juga telah mengirim kapal perang dan kapal induk tambahan ke Mediterania timur dan Laut Arab serta menambah pasukan di Siprus untuk antisipasi evakuasi darurat.

Presiden Amerika Serikat Joe Biden dilaporkan telah berbicara dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, pada Rabu lalu. Dalam percakapan tersebut, Biden menekankan bahwa respons Israel terhadap Iran harus dilakukan secara "proporsional," serta meminta agar Israel tidak menargetkan fasilitas nuklir atau ladang minyak Iran.

Pengerahan ini menggarisbawahi peningkatan ketegangan di kawasan dan kesiapan AS untuk mendukung Israel dalam menghadapi ancaman dari Iran maupun kelompok milisi yang beraliansi dengan negara tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menyampaikan pidato kepada para pemimpin dunia di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk terakhir kalinya pada Selasa (24/9/2024) waktu AS.

Mengutip Reuters pada Rabu (25/9/2024) Biden menyatakan perang Rusia di Ukraina telah gagal dan bahwa solusi diplomatik antara Israel dan Hizbullah Lebanon masih mungkin dilakukan.

Dengan sisa masa jabatannya selama empat bulan, Biden naik ke podium di Majelis Umum PBB di tengah perang di Ukraina, Jalur Gaza, dan Sudan yang masih berkecamuk dan kemungkinan akan bertahan lebih lama dari masa jabatannya sebagai presiden, yang akan berakhir pada bulan Januari.

Dia berusaha meredakan ketegangan ketika perang selama hampir setahun antara Israel dan militan Palestina Hamas di Jalur Gaza yang terkepung kini mengancam akan melanda Lebanon – di mana Israel menargetkan lebih dari seribu sasaran Hizbullah pada hari Senin.

“Perang skala besar bukanlah kepentingan siapa pun, bahkan jika situasi telah meningkat, solusi diplomatik masih mungkin dilakukan,” katanya kepada Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 orang.

Diiringi tepuk tangan meriah, Biden meminta Israel dan Hamas untuk menyelesaikan persyaratan gencatan senjata di Gaza dan kesepakatan pembebasan sandera yang diajukan oleh AS, Qatar, dan Mesir.

Kepresidenan Biden juga didominasi oleh invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy berada di aula pertemuan untuk mendengarkan pidato Biden dan menekankan dukungan AS terhadap negaranya.

“Kabar baiknya adalah perang Putin telah gagal mencapai tujuan utamanya. Dia bermaksud menghancurkan Ukraina, namun Ukraina masih bebas. Kami tidak boleh merasa lelah, kami tidak bisa berpaling, dan kami tidak akan berhenti mendukung Ukraina, sampai Ukraina menang dengan perdamaian yang adil dan tahan lama,” kata Biden.

Rusia menguasai kurang dari seperlima wilayah Ukraina, termasuk sekitar 80% wilayah Donbas. Pasukan Rusia mulai menyerbu kota Vuhledar di Ukraina timur, sebuah benteng yang telah menahan serangan Rusia sejak awal perang, menurut blogger perang Rusia dan media pemerintah.

Biden dijadwalkan mendengar dari Zelenskiy tentang rencana perdamaian baru Ukraina ketika mereka bertemu di Washington pada hari Kamis. Seorang pejabat AS mengatakan rencana tersebut mungkin mirip dengan rencana sebelumnya yang menyerukan lebih banyak persenjataan dan dukungan untuk perjuangan Ukraina.

Periode kepresidenan Biden didominasi oleh upaya melawan China dan Iran, yang mendukung Hamas dan Hizbullah. Biden mengatakan progres menuju perdamaian di Timur Tengah akan menempatkan dunia pada posisi yang lebih kuat untuk menghadapi ancaman yang terus menerus dari Iran.

“Bersama-sama kita harus menolak pasokan oksigen ke proksi terorisnya dan memastikan bahwa Iran tidak akan pernah mendapatkan senjata nuklir,” katanya.

Dia mengatakan Amerika Serikat berusaha mengelola persaingan dengan Tiongkok secara bertanggung jawab sehingga tidak berubah menjadi konflik.

“Kami siap bekerja sama dalam menghadapi tantangan mendesak,” katanya. "Kami baru-baru ini melanjutkan kerja sama dengan China untuk menghentikan aliran narkotika sintetis yang mematikan. Saya menghargai kerja sama ini. Ini penting bagi masyarakat negara saya dan banyak negara lainnya di seluruh dunia,” katanya

Biden juga menyampaikan pesan kepada para pemimpin partai-partai yang bertikai di Sudan untuk mengakhiri perang tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden memperkirakan bank sentral AS Federal Reserve atau The Fed akan terus memangkas suku bunga acuan dan berjanji bahwa pemerintahannya akan terus berupaya menurunkan biaya hidup warga Amerika.

Hal ini diungkapkan Biden dalam acara Economic Club of Washington pada Kamis (19/9/2024). Dalam kesempatan ini, Biden mempromosikan kebijakan pemerintahannya dalam menurunkan inflasi setelah pandemi Covid-19 dan invasi Rusia ke Ukraina, yang menjadi isu-isu pendorong kecemasan para pemilih AS.

“Suku bunga akan turun dan diperkirakan akan turun lebih jauh. Ini adalah tempat yang baik bagi kita,” kata Biden seperti dikutip Reuters, Jumat (20/9/2024).

Biden menyebut penurunan suku bunga bank sentral AS sebesar 50 basis poin merupakan kabar baik bagi konsumen karena inflasi telah turun jauh lebih dekat dengan target 2% The Fed.

“Saya di sini bukan untuk melakukan putaran kemenangan ... Kita masih memiliki lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan,” tambah Biden.

Kepala Staf kepresidenan AS Jeff Zients mengatakan banyak ekonom memperkirakan bahwa resesi akan diperlukan untuk menurunkan inflasi yang tinggi.

Namun sejauh ini terbukti salah karena kebijakan-kebijakan Biden yang bertujuan untuk memperluas manufaktur dalam negeri, berinvestasi dalam energi bersih dan infrastruktur lainnya, dan membatasi biaya obat untuk para manula telah membantu menciptakan 16 juta lapangan kerja dan meningkatkan upah.

Jajak pendapat menunjukkan bahwa warga AS masih sangat khawatir tentang ekonomi dan inflasi. Kekhawatiran ini menjadi tantangan bagi Wakil Presiden Kamala Harris, yang menjadi calon presiden dari Partai Demokrat dan mantan Presiden AS dari Partai Republik Donald Trump menjelang pemilihan presiden AS pada 5 November mendatang.

Jajak pendapat Reuters/Ipsos yang dirilis minggu ini menunjukkan bahwa Trump unggul dalam isu inflasi yang melonjak ke level tertinggi dalam 40 tahun terakhir dalam kepemimpinan Biden pada 2022.

Sekitar 43% pemilih dalam jajak pendapat tersebut mengatakan bahwa Trump akan lebih mungkin untuk menurunkan harga barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti bahan makanan dan gas, dibandingkan dengan 36% yang memilih Harris.

Setelah mengumumkan pemangkasan suku bunga, Ketua The Fed Jerome Powell mengatakan bahwa ekonomi tetap kuat, namun bank sentral ingin tetap berada di depan dan mencegah pelemahan di pasar tenaga kerja.

Tingkat pengangguran yang sekarang berada di level 4,2% lebih tinggi daripada ketika The Fed memulai kampanye kenaikan suku bunga yang agresif pada Maret 2022.

Direktur Dewan Ekonomi Nasional AS Lael Brainard mengatakan bahwa penurunan suku bunga The Fed mengirimkan sinyal yang jelas bahwa inflasi telah kembali turun. Ia mencatat bahwa inflasi saat ini berada pada tingkat yang sama dengan yang terlihat pada bulan sebelum pandemi Covid-19 dimulai.

”Penurunan suku bunga KPR yang telah terjadi akan menghemat rata-rata pembeli rumah sebesar US$5.000 per tahun, dengan penghematan yang akan meningkat seiring dengan penurunan suku bunga lebih lanjut,” katanya.

Namun Brainard menambahkan bahwa diperlukan upaya lebih lanjut untuk menurunkan biaya perumahan dan mendukung kebutuhan pengasuhan anak.

Sumber: Reuters | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON - Tim Kampanye Kamala Harris Wakil Presiden Amerika Serikat mengumumkan pada hari Minggu bahwa mereka telah mengumpulkan dana US$ 200 juta dan merekrut 170.000 relawan baru untuk mendukung dirinya menjadi Calon Presiden AS pada Pemilu 2024

Perolehan dana kampanye ini hanya dalam waktu minggu sejak Kamala Harris dikabarkan bakal menjadi kandidat presiden dari Partai Demokrat.

Sumber: Reuters | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Calon Presiden Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat Kamala Harris sepertinya bakal jadi lawan tangguh bagi calon dari Partai Republik Donald Trump.

Harris tampil lebih baik dibandingkan kalau Demokrat mencalonkan Presiden Joe Biden di negara-negara medan tempur yang kemungkinan akan menentukan hasil pemilihan pada 5 November 2024 mendatang. Sekaligus mempersempit jarak dengan Donald Trump dari Partai Republik, menurut jajak pendapat Emerson College/The Hill yang dirilis pada Kamis (25/7).

Jajak pendapat tersebut menunjukkan mantan Presiden Trump unggul di empat negara bagian yang menentukan: Arizona 49% berbanding 44%, Georgia 48% berbanding 46%, Michigan 46% berbanding 45%, dan Pennsylvania 48% berbanding 46%.

Trump dan Harris imbang di angka 47% di Wisconsin, menurut jajak pendapat tersebut.

Harris melampaui kinerja Biden dalam jajak pendapat Emerson yang dilakukan awal bulan ini di masing-masing dari lima negara bagian.

Harris turun ke jalan untuk berkampanye pada minggu ini setelah Presiden Joe Biden mengundurkan diri dari persaingan pada hari Minggu dan mendukung wakil presidennya.

Jajak pendapat Emerson terbaru terhadap pemilih terdaftar dilakukan pada 22-23 Juli dan memiliki interval kredibilitas untuk setiap negara bagian plus atau minus 3,4%.

Jajak pendapat nasional yang dirilis pada hari Kamis oleh New York Times/Siena College juga menunjukkan Harris lebih unggul daripada Biden bila melawan Trump.

Jajak pendapat tersebut menunjukkan Trump mengungguli Harris dengan dua poin persentase, 48% berbanding 46%, di antara pemilih terdaftar, sementara Trump mengungguli Biden dengan delapan poin persentase, 49% berbanding 41%, dalam jajak pendapat yang dilakukan tiga minggu lalu.

Jajak pendapat New York Times/Siena College dilakukan terhadap 1.142 pemilih terdaftar secara nasional dan memiliki margin kesalahan sebesar 3,3 poin persentase.

Jajak pendapat nasional Reuters/Ipsos yang dirilis pada hari Selasa menunjukkan Harris unggul 44% berbanding 42% atas Trump, selisihnya berada dalam margin kesalahan 3 poin persentase.

Sementara survei nasional memberikan sinyal penting tentang dukungan Amerika terhadap kandidat politik, segelintir negara bagian yang kompetitif biasanya memengaruhi Electoral College AS, yang pada akhirnya memutuskan siapa yang memenangkan pemilihan presiden.

Sumber: Reuters | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -WASHINGTON. Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menyatakan, mundur dari pencalonan presiden dan mendukung wakil presidennya, Kamala Harris sebagai kandidat dari Partai Demokrat adalah cara terbaik untuk mempersatukan negara, meskipun dia berambisi untuk memenangkan pemilu AS.

Mengutip Reuters, Kamis (25/7), pengumuman Biden untuk mundur dari bursa pemilihan presiden AS pada Minggu (21/7) menyusul penampilan debat yang buruk dengan Trump pada Juni lalu. Hal ini menambah pertanyaan tentang kemampuannya untuk memenangkan pemilihan presiden November nanti.

Dalam pidatonya dari Ruang Oval, dia mengatakan dia yakin dia bisa terpilih kembali karena rekornya pada masa jabatan pertamanya.

“Tetapi tidak ada, tidak ada yang dapat menghalangi penyelamatan demokrasi kita. Itu termasuk ambisi pribadi,” katanya.

“Jadi saya memutuskan bahwa cara terbaik ke depan adalah dengan meneruskan kepemimpinan tersebut kepada generasi baru. Itu adalah cara terbaik untuk mempersatukan bangsa kita.”

Harris, perempuan kulit hitam pertama dan orang Amerika keturunan Asia yang menjabat sebagai wakil presiden, akan menjadi perempuan pertama yang terpilih sebagai presiden jika ia menang pada 5 November.

Dalam tiga hari sejak keputusan Biden, Harris telah menarik dukungan luas dari seluruh Partai Demokrat dan melakukan revitalisasi kampanye pemilunya.

Biden memuji Harris sebagai pemimpin kuat yang akan menjadi presiden efektif.

"Dia berpengalaman, dia tangguh, dia mampu. Dia telah menjadi mitra yang luar biasa bagi saya dan pemimpin bagi negara kita. Sekarang pilihan ada di tangan Anda, rakyat Amerika."

Beberapa jam sebelumnya, calon presiden dari Partai Republik Donald Trump mencoba meredam momentum tersebut dengan pidato agresifnya di rapat umum tersebut, yang merupakan pidato pertamanya sejak kemunculan Harris yang mengubah persaingan.

“Dia adalah seorang radikal sayap kiri gila yang akan menghancurkan negara kita jika dia terpilih,” katanya.

Trump secara rutin menggunakan hinaan dalam menyerang lawan-lawannya dan menjelaskan bahwa ia berencana mengabaikan saran agar ia mengambil tindakan yang lebih lembut.

"Aku tidak akan bersikap baik!" katanya kepada para pendukungnya yang bersorak di Charlotte.

Dia menyerang Harris sebagai kekuatan pendorong dalam pemerintahan Biden yang harus bertanggung jawab atas kebijakannya mengenai imigrasi dan masalah lainnya.

“Sebagai raja perbatasan, Kamala membuka perbatasan kita yang memungkinkan 20 juta orang asing ilegal masuk ke negara kita dari seluruh dunia,” kata Trump.

“Saya akan menghentikan setiap kebijakan perbatasan terbuka dari pemerintahan Biden Harris dan kami akan menutup perbatasan dan kami akan menghentikan invasi Kamala Harris tanpa penundaan,” kata mantan presiden tersebut.

Biden menugaskan Harris untuk bekerja dengan negara-negara di Amerika Tengah untuk membantu membendung gelombang migrasi, namun Harris tidak diberi tanggung jawab atas keamanan perbatasan dan juga tidak disebut sebagai raja perbatasan.

Trump juga menyinggung soal aborsi, sebuah isu yang sudah lama dianggap oleh Partai Demokrat sebagai isu yang memenangkan hak aborsi.

“Jika Anda membandingkan posisi saya mengenai aborsi dengan Kamala Harris, posisi saya delapan poin lebih tinggi dalam jajak pendapat. Dan itu karena dia sangat radikal,” katanya.

Harris telah menjabat sebagai tokoh penting bagi pemerintahan Biden dalam isu aborsi, yang diperkirakan akan menjadi lebih penting dalam kampanye ini karena Harris akan menjadi kandidat utama.

Teruskan Obor

Biden mengatakan, dia akan fokus pada pekerjaannya sebagai presiden dalam sisa enam bulan masa jabatannya.

“Itu berarti saya akan terus menurunkan biaya untuk keluarga pekerja keras dan menumbuhkan perekonomian kita. Saya akan terus membela kebebasan pribadi dan hak-hak sipil kita – mulai dari hak untuk memilih – hingga hak untuk memilih,” katanya, menurut pernyataannya.

Presiden kembali ke Washington pada Selasa sore setelah diisolasi karena Covid di rumahnya di Delaware, di mana dia mengumumkan bahwa dia akan mengakhiri kampanyenya.

Komite peraturan Komite Nasional Demokrat pada hari Rabu menyetujui rencana untuk secara resmi mencalonkan Harris paling cepat pada tanggal 1 Agustus – sebelum konvensi partai tersebut pada tanggal 19-22 Agustus di Chicago – dengan Harris memilih pasangannya pada tanggal 7 Agustus.

Sebelumnya pada hari Rabu, wakil presiden berusia 59 tahun itu menyerukan lebih dari 6.000 perempuan kulit hitam di Indianapolis untuk membantunya merevitalisasi kampanye Partai Demokrat.

Harris berbicara di sebuah acara di Indianapolis yang diselenggarakan oleh Zeta Phi Beta Sorority, yang didirikan di Howard University, perguruan tinggi kulit hitam yang bersejarah tempat dia kuliah.

Dia berharap dapat memanfaatkan jaringan multi-generasi perempuan kulit hitam – yang memainkan peran penting dalam kemenangan Biden pada tahun 2020 – untuk menghasilkan jumlah pemilih yang kuat untuk Partai Demokrat lagi pada bulan November.

"Saya berterima kasih. Dan sekarang, pada saat ini, bangsa kita membutuhkan kepemimpinan Anda sekali lagi," kata Harris.

Trump, yang baru saja menjalani minggu kemenangan di mana partainya bersatu dalam upaya pencalonannya sebagai presiden setelah upaya pembunuhan yang gagal dua akhir pekan lalu, harus menyaksikan kepergian Biden yang tiba-tiba dari pencalonan presiden mengubah narasi dan memicu lonjakan perhatian terhadap Harris dengan mengorbankan dirinya.

Penulis: Prihastomo Wahyu Widodo

KONTAN.CO.ID - Mundurnya Joe Biden dari bursa calon Presiden AS menimbulkan reaksi beragam dari para pemimpin dunia, termasuk dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy yang beberapa tahun terakhir semakin dekat dengan AS.

Joe Biden secara mengejutkan mundur dari persaingan di Pemilu Presiden AS 2024. Sebagai gantinya, Partai Demokrat akan mengusung Kamala Harris yang saat ini menjabat Wakil Presiden AS.

Mundurnya Biden dari bursa Capres AS 2024 sepertinya sudah diprediksi. Keraguan mulai muncul setelah debat capres 27 Juni lalu, terutama terkait kondisi kesehatannya.

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, turut memberikan respons atas keputusan mitra terdekatnya itu.

Dirinya sangat berterima kasih atas dukungan penuh AS terhadap upaya Ukraina untuk mengusir invasi Rusia.

"Kami akan selalu berterima kasih atas kepemimpinan Presiden Biden. Dia mendukung negara kami pada momen paling dramatis dalam sejarah, membantu kami mencegah Putin menduduki negara kami, dan terus mendukung kami sepanjang perang yang mengerikan ini," tulis Zelesnkyy dalam akun X pribadinya hari Senin (22/7).

Selanjutnya Zelenskyy berharap agar AS akan tetap berjuang mencegah Rusia meraih keberhasilan dalam operasi militernya.

"Kami dengan tulus berharap bahwa kepemimpinan Amerika yang kuat akan mencegah keberhasilan kejahatan Rusia atau membuat agresi mereka membuahkan hasil," lanjut Zelenskyy.

Mengutip data Departemen Luar Negeri AS per 11 Juli 2024, pemerintahan Biden telah memberikan bantuan militer sekitar US$ 53,7 miliar kepada Ukraina sejak Rusia melancarkan invasi pada tanggal 24 Februari 2022.

Dengan tambahan itu, total dukungan militer AS untuk Ukraina mencapai US$ 54,4 miliar. Dana itu keluar sejak invasi awal Rusia ke Ukraina pada tahun 2014.

Dana besar itu dialokasikan untuk pengadaan berbagai jenis sistem pertahanan udara, peluru dan roket, kendaraan tempur darat, jet tempur dan drone, hingga kapal patroli.

Bisnis.com, JAKARTA - Para investor telah bertaruh atas kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih, contohnya seperti dengan memangkas kepemilikan obligasi dan membeli Bitcoin. Kini, mereka mempertimbangkan kembali strategi tersebut usai Joe Biden mundur dari bursa pencalonan Pilpres AS 2024.

Saat investor menerima berita baru tersebut, rencana Donald Trump, yang mendukung sektor dan strategi yang dianggap diuntungkan oleh advokasi Partai Republik untuk kebijakan fiskal yang lebih longgar, tarif perdagangan yang lebih tinggi, dan regulasi yang lebih lemah, kemungkinan akan menghadapi hambatan.

Salah satu pendiri dan mitra pengelola di Deepwater Asset Management, Gene Munster, mengatakan bahwa pengumuman mundurnya Joe Biden memberikan lebih banyak ketidakpastian.

"Ada banyak keyakinan tentang kemenangan Trump, dan pasar tidak akan menyukai ketidakpastian baru ini, bersama dengan siklus berita tentang siapa yang masuk, siapa yang keluar, dan semua ketidakpastian itu,” pungkasnya, seperti dikutip dariBloomberg,Senin (22/7/2024).

Perdagangan awal di Asia ada Senin (22/7) relatif tenang, menunjukan investor mengambil pendekatanwait and see.Dolar AS sedikit lebih rendah pada mata uang utama. Sementara itu, harga Bitcoin berkisar di sekitar US$68.000 dan saham berjangka hampir tidak berubah.

Pasar mungkin bergejolak karena para pedagang menunggu untuk melihat apakah Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Kamala Harris, yang menggantikan Joe Biden, dapat mengamankan nominasi partainya dan dapat melawan Trump dalam jajak pendapat.

Selain itu, pasar juga menunggu jajak pendapat baru yang mencerminkan ketidakhadiran Biden. Pasar taruhan Predictltl menempatkan Harris sebagai favorit untuk menjadi calon Partai Demokrat. Namun, Donald Trump masih difavoritkan untuk memenangkan kursi kepresidenan 2024-2029.

Beberapa perdagangan Trump di pasar obligasi juga telah mereda pada minggu lalu, lantaran para investor mengalihkan perhatian mereka untuk kembali ke data ekonomi dan Federal Reserve (The Fed).

Pergerakan saham baru-baru ini ditandai dengan pergerakan dari saham Big Tech ke perusahaan-perusahaan kecil di sektor-sektor yang sebelumnya lamban.

Kepala eksekutif Roundhill Financial, sebelum pengumuman Joe Biden mundur pada hari Minggu waktu setempat (21/7), juga mengatakan bahwa investor harus mengantisipasi lonjakan volatilitas.

"Jika Wakil Presiden Harris dapat bergerak cepat untuk memberi Trump peluang yang signifikan, maka kita harus mengantisipasi volatilitas akan bertahan lama. Namun, jika Trump terus unggul dalam jajak pendapat dan investor melihat kemenangannya sebagai sesuatu yang tak terelakkan, maka perdagangan Trump akan mengambil alih dan volatilitas akan menurun,” pungkasnya.

Ahli strategi Markets Live, Mark Cranfield, mengatakan bahwa jika ada perubahan material pada peluang Trump, para pedagang mungkin akan memposisikan diri untuk pelemahan dolar AS karena mungkin ada lebih banyak serangan verbal terhadap mata yang asing yang lebih lemah menjelang November 2024.

“Peningkatan kurva kemungkinan akan berlanjut di tengah kekhawatiran tentang defisit yang lebih besar, tetapi dalam kerangka penurunan imbal hasil saat Federal Reserve bergerak menuju pemotongan suku bunga pertamanya tahun ini,” jelasnya.

Efek Mundurnya Biden

Data historis mengenai reaksi pasar dalam situasi ini sangat sedikit. Contoh terbaru presiden yang tidak mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua, yakni Lyndon Johnson pada tahun 1968.

Direktur pelaksana penelitian kebijakan global di GlobalData Grace Fan menyatakan dengan adanya calon baru dari Demokrat, sentimen perdagangan Trump akan goyah karena pasar menyesuaikan kembali peluang. Namun, taruhan ini tidak mungkin banyak berubah jika Harris menjadi kandidat akhir.

Sebelum Biden keluar dari pencalonan, beberapa investor di Asia melihat perdagangan Trump diuntungkan dari kepergiannya, yang mempengaruhi indeks saham China dan saham produsen baterai Korea

Kritik Trump terhadap pelemahan yen dan yuan juga memperumit situasi mata uang, meskipun kemenangannya diperkirakan akan memperkuat dolar AS

Bisnis.com, JAKARTA - Para investor telah bertaruh atas kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih, contohnya seperti dengan memangkas kepemilikan obligasi dan membeli Bitcoin. Kini, mereka mempertimbangkan kembali strategi tersebut usai Joe Biden mundur dari bursa pencalonan Pilpres AS 2024.

Saat investor menerima berita baru tersebut, rencana Donald Trump, yang mendukung sektor dan strategi yang dianggap diuntungkan oleh advokasi Partai Republik untuk kebijakan fiskal yang lebih longgar, tarif perdagangan yang lebih tinggi, dan regulasi yang lebih lemah, kemungkinan akan menghadapi hambatan.

Salah satu pendiri dan mitra pengelola di Deepwater Asset Management, Gene Munster, mengatakan bahwa pengumuman mundurnya Joe Biden memberikan lebih banyak ketidakpastian.

"Ada banyak keyakinan tentang kemenangan Trump, dan pasar tidak akan menyukai ketidakpastian baru ini, bersama dengan siklus berita tentang siapa yang masuk, siapa yang keluar, dan semua ketidakpastian itu,” pungkasnya, seperti dikutip dariBloomberg,Senin (22/7/2024).

Perdagangan awal di Asia ada Senin (22/7) relatif tenang, menunjukan investor mengambil pendekatanwait and see.Dolar AS sedikit lebih rendah pada mata uang utama. Sementara itu, harga Bitcoin berkisar di sekitar US$68.000 dan saham berjangka hampir tidak berubah.

Pasar mungkin bergejolak karena para pedagang menunggu untuk melihat apakah Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Kamala Harris, yang menggantikan Joe Biden, dapat mengamankan nominasi partainya dan dapat melawan Trump dalam jajak pendapat.

Selain itu, pasar juga menunggu jajak pendapat baru yang mencerminkan ketidakhadiran Biden. Pasar taruhan Predictltl menempatkan Harris sebagai favorit untuk menjadi calon Partai Demokrat. Namun, Donald Trump masih difavoritkan untuk memenangkan kursi kepresidenan 2024-2029.

Beberapa perdagangan Trump di pasar obligasi juga telah mereda pada minggu lalu, lantaran para investor mengalihkan perhatian mereka untuk kembali ke data ekonomi dan Federal Reserve (The Fed).

Pergerakan saham baru-baru ini ditandai dengan pergerakan dari saham Big Tech ke perusahaan-perusahaan kecil di sektor-sektor yang sebelumnya lamban.

Kepala eksekutif Roundhill Financial, sebelum pengumuman Joe Biden mundur pada hari Minggu waktu setempat (21/7), juga mengatakan bahwa investor harus mengantisipasi lonjakan volatilitas.

"Jika Wakil Presiden Harris dapat bergerak cepat untuk memberi Trump peluang yang signifikan, maka kita harus mengantisipasi volatilitas akan bertahan lama. Namun, jika Trump terus unggul dalam jajak pendapat dan investor melihat kemenangannya sebagai sesuatu yang tak terelakkan, maka perdagangan Trump akan mengambil alih dan volatilitas akan menurun,” pungkasnya.

Ahli strategi Markets Live, Mark Cranfield, mengatakan bahwa jika ada perubahan material pada peluang Trump, para pedagang mungkin akan memposisikan diri untuk pelemahan dolar AS karena mungkin ada lebih banyak serangan verbal terhadap mata yang asing yang lebih lemah menjelang November 2024.

“Peningkatan kurva kemungkinan akan berlanjut di tengah kekhawatiran tentang defisit yang lebih besar, tetapi dalam kerangka penurunan imbal hasil saat Federal Reserve bergerak menuju pemotongan suku bunga pertamanya tahun ini,” jelasnya.

Efek Mundurnya Biden

Data historis mengenai reaksi pasar dalam situasi ini sangat sedikit. Contoh terbaru presiden yang tidak mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua, yakni Lyndon Johnson pada tahun 1968.

Direktur pelaksana penelitian kebijakan global di GlobalData Grace Fan menyatakan dengan adanya calon baru dari Demokrat, sentimen perdagangan Trump akan goyah karena pasar menyesuaikan kembali peluang. Namun, taruhan ini tidak mungkin banyak berubah jika Harris menjadi kandidat akhir.

Sebelum Biden keluar dari pencalonan, beberapa investor di Asia melihat perdagangan Trump diuntungkan dari kepergiannya, yang mempengaruhi indeks saham China dan saham produsen baterai Korea

Kritik Trump terhadap pelemahan yen dan yuan juga memperumit situasi mata uang, meskipun kemenangannya diperkirakan akan memperkuat dolar AS

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pada masa kampanye Pilpres 2020, Joe Biden menjanjikan perbaikan hubungan antara Pemerintah AS dan komunitas Muslim, salah satunya dengan berbuat lebih terkait nasib bangsa Palestina. Sampai ia mengundurkan diri sebagai kandidat calon presiden kali ini, janji itu ternyata omong kosong belaka.

Pada Oktober 1973, Biden sebagai senator Delaware yang baru terpilih mengunjungi Israel dalam perjalanan resmi luar negeri pertamanya dan bertemu dengan Perdana Menteri Israel Golda Meir. Biden yang berusia 30 tahun kala itu tampak terharu ketika Meir menjelaskan apa yang dikatakannya sebagai situasi berbahaya secara militer Israel yang dikelilingi oleh “negara-negara musuh”.

Aljazirah melansir, 13 tahun kemudian, Biden menyampaikan pidato yang penuh semangat di hadapan Senat AS, yang memperjelas bahwa kepentingan Amerika terkait erat dengan kepentingan Israel. “Sudah waktunya kita berhenti meminta maaf atas dukungan kita terhadap Israel,” katanya kepada anggota parlemen pada bulan Juni 1986. “Ini adalah investasi terbaik sebesar 3 miliar dolar AS yang kita lakukan. Jika tidak ada Israel, Amerika Serikat harus menciptakan Israel untuk melindungi kepentingannya di wilayah tersebut.”

Saat maju melawan Trump pada 2020, Biden mencoba mendekati komunitas Muslim AS. Salah satu janjinya adalah penyelesaian konflik Israel-Palestina dengan solusi dua negara. Namun saat tiba serangan pejuang Palestina pada Oktober 2023 yang dibalas dengan brutal oleh Israel, sikap aslinya keluar lagi.

Joe Biden, yang memproklamirkan diri sebagai Zionis, telah menjadi pembela setia Israel sepanjang karir politiknya selama puluhan tahun. Sebagai presiden, ia terus mendukung dukungan tanpa syarat Washington terhadap Israel dan menempatkan AS lebih selaras dengan sekutunya di Timur Tengah meskipun ada kemarahan internasional yang meningkat atas kekejaman Israel di Gaza.

Berpegang teguh pada agenda Donald Trump sebelumnya, Biden mempertahankan kedutaan AS di Yerusalem dan menolak membatalkan pengakuan Washington atas klaim kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan yang diduduki Suriah. Dia juga mendorong upaya untuk membangun hubungan formal antara Israel dan negara-negara Arab secara independen dari permasalahan Palestina.

Tak lama setelah pecahnya perang di Gaza tahun lalu, Biden menyuarakan dukungannya yang teguh terhadap Israel. Dia menunjukkan dukungan penuhnya ketika dia mengunjungi Israel dan memeluk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada Oktober 2023.

Biden memicu kemarahan tahun lalu ketika ia meragukan jumlah warga Palestina yang tewas dalam serangan Israel. “Saya tidak menduga orang-orang Palestina mengatakan yang sebenarnya mengenai berapa banyak orang yang terbunuh. Saya yakin orang-orang tak berdosa telah terbunuh, dan itu adalah harga dari perang,” ujarnya saat itu.

Amerika telah memblokir tiga usulan di Dewan Keamanan PBB yang menyerukan diakhirinya perang. Pemerintahan Biden juga memberikan suara menentang tindakan serupa di Majelis Umum PBB.

AS terus-menerus mengirimkan bom dan senjata ke Israel selama konflik, dan Biden serta para pembantunya menekankan bahwa komitmen mereka terhadap keamanan negara itu “sangat kuat”. Pada bulan April, Biden menandatangani bantuan militer tambahan sebesar 14 miliar dolar AS kepada Israel.

Gedung Putih mengecam jaksa Pengadilan Internasional karena mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu atas kemungkinan kejahatan perang. “Permohonan jaksa ICC untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin Israel sangat keterlaluan,” kata Biden dalam sebuah pernyataan pada bulan Mei.

Sejak Desember lalu, Associated Press melaporkan, para pemimpin komunitas Muslim dari beberapa negara bagian telah berjanji untuk menarik dukungan terhadap Joe Biden, dengan alasan penolakannya untuk menyerukan gencatan senjata di Gaza.

Partai Demokrat di Michigan telah memperingatkan Gedung Putih bahwa cara Biden menangani perang Israel-Hamas dapat menyebabkan dia kehilangan cukup dukungan dari komunitas Arab-Amerika untuk mempengaruhi hasil pemilihan presiden tahun 2024.

Para pemimpin Muslim dari Michigan, Minnesota, Arizona, Wisconsin, Florida, Georgia, Nevada dan Pennsylvania berkumpul di belakang mimbar bertuliskan "Abaikan Biden, gencatan senjata sekarang" di Dearborn, Michigan, kota dengan konsentrasi orang Arab Amerika terbesar di Amerika Serikat. .

Keengganan Biden untuk menyerukan gencatan senjata telah merusak hubungannya dengan komunitas Muslim Amerika, menurut Jaylani Hussein yang berbasis di Minneapolis, yang membantu mengatur konferensi tersebut. “Keluarga dan anak-anak dirugikan oleh dana pajak kami,” kata Hussein. “Apa yang kita saksikan hari ini adalah tragedi demi tragedi.”

"Kemarahan di komunitas kami tidak dapat dipercaya. Salah satu hal yang membuat kami semakin marah adalah kenyataan bahwa sebagian besar dari kami sebenarnya memilih Presiden Biden. Saya bahkan pernah mengalami satu insiden di mana seorang pemimpin agama bertanya kepada saya, 'Bagaimana cara saya mendapatkan surat suara tahun 2020 agar saya dapat memusnahkannya?" dia berkata.