Bisnis.com, JAKARTA — Musisi dan produser musik legendaris ternama, Quincy Jones, dikabarkan meninggal dunia pada usia 91 tahun.

Dilansir The Guardian, jubir Jones, Arnold Robinson, mengatakan bahwa dia "meninggal dunia dengan tenang" pada Minggu malam di rumahnya di Bel Air.

"Malam ini, dengan hati yang hancur, kami harus menyampaikan berita meninggalnya ayah dan saudara kami Quincy Jones. Meskipun ini merupakan kehilangan yang sangat besar bagi keluarga kami, kami merayakan kehidupan hebat yang telah ia jalani dan tahu bahwa tidak akan pernah ada orang lain seperti dia," kata keluarga dalam sebuah pernyataan.

Jones dikenal sebagai produser album Thriller milik Michael Jackson. Dia juga pernah bekerja bersama denban Frank Sinatra, Ray Charles, dan banyak musisi terkenal lainnya.

Selama kariernya yang berlangsung lebih dari 75 tahun, dia telah memenangkan 28 Grammy Awards dan dinobatkan sebagai salah satu musisi jazz paling berpengaruh di abad ke-20 oleh majalah Time.

Dia juga beberapa kali bekerja sama erat dengan Frank Sinatra dan menggarap ulang lagu klasik penyanyi itu, Fly Me To The Moon, mengubahnya dari waltz menjadi swing.

Untuk film The Wiz, Jones juga sempat bekerja sama dengan Michael Jackson yang kala itu baru berusia 19 tahun. Dia kemudian memproduseri album Jackson, Off the Wall dan album lanjutan bintang pop itu, Thriller - yang terjual 34 juta kopi di AS saja - dan Bad.

Pada 1985, Jones mengumpulkan 46 penyanyi Amerika paling populer saat itu, termasuk Jackson, Bruce Springsteen, Tina Turner, dan Cyndi Lauper, untuk merekam We Are the World.

Jones ikut menulis lagu tersebut untuk menggalang dana bagi mereka yang menderita kelaparan hebat di Ethiopia. Rekaman itu setara dengan Do They Know It's Christmas milik Band Aid di AS.

Lagu hit itu bahkan mencapai nomor satu di Inggris dan AS dan ditampilkan di Live Aid.

Jones juga menggubah soundtrack untuk lebih dari 50 film dan program TV, termasuk film Inggris tahun 1969, The Italian Job.

Di layar lebar, Jones pernah memproduksi film The Color Purple, yang memperkenalkan publik kepada dua artis yang saat itu tidak dikenal, Oprah Winfrey dan Whoopi Goldberg.

Sementara itu di layar kaca, dia adalah salah satu produser di balik acara TV populer The Fresh Prince of Bel Air.

Selain unggul dalam dunia musik, dengan banyak Grammy di kantongnya, dia juga diakui oleh Emmy, Tony, dan Oscar.

Jones menikah tiga kali dan memiliki tujuh anak, termasuk produser musik Quincy Jones III dan aktris Rashida Jones, yang dikenal karena The Office versi AS.

Di Indonesia, musiknya juga banyak dikenang. Dia sempat bertandang ke Indonesia lewat gelaran Java Jazz Festival pada 2012 lalu.

Bisnis.com, MUARA ENIM - PT Bukit Asam Tbk (PTBA) memberikan bantuan iuran untuk perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi 500 pekerja rentan di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

Pekerja rentan adalah pekerja bukan penerima upah atau pekerja sektor informal dengan kondisi kerja jauh dari nilai standar, memiliki risiko yang tinggi, serta berpenghasilan sangat minim.

Penyerahan kartu peserta yang mendapat bantuan iuran dilaksanakan di Balai Kecamatan Lawang Kidul, Muara Enim, Sumatera Selatan pada Kamis (31/10/2024). Sebanyak 357 pekerja rentan berasal dari Kecamatan Lawang Kidul dan 143 pekerja rentan dari Kecamatan Muara Enim.

H. Henky Putrawan, Pj Bupati Muara Enim, menyambut baik inisiatif PTBA yang telah memberikan dukungan sosial-ekonomi kepada masyarakat rentan di Kabupaten Muara Enim.

Perbesar

"Saya berterima kasih kepada Bukit Asam dan berharap lebih banyak perusahaan yang terlibat, baik BUMN maupun swasta, turut mendukung perlindungan sosial bagi pekerja rentan di wilayah kita," ujarnya.

Henky berharap program ini dapat terus berjalan secara berkelanjutan dengan keterlibatan lebih banyak perusahaan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu memberikan jaminan sosial bagi seluruh tenaga kerja di Muara Enim, sehingga masyarakat dapat bekerja dengan rasa aman.

Hartono, VP Sustainability PT Bukit Asam Tbk (PTBA), menyampaikan bahwa program ini telah dirancang sejak Mei 2024 melalui komunikasi intensif dengan BPJS Ketenagakerjaan dan pemerintahan setempat untuk menentukan penerima manfaat di wilayah tersebut.

"Kami berharap program ini dapat memberikan ketenangan dan perlindungan yang memadai bagi para pekerja rentan, sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih tenang," ujar Hartono.

Sonny Alonsye, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Muara Enim, mengapresiasi sinergi yang terjalin dengan PTBA, serta dukungan dari Pemkab Muara Enim dalam pelaksanaan program ini.

Perbesar

"Semoga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para pekerja dan menjadi inspirasi bagi perusahaan lain untuk turut serta dalam meningkatkan jaminan sosial bagi para pekerja," ucap Sonny Alonsye.

Program ini merupakan kolaborasi antara PTBA, Kejaksaan Negeri Muara Enim, BPJS Ketenagakerjaan, dan Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Sejalan dengan Surat Edaran Bupati Muara Enim tentang pemanfaatan dana CSR perusahaan untuk mendukung pekerja rentan di Kabupaten Muara Enim.

Turut hadir dalam acara ini, antara lain Deddy Arianto, Ketua DPRD Muara Enim; Kompol Roy Arpian Tambunan, Wakil Kepala Polres Muara Enim; perwakilan Kodim 404 Muara Enim, serta sejumlah kepala dinas terkait, camat, dan kepala desa.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) kembali mencatatkan prestasi dengan meraih penghargaan Bhumandala Award 2024. Kali ini, Muba mendapatkan Bhumandala Rajata (Medali Perak) dalam kategori Kabupaten Bhumandala Kinerja Simpul Jaringan IG.

Penghargaan ini melengkapi keberhasilan Muba yang sebelumnya juga meraih Bhumandala Award, yakni Bhumandala Rajata pada 2020 dan Bhumandala Ariti pada 2022. Pada tahun 2024 ini, Muba kembali meraih Bhumandala Rajata.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik Antonius Bambang Wijanarto di Grand Studio Metro TV, Jakarta, Senin malam (4/11/2024).

Kepala Badan Informasi Geospasial Muh Aris Marfai menjelaskan bahwa penyelenggaraan Penghargaan Bhumandala 2024 memasuki tahun kesepuluh sejak pertama kali digelar pada 2014.

“Tahun ini, evaluasi tidak hanya dilakukan pada kinerja simpul jaringan informasi geospasial, tetapi juga mencakup penyelenggaraan nama rupabumi, informasi geospasial tematik, serta batas desa/kelurahan. Proses evaluasi telah mencapai tahap akhir, dan kami mengucapkan selamat kepada Pemerintah Kabupaten Muba atas pencapaian ini,” tutunya dalam keterangan pers Dinkominfo Muba.

Sementara itu, Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi yang menerima langsung penghargaan ini, menyampaikan rasa terima kasih kepada Badan Informasi Geospasial atas kepercayaan yang diberikan.

“Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi bagi kami karena dianggap telah berhasil dalam mengembangkan dan memanfaatkan simpul jaringan IG dari seluruh OPD secara optimal,” ujarnya.

Dengan prestasi ini, lanjut Sandi, Muba semakin menunjukkan komitmennya dalam pengelolaan informasi geospasial yang berkualitas, mendukung pembangunan daerah yang lebih baik.

Sandi juga menekankan harapannya agar Pemkab Muba secara berkelanjutan terus mengembangkan informasi geospasial ke depan yang lebih baik, karena merupakan salah satu dukungan untuk perencanaan pembangunan yang lebih baik untuk masa depan Muba.

“Kami berkomitmen untuk menyediakan informasi geospasial yang handal dan dapat dipertanggungjawabkan, mengingat perkembangan informasi geospasial (IG) nasional dari tahun ke tahun semakin pesat. IG banyak dimanfaatkan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan, seperti perencanaan tata ruang, pengelolaan sumber daya alam, hingga mitigasi bencana. Melihat tingginya kebutuhan IG, pemerintah meluncurkan sistem pengelolaan data geospasial yang kolektif, terukur, dan terintegrasi melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) yang diatur dalam Perpres No. 27/2014,” tambahnya.

Bisnis.com, SURABAYA - PT Perkebunan Nusantara I Regional 4 menyerap sedikitnya 16.000 pekerja perempuan untuk mengejar target produksi tembakau 12.750 ton.

Region Head PTPN I Regional 4 Subagiyo menuturkan produksi tembakau hingga triwulan III-2024 cukup memuaskan, dengan tingkat ketercapaian produksi daun hijau sampai saat ini nyaris 100% dari target RKAP 2024.

“Per 30 September 2024, produksi daun hijau tembakau kami telah mencapai 11.766,54 ton dengan rendemen 8,85 persen. Hingga saat ini, sudah 98,72 persen produksi telah tercapai dari target RKAP 2024,” jelasnya dalam siaran pers, Selasa (5/11/2024).

Sementara itu, dari total produksi tersebut, sebanyak 754,35 ton tembakau baik varietas TBN maupun VBN telah dinyatakan siap jual atau ready for sale (RFS).

"Telah menjadi komitmen kami berkontribusi peningkatan pendapatan negara melalui devisa hasil eksportembakau premium yang kami lakukan," kata Subagiyo.

Hingga triwulan III-2024, PTPN I Regional 4 telah mencatatkan pendapatan sebesar Rp117,24 miliar. Dengan 82% di antaranya merupakan hasil pemasaran tembakau melalui ekspor ke berbagai negara seperti Filipina, Amerika, Jerman, Turki, Dubai, Srilanka dan Republik Dominika.

Komoditas tembakau PTPN I Regional 4 telah terbukti memberikan kontribusi positif dalam peningkatan pendapatan negara. Dalam lima tahun terakhir, PTPN I Regional 4 mampu menorehkan rata-rata pendapatan sebesar Rp284,5 miliar untuk negara.

Selain itu, sebagai industri padat karya, komoditas tembakau PTPN I Regional 4 juga memberikan multiplier effect terhadap perekonomian Indonesia khususnya dalam pemberdayaan perempuan dalam dunia kerja. Saat ini, industri tembakau kami mampu menyerap 16.000 pekerja perempuan.

"Upah mereka setara dengan UMR. Bahkan di waktu-waktu tertentu pendapatan mereka bisa dua kali lipat (UMR)," tutur Subagiyo.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) menjebloskan Ibu Terpidana Ronald Tannur, Meirizka Widjaja (MW), ke Rutan Kelas 1 Surabaya pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Dirdik Jampidsus Kejagung Abdul Qohar mengatakan penahanan terhadap Meirizka dilakukan selama 20 hari mulai dari 4 sampai 20 November 2024.

"Terhadap Tersangka MW dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Cabang Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Surabaya pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur," ujarnya di Kejagung, Selasa (5/10/2024) malam.

Dia menambahkan penahanan MW dilakukan untuk kebutuhan penyidikan dalam membuat terang kasus yang melibatkan tiga oknum hakim PN Surabaya.

Adapun, MW ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga telah meminta pengacara Ronald Tannur, Lisa Rahmat (LR) untuk mengurus perkara di PN Surabaya.

Selanjutnya, MW kemudian dikenalkan dengan oknum pejabat di PN Surabaya berinisial R untuk meminta majelis hakim yang akan menyidangkan perkara Ronald Tannur.

Singkatnya, terkait biaya yang diperlukan terkait dengan sidang Ronald Tannur akan ditanggung oleh MW. Total biaya yang telah dikeluarkan dari ibu Ronald Tannur itu mencapai Rp1,5 miliar.

Selain itu, Tersangka LR juga telah menalangi sebagian biaya pengurusan perkara tersebut sampai Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan total biaya seluruhnya adalah Rp3,5 miliar.

Uang miliaran itu diduga telah disebar ke tiga oknum PN Surabaya yakni Erintuah Damanik, Heru Hanindyo dan Mangapul.

"Uang sebesar Rp3,5 miliar tersebut telah diberikan oleh Tersangka LR kepada 3 (tiga) oknum Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yaitu Tersangka ED, Tersangka HH, dan Tersangka M," pungkas Abdul.

Atas perbuatannya, Meirizka diduga melanggar Pasal 5 Ayat (1) atau Pasal 6 Ayat (1) huruf a jo. Pasal 18 UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20/2001 tentang Perubahan Atas UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Bisnis.com, PAMEKASAN - Para petani garam yang tergabung dalam organisasi Forum Petani Garam Madura (FPGM) mengirim surat kepada Presiden Republik Indonesia dan mengharapkan pemerintah bisa membantu petani dalam menangani masalah garam pada musim produksi garam tahun ini.

"Persoalan mendasar yang dihadapi petani garam di Pulau Madura saat ini adalah produksi yang melimpah dan masih banyak garam petani yang belum terserap," kata Ketua FPGM Haji Ubaid di Pamekasan, Jawa Timur, Senin (4/11/2024) malam.

Stok garam petani melimpah, karena produksi garam juga melimpah akibat kemarau panjang. Sedangkan serapan garam oleh pabrikan pengolah garam (procesor) mulai dibatasi karena gudang stok penuh.

Di satu sisi, harga jual garam rakyat pada musim produksi garam tahun ini murah, yakni Rp800 per kilogram, lebih murah dari biaya pokok produksi yang mencapai Rp830 per kilogram.

"Jadi, selain banyak yang tidak terserap, dari sisi biaya produksi petani garam saat ini belum bisa menikmati keuntungan," katanya.

Oleh karena itu, kata Ubai, pihaknya berharap pemerintah bisa turun tangan untuk mengatasi persoalan garam petani tersebut dengan mencari solusi yang tepat agar hasil produksi garam rakyat tahun ini yang melimpah tidak sampai menumpuk tidak terserap pasar.

Jika banyak garam rakyat yang tidak terserap, maka dampaknya akan membuat harga semakin turun semakin menjauhi biaya pokok produksi.

"Ini ancaman nyata bagi nasib petani garam. Maka harapan kami, setidaknya sebagai pemangku kebijakan bisa secepatnya memediasi komunikasi intensif dengan stakeholder terkait sebelum nasib petani garam benar-benar terpuruk, " katanya.

Terkait hal ini, Ketua FPGM Haji Ubaid menyatakan akan segera mengirim surat kepada Presiden RI untuk membantu mengatasi persoalan petani garam tersebut.

Ketua Paguyuban Petani Garam Rakyat Sumenep (PERRAS) Hasan Basri juga mengakui, kondisi sulit yang kini dihadapi petani garam, termasuk di Kabupaten Sumenep.

Ia mengatakan, menghadapi situasi seperti sekarang ini, sebagai sesama produsen garam bahan baku lokal, PT Garam yang merupakan satu-satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) industri garam seyogyanya duduk bersama dengan petani garam mencari solusi alternatif untuk distribusi penjualan.

PT Garam diharapkan tidak berjalan sendiri tetapi dapat bersinergi dengan lingkungan ekosistem usahanya seperti petani garam.

"Yang terjadi dan yang kami rasakan saat ini, perusahaan milik negara ini belum bisa sejalan dengan petani garam, karena PT Garam memang memiliki lahan sendiri, " katanya.

Sementara itu, Wakil Sekjen Komisi Garam Pamekasan (KGP) Hamdan Kurniawan menyatakan ke depan ancaman bagi petani garam tidak hanya menumpuknya stok garam rakyat yang tidak terserap pasar, akan tetapi juga harga jual garam.

Tumbuhnya investasi garam industri dengan kualitas bagus (high grade) yang pabriknya dibangun di sekitar kawasan sentra-sentra produksi garam rakyat, akan menjadi ancaman tersendiri.

"Walaupun masuknya investasi dengan kecanggihan teknologi merupakan sebuah keniscayaan, namun bila pemerintah tidak memproteksi nasib petani garam sebagai bagian dari anak-anak bangsa dengan regulasi yang berkeadilan, maka bersiaplah petani garam untuk gulung tikar dan sentra-sentra produksi garam rakyat akan beralih fungsi," katanya.

Kecuali, kata dia, pemerintah dengan bijak menggiring masuknya investasi garam industri dimaksud terintegrasi dengan sentra produksi garam rakyat.

Sebagaimana Ketua FKPM Haji Ubaid, Hamdan juga meminta pemerintah turun tangan untuk mengatasi persoalan garam yang telah dihadapi petani garam di wilayah itu.

Bisnis.com, TRENGGALEK - Sedikitnya 24 rumah warga dilaporkan rusak diterjang angin puting-beliung yang menerjang Desa Kayen, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Senin (4/11/2024).

Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Bencana tersebut terjadi saat hujan lebat disertai angin kencang melanda wilayah itu, namun tidak ada laporan korban jiwa.

Kepala BPBD Trenggalek Triadi Atmono, Senin, menyatakan angin puting beliung tersebut merusak rumah-rumah di empat Rukun Tetangga (RT) di Desa Kayen.

"Puting beliung menghantam rumah-rumah di RT 01, 02, 03, dan 08 setelah hujan deras," ujar Triadi.

Kerusakan terutama terjadi pada bagian atap rumah akibat angin kencang. Namun beberapa rumah mengalami kerusakan lebih parah karena tertimpa pohon tumbang.

"Detail kerusakan meliputi 19 rumah di RT 01, satu rumah di RT 02, dan masing-masing dua rumah di RT 03 dan RT 08," tambahnya.

Selain kerusakan rumah dan pohon tumbang, puting beliung ini juga merobohkan sejumlah tiang listrik. Setelah kejadian, petugas gabungan segera bergerak ke lokasi untuk melakukan penanggulangan.

BPBD juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi, terutama memasuki masa peralihan musim hujan.

"Selalu berhati-hati dan waspada," ujar Triadi.

Bisnis.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung menetapkan wanita berinisial MW yang merupakan ibu kandung dari Ronald Tannur sebagai tersangka pemberi suap vonis bebas terhadap hakim Pengadilan Negeri Surabaya.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus Kejaksaan Agung Abdul Qohar mengemukakan bahwa tim penyidik telah menemukan cukup bukti untuk menetapkan Meirizka Widjaja jadi tersangka gratitikasi kepada eks pejabat Mahkamah Agung Zarof Ricar.

Merizka langsung ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas I cabang Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

"Kami sudah mendapatkan alat bukti yang cukup kuat untuk menetapkan MW menjadi tersangka," tuturnya di Kejaksaan Agung, Senin (4/11/2024) .

Qohar mengemukakan tersangka Meirizka Widjaja telah mengeluarkan uang sebesar Rp1,5 miliar dan diserahkan ke pengacara Lisa Rahmat untuk mengurus perkara dan mengatur siapa saja hakim yang nantinya mengurus perkara Ronald Tannur di PN Surabaya.

"LR ini bersepakat dengan tersangka MW untuk biaya pengurusan perkara berasal dari tersangka MW. MW mengeluarkan biaya Rp1,5 miliar dan apanila ada biaya lain yang dikeluarkan LR, pakai uang LR dulu," katanya.

Selanjutnya, menurut Qohar, tersangka Lisa Rahmat menalangi uang kepengurusan perkara tersebut sampai putusan di PN Surabaya sebesar Rp2 miliar.

"Jadi total uang yang dikeluarkan adalah Rp3,5 miliar. Terhadap uang Rp3,5 miliar tersebut, menurut tersangka LR diberikan kepada majelis hakim yang menangani perkara itu," ujarnya.

Bisnis.com, PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan melaksanakan simulasi program makan bergizi gratis di Kota Pekanbaru.

Program ini ditujukan untuk meningkatkan gizi siswa serta masyarakat rentan, dengan pelaksanaan awal rencananya dilaksanakan di dua sekolah yaitu SMAN 16 dan SMK 7.

Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Riau M Job Kurniawan menyebutkan pemprov meninjau beberapa vendor catering dan dapur umum yang akan bertanggung jawab menyediakan konsumsi.

Uji kelayakan makanan dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memastikan keamanan dan kualitas konsumsi yang akan disajikan.

"Kami bersama BPOM sudah melakukan uji kelayakan makanan secara langsung, memastikan semua makanan yang akan disajikan aman dan bebas dari bahan berbahaya," jelasnya, Senin (4/11/2024).

Selain uji kelayakan, Pemprov Riau juga memeriksa kebersihan dapur dan kualitas bahan pangan yang akan digunakan, mengedepankan prinsip Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA).

Pemeriksaan dilakukan mulai dari kebersihan dapur, cara penyajian, hingga wadah makanan. Distribusinya bakal dicoba mulai Selasa (5/11/2024) dan diharapkan berjalan lancar.

Rencananya, program ini secara nasional akan resmi berjalan pada Januari 2025, dengan beberapa simulasi yang dimulai pada 6 November 2024. Meskipun belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemprov Riau berencana bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR).

"Untuk menyiasati belum dianggarkannya program simulasi ini dalam APBD, kami akan menggandeng BUMD yang bisa membantu melalui dana CSR," ujarnya.

Sementara itu Penjabat Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Riau, Zuliana Rahman Hadi mengatakan program ini bertujuan menjadi acuan bagi kabupaten dan kota di Riau untuk mengadopsi langkah serupa.

"Kita selaku Pemprov Riau harus memulai dahulu dan menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya untuk mencontoh hal serupa," ujar Zuliana.

Pihaknya berharap uji coba program makan bergizi gratis ini dapat menjadi langkah awal dalam mendukung kesehatan dan gizi masyarakat, khususnya siswa di Riau, sekaligus menjadi model untuk daerah lain di provinsi ini.

Bisnis.com, MEDAN – Tim Survei Bisnis Indonesia memulai kegiatan lapangan menemui pemangku kepentingan yang menjalankan program peremajaan sawit rakyat (PSR) di Sumatra Utara dan Sumatra Selatan untuk mencari ide-ide perbaikan pelaksanaan program tersebut di masa mendatang.

Sebagaimana diketahui, PSR ditujukan untuk meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan sawit Indonesia dengan memberi hibah atau bantuan dana kepada para petani/pekebun sawit untuk melakukan replanting tanaman yang telah tidak produktif.

Di tahun pertama peluncuran PSR, tiap petani akan mendapat dana hibah dari Badan Pengelola Dana Keuangan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebesar Rp25 juta per hektare untuk melakukan peremajaan tanaman mereka. Program ini mendapat sambutan antusias dari para petani sawit karena membantu mereka dalam hal pembiayaan peremajaan kebun yang telah afkir. Namun ternyata sejak diluncurkan pada 2017 lalu realisasi program PSR sulit memenuhi target.

Di Sumatra Utara, misalnya, data Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Sumut menunjukkan ada sekitar 490.000 hektare lahan sawit rakyat dari total 1,4 juta hektare luas sawit. Sejak 2017 hingga 2023, lahan yang mendapat rekomendasi untuk memperoleh bantuan PSR hanya mampu menyentuh angka 25.581 hektare.

Di tahun 2024 ini, Disbunak Sumut menargetkan mampu meremajakan 9.500 hektare kebun petani pada tahun 2024. Hingga November, realisasi PSR di salah satu daerah penghasil sawit terbesar di Indonesia ini hanya sekitar 3.000 hektare.

Pada kegiatan ini Tim Survei Bisnis Indonesia di Sumut menjelajah ke Kabupaten Serdang Bedagai untuk mendalami akar masalah sulitnya PSR mencapai target realisasi. Hal ini mengingat PSR merupakan salah satu jalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia terkhusus di Sumatra Utara yang sebagian besar dari pendapatan domestik regional bruto (PDRB) nya disumbang dari sawit serta turunannya.

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Sumatra Utara M Syarif Zakir Daulay mengatakan, permasalahan lambatnya realisasi program PSR di Sumut sejatinya telah dipetakan pihaknya. Selain karena faktor lahan petani yang tumpang tindih dengan kawasan hutan, faktor lain yang mencuat ialah persyaratan PSR bagi petani yang masih berubah-ubah.

Zakir menilai isu ini penting untuk dicarikan solusi agar kesejahteraan petani sawit di Sumut meningkat.

“Kami juga berharap adanya masukan atau informasi yang diperoleh oleh rekan-rekan baik dari media maupun stakeholder lainnya karena dalam mengumpulkan data di lapangan kami juga butuh second opinion dan masukan dari berbagai pihak,” kata Zakir Daulay, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatra Utara di acara pelepasan Tim Survey Bisnis Indonesia dalam rangka kegiatan Spotlight of Indonesia Palm Oil Issues (SIOP) 2024 di Medan, Senin (4/11/2024).

Zakir berharap kegiatan ini nantinya bisa membawa masukan yang diterima tim dari lapangan demi tercapainya program pemerintah untuk ketahanan pangan yang berkedaulatan itu.

Adapun Ketua Gapki Sumut Timbas Prasad Ginting berharap, kegiatan Tim Survei Bisnis Indonesia ke dua provinsi terkait program PSR ini dapat membantu mengurai kemelut program pemerintah pusat tersebut di lapangan.

“Adanya event yang menyoroti perkembangan sawit khususnya program PSR yang ada di Indonesia khususnya Sumut ini akan semakin mengungkap akar masalahnya sehingga permasalahan itu bisa ditemukan solusinya,” kata Timbas.

Kepala Perwakilan Bisnis Indonesia Sumatra Utara Irsad mengatakan, survei ini diawali dengan riset media yang dilakukan tim untuk mengetahui isu yang berkembang di seluruh media terkait sawit. Dia mengatakan, program PSR menjadi yang paling banyak diperbincangkan atau menjadi perhatian serius di jejaring internet.

“Dari riset isu tersebutlah kami berangkat ke lapangan untuk bertemu dan berdialog dengan pemangku kepentingan di bidang sawit. Temuan di lapangan akan kami bawa ke focus group discussion (FGD) yang dijadwalkan akan menghadirkan Menteri Pertanahan juga Dirjen Perkebunan. Hasil FGD nanti akan jadi rekomendasi yang akan diserahkan kepada pemangku kepentingan,” tutup Irsad.

Kegiatan ini dilakukan atas kerja sama antara harian Bisnis Indonesia dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Seluruh Indonesia (Gapki) Sumatra Utara yang didukung oleh Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk melihat lebih jauh pelaksanaan lapangan dari Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Bisnis Indonesia menurunkan Tim Survey ke Sumatra Utara dan Sumatra Selatan selama kurang lebih sepekan untuk bertemu dengan pemangku kepentingan program PSR yang menjadi program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit di Tanah Air. (K68)

Bisnis.com, BALIKPAPAN – Calon Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor, sekaligus petahana menegaskan pihaknya lebih memilih untuk terus menyalurkan beasiswa dengan anggaran tambahan hingga Rp2,5 triliun, daripada menggratiskan seluruh biaya pendidikan.

"Alhamdulillah, kami sudah melaksanakan program pendidikan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia dan yang kami lakukan adalah sesuatu yang disesuaikan dengan kemampuan kami. Di dunia ini, tidak ada negara yang benar-benar memberikan pendidikan gratis, di Jerman ada, tapi biaya hidup tetap ditanggung oleh keluarga," ujarnya dalam debat kedua Pilgub Kaltim 2024 yang mengusung tema tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, Minggu (4/11/2024).

Cagub nomor urut 01 ini menambahkan, program beasiswa Kalimantan Timur Tuntas yang dilaksanakan telah membantu lebih dari 215.000 anak-anak Kaltim dari SD hingga perguruan tinggi.

“Itu adalah terbesar di seluruh Indonesia, cari aja cari di Google tidak akan pernah mendapatkan anggaran beasiswa sebesar itu, mohon maaf sekalipun DKI Jakarta memiliki anggaran yang terbesar, tapi tidak dapat menyamai apa yang diperbuat oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur," jelasnya.

Bahkan, Isran mengungkapkan bahwa program beasiswa Kaltim Tuntas tersebut berada di luar dari dana pendidikan sesuai dengan undang-undang pendidikan sebesar 20% dari APBD Kaltim.

“Ya, jadi jangan dimasukkan soal program pendidikan dengan program beasiswa Kalimantan Timur tuntas, paham lah Ikam. Jadi kira-kira saya nggak bisa tanya, karena nggak ada pengalaman kawan kita ini, apa yang mau saya tanya,” selorohnya.

Di sisi lain, Rudi Mas'ud, cagub Kaltim nomor urut 02, menjelaskan Kaltim harus meningkatkan sumber daya manusianya dengan menjadikan semua pengeluaran daerah terhadap pendidikan sebagai investasi di masa depan.

“Kita jangan pelit, orang pelit hidupnya sempit. Berbagilah kita kepada masyarakat, kita tidak ada ruginya. Ini bermanfaat buat manusia yang lainnya," ujar Rudi.

Adapun, Isran Noor menanggapi dengan tenang. "Kayaknya datanya salah lagi, tuh. Untuk partisipasi di tingkat SMA, Kalimantan Timur berada di peringkat 6, begitu juga untuk perguruan tinggi. Jadi, jangan dibandingkan dengan negara lain," pungkasnya.

Bisnis.com, JEMBER - Ketua DPRD Jember Ahmad Halim mengatakan bahwa penahanan Sekretaris daerah Hadi Sasmito akan berdampak pada pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025.

Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur menahan Hadi Sasmito setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan reklame tetap (billboard) saat yang bersangkutan menjabat sebagai Pelaksana tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jember tahun 2023.

"Penahanan beliau tentu berdampak pada pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2025 karena Pak Sekda sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)," kata Ahmad Halim saat dihubungi per telepon di Jember, Minggu (3/11/2024).

Menurutnya Sekda Jember bertanggung jawab dalam penyusunan APBD 2025, sehingga hal tersebut dapat mengganggu jalannya pembahasan APBD dan bisa terhambat.

"Untuk itu kami akan berkomunikasi dengan Penjabat sementara (Pjs) Bupati Jember Imam Hidayat dan Pemerintah Provinsi Jatim untuk menentukan langkah selanjutnya terkait pembahasan APBD 2025," tuturnya.

Ia menjelaskan dalam mekanismenya apabila sekretaris daerah berhalangan tetap atau sementara ada mekanisme yang ditentukan yakni melalui pelaksana tugas (plt) sekda untuk membahas APBD, namun pihaknya akan berkonsultasi terlebih dahulu.

"Sesuai ketentuan bahwa batas akhir paripurna APBD 2025 yakni pada 30 November 2024, sehingga ada waktu tiga minggu ke depan," ucap politikus Partai Gerindra itu.

Sementara dikonfirmasi terpisah, Pjs Bupati Jember Imam Hidayat mengatakan bahwa pihaknya akan mengambil langkah cepat untuk tetap melanjutkan proses pembahasan KUA PPAS APBD 2025.

"Kalau Pak Sekda berhalangan tetap maka ada mekanismenya, nanti saya melihat dari sisi peraturan dan regulasinya seperti apa terkait dengan kepegawaian," katanya.