Bisnis.com, MUARA ENIM - PT Bukit Asam Tbk (PTBA) memberikan bantuan iuran untuk perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi 500 pekerja rentan di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

Pekerja rentan adalah pekerja bukan penerima upah atau pekerja sektor informal dengan kondisi kerja jauh dari nilai standar, memiliki risiko yang tinggi, serta berpenghasilan sangat minim.

Penyerahan kartu peserta yang mendapat bantuan iuran dilaksanakan di Balai Kecamatan Lawang Kidul, Muara Enim, Sumatera Selatan pada Kamis (31/10/2024). Sebanyak 357 pekerja rentan berasal dari Kecamatan Lawang Kidul dan 143 pekerja rentan dari Kecamatan Muara Enim.

H. Henky Putrawan, Pj Bupati Muara Enim, menyambut baik inisiatif PTBA yang telah memberikan dukungan sosial-ekonomi kepada masyarakat rentan di Kabupaten Muara Enim.

Perbesar

"Saya berterima kasih kepada Bukit Asam dan berharap lebih banyak perusahaan yang terlibat, baik BUMN maupun swasta, turut mendukung perlindungan sosial bagi pekerja rentan di wilayah kita," ujarnya.

Henky berharap program ini dapat terus berjalan secara berkelanjutan dengan keterlibatan lebih banyak perusahaan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu memberikan jaminan sosial bagi seluruh tenaga kerja di Muara Enim, sehingga masyarakat dapat bekerja dengan rasa aman.

Hartono, VP Sustainability PT Bukit Asam Tbk (PTBA), menyampaikan bahwa program ini telah dirancang sejak Mei 2024 melalui komunikasi intensif dengan BPJS Ketenagakerjaan dan pemerintahan setempat untuk menentukan penerima manfaat di wilayah tersebut.

"Kami berharap program ini dapat memberikan ketenangan dan perlindungan yang memadai bagi para pekerja rentan, sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih tenang," ujar Hartono.

Sonny Alonsye, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Muara Enim, mengapresiasi sinergi yang terjalin dengan PTBA, serta dukungan dari Pemkab Muara Enim dalam pelaksanaan program ini.

Perbesar

"Semoga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para pekerja dan menjadi inspirasi bagi perusahaan lain untuk turut serta dalam meningkatkan jaminan sosial bagi para pekerja," ucap Sonny Alonsye.

Program ini merupakan kolaborasi antara PTBA, Kejaksaan Negeri Muara Enim, BPJS Ketenagakerjaan, dan Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Sejalan dengan Surat Edaran Bupati Muara Enim tentang pemanfaatan dana CSR perusahaan untuk mendukung pekerja rentan di Kabupaten Muara Enim.

Turut hadir dalam acara ini, antara lain Deddy Arianto, Ketua DPRD Muara Enim; Kompol Roy Arpian Tambunan, Wakil Kepala Polres Muara Enim; perwakilan Kodim 404 Muara Enim, serta sejumlah kepala dinas terkait, camat, dan kepala desa.

SERANG, investor.id - Pada tahun 2023, agen perisai BPJS Ketenagakerjaan serang raya mampu mengakuisisi 95.000 tenaga kerja sektor informal atau bukan penerima upah (BPU). Sementara pada tahun 2024, agen perisai turut berkontribusi dalam hal peningkatan kepesertaan aktif BPU di wilayah tersebut sebesar 70 persen. 

Dalam kegiatan monitoring dan evaluasi agen perisai yang digelar tanggal 25 – 26 juli lalu, Kepala Kantor Cabang Serang Achmad Fatoni memberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas capaian positif tersebut.

“Apresiasi setinggi-tingginya kami sampaikan kepada seluruh agen perisai di wilayah serang raya. Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mengakuisisi para pekerja di sekitarnya. Pasalnya segmen BPU memegang peranan penting dalam terwujudnya Universal Coverage jaminan sosial ketenagakerjaan,” ungkap Fatoni 

Secara nasional, saat ini BPJS Ketenagakerjaan baru melindungi lebih dari 8 juta pekerja BPU. Masih terdapat potensi yang sangat luas pada sektor pekerja BPU yakni sejumlah 46 juta pekerja.

Fatoni menambahkan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut juga bertujuan untuk memastikan seluruh agen perisai di wilayah Serang menerapkan prinsip good governance dalam melakukan akuisisi kepesertaan dan menjaga sustainabilitas iuran sehingga dapat meminimalisir terjadinya fraud.

Hal tersebut sangat penting untuk ditanamkan kepada seluruh agen perisai agar manfaat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat dirasakan secara maksimal oleh para pekerja yang berhak.

“Pelatihan dan pembinaan para agen perisai sangat penting agar mereka mampu melakukan tugas dengan baik, masif, dan mempunyai tata kelola yang baik,” imbuhnya.

Sebagai badan hukum publik, BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan amanah untuk memberikan perlindungan bagi pekerja BPU melalui 3 program yang terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT).

Sementara itu dari sisi manfaat, hingga agustus 2024 BPJS Ketenagakerjaan Serang telah membayarkan sebanyak 23.023 klaim dengan total nominal mencapai Rp 304.256.414.524,88

Menutup keterangannya, Fatoni turut mengajak seluruh pekerja untuk peduli terhadap pentingnya jaminan sosial bagi diri sendiri dan orang-orang terdekat agar seluruhnya bisa Kerja Keras Bebas Cemas. Pihaknya juga berkomitmen bahwa BPJS Ketenagakerjaan selalu siap untuk memberikan pelayanan prima dan setulus hati bagi seluruh peserta.

“Kami berharap seiring dengan kemudahan layanan yang kami diberikan, maka akan semakin banyak pekerja yang menyadari pentingnya perlindungan jaminan sosial. Sehingga mereka bisa bekerja tanpa rasa cemas dan memiliki hari tua yang sejahtera,”pungkas Fatoni.

Editor: Yurike Metriani (yurikemetriani@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan buka suara soal rasio klaim program Jaminan Kematian (JKM) yang diproyeksi akan tembus 100% mulai 2026.

Pemerintah memproyeksi rasio klaim program JKM pada 2026 mencapai 113,2%, kemudian memburuk menjadi 118,5% pada 2027, menjadi 122,2% pada 2028, dan menjadi 124,6% pada 2029.

"Hal tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain jumlah pekerja yang terlindungi BPJS Ketenagakerjaan juga semakin meningkat. Kemudian peningkatan manfaat pada program Jaminan Kematian, seperti manfaat beasiswa pendidikan anak dari TK hingga perguruan tinggi," kata Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun kepada Bisnis, Rabu (4/9/2024).

Meski ada risiko beban klaim JKM lebih tinggi dari pendapatan iuran, Oni mengatakan meningkatnya rasio klaim JKM adalah sebagai wujud negara hadir memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja apapun profesinya.

Perlindungan tersebut, kata dia, tidak hanya menyasar pekerja penerima upah atau pekerja formal, tetapi juga kepada Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau pekerja informal.

Adapun rasio klaim JKM tahun ini diproyeksikan masih aman, mencapai 91,4%, meskipun memiliki tren meningkat. Sementara itu, proyeksi aset neto Dana Jaminan Sosial (DJS) program JKM pada 2024 sebesar Rp8,20 triliun, dan pada tahun 2025 diperkirakan masih positif.

Meski aset neto DJS program JKM pada 2025 diperkirakan masih positif, apabila rasio klaim program JKM tidak bisa dikendalikan akan berpotensi mengalami defisit pada 2027.

Berdasarkan laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan 2023 audited, aset neto DJS program JKM pada 2023 turun 0,29% year-on-year (yoy) menjadi Rp10,78 triliun dari Rp10,81 triliun pada 2022.

DJS program JKM mencatatkan defisit tahun berjalan sebesar Rp653,31 miliar sehingga saldo akhir DJS program JKM pada 2023 mencapai Rp10,12 triliun.

Pada 2023, pendapatan iuran program JKM mencapai Rp3,55 triliun sedangkan beban jaminan mencapai Rp3,21 triliun. Adapun total pendapatan tercatat Rp4,72 triliun dan total beban mencapai Rp5,38 triliun.

Dari sini, DJS program JKM mengalami defisit tahun berjalan Rp653,31 miliar, semakin memburuk dibanding defisit tahun berjalan 2022 yang mencapai Rp32,36 miliar.

"Terkait ketahanan dana program JKM, ada sejumlah opsi yang telah kami kaji dengan mempertimbangkan beberapa aspek," kata Oni.

Untuk menjaga ketahanan dana program JKM, BPJS Ketenagakerjaan juga berkoordinasi dengan lintas lembaga. Oni mengatakan BPJS Ketenagakerjaan setiap triwulan rutin membuat laporan kepada Presiden dan Kementerian Ketenagakerjaan.

"Selain itu juga kami mendiskusikan hal yang sama kepada DPR dan DJSN pada setiap kesempatan termasuk berdiskusi kepada akademisi dan expert mengenai ketahanan dana tersebut," kata Oni.

Sementara itu, anggota Dewan Jaminan Nasional (DJSN) Indra Budi menjelaskan melesatnya rasio klaim JKM disebebkan karena beban klaim yang dibayar BPJS Ketenagakerjaan tidak seimbang dengan pendapatan iuran.

Dalam PP 82 Tahun 2019 mengatur bahwa total manfaat program JKM mencapai Rp42 juta, yang terdiri dari santunan kematian Rp20 juta, biaya pemakaman Rp10 juta, dan santunan berkala untuk 24 bulan yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp12 juta.

Selain itu, juga ada manfaat berupa beasiswa pendidikan dengan maksimum limit Rp174 juta untuk maksimal dua orang anak. Manfaat beasiswa ini diberikan kepada peserta dengan masa iuran minimal tiga tahun dan meninggal dunia akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kecelakaan.

Beleid tersebut merupakan revisi pertama dari PP 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Dalam revisi pertama tersebut nilai manfaat JKM ditingkatkan, namun iurannya masih mengacu ketentuan lama, yakni iuran JKM bagi PBPU sebesar Rp6.800 per bulan, sedangkan Peserta Penerima Upah (PPU) sebesar 0,3% dari upah sebulan.

Dengan faktor pemasukan dari sisi iuran yang kecil itu, masalah lainnya adalah longgarnya reguasi yang dimanfaatkan oknum-oknum untuk mendaftarkan pasien kritis menjadi peserta JKM.

"Bayangkan, orang baru bayar sebulan dua bulan terus meninggal. Berarti kan cuma bayar Rp6.800 atau paling lama tiga bulan lah, Rp6.800 kali tiga bulan, itu dia dapat Rp42 juta," kata Indra kepada Bisnis, Selasa (3/9/2024).

Sebagai solusi, DJSN mengusulkan dilakukan perubahan ketiga atas PP 44 Tahun 2015. Karena dalam perubahan kedua beleid tersebut, yakni di PP 49 Tahun 2023, hanya mengatur terkait kepesertaan JKK dan JKM dari segmen pegawai pemerintah non-ASN.

Sementara itu, BPJS Watch menyoroti setidaknya ada tiga regulasi yang membenani ketahanan dana JKM. Pertama adalah PP Nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Beleid tersebut mengatur sumber pendanaan JKP diambil dari rekomposisi iuran JKM sebesar 0,10%.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyarankan ketentuan tersebut harus direvisi dengan mengganti sumber pendapatan yang direkomposisi adalah dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Regulasi kedua adalah PP nomor 82 tahun 2019 tentang besaran manfaat JKM.

Regulasi ketiga adalah PP Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19. Beleid tersebut memberikan keringanan pembayaran iuran JKM sebesar 99% dari periode Agustus 2020 hingga Januari 2021.

Apabila kondisi tersebut tidak dilakukan pembenahan, Timboel memprediksi pada 2027 aset JKM BPJS Ketenagakerjaan bisa defisit.

"Ya memang 2027 diduga, diprediksi akan defisit. Rasio klaimnya di atas 100% lebih. Artinya memang ketahanan dana JKM terus menurun. Dan itu kalau secara ketentuan ya sebenarnya tidak baik. Karena ketahanan dana itu kan bisa memastikan klaim dibayar," kata Timboel.

Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan harus berupaya mendongkrak pendapatan dari iuran program Jaminan Kematian (JKM). Pasalnya, diproyeksikan rasio klaim JKM akan tembus 100% mulai 2026 nanti.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyoroti setidaknya ada tiga Peraturan Pemerintah (PP) yang menggerus pendapatan iuran program JKM di tengah bayang-bayang kurangnya dana dalam pembayaran klaim.

Pertama adalah PP Nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Beleid tersebut mengatur sumber pendanaan JKP diambil dari rekomposisi iuran JKM sebesar 0,10%.

Timboel menyarankan ketentuan tersebut harus direvisi dengan mengganti sumber pendapatan yang direkomposisi adalah dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Dia menjelaskan, proses revisi PP 37/2021 itu tengah berlangsung.

"Karena tadi, mengingat kenapa? Karena rasio klaimnya si JKP itu kecil. Kemudian duitnya masih menumpuk. Artinya kalaupun JKM rekomposisinya terhentikan, dia tidak akan mengganggu rasio klaim, tidak akan mengganggu ketahanan dana," kata Timboel kepada Bisnis, Selasa (3/9/2024).

Regulasi kedua adalah PP Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Beleid tersebut mengatur nilai manfaat peserta JKM meningkat, di mana ahli waris dari peserta program JKM bisa mendapatkan total manfaat senilai Rp42 juta dan beasiswa hingga Rp174 juta.

Meskipun bagus bagi peserta, Timboel menyoroti hal itu tidak diikuti dengan penambahan pendapatan iuran karena kasus-kasus fraud yang terjadi di lapangan.

"Kan mohon maaf ya, banyak kasus fraud yang dilakukan oleh masyarakat kita ini, oknum. Orang-orang yang sudah mau meninggal, didaftarin. Sebulan kemudian meninggal, dibayar Rp42 juta kan gitu. Nah itu yang menurut saya harus ada evaluasi dari BPJS Ketenagakerjaan, proses rekrutmen itu harus selektif," kata dia.

Regulasi ketiga, adalah PP Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19. Beleid tersebut memberikan keringanan pembayaran iuran JKM sebesar 99% dari periode Agustus 2020 hingga Januari 2021. "Nah itu selama enam bulan, itu juga sangat mempengaruhi pendapatan iuran," tandasnya.

Saat banyak potensi pendapatan iuran JKM yang terpangkas, Timboel juga menyoroti bagaimana kenaikan iuran JKM yang sudah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian tidak pernah efektif berjalan.

"Walaupun PP [nomor] 44 mengamanatkan ada kenaikan persentase iuran, tapi kan tidak pernah dijalanin oleh pemerintah. Dari dulu sampai sekarang 0,3% terus kan gitu. Kedua, untuk yang BPU [Bukan Penerima Upah] tetap Rp16.800 minimal, Rp10.000 [untuk] JKK dan Rp6.800 JKM. Enggak pernah berubah. Padahal sumber iuran itu lah yang akan membayar klaim," tegas Timboel.

Berdasarkan laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan 2023 audited, pendapatan iuran program JKM mencapai Rp3,55 triliun sedangkan beban jaminan mencapai Rp3,21 triliun. Adapun total pendapatan tercatat Rp4,72 triliun dan total beban mencapai Rp5,38 triliun. Sehingga, Dana Jaminan Sosial (DJS) program JKM mengalami defisit tahun berjalan sebesar Rp653,31 miliar, semakin memburuk dibanding defisit tahun berjalan 2022 yang mencapai Rp32,36 miliar.

Bisnis.com, PEKANBARU - Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Pekanbaru Panam memberikan perlindungan kepada seluruh mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (Kukerta) Universitas Riau (Unri) Angkatan Tahun 2024.

Penyerahan kartu kepesertaan secara simbolis diserahkan langsung oleh Pj Gubernur Riau, SF Hariyanto diwakili Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Riau Erisman Yahya bersama Rektor Universitas Muhammadiyah Riau, Prof. Sri Indarti.

Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pekanbaru Panam, Ruszian Dedy mengatakan seluruh mahasiswa Kukerta Unri Tahun 2024 kini terlindungi dalam dua program, yaitu Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

"Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi mahasiswa dalam menjalankan aktivitas Kukerta, terutama untuk melindungi mereka dari risiko yang mungkin terjadi selama mengikuti program Kukerta," ungkapnya Kamis (11/7/2024).

Dia menambahkan memang mahasiswa bukanlah pekerja seperti umumnya, tetapi kegiatan Kuliah Kerja Nyata atau Kukerta merupakan aktivitas kerja yang pelaksananya berhak terlindungi dalam jaminan sosial tenaga kerja.

Rektor Unri, Prof Sri Indarti mengatakan program Kukerta Unri tahun ini diikuti oleh 5.203 mahasiswa, yang nantinya tersebar di kabupaten/kota di Riau.

Dia berharap seluruh peserta Kukerta dapat melaksanakan tugas dengan baik dan kembali ke kampus dengan selamat. Dia juga mengingatkan agar dalam menjalankan tugas, para peserta Kukerta tetap menjaga marwah dan martabat universitas.

Acara penyerahan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini menandai komitmen Pemprov Riau dan Unri dalam melindungi para mahasiswa yang terlibat dalam program Kukerta. Dengan perlindungan ini, diharapkan para peserta Kukerta dapat menjalankan tugas mereka dengan tenang dan fokus, serta merasa aman dari risiko yang mungkin timbul selama menjalankan program Kukerta.