Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mencatat penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) atau simpananperbankan mencapai Rp8.434,1 triliun, tumbuh 6,7% secara tahunan (year on year/YoY) per September 2024.

Berdasarkan laporan Analisis Uang Beredar yang dirilis BI, jumlah tersebut melambat tipis jika dibandingkan dengan angka pada Agustus 2024 sebesar 6,8% YoY. Korporasi masih menjadi pumpunan pertumbuhan DPK bank hingga bulan kesembilan tahun ini dengan mencatatkan pertumbuhan dobel digit.

“Berdasarkan golongan nasabah, DPK korporasi tumbuh sebesar 13,5% YoY, relatif stabil dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya,” tulis BI dalam laporannya, Selasa (22/10/2024).

Sementara itu, DPK perorangan tumbuh sebesar 0,6% YoY. Angka ini juga melambat dibandingkan pada Agustus 2024 dengan pertumbuhan 1,0% YoY.

Tren pelambatan DPK perorangan ini terus terjadi sejak awal tahun. Per Januari 2024, pertumbuhan simpanan nasabah perorangan masih berada pada angka 5,4% dan terus menyusut hingga di bawah 1% pada bulan kesembilan tahun ini.

Apabila diperinci dari jenis simpanan, giro tumbuh sebesar 8,0% YoY pada September 2024, melambat dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 8,4%.

Sementara itu, tabungan tumbuh sebesar 7,2% YoY, meningkat dari pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 6,2%. Namun, deposito alias simpanan berjangka tumbuh 5,3% YoY pada September, setelah tumbuh 6,2% YoY pada Agustus 2024.

Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan likuiditas perbankan tetap memadai, tecermin dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) pada September 2024 yang tinggi sebesar 25,40%.

Rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) perbankan pada Agustus 2024 juga tercatat sebesar 26,69%, dinilai tergolong kuat dalam menyerap risiko serta mendukung pertumbuhan kredit.

Menurutnya, ketahanan permodalan dan likuiditas perbankan juga ditopang oleh kemampuan membayar dan profitabilitas korporasi yang terjaga, sebagaimana hasilstress testperbankan terkini.

"Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan bersama KSSK dalam memitigasi berbagai risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan," katanya dalam Konferensi Pers RDG BI, Rabu (16/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini sedang memburu keberadaan Co-Founder dan CEO PT Investree Radhika Jaya (Investree) Adrian Asharyanto Gunadi yang saat ini sedang berada di luar negeri.

Seperti diketahui, OJK baru saja mencabut izin usaha Investree pada Senin 21 Oktober 2024 karena melanggar ekuitas minimum dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022. Pencabutan izin juga terkait kinerja yang memburuk sehingga mengganggu operasional dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PMVL) OJK Edi Setijawan mengatakan saat ini pihaknya intens berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH).

"Saat ini baik OJK maupun Aparat Penegak Hukum (APH) sedang melakukan penyidikan terhadap ybs [yang bersangkutan], termasuk juga pengenaan pasal pidana yang akan dikenakan kepada ybs," kata Edi kepada Bisnis, Selasa (22/10/2024).

Untuk memulangkan kembali Adrian yang masih berada di luar negeri, Edi mengatakan pihaknya juga akan bekerja sama dengan Organisasi Polisi Kriminalitas Internasional atau Interpol.

"Tentunya pada saatnya akan dilakukan kerja sama dengan instansi terkait termasuk Interpol," sambung Edi.

Sayangnya, hingga tulisan ini tayang Edi belum membalas pertanyaan konfirmasi status Adrian apakah sudah ditetapkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Sebelumnya, Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi M. Ismail Riyadi menjelaskan OJK telah melakukan Penilaian Kembali Pihak Utama (PKPU) kepada Adrian Asharyanto Gunadi dengan hasil Tidak Lulus dan dikenakan sanksi maksimal berupa larangan menjadi pihak utama dan/atau menjadi pemegang saham di lembaga jasa keuangan.

Selain itu, OJK juga melakukan pemblokiran rekening perbankan milik Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Tidak cuma itu, Ismail mengatakan OJK juga melakukan penelusuran aset (asset tracing) Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lainnya pada lembaga jasa keuangan untuk selanjutnya dilakukan pemblokiran sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Mengupayakan untuk mengembalikan Sdr. Adrian Asharyanto Gunadi ke dalam negeri sesuai ketentuan perundang-undangan bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum," tegas Ismail.

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam beberapa hari terakhir, publik disuguhkan dengan fenomena kenaikan perubahan pembiayaan yang menyangkut anak muda. Anak muda sekarang lebih memilih menggunakan pembiayaan daring alih-alih mengajukan pinjaman ke perbankan konvensional.

Hal ini didorong oleh perubahan pola konsumsi finansial masyarakat yang membuat layanan produk keuangan digital atau financial technology (fintech) makin menjamur.

Data pemangku kepentingan terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyebutkan adanya peningkatan jumlah pemain yang bergerak dalam jasa layanan fintech, di mana menimbulkan pertumbuhan jasa layanan keuangan yang masif.

Masyarakat saat ini juga sudah enggan untuk menggunakan layanan keuangan secara fisik, dan mulai pindah dari layanan fisik ke digital.

Sangat sedikit proporsi masyarakat yang mengunjungi kantor cabang bank lebih dari dua kali dalam sebulan. Bukan tidak mungkin juga, ada individu yang sudah satu tahun tidak pergi ke kantor cabang bank. Maka terjadi penurunan jumlah kantor cabang bank di Indonesia. Data BI mencatat terjadi penurunan hingga lebih dari 5.000 kantor cabang bank yang ditutup pada periode 2019—2023.

Saat ini, data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2023 menunjukkan tingkat penetrasi internet di Indonesia sudah mencapai 79,5% atau 221,56 juta jiwa. Pertumbuhan penetrasi internet yang masif juga diiringi dengan kenaikan penggunaan smartphone yang cukup pesat.

Digital 2024 Indonesia Report yang dirilis oleh Data Reportal We Are Social menyebutkan bahwa jumlah kepemilikan ponsel pintar di Indonesia pada awal 2024 telah mencapai 353,3 juta atau setara dengan 126,8% dari total populasi penduduk Indonesia. Kondisi statistik tersebut menggambarkan hal yang baik mengenai kondisi digital dan penggunaan teknologi di Indonesia.

Dengan penggunaan internet yang makin masif dan didorong pola konsumsi layanan jasa keuangan yang berubah mendorong perubahan dalam akses produk keuangan, mulai dari pembiayaan hingga investasi masyarakat. Orang akan makin mudah dalam membeli produk investasi keuangan mulai dari saham perusahaan hingga surat berharga negara atau SBN.

Terlebih pada 2020—2022 terdapat pandemi Covid-19 yang mendorong penggunaan smartphone oleh masyarakat. Sebanyak 20% masyarakat Indonesia pada saat pandemi menggunakan internet rata-rata lebih dari 8 jam per hari. Salah satu dampak positifnya adalah jumlah investor di Indonesia meningkat.

Selama pandemi Covid-19, terjadi peningkatan jumlah investor baik di pasar modal, SBN, hingga aset kripto. Di pasar modal contohnya, Pada 2020, jumlah investor hanya 3,9 juta dan jumlah tersebut meningkat menjadi 7,5 juta investor di tahun 2021 atau naik hampir 100%. Pada 2023, jumlah investor pasar modal sudah mencapai 12 juta investor. Kondisi yang serupa juga terjadi di pasar instrumen lainnya.

Namun, di balik pertumbuhan teknologi penggunaan internet dan ponsel pintar di Indonesia yang masif, terdapat risiko yang mengintai. Tidak kurang terdapat 1.135 laporan mengenai investasi, dengan terlapor adalah perusahaan yang terkait investasi dan manajer investasi. Jumlah tersebut meningkat 46% dibandingkan tahun 2022. Belum lagi laporan untuk perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka. Bahkan laporan kepada perusahaan investasi bidang perdagangan berjangka mencapai 41.000 laporan. Sebagian besar laporan menyatakan terjadi tindak penipuan dan penggelapan uang oleh terduga terlapor, dalam hal ini perusahaan investasi maupun manajer investasi.

Salah satu faktor yang membuat maraknya penipuan dan penggelapan dana investasi adalah tingkat literasi keuangan masyarakat yang belum merata. Data terakhir yang dirilis OJK menunjukkan indeks komposit literasi keuangan Indonesia berada di angka 65,43%, sedangkan inklusi keuangan sudah mencapai 75%.

Artinya adalah banyak dari masyarakat kita yang mempunyai produk keuangan perbankan tetapi tidak memahami produk-produk keuangan termasuk investasi. Akan tetapi, menurut OJK, pengaduan konsumen terkait investasi ilegal mengalami kenaikan yang sangat masif pada Juni 2024 yaitu mencapai 125% dibandingkan dengan 2023. OJK juga telah menutup lebih dari 1.218 entitas investasi ilegal di Indonesia.

Selain tingkat literasi keuangan, kapabilitas digital juga masih menjadi pekerjaan rumah. Laporan Indeks Daya Saing Digital Indonesia yang dirilis oleh Institute for Management Development (IMD) pada 2022 menunjukkan Indonesia menempati posisi 51 dari dari 63 negara. Posisi Indonesia tertinggal dari Thailand yang menempati peringkat 40, Malaysia di posisi 31, dan Singapura yang berada di posisi 4.

Keadaan ini juga memicu risiko keamanan digital seperti penipuan dan pencurian data yang akan dialami masyarakat. Keadaan tersebut juga didukung oleh data dari Statista yang dirilis pada kuartal II/2023 yang menyebutkan bahwa lembaga keuangan menjadi industri dalam jaringan (daring) yang paling menjadi sasaran serangan phising di Indonesia.

Dengan kemampuan digital dan literasi keuangan yang rendah, hasilnya adalah kemampuan masyarakat untuk memilih dan memilah instrumen investasi juga rendah. Data OECD mengenai digital financial literacy score menunjukkan skor Indonesia masih di bawah negara-negara OECD secara rata-rata. Negara-negara OECD mempunyai indeks mencapai 55, sedangkan Indonesia masih berada di angka 40. Akibatnya investasi ilegal hadir dengan masif.

Investasi ilegal yang hadir di tengah masyarakat kian menjamur setiap harinya. Keadaan ini dapat hadir dikarenakan pengetahuan masyarakat yang masih minim terkait investasi, serta keyakinan masyarakat terhadap investasi ilegal yang menjanjikan pengembalian yang jauh lebih tinggi dalam waktu singkat dibandingkan investasi legal.

Tidak hanya sampai di situ, bagi sebagian orang dengan ekonomi yang tidak cukup stabil, memperoleh keuntungan dalam waktu yang singkat dinilai menjadi alat pancing yang efektif untuk memperbaiki keadaan finansial mereka untuk tetap menjalankan hidupnya.

Dalam peningkatan indeks literasi keuangan, tentu perlu peran dari berbagai pihak termasuk pihak perbankan. Peran tersebut dapat diperoleh dari pengembangan aplikasi untuk mempermudah proses literasi maupun proses transaksi investasi di aplikasi mereka. Beberapa perbankan besar sudah mengembangkan aplikasi perbankan digital yang mampu memoderasi investasi masyarakat terlebih untuk produk reksa dana dan SBN. Langkah ini dinilai mampu menjadi instrumen pemberian perlindungan bagi calon nasabah yang ingin memulai investasi.

Guna menarik keinginan dan mempermudah masyarakat dalam mengakses aplikasi keuangan dan perbankan secara digital, tampilan aplikasi yang disediakan diharapkan dapat dipahami secara mudah dan disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Di Indonesia, Kata Data Insight Center telah merilis survei terkait perspektif konsumen dalam menggunakan aplikasi keuangan dan perbankan.

Salah satunya adalah OCTO Mobile dari CIMB Niaga memenuhi kriteria user-friendly atau mudah digunakan sehingga mempermudah pemahaman dan keyakinan dalam memilih produk investasi yang aman bagi konsumen. Selain OCTO Mobile, ada beberapa layanan digital perbankan yang mempunyai layanan investasi digital dalam aplikasinya yang memberikan kemudahan bagi nasabah dalam mengakses produk investasi digital.

Proses peningkatan literasi keuangan memang tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Semua pemangku kebijakan harus hadir dengan peran dan porsi masing-masing. Pendidikan merupakan hal dasar yang sudah seharusnya mendukung proses literasi keuangan. Literasi keuangan harusnya masuk ke dalam kurikulum pendidikan mulai dari pendidikan sekolah dasar. Yang kedua aspek perlindungan oleh regulator.

Dan terakhir adalah aspek keamanan transaksi yang dihadirkan oleh lembaga keuangan. Aspek keamanan ini sangat penting untuk dihadirkan agar calon nasabah mempunyai rasa percaya kepada pelaku jasa keuangan dalam proses investasi.

Bisnis.com, JAKARTA— Pengusaha Setiawan Ichlas resmi didapuk menjadi Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan di Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dia telah melaksanakan pelantikan dan mengambil janji di Istana Negara, pada hari ini, Selasa (21/10/2024).

Setiawan dikenal atas keterlibatannya dalam transformasi beberapa institusi keuangan besar. Salah satu langkah korproasi yang membuat namanya diperhatikan adalah rencana akuisisi Bank Muamalat melalui PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk.

Pada 2017, nama Setiawan dikenal publik setelah mengambil alih 14,37% saham di Minna Padi, sebuah perusahaan sekuritas yang terlibat dalam rencana pembelian saham Bank Muamalat Indonesia. Rencana tersebut membawa komitmen besar dengan Minna Padi menjadi pembeli siaga untuk penawaran saham terbatas senilai Rp4,5 triliun. Aksi itu pada akhirnya tidak pernah berlanjut karena permintaan OJK akan kejelasan asal sumber dana yang digunakan.

Sebagai informasi, pada 2019, OJK mengeluarkan perintah tertulis kepada Minna Padi untuk membubarkan enam produk reksa dana senilai Rp6 triliun. Perintah itu, dalam catatan Bisnis, karena adanya pelanggaran pasar modal yakni janji keuntungan yang pasti atas produk yang ditawarkan.

Selain Bank Muamalat, Setiawan juga aktif dalam berbagai aksi korporasi, seperti pembelian 21% saham PT Bank Kesejahteraan Ekonomi melalui PT Danadipa Artha Indonesia. Perusahaan ini kemudian melepas kepemilikannya kepada raksasa teknologi Sea Group. Perusahaan ini dikenal dengan layanan perdagangan daringnya Shopee. Oleh Sea, Bank Kesejahteraan Ekonomi kemudian diubah menjadi SeaBank.

Selain di sektor perbankan dan investasi, Setiawan juga dikenal sebagai pengusaha batu bara. Berasal dari Palembang, Sumatra Selatan, Setiawan mengelola usaha batubara dengan cadangan mencapai 283 juta ton.

Tidak hanya itu, dia juga bermitra dengan perusahaan multinasional dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sumatera Selatan 1, serta merintis pabrik biodiesel B100, yang berkontribusi pada pengembangan energi terbarukan di Indonesia.

Diversifikasi bisnis Setiawan Ichlas juga mencakup sektor perkebunan dan pengolahan kelapa sawit. Melalui perusahaannya, PT Golden Blossom Sumatra, dia terlibat dalam pengelolaan perkebunan sawit dengan skala besar. Usahanya di bidang ini tak hanya mencakup produksi kelapa sawit, tetapi juga eksplorasi potensi logistik dan infrastruktur terkait, seperti pengelolaan pelabuhan dan jalur kereta api transportasi batu bara.

Di bawah payung Bomba Group, sebuah perusahaan holding yang membawahi berbagai entitas bisnis, Setiawan mengelola bisnis yang sangat beragam. Salah satu lini bisnis Bomba Group adalah sektor properti, di mana melalui PT Dakara Makmur, perusahaan ini fokus pada investasi tanah dan bangunan di pusat bisnis Jakarta. Bisnis properti ini membuktikan bagaimana Setiawan mampu mengelola aset dalam berbagai sektor secara efektif.

Tidak hanya terlibat dalam dunia bisnis, Setiawan juga memiliki kecintaan terhadap olahraga, khususnya sepak bola. Dia adalah pemegang saham terbesar di klub sepak bola Sumatra Selatan, Sriwijaya FC.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) kembali mendapatkan pengakuan atas kinerja positifnya dengan meraih dua penghargaan bergengsi dalam ajang The Asian Post Awards 2024. Dalam acara yang diselenggarakan di Shangri-La Hotel, Jakarta (3/10), BRI mendapatkan penghargaan sebagai The Top Dividend Contributor State-Owned Enterprise 2024 dan Platinum Champion State-Owned Enterprise.

Penghargaan The Top Dividend Contributor State-Owned Enterprise 2024 diberikan atas kontribusi BRI yang konsisten sebagai penyumbang dividen terbesar di antara perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pencapaian ini mencerminkan komitmen BRI dalam memberikan nilai tambah kepada negara melalui optimalisasi kinerja perusahaan yang berkelanjutan. Di sepanjang tahun 2023 lalu, BRI berhasil mencatatkan laba bersih senilai Rp60,4 triliun. Sebagai bentuk komitmen penciptaan economic value, BRI membagikan dividen sebesar 80% dari total laba bersih atau senilai Rp43,49 triliun kepada pemegang saham baik pemerintah maupun publik. Atas pembagian dividen kepada pemegang saham tersebut, BRI menjadi perusahaan dengan setoran dividen terbesar di tahun 2024. Dalam pembagian dividen tersebut, BRI memberikan setoran kepada negara mencapai Rp25,7 triliun.

Selain itu, penghargaan Platinum Champion State-Owned Enterprise diberikan atas prestasi keuangan BRI yang memiliki performa keuangan terbaik selama 14 tahun berturut-turut sejak tahun 2010 hingga 2023. Pengakuan ini menegaskan posisi BRI sebagai bank BUMN dengan kinerja finansial yang solid dan inovatif, sekaligus membuktikan ketangguhan BRI dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi global.

Pada tahun 2023 kinerja BRI tercatat tumbuh positif dan berkelanjutan. Secara konsolidasian aset perseroan tumbuh 5,3% year on year (yoy) menjadi sebesar Rp1.965,0 triliun, serta membukukan laba sebesar Rp60,4 triliun atau tumbuh 17,5% yoy. Dari sisi fungsi intermediasi, hingga akhir Desember 2023, BRI berhasil mendorong penyaluran kredit tumbuh 11,2% yoy menjadi Rp1.266,4 triliun. Pencapaian ini tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan penyaluran kredit industri perbankan nasional yang sebesar 10,4% yoy di sepanjang tahun 2023.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Utama BRI Sunarso menuturkan bahwa sebagai perusahaan BUMN, BRI memiliki peran sebagai agent value creator dan agent of development. Agar dapat menjalankan fungsi tersebut secara simultan, maka BRI harus mencetak keuntungan.

"Dengan memperoleh keuntungan atau economic value, maka perusahaan BUMN bisa memiliki modal untuk menciptakan social value sehingga ekonomi akan berputar," ujar Sunarso.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mencatat dana pihak ketiga (DPK) atau simpanan nasabah perorangan hanya tumbuh sebesar 0,6% yoy pada September 2024. Capaian ini lebih rendah dari bulan sebelumnya yaitu pada Agustus 2024 yang tumbuh 1%.

Dari sisi nilai, DPK perorangan pada periode September 2024 mencapai Rp4.068,5 triliun dibanding Agustus 2024 yang mencapai Rp4.075,9 triliun.

Adapun tren DPK perorangan memang mengalami perlambatan sejak awal tahun. Tercatat, per Januari 2024, DPK perorangan tumbuh 5,4% yoy. Kemudian, pada Maret 2024 hanya tumbuh 3,2%

Selanjutnya, pertumbuhan DPK perorangan makin melambat dan hanya tumbuh 1,4% pada Juni 2024. Kini, pada September 2024, pertumbuhannya semakin menyusut, bahkan berada di bawah 1%.

Mengutip laporan Analisis Uang Beredar, penghimpunan DPK pada September 2024 yang mencakup giro, tabungan, hingga deposito sebesar Rp8.434,1 triliun atau tumbuh 6,7% yoy, capaian ini turun tipis dari pertumbuhan sebelumnya yaitu 6,8%.

“Berdasarkan golongan nasabah, DPK korporasi tumbuh sebesar 13,5% yoy relatif stabil dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya [13,4% pada Agustus 2024],” tulis BI dalam laporannya pada Selasa (22/10/2024).

Adapun, pada September 2024, giro tumbuh sebesar 8% yoy, setelah pada bulan sebelumnya 8,4% yoy. Tabungan tumbuh sebesar 7,2% yoy meningkat dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 6,2%. Sementara itu, simpanan berjangka alias deposito tumbuh 5,3% yoy setelah tumbuh 6,3% yoy pada Agustus 2024.

Pengamat Perbankan dan Praktisi Sistem Pembayaran Arianto Muditomo mengatakan penurunan DPK perorangan dapat terjadi lantaran instrumen investasi alternatif yang banyak tersedia. Di mana, deposan mungkin mencari imbal hasil lebih tinggi. “Surat berharga dan pasar modal yang menjanjikan imbal hasil lebih baik,” ucapnya kepada Bisnis.

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan likuiditas perbankan tetap memadai, tecermin dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) pada September 2024 yang tinggi sebesar 25,40%.

Rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) perbankan pada Agustus 2024 tercatat sebesar 26,69% dan tergolong kuat dalam menyerap risiko serta mendukung pertumbuhan kredit.

Menurutnya, ketahanan permodalan dan likuiditas perbankan juga ditopang oleh kemampuan membayar dan profitabilitas korporasi yang terjaga, sebagaimana hasil stress test perbankan terkini.

"Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan bersama KSSK dalam memitigasi berbagai risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan," ungkapnya dalam Konferensi Pers RDG BI Rabu (16/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Maspion Tbk. (BMAS) mempertimbangkan sejumlah alternatif memenuhi persentase minimum saham free float sebesar 7,5% di Bursa Efek Indonesia. Adapun, untuk saat ini BMAS mencatat free float masih berada di 1,56%.

Sebagai informasi, BMAS resmi listing pada 11 Juli 2013. Berdasarkan RTI Business, per 30 September 2024, Kasikorn Vision Financial Company Pte. Ltd menjadi pemegang saham pengendali dengan kepemilikan 14,68 miliar saham atau setara dengan 81,1%.

Selanjutnya, PT Alim Investindo memegang 2,51 miliar saham atau sekitar 13,89%, Kasikornbank Public Company Limited menggenggam 443,9 juta saham atau setara 2,45% diikuti oleh PT Kasikorn Vision Financial Indonesia yang memiliki 181,02 juta saham atau 1%. Sementara itu, saham masyarakat mencapai 281 juta atau sekitar 1,56%.

“Adapun salah satu cara pemenuhannya adalah dengan cara divestasi kepemilikan pemegang saham pengendali maupun dengan cara mencari mitra kerja strategis business partner dengan pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali Perseroan,” tulis manajemen dalam keterbukaan informasi, Selasa (22/10/2024).

Dalam hal ini, manajemen menyatakan perseroan memahami bahwa Perseroan diberikan waktu paling lama dua tahun untuk dapat memenuhi ketentuan V.1.1 Peraturan Bursa No. I-A yang terhitung sejak Mandatory Tender Offer alias MTO selesai dilaksanakan pada tanggal 12 April 2023, yaitu sampai dengan tanggal 12 April 2025.

Sebagaimana diketahui, Bursa Efek Indonesia (BEI) telah memberi tenggat waktu untuk mewajibkan perusahaan tercatat dapat memiliki saham free float paling sedikit 50 juta saham dan 7,5%. Aturan tersebut tertuang dalam Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat. Selanjutnya, jika emiten tidak memenuhi kriteria tersebut maka berisiko dihapus sahamnya dari pencatatan BEI.

Adapun saham free float merupakan saham yang dapat diperdagangkan di bursa dan dimiliki oleh investor kurang dari 5%. Saham free float juga tidak mencakup saham-saham yang dimiliki oleh pengendali dan afiliasinya, anggota dewan komisaris atau direksi, dan bukanlah saham hasil buyback atau saham treasuri.

Namun demikian, dalam peraturan tersebut memungkinkan emiten untuk mengajukan permohonan agar pemegang saham tertentu dapat dikategorikan sebagai pemegang saham free float, tetapi dengan ketentuan kepemilikan berupa portofolio investasi dengan penerima manfaat investor publik.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menanggapi pencabutan izin fintech peer to peer (P2P) lending PT Investree Radika Jaya (Investree). Pencabutan izin tersebut berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-53/D.06/2024 pada 21 Oktober 2024.

Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi dan mendukung keputusan tegas OJK tersebut. Terlebih mengutip dari keterangan OJK, ada pelanggaran yang serius pada Investree.

“Tentunya hal ini sangat berpengaruh positif terhadap industri fintech P2P Lending di Indonesia agar lebih sehat dan berkesinambungan,” kata Entjik kepada Bisnis, Selasa (22/10/2024).

Entjik juga meyakini dengan tindakan tegas dari OJK dapat semakin menguatkan kepercayaan investor pada industri fintech P2P lending. Dia juga menekankan, AFPI terus menerus mengingatkan para anggotanya untuk patuh dalam menjalankan managemen perusahaan secara comply dan prudent.

“Dengan seringnya kami menyelenggrakan forum-forum diskusi salah satunya seperti Compliance Talk Forum dan Brain Wave,” katanya.

Sebelumnya, Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi M. Ismail Riyadi, mengatakan bahwa pencabutan izin usaha terhadap Investree dilakukan, karena platform melanggar ketentuan ekuitas minimum dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), serta kinerja yang memburuk yang mengganggu operasional dan pelayanan kepada masyarakat.

Ismail menyebut pencabutan izin usaha tersebut juga merupakan bagian dari upaya OJK untuk mewujudkan industri jasa keuangan yang sehat, khususnya penyelenggara LPBBTI yang berintegritas, memiliki tata kelola yang baik dan menerapkan manajemen risiko yang memadai dalam rangka perlindungan nasabah/masyarakat,

Sebelum mencabut izin, Ismail memastikan OJK telah meminta pengurus dan pemegang aham Investree untuk melakukan pemenuhan kewajiban ekuitas minimum, mendapatkan strategic investor yang kredibel, dan upaya perbaikan kinerja serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Termasuk juga melakukan komunikasi dengan ultimate beneficial owner (UBO) pemegang saham Investree untuk melakukan hal-hal dimaksud.

Selain itu, OJK juga telah mengambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi administratif secara bertahap terhadap Investree, antara lain Sanksi Peringatan sampai dengan Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) sebelum dilakukan pencabutan izin usaha.

Namun demikian, Ismail menyebut hingga batas waktu yang telah ditentukan, pengurus dan pemegang saham tidak mampu memenuhi ketentuan dan menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Sehingga Investree dikenakan sanksi pencabutan izin usaha sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Ismail.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) menargetkan pembiayaan Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB) dapat mencapai 25% dari total portofolionya, atau sekitar Rp54,25 triliun hingga akhir 2024.

Direktur Compliance, Corporate Affairs & Legal CIMB Niaga Fransiska Oei melaporkan total kredit atau pembiayaan yang disalurkan perseroan mencapai Rp217 triliun. Dari total tersebut, katanya sekitar 25% telah dialokasikan untuk sektor-sektor yang mendukung keberlanjutan.

“Pencapaiannya saat ini sudah sekitar 25% dan kita akan pertahankan sampai akhir tahun 25% dari semua portofolio kita [Rp217 triliun],” ujarnya usai agenda Kejar Mimpi Goes to School, Senin (21/10/2024).

Meski demikian, Fransiska mengakui bahwa pembiayaan hijau (green financing) masih menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya terkait rendahnya kesadaran nasabah mengenai manfaat jangka panjang dari bisnis hijau.

Dirinya menyatakan bahwa banyak nasabah masih berfokus pada keuntungan langsung dan menganggap bahwa menerapkan green business akan menambah biaya.

Pada saat yang bersamaan, dia pun menekankan soal ancaman perubahan iklim yang nyata dan tidak bisa diabaikan, seperti fenomena banjir hingga kemarau panjang.

"Kalau mereka [bisnis] tidak siap terhadap hal itu, produk-produknya tidak memikirkan untuk siap terhadap hal itu. Di kemudian hari itu sebenarnya ada impact terhadap bisnis mereka juga," tambahnya.

Selain CIMB Niaga terus berkomitmen untuk memberikan dukungan pada sektor bisnis hijau, perseroan juga senantiasa memperhatikan aspek sosial, terutama generasi muda. Melalui gerakan sosial Kejar Mimpi, perseroan akan menyelenggarakan Kejar Mimpi Goes To School serentak di 35 sekolah yang tersebar di berbagai kota di Indonesia pada Sabtu, 26 Oktober 2024.

Acara yang juga didukung oleh relawan Komunitas Kejar Mimpi ini merupakan wujud kepedulian dan dukungan nyata CIMB Niaga untuk membantu memajukan pendidikan dan kesejahteraan generasi muda di Indonesia.

Mengusung tema Generasi Tumbuh Sehat, program ini menghadirkan beragam kegiatan untuk mengedukasi siswa, guru, dan orang tua tentang literasi keuangan.

Selain itu, program ini juga membahas tentang pentingnya gizi yang seimbang dalam mendukung tumbuh kembang siswa. Hal ini sejalan dengan pilar CSR CIMB Niaga di bidang Pendidikan dan implementasi Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu menghapuskan semua bentuk kekurangan gizi pada 2030.

Fransiska mengungkapkan CIMB Niaga memiliki perhatian besar terhadap tumbuh kembang yang sehat bagi generasi muda, di mana salah satunya adalah masalah stunting yang juga berdampak pada perkembangan kognitif dan kinerja jangka panjang akibat perkembangan otak yang tidak optimal.

“Kasus stunting di Indonesia masih 21,1% memang turun dari 21,6% jauh sekali dengan target 14% dari Pemerintah,” katanya.

Adapun, dukungan CIMB Niaga terhadap pencegahan stunting diwujudkan melalui kerja sama strategis dengan United Nations Children's Fund (UNICEF). Program yang berlangsung hingga 2026 ini difokuskan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang merupakan provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi di Indonesia.

“Tidak hanya di NTT, CIMB Niaga juga senantiasa membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap masalah gizi buruk dan stunting di berbagai provinsi lainnya,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) mengungkap biang kerok penyebab dana pensiun berguguran sepanjang 2024.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan dari Januari sampai September 2024 terdapat delapan Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Manfaat Pasti (DPPK PPMP) yang dibubarkan.

Staf Ahli Asosiasi Dana Pensiun Indonesia ADPI Bambang Sri Muljadi menjelaskan tantangan utama yang dihadapi oleh DPPK PPMP untuk dapat terus eksis adalah pada penyediaan dana oleh pendiri dana pensiun sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun (PDP) setiap dana pensiun.

"Penyebabnya adalah pendirinya tidak mampu lagi untuk mendanai sesuai dengan PDP-nya dan rasio pendanaanya sudah kritis [kualitas 3]. Kalau dibiarkan akan merugikan peserta," kata Bambang kepada Bisnis, Selasa (22/10/2024).

Bambang menjelaskan strategi yang bisa digunakan DPPK PPMP agar tidak bubar adalah dengan mengelola kepesertaan dana pensiun lama dengan baik, diikuti komitmen pendiri dana pensiun untuk membiayai.

Selain itu, DPPK PPMP juga harus dikelola dengan menerapkan tata kelola yang baik dan manajemen risiko. Menurutnya, perusahaan pendiri dana pensiun dapat membentuk dana pensiun yang sehat berupa DPPK Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) yang menggandeng perusahaan lain sebagai mitra pendiri atau program kemitraan.

Apabila merujuk data OJK per semester I/2024, utang manfaat pensiun dan manfaat lain jatuh tempo DPPK PPMP melonjak 12,54% year-on-year (yoy) menjadi Rp117,24 miliar dari Rp104,17 miliar pada periode yang sama di tahun sebelumnya.

Ketika utang manfaat pensiun naik, justru iuran dana pensiun sukarela turun dua bulan beruntun, yakni per Juni 2024 turun 9,02% yoy menjadi Rp17,49 triliun dari Rp19,23 triliun pada Juni 2023. Dan pada Juli 2024 sebesar Rp20,51 triliun, atau turun 5,12% yoy dibanding Rp21,62 triliun pada Juli 2023.

Melihat kondisi dana pensiun saat ini, Bambang masih optimistis dengan ketahanan DPPK PPMP yang masih berdiri. "Kemungkinan sampai akhir 2024 tidak ada lagi yang bubar," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha fintech peer-to-peer lending PT Investree Radika Jaya atau Investree pada Senin 21 Oktober 2024. Saat yang sama, OJK juga memburu Co-Founder dan CEO Adrian Asharyanto Gunadi yang masih berada di luar negeri melalui aparat penegak hukum.

Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi M. Ismail Riyadi menegaskan OJK berkomitmen mengambil langkah-langkah dan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang dinilai melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan dan kegagalan Investree.

"Melakukan Penilaian Kembali Pihak Utama (PKPU) kepada Sdr. Adrian Asharyanto Gunadi dengan hasil Tidak Lulus dan dikenakan sanksi maksimal berupa larangan menjadi Pihak Utama dan/atau menjadi Pemegang Saham di Lembaga Jasa Keuangan," kata Ismail dalam rilis resmi, dikutip Selasa (22/10/2024).

Ismail menjelaskan hasil PKPU tersebut tidak menghapuskan tanggung jawab dan dugaan tindak pidana yang bersangkutan atas tindakan pengurusan Investree.

OJK juga melakukan proses penegakan hukum terkait dengan dugaan tindakan pidana Sektor Jasa Keuangan bersama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk selanjutnya diproses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Selain itu, OJK juga melakukan pemblokiran rekening perbankan milik Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Tidak cuma itu, Ismail mengatakan OJK juga melakukan penelusuran aset (asset tracing) milik Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lainnya pada Lembaga Jasa Keuangan untuk selanjutnya dilakukan pemblokiran sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Mengupayakan untuk mengembalikan Sdr. Adrian Asharyanto Gunadi ke dalam negeri sesuai ketentuan perundang-undangan bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum," tegas Ismail.

Terakhir, OJK juga melakukan langkah-langkah lainnya terhadap Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lain yang dinilai terlibat dengan permasalahan dan kegagalan Investree, serta permasalahan terkait lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Adapun pencabutan izin usaha Investree ini berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-53/D.06/2024 tanggal 21 Oktober 2024.

Pencabutan izin usaha Investree ini karena perusahaan telah melanggar ekuitas minimum dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), serta kinerja yang memburuk yang mengganggu operasional dan pelayanan kepada masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Mata uang rupiah dibuka melemah ke posisi Rp15.565 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari ini, Selasa (22/10/2024).

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka pada perdagangan dengan turun 0,40% atau 61,5 poin ke posisi Rp15.565 per dolar AS. Pada saat yang sama, indeks dolar terpantau melemah 0,06% ke posisi 103,772.

Sejumlah mata uang kawasan Asia lainnya bergerak variatif terhadap dolar AS. Yen Jepang menguat 0,11%, won Korea menguat 0,03%, dolar Singapura menguat sebesar 0,11%, dan baht Thailand menguat 0,10%.

Sementara, ringgit Malaysia melemah 0,39%, peso Filipina melemah 0,28%, dolar Taiwan melemah 0,26%, rupee India melemah 0,00%, yuan China melemah 0,01%, dan dolar Hong Kong melemah 0,00%.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi sudah memprediksi bahwa untuk perdagangan Selasa (22/10), mata uang rupiah akan bergerak fluktuatif namun ditutup melemah direntang Rp15.490 - Rp15.580.

Pada perdagangan kemarin sore (21/10), mata uang rupiah ditutup melemah 22,5 point sebelumnya sempat menguat 25 point di level Rp15.503,5 dari penutupan sebelumnya di level Rp15.481.

Susunan kabinet Prabowo-Gibran sudah diumumkan. Nama-nama lama masih bertebaran, khususnya di tim ekonomi.

Ada yang menyebut susunan Kabinet Merah Putih masih “berbau” Jokowi. Ada perwakilan partai, profesional dan para pendukung atau tim “hore” pemenangan Prabowo-Gibran. Juga, banyak nama-nama yang sebelumnya duduk di Kabinet Jokowi-Ma’ruf.

Namun yang pasti jumlah kabinet yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto gemuk, atau “gemoy” dan cenderung “obesitas”.

Nama-nama susunan kabinet yang sudah diumumkan merupakan aksi balas budi, yang selama ini sudah habis-habisan membela Prabowo-Gibran saat pemilihan presiden sebelumnya. Aksi balas budi ini yang membuat pasar merespon negatif.

Diketahui jumlah Kabinet Merah Putih ini terbanyak di Asia Pacific, bahkan bisa jadi terbanyak di dunia dengan jumlah menteri dan wakil menteri mencapai 105. Sedangkan rata-rata jumlah menteri di Negara Asia Pacific sebanyak 22 menteri saja.

Namun di luar kabinet yang sudah diumumkan oleh Presiden Prabowo, masih ada beberapa partai politik pendukung (Partai Nasdem, PKS dan PDIP) yang belum mendapatkan jatah jabatan menteri.

Pasar memperkirakan, banyak Menteri atau Wakil Menteri yang kemungkinan tidak akan berumur panjang sampai 5 tahun, karena masih banyak calon Menteri dan Wakil Menteri yang mengantri dari partai politik pendukung.

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Selasa (22/10/2024)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.44 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.553 dan harga jual sebesar Rp15.573 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.04 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.365 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.665 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.31 WIB masing-masing sebesar Rp15.549 dan Rp15.574 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.460 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.660 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.35 WIB masing-masing sebesar Rp15.546 dan Rp15.566.

Untuk bank notes BNI pada 09.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.420 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.720 per dolar AS.