Bisnis.com, JAKARTA -- OJK resmi mencabut izin usaha PT Investree Radhika Jaya (Investree) pada Senin (22/10). Langkah otoritas itu membuat para investor atau lender Investree berharap uangnya bisa kembali.

Christoper Purba Girsang, salah satu lenderPeer-to-Peer (P2P) lendingInvestree, berharap OJK dapat menyelesaikan kasus Investree ini dan mengungkap apakah ada pelanggaran yang berkaitan dengan kewenangan direksi Investree yang melakukan fraud atau kecurangan.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha PT Investree Radhika Jaya atau Investree. Pencabutan izin tersebut dikarenakan perusahaan telah melanggar ekuitas minimum serta kinerja yang memburuk sehingga merugikan pihak lender atau peminjam.

Christoper Purba Girsang, salah satu lender P2P lending PT Investree Radhika Jaya atau Investree, berharap OJK dapat menyelesaikan kasus Investree ini dan mengungkap apakah ada pelanggaran yang berkaitan dengan kewenangan direksi Investree yang melakukan fraud atau kecurangan.

"Kerugian saya di angka Rp154,6 juta. Terkait masalah tersebut harapannya ada penyelesaian yang baik dan benar apakah ada pelanggaran terkait kewenangan direksi Investree sehingga ada fraud dalam sistem Investree tersebut," kata Christoper kepada Bisnis, Selasa (22/10/2024).

Christoper berharap apabila terbukti ada manajemen Investree yang melakukan kecurangan dapat diproses secara hukum dan Investree dapat membayarkan kewajibannya kepada para lender yang dirugikan.

Diketauhi, saat ini OJK sedang berupaya memburu keberadaan Co-Founder dan CEO Investree Adrian Asharyanto Gunadi yang masih berada di luar negeri.

"Karena ini sudah 2 tahun lebih dan baru saja booming karena OJK mencabut izin usaha dan Adrian Gunadi selaku penanggung jawab harus diproses secara hukum," pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PMVL) OJK, Edi Setijawan mengatakan saat ini OJK intens berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan penyidikan terhadap Adrian Gunadi.

Untuk memulangkan kembali Adrian yang masih berada di luar negeri, Edi mengatakan pihaknya juga akan bekerja sama dengan Organisasi Polisi Kriminalitas Internasional atau Interpol.

"Sedang melakukan penyidikan terhadap ybs [yang bersangkutan], termasuk juga pengenaan pasal pidana yang akan dikenakan kepada ybs. Tentunya pada saatnya akan dilakukan kerja sama dengan instansi terkait termasuk interpol," kata Edi kepada Bisnis.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan fintech P2P lendingPT Investree Radhika Jaya telah dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Senin 22 Oktober 2024. Saat ini para pemberi pinjaman alias lender Investree berharap uang mereka yang nyangkut bisa dibayarkan.

Salah satu lender Investree yang tidak mau disebutkan namanya bercerita kepada Bisnis, bahwa uangnya masih belum dibayar Investree sebesar Rp4,2 juta sejak awal 2022.

Perempuan yang bekerja di industri peer-to-peer (P2P) lending itu mengaku bahwa pengalamannya itu membuatnya semakin berhati-hati memberikan pinjaman ke P2P lending—industri yang menjadi tempatnya mencari penghidupan.

"Pasti jadi salah satu pertimbangan sih, lender kan juga mengharapkan keuntungan dari dana yang dipinjamkan. Harus lebih jeli saja sekarang untuk pilih platform yang legal dengan performa TKB yang masih aman, dan loan portfolionya sesuai sama risk appetitelender-nya," katanya kepada Bisnis, Selasa (22/10/2024).

Dia berharap setelah izin Investree dicabut, OJK dapat melakukan tindakan lebih lanjut agar memastikan tidak ada lender-lender lain yang dirugukan lagi.

"Harapannya semoga enggak berhenti sampai di sini tindakannya. Perlu terus dipantau ketat bentuk pertanggung jawabannya seperti apa buat dana-dana lender yang rugi ini," kata dia.

Cerita lender lainnya, Christoper Purba Girsang mengaku sudah menunggu dua tahun agar uangnya yang nyangkut di Investree dapat dibayarkan kembali. Dia meminta OJK menindak Co-Founder dan CEO Investree Adrian Asharyanto Gunadi apabila terbukti bersalah.

"Karena ini sudah 2 tahun lebih dan baru saja booming karena OJK mencabut izin usaha. Dan Adrian Gunadi selaku penanggung jawab harus diproses secara hukum," kata Christoper.

Christoper mengaku kerugian yang dia alami mencapai Rp154,6 juta. Dia berharap OJK bisa benar-benar menuntaskan kasus Investree yang saat ini dalam tahap penyidikan oleh OJK bersama aparat penegak hukum (APH).

"Terkait masalah tersebut harapannya ada penyelesaian yang baik dan benar apakah ada pelanggaran terkait kewenangan direksi Investree sehingga ada fraud dalam sistem Investree tersebut," kata Christoper.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini sedang memburu keberadaan Co-Founder dan CEO PT Investree Radhika Jaya (Investree) Adrian Asharyanto Gunadi yang saat ini sedang berada di luar negeri.

Seperti diketahui, OJK baru saja mencabut izin usaha Investree pada Senin 21 Oktober 2024 karena melanggar ekuitas minimum dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022. Pencabutan izin juga terkait kinerja yang memburuk sehingga mengganggu operasional dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PMVL) OJK Edi Setijawan mengatakan saat ini pihaknya intens berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH).

"Saat ini baik OJK maupun Aparat Penegak Hukum (APH) sedang melakukan penyidikan terhadap ybs [yang bersangkutan], termasuk juga pengenaan pasal pidana yang akan dikenakan kepada ybs," kata Edi kepada Bisnis, Selasa (22/10/2024).

Untuk memulangkan kembali Adrian yang masih berada di luar negeri, Edi mengatakan pihaknya juga akan bekerja sama dengan Organisasi Polisi Kriminalitas Internasional atau Interpol.

"Tentunya pada saatnya akan dilakukan kerja sama dengan instansi terkait termasuk Interpol," sambung Edi.

Sayangnya, hingga tulisan ini tayang Edi belum membalas pertanyaan konfirmasi status Adrian apakah sudah ditetapkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Sebelumnya, Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi M. Ismail Riyadi menjelaskan OJK telah melakukan Penilaian Kembali Pihak Utama (PKPU) kepada Adrian Asharyanto Gunadi dengan hasil Tidak Lulus dan dikenakan sanksi maksimal berupa larangan menjadi pihak utama dan/atau menjadi pemegang saham di lembaga jasa keuangan.

Selain itu, OJK juga melakukan pemblokiran rekening perbankan milik Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Tidak cuma itu, Ismail mengatakan OJK juga melakukan penelusuran aset (asset tracing) Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lainnya pada lembaga jasa keuangan untuk selanjutnya dilakukan pemblokiran sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Mengupayakan untuk mengembalikan Sdr. Adrian Asharyanto Gunadi ke dalam negeri sesuai ketentuan perundang-undangan bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum," tegas Ismail.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menanggapi pencabutan izin fintech peer to peer (P2P) lending PT Investree Radika Jaya (Investree). Pencabutan izin tersebut berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-53/D.06/2024 pada 21 Oktober 2024.

Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi dan mendukung keputusan tegas OJK tersebut. Terlebih mengutip dari keterangan OJK, ada pelanggaran yang serius pada Investree.

“Tentunya hal ini sangat berpengaruh positif terhadap industri fintech P2P Lending di Indonesia agar lebih sehat dan berkesinambungan,” kata Entjik kepada Bisnis, Selasa (22/10/2024).

Entjik juga meyakini dengan tindakan tegas dari OJK dapat semakin menguatkan kepercayaan investor pada industri fintech P2P lending. Dia juga menekankan, AFPI terus menerus mengingatkan para anggotanya untuk patuh dalam menjalankan managemen perusahaan secara comply dan prudent.

“Dengan seringnya kami menyelenggrakan forum-forum diskusi salah satunya seperti Compliance Talk Forum dan Brain Wave,” katanya.

Sebelumnya, Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi M. Ismail Riyadi, mengatakan bahwa pencabutan izin usaha terhadap Investree dilakukan, karena platform melanggar ketentuan ekuitas minimum dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), serta kinerja yang memburuk yang mengganggu operasional dan pelayanan kepada masyarakat.

Ismail menyebut pencabutan izin usaha tersebut juga merupakan bagian dari upaya OJK untuk mewujudkan industri jasa keuangan yang sehat, khususnya penyelenggara LPBBTI yang berintegritas, memiliki tata kelola yang baik dan menerapkan manajemen risiko yang memadai dalam rangka perlindungan nasabah/masyarakat,

Sebelum mencabut izin, Ismail memastikan OJK telah meminta pengurus dan pemegang aham Investree untuk melakukan pemenuhan kewajiban ekuitas minimum, mendapatkan strategic investor yang kredibel, dan upaya perbaikan kinerja serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Termasuk juga melakukan komunikasi dengan ultimate beneficial owner (UBO) pemegang saham Investree untuk melakukan hal-hal dimaksud.

Selain itu, OJK juga telah mengambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi administratif secara bertahap terhadap Investree, antara lain Sanksi Peringatan sampai dengan Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) sebelum dilakukan pencabutan izin usaha.

Namun demikian, Ismail menyebut hingga batas waktu yang telah ditentukan, pengurus dan pemegang saham tidak mampu memenuhi ketentuan dan menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Sehingga Investree dikenakan sanksi pencabutan izin usaha sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Ismail.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin fintech peer to peer atau P2P lending PT Investree Radika Jaya alias Investree. Hal tersebut berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-53/D.06/2024 pada 21 Oktober 2024.

Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi M. Ismail Riyadi mengungkapkan pencabutan izin usaha Investree terutama karena melanggar ekuitas minimum dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), serta kinerja yang memburuk yang mengganggu operasional dan pelayanan kepada masyarakat.

"Pencabutan izin usaha tersebut juga merupakan bagian dari upaya OJK untuk mewujudkan industri jasa keuangan yang sehat, khususnya penyelenggara LPBBTI yang berintegritas, memiliki tata kelola yang baik dan menerapkan manajemen risiko yang memadai dalam rangka perlindungan nasabah/masyarakat," kata Ismail dalam keterangan resminya dikutip pada Senin (21/10/2024).

Sebelum mencabut izin, Ismail memastikan OJK telah meminta pengurus dan pemegang aham Investree untuk melakukan pemenuhan kewajiban ekuitas minimum, mendapatkan strategic investor yang kredibel, dan upaya perbaikan kinerja serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Termasuk juga melakukan komunikasi dengan ultimate beneficial owner (UBO) pemegang saham Investree untuk melakukan hal-hal dimaksud.

Selain itu, OJK juga telah mengambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi administratif secara bertahap terhadap Investree, antara lain Sanksi Peringatan sampai dengan Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) sebelum dilakukan pencabutan izin usaha.

Namun demikian, Ismail menyebut hingga batas waktu yang telah ditentukan, pengurus dan pemegang saham tidak mampu memenuhi ketentuan dan menyelesaikan permasalahan tersebut.

"Sehingga Investree dikenakan sanksi pencabutan izin usaha sesuai ketentuan yang berlaku," imbuhnya.

Ismail menegaskan sebagai bentuk komitmen OJK untuk mengembangkan dan menguatkan industri jasa keuangan yang sehat, efisien, dan berintegritas, serta untuk memberikan pelindungan nasabah/masyarakat, termasuk dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, maka OJK telah, sedang dan terus akan mengambil langkah-langkah dan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang dinilai melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan dan kegagalan Investree.

Termasuk pertama, melakukan Penilaian Kembali Pihak Utama (PKPU) kepada mantan CEO Investree, Adrian Asharyanto Gunadi dengan hasil tidak lulus dan dikenakan sanksi maksimal berupa larangan menjadi pihak utama dan/atau menjadi pemegang saham di Lembaga Jasa Tindak Pidana yang bersangkutan atas tindakan pengurusan Investree.

Kedua, melakukan proses penegakan hukum terkait dengan dugaan tindakan pidana Sektor Jasa Keuangan bersama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk selanjutnya diproses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Ketiga, OJK juga melakukan pemblokiran rekening perbankan Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

"OJK juga melakukan penelusuran aset [asset tracing] Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lainnya pada lembaga jasa keuangan untuk selanjutnya dilakukan pemblokiran sesuai ketentuan perundang-undangan," kata Ismail.

Ismail mengatalan pihaknya akan mengupayakan untuk mengembalikan Adrian Asharyanto Gunadi ke dalam negeri sesuai ketentuan perundang-undangan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. OJK juga akan melakukan langkah-langkah lainnya terhadap Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lain yang dinilai terlibat dengan permasalahan dan kegagalan Investree, serta permasalahan terkait lainnya sesuai ketentuan perundang- undangan.

Selanjutnya, dengan pencabutan izin usaha tersebut, Investree diwajibkan untuk:

1. Menghentikan seluruh kegiatan usahanya sebagai LPBBTI, kecuali untuk melaksanakan hal-hal sesuai ketentuan perundang-undangan, seperti halnya kewajiban perpajakan'
2. Melarang Pemegang Saham, Pengurus, Pegawai, dan/atau pihak terelasi Investree untuk mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, menggunakan, mengaburkan pencatatan kekayaan, dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi atau menurunkan nilai aset/kekayaan Perusahaan, kecuali karena dan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban terhadap ketentuan perundang-undangan;
3. Menyelesaikan hak karyawan sesuai ketentuan di bidang ketenagakerjaan;
4. Menyelesaikan hak dan kewajiban kepada lender, borrower, dan/atau pihak-pihak lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan;
5. Memberikan informasi secara jelas kepada lender, borrower, dan/atau pihak-pihak lainnya yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban;
6. Menyelenggarakan RUPS paling lambat 30 hari kalender sejak tanggal pencabutan izin usaha ini untuk pembentukan Tim Likuidasi dan pembubaran badan hukum Investree;
7. Menyediakan Pusat Informasi dan Pengaduan nasabah/masyarakat dan menunjuk penanggung jawab yang akan bertugas menangani pengaduan nasabah/masyarakat dimaksud.
   Terkait hal ini, nasabah/Masyarakat dapat menghubungi Investree pada nomor telepon: 021-22532535 atau nomor Whatsapp: 087730081631/087821500886, email: [email protected], dan alamat: AIA Central Lantai 21, Jalan Jend. Sudirman Kav. 48A, RT05/RW04, Karet Semanggi, Jakarta Selatan, Indonesia 12930.
8. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan perkembangan kasus yang dialami sejumlah perusahaan fintech peer to peer (P2P) lending alias pinjaman online (pinjol) seperti PT Investree Radhika Jaya (Investree), PT Modal Rakyat Indonesia (Modal Rakyat), hingga PT Tanifund Madani Indonesia (Tanifund).

Perinciannya dalam kasus Investree yang mengalami gagal bayar hingga dugaan fraud, OJK menyebut pihaknya terus melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pemenuhan komitmen pengurus atas rencana tindak lanjut (action plan) yang telah disampaikan.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan hingga saat ini belum terdapat laporan realisasi penyuntikan modal dan penyelesaian permasalahan di Investree.

“OJK akan mengambil langkah-langkah pengawasan [supervisory concern] yang diperlukan dan mengenakan sanksi lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Agusman dalam jawaban tertulisnya pada Rabu (2/10/2024).

Agusman menyiratkan Investree belum ingin mencabut bisnisnya di Indonesia. Berdasarkan korespondensi terakhir, alamat kantor Investree masih aktif dan masih dapat menerima kunjungan pengaduan walk in customer.

Sementara untuk Tanifund yang telah dicabut izinnya karena kasus gagal bayar, Agusman menyebut perusahaan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memutuskan pembubaran dan menunjuk empat orang sebagai tim likuidasi.

Agusman mengatakan tim likuidasi tersebut sudah dapat menjalankan tugasnya sesuai rencana kerja dan diharapkan dapat bertindak adil, objektif, serta independen dalam melaksanakan tugas serta wewenangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

OJK juga memberikan perkembangan terkait dengan Fazz Group yang dikabarkan akan menutup beberapa unit usaha pada awal tahun depan. Bisnis itu seperti fintech P2P lending Modal Rakyat serta perusahaan pembiayaan PT Fazz Capital Finance yang dikabarkan ingin mengembalikan izin usahanya.

Terkait Modal Rakyat, Agusman menyebut bahwa perusahaan per Agustus 2024 telah memenuhi ketentuan ekuitas minimum dan menunjukkan operasional perusahaan yang stabil.“Saat ini OJK belum menerima rencana penutupan layanan,” kata Agusman.

Sementara untuk, PT Fazz Capital Finance yang baru mendapatkan izin usaha pada tanggal 22 Februari 2024, Agusman mengatakan pengawas masih melakukan monitoring atas komitmen perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha pembiayaan.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan masih mendalami dugaan kecurangan di PT Investee Radhika Jaya (Investree). Regulator masih mendalami dugaan fraud yang terjadi pada penyelenggara fintech peer to peer (P2P) lending itu.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman menyebut pihaknya memastikan akan menindaklanjuti kasus tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Termasuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum,” kata Agusman dalam jawaban tertulisnya dikutip pada Selasa (9/7/2024).

Di sisi lain, Investree juga masih dalam kondisi gagal bayar. Tingkat kredit bermasalah Investree dilihat dari rasio tingkat wanprestasi di atas 90 hari (TWP90) mencapai 16,44% per 9 Juli 2024. Angka tersebut naik dibandingkan 12,58% per 12 Januari 2024. Hal ini menunjukkan tingginya tingkat kelalaian penyelesaian kewajiban kepadalender,yang mana ambang batas dari OJK tak lebih dari 5%.

Tidak hanya sampai disitu, Agusman menyebut Investree juga belum memberikan laporan terkait realisasi penyuntikan modal dan rencana penyelesaian permasalahan gagal bayar. Investree masih belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum.Padahal sebelumnya, Investree memberikan sinyal segera mendapatkan suntikan dana dari JTA Holdings.

Co-Founder dan Director of Investree Singapore Pte. Ltd. Kok Chuan Lim, sebagai perwakilan Investree, mengungkap bahwa proses investasi telah mulai dijalankan.“Pencairan dana dari JTA Holding kami proyeksikan segera rampung dan saat ini kami berada dalam proses pengecekan prosedur kelayakan skema JV [joint venture],” kata Lim dalam keterangan resminya pada Mei 2024 lalu.

Lim menjelaskan persiapan untuk penggalangan dana dari JTA Holding ke Investree sudah dipersiapkan sejak lama, salah satunya pada 2023, di mana kedua belah pihak sepakat untuk membuat JV bernama JTA Investree Consultancy yang berbasis di Doha, Qatar. Lim menyebut Investree dan JTA terus menjaga komitmen dan itikad baik dalam memenuhi setiap prosedur yang dibutuhkan untuk finalisasi penggalangan dana tersebut.

“Dalam prosesnya, banyak sekali tahapan yang perlu kami jalani untuk memastikan elemen legalitas dan kepatuhan terpenuhi,” tambahnya.

Lim juga memastikan proses pemulihan bisnis perusahaan terus dilakukan. Upaya pembenahan dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya restrukturisasi manajemen internal, efisiensi biaya operasional, pembukaan kembali layanancustomer service, dan memulai kembali langkah penagihan piutang (collection).