Bisnis.com, JAKARTA -- Perusahaan leasing PT Bima Multi Finance (Bima Finance) telah dibubarkan. PT Bank Victoria International Tbk. (BVIC) yang tercatat sebagai pemegang saham dengan porsi terbesar mengacu laporan per 2022 pun memberikan penjelasan.

Corporate Secretary Bank Victoria International Caprie Ardira Azhar mengatakan pembubaran Bima Multi Finance atau BMF merupakan solusi terbaik. "Hal ini dikarenakan BMF belum dapat memenuhi ketentuan OJK [Otoritas Jasa Keuangan] mengenai permodalan," katanya kepada Bisnis pada Jumat (12/7/2024).

Dia menjelaskan dalam rangka penyelamatan BMF, berdasarkan Putusan Homologasi No.77.Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST. Tahun 2017, Bank Victoria International bersedia melakukan konversi utang BMF menjadi penyertaan modal sementara per Desember 2019.

Adapun, mengacu Peraturan OJK (POJK), Bank Victoria International telah melakukan divestasi atas penyertaan modal sementara pada BMF per Desember 2023. "Dengan demikian Bank Victoria tidak lagi menjadi pemegang saham BMF," jelas Caprie.

Berdasarkan laman BMF, perusahaan menempatkan laporan keuangan terakhir pada 2022. Dalam laporan ini, pemegang saham perusahaan antara lain Bank Victoria International (34,91%), PT Sinar Mas Multiartha Tbk. (23,10%), PT Asuransi Sinar Mas (15,96%), PT Buana Anggana Mandura (15,89%), PT Victoria Insurance Tbk. (2,63%), dan PT Victoria Sekuritas Indonesia (2,03%).

Selain itu, pemegang saham lainnya PT Asuransi Simas Insurtech (1,01%), PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk. (1,01%), Erly Syahada (1%), Sukran Abdul Gani (1%), PT MNC Asuransi Indonesia (0,65%), PT Bank Sahabat Sampoerna (0,41%), dan PT Victoria Alife Indonesia (0,40%).

Sementara itu, dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan pekan lalu, pemegang saham mengumumkan pembubaran BMF.

"Berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 28 Juni 2024, pemegang saham PT Bima Multi Finance telah memutuskan untuk melakukan pembubaran perseroan," tulis pengumuman di Neraca bertanggal 11 Juli 2024.

Disebutkan, pemegang saham juga menunjuk Soni Sanjaya dan Eko Sulistiyanto EB sebagai likuidator perseroan.

"Sehubungan dengan hal tersebut [pembubaran], perseroan akan menyelesaikan segenap hak dan kewajiban baik kepada konsumen/debitur ataupun kepada kreditur dalam waktu sesegera mungkin," tertulis lebih lanjut dalam pengumuman.

Disebutkan juga para kreditur ataupun pihak yang memiliki tagihan ke Bima Multi Finance untuk menyampaikan tagihan dalam waktu 60 hari sejak tanggal pengumuman.

Dalam laporan keuangannya, BMF telah mencatatkan total ekuitas minus senilai Rp149,29 miliar pada 31 Desember 2022. Posisi itu membaik jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya meski masih menorehkan nilai minus Rp170,62 miliar.

Meski memiliki ekuitas minus, perusahaan mencatatkan laba sebesar Rp21,3 miliar pada 2022. Sementara, aset perusahaan mencapai Rp246,82 miliar dengan liabilitas Rp396,11 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA -- Harga saham bank-bank besar seperti PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) dan PT Bank Negara Indonesia Tbk. (BBNI) melonjak dalam sepekan terakhir. Kenaikan ini ditengah rumor aksi borong saham yang dilakukan oleh crazy rich Surabaya Hermanto Tanoko.

Menurut data RTI Business, harga saham BBRI naik 1,24% pada penutupan perdagangan Jumat (12/7/2024) ke level Rp4.900. Dalam sepekan, sejak 8 Juli 2024 hingga 12 Juli 2024, harga saham BBRI meningkat 2,08%.

Sementara itu, harga saham BBNI melonjak 3,18% pada penutupan perdagangan akhir pekan ini, mencapai Rp5.025 per lembar. Dalam sepekan, harga saham BBNI naik signifikan sebesar 6,91%.

Bank besar lainnya, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) mencatatkan kenaikan harga saham 1,26% dalam sepekan ke level Rp10.075. Namun, harga saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) tetap stagnan di level Rp6.425 dalam sepekan perdagangan.

Kenaikan harga saham bank jumbo, terutama BBRI dan BBNI, terjadi setelah Hermanto Tanoko, bos Cat Avian, memborong saham kedua bank tersebut. Setelah melepas PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN), Hermanto mengungkapkan bahwa ia melihat valuasi menarik pada BBRI dan BBNI.

"BBNI bagus kan, di antara big four BBNI valuasinya paling menarik. Terus yang turunnya paling banyak juga BBRI. Dua bank ini menjadi favorit," kata Hermanto beberapa waktu lalu.

Proyeksi Kinerja Saham Bank Jumbo

Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, mengatakan harga saham bank jumbo naik dipengaruhi oleh proyeksi penurunan suku bunga The Fed. "Ini on the right track, ada pelonggaran dan stimulus positif ke saham-saham perbankan," kata Nafan kepada Bisnis.

Dengan pelonggaran kebijakan suku bunga The Fed, Bank Indonesia (BI) pun akan mengikuti dengan pelonggaran kebijakan moneter. "BI bisa dua kali longgarkan kebijakan, dibanding The Fed dan ini mampu mendorong likuiditas di perbankan. Secara seasonal kredit juga tumbuh dobel digit, apalagi semester kedua," ujarnya.

Analis Samuel Sekuritas, Prasetya Gunadi dan Brandon Boedhiman, menilai saham bank-bank jumbo masih berperingkat overweight. Dalam risetnya, BBRI direkomendasikan buy dengan target harga Rp5.000. BBNI direkomendasikan buy dengan target harga Rp5.400.

BMRI direkomendasikan buy dengan target harga Rp7.400, dan BBCA direkomendasikan buy dengan target harga Rp10.800.

Menurut Prasetya dan Brandon, bank-bank jumbo sebagian besar memiliki rasio dana murah atau current account saving account (CASA) yang tinggi. Dengan kondisi ini, bank jumbo akan terus menikmati biaya dana yang lebih rendah di tengah kondisi likuiditas yang semakin ketat.

Saat yang sama, bank-bank jumbo juga masih mencatatkan pertumbuhan laba di tengah tantangan suku bunga tinggi tahun ini. BRI, misalnya, mencatatkan pertumbuhan laba 8,83% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp21,9 triliun hingga Mei 2024.

Laba BCA naik 11,65% yoy menjadi Rp21,63 triliun hingga Mei 2024. Bank Mandiri mencatatkan pertumbuhan laba 6,4% yoy menjadi Rp19,62 triliun. Sementara itu, laba BNI naik 1,51% yoy menjadi Rp8,56 triliun hingga Mei 2024.

Bisnis.com, JAKARTA -- Harga saham bank-bank besar seperti PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) dan PT Bank Negara Indonesia Tbk. (BBNI) melonjak dalam sepekan terakhir. Kenaikan ini ditengah rumor aksi borong saham yang dilakukan oleh crazy rich Surabaya Hermanto Tanoko.

Menurut data RTI Business, harga saham BBRI naik 1,24% pada penutupan perdagangan Jumat (12/7/2024) ke level Rp4.900. Dalam sepekan, sejak 8 Juli 2024 hingga 12 Juli 2024, harga saham BBRI meningkat 2,08%.

Sementara itu, harga saham BBNI melonjak 3,18% pada penutupan perdagangan akhir pekan ini, mencapai Rp5.025 per lembar. Dalam sepekan, harga saham BBNI naik signifikan sebesar 6,91%.

Bank besar lainnya, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) mencatatkan kenaikan harga saham 1,26% dalam sepekan ke level Rp10.075. Namun, harga saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) tetap stagnan di level Rp6.425 dalam sepekan perdagangan.

Kenaikan harga saham bank jumbo, terutama BBRI dan BBNI, terjadi setelah Hermanto Tanoko, bos Cat Avian, memborong saham kedua bank tersebut. Setelah melepas PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN), Hermanto mengungkapkan bahwa ia melihat valuasi menarik pada BBRI dan BBNI.

"BBNI bagus kan, di antara big four BBNI valuasinya paling menarik. Terus yang turunnya paling banyak juga BBRI. Dua bank ini menjadi favorit," kata Hermanto beberapa waktu lalu.

Proyeksi Kinerja Saham Bank Jumbo

Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, mengatakan harga saham bank jumbo naik dipengaruhi oleh proyeksi penurunan suku bunga The Fed. "Ini on the right track, ada pelonggaran dan stimulus positif ke saham-saham perbankan," kata Nafan kepada Bisnis.

Dengan pelonggaran kebijakan suku bunga The Fed, Bank Indonesia (BI) pun akan mengikuti dengan pelonggaran kebijakan moneter. "BI bisa dua kali longgarkan kebijakan, dibanding The Fed dan ini mampu mendorong likuiditas di perbankan. Secara seasonal kredit juga tumbuh dobel digit, apalagi semester kedua," ujarnya.

Analis Samuel Sekuritas, Prasetya Gunadi dan Brandon Boedhiman, menilai saham bank-bank jumbo masih berperingkat overweight. Dalam risetnya, BBRI direkomendasikan buy dengan target harga Rp5.000. BBNI direkomendasikan buy dengan target harga Rp5.400.

BMRI direkomendasikan buy dengan target harga Rp7.400, dan BBCA direkomendasikan buy dengan target harga Rp10.800.

Menurut Prasetya dan Brandon, bank-bank jumbo sebagian besar memiliki rasio dana murah atau current account saving account (CASA) yang tinggi. Dengan kondisi ini, bank jumbo akan terus menikmati biaya dana yang lebih rendah di tengah kondisi likuiditas yang semakin ketat.

Saat yang sama, bank-bank jumbo juga masih mencatatkan pertumbuhan laba di tengah tantangan suku bunga tinggi tahun ini. BRI, misalnya, mencatatkan pertumbuhan laba 8,83% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp21,9 triliun hingga Mei 2024.

Laba BCA naik 11,65% yoy menjadi Rp21,63 triliun hingga Mei 2024. Bank Mandiri mencatatkan pertumbuhan laba 6,4% yoy menjadi Rp19,62 triliun. Sementara itu, laba BNI naik 1,51% yoy menjadi Rp8,56 triliun hingga Mei 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Sebagai pengguna baru kartu kredit BNI, Anda wajib melakukan aktivasi kartu sebelum bisa menggunakannya. Berikut ini tiga cara aktivasi kartu kredit BNI yang mudah dan cepat.

Bank Negara Indonesia (BNI) menawarkan promo-promo khusus untuk nasabah pemegang kartu kredit. Kartu Kredit BNI adalah alat pembayaran yang diterbitkan oleh Bank Negara Indonesia (BNI) untuk memudahkan Anda bertransaksi di berbagai tempat.

Anda dapat berbelanja di jutaan merchant di seluruh dunia yang menerima logo Visa, Mastercard, JCB, dan American Express.

Lakukan pembayaran dengan mudah dan praktis tanpa perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar. Nikmati kemudahan pembayaran cicilan 0% untuk berbagai produk dan layanan.

Untuk menikmati penawaran kartu kredit dari BNI, Anda harus memahami cara aktivasi kartu kredit BNI. Cara aktivasi kartu kredit BNI via ATM belum bisa dilakukan, namun ada metode aktivasi kartu kredit BNI lain yang mudah.

Salah satu metodenya adalah dengan cara aktivasi kartu kredit VNI lewat SMS cukup bermodalkan telepon genggam dan pulsa. Berikut cara aktivasi kartu kredit BNI selengkapnya.

Cara Aktivasi Kartu Kredit Via BNI Call 1500046

Aktivasi Kartu Kredit BNI dapat dilakukan dengan menghubungi Layanan 24 Jam BNI Call di nomor 1500046.

Cara Aktivasi Kartu Kredit BNI via SMS

• Pastikan Anda menggunakan nomor ponsel yang sudah didaftarkan ke BNI.
• Kirim SMS ke 83346 sesuai dengan format yang sudah ditentukan.
• Berikut format sms aktivasi kartu kredit BNI: AKT [spasi] 16 Nomor Kartu Kredit BNI [spasi] Tanggal Lahir (ddmmyyyy)
• Contoh: AKT 4512490030001234 02091987

Cara Aktivasi Kartu Kredit BNI Via Agen Tele Pro-Aktivasi BNI

Untuk kemudahan dan kenyamanan bagi Pemegang Kartu, proses aktivasi Kartu Kredit BNI akan dibantu oleh petugas khusus BNI. Kartu Kredit BNI akan aktif maksimum 2HK (Hari Kerja) setelah Pemegang Kartu setuju untuk proses aktivasi kartu.

Agent Tele Pro-Aktivasi BNI beroperasi pada hari Senin-Jumat pukul 07.30-18.00 waktu setempat, kecuali hari libur nasional. Agent Tele Pro-Aktivasi BNI beroperasi terbatas pada hari Sabtu pukul 07.30-12.00 waktu setempat.

Nomor yang digunakan oleh Agent Tele Pro-Aktivasi BNI adalah 021-30020046, 021-50811246 atau 021-30622046.

Itulah tadi tiga cara aktivasi kartu kredit BNI yang mudah dan cepat.

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah bank digital seperti Superbank dan PT Bank Neo Commerce Tbk. (BBYB) atau BNC telah menerima suntikan dana dari pemegang sahamnya untuk memperkuat modal pada tahun ini. Adapun, seperti apa kondisi permodalan bank digital itu sejauh ini?

Bank digital milik PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. (EMTK), yakni Superbank misalnya mendapat tambahan investasi sebesar Rp1,2 triliun dari pemegang sahamnya, yaitu Grab, Singtel, dan KakaoBank.

"Kami dapat injeksi total Rp1,2 triliun karena pemegang saham kami mau kasih kepercayaan lebih," kata Direktur Keuangan Superbank Melisa Hendrawati dalam media visit pada Kamis (11/7/2024) di Wisma Bisnis Indonesia.

Penambahan modal dari pemegang saham juga dilakukan seiring dengan langkah Superbank yang sedang banyak berinvestasi meliputi infrastruktur, SDM, hingga sistem. Tujuannya, agar bisa memberikan layanan produk keuangan yang mudah, cepat, aman dan terpercaya bagi nasabah.

Selain itu, emiten bank digital BBYB menambah tebal kantong modalnya melalui aksi korporasi penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) VII atau right issue sebanyak 1,31 miliar lembar.

Adapun, harga pelaksanaan right issue kali ini sebesar Rp300 per saham, sehingga seluruhnya berjumlah sebanyak Rp393,5 miliar. Right issue akan digelar pada 16 Juli 2024 – 22 Juli 2024.

"Kami merasa aksi korporasi right issue ini akan berdampak strategis untuk perseroan dalam mendukung peningkatan kinerja yang lebih optimal," kata Direktur Bisnis BNC Aditya Windarwo.

Pemegang saham BBYB, yakni PT Akulaku Silvrr Indonesia akan melaksanakan seluruh haknya dan membeli seluruh sisa saham baru yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham lain secara tunai diatas harga pasar saat ini.

Selain itu, PT Bank Jasa Jakarta (BJJ) atau Bank Saqu juga mendapatkan suntikan modal dari pemegang sahamnya PT Astra International Tbk. (ASII) melalui PT Sedaya Multi Investama (SMI) atau Astra Financial sebesar Rp444,81 miliar.

Berdasarkan keterbukaan informasi, ASII memberitahukan adanya transaksi afiliasi antara anak usahanya yakni SMI dengan BJJ pada 27 Juni 2024. Obyek transaksi adalah sebagian saham baru BJJ sebanyak 130.586 lembar dengan nilai per saham sebesar Rp3.406.31, yang diambil bagian oleh SMI.

Manajemen ASII menjelaskan transaksi afiliasi itu dilakukan dengan tujuan untuk memberikan dukungan pendanaan kepada BJJ, yang akan digunakan oleh BJJ untuk keperluan umum korporasi. "Bagi SMI, pelaksanaan transaksi dapat memberikan manfaat finansial berupa dividen sebagai imbal hasil investasi di BJJ," tulis ASII di keterbukaan informasi pada pekan lalu (1/7/2024).

Kondisi Permodalan Bank Digital

Seiring dengan suntikan modal para pemegang sahamnya, bank digital telah membukukan kondisi permodalan yang kuat meskipun memiliki modal inti kecil. Rata-rata bank digital memang masuk ke dalam kategori bank dengan modal inti (KBMI) I dan II.

Salah satu bank digital, PT Bank Jago Tbk. (ARTO) misalnya mencatatkan modal inti Rp6,7 triliun pada Maret 2024, atau masuk ke dalam kategori KBMI II.

PT Allo Bank Tbk. (BBHI) memiliki modal inti Rp6,79 triliun pada Maret 2024 dan masuk ke dalam kategori KBMI II.

Bank digital besutan Astra, Bank Saqu memiliki modal inti Rp6,54 triliun dan masuk KBMI II. Sementara, Superbank masuk ke dalam KBMI I dengan modal inti Rp4,95 triliun. Lalu, BNC memiliki modal inti Rp3,41 triliun dan masuk ke dalam KBMI I.

Namun, bank digital rata-rata memiliki rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) yang tebal. Superbank misalnya mencatatkan CAR mencapai 178,4% per Maret 2024, jauh di atas rata-rata industri yang mencapai 25%.

Presiden Direktur Superbank Tigor M. Siahaan mengatakan permodalan bank sangat kuat sehingga mampu menopang likuiditas. “Dari loan [kredit] ini dibiayai oleh capital semuanya. Jadi, deposit tidak membiayai loan-nya," ujarnya.

Superbank memang memiliki loan to deposit ratio (LDR) yang berada di level 515,13% per Maret 2024. Namun, likuiditas bank tetap terkendali karena modal yang kuat.

Sama seperti Superbank, Bank Jago pun memiliki permodalan kuat dengan CAR di level 55,02% per Maret 2024. Alhasil, likuiditas yang ketat dilihat dari LDR Bank Jago berada di level 108,5% tetap bisa dikendalikan.

Direktur Utama Bank Jago Arief Harris Tandjung mengatakan posisi likuiditas Bank Jago saat ini masih aman. "Hal ini tidak lepas dari tingginya permodalan kami," katanya dalam public expose pada beberapa waktu lalu.

Bank digital lainnya seperti Allo Bank pun memiliki permodalan kuat dengan CAR di level 88,24% per Maret 2024. Lalu, BBYB memiliki CAR 31,95% per Maret 2024. Bahkan, Bank Saqu memiliki CAR di level 143,3% per Maret 2024.

Bisnis.com, JAKARTA -- Para pemegang saham sukarela PT Bima Multi Finance memutuskan untuk menutup perusahaan melalui konversi utang. Dalam laporan perusahaan tahun 2022, terdapat tiga grup utama yang menjadi pemegang saham Bima Finance setelah homologasi utang pada tahun 2017.

Ketiga pemegang saham utama tersebut adalah Sinarmas Group (40,07%), Victoria Group (39,97%), dan Sampoerna Group (16,29%). Dengan kata lain, tiga konglomerasi ini memiliki 96,33% saham Bima Finance setelah konversi utang berdasarkan putusan PKPU 2017.

Secara lebih terperinci, pemegang saham Bima Finance dari Grup Sinarmas adalah PT Sinar Mas Multiartha Tbk. (23,10%), PT Asuransi Sinar Mas (15,96%), dan PT Asuransi Simas Insurtech (1,01%).

Selanjutnya, Grup Victoria terdiri dari PT Bank Victoria International Tbk. (34,91%), PT Victoria Insurance Tbk. (2,63%), PT Victoria Sekuritas Indonesia (2,03%), dan PT Victoria Alife Indonesia (0,40%). Sedangkan Grup Sampoerna terdiri dari PT Buana Anggana Mandura (15,89%) dan PT Bank Sahabat Sampoerna (0,41%).

Sisa saham Bima Finance setelah konversi dimiliki oleh PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk. (1,01%), Erly Syahada (1%), Sukran Abdul Gani (1%), dan PT MNC Asuransi Indonesia (0,65%).

Felix, Direktur Sinar Mas Multiartha (SMMA), menjelaskan bahwa langkah penutupan perusahaan leasing ini disebabkan oleh sejumlah kreditur yang belum dapat memberikan keringanan pembayaran utang. Pada saat yang sama, Bima Finance diminta untuk memenuhi ketentuan ekuitas minimal Rp100 miliar.

"Para pemegang saham sukarela atau pemegang saham yang melakukan konversi utang menjadi modal dalam rangka penyelamatan sepakat untuk tidak menambah modal kepada Bima. Jadi solusi terbaik menurut para pemegang saham sukarela adalah melakukan pembubaran Bima," kata Felix kepada Bisnis, Kamis (11/7/2024).

Dia menyatakan bahwa pembubaran Bima Finance telah diketahui dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam pengumuman yang dirilis perusahaan, keputusan pembubaran disampaikan dalam RUPS luar biasa pada 28 Juni 2024. Pemegang saham kemudian meminta kreditur mengajukan tagihan maupun penyelesaian hak dan kewajiban dalam 60 hari ke depan. Pemegang saham menunjuk Soni Sanjaya dan Eko Sulistiyanto EB sebagai likuidator perseroan.

Tidak dilampirkan kondisi terbaru di website perusahaan, namun mengacu laman Bima Finance per akhir 2022, perusahaan leasing ini memiliki ekuitas -Rp149,29 miliar. Entitas ini membukukan laba Rp21,3 miliar pada akhir 2022.

Dari sisi aset, tercatat mencapai Rp246,82 miliar dan liabilitas Rp396,11 miliar.

Sejarah Bima Finance Sebelum Tutup

Bima Finance sendiri dalam direktori OJK tercatat empat kali berganti nama. Perusahaan ini mula-mula didirikan dengan nama PT Lautan Berlian Pacific Finance (1990 – 1995), kemudian berganti nama menjadi PT Lautan Berlian Multifinance (1995 – 2006), PT Prima Finance Indonesia (2006), dan PT Bima Multi Finance (2006 – 2024).

Dalam perubahan nama terakhir, pemegang saham perusahaan adalah PT Cipta Citra Irama (99%) dan Eddy Edgar Hartono (1%). Laporan tahunan 2014 mencatat manajemen kunci PT Cipta Citra Irama adalah Erly Syahada.

Erly sendiri adalah sosok yang malang melintang di industri keuangan. Nama Erly sebelumnya tercatat di PT Bank Dharmala sebelum ditutup pada 13 Maret 1999. Saat itu, Dewan Komisaris terdiri dari Suyanto Gondokusumo, Tjan Soen Eng, Hartawan Sunosubroto, dan Slamet Santoso Gondokusumo. Sementara direksinya terdiri dari Suhanda Wiraatmaja, Jenny Wirdjadinata, Harjono Darto To, Erly Syahada, dan Kinardi Rusli.

Kembali ke Bima Finance, perusahaan mengalami pertumbuhan pesat dengan 10 karyawan pada tahun 2006 saat pendirian menjadi 3.374 pada tahun 2014. Namun jumlah itu terus menurun menjadi 3.212 pada tahun 2016 dan menjadi 2.439 pada tahun 2017 saat perusahaan gagal membayar utang Obligasi Berkelanjutan I tahap II/2016 seri B dan C yang jatuh tempo pada 11 Agustus 2017.

Pemegang saham pengendali mengambil jalan dengan mengajukan PKPU ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 19 Mei 2017. Pengajuan perlindungan hukum karena tidak mampu membayar utang itu disetujui oleh pengadilan dan disahkan pada 4 Agustus 2017.

Ringkasannya, utang tranche A atau Pinjaman Jangka Panjang (PJP) sebesar Rp640.944.697.537 dibayarkan melalui cicilan per bulan dalam jangka waktu 10 tahun sejak tanggal efektif dan dikenakan bunga sebesar 10% per tahun.

Tranche B sebesar Rp178.099.357.781 akan dikonversi menjadi utang dengan jangka waktu 5 tahun sejak tanggal efektif (bullet payment) dan dikenakan bunga sebesar 5% per tahun.

Selanjutnya, tranche C sebesar Rp201.900.642.219 akan dikonversi menjadi MTN Konversi dan dikenakan bunga sebesar 5% per tahun. MTN Konversi dapat dikonversi menjadi 403.801 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp500.000/lembar, yang dilaksanakan efektif setelah tahun ke-5 (lima) setelah konversi ini diterbitkan.

MTN Konversi dijamin dengan gadai saham atas seluruh saham perusahaan yang dimiliki oleh PT Citra Cipta Internasional dan Eddy Edgar Hartono sebesar 220.000.000 lembar saham.

Tranche D atau utang Supplier sebesar Rp1.843.108.749 dibayarkan sesuai dengan jadwal dalam 1 tahun terhitung sejak tanggal efektif. Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor Karyawan kepada BCA Finance dan Bank Jasa Jakarta sebesar Rp5.432.859.477 akan dibayarkan sesuai dengan jadwal terhitung sejak tanggal efektif.

Berikut adalah kreditur dan pemasok yang terikat dengan Proposal Perdamaian yang telah disahkan pada tanggal 26 Juli 2017:

Kreditur Saparatis:

• PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk (Wali amanat obligasi) sebesar Rp221.183.618.056
• PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebesar Rp122.972.222.200
• PT Bank Victoria International, Tbk sebesar Rp109.585.582.799
• PT Buana Anggana Mandura sebesar Rp80.000.000.000
• PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk sebesar Rp66.692.578.206
• PT Bank Mandiri (Persero), Tbk sebesar Rp44.990.663.728
• PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk sebesar Rp40.964.789.578
• PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk sebesar Rp33.842.246.668
• PT Bank ICBC Indonesia sebesar Rp28.723.078.406
• PT Bank KEB Hana Indonesia sebesar Rp22.630.821.760
• PT Bank INA Perdana, Tbk sebesar Rp21.094.725.377
• PT Bank Harda Internasional, Tbk sebesar Rp20.341.125.574
• PT Bank Resona Perdania sebesar Rp20.049.124.963
• PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk sebesar Rp19.853.201.528
• PT Maybank Indonesia, Tbk sebesar Rp16.234.315.700
• PT State Bank of India Indonesia sebesar Rp14.389.533.103
• PT Bank Jago, Tbk (PT Bank Artos Indonesia, Tbk) sebesar Rp10.911.550.143
• PT Bank Mega, Tbk sebesar Rp3.802.416.401
• PT Bank Central Asia Finance sebesar Rp2.954.023.700
• PT Bank Ganesha, Tbk sebesar Rp2.068.621.320
• PT Bank Sahabat Sampoerna sebesar Rp2.055.800.304
• PT Bank Syariah Mandiri sebesar Rp1.286.530.059
• PT Bank Negara Indonesia Syariah sebesar Rp1.064.787.022
• PT Bank Central Asia Syariah sebesar Rp612.776.448
• PT IBK Indonesia, Tbk (PT Bank Agris, Tbk) sebesar Rp363.359.027

Jumlah sebesar Rp908.667.492.070

Kreditor Konkuren

• PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Wali amanat obligasi) sebesar Rp115.231.229.167
• PT Bank Jasa Jakarta sebesar Rp2.478.835.777
• PT Asuransi Kresna Mitra, Tbk sebesar Rp497.443.404
• PT Telekomunikasi Indonesia sebesar Rp333.069.355
• CV Kharisma Utama sebesar Rp301.831.000
• PT Trust Investama sebesar Rp294.602.000
• PT Graha Bakti Tehnologi sebesar Rp288.970.000
• PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk sebesar Rp75.000.000
• PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia sebesar Rp29.584.691
• PT Cahaya Multitran Abadi sebesar Rp22.608.300
  Jumlah sebesar Rp119.553.173.694

Bisnis.com, JAKARTA -- Para pemegang saham sukarela PT Bima Multi Finance memutuskan untuk menutup perusahaan melalui konversi utang. Dalam laporan perusahaan tahun 2022, terdapat tiga grup utama yang menjadi pemegang saham Bima Finance setelah homologasi utang pada tahun 2017.

Ketiga pemegang saham utama tersebut adalah Sinarmas Group (40,07%), Victoria Group (39,97%), dan Sampoerna Group (16,29%). Dengan kata lain, tiga konglomerasi ini memiliki 96,33% saham Bima Finance setelah konversi utang berdasarkan putusan PKPU 2017.

Secara lebih terperinci, pemegang saham Bima Finance dari Grup Sinarmas adalah PT Sinar Mas Multiartha Tbk. (23,10%), PT Asuransi Sinar Mas (15,96%), dan PT Asuransi Simas Insurtech (1,01%).

Selanjutnya, Grup Victoria terdiri dari PT Bank Victoria International Tbk. (34,91%), PT Victoria Insurance Tbk. (2,63%), PT Victoria Sekuritas Indonesia (2,03%), dan PT Victoria Alife Indonesia (0,40%). Sedangkan Grup Sampoerna terdiri dari PT Buana Anggana Mandura (15,89%) dan PT Bank Sahabat Sampoerna (0,41%).

Sisa saham Bima Finance setelah konversi dimiliki oleh PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk. (1,01%), Erly Syahada (1%), Sukran Abdul Gani (1%), dan PT MNC Asuransi Indonesia (0,65%).

Felix, Direktur Sinar Mas Multiartha (SMMA), menjelaskan bahwa langkah penutupan perusahaan leasing ini disebabkan oleh sejumlah kreditur yang belum dapat memberikan keringanan pembayaran utang. Pada saat yang sama, Bima Finance diminta untuk memenuhi ketentuan ekuitas minimal Rp100 miliar.

"Para pemegang saham sukarela atau pemegang saham yang melakukan konversi utang menjadi modal dalam rangka penyelamatan sepakat untuk tidak menambah modal kepada Bima. Jadi solusi terbaik menurut para pemegang saham sukarela adalah melakukan pembubaran Bima," kata Felix kepada Bisnis, Kamis (11/7/2024).

Dia menyatakan bahwa pembubaran Bima Finance telah diketahui dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam pengumuman yang dirilis perusahaan, keputusan pembubaran disampaikan dalam RUPS luar biasa pada 28 Juni 2024. Pemegang saham kemudian meminta kreditur mengajukan tagihan maupun penyelesaian hak dan kewajiban dalam 60 hari ke depan. Pemegang saham menunjuk Soni Sanjaya dan Eko Sulistiyanto EB sebagai likuidator perseroan.

Tidak dilampirkan kondisi terbaru di website perusahaan, namun mengacu laman Bima Finance per akhir 2022, perusahaan leasing ini memiliki ekuitas -Rp149,29 miliar. Entitas ini membukukan laba Rp21,3 miliar pada akhir 2022.

Dari sisi aset, tercatat mencapai Rp246,82 miliar dan liabilitas Rp396,11 miliar.

Sejarah Bima Finance Sebelum Tutup

Bima Finance sendiri dalam direktori OJK tercatat empat kali berganti nama. Perusahaan ini mula-mula didirikan dengan nama PT Lautan Berlian Pacific Finance (1990 – 1995), kemudian berganti nama menjadi PT Lautan Berlian Multifinance (1995 – 2006), PT Prima Finance Indonesia (2006), dan PT Bima Multi Finance (2006 – 2024).

Dalam perubahan nama terakhir, pemegang saham perusahaan adalah PT Cipta Citra Irama (99%) dan Eddy Edgar Hartono (1%). Laporan tahunan 2014 mencatat manajemen kunci PT Cipta Citra Irama adalah Erly Syahada.

Erly sendiri adalah sosok yang malang melintang di industri keuangan. Nama Erly sebelumnya tercatat di PT Bank Dharmala sebelum ditutup pada 13 Maret 1999. Saat itu, Dewan Komisaris terdiri dari Suyanto Gondokusumo, Tjan Soen Eng, Hartawan Sunosubroto, dan Slamet Santoso Gondokusumo. Sementara direksinya terdiri dari Suhanda Wiraatmaja, Jenny Wirdjadinata, Harjono Darto To, Erly Syahada, dan Kinardi Rusli.

Kembali ke Bima Finance, perusahaan mengalami pertumbuhan pesat dengan 10 karyawan pada tahun 2006 saat pendirian menjadi 3.374 pada tahun 2014. Namun jumlah itu terus menurun menjadi 3.212 pada tahun 2016 dan menjadi 2.439 pada tahun 2017 saat perusahaan gagal membayar utang Obligasi Berkelanjutan I tahap II/2016 seri B dan C yang jatuh tempo pada 11 Agustus 2017.

Pemegang saham pengendali mengambil jalan dengan mengajukan PKPU ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 19 Mei 2017. Pengajuan perlindungan hukum karena tidak mampu membayar utang itu disetujui oleh pengadilan dan disahkan pada 4 Agustus 2017.

Ringkasannya, utang tranche A atau Pinjaman Jangka Panjang (PJP) sebesar Rp640.944.697.537 dibayarkan melalui cicilan per bulan dalam jangka waktu 10 tahun sejak tanggal efektif dan dikenakan bunga sebesar 10% per tahun.

Tranche B sebesar Rp178.099.357.781 akan dikonversi menjadi utang dengan jangka waktu 5 tahun sejak tanggal efektif (bullet payment) dan dikenakan bunga sebesar 5% per tahun.

Selanjutnya, tranche C sebesar Rp201.900.642.219 akan dikonversi menjadi MTN Konversi dan dikenakan bunga sebesar 5% per tahun. MTN Konversi dapat dikonversi menjadi 403.801 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp500.000/lembar, yang dilaksanakan efektif setelah tahun ke-5 (lima) setelah konversi ini diterbitkan.

MTN Konversi dijamin dengan gadai saham atas seluruh saham perusahaan yang dimiliki oleh PT Citra Cipta Internasional dan Eddy Edgar Hartono sebesar 220.000.000 lembar saham.

Tranche D atau utang Supplier sebesar Rp1.843.108.749 dibayarkan sesuai dengan jadwal dalam 1 tahun terhitung sejak tanggal efektif. Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor Karyawan kepada BCA Finance dan Bank Jasa Jakarta sebesar Rp5.432.859.477 akan dibayarkan sesuai dengan jadwal terhitung sejak tanggal efektif.

Berikut adalah kreditur dan pemasok yang terikat dengan Proposal Perdamaian yang telah disahkan pada tanggal 26 Juli 2017:

Kreditur Saparatis:

• PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk (Wali amanat obligasi) sebesar Rp221.183.618.056
• PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebesar Rp122.972.222.200
• PT Bank Victoria International, Tbk sebesar Rp109.585.582.799
• PT Buana Anggana Mandura sebesar Rp80.000.000.000
• PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk sebesar Rp66.692.578.206
• PT Bank Mandiri (Persero), Tbk sebesar Rp44.990.663.728
• PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk sebesar Rp40.964.789.578
• PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk sebesar Rp33.842.246.668
• PT Bank ICBC Indonesia sebesar Rp28.723.078.406
• PT Bank KEB Hana Indonesia sebesar Rp22.630.821.760
• PT Bank INA Perdana, Tbk sebesar Rp21.094.725.377
• PT Bank Harda Internasional, Tbk sebesar Rp20.341.125.574
• PT Bank Resona Perdania sebesar Rp20.049.124.963
• PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk sebesar Rp19.853.201.528
• PT Maybank Indonesia, Tbk sebesar Rp16.234.315.700
• PT State Bank of India Indonesia sebesar Rp14.389.533.103
• PT Bank Jago, Tbk (PT Bank Artos Indonesia, Tbk) sebesar Rp10.911.550.143
• PT Bank Mega, Tbk sebesar Rp3.802.416.401
• PT Bank Central Asia Finance sebesar Rp2.954.023.700
• PT Bank Ganesha, Tbk sebesar Rp2.068.621.320
• PT Bank Sahabat Sampoerna sebesar Rp2.055.800.304
• PT Bank Syariah Mandiri sebesar Rp1.286.530.059
• PT Bank Negara Indonesia Syariah sebesar Rp1.064.787.022
• PT Bank Central Asia Syariah sebesar Rp612.776.448
• PT IBK Indonesia, Tbk (PT Bank Agris, Tbk) sebesar Rp363.359.027

Jumlah sebesar Rp908.667.492.070

Kreditor Konkuren

• PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Wali amanat obligasi) sebesar Rp115.231.229.167
• PT Bank Jasa Jakarta sebesar Rp2.478.835.777
• PT Asuransi Kresna Mitra, Tbk sebesar Rp497.443.404
• PT Telekomunikasi Indonesia sebesar Rp333.069.355
• CV Kharisma Utama sebesar Rp301.831.000
• PT Trust Investama sebesar Rp294.602.000
• PT Graha Bakti Tehnologi sebesar Rp288.970.000
• PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk sebesar Rp75.000.000
• PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia sebesar Rp29.584.691
• PT Cahaya Multitran Abadi sebesar Rp22.608.300
  Jumlah sebesar Rp119.553.173.694

Bisnis.com, JAKARTA -- Para pemegang saham sukarela PT Bima Multi Finance memutuskan untuk menutup perusahaan melalui konversi utang. Dalam laporan perusahaan tahun 2022, terdapat tiga grup utama yang menjadi pemegang saham Bima Finance setelah homologasi utang pada tahun 2017.

Ketiga pemegang saham utama tersebut adalah Sinarmas Group (40,07%), Victoria Group (39,97%), dan Sampoerna Group (16,29%). Dengan kata lain, tiga konglomerasi ini memiliki 96,33% saham Bima Finance setelah konversi utang berdasarkan putusan PKPU 2017.

Secara lebih terperinci, pemegang saham Bima Finance dari Grup Sinarmas adalah PT Sinar Mas Multiartha Tbk. (23,10%), PT Asuransi Sinar Mas (15,96%), dan PT Asuransi Simas Insurtech (1,01%).

Selanjutnya, Grup Victoria terdiri dari PT Bank Victoria International Tbk. (34,91%), PT Victoria Insurance Tbk. (2,63%), PT Victoria Sekuritas Indonesia (2,03%), dan PT Victoria Alife Indonesia (0,40%). Sedangkan Grup Sampoerna terdiri dari PT Buana Anggana Mandura (15,89%) dan PT Bank Sahabat Sampoerna (0,41%).

Sisa saham Bima Finance setelah konversi dimiliki oleh PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk. (1,01%), Erly Syahada (1%), Sukran Abdul Gani (1%), dan PT MNC Asuransi Indonesia (0,65%).

Felix, Direktur Sinar Mas Multiartha (SMMA), menjelaskan bahwa langkah penutupan perusahaan leasing ini disebabkan oleh sejumlah kreditur yang belum dapat memberikan keringanan pembayaran utang. Pada saat yang sama, Bima Finance diminta untuk memenuhi ketentuan ekuitas minimal Rp100 miliar.

"Para pemegang saham sukarela atau pemegang saham yang melakukan konversi utang menjadi modal dalam rangka penyelamatan sepakat untuk tidak menambah modal kepada Bima. Jadi solusi terbaik menurut para pemegang saham sukarela adalah melakukan pembubaran Bima," kata Felix kepada Bisnis, Kamis (11/7/2024).

Dia menyatakan bahwa pembubaran Bima Finance telah diketahui dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam pengumuman yang dirilis perusahaan, keputusan pembubaran disampaikan dalam RUPS luar biasa pada 28 Juni 2024. Pemegang saham kemudian meminta kreditur mengajukan tagihan maupun penyelesaian hak dan kewajiban dalam 60 hari ke depan. Pemegang saham menunjuk Soni Sanjaya dan Eko Sulistiyanto EB sebagai likuidator perseroan.

Tidak dilampirkan kondisi terbaru di website perusahaan, namun mengacu laman Bima Finance per akhir 2022, perusahaan leasing ini memiliki ekuitas -Rp149,29 miliar. Entitas ini membukukan laba Rp21,3 miliar pada akhir 2022.

Dari sisi aset, tercatat mencapai Rp246,82 miliar dan liabilitas Rp396,11 miliar.

Sejarah Bima Finance Sebelum Tutup

Bima Finance sendiri dalam direktori OJK tercatat empat kali berganti nama. Perusahaan ini mula-mula didirikan dengan nama PT Lautan Berlian Pacific Finance (1990 – 1995), kemudian berganti nama menjadi PT Lautan Berlian Multifinance (1995 – 2006), PT Prima Finance Indonesia (2006), dan PT Bima Multi Finance (2006 – 2024).

Dalam perubahan nama terakhir, pemegang saham perusahaan adalah PT Cipta Citra Irama (99%) dan Eddy Edgar Hartono (1%). Laporan tahunan 2014 mencatat manajemen kunci PT Cipta Citra Irama adalah Erly Syahada.

Erly sendiri adalah sosok yang malang melintang di industri keuangan. Nama Erly sebelumnya tercatat di PT Bank Dharmala sebelum ditutup pada 13 Maret 1999. Saat itu, Dewan Komisaris terdiri dari Suyanto Gondokusumo, Tjan Soen Eng, Hartawan Sunosubroto, dan Slamet Santoso Gondokusumo. Sementara direksinya terdiri dari Suhanda Wiraatmaja, Jenny Wirdjadinata, Harjono Darto To, Erly Syahada, dan Kinardi Rusli.

Kembali ke Bima Finance, perusahaan mengalami pertumbuhan pesat dengan 10 karyawan pada tahun 2006 saat pendirian menjadi 3.374 pada tahun 2014. Namun jumlah itu terus menurun menjadi 3.212 pada tahun 2016 dan menjadi 2.439 pada tahun 2017 saat perusahaan gagal membayar utang Obligasi Berkelanjutan I tahap II/2016 seri B dan C yang jatuh tempo pada 11 Agustus 2017.

Pemegang saham pengendali mengambil jalan dengan mengajukan PKPU ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 19 Mei 2017. Pengajuan perlindungan hukum karena tidak mampu membayar utang itu disetujui oleh pengadilan dan disahkan pada 4 Agustus 2017.

Ringkasannya, utang tranche A atau Pinjaman Jangka Panjang (PJP) sebesar Rp640.944.697.537 dibayarkan melalui cicilan per bulan dalam jangka waktu 10 tahun sejak tanggal efektif dan dikenakan bunga sebesar 10% per tahun.

Tranche B sebesar Rp178.099.357.781 akan dikonversi menjadi utang dengan jangka waktu 5 tahun sejak tanggal efektif (bullet payment) dan dikenakan bunga sebesar 5% per tahun.

Selanjutnya, tranche C sebesar Rp201.900.642.219 akan dikonversi menjadi MTN Konversi dan dikenakan bunga sebesar 5% per tahun. MTN Konversi dapat dikonversi menjadi 403.801 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp500.000/lembar, yang dilaksanakan efektif setelah tahun ke-5 (lima) setelah konversi ini diterbitkan.

MTN Konversi dijamin dengan gadai saham atas seluruh saham perusahaan yang dimiliki oleh PT Citra Cipta Internasional dan Eddy Edgar Hartono sebesar 220.000.000 lembar saham.

Tranche D atau utang Supplier sebesar Rp1.843.108.749 dibayarkan sesuai dengan jadwal dalam 1 tahun terhitung sejak tanggal efektif. Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor Karyawan kepada BCA Finance dan Bank Jasa Jakarta sebesar Rp5.432.859.477 akan dibayarkan sesuai dengan jadwal terhitung sejak tanggal efektif.

Berikut adalah kreditur dan pemasok yang terikat dengan Proposal Perdamaian yang telah disahkan pada tanggal 26 Juli 2017:

Kreditur Saparatis:

• PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk (Wali amanat obligasi) sebesar Rp221.183.618.056
• PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebesar Rp122.972.222.200
• PT Bank Victoria International, Tbk sebesar Rp109.585.582.799
• PT Buana Anggana Mandura sebesar Rp80.000.000.000
• PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk sebesar Rp66.692.578.206
• PT Bank Mandiri (Persero), Tbk sebesar Rp44.990.663.728
• PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk sebesar Rp40.964.789.578
• PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk sebesar Rp33.842.246.668
• PT Bank ICBC Indonesia sebesar Rp28.723.078.406
• PT Bank KEB Hana Indonesia sebesar Rp22.630.821.760
• PT Bank INA Perdana, Tbk sebesar Rp21.094.725.377
• PT Bank Harda Internasional, Tbk sebesar Rp20.341.125.574
• PT Bank Resona Perdania sebesar Rp20.049.124.963
• PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk sebesar Rp19.853.201.528
• PT Maybank Indonesia, Tbk sebesar Rp16.234.315.700
• PT State Bank of India Indonesia sebesar Rp14.389.533.103
• PT Bank Jago, Tbk (PT Bank Artos Indonesia, Tbk) sebesar Rp10.911.550.143
• PT Bank Mega, Tbk sebesar Rp3.802.416.401
• PT Bank Central Asia Finance sebesar Rp2.954.023.700
• PT Bank Ganesha, Tbk sebesar Rp2.068.621.320
• PT Bank Sahabat Sampoerna sebesar Rp2.055.800.304
• PT Bank Syariah Mandiri sebesar Rp1.286.530.059
• PT Bank Negara Indonesia Syariah sebesar Rp1.064.787.022
• PT Bank Central Asia Syariah sebesar Rp612.776.448
• PT IBK Indonesia, Tbk (PT Bank Agris, Tbk) sebesar Rp363.359.027

Jumlah sebesar Rp908.667.492.070

Kreditor Konkuren

• PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Wali amanat obligasi) sebesar Rp115.231.229.167
• PT Bank Jasa Jakarta sebesar Rp2.478.835.777
• PT Asuransi Kresna Mitra, Tbk sebesar Rp497.443.404
• PT Telekomunikasi Indonesia sebesar Rp333.069.355
• CV Kharisma Utama sebesar Rp301.831.000
• PT Trust Investama sebesar Rp294.602.000
• PT Graha Bakti Tehnologi sebesar Rp288.970.000
• PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk sebesar Rp75.000.000
• PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia sebesar Rp29.584.691
• PT Cahaya Multitran Abadi sebesar Rp22.608.300
  Jumlah sebesar Rp119.553.173.694

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka menguat pada perdagangan Jumat (12/7/2024) dan menyentuh level Rp16.150,5.

Mengutip data Bloomberg, rupiah dibuka menguat 44 poin atau 0,27% ke level Rp16.150,5 per dolar AS. Adapun indeks dolar AS juga naik sebesar 0,09% ke posisi 104,53.

Sementara itu, mata uang lain di Asia mayoritas dibuka turun. Yen Jepang, misalnya melemah 0,24% bersamaan dengan won Korea sebesar 0,30%. Adapun yuan China juga melemah 0,06%, sementara baht Thailand turun 0,20% dan 0,20%.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memperkirakan nilai tukar rupiah hari ini akan fluktuatif tetapi ditutup menguat di rentang Rp16.140 – Rp16.230 per dolar AS.

Dalam perdagangan sebelumya, kata Ibrahim, dolar AS diperdagangkan dalam kisaran yang ketat setelah kesaksian Ketua The Fed Jerome Powell di hadapan kongres.

“Ketua The Fed menandai melemahnya pasar tenaga kerja baru-baru ini sebagai faktor yang semakin penting dalam memutuskan kapan bank sentral AS akan mulai memangkas suku bunga,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (11/7/2024).

Powell, dalam pidatonya, mengatakan penurunan suku bunga tidak tepat sampai The Fed memperoleh keyakinan yang lebih besar bahwa inflasi menuju target 2%.

Meski demikian, dia menilai peningkatan inflasi bukan satu-satunya risiko yang dihadapi Menurut Ibrahim, ketua The Fed tersebut sedang mempersiapkan untuk penurunan suku bunga pada September 2024. Dia menambahkan saat ini para pelaku pasar mencari informasi lebih lanjut terkait komentar Powell jelang rilis data inflasi konsumen.

Dari dalam negeri, realisasi subsidi dan kompensasi energi pada 2024 diperkirakan membengkak. Peningkatan tersebut didorong oleh fluktuasi Indonesian Crude Price (ICP), nilai tukar rupiah, serta peningkatan volume LPG dan listrik bersubsidi.

Pada semester I/2024, realisasi subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp155,7 triliun, dibandingkan Rp161,9 triliun pada periode yang sama tahun lalu atau turun 3,8%.

“Namun, angka tersebut belum memasukkan kompensasi yang akan dihitung pada semester II/2024. Guna untuk menghindari defisit APBN, pemerintah berencana melaksanakan pembatasan BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024, dengan tujuan mengurangi jumlah pemakaian BBM subsidi,” tutur Ibrahim.

Untuk mengatur penyaluran BBM bersubsidi, pemerintah mengeluarkan Peraturan Nomor 2 Tahun 2023, yang menetapkan bahwa pembeli BBM bersubsidi harus memiliki surat rekomendasi dari pemerintah daerah, kepala pelabuhan, lurah, atau kepala desa.

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Jumat (12/7/2024)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.53 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.140 dan harga jual sebesar Rp16.160 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.09 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.965 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.265 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.965 16.265

E Rate 16.140 16.160

Bank Notes 15.965 16.265

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 10.00 WIB masing-masing sebesar Rp16.138 dan Rp16.158 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp16.080 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.230 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 16.080 16.230

E Rate 16.138 16.158

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.44 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.100 dan harga jual sebesar Rp16.120 berdasarkan e-rate.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes dengan harga beli sebesar Rp15.900 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp16.250 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 16.000 16.400

E Rate 16.100 16.120

Bank Notes 15.900 16.250

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.50 WIB masing-masing sebesar Rp16.136 dan Rp16.156.

Untuk bank notes BNI pada 09.50 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.975 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.325 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.975 16.325

E Rate 16.136 16.156

Bank Notes 15.975 16.325

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan peningkatan klaim asuransi kredit pada kuartal I/2024 masih dalam tahap wajar. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mencatat klaim lini usaha asuransi kredit naik 35,5% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp3,9 triliun.

"OJK memandang peningkatan klaim asuransi kredit masih dalam taraf wajar," ujar Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK, dalam jawaban tertulisnya dikutip Jumat (12/7/2024).

Ogi menegaskan OJK terus mendorong dan memantau perusahaan asuransi untuk menyesuaikan produk asuransi kredit berdasarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 20 Tahun 2023. Perusahaan asuransi yang telah menyesuaikan produk asuransi kredit didorong untuk segera mengubah perjanjian kerja sama dengan lembaga penyedia kredit, seperti perbankan, pembiayaan, dan fintech peer-to-peer (P2P) lending.

"Dengan penerapan POJK Nomor 20 Tahun 2023 secara menyeluruh, kami berharap kualitas risiko yang ditanggung oleh perusahaan asuransi akan meningkat, sehingga dapat memberikan hasil underwriting yang positif," tambah Ogi. Perbaikan tersebut mencakup term on condition, premi, penurunan biaya akuisisi, pemberlakukan risk sharing, pembatasan periode pertanggungan, dan pengembangan sistem host to host.

OJK mencatat premi asuransi kredit hingga Mei 2024 mencapai Rp9,93 triliun, naik 20,94% yoy. Ogi melihat peningkatan premi ini sejalan dengan perbaikan penetapan tarif premi asuransi kredit sebagai upaya penguatan dan penyehatan asuransi kredit.

Untuk mendukung penguatan asuransi kredit melalui POJK 20 Tahun 2023, OJK mendorong penyesuaian term and condition dan tarif premi sesuai dengan profil risiko yang ditanggung. Pengembangan sistem informasi host to host dilakukan untuk memudahkan rekonsiliasi dan monitoring data pertanggungan asuransi kredit. OJK melakukan evaluasi periodik terhadap kinerja asuransi kredit dengan meminta laporan dari perusahaan asuransi, serta memantau dan mendorong perusahaan asuransi segera menyesuaikan produk asuransi kredit sesuai POJK 20 Tahun 2023.

OJK juga mendorong perusahaan reasuransi agar memiliki database pertanggungan yang sama (mirroring) dengan perusahaan asuransi untuk melakukan pricing yang lebih optimal dan memiliki pemahaman risiko yang sama terhadap objek asuransi yang ditanggung.

Bisnis.com, JAKARTA – Kredit macet usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama segmen kredit usaha rakyat alias KUR dinilai kian membengkak. Sejumlah siasat pun disiapkan pemerintah menanggulangi kredit macet segmen wong cilik itu.

Berdasarkan Analisis Uang Beredar yang dirilis Bank Indonesia (BI), penyaluran kredit kepada UMKM pada Mei 2024 mencapai Rp1.368,2 triliun, tumbuh sebesar 7,3% secara tahunan (year on year/yoy).

Pertumbuhan penyaluran kredit UMKM terutama pada skala mikro 11,6% yoy, diikuti oleh kecil 3,6% yoy, dan menengah 4,3% yoy.

Khusus untuk KUR, Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI telah menargetkan penyalurannya sebesar Rp300 triliun pada 2024.

Namun, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) segmen UMKM mengalami pemburukan.

Tercatat, pada Mei 2024, rasio NPL UMKM mencapai level 4,27%, naik tipis dibandingkan dengan bulan sebelumnya atau April 2024 pada level 4,26%. Untuk diketahui, batas rasio NPL bank yang ditetapkan oleh regulator adalah 5%.

NPL UMKM juga membengkak sepanjang tahun berjalan atau dibandingkan Desember 2023 yang masih berada pada level 3,71%.

Begitu pun dengan KUR. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sejumlah perusahaan yang menjamin KUR telah minta tambahan premi. Artinya, terdapat potensi adanya kredit yang bermasalah dialami penerima KUR.

Dengan kondisi seperti itu, pemerintah pun langsung bergerak. Pemerintah misalnya melakukan kajian untuk mengusulkan perpanjangan restrukturisasi kredit Covid-19 ke 2025.

Untuk diketahui, kebijakan stimulus restrukturisasi kredit Covid-19 diberlakukan pemerintah mulai Maret 2020. Kemudian, kebijakan tersebut telah berakhir pada 31 Maret 2024.

Airlangga menyampaikan saat ini regulator belum memutuskan perpanjangan relaksasi jadi dilakukan atau tidak, tetapi sedang mengkaji cara lain untuk memperbaiki portfolio kredit tersebut.

“Iya kami lihat nanti [jadi atau tidak]. Kami akan studi, ada cara lain yang bisa dilakukan [selain perpanjangan relaksasi], kami kaji dalam kebijakan KUR,” ujarnya usai acara One Map Policy Summit 2024 di Hotel St. Regis, Kamis (11/7/2024).

Sebelumnya, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) atau Indonesia Financial Group (IFG) juga mengusulkan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp3 triliun. Tambahan modal ini ditujukan untuk memperkuat program KUR yang dikelola oleh PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) sebagai penjamin.

Direktur Utama IFG, Hexana Tri Sasongko, menjelaskan kedua perusahaan ini menanggung risiko sebesar 70% setelah KUR disalurkan oleh bank, dengan menerima imbal jasa sebesar 1,5% hingga 2%.

Perbesar

Pelaku usaha UMKM menyiapkan pesanan pembeli yang bertransaksi secara online. /Bisnis - M. Faisal Nur Ikhsan

"Dalam posisinya sebagai penjamin, Askrindo dan Jamkrindo menanggung risiko 70% setelah KUR disalurkan oleh bank penyalur," ujar Hexana dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Komisi VI DPR RI, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Hexana menyebut KUR sebenarnya telah memberikan dampak positif terhadap ekonomi Indonesia dengan penyaluran sebanyak Rp1.175 triliun pada 2007-2023 yang mampu menjangkau 60 juta UMKM dan menciptakan 94 juta lapangan kerja.

Selain itu, KUR juga membantu pemulihan ekonomi nasional selama pandemi Covid-19, dengan peningkatan penyaluran hingga 2,6 kali lipat.

Namun, pandemi menyebabkan combined ratio mencapai di atas 100%, diperkirakan akan meningkat menjadi di atas 200% pada 2024.

Kondisi ini menggerus ekuitas Askrindo dan Jamkrindo, sehingga diperlukan penguatan modal untuk menjaga keberlanjutan program KUR.

Sinyal dari OJK

Kondisi kredit macet yang dihadapi segmen UMKM, khususnya KUR memang membuat pemerintah khawatir hingga mengusulkan perpanjangan restrukturisasi kredit Covid-19. Hal ini pun direspons oleh OJK.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar memang tidak mengatakan secara gamblang menolak usulan pemerintah. Namun, dia menuturkan bahwa saat regulator menetapkan pengakhiran kebijakan relaksasi, OJK telah menghitung seberapa besar luka lebam alias scaring effect dari pandemi terhadap kondisi perbankan.

Lebih lanjut, terkait kondisi restrukturisasi, kata Mahendra, bank telah membentuk cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) yang memadai dengan coverage rasio mencapai 33,84%.

“Hal ini menunjukkan bahwa bank secara umum menerapkan manajamen risiko dan prinsip kehati-hatian yang baik,” katanya.

Sementara itu, dia mencatat nilai kredit restrukturisasi Covid-19 per Mei 2024 atau dua bulan usai pencabutan relaksasi pada 31 Maret 2024 terus turun, mencapai Rp192,52 triliun, dari April 2024 yang mencapai Rp207,4 triliun.

Apabila dirinci berdasarkan pembagian jumlahnya, yang bersifat targeted mencapai Rp72,7 triliun, sementara untuk jumlah restrukturisasi secara menyeluruh untuk Covid-19 sebesar Rp119,8 triliun.

“Tentu angka ini jauh lebih kecil dibanding puncaknya yaitu yang terjadi pada Oktober 2020, di mana perbankan turun Rp820 triliun,” ujar Mahendra.

Perbesar

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar. Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Lebih lanjut, jumlah debitur saat ini pun terus mengalami tren yang menurun, di mana saat ini berkisar 702.000 dibanding pada saat puncak yang mencapai 6,8 juta.

Perbankan pun menanggapi usulan pemerintah agar restrukturisasi kredit Covid-19 diperpanjang. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) misalnya merupakan bank yang paling banyak mendapatkan alokasi KUR. Pada 2024 alokasi KUR BRI mencapai Rp165 triliun.

Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengatakan BRI sendiri telah menjalankan program restrukturisasi kredit Covid-19 sejak Maret 2020 dalam rangka penyelamatan segmen UMKM dari dampak pandemi Covid-19.

Dalam menjalankan restrukturisasi, BRI fokus terhadap penyehatan nasabah dan sebagai wujud kehati-hatian selama pandemi. "BRI pun telah menyiapkan pencadangan yang lebih konservatif untuk mengantisipasi risiko ke depan," kata Supari kepada Bisnis pada bulan lalu (30/6/2024).

Supari mengatakan ke depan, BRI berharap adanya kebijakan penguatan yang dapat memperkuat daya beli masyarakat dan meningkatkan konsumsi rumah tangga.

"Sebab, dua faktor tersebut menjadi driver utama pertumbuhan kredit UMKM yang menjadi kontributor utama dan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia di tengah kondisi makro ekonomi yang menantang," ujar Supari.

Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR), Yuddy Renaldi mengatakan berakhirnya kebijakan relaksasi Covid-19 memang akan berdampak pada beberapa akun khususnya pada segmen yang belum pulih pasca berakhirnya pandemi.

“Iya ini termasuk di BJB, selain terdampak oleh dinamika perekonomian yang terjadi pascapandemi,” ujarnya kepada Bisnis, pada bulan lalu (25/6/2024).

Namun, kata Yuddy, perbankan juga telah mengantisipasi dengan pembentukan pencadangan yang memadai, sehingga tidak akan berdampak signifikan pada permodalan dan rentabilitas bank.

Bisnis.com, JAKARTA -- Rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL), termasuk kredit macet usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kian membumbung tinggi, terimbas kondisi bisnis tak menentu kala pandemi Covid-19. Ada usulan agar kredit macet UMKM dihapus buku dan hapus tagihkan.

Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sarmuji mengatakan berakhirnya program restrukturisasi kredit Covid-19 pada Maret 2024 membawa konsekuensi bagi bank.

"Saya khawatir karena UMKM yang lahir atau diberikan kredit pada pandemi mendapatkan situasi sulit, mereka potensi gagalnya besar," ujarnya saat rapat dengar pendapat pada beberapa waktu lalu (8/7/2024).

Menurutnya, UMKM sulit membayar kredit karena situasi yang tidak bisa dikendalikan seperti dampak pandemi Covid-19. "Bukan karena kesengajaan tapi karena memang tidak bisa untuk lanjut, kalau tidak ada keputusan [dari bank] itu larut dan tidak pernah selesai," tuturnya.

Nyatanya, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), rasio NPL UMKM membengkak. Pada Mei 2024, rasio NPL UMKM mencapai level 4,27%, naik tipis dibandingkan dengan bulan sebelumnya atau April 2024 pada level 4,26%.

NPL UMKM juga naik cukup tinggi sepanjang tahun berjalan atau dibandingkan Desember 2023 yang masih pada level 3,71%.

Oleh karena itu, Komisi VI mengusulkan agar bank menjalankan kebijakan hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM. "Dengan syarat yang sangat selektif, melalui verifikasi, terutama bagi nasabah yang nilai pinjamannya kecil, dari Rp25 juta, maksimal Rp50 juta," jelas Sarmuji.

Menurutnya, harus ada kejelasan nasib UMKM yang memiliki tunggakan di bank. Sebab, dengan beban kredit macet di bank, UMKM tidak bisa menjalankan bisnisnya lagi.

"Sepanjang tanggungan merek tidak dibayar padahal gagal karena pandemi atau bencana, mereka [UMKM] tidak bisa lagi mencoba bisnis karena utang yang memang tidak bisa dibayar," kata Sarmuji.

Terlebih, menurutnya pihak bank sudah mempunyai cadangan yang kuat dalam menjalankan kebijakan hapus buku dan hapus tagih kredit macet.

Sebelumnya, OJK telah menggodok kebijakan hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM. OJK melaporkan rancangan peraturan pemerintah (RPP) terkait hapus buku dan hapus tagih kredit macet pada kelompok UMKM masih dalam tahap penyesuaian.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Edina Rae mengatakan proses tersebut termasuk dalam finalisasi bersama beberapa RPP lainnya.

“Itu RPP [hapus buku dan hapus tagih kredit macet] masih sedang jalan sekarang, artinya sedang finalisasi dengan beberapa RPP lain sebetulnya, mudah-mudahan sih itu bisa dilakukan dilakukan secara lebih cepat itu saja,” ujarnya di Gedung DPR RI, pekan lalu (27/6/2024).

Perbesar

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae/OJK

Namun, Dian tidak memberikan komentar lebih lanjut mengenai target waktu penyelesaian regulasi yang sedang dibahas. Dia menyebut bahwa pertanyaan lebih lanjut terkait hal ini sebaiknya diajukan kepada Kementerian Keuangan, karena kemungkinan Kemenkeu memiliki informasi lebih detail terkait progres dan jadwalnya.

“Tapi kalau dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan [KSSK] tentu kami mengharapkan ini segera bisa selesai,” ucapnya.

Dian membeberkan sebenarnya hapus buku dan hapus tagihan kredit macet UMKM telah wajar dilakukan oleh perbankan swasta pada umumnya. Akan tetapi, hal yang membuat ini menjadi tantangan saat aturan ini diimplementasikan adalah bagi bank BUMN.

“Ini kan masalahnya, Himbara [himpunan bank milik negara] itu kan milik pemerintah, [nah] itu kan ada komponen uang negara yang disisihkan, [misal] kekayaan negara yang disisihkan, [artinya] ini yang selalu menimbulkan situasi yang berat buat bank-bank BUMN,” ucapnya.

Menurut Dian ini menjadi isu utama, lantaran jangan sampai Himbara pada saat melakukan hapus buku dan hapus tagih dianggap merugikan negara.

“Nah, itu yang mereka [Himbara] takut, itu sebetulnya yang jadi isu utama, sehingga kalau bank-bank swasta ya tiap hari mungkin melakukan hapus buku,” tambahnya.

Sebagaimana diketahui, hapus buku ini tidak menghilangkan kewajiban nasabah untuk membayar utang yang sudah dijalankan.

Sementara itu, aturan hapus tagih alias pemutihan adalah sebuah penghapusan tagihan yang dapat memberikan kesempatan kepada nasabah untuk memulihkan reputasi mereka dan mendapat kredit baru kembali.

Pada awal tahun, Dian juga sempat membocorkan sejumlah usulan yang diberikan OJK terkait dengan aturan tersebut agar tidak menimbulkan moral hazard.

"Kebijakan hapus tagih bersifat one time policy atas kredit bermasalah yang telah direstrukturisasi dan dihapus buku minimal 10 tahun sejak aturan berlaku," ujarnya.

Selain itu, bank dan lembaga keuangan non-bank BUMN hanya dapat melakukan penghapus tagihan kredit macet paling lama 1 tahun sejak aturan efektif.

Dian mengatakan wacana hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM berkembang seiring dengan adanya ketentuan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

Hal ini sebenarnya dimaksudkan untuk merespons kesulitan bank BUMN atau bank miliki pemerintah dalam menjalankan hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM.

Khusus bagi bank BUMN, penghapus bukuan kredit UMKM bukan lagi menjadi kerugian keuangan negara, tetapi kerugian yang dapat dihapus bukukan dan diatur secara perundang-undangan.

Kondisi di Bank BUMN

Di tengah bergulirnya aturan itu, sejumlah bank pelat merah sendiri mencatatkan peningkatan nilai hapus buku kredit macetnya.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) misalnya mencatatkan total hapus buku kredit macet secara bank only sebesar Rp9,6 triliun pada Maret 2024, naik dibandingkan per Maret 2023 sebesar Rp4,4 triliun.

Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan sejak adanya rencana kebijakan hapus tagih, banyak nasabah yang sebelumnya lancar dalam pembayaran kreditnya meminta agar status kreditnya menjadi macet. Hal ini dilakukan agar mereka dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan hapus buku (write-off).

"Kalau itu terjadi, Himbara bisa bubar dan tidak bisa setor dividen ke negara,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat di Gedung DPR, pada Maret lalu (20/3/2024).

Meski begitu, dia menyebut kebijakan hapus tagih tidaklah mudah. Namun, jika nantinya sudah menjadi keputusan, pihaknya menjamin aturan tersebut akan tetap dilaksanakan.

BRI memiliki cadangan NPL atau NPL coverage pada level 214,26% per Maret 2024. Kata Sunarso, pencadangan ini digunakan untuk menghapus buku kredit UMKM yang tidak berhasil direstrukturisasi.

Selain BRI, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) mencatatkan nilai hapus buku kredit macet sebesar Rp3,92 triliun, naik dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya Rp2,7 triliun.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar menekankan pentingnya persiapan matang dalam mengimplementasikan kebijakan hapus tagih terkait utang atau kredit.

"Harus hati-hati lah. Itu kan nanti ada moral hazard. Pasti ada, enggak gampang lah gitu,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Sementara, hapus buku sendiri telah dilakukan perseroan dan pihaknya menjamin tidak memberikan pengaruh bagi kinerja bank pelat merah tersebut.

Adapun, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) sendiri mencatatkan nilai hapus buku kredit macet sebesar Rp3,6 triliun per Maret 2024, naik dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya Rp3,33 triliun.