JAKARTA, investor.id – Penyaluran kredit UMKM terbilang lesu sepanjang tahun 2024. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun mendorong penyaluran kredit UMKM bisa lebih bergairah, dengan mewajibkan kepada bank-bank menyusun strategi khusus penyaluran kredit UMKM dalam rencana bisnis bank (RBB) tahun 2025.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Dian Ediana Rae menyampaikan, hingga posisi September 2024, penyaluran kredit UMKM di perbankan tercatat Rp 1.495,97 triliun atau dapat tumbuh positif 5,04% year on year (yoy).

Menurut dia, kredit UMKM telah meningkat dibandingkan dengan posisi Agustus 2024 sebesar 4,42% (yoy), meskipun pertumbuhan tersebut lebih rendah dibandingkan September 2023 yang sebesar 8,34%.

“Adapun NPL (tingkat kredit macet/non-performing loan) relatif terjaga yakni sebesar 4% pada bulan September yang lalu, menurun dibandingkan bulan sebelumnya,” ungkap Dian dalam konferensi pers, dikutip Minggu (3/11/2024).

Dian juga secara khusus mengungkapkan perkembangan kredit UMKM oleh bank-bank BUMN. Mereka yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) itu mencatat pertumbuhan kredit UMKM sebesar 4,24% (yoy) per September 2024, juga lebih tinggi dibandingkan posisi Agustus 2024.

Tapi jika menilik data Bank Indonesia (BI), penyaluran kredit ke UMKM sejatinya hanya tumbuh dalam kisaran rendah sepanjang tahun ini. Kredit UMKM sepanjang Januari-September 2023 tumbuh antara lain sebesar 8,9%, 8,9%, 8,7%, 8,1%, 7,3%, 5,6%, 5,1%, 4,3%, dan sedikit meningkat menjadi 5,0%.

Bandingkan dengan perkembangan total kredit perbankan yang tumbuh jauh lebih tinggi pada periode yang sama yaitu, 11,5%, 11,0%, 11,9%, 12,3%, 11,4%, 11,4%, 11,7%, 10,9%, dan 10,4%. Sepanjang tahun hingga sembilan bulan, total kredit tumbuh dalam kisaran double digit yang utamanya disokong penyaluran kredit ke segmen korporasi.

Dian menjelaskan, perlambatan kredit UMKM tidak terlepas sebelumnya dari kondisi dunia usaha yang saat ini dalam tahap pemulihan pasca pandemi Covid-19. Selain itu, pertumbuhan kredit UMKM yang lebih rendah dari tahun sebelumnya turut dipengaruhi adanya pelunasan fasilitas oleh pelaku UMKM dan hapus buku yang dilakukan oleh bank penyalur kredit UMKM.

“Pertumbuhan kredit sektor UMKM saat ini memang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kondisi makroekonomi, antara lain tingkat pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat, serta dinamika global termasuk tensi geopolitik dan berbagai aspek perekonomian domestik saat ini,” beber Dian.

OJK ‘Paksa’ Bank

Lebih lanjut, Dian mengatakan, berbagai pihak, termasuk pemerintah, OJK, perbankan, dan stakeholders lainnya terus memberikan berbagai dukungan di dalam mendorong pertumbuhan UMKM yang merupakan salah satu aspek penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. OJK tentu akan terus mendukung upaya pemerintah untuk dapat mengembangkan serta menguatkan sektor UMKM.

OJK juga akan mendorong perbankan untuk dapat menyalurkan kredit UMKM yang merupakan pilar pemerataan pembangunan dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.

“OJK telah menyampaikan surat kepada seluruh perbankan, bank umum dan BPR pada tanggal 18 Oktober 2024, yang pada dasarnya meminta bank untuk melakukan langkah-langkah yang lebih inovatif dalam penyaluran kredit UMKM dan dicantumkan dalam RBB (rencana bisnis bank) 2025,” kata Dian.

Untuk mendukung itu, regulator yang dalam hal ini OJK juga sedang menyelesaikan RPOJK tentang Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM yang akan dikonsultasikan kepada DPR pada waktunya. Konsep aturan itu sedang dalam tahap finalisasi dan banyak hal-hal dalam ketentuan yang dipercaya dapat membantu mendorong upaya peningkatan akses UMKM terhadap pendanaan bank.

Di sisi lain, Dian menyadari masih terdapat tantangan ke dalam penyaluran kredit UMKM. Meski begitu, ia menyebut bahwa Himbara dan perbankan lainnya tetap optimis dan berkomitmen mendukung upaya pemerintah untuk dapat meningkatkan penyaluran kredit ke pelaku UMKM secara sehat dan berkesinambungan, dimana secara historis secara konsisten telah dilakukan.

“Hal tersebut antara lain dengan mendorong inklusi keuangan dengan perluasan jaringan Laku Pandai, dan konsistensi pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang merupakan insentif aktivitas kredit/pembiayaan kepada debitur UMKM untuk mendorong pertumbuhan usaha,” urai Dian.

Dian menambahkan, dengan proyeksi ekonomi Indonesia yang akan semakin membaik kedepannya, disertai kondisi politik yang semakin stabil, maka diharapkan dapat membawa dampak positif pada aktivitas bisnis UMKM dan pergerakan ekonomi masyarakat. Sehingga pada gilirannya, kredit UMKM akan mampu tumbuh secara berkelanjutan.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kredit UMKM masih tumbuh 4,42% pada Agustus 2024, angka ini melambat dari periode yang sama tahun sebelumnya yaitu 8,9% yoy.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Edina Rae mengatakan rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) UMKM secara tahunan memang meningkat 7 basis poin (bps) dan secara bulanan (mtm) meningkat 1 bps menjadi 4,05%.

Sementara itu loan at risk (LAR) UMKM masih terus menurun menjadi 13,11% dari bulan sebelumnya yaitu Juli 2024 sebesar 13,26% dan Agustus 2023 yang mencapai 16,06%.

“Peningatan NPL UMKM dan penurunan LaR UMKM telah diprediksi sebelumnya sejalan dengan berakhirnya relaksasi restrukturisasi kredit terkait pandemi Covid-19,” ujarnya dikutip Rabu (9/10/2024).

Selain itu, LAR UMKM saat ini sebesar 13,11% juga makin mendekati level sebelum pandemi yaitu Desember 2019 yang sebesar 12,74%.

Dian juga memaparkan bahwa pertumbuhan kredit UMKM yang jauh lebih lambat dari kredit non-UMKM menyebabkan porsi kredit UMKM terhadap total kredit tercatat sebesar 19,64%, meski naik dari 19,56% pada bulan sebelumnya, namun angka ini turun dari tahun sebelumnnya sebesar 20,96%.

Sementara itu, berdasarkan laporan Analisis Uang Beredar yang dirilis oleh Bank Indonesia (BI), penyaluran kredit UMKM pada bulan kedelapan tahun ini tumbuh sebesar 4,3% secara tahunan (year-on-year/YoY), dengan total nilai sebesar Rp1.379,4 triliun.

Sebelumnya, pada Juli 2024, BI mencatat pertumbuhan penyaluran kredit UMKM sebesar 5,1% yoy dan total nilai Rp1.375,5 triliun.

“Penyaluran kredit kepada UMKM pada Agustus 2024 tumbuh sebesar 4,3% [yoy], setelah tumbuh sebesar 5,1% [yoy] pada bulan sebelumnya,” tulis BI.

Lebih lanjut, pertumbuhan kredit skala usaha kecil tercatat dengan persentase 4% yoy pada Agustus 2024, naik tipis dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 3,8% yoy. Total nilai kredit yang disalurkan perbankan kepada skala usaha itu mencapai Rp438,5 triliun.

Pada skala usaha menengah, pertumbuhan kredit menunjukkan pelambatan dengan persentase 2,3% yoy pada Agustus 2024, lebih kecil dibandingkan Juli 2024 dengan angka 3,1% yoy. Nilai kredit yang disalurkan pada Agustus 2024 menyentuh Rp305 triliun.

Terakhir, untuk skala usaha mikro menunjukkan pelambatan pertumbuhan kredit paling signifikan dengan persentase 5,6% yoy dan total nilai Rp635,9 triliun pada Juli 2024. Jumlah tersebut kian menyusut dibandingkan capaian Juli 2024 sebesar 7%.

Bisnis.com, JAKARTA – Rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) di sektor UMKM mencapai Rp59,52 triliun pada Juni 2024. Meski NPL meningkat secara tahunan, sejumlah bank menengah hingga mini tetap optimistis terhadap prospek sektor ini, sambil memperkuat strategi untuk mencegah pemburukan lebih lanjut.

Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia (SPI), data menunjukkan NPL sektor UMKM per Juni 2024 mencapai 4,04% atau senilai Rp59,52 triliun. Capaian pada tahun ini kian menanjak dibandingkan dengan Juni 2023, di mana NPL hanya berada pada level 3,7% atau senilai Rp51,46 triliun.

PT Krom Bank Indonesia Tbk. (BBSI) besutan Kredivo Group misalnya masih memiliki strategi fokus pada dua segmen konsumen. Pertama, generasi muda sebagai target segmen utama layanan tabungan dan deposito. Kedua, pelaku UMKM sebagai segmen dalam penyaluran kredit.

Presiden Direktur Krom Bank Anton Hermawan mengatakan fokusnya pada segmen UMKM ini sejalan dengan jumlah pelaku UMKM di Indonesia pada 2023 yang telah mencapai 66 juta pelaku dan signifikansi kontribusinya terhadap perekonomian yang mencapai 61% dari PDB Indonesia atau Rp9.580 triliun.

“Hingga saat ini, Krom Bank telah menyalurkan lebih dari 25% dari total kredit ke segmen UMKM. Dengan proporsi yang signifikan ini, kami berhasil menjaga tingkat NPL sebesar 3,97% untuk seluruh segmen per Juni 2024,” ujarnya kepada Bisnis yang dikutip Jumat (13/9/2024).

Menurutnya, tingkat NPL Krom Bank yang berada di bawah rata-rata industri merupakan cerminan komitmennya untuk selalu berhati-hati dan menerapkan manajemen risiko yang ketat dalam proses penyaluran kredit.

Ke depan, dia menuturkan bahwa perseroan akan tetap memfokuskan penyaluran kredit ke UMKM seiring dengan tingginya permintaan di segmen tersebut.

“Kami juga akan terus memperkuat sistem manajemen risiko kredit untuk memastikan pelaku UMKM tetap mendapatkan fasilitas kredit, dengan tetap menjaga tingkat NPL Krom Bank,” ucapnya.

Pemain bank mini lainnya, PT Bank Oke Indonesia Tbk. (DNAR) juga menyebut bahwa bank tetap berkomitmen pada sektor UMKM, meskipun risikonya cenderung mengalami peningkatan.

Direktur Kepatuhan Bank Oke Efdinal Alamsyah mengatakan ini lantaran perseroan melihat UMKM merupakan segmen pasar yang strategis dan memiliki potensi pertumbuhan yang baik. Adapun, dalam hal pengelolaan risiko, tentu bank akan memperkuat manajemen risiko kredit untuk sektor UMKM.

“Ini bisa termasuk penerapan kebijakan penilaian kredit yang lebih ketat, peningkatan analisis risiko, dan lain-lain,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (13/9/2024).

Perbesar

Karyawan melayani nasabah di salah satu cabang PT Bank Oke Indonesia Tbk. (DNAR) di Jakarta, Jumat (8/5/2020). Bisnis/Abdullah Azzam

Selain itu juga, perseroan juga akan mengembangkan produk kredit yang lebih sesuai dengan kebutuhan spesifik UMKM, seperti kredit dengan syarat fleksibel atau jangka waktu yang lebih panjang.

Tak hanya dari kalangan KBMI I, bank menengah seperti PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) juga masih terus fokus pada segmen UMKM. Perseroan pun telah menyesuaikan strategi kredit UMKM dengan mengikuti risk appetite yang baru.

Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan pertumbuhan pinjaman SME sejauh ini hampir 10% YoY. Kualitas aset NPL bagus dan margin bunga bersih alias NIM masih relatif tidak terlalu tertekan.

“SME CIMB Niaga sudah tidak ada lagi restrukturisasi ex Covid-19, karena kami tidak melakukan perpanjangan restrukturisasi tahun lalu. Berdasarkan analisa portfolio performance, segmen SME yang tetap belum pulih setelah dua kali restrukturisasi akan sulit keluar dari restrukturisasi,” ujarnya kepada Bisnis.

Senada, dari kalangan bank daerah, Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) sekaligus Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) Yuddy Renaldi mengatakan karakteristik bisnis UMKM memang kerap mengalami pasang-surut, sehingga cukup berisiko.

Namun, dia menilai daya tahan dari segmen ini pun lebih tinggi dibanding segmen lain karena selain modal kerja yang relatif kecil, alhasil mudah diperoleh.

Tak hanya itu, dirinya menuturkan segmen UMKM juga memiliki motivasi yang sangat kuat dalam mempertahankan kelangsungan usahanya karena menjadi sumber penghasilan keluarga.

“Yang paling penting adalah kita perlu selektif dan pandai menilai sektor-sektor yang prospektif atau berisiko tinggi,sehingga kita dapat memitigasinya agar tidak berdampak pada NPL,” ucapnya.

Perbesar

Karyawati melayani nasabah di kantor cabang PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) di Jakarta, Kamis (29/12). JIBI/Bisnis/Suselo Jati

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (BJTM) atau Bank Jatim juga masih mencatatkan NPL per akhir Agustus terjaga baik sekitar 2,99 % walaupun kredit tumbuh cukup tinggi sekitar 18 % yoy.

Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman mengatakan dengan melihat dari karakter bisnis dan ukuran sebagai BPD, kelompok bank ini dinilai lebih tepat tumbuh di sektor UMKM dibandingken dengan korporasi.

“Selain captive market di sektor konsumtif, kami tetap tumbuh cukup tinggi di sektor produktif terutama UMKM khususnya di sektor ekonomi unggulan Jawa Timur,” ujarnya yang sekaligus menjabat sebagai Wakil Ketua Umum II Asbanda kepada Bisnis.

Head of Research LPPI Trioksa Siahaan pun menilai segmen UMKM masih prospektif mengingat jumlahnya yang banyak dan masih potensial. Adapun, untuk saat ini bank memang akan lebih berhati-hati dalam memberikan penyaluran kredit. “Bila kondisi geopolitik membaik, 2025 kredit [UMKM] akan kembali bergairah,” ujarnya kepada Bisnis.

Bisnis.com, JAKARTA -- Rasio kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL) di segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terus menunjukkan peningkatan . Hingga Juni 2024, NPL gross UMKM tercatat mencapai 4,04%, mendekati ambang batas 5% yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menjelaskan bahwa risiko kredit UMKM memang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan kredit di segmen korporasi atau rumah tangga. "Bisnis UMKM lebih sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat," ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (13/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan penyebab tingginya rasio kredit bermasalah(nonperforming loan/NPL) di segmen UMKM. Tercatat, per Juni 2024, NPL gross UMKM mencapai level 4,04%, mendekati ambang batas 5%.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan secara umum, risiko yang melekat pada kredit UMKM memang lebih tinggi dibandingkan kredit korporasi maupun rumah tangga. Ini lantaran, bisnis UMKM yang lebih sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi dan daya beli masyakarat.

“Selain itu, pertumbuhan kredit UMKM yang mengalami perlambatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, serta berakhirnya relaksasi restrukturisasi kredit terkait pandemi Covid-19, menyebabkan rasio NPL kredit UMKM mengalami peningkatan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (12/8/2024)

Berdasarkan Analisis Uang Beredar yang dirilis Bank Indonesia, kredit UMKM per Juni 2024 mencapai Rp1.375,2 triliun, atau tumbuh 6,7% yoy. Akan tetapi, pertumbuhan ini lebih lambat dibanding periode yang sama tahun lalu atau Juni 2023 yaitu 7,1% yoy.

Namun, kata Dian, peningkatan NPL pada kredit UMKM telah dapat diprediksi sebelumnya dan sudah dimitigasi oleh bank melalui pembentukan cadangan yang cukup, sehingga tingkat rasio NPL UMKM masih tergolong dalam acceptable level.

Selanjutnya, NPL gross UMKM pada bulan Juni 2024 sebesar 4,04% tercatat sudah menurun dibandingkan dengan bulan Mei 2024 sebesar 4,27%, meskipun masih tergolong meningkat secara tahunan.

Di sisi lain, kredit berisiko (loan at risk/LaR) kredit UMKM terus mengalami tren penurunan yaitu menjadi sebesar 13,5%, dibanding bulan sebelumnya yaitu Mei 2024 pada level 13,83%.

Adapun, dari tahun sebelumnya LaR sebesar 16,8%, dan sudah semakin mendekati level sebelum pandemi, di mana Desember 2019 mencapai 12,74%.

“Hal ini mengindikasikan bahwa ke depannya kualitas kredit UMKM akan tetap terjaga bahkan membaik, tentunya dengan dukungan dari berbagai pihak,” ujarnya.

Sebelumnya, Deputi Gubernur BI Juda Agung juga sepakat bahwa NPL UMKM memang mengalami kenaikan hingga berada di level 4%. Meski demikian, Juda menyampaikan di tengah pembengkakan NPL segmen UMKM, nyatanya bank-bank yang gencar menyalurkan ke segmen ini telah membentuk pencadangan yang cukup untuk mengantisipasi risiko kredit.

"Kabar baiknya, bank-bank yang saat ini banyak menyalurkan kredit ke UMKM kondisinya mereka punya CKPN [cadangan kerugian penurunan nilai] kuat untuk cover risiko kredit UMKM," tutur Juda.

JAKARTA, investor.id – Sektor perbankan masih dibayangi peningkatan kredit macet dari sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Di samping itu, penyaluran kredit ke sektor ini semakin tak bergairah.

Berdasarkan laporan Bank Indonesia melalui Statistik Sistem Keuangan Indonesia (SSKI), NPL kredit UMKM telah meningkat dari posisi 3,98% pada Maret 2024. Sebagai perbandingan, NPL kredit UMKM pada April dan Mei 2024 masing-masing sebesar 4,25% dan 4,27%. Ini merupakan data terbaru yang disampaikan pihak regulator.

Ini menandai terjadi peningkatan kredit macet kredit UMKM selama dua bulan berturut-turut sejak program restrukturisasi kredit berakhir. Seperti yang diketahui, program restrukturisasi kredit akibat pademi Covid-19 yang utamanya diperuntukkan kepada UMKM telah diakhiri Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 31 Maret 2024 lalu.

Selanjutnya berdasarkan arahan OJK, perbankan masih dapat melakukan restrukturisasi kepada para debitur UMKM. Namun bedanya, perlakuan restrukturisasi disesuaikan dengan kondisi normal.

Di samping NPL yang dalam tren menanjak, penyaluran kredit ke UMKM juga tak lebih bergairah. Bahkan jika ditinjau secara bulanan, pertumbuhan kredit UMKM cenderung menunjukkan perlambatan.

Mengacu data Uang Beredar (M2) dari Bank Indonesia, kredit UMKM pada Juni 2024 tercatat mencapai Rp 1.375,2 triliun. Angka ini memang masih mampu bertumbuh 6,7% secara tahunan (year on year/yoy).

Kendati begitu, angka pertumbuhan kredit UMKM per Juni menjadi yang terendah sepanjang paruh pertama tahun ini. Hal tersebut juga menandai bahwa kredit UMKM masih terus tumbuh tetapi punya kecenderungan terus melambat.

Kredit UMKM pada periode Januari-Juni 2024 masing-masing bertumbuh sebesar 8,9%, 8,9%, 8,7%, 8,1%, 7,3%, dan 6,7%. Angka-angka tersebut jauh tertinggal dari perkembangan total kredit perbankan yang meningkat sampai double digit, khususnya kepada sektor korporasi.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat rasio kredit bermasalah alias (nonperforming loan/NPL) segmen UMKM turun. Alhasil, loan at risk turun dan kualitas kredit yang disalurkan ikut terjaga pada segmen UMKM per Juni 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Edina Rae mencatat NPL gross UMKM menurun 4,04% pada Juni 2024, membaik ketimbang Mei 2024 yang sebesar 4,27%.

“Lalu, dengan LAR kredit UMKM menurun 13,50% dari Mei 2024 13,83% dan dari tahun sebelumnya sebesar 16,84%,” ujarnya dalam Hasil RDK Bulanan Juli 2024, Senin (5/8/2024).

Sebagaimana diketahui, di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian dan gejolak geopolitik global, kinerja industri perbankan Indonesia per Juni 2024 terjaga stabil.

Sebelumnya, Dian menyebut bahwa kredit UMKM tumbuh 5,68% yoy pada Juni 2024. Meski pertumbuhan UMKM diakui lebih lambat dibandingkan dengan kredit nonUMKM.

Sementara itu, tingkat permodalan atau capital adequacy ratio (CAR) perbankan tercatat sebesar 26,18% per Juni 2024.

Pada periode yang sama, kinerja intermediasi terjaga baik dengan kredit tumbuh 12,36% yoy atau sebesar Rp7.478 triliun didorong oleh kredit investasi yang mencapai 15,09% yoy.

Sejalan dengan pertumbuhan kredit, Dana Pihak Ketiga (DPK) juga tumbuh menjadi 8,45% yoy atau sebesar Rp8.722 triliun, dengan giro yang menjadi kontributor terbesar yaitu tumbuh 13,48% yoy.

Lebih lanjut, likuiditas perbankan pada Juni 2024 memadai dengan rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/DPK (AL/DPK) masing-masing tercatat sebesar 112,33% dan 25,37%, jauh di atas threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%.

Risiko kredit perbankan juga terjaga dengan rasio NPL nett dan NPL gross yang tetap rendah di bawah ambang batas, masing-masing berada di 0,78% dari 0,79% dan 2,26% dari bulan sebelumnya 2,56%.

Bisnis.com, JAKARTA - Rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terpantau meningkat di tengah kondisi ekonomi global yang menantang. Bagaimana kondisi penyaluran kredit UMKM perbankan?

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan rasio NPL segmen UMKM meningkat cukup tinggi dibandingkan dengan akhir tahun lalu. Pada Mei 2024, rasio NPL kredit UMKM mencapai 4,27%, sedangkan Desember 2023 sebesar 3,71%.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI, sebagai bank yang fokus menyalurkan kredit ke segmen UMKM, tercatat menyalurkan kredit senilai Rp1.336,78 triliun atau tumbuh 11,20% year on year (YoY).

"Segmen UMKM masih mendominasi penyaluran kredit BRI, dengan porsi mencapai 81,96% dari total penyaluran kredit BRI atau sekitar Rp1.095,64 triliun," ujar Direktur Utama BRI Sunarso dalam paparan kinerja semester I/2024 di Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Meski mengalami pertumbuhan secara total penyaluran kredit, untuk segmen mikro dan kecil mengalami perlambatan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.

Pada semester I/2023, kredit segmen mikro dan kecil BRI tumbuh 11,4% YoY dan 5,1% YoY. Adapun, pada semester I/2024 kredit segmen mikro tumbuh 7,8% YoY, sedangkan segmen kecil tumbuh 2,0% YoY.

Sunarso pun tidak menampik saat ini penyaluran kredit UMKM menghadapi tantangan tingginya rasio kredit bermasalah atau NPL. Dia menyebutkan NPL kredit UMKM perbankan sekitar 4%, tetapi BRI masih berada di bawah angka industri, yaitu 3,05%.

Dilihat dari presentasi perusahaan, segmen kecil (small) mencatatkan NPL paling tinggi sebesar 5,05%, lebih besar ketimbang semester I/2023 yang sebesar 4,29%. Sementara, segmen mikro juga mencatatkan kenaikan NPL dari 2,23% menjadi 2,95%.

Segmen lainnya, seperti menengah (medium) dan korporasi justru mencatatkan perbaikan NPL, masing-masing sebesar 1,75% dari 2,70% dan 3,07% dari 4,83%. Adapun, segmen konsumer mencatatkan kenaikan tipis rasio NPL, dari 2,02% menjadi 2,13%.

Sunarso pun menyatakan perseroan akan tetap tumbuh di segmen UMKM, tetapi lebih selektif dalam penyalurannya. "Portofolio yang sudah ada akan dipilah-pilah lagi mana yang bisa lanjut, mana yang bermasalah," jelasnya.

BRI juga menjalankan kebijakan restrukturisasi dalam menghadapi kenaikan NPL di segmen UMKM ini serta menyisihkan pencadangan yang cukup, yaitu lebih dari 2 kali NPL. Sebagai informasi, rasio NPL coverage BRI berada pada level yang memadai sebesar 211,60%.

Sementara itu, berdasarkan Analisis Uang Beredar yang dirilis Bank Indonesia (BI), perbankan telah menyalurkan kredit kepada segmen UMKM dengan nilai Rp1.375,2 triliun pada Juni 2024, hanya tumbuh 6,7% secara tahunan.

"Pertumbuhan penyaluran kredit UMKM terutama ditopang kredit skala mikro 9,9% yoy," tulis laporan BI pada Senin (22/7/2024).

Perbesar

Pengunjung melihat produk UMKM di Jakarta, belum lama ini. Bisnis/Abdurachman

Meski tumbuh, kinerja kredit UMKM pada Juni 2024 melambat dibandingkan bulan sebelumnya atau Mei 2024 yang tumbuh 7,3% yoy. Adapun, pada akhir tahun lalu atau Desember 2024, kredit UMKM telah tumbuh 7,9% yoy.

Porsi penyaluran kredit UMKM pun kian susut. Per Juni 2024, tercatat porsi kredit UMKM mencapai 18,57%, susut dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai porsi 18,71%.

Porsi kredit UMKM juga susut sepanjang tahun berjalan atau dibandingkan Desember 2023 pada level 19,36%. Dengan begitu, porsi kredit UMKM kian jauh dari harapan pemerintah yakni 30%.

Senior Faculty LPPI Amin Nurdin mengatakan kinerja kredit UMKM dipengaruhi oleh belum 100% pulihnya bisnis UMKM pasca Covid-19. "Bank pun jadi lebih berhati-hati karena kondisi tersebut," katanya kepada Bisnis pada pekan lalu (18/7/2024).

Selain itu, kinerja kredit UMKM pun dipengaruhi oleh NPL UMKM yang kian membengkak. Deputi Gubernur BI Juda Agung mengatakan NPL UMKM memang membengkak sepanjang tahun berjalan. Meski begitu, menurutnya perbankan sudah menyiapkan pencadangan yang cukup untuk mengantisipasi dampak pembengkakan NPL segmen UMKM.

"Kabar baiknya bank-bank yang saat ini banyak menyalurkan kredit ke UMKM kondisinya mereka punya CKPN [cadangan kerugian penurunan nilai] kuat untuk cover risiko kredit UMKM," tutur Juda.

Sementara, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) tercatat menyalurkan kredit ke segmen UKM mencapai Rp40,6 triliun per Maret 2024, turun 4,7% secara tahunan dari sebelumnya Rp42,5 triliun.

Secara bank only segmen medium perseroan memiliki NPL 5,9% stabil dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara, segmen usaha kecil mengalami kenaikan NPL menjadi 4% dari 2,5%.

Sementara, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) mencatatkan kredit UKM dan mikro sebesar Rp247,9 triliun per Maret 2024, naik dari Maret 2023 yang hanya Rp223,2 triliun.

Lebih lanjut, secara bank only segmen SME di BMRI memiliki NPL 1,02% per Maret 2024 dari tahun sebelumnya 0,93%. Kemudian, pada periode yang sama NPL segmen mikro mencapai 1,65% dari 1,15%.

JAKARTA, investor.id – Penyaluran kredit perbankan untuk segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tumbuh melambat sepanjang paruh pertama tahun 2024 ini. Wacana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meningkatkan limit pinjaman online (pinjol) dari Rp 2 miliar menjadi Rp 10 miliar bisa jadi alternatif mendorong pembiayaan ke UMKM.

Merujuk data Bank Indonesia (BI), kredit UMKM dari perbankan menunjukkan perlambatan sepanjang Januari-Juni 2024. Jika diurai, kredit UMKM periode tersebut masing-masing tumbuh sebesar 8,9%, 8,9%, 8,7%, 8,1%, 7,3%, dan 6,7%.

Perbankan tentu berhati-hati untuk menyalurkan kredit UMKM mengingat rasio kredit bermasalah yang dalam tren peningkatan. Laporan terakhir BI menerangkan, rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) dari UMKM berada di level 4,25% pada April 2024. Tak pelak jika perbankan kian ragu menyalurkan kreditnya saat tidak sedikit UMKM belum pulih pascapandemi Covid-19.

Sementara itu, fintech p2p lending semakin bisa mengendalikan rasio gagal bayar atau tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) pada April 2024 menjadi sebesar 2,79%. Meskipun penyaluran pinjaman produktif dan UMKM juga masih tertahan dengan nominal Rp 6,90 triliun.

Ketua Umum Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI), Ronald Yusuf Wijaya menilai rencana kenaikan limit pinjol ini dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan fintech p2p lending. Kehadiran fintech p2p lending bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum terjamah bank (unbankable), khususnya mereka di sektor usaha produktif atau UMKM.

“Harapannya masyarakat yang belum bisa dilayani oleh bank bisa dilayani oleh fintech p2p lending sementara bagi masyarakat yang punya usaha sudah bankable ya silakan ambil ke bank. Tapi bagi masyarakat yang mungkin belum terlalu bankable atau mungkin menghindari bank bisa ke fintech,” kata Ronald saat dihubungi, pada Selasa (23/7/2024).

Dia juga memastikan, peningkatan limit pinjol menjadi Rp 10 miliar nantinya bukan malah membuat dari fintech p2p lending mengeksekusi skema predatory lending. Ini adalah praktik pemberian pinjaman yang mengenakan syarat, ketentuan, bunga dan biaya-biaya yang tidak wajar bagi penerima pinjaman atau yang tidak memerhatikan kemampuan membayar kembali penerima pinjaman.

“Nah, ini konsep bagi-bagi kue ini mungkin belum tersampaikan dengan jelas dari teman-teman perbankan. Mereka pun banyak melihat kami sebagai kompetitor padahal kan enggak seperti itu… Konsep ini yang masih sering salah kaprah di publik. Kita anggap ini alternatif ya, tadi dianggap predator lah dianggap predatory landing. Ini keluh kesahnya kami ya di dalam gitu,” urai Ronald.

Kontribusi Lebih

Di sisi lain, peningkatan limit pinjaman menjadi Rp 10 miliar dipercaya bisa mendorong peran lebih dari fintech p2p lending untuk menyalurkan pembiayaan kepada sektor produktif dan UMKM. Lebih jauh, langkah ini juga dipercaya dapat mendukung pengembangan ekonomi nasional ke depan.

Hal tersebut turut disampaikan Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) yang meyakini rencana OJK tentang peningkatan limit itu dapat menggenjot pendanaan bagi sektor produktif dan pelaku UMKM. Direktur Eksekutif Aftech, Aries Setiadi menyampaikan, kenaikan batas penyaluran pinjaman online untuk sektor produktif ini dapat memperluas akses pelaku usaha dalam meningkatkan usaha mereka.

“In general, kalau kami di fintech sebisa mungkin memberikan akses kepada masyarakat UMKM dalam hal ini untuk peningkatan usaha mereka, peningkatan inklusi mereka. (Aturan ini) kita sambut dengan baik,” ungkap Aries, saat ditemui dalam acara Digital Bank Summit yang digelar oleh Aftech, di Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Aries mengakui bahwa pendanaan fintech p2p lending ke sektor produktif masih relatif minim dibandingkan ke sektor konsumtif. Berdasarkan catatan OJK per Mei 2024, porsi pendanaan yang disalurkan fintech p2p lending kepada sektor produktif serta UMKM baru sebesar 31,52%.

Selanjutnya, Aries turut mengapresiasi upaya OJK mendukung peningkatkan porsi pendanaan yang lebih besar ke sektor produktif. Selain dari wacana terkait aturan kenaikan limit pinjaman, pelaku fintech p2p lending juga menyambut baik upaya OJK menyediakan berbagai metode untuk melihat kelayakan kredit calon peminjam (borowwer).

“Sekarang ada innovative credit scoring yang juga baru lulus dari regulatory sandbox di OJK, harapannya menjadi data alternatif yang bisa membantu lembaga jasa keuangan untuk melihat kelayakan kredit masyarakat, yang selama ini unbanked dan underbanked. Jadi harapannya, penyaluran dari fintech itu juga jadi bisa lebih banyak lagi,” pungkasnya.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Porsi penyaluran kredit terhadap segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kian menciut, menjauh dari target pemerintah. Hal ini ditengarai karena rasio kredit macet UMKM membengkak.

Berdasarkan laporan Analisis Uang Beredar yang dirilis Bank Indonesia (BI), porsi penyaluran kredit UMKM mencapai 18,71% per Mei 2024. Porsinya susut dibandingkan dengan bulan sebelumnya 18,95%.

Porsi kredit UMKM juga susut sepanjang tahun berjalan atau dibandingkan Desember 2023 di level 19,36%. Dengan begitu, porsi kredit UMKM kian jauh dari harapan pemerintah yakni 30%.

Pertumbuhan kredit UMKM pun kian melambat. Per Mei 2024, kredit UMKM tumbuh 7,3%, melambat dibandingkan bulan sebelumnya 8,1%. Adapun, pada akhir tahun lalu, kredit UMKM tumbuh 7,9%.

Senior Faculty LPPI Amin Nurdin mengatakan penyebab porsi kredit UMKM kian susut adalah UMKM belum 100% pulih pasca Covid-19. "Bank pun jadi lebih berhati-hati karena kondisi tersebut," katanya kepada Bisnis pada Kamis (18/7/2024).

Selain itu, penyusutan porsi kredit UMKM pun dipengaruhi oleh rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) UMKM yang kian membengkak. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada Mei 2024, rasio NPL UMKM mencapai level 4,27%, naik tipis dibandingkan bulan sebelumnya atau April 2024 pada level 4,26%.

NPL UMKM juga membengkak cukup tinggi sepanjang tahun berjalan atau dibandingkan Desember 2023 yang masih di level 3,71%.

"Hal lain [faktor penyusutan porsi kredit UMKM] bisa terjadi karena latar belakang, saat ini daya beli masyarakat masih belum normal," tutur Amin.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Teten Masduki mengatakan pemerintah memang sempat menargetkan agar porsi kredit UMKM bisa mencapai 30%. Namun, menurutnya target tersebut sulit dicapai.

Dia beralasan terdapat kendala yang dirasakan pemerintah dalam mendongkrak porsi kredit UMKM. Menurutnya, selama ini pemerintah, otoritas, hingga lembaga jasa keuangan terlalu mengandalkan agunan sebagai jaminan bagi UMKM yang mau memperoleh kredit. Alhasil, banyak UMKM yang masih enggan untuk mendapatkan akses kredit.

Pemerintah pun saat ini gencar mendorong kredit UMKM tanpa agunan. "Di 145 negara itu akses pembiayaan sudah lakukan credit scoring, agunannya tidak lagi aset fisik," ujarnya di acara BNI UMKM Festival pada tahun lalu (8/8/2023).

Di perbankan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) yang mencatatkan porsi kredit UMKM jumbo terus membukukan pertumbuhan kredit UMKM. Per kuartal I/2024, BRI mencatatkan penyaluran segmen kredit mikro sebesar Rp59,2 triliun per Maret 2024, naik 10,5% yoy.

Segmen usaha kecil mencapai Rp12,1 triliun, naik 5,4% yoy. Lalu, segmen usaha menengah sebesar Rp8,3 triliun, naik 27,7% yoy.

Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengatakan ke depan, BRI berharap adanya kebijakan penguatan yang dapat memperkuat daya beli masyarakat dan meningkatkan konsumsi rumah tangga.

“Karena dua faktor tersebut menjadi driver utama pertumbuhan kredit UMKM yang menjadi kontributor utama dan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia di tengah kondisi makro ekonomi yang menantang,” ujarnya kepada Bisnis, pekan lalu (14/7/2024).

Namun, NPL UMKM di BRI mengalami peningkatan. Secara bank only, NPL segmen mikro per Maret 2024 mencapai 2,69%, naik dari 2,24%. Kemudian, segmen usaha kecil sebesar 5,44% dari 4,45%, dan usaha menengah menjadi 2,21% dari 2,06%.

Supari mengatakan perseroan telah memiliki strategi untuk menjaga NPL UMKM, di antaranya melalui penyaluran kredit secara selective growth, mendorong peningkatan recovery rate, serta melakukan monitoring pinjaman secara ketat, baik online maupun offline.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pun mencatatkan pertumbuhan kredit UKM dan mikro pada kuartal I/2024 menjadi sebesar Rp247,9 triliun, dari kuartal I/2023 yang hanya Rp223,2 triliun.

Namun NPL UMKM di Bank Mandiri meningkat. Secara bank only segmen SME di BMRI memiliki NPL 1,02% per Maret 2024 dari tahun sebelumnya 0,93%. Kemudian, pada periode yang sama NPL segmen mikro mencapai 1,65% dari 1,15%.

Sementara, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) tercatat menyalurkan kredit ke segmen UKM mencapai Rp40,6 triliun per Maret 2024, turun 4,7% secara tahunan dari sebelumnya Rp42,5 triliun.

Adapun, secara bank only segmen medium perseroan memiliki NPL 5,9% stabil dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara, segmen usaha kecil mengalami kenaikan NPL menjadi 4% dari 2,5%.

Bisnis.com, JAKARTA – Kredit macet usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama segmen kredit usaha rakyat alias KUR dinilai kian membengkak. Sejumlah siasat pun disiapkan pemerintah menanggulangi kredit macet segmen wong cilik itu.

Berdasarkan Analisis Uang Beredar yang dirilis Bank Indonesia (BI), penyaluran kredit kepada UMKM pada Mei 2024 mencapai Rp1.368,2 triliun, tumbuh sebesar 7,3% secara tahunan (year on year/yoy).

Pertumbuhan penyaluran kredit UMKM terutama pada skala mikro 11,6% yoy, diikuti oleh kecil 3,6% yoy, dan menengah 4,3% yoy.

Khusus untuk KUR, Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI telah menargetkan penyalurannya sebesar Rp300 triliun pada 2024.

Namun, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) segmen UMKM mengalami pemburukan.

Tercatat, pada Mei 2024, rasio NPL UMKM mencapai level 4,27%, naik tipis dibandingkan dengan bulan sebelumnya atau April 2024 pada level 4,26%. Untuk diketahui, batas rasio NPL bank yang ditetapkan oleh regulator adalah 5%.

NPL UMKM juga membengkak sepanjang tahun berjalan atau dibandingkan Desember 2023 yang masih berada pada level 3,71%.

Begitu pun dengan KUR. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sejumlah perusahaan yang menjamin KUR telah minta tambahan premi. Artinya, terdapat potensi adanya kredit yang bermasalah dialami penerima KUR.

Dengan kondisi seperti itu, pemerintah pun langsung bergerak. Pemerintah misalnya melakukan kajian untuk mengusulkan perpanjangan restrukturisasi kredit Covid-19 ke 2025.

Untuk diketahui, kebijakan stimulus restrukturisasi kredit Covid-19 diberlakukan pemerintah mulai Maret 2020. Kemudian, kebijakan tersebut telah berakhir pada 31 Maret 2024.

Airlangga menyampaikan saat ini regulator belum memutuskan perpanjangan relaksasi jadi dilakukan atau tidak, tetapi sedang mengkaji cara lain untuk memperbaiki portfolio kredit tersebut.

“Iya kami lihat nanti [jadi atau tidak]. Kami akan studi, ada cara lain yang bisa dilakukan [selain perpanjangan relaksasi], kami kaji dalam kebijakan KUR,” ujarnya usai acara One Map Policy Summit 2024 di Hotel St. Regis, Kamis (11/7/2024).

Sebelumnya, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) atau Indonesia Financial Group (IFG) juga mengusulkan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp3 triliun. Tambahan modal ini ditujukan untuk memperkuat program KUR yang dikelola oleh PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) sebagai penjamin.

Direktur Utama IFG, Hexana Tri Sasongko, menjelaskan kedua perusahaan ini menanggung risiko sebesar 70% setelah KUR disalurkan oleh bank, dengan menerima imbal jasa sebesar 1,5% hingga 2%.

Perbesar

Pelaku usaha UMKM menyiapkan pesanan pembeli yang bertransaksi secara online. /Bisnis - M. Faisal Nur Ikhsan

"Dalam posisinya sebagai penjamin, Askrindo dan Jamkrindo menanggung risiko 70% setelah KUR disalurkan oleh bank penyalur," ujar Hexana dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Komisi VI DPR RI, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Hexana menyebut KUR sebenarnya telah memberikan dampak positif terhadap ekonomi Indonesia dengan penyaluran sebanyak Rp1.175 triliun pada 2007-2023 yang mampu menjangkau 60 juta UMKM dan menciptakan 94 juta lapangan kerja.

Selain itu, KUR juga membantu pemulihan ekonomi nasional selama pandemi Covid-19, dengan peningkatan penyaluran hingga 2,6 kali lipat.

Namun, pandemi menyebabkan combined ratio mencapai di atas 100%, diperkirakan akan meningkat menjadi di atas 200% pada 2024.

Kondisi ini menggerus ekuitas Askrindo dan Jamkrindo, sehingga diperlukan penguatan modal untuk menjaga keberlanjutan program KUR.

Sinyal dari OJK

Kondisi kredit macet yang dihadapi segmen UMKM, khususnya KUR memang membuat pemerintah khawatir hingga mengusulkan perpanjangan restrukturisasi kredit Covid-19. Hal ini pun direspons oleh OJK.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar memang tidak mengatakan secara gamblang menolak usulan pemerintah. Namun, dia menuturkan bahwa saat regulator menetapkan pengakhiran kebijakan relaksasi, OJK telah menghitung seberapa besar luka lebam alias scaring effect dari pandemi terhadap kondisi perbankan.

Lebih lanjut, terkait kondisi restrukturisasi, kata Mahendra, bank telah membentuk cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) yang memadai dengan coverage rasio mencapai 33,84%.

“Hal ini menunjukkan bahwa bank secara umum menerapkan manajamen risiko dan prinsip kehati-hatian yang baik,” katanya.

Sementara itu, dia mencatat nilai kredit restrukturisasi Covid-19 per Mei 2024 atau dua bulan usai pencabutan relaksasi pada 31 Maret 2024 terus turun, mencapai Rp192,52 triliun, dari April 2024 yang mencapai Rp207,4 triliun.

Apabila dirinci berdasarkan pembagian jumlahnya, yang bersifat targeted mencapai Rp72,7 triliun, sementara untuk jumlah restrukturisasi secara menyeluruh untuk Covid-19 sebesar Rp119,8 triliun.

“Tentu angka ini jauh lebih kecil dibanding puncaknya yaitu yang terjadi pada Oktober 2020, di mana perbankan turun Rp820 triliun,” ujar Mahendra.

Perbesar

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar. Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Lebih lanjut, jumlah debitur saat ini pun terus mengalami tren yang menurun, di mana saat ini berkisar 702.000 dibanding pada saat puncak yang mencapai 6,8 juta.

Perbankan pun menanggapi usulan pemerintah agar restrukturisasi kredit Covid-19 diperpanjang. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) misalnya merupakan bank yang paling banyak mendapatkan alokasi KUR. Pada 2024 alokasi KUR BRI mencapai Rp165 triliun.

Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengatakan BRI sendiri telah menjalankan program restrukturisasi kredit Covid-19 sejak Maret 2020 dalam rangka penyelamatan segmen UMKM dari dampak pandemi Covid-19.

Dalam menjalankan restrukturisasi, BRI fokus terhadap penyehatan nasabah dan sebagai wujud kehati-hatian selama pandemi. "BRI pun telah menyiapkan pencadangan yang lebih konservatif untuk mengantisipasi risiko ke depan," kata Supari kepada Bisnis pada bulan lalu (30/6/2024).

Supari mengatakan ke depan, BRI berharap adanya kebijakan penguatan yang dapat memperkuat daya beli masyarakat dan meningkatkan konsumsi rumah tangga.

"Sebab, dua faktor tersebut menjadi driver utama pertumbuhan kredit UMKM yang menjadi kontributor utama dan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia di tengah kondisi makro ekonomi yang menantang," ujar Supari.

Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR), Yuddy Renaldi mengatakan berakhirnya kebijakan relaksasi Covid-19 memang akan berdampak pada beberapa akun khususnya pada segmen yang belum pulih pasca berakhirnya pandemi.

“Iya ini termasuk di BJB, selain terdampak oleh dinamika perekonomian yang terjadi pascapandemi,” ujarnya kepada Bisnis, pada bulan lalu (25/6/2024).

Namun, kata Yuddy, perbankan juga telah mengantisipasi dengan pembentukan pencadangan yang memadai, sehingga tidak akan berdampak signifikan pada permodalan dan rentabilitas bank.

Bisnis.com, JAKARTA -- Rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL), termasuk kredit macet usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kian membumbung tinggi, terimbas kondisi bisnis tak menentu kala pandemi Covid-19. Ada usulan agar kredit macet UMKM dihapus buku dan hapus tagihkan.

Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sarmuji mengatakan berakhirnya program restrukturisasi kredit Covid-19 pada Maret 2024 membawa konsekuensi bagi bank.

"Saya khawatir karena UMKM yang lahir atau diberikan kredit pada pandemi mendapatkan situasi sulit, mereka potensi gagalnya besar," ujarnya saat rapat dengar pendapat pada beberapa waktu lalu (8/7/2024).

Menurutnya, UMKM sulit membayar kredit karena situasi yang tidak bisa dikendalikan seperti dampak pandemi Covid-19. "Bukan karena kesengajaan tapi karena memang tidak bisa untuk lanjut, kalau tidak ada keputusan [dari bank] itu larut dan tidak pernah selesai," tuturnya.

Nyatanya, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), rasio NPL UMKM membengkak. Pada Mei 2024, rasio NPL UMKM mencapai level 4,27%, naik tipis dibandingkan dengan bulan sebelumnya atau April 2024 pada level 4,26%.

NPL UMKM juga naik cukup tinggi sepanjang tahun berjalan atau dibandingkan Desember 2023 yang masih pada level 3,71%.

Oleh karena itu, Komisi VI mengusulkan agar bank menjalankan kebijakan hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM. "Dengan syarat yang sangat selektif, melalui verifikasi, terutama bagi nasabah yang nilai pinjamannya kecil, dari Rp25 juta, maksimal Rp50 juta," jelas Sarmuji.

Menurutnya, harus ada kejelasan nasib UMKM yang memiliki tunggakan di bank. Sebab, dengan beban kredit macet di bank, UMKM tidak bisa menjalankan bisnisnya lagi.

"Sepanjang tanggungan merek tidak dibayar padahal gagal karena pandemi atau bencana, mereka [UMKM] tidak bisa lagi mencoba bisnis karena utang yang memang tidak bisa dibayar," kata Sarmuji.

Terlebih, menurutnya pihak bank sudah mempunyai cadangan yang kuat dalam menjalankan kebijakan hapus buku dan hapus tagih kredit macet.

Sebelumnya, OJK telah menggodok kebijakan hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM. OJK melaporkan rancangan peraturan pemerintah (RPP) terkait hapus buku dan hapus tagih kredit macet pada kelompok UMKM masih dalam tahap penyesuaian.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Edina Rae mengatakan proses tersebut termasuk dalam finalisasi bersama beberapa RPP lainnya.

“Itu RPP [hapus buku dan hapus tagih kredit macet] masih sedang jalan sekarang, artinya sedang finalisasi dengan beberapa RPP lain sebetulnya, mudah-mudahan sih itu bisa dilakukan dilakukan secara lebih cepat itu saja,” ujarnya di Gedung DPR RI, pekan lalu (27/6/2024).

Perbesar

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae/OJK

Namun, Dian tidak memberikan komentar lebih lanjut mengenai target waktu penyelesaian regulasi yang sedang dibahas. Dia menyebut bahwa pertanyaan lebih lanjut terkait hal ini sebaiknya diajukan kepada Kementerian Keuangan, karena kemungkinan Kemenkeu memiliki informasi lebih detail terkait progres dan jadwalnya.

“Tapi kalau dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan [KSSK] tentu kami mengharapkan ini segera bisa selesai,” ucapnya.

Dian membeberkan sebenarnya hapus buku dan hapus tagihan kredit macet UMKM telah wajar dilakukan oleh perbankan swasta pada umumnya. Akan tetapi, hal yang membuat ini menjadi tantangan saat aturan ini diimplementasikan adalah bagi bank BUMN.

“Ini kan masalahnya, Himbara [himpunan bank milik negara] itu kan milik pemerintah, [nah] itu kan ada komponen uang negara yang disisihkan, [misal] kekayaan negara yang disisihkan, [artinya] ini yang selalu menimbulkan situasi yang berat buat bank-bank BUMN,” ucapnya.

Menurut Dian ini menjadi isu utama, lantaran jangan sampai Himbara pada saat melakukan hapus buku dan hapus tagih dianggap merugikan negara.

“Nah, itu yang mereka [Himbara] takut, itu sebetulnya yang jadi isu utama, sehingga kalau bank-bank swasta ya tiap hari mungkin melakukan hapus buku,” tambahnya.

Sebagaimana diketahui, hapus buku ini tidak menghilangkan kewajiban nasabah untuk membayar utang yang sudah dijalankan.

Sementara itu, aturan hapus tagih alias pemutihan adalah sebuah penghapusan tagihan yang dapat memberikan kesempatan kepada nasabah untuk memulihkan reputasi mereka dan mendapat kredit baru kembali.

Pada awal tahun, Dian juga sempat membocorkan sejumlah usulan yang diberikan OJK terkait dengan aturan tersebut agar tidak menimbulkan moral hazard.

"Kebijakan hapus tagih bersifat one time policy atas kredit bermasalah yang telah direstrukturisasi dan dihapus buku minimal 10 tahun sejak aturan berlaku," ujarnya.

Selain itu, bank dan lembaga keuangan non-bank BUMN hanya dapat melakukan penghapus tagihan kredit macet paling lama 1 tahun sejak aturan efektif.

Dian mengatakan wacana hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM berkembang seiring dengan adanya ketentuan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

Hal ini sebenarnya dimaksudkan untuk merespons kesulitan bank BUMN atau bank miliki pemerintah dalam menjalankan hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM.

Khusus bagi bank BUMN, penghapus bukuan kredit UMKM bukan lagi menjadi kerugian keuangan negara, tetapi kerugian yang dapat dihapus bukukan dan diatur secara perundang-undangan.

Kondisi di Bank BUMN

Di tengah bergulirnya aturan itu, sejumlah bank pelat merah sendiri mencatatkan peningkatan nilai hapus buku kredit macetnya.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) misalnya mencatatkan total hapus buku kredit macet secara bank only sebesar Rp9,6 triliun pada Maret 2024, naik dibandingkan per Maret 2023 sebesar Rp4,4 triliun.

Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan sejak adanya rencana kebijakan hapus tagih, banyak nasabah yang sebelumnya lancar dalam pembayaran kreditnya meminta agar status kreditnya menjadi macet. Hal ini dilakukan agar mereka dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan hapus buku (write-off).

"Kalau itu terjadi, Himbara bisa bubar dan tidak bisa setor dividen ke negara,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat di Gedung DPR, pada Maret lalu (20/3/2024).

Meski begitu, dia menyebut kebijakan hapus tagih tidaklah mudah. Namun, jika nantinya sudah menjadi keputusan, pihaknya menjamin aturan tersebut akan tetap dilaksanakan.

BRI memiliki cadangan NPL atau NPL coverage pada level 214,26% per Maret 2024. Kata Sunarso, pencadangan ini digunakan untuk menghapus buku kredit UMKM yang tidak berhasil direstrukturisasi.

Selain BRI, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) mencatatkan nilai hapus buku kredit macet sebesar Rp3,92 triliun, naik dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya Rp2,7 triliun.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar menekankan pentingnya persiapan matang dalam mengimplementasikan kebijakan hapus tagih terkait utang atau kredit.

"Harus hati-hati lah. Itu kan nanti ada moral hazard. Pasti ada, enggak gampang lah gitu,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Sementara, hapus buku sendiri telah dilakukan perseroan dan pihaknya menjamin tidak memberikan pengaruh bagi kinerja bank pelat merah tersebut.

Adapun, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) sendiri mencatatkan nilai hapus buku kredit macet sebesar Rp3,6 triliun per Maret 2024, naik dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya Rp3,33 triliun.