Bogor -

Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan secara tertutup dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2024. Salah satu arahannya yakni agar pemerintah pusat dan daerah menghemat dan tidak menghambur-hamburkan anggaran.

Demikian kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya saat menyampaikan arahan Prabowo dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

"Bapak presiden menyampaikan banyak sekali laporan bahwa potensi negara kita yang luar biasa ini banyak hilang karena pemerintahan yang tidak efisien dan tidak efektif. Banyak hal-hal yang harusnya bisa diselamatkan, banyak hal-hal yang harusnya bisa dihemat. Karena itu presiden memerintahkan kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan penghematan, untuk melakukan efisiensi agar tidak ada biaya yang dihambur-hambur," kata Bima Arya.

Bima Arya menyebut Prabowo telah menerima laporan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang hal-hal yang seharusnya bisa dihemat.

"Jadi beliau menyampaikan ingin merangkul semua untuk menyelamatkan uang negara. Beliau juga sampaikan bahwa akan dilakukan langkah-langkah persuasif, tetapi kalau kemudian para pengusaha-pengusaha yang dirasakan memang tidak amanah, maka tentu akan ditegakkan hukum," ucapnya.

Hal-hal yang bisa dihemat itu antara lain seperti anggaran perjalanan dinas, kunjungan ke luar negeri, hingga acara-acara seremonial. "Beliau contohkan masa untuk memberantas stunting, seremoninya lebih besar daripada biaya makanan untuk warga yang membutuhkan, kira-kira begitu," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, kata Bima Arya, Prabowo memerintahkan kepada seluruh aparat TNI/Polri untuk bersatu mengawal program-program pemerintah agar sampai kepada rakyat.

"Kita semua dibiayai oleh uang rakyat, jangan sampai kemudian tidak tepat sasaran," kata Bima Arya.

(aid/acd)

JAKARTA - PT Bimasena Artha Internasional menyelenggarakan Treasury Golf Tournament (TGT) 2024 di Sentul Highlands Golf Club. Acara yang berlangsung meriah ini bertujuan memperkenalkan identitas baru Bimasena sekaligus menjadi wadah mempertemukan para profesional keuangan, termasuk trader dan broker dari berbagai bank.

Turnamen ini dihadiri oleh 135 peserta dari kalangan perbankan, menjadikannya ajang pertama yang digelar oleh perusahaan pialang untuk komunitas keuangan. Kegiatan ini diharapkan menjadi acara tahunan, di mana perwakilan berbagai bank dapat mempererat relasi sambil menikmati olahraga golf.

Dalam sambutannya, Direktur PT Bimasena Artha Internasional Bryan Christ Lumakso menekankan pentingnya acara ini sebagai langkah awal Bimasena untuk kembali meraih peran besar di industri pialang pasar uang.

?Treasury Golf Tournament ini menandai komitmen baru Bimasena untuk terus berkembang, seiring dengan manajemen dan identitas baru yang kami perkenalkan kepada publik hari ini. Turnamen ini juga menjadi simbol re-emerging Bimasena di industri pialang keuangan, sekaligus mempererat hubungan antara dealer treasury perbankan,? ujarnya.

Dengan mengedepankan branding baru yang tercermin dalam logo yang baru diluncurkan, Bimasena berharap langkah ini akan memperkuat citra perusahaan sebagai pemain utama di sektor keuangan. Acara tersebut juga didukung oleh suasana networking yang erat, di mana para peserta berkesempatan berinteraksi dengan para kolega dari berbagai institusi.

Identitas visual yang baru dirancang tidak hanya mencerminkan ambisi perusahaan untuk terus berinovasi, tetapi juga menggarisbawahi komitmen Bimasena dalam menjaga hubungan profesional yang erat di seluruh komunitas perbankan dan keuangan.

?Kami ingin Treasury Golf Tournament ini menjadi wadah untuk saling mengenal dan memperkuat kebersamaan di antara para profesional keuangan. Kami percaya, acara ini akan membuka kesempatan kolaborasi yang lebih luas di masa mendatang," tuturnya.

Tidak hanya sekadar olahraga, TGT 2024 ini menjadi ajang prestisius di mana para peserta bisa bersaing sehat sambil mempererat hubungan antarbank. Turnamen ini juga menambah daya tarik dengan berbagai hadiah menarik untuk para pemenang, memberikan motivasi lebih kepada para peserta. Di masa depan, Bimasena berharap acara ini dapat menjadi tradisi tahunan yang dinanti oleh komunitas keuangan.

Dengan adanya Treasury Golf Tournament 2024, Bimasena tidak hanya memperkenalkan wajah barunya tetapi juga memposisikan dirinya sebagai perusahaan pialang yang adaptif dan dinamis di tengah industri keuangan yang terus berkembang. Turnamen ini diharapkan menjadi tonggak penting bagi Bimasena dalam memperkuat kehadirannya di pasar sekaligus membangun relasi jangka panjang yang menguntungkan.

Sebagai penutup, Bryan menambahkan bahwa turnamen golf ini mencerminkan nilai-nilai yang diusung Bimasena, yaitu integritas, kebersamaan, dan profesionalisme.

?Harapan kami, turnamen ini akan terus berlanjut sebagai acara tahunan yang mempererat hubungan antar-trader, broker, dan dealer treasury. Kami ingin acara ini menjadi ikon yang tidak hanya bermanfaat bagi Bimasena tetapi juga bagi industri keuangan secara keseluruhan," ucapnya.

Dengan berakhirnya Treasury Golf Tournament 2024, Bimasena Artha Internasional berhasil membuka babak baru dalam perjalanannya di industri keuangan. Perusahaan optimistis bahwa branding dan manajemen baru ini akan membawa Bimasena menuju era pertumbuhan yang lebih cemerlang, sekaligus memperkuat peran strategisnya di sektor pialang dan keuangan.

Jakarta -

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid kembali menyampaikan niatnya untuk memberantas mafia tanah di Indonesia. Dalam hal ini menurutnya praktik mafia tanah sering kali melibatkan tiga komponen atau pihak.

"Tentunya kita tidak bisa mentolelir adanya mafia tanah, dan kalau kami identifikasi mafia tanah itu selalu elemen atau unsurnya itu melibatkan tiga komponen," kata Nusron dalam Rapat Kerja perdana bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Menurutnya komponen pertama adalah Keterlibatan oknum orang dalam, yang Nusron sendiri tidak jelaskan lebih jauh orang dalam seperti apa yang dimaksud. Kemudian kedua ada pemborong tanah yang ikut ambil kepentingan di dalamnya, dan terakhir adanya pihak ketiga yang menjadi pendukung dari praktik mafia tanah.

"Pertama, mohon maaf kata, mungkin melibatkan oknum orang dalam. Nomor dua adalah pemborong tanah pasti ambil kepentingan, yang nomor tiga pasti adalah pihak ketiga yang menjadi pendukung," jelas Nusron.

"Pendukung itu dimulai dari oknum kepala desa, bisa oknum lawyer, bisa oknum PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), oknum notaris. Juga bisa Permata, persatuan makelar tanah. Maupun Bimantara, bisnis makelar dan perantara," ucapnya lagi sembari bercanda.

Sebagai upaya pemberantasan mafia tanah di RI, Nusron mengatakan pihaknya akan melaksanakan rapat koordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung), Polri, hingga PPATK. Di mana ia menyebut pihaknya juga akan menginisiasi upaya pemiskinan mafia tanah.

"Apa treatment-nya? Kita tidak bisa mentolerir itu, kita akan melaksanakan rakor khusus ini dengan Pak Kejaksaan Agung sama Pak Kapolri, sama PPATK. Kami akan menginisiasi adanya proses pemiskinan terhadap mafia tanah," ujar Nusron.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Teknologi e-Power kini menjadi senjata utama Nissan Indonesia dalam mengampanyekan produk-produk andalannya. Tercatat sudah ada dua model Nissan yang disematkan teknologi hybrid serial e-Power, yakni Kicks dan Serena. Apakah teknologi e-Power juga bisa disematkan di produk mobil MPV seperti Livina?

Terkait hal itu, Head of Sales & Product Planning PT Nissan Motor Distributor Indonesia (NMDI) Bima Aristantyo, belum bisa memastikan apakah Livina bisa dibekali teknologi mesin ramah lingkungan itu. Namun yang pasti, prinsipal Nissan di Jepang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menyematkan teknologi e-Power buat seluruh mobilnya.

"Sepertinya memang sudah ada beberapa planning yang mengarah ke sana. Tapi kan balik lagi, lebih ke faktor cost concern, juga dari sisi R n D-nya dan prinsipal Jepangnya," ungkap Bima kepada wartawan di Semarang, Selasa (22/10/2024).

Nissan Serena e-Power Foto: Dok. Nissan Motor Distributor Indonesia (NMDI)

"Cuma kalau berdasarkan pemaparan Nissan Jepang terkait program X-in-1, itu semua part common sudah bisa diproduksi dan reduce harga sampai 30%, ya faktor tersebut mungkin untuk menjadikan semua line-up model Nissan menggunakan e-Power," sambung Bima.

Sekadar informasi, saat ini Nissan belum melakukan pembaruan apapun terhadap model MPV Livina. Padahal kembaran Livina, Mitsubishi Xpander, sudah mendapatkan update dengan desain eksterior lebih modern dan fitur yang makin banyak.

Dikutip dari data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), tahun ini Nissan hanya menjual Livina dengan satu varian, yaitu Livina VL. Hingga September 2024, penjualan Nissan Livina sebanyak 156 unit.

Kilas balik, penjualan Livina dari tahun ke tahun itu memang terus mengalami penurunan. Mengacu pada data wholesales yang dirilis Gaikindo, saat perdana mengaspal, ada ribuan unit Livina yang bisa terdistribusi ke dealer-dealer Nissan. Tapi sejak 2023, penjualannya hanya sekitar 500-an unit.

Data penjualan Nissan Livina dari tahun ke tahun:

2023: 568 unit
2022: 1.097 unit
2021: 2.015 unit
2020: 9.082 unit

(lua/din)

Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah Kabupaten Bima berupaya menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari intensifikasi pendapatan lain-lain daerah yang sah sektor kelautan dan perikanan.

Potensi laut Kabupaten dengan luas mencapai 3,5 juta km2 dengan panjang pantai 446 km hingga saat ini masih belum memberikan pemasukan yang signifikan terhadap kas daerah. Terlihat dari PAD Kabupaten Bima pada 2023 hanya Rp175 miliar. Kabupaten Bima juga memiliki 84 pulau kecil.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bima, Dahlan Noer menjelaskan Pemkab telah berupaya memaksimalkan pendapatan dari sektor laut melalui kolaborasi antara organisasi pemerintah daerah (OPD). Rencana intensifikasi target capaian Rp200 miliar harus dapat dimaksimalkan. Namun, unit kerja terkait perlu mencari beberapa sumber potensi penyumbang pajak dan retribusi unggulan secara optimal.

"Target bisa dicapai jika ada sinergi dan harmoni, bekerjasama dengan perusahaan sehingga target tersebut bisa ditingkatkan secara bertahap,” jelas Dahlan dari siaran pers, Selasa (22/10/2024).

Dahlan juga menjelaskan pembiayaan pembangunan dan peningkatan PAD memerlukan investasi. Oleh karena itu Pemkab Bima membuka karpet merah bagi investor yang ingin menanamkan modal atau berbisnis di sektor kelautan.

Dahlan menyebut dengan semakin banyaknya investasi sektor perikanan dan kelautan seperti tambak udang yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Kabupaten Bima, akan bisa memberikan manfaat dan penggunaan dalam pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai informasi, realisasi investasi dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Bima pada 2023 Rp241,89 miliar. Sedangkan investasi asing di Kabupaten Bima baru terealisasi Rp14,5 miliar.

Menurut Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) NTB, Kabupaten Bima sebenarnya memiliki potensi yang besar karena letaknya yang strategis dekat dengan destinasi Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur (NTT). Di Kabupaten Bima juga terdapat Kawasan Pengembangan Sangiang, Komodo dan Sape, (Sakosa) yang merupakan kawasan dengan potensi pariwisata dan perikanan laut.

Kabupaten Bima juga didukung oleh pelabuhan Sape sebagai jalur utama transportasi laut yang menuju Labuan Bajo.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten farmasi PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. (SIDO) mencatatkan rekor baru laba bersih pada semester I/2024. Memasuki masa La Nina yang diperkirakan mulai Agustus 2024, akankah menjadi motor baru pertumbuhan kinerja hingga akhir tahun?

Kalangan analis telah merevisi ke atas rating dan proyeksi mereka atas SIDO dan memprediksi kedatangan La Nina pada sisa tahun ini akan menopang pertumbuhan penjualan segmen herbal, khususnya produk Tolak Angin.

Anggota DPRD Kabupaten Buma Rafidin diduga cekcok dengan anggota polisi saat ditilang dalam Operasi Patuh Rinjani 2024 di Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Sabtu (19/7/2024). Video percekcokan itu viral di media sosial.

Berdasarkan penjelasan polisi dalam video tersebut, STNK kendaraan Rafidin mati sejak tahun 2020 dan pajak kendaraannya belum diperpanjang sejak Mei 2024.

Dia sempat meminta agar polisi yang menilangnya menahan STNK miliknya, namun ditolak karena dianggap mati.

Sikap polisi yang membeberkan tentang pajak kendaraannya mati tidak diterima oleh Rafidin dan sempat mendorong personel Polres Bima yang mengenakan helm. "Jangan begitu," kata Rafidin.

"Mau mengancam saya. Saya memiliki surat tugas," kata anggota polisi tersebut membalas Rafidin.

Namun, Rafidin membantah hendak mengancam polisi. Dalam video tersebut, anggota polisi itu juga menyampaikan bahwa Rafidin adalah anggota dewan.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Bima, IPTU Adib Widayaka, mengatakan bahwa pihaknya akan merilis informasi resmi terkait kejadian tersebut.

"Kami akan rilis, tunggu," katanya melalui pesan singkat.

Rafidin membantah dirinya menolak untuk ditilang. Ia menjelaskan bahwa saat itu dirinya hanya meminta agar mobilnya tidak ditahan, dan ia bersedia menitipkan STNK-nya karena saat itu tidak membawa SIM.

"Jadi tidak benar saat itu saya menolak ditilang, hanya saya meminta STNK saja yang ditahan. Karena mobil saya seolah dianggap bodong, makanya saya tidak terima," katanya.

Lebih lanjut, Rafidin menjelaskan bahwa mobilnya tidak bodong dan ia telah menitipkannya di Mapolres Bima untuk mengurus surat kendaraannya yang pajaknya mati.

Ia juga mengaku telah membuat SIM baru karena SIM lamanya telah mati dan tidak bisa diperpanjang.

Politisi PAN tersebut juga menyesalkan sikap anggota polisi tersebut yang dianggapnya berlebihan.

"Tidak cocok jadi anggota Lantas, sebaiknya Kapolres tarik dari anggota Lantas. Baru berhadapan dengan satu orang saja sudah seperti itu sikapnya, bagaimana dengan masyarakat banyak," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Setiap tahun Komisi Pemberantasan Korupsi mengadakan Survei Penilaian Integritas (SPI). Pada 2024 ini, lembaga antirasyah tersebut mengeluarkan hasil survei tersebut yang dilakukan setahun sebelumnya. Hasilnya adalah skor 70,97 persen, angka yang menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang ada pada 71,94 persen.

Berdasarkan pernyataan resmi KPK, nilai SPI 2023 tertinggi dari kategori Kementerian diraih oleh Kementerian Keuangan dengan capaian 84,18. Kemudian, untuk kategori Lembaga Non Kementerian diraih oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan catatan nilai 85,78.

Sementara untuk nilai SPI 2023 tertinggi kategori Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi; Pemerintah Kota; dan Pemerintah Kabupaten, secara beruntun diraih oleh Jawa Tengah dengan capaian 77,91; Kota Surakarta (83,75); dan Kabupaten Gianyar (83,78).

Bagaimana dengan Kabupaten Bima?

SPI 2023 Kabupaten Bima hanya sampai di angka 61,31 persen. Artinya, terpaut 5,26 poin di bawah rata-rata SPI Kabupaten/kota se-NTB yang berada di angka 66,57 persen. Dibandingkan hasil SPI nasional, angka SPI Bima tertinggal 9,66 persen.

Kemudian semakin jauh terpaut dengan peraih SPI tertinggi. Dengan Kementerian Keuangan terpaut 22,87 poin, dengan PPATK terpaut 24,47, dengan Kota Surakarta tertinggal 22,44 poin, dan dengan Kabupaten Gianyar 22,47.

Angka 61,31 persen yang diraih Kabupaten Bima pada 2023 pun lebih rendah bila dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Pada 2022, angka SPI Kabupaten Bima 68,32 persen atau lebih tinggi 7,01 persen. Sedangkan pada 2021 angka yang diraih aalah 68.95 persen atau lebih tinggi 7,64 persen.

Penurunan demi penurunan dan ketertinggalan angka SPI Bima bila dibandingkan daerah lain menunjukkan ada permasalahan serius terkait korupsi. Tentu hal ini harus menjadi evaluasi bersama di berbagai sektor pemerintahan Kabupaten Bima.

Mengomentari hasil SPI secara nasional pada Januari tahun ini, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penurunan nilai rata-rata nasional SPI harus disikapi dan ditindaklanjuti secara serius. Sebabnya, hasil SPI nasional menunjukkan kinerja pemerintahan di berbagai sektor, termasuk pemerintahan daerah, masih memiliki potensi terjadi korupsi. Bahkan dia mengatakan, risiko terjadinya tindak pidana korupsi di berbagai sektor masih sangat rentan.

Diperkarakan dan gerakan bersama

Praktisi hukum di Nusa Tenggara Barat (NTB) Mochamad Yahdi mengatakan korupsi di Bima menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian bersama. Permasalahan ini muncul karena adanya celah dalam penegakan hukum yang diperkuat dengan unsur kekerabatan atau nepotisme, sehingga mengakibatkan dugaan korupsi terjadi.

Tidak tinggal diam, dugaan tindak pidana tersebut sudah dirasakan dalam sejumlah proyek infrastruktur pemda setempat. Kemudian dikaji bersama dan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, dan Polri.

“Kami mendorong aparat penegakkan hukum untuk memproses segala kasus korupsi yang terjadi di Bima,” kata Yahdi dalam keterangannya pada Kamis (18/7/2024)

Seluruh pihak: masyarakat sipil, aparatur negara, dan lainnya, harus saling mendukung gerakan melawan korupsi di Bima. “Gerakan bersama untuk memberantas korupsi di Bima sangat diperlukan agar keadilan dan kesejahteraan di sini dapat terwujud dan betul-betul dirasakan manfaatnya,” kata pria yang terlibat dalam gerakan reformasi 1997-1998.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten farmasi produsen Tolak Angin PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. (SIDO) biasanya terguyur sentimen positif jelang musim penghujan. Bagaimana dengan La Nina yang diprediksi akan segera menggantikan pola cuaca El Nino?

Pola cuaca La Nina diketahui merupakan kebalikan dari El Nino yang kering. Maka La Nina akan menyebabkan intensitas hujan di Indonesia meningkat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebelumnya telah mengkonfirmasi bahwa La Nina diprediksi terjadi mulai Juni-Juli 2024.

Bisnis.com, JAKARTA -- Para pemegang saham sukarela PT Bima Multi Finance memutuskan untuk menutup perusahaan melalui konversi utang. Dalam laporan perusahaan tahun 2022, terdapat tiga grup utama yang menjadi pemegang saham Bima Finance setelah homologasi utang pada tahun 2017.

Ketiga pemegang saham utama tersebut adalah Sinarmas Group (40,07%), Victoria Group (39,97%), dan Sampoerna Group (16,29%). Dengan kata lain, tiga konglomerasi ini memiliki 96,33% saham Bima Finance setelah konversi utang berdasarkan putusan PKPU 2017.

Secara lebih terperinci, pemegang saham Bima Finance dari Grup Sinarmas adalah PT Sinar Mas Multiartha Tbk. (23,10%), PT Asuransi Sinar Mas (15,96%), dan PT Asuransi Simas Insurtech (1,01%).

Selanjutnya, Grup Victoria terdiri dari PT Bank Victoria International Tbk. (34,91%), PT Victoria Insurance Tbk. (2,63%), PT Victoria Sekuritas Indonesia (2,03%), dan PT Victoria Alife Indonesia (0,40%). Sedangkan Grup Sampoerna terdiri dari PT Buana Anggana Mandura (15,89%) dan PT Bank Sahabat Sampoerna (0,41%).

Sisa saham Bima Finance setelah konversi dimiliki oleh PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk. (1,01%), Erly Syahada (1%), Sukran Abdul Gani (1%), dan PT MNC Asuransi Indonesia (0,65%).

Felix, Direktur Sinar Mas Multiartha (SMMA), menjelaskan bahwa langkah penutupan perusahaan leasing ini disebabkan oleh sejumlah kreditur yang belum dapat memberikan keringanan pembayaran utang. Pada saat yang sama, Bima Finance diminta untuk memenuhi ketentuan ekuitas minimal Rp100 miliar.

"Para pemegang saham sukarela atau pemegang saham yang melakukan konversi utang menjadi modal dalam rangka penyelamatan sepakat untuk tidak menambah modal kepada Bima. Jadi solusi terbaik menurut para pemegang saham sukarela adalah melakukan pembubaran Bima," kata Felix kepada Bisnis, Kamis (11/7/2024).

Dia menyatakan bahwa pembubaran Bima Finance telah diketahui dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam pengumuman yang dirilis perusahaan, keputusan pembubaran disampaikan dalam RUPS luar biasa pada 28 Juni 2024. Pemegang saham kemudian meminta kreditur mengajukan tagihan maupun penyelesaian hak dan kewajiban dalam 60 hari ke depan. Pemegang saham menunjuk Soni Sanjaya dan Eko Sulistiyanto EB sebagai likuidator perseroan.

Tidak dilampirkan kondisi terbaru di website perusahaan, namun mengacu laman Bima Finance per akhir 2022, perusahaan leasing ini memiliki ekuitas -Rp149,29 miliar. Entitas ini membukukan laba Rp21,3 miliar pada akhir 2022.

Dari sisi aset, tercatat mencapai Rp246,82 miliar dan liabilitas Rp396,11 miliar.

Sejarah Bima Finance Sebelum Tutup

Bima Finance sendiri dalam direktori OJK tercatat empat kali berganti nama. Perusahaan ini mula-mula didirikan dengan nama PT Lautan Berlian Pacific Finance (1990 – 1995), kemudian berganti nama menjadi PT Lautan Berlian Multifinance (1995 – 2006), PT Prima Finance Indonesia (2006), dan PT Bima Multi Finance (2006 – 2024).

Dalam perubahan nama terakhir, pemegang saham perusahaan adalah PT Cipta Citra Irama (99%) dan Eddy Edgar Hartono (1%). Laporan tahunan 2014 mencatat manajemen kunci PT Cipta Citra Irama adalah Erly Syahada.

Erly sendiri adalah sosok yang malang melintang di industri keuangan. Nama Erly sebelumnya tercatat di PT Bank Dharmala sebelum ditutup pada 13 Maret 1999. Saat itu, Dewan Komisaris terdiri dari Suyanto Gondokusumo, Tjan Soen Eng, Hartawan Sunosubroto, dan Slamet Santoso Gondokusumo. Sementara direksinya terdiri dari Suhanda Wiraatmaja, Jenny Wirdjadinata, Harjono Darto To, Erly Syahada, dan Kinardi Rusli.

Kembali ke Bima Finance, perusahaan mengalami pertumbuhan pesat dengan 10 karyawan pada tahun 2006 saat pendirian menjadi 3.374 pada tahun 2014. Namun jumlah itu terus menurun menjadi 3.212 pada tahun 2016 dan menjadi 2.439 pada tahun 2017 saat perusahaan gagal membayar utang Obligasi Berkelanjutan I tahap II/2016 seri B dan C yang jatuh tempo pada 11 Agustus 2017.

Pemegang saham pengendali mengambil jalan dengan mengajukan PKPU ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 19 Mei 2017. Pengajuan perlindungan hukum karena tidak mampu membayar utang itu disetujui oleh pengadilan dan disahkan pada 4 Agustus 2017.

Ringkasannya, utang tranche A atau Pinjaman Jangka Panjang (PJP) sebesar Rp640.944.697.537 dibayarkan melalui cicilan per bulan dalam jangka waktu 10 tahun sejak tanggal efektif dan dikenakan bunga sebesar 10% per tahun.

Tranche B sebesar Rp178.099.357.781 akan dikonversi menjadi utang dengan jangka waktu 5 tahun sejak tanggal efektif (bullet payment) dan dikenakan bunga sebesar 5% per tahun.

Selanjutnya, tranche C sebesar Rp201.900.642.219 akan dikonversi menjadi MTN Konversi dan dikenakan bunga sebesar 5% per tahun. MTN Konversi dapat dikonversi menjadi 403.801 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp500.000/lembar, yang dilaksanakan efektif setelah tahun ke-5 (lima) setelah konversi ini diterbitkan.

MTN Konversi dijamin dengan gadai saham atas seluruh saham perusahaan yang dimiliki oleh PT Citra Cipta Internasional dan Eddy Edgar Hartono sebesar 220.000.000 lembar saham.

Tranche D atau utang Supplier sebesar Rp1.843.108.749 dibayarkan sesuai dengan jadwal dalam 1 tahun terhitung sejak tanggal efektif. Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor Karyawan kepada BCA Finance dan Bank Jasa Jakarta sebesar Rp5.432.859.477 akan dibayarkan sesuai dengan jadwal terhitung sejak tanggal efektif.

Berikut adalah kreditur dan pemasok yang terikat dengan Proposal Perdamaian yang telah disahkan pada tanggal 26 Juli 2017:

Kreditur Saparatis:

• PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk (Wali amanat obligasi) sebesar Rp221.183.618.056
• PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebesar Rp122.972.222.200
• PT Bank Victoria International, Tbk sebesar Rp109.585.582.799
• PT Buana Anggana Mandura sebesar Rp80.000.000.000
• PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk sebesar Rp66.692.578.206
• PT Bank Mandiri (Persero), Tbk sebesar Rp44.990.663.728
• PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk sebesar Rp40.964.789.578
• PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk sebesar Rp33.842.246.668
• PT Bank ICBC Indonesia sebesar Rp28.723.078.406
• PT Bank KEB Hana Indonesia sebesar Rp22.630.821.760
• PT Bank INA Perdana, Tbk sebesar Rp21.094.725.377
• PT Bank Harda Internasional, Tbk sebesar Rp20.341.125.574
• PT Bank Resona Perdania sebesar Rp20.049.124.963
• PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk sebesar Rp19.853.201.528
• PT Maybank Indonesia, Tbk sebesar Rp16.234.315.700
• PT State Bank of India Indonesia sebesar Rp14.389.533.103
• PT Bank Jago, Tbk (PT Bank Artos Indonesia, Tbk) sebesar Rp10.911.550.143
• PT Bank Mega, Tbk sebesar Rp3.802.416.401
• PT Bank Central Asia Finance sebesar Rp2.954.023.700
• PT Bank Ganesha, Tbk sebesar Rp2.068.621.320
• PT Bank Sahabat Sampoerna sebesar Rp2.055.800.304
• PT Bank Syariah Mandiri sebesar Rp1.286.530.059
• PT Bank Negara Indonesia Syariah sebesar Rp1.064.787.022
• PT Bank Central Asia Syariah sebesar Rp612.776.448
• PT IBK Indonesia, Tbk (PT Bank Agris, Tbk) sebesar Rp363.359.027

Jumlah sebesar Rp908.667.492.070

Kreditor Konkuren

• PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Wali amanat obligasi) sebesar Rp115.231.229.167
• PT Bank Jasa Jakarta sebesar Rp2.478.835.777
• PT Asuransi Kresna Mitra, Tbk sebesar Rp497.443.404
• PT Telekomunikasi Indonesia sebesar Rp333.069.355
• CV Kharisma Utama sebesar Rp301.831.000
• PT Trust Investama sebesar Rp294.602.000
• PT Graha Bakti Tehnologi sebesar Rp288.970.000
• PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk sebesar Rp75.000.000
• PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia sebesar Rp29.584.691
• PT Cahaya Multitran Abadi sebesar Rp22.608.300
  Jumlah sebesar Rp119.553.173.694

Bisnis.com, JAKARTA -- Para pemegang saham sukarela PT Bima Multi Finance memutuskan untuk menutup perusahaan melalui konversi utang. Dalam laporan perusahaan tahun 2022, terdapat tiga grup utama yang menjadi pemegang saham Bima Finance setelah homologasi utang pada tahun 2017.

Ketiga pemegang saham utama tersebut adalah Sinarmas Group (40,07%), Victoria Group (39,97%), dan Sampoerna Group (16,29%). Dengan kata lain, tiga konglomerasi ini memiliki 96,33% saham Bima Finance setelah konversi utang berdasarkan putusan PKPU 2017.

Secara lebih terperinci, pemegang saham Bima Finance dari Grup Sinarmas adalah PT Sinar Mas Multiartha Tbk. (23,10%), PT Asuransi Sinar Mas (15,96%), dan PT Asuransi Simas Insurtech (1,01%).

Selanjutnya, Grup Victoria terdiri dari PT Bank Victoria International Tbk. (34,91%), PT Victoria Insurance Tbk. (2,63%), PT Victoria Sekuritas Indonesia (2,03%), dan PT Victoria Alife Indonesia (0,40%). Sedangkan Grup Sampoerna terdiri dari PT Buana Anggana Mandura (15,89%) dan PT Bank Sahabat Sampoerna (0,41%).

Sisa saham Bima Finance setelah konversi dimiliki oleh PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk. (1,01%), Erly Syahada (1%), Sukran Abdul Gani (1%), dan PT MNC Asuransi Indonesia (0,65%).

Felix, Direktur Sinar Mas Multiartha (SMMA), menjelaskan bahwa langkah penutupan perusahaan leasing ini disebabkan oleh sejumlah kreditur yang belum dapat memberikan keringanan pembayaran utang. Pada saat yang sama, Bima Finance diminta untuk memenuhi ketentuan ekuitas minimal Rp100 miliar.

"Para pemegang saham sukarela atau pemegang saham yang melakukan konversi utang menjadi modal dalam rangka penyelamatan sepakat untuk tidak menambah modal kepada Bima. Jadi solusi terbaik menurut para pemegang saham sukarela adalah melakukan pembubaran Bima," kata Felix kepada Bisnis, Kamis (11/7/2024).

Dia menyatakan bahwa pembubaran Bima Finance telah diketahui dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam pengumuman yang dirilis perusahaan, keputusan pembubaran disampaikan dalam RUPS luar biasa pada 28 Juni 2024. Pemegang saham kemudian meminta kreditur mengajukan tagihan maupun penyelesaian hak dan kewajiban dalam 60 hari ke depan. Pemegang saham menunjuk Soni Sanjaya dan Eko Sulistiyanto EB sebagai likuidator perseroan.

Tidak dilampirkan kondisi terbaru di website perusahaan, namun mengacu laman Bima Finance per akhir 2022, perusahaan leasing ini memiliki ekuitas -Rp149,29 miliar. Entitas ini membukukan laba Rp21,3 miliar pada akhir 2022.

Dari sisi aset, tercatat mencapai Rp246,82 miliar dan liabilitas Rp396,11 miliar.

Sejarah Bima Finance Sebelum Tutup

Bima Finance sendiri dalam direktori OJK tercatat empat kali berganti nama. Perusahaan ini mula-mula didirikan dengan nama PT Lautan Berlian Pacific Finance (1990 – 1995), kemudian berganti nama menjadi PT Lautan Berlian Multifinance (1995 – 2006), PT Prima Finance Indonesia (2006), dan PT Bima Multi Finance (2006 – 2024).

Dalam perubahan nama terakhir, pemegang saham perusahaan adalah PT Cipta Citra Irama (99%) dan Eddy Edgar Hartono (1%). Laporan tahunan 2014 mencatat manajemen kunci PT Cipta Citra Irama adalah Erly Syahada.

Erly sendiri adalah sosok yang malang melintang di industri keuangan. Nama Erly sebelumnya tercatat di PT Bank Dharmala sebelum ditutup pada 13 Maret 1999. Saat itu, Dewan Komisaris terdiri dari Suyanto Gondokusumo, Tjan Soen Eng, Hartawan Sunosubroto, dan Slamet Santoso Gondokusumo. Sementara direksinya terdiri dari Suhanda Wiraatmaja, Jenny Wirdjadinata, Harjono Darto To, Erly Syahada, dan Kinardi Rusli.

Kembali ke Bima Finance, perusahaan mengalami pertumbuhan pesat dengan 10 karyawan pada tahun 2006 saat pendirian menjadi 3.374 pada tahun 2014. Namun jumlah itu terus menurun menjadi 3.212 pada tahun 2016 dan menjadi 2.439 pada tahun 2017 saat perusahaan gagal membayar utang Obligasi Berkelanjutan I tahap II/2016 seri B dan C yang jatuh tempo pada 11 Agustus 2017.

Pemegang saham pengendali mengambil jalan dengan mengajukan PKPU ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 19 Mei 2017. Pengajuan perlindungan hukum karena tidak mampu membayar utang itu disetujui oleh pengadilan dan disahkan pada 4 Agustus 2017.

Ringkasannya, utang tranche A atau Pinjaman Jangka Panjang (PJP) sebesar Rp640.944.697.537 dibayarkan melalui cicilan per bulan dalam jangka waktu 10 tahun sejak tanggal efektif dan dikenakan bunga sebesar 10% per tahun.

Tranche B sebesar Rp178.099.357.781 akan dikonversi menjadi utang dengan jangka waktu 5 tahun sejak tanggal efektif (bullet payment) dan dikenakan bunga sebesar 5% per tahun.

Selanjutnya, tranche C sebesar Rp201.900.642.219 akan dikonversi menjadi MTN Konversi dan dikenakan bunga sebesar 5% per tahun. MTN Konversi dapat dikonversi menjadi 403.801 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp500.000/lembar, yang dilaksanakan efektif setelah tahun ke-5 (lima) setelah konversi ini diterbitkan.

MTN Konversi dijamin dengan gadai saham atas seluruh saham perusahaan yang dimiliki oleh PT Citra Cipta Internasional dan Eddy Edgar Hartono sebesar 220.000.000 lembar saham.

Tranche D atau utang Supplier sebesar Rp1.843.108.749 dibayarkan sesuai dengan jadwal dalam 1 tahun terhitung sejak tanggal efektif. Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor Karyawan kepada BCA Finance dan Bank Jasa Jakarta sebesar Rp5.432.859.477 akan dibayarkan sesuai dengan jadwal terhitung sejak tanggal efektif.

Berikut adalah kreditur dan pemasok yang terikat dengan Proposal Perdamaian yang telah disahkan pada tanggal 26 Juli 2017:

Kreditur Saparatis:

• PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk (Wali amanat obligasi) sebesar Rp221.183.618.056
• PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebesar Rp122.972.222.200
• PT Bank Victoria International, Tbk sebesar Rp109.585.582.799
• PT Buana Anggana Mandura sebesar Rp80.000.000.000
• PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk sebesar Rp66.692.578.206
• PT Bank Mandiri (Persero), Tbk sebesar Rp44.990.663.728
• PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk sebesar Rp40.964.789.578
• PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk sebesar Rp33.842.246.668
• PT Bank ICBC Indonesia sebesar Rp28.723.078.406
• PT Bank KEB Hana Indonesia sebesar Rp22.630.821.760
• PT Bank INA Perdana, Tbk sebesar Rp21.094.725.377
• PT Bank Harda Internasional, Tbk sebesar Rp20.341.125.574
• PT Bank Resona Perdania sebesar Rp20.049.124.963
• PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk sebesar Rp19.853.201.528
• PT Maybank Indonesia, Tbk sebesar Rp16.234.315.700
• PT State Bank of India Indonesia sebesar Rp14.389.533.103
• PT Bank Jago, Tbk (PT Bank Artos Indonesia, Tbk) sebesar Rp10.911.550.143
• PT Bank Mega, Tbk sebesar Rp3.802.416.401
• PT Bank Central Asia Finance sebesar Rp2.954.023.700
• PT Bank Ganesha, Tbk sebesar Rp2.068.621.320
• PT Bank Sahabat Sampoerna sebesar Rp2.055.800.304
• PT Bank Syariah Mandiri sebesar Rp1.286.530.059
• PT Bank Negara Indonesia Syariah sebesar Rp1.064.787.022
• PT Bank Central Asia Syariah sebesar Rp612.776.448
• PT IBK Indonesia, Tbk (PT Bank Agris, Tbk) sebesar Rp363.359.027

Jumlah sebesar Rp908.667.492.070

Kreditor Konkuren

• PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Wali amanat obligasi) sebesar Rp115.231.229.167
• PT Bank Jasa Jakarta sebesar Rp2.478.835.777
• PT Asuransi Kresna Mitra, Tbk sebesar Rp497.443.404
• PT Telekomunikasi Indonesia sebesar Rp333.069.355
• CV Kharisma Utama sebesar Rp301.831.000
• PT Trust Investama sebesar Rp294.602.000
• PT Graha Bakti Tehnologi sebesar Rp288.970.000
• PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk sebesar Rp75.000.000
• PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia sebesar Rp29.584.691
• PT Cahaya Multitran Abadi sebesar Rp22.608.300
  Jumlah sebesar Rp119.553.173.694

Bisnis.com, JAKARTA -- Para pemegang saham sukarela PT Bima Multi Finance memutuskan untuk menutup perusahaan melalui konversi utang. Dalam laporan perusahaan tahun 2022, terdapat tiga grup utama yang menjadi pemegang saham Bima Finance setelah homologasi utang pada tahun 2017.

Ketiga pemegang saham utama tersebut adalah Sinarmas Group (40,07%), Victoria Group (39,97%), dan Sampoerna Group (16,29%). Dengan kata lain, tiga konglomerasi ini memiliki 96,33% saham Bima Finance setelah konversi utang berdasarkan putusan PKPU 2017.

Secara lebih terperinci, pemegang saham Bima Finance dari Grup Sinarmas adalah PT Sinar Mas Multiartha Tbk. (23,10%), PT Asuransi Sinar Mas (15,96%), dan PT Asuransi Simas Insurtech (1,01%).

Selanjutnya, Grup Victoria terdiri dari PT Bank Victoria International Tbk. (34,91%), PT Victoria Insurance Tbk. (2,63%), PT Victoria Sekuritas Indonesia (2,03%), dan PT Victoria Alife Indonesia (0,40%). Sedangkan Grup Sampoerna terdiri dari PT Buana Anggana Mandura (15,89%) dan PT Bank Sahabat Sampoerna (0,41%).

Sisa saham Bima Finance setelah konversi dimiliki oleh PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk. (1,01%), Erly Syahada (1%), Sukran Abdul Gani (1%), dan PT MNC Asuransi Indonesia (0,65%).

Felix, Direktur Sinar Mas Multiartha (SMMA), menjelaskan bahwa langkah penutupan perusahaan leasing ini disebabkan oleh sejumlah kreditur yang belum dapat memberikan keringanan pembayaran utang. Pada saat yang sama, Bima Finance diminta untuk memenuhi ketentuan ekuitas minimal Rp100 miliar.

"Para pemegang saham sukarela atau pemegang saham yang melakukan konversi utang menjadi modal dalam rangka penyelamatan sepakat untuk tidak menambah modal kepada Bima. Jadi solusi terbaik menurut para pemegang saham sukarela adalah melakukan pembubaran Bima," kata Felix kepada Bisnis, Kamis (11/7/2024).

Dia menyatakan bahwa pembubaran Bima Finance telah diketahui dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam pengumuman yang dirilis perusahaan, keputusan pembubaran disampaikan dalam RUPS luar biasa pada 28 Juni 2024. Pemegang saham kemudian meminta kreditur mengajukan tagihan maupun penyelesaian hak dan kewajiban dalam 60 hari ke depan. Pemegang saham menunjuk Soni Sanjaya dan Eko Sulistiyanto EB sebagai likuidator perseroan.

Tidak dilampirkan kondisi terbaru di website perusahaan, namun mengacu laman Bima Finance per akhir 2022, perusahaan leasing ini memiliki ekuitas -Rp149,29 miliar. Entitas ini membukukan laba Rp21,3 miliar pada akhir 2022.

Dari sisi aset, tercatat mencapai Rp246,82 miliar dan liabilitas Rp396,11 miliar.

Sejarah Bima Finance Sebelum Tutup

Bima Finance sendiri dalam direktori OJK tercatat empat kali berganti nama. Perusahaan ini mula-mula didirikan dengan nama PT Lautan Berlian Pacific Finance (1990 – 1995), kemudian berganti nama menjadi PT Lautan Berlian Multifinance (1995 – 2006), PT Prima Finance Indonesia (2006), dan PT Bima Multi Finance (2006 – 2024).

Dalam perubahan nama terakhir, pemegang saham perusahaan adalah PT Cipta Citra Irama (99%) dan Eddy Edgar Hartono (1%). Laporan tahunan 2014 mencatat manajemen kunci PT Cipta Citra Irama adalah Erly Syahada.

Erly sendiri adalah sosok yang malang melintang di industri keuangan. Nama Erly sebelumnya tercatat di PT Bank Dharmala sebelum ditutup pada 13 Maret 1999. Saat itu, Dewan Komisaris terdiri dari Suyanto Gondokusumo, Tjan Soen Eng, Hartawan Sunosubroto, dan Slamet Santoso Gondokusumo. Sementara direksinya terdiri dari Suhanda Wiraatmaja, Jenny Wirdjadinata, Harjono Darto To, Erly Syahada, dan Kinardi Rusli.

Kembali ke Bima Finance, perusahaan mengalami pertumbuhan pesat dengan 10 karyawan pada tahun 2006 saat pendirian menjadi 3.374 pada tahun 2014. Namun jumlah itu terus menurun menjadi 3.212 pada tahun 2016 dan menjadi 2.439 pada tahun 2017 saat perusahaan gagal membayar utang Obligasi Berkelanjutan I tahap II/2016 seri B dan C yang jatuh tempo pada 11 Agustus 2017.

Pemegang saham pengendali mengambil jalan dengan mengajukan PKPU ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 19 Mei 2017. Pengajuan perlindungan hukum karena tidak mampu membayar utang itu disetujui oleh pengadilan dan disahkan pada 4 Agustus 2017.

Ringkasannya, utang tranche A atau Pinjaman Jangka Panjang (PJP) sebesar Rp640.944.697.537 dibayarkan melalui cicilan per bulan dalam jangka waktu 10 tahun sejak tanggal efektif dan dikenakan bunga sebesar 10% per tahun.

Tranche B sebesar Rp178.099.357.781 akan dikonversi menjadi utang dengan jangka waktu 5 tahun sejak tanggal efektif (bullet payment) dan dikenakan bunga sebesar 5% per tahun.

Selanjutnya, tranche C sebesar Rp201.900.642.219 akan dikonversi menjadi MTN Konversi dan dikenakan bunga sebesar 5% per tahun. MTN Konversi dapat dikonversi menjadi 403.801 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp500.000/lembar, yang dilaksanakan efektif setelah tahun ke-5 (lima) setelah konversi ini diterbitkan.

MTN Konversi dijamin dengan gadai saham atas seluruh saham perusahaan yang dimiliki oleh PT Citra Cipta Internasional dan Eddy Edgar Hartono sebesar 220.000.000 lembar saham.

Tranche D atau utang Supplier sebesar Rp1.843.108.749 dibayarkan sesuai dengan jadwal dalam 1 tahun terhitung sejak tanggal efektif. Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor Karyawan kepada BCA Finance dan Bank Jasa Jakarta sebesar Rp5.432.859.477 akan dibayarkan sesuai dengan jadwal terhitung sejak tanggal efektif.

Berikut adalah kreditur dan pemasok yang terikat dengan Proposal Perdamaian yang telah disahkan pada tanggal 26 Juli 2017:

Kreditur Saparatis:

• PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk (Wali amanat obligasi) sebesar Rp221.183.618.056
• PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebesar Rp122.972.222.200
• PT Bank Victoria International, Tbk sebesar Rp109.585.582.799
• PT Buana Anggana Mandura sebesar Rp80.000.000.000
• PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk sebesar Rp66.692.578.206
• PT Bank Mandiri (Persero), Tbk sebesar Rp44.990.663.728
• PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk sebesar Rp40.964.789.578
• PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk sebesar Rp33.842.246.668
• PT Bank ICBC Indonesia sebesar Rp28.723.078.406
• PT Bank KEB Hana Indonesia sebesar Rp22.630.821.760
• PT Bank INA Perdana, Tbk sebesar Rp21.094.725.377
• PT Bank Harda Internasional, Tbk sebesar Rp20.341.125.574
• PT Bank Resona Perdania sebesar Rp20.049.124.963
• PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk sebesar Rp19.853.201.528
• PT Maybank Indonesia, Tbk sebesar Rp16.234.315.700
• PT State Bank of India Indonesia sebesar Rp14.389.533.103
• PT Bank Jago, Tbk (PT Bank Artos Indonesia, Tbk) sebesar Rp10.911.550.143
• PT Bank Mega, Tbk sebesar Rp3.802.416.401
• PT Bank Central Asia Finance sebesar Rp2.954.023.700
• PT Bank Ganesha, Tbk sebesar Rp2.068.621.320
• PT Bank Sahabat Sampoerna sebesar Rp2.055.800.304
• PT Bank Syariah Mandiri sebesar Rp1.286.530.059
• PT Bank Negara Indonesia Syariah sebesar Rp1.064.787.022
• PT Bank Central Asia Syariah sebesar Rp612.776.448
• PT IBK Indonesia, Tbk (PT Bank Agris, Tbk) sebesar Rp363.359.027

Jumlah sebesar Rp908.667.492.070

Kreditor Konkuren

• PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Wali amanat obligasi) sebesar Rp115.231.229.167
• PT Bank Jasa Jakarta sebesar Rp2.478.835.777
• PT Asuransi Kresna Mitra, Tbk sebesar Rp497.443.404
• PT Telekomunikasi Indonesia sebesar Rp333.069.355
• CV Kharisma Utama sebesar Rp301.831.000
• PT Trust Investama sebesar Rp294.602.000
• PT Graha Bakti Tehnologi sebesar Rp288.970.000
• PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk sebesar Rp75.000.000
• PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia sebesar Rp29.584.691
• PT Cahaya Multitran Abadi sebesar Rp22.608.300
  Jumlah sebesar Rp119.553.173.694