Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa sebanyak 9,4 juta penduduk kelas menengah di Indonesia mengalami penurunan status ke kelompok aspiring middle class selama periode 2019-2024. Akibatnya, jumlah kelas menengah menurun menjadi 47,85 juta orang pada 2024.

Arthur Adisusanto, Country Head Modalku Indonesia menjelaskan penurunan jumlah kelas menengah ini dapat berkontribusi pada peningkatan risiko kredit macet di sektor fintech. Penurunan daya beli yang dialami masyarakat kelas menengah, menurutnya, dapat berdampak pada kemampuan bayar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang banyak bergantung pada pembiayaan fintech.

“Kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas kredit yang diterima oleh penerima dana, termasuk pelaku usaha fintech lending,” ujar Arthur kepada Bisnis, Rabu (4/9/2024).

Meskipun begitu, Arthur menegaskan bahwa Modalku terus menjaga portofolio pinjamannya agar tetap sehat. Hingga saat ini, tingkat keberhasilan bayar (TKB90) perusahaan tercatat stabil di angka 97,69%. Modalku juga menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam penyaluran pendanaan sebagai strategi mitigasi risiko.

“Kami secara berkala memperbarui kriteria penilaian kelayakan penerima dana berdasarkan data historis dan mengacu pada prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral) sesuai dengan SEOJK Nomor 19 Tahun 2023,” jelas Arthur.

Hingga 31 Agustus 2024, Modalku telah menyalurkan pendanaan sebesar Rp469,63 miliar, dengan total outstanding pendanaan mencapai Rp135,41 miliar. Dana tersebut disalurkan kepada 305 penerima, yang terdiri dari 21 institusi dan 284 individu.

Penurunan kelas menengah ini juga berkorelasi dengan meningkatnya kredit macet di sektor fintech. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat wanprestasi pinjaman (TWP90) pada Juni 2024 turun menjadi 2,79 persen secara bulanan dan tahunan. Namun, outstanding pinjaman TWP90 untuk kelompok usia produktif 35-54 tahun meningkat menjadi Rp557,34 miliar pada Juni 2024, dibandingkan Rp541,26 miliar pada Juni 2023.

Bisnis.com, JAKARTA – Sektor perbankan memiliki peran penting sebagai katalisator dalam upaya meningkatkan hubungan ekonomi antara Indonesia dan Australia, terutama di bidang investasi dan perdagangan.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansury usai peresmian kantor perwakilan atau representative officeBNI di Sydney, Australia pada hari ini, Kamis (5/9/2024).

Pahala mengatakan bahwa kedua negara merupakan comprehensive strategic partner. Tercatat, Indonesia merupakan mitra perdagangan bagi Australia nomor 8 dan Australia merupakan mitra perdagangan bagi Indonesia nomor 12.

"Perbankan tentunya merupakan salah satu enabler atau salah satu lembaga yang memungkinkan adanya peningkatan dari perdagangan dan investasi," ujarnya di Sydney, Kamis (5/9/2024).

Walaupun, Pahala menyoroti pada tahun 2023 terjadi penurunan dalam peringkat investasi antara Indonesia dan Australia, namun saat ini hubungan ekonomi antara kedua negara tetap berkembang.

Perusahaan Indonesia yang terkait sektor-sektor strategis atau hilirisasi dari mineral kritis, sektor pangan, serta sektor services seperti mining contracting sudah banyak yang melakukan ekspansi ke Australia. Sebaliknya, perusahaan-perusahaan Australia pun juga sudah masuk ke sektor pemrosesan mineral kritis di Indonesia.

“Moga-moga dengan adanya bank BNI di Sydney ini akan bisa membuka lebih banyak lagi kesempatan untuk meningkatkan kerja sama di bidang perdagangan dan investasi serta memberikan layanan bagi warga negara Indonesia dan juga diaspora yang berada di Sydney,” ucapnya yang juga menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama BNI.

Dia juga menyebutkan bahwa Kemlu RI pun sudah menandatangani kerja sama dengan BNI untuk memberikan layanan bagi diaspora termasuk bagi diaspora yang tidak memiliki paspor dan kewarganegaraan Indonesia. Hal ini dilakukan juga bisa mendorong masuknya uang atau investasi ke Indonesia secara lebih luas lagi ke depannya.

Sebagaimana diketahui, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI (BBNI) resmi membuka kantor perwakilan atau representative office di Sydney, Australia pada hari ini Kamis (5/9/2024). BNI pun menjadi bank asal Indonesia pertama yang memiliki kantor di Australia.

Pahala meyakini bahwa kehadiran BNI di Sydney akan semakin memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan Australia.

Beberapa sektor utama yang kerap digeluti pengusaha Indonesia di Australia, yakni sektor pertambangan dan mining contracting, di mana pengusaha Indonesia berperan sebagai penyedia jasa untuk bisa melakukan operasionalisasi dari kegiatan pertambangan di Australia.

Selain itu, pihaknya juga membidik sejumlah sektor potensial di Australia, seperti sektor kesehatan, sektor pertanian, hingga agrikultural.

“Kita berharap dengan berkembangnya sektor jasa khususnya mining contractor sektor pertambangan dan sektor jasa lainnya mudah-mudahan bisa membuka peluang bagi perusahaan Indonesia dan diaspora Indonesia,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Asosiasi Modal Ventura untuk Startup Indonesia (Amvesindo) menjelaskan penyebab pembiayaanmodal ventura pada Juni 2024 turun.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pembiayaan modal ventura pada Juni 2024 sebesar Rp16,90 triliun, turun 10,60% year-on-year (yoy), dibandingkan dengan Rp18,91 triliun pada Juni 2023. Pembiayaan secara bulanan juga turun 0,08% MtM dari Rp16,92 triliun pada Mei 2024.

Ketua Umum Amvesindo Eddi Danusaputro mengatakan kondisi di Indonesia itu juga terjadi di global. "Sepertinya yang terjadi di Indonesia masih sejalan dengan tren di Asia dan global, di mana memang masih terjadi tech winter," kata Eddi kepada Bisnis, Rabu (4/9/2024).

Menurutnya tech winter ini akan terus terjadi hingga suku bunga The Fed turun. Di tengah situasi tersebut, Eddi mengatakan modal ventura akan lebih selektif menyalurkan pendanaan.

"Setiap perusahaan ventura pasti punya mandat sektoral yang berbeda-beda. Tapi secara industry-wide, yang masih diminati masih sama dengan 2023," kata dia.

Amvesindo mencatat terdapat 15 sektor startup yang paling diminati pada 2023. Urutan pertama adalah marketplace dengan pendanaan US$1,51 miliar, disusul Fintech US$583 juta, Aquatech US$213 juta, EV US$153 juta, Healthtech US$125 juta, dan E-commerce Enabler US$30 juta.

Berikutnya sektor Agritech dengan nilai US$26 juta, Contech US$26 juta, Software as a Service (SaaS) US$24 juta, Online Media US$23 juta, Proptech US$13 juta, Food Tech US$12 juta, Car Marketplace US$10 juta, dan terakhir adalah sektor Biotech dengan nilai pendanaan US$8 juta.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI (BBNI) resmi membuka kantor perwakilan atau representative office di Sydney, Australia pada hari ini Kamis (5/9/2024). BNI pun menjadi bank asal Indonesia pertama yang memiliki kantor di Australia.

Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansury menyatakan kehadiran kantor perwakilan BNI di Sydney akan memfasilitasi peningkatan perdagangan antara Indonesia dan Australia.

"Terlebih lagi, saat ini Indonesia dan Australia merupakan mitra strategis komprehensif, baik dalam bidang perdagangan maupun investasi, khususnya di sektor-sektor strategis," ujar Pahala dalam keterangan resmi, Kamis (5/9/2024).

Pahala, yang juga menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama BNI, meyakini bahwa kehadiran BNI di Sydney akan semakin memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan Australia.

"Kami berterima kasih kepada OJK yang turut berperan dalam mempererat hubungan antara Indonesia dan Australia, terutama di sektor keuangan. Hal ini juga tidak terlepas dari peran Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Investasi," ungkap Pahala.

Sementara itu, Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan BNI memang memiliki rencana internasionalisasi yang bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan perbankan dan memperkuat kehadiran globalnya.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, BNI telah mendirikan beberapa kantor luar negeri di berbagai negara strategis dan akan terus melakukan ekspansi ke negara-negara potensial yang merupakan mitra dagang Indonesia.

“Hari ini adalah momen bersejarah bagi kami, Bank Negara Indonesia, karena dengan peresmian Kantor Perwakilan di Sydney ini, BNI semakin memperkuat kehadirannya di kancah internasional,” ujar Royke dalam peresmian Kantor Perwakilan BNI di Sydney, Australia, Kamis (5/9/2024).

Royke memaparkan beberapa alasan strategis BNI memilih Sydney sebagai lokasi kantor baru untuk operasinya.

Pertama, Sydney adalah salah satu pusat keuangan utama di kawasan Asia-Pasifik, sehingga dengan beroperasi di Sydney, BNI dapat memperkuat kehadirannya di pasar keuangan internasional dan lebih mudah mengakses berbagai keuangan global.

Kedua, Sydney adalah pusat bisnis dan ekonomi di Australia yang menawarkan banyak peluang untuk kolaborasi bisnis dan investasi. Selain itu, terdapat banyak potensi transaksi bisnis yang dilakukan baik oleh Perusahaan Indonesia yang melakukan ekspansi bisnis di Australia maupun sebaliknya.

Ketiga, komunitas diaspora Indonesia di Sydney cukup kuat, sekitar 42% diaspora Indonesia tinggal di Sydney. Dengan demikian, kehadiran BNI memungkinkan perseroan untuk melayani kebutuhan perbankan komunitas ini dengan lebih baik dan memperkuat hubungan dengan masyarakat Indonesia di Australia.

Alasan keempat, Australia menawarkan akses ke pasar baru dan berbeda dari yang selama ini digarap oleh BNI, sehingga memungkinkan BNI lebih efektif memetakan dan eksplorasi di kawasan tersebut.

“Keberadaan kantor perwakilan ini diharapkan dapat menjadi pintu gerbang yang lebih lebar untuk meningkatkan bisnis, kerja sama ekonomi dan bisnis antara Indonesia dan Australia, serta negara-negara di kawasan Asia-Pasifik,” kata Royke.

Sebagai bank milik negara, Royke mengungkapkan bahwa BNI memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya memberikan layanan perbankan terbaik bagi masyarakat, tetapi juga berperan aktif dalam memfasilitasi hubungan perdagangan, investasi, dan ekonomi antara Indonesia dan mitra-mitra globalnya.

“Dengan adanya kantor perwakilan di Sydney ini, kami berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kami kepada nasabah internasional, memfasilitasi perdagangan dan investasi, serta mendukung komunitas bisnis Indonesia yang berada di Australia dan Pengusaha Australia yang ingin berbisnis di Indonesia,” tutur Royke.

Royke mengatakan, kehadiran Kantor Perwakilan BNI di Sydney ini bukan hanya sebagai simbol kehadiran BNI di luar negeri, tetapi juga sebagai bukti nyata dari upaya BNI untuk lebih dekat dengan nasabah dan mitra bisnis di Australia.

Saat ini, dengan status sebagai Representative Office, kegiatan utama akan mencakup pelaksanaan penelitian, seperti melakukan penelitian tentang perekonomian dan bisnis di Australia. Selain itu, kantor ini juga dapat memberikan referral bisnis kepada kantor luar negeri lainnya.

Adapun, hingga saat ini, BNI memiliki kantor-kantor luar negeri di berbagai negara mulai dari Singapura, Hong Kong, Tokyo, Seoul, London, Amsterdam hingga New York.

Setiap kantor luar negeri ini berfungsi sebagai perpanjangan dari layanan perbankan BNI, yang dirancang untuk melayani nasabah korporasi dan ritel, mendukung perdagangan internasional, dan menyediakan akses ke pasar keuangan global.

Bisnis.com, JAKARTA -- Penurunan aset perusahaan pembiayaan non-bank berdampak signifikan terhadap kinerja pembiayaan di sektor infrastruktur, termasuk PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI. Hingga Juni 2024, total aset SMI tercatat sebesar Rp114,01 triliun, turun 2,15% secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan dengan Juni 2023 yang mencapai Rp116,51 triliun.

Manajemen SMI menyatakan bahwa penurunan ini sejalan dengan turunnya outstanding pembiayaan publik, yang disebabkan oleh pembayaran pinjaman program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari pemerintah daerah. "Hal ini terkait pembayaran dari debitur pemerintah daerah atas pinjaman program PEN," kata pihak manajemen SMI kepada Bisnis pada Selasa (3/9/2024).

Selaras dengan penurunan aset, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa pembiayaan infrastruktur oleh Lembaga Keuangan Khusus (LKK) mengalami penurunan 12,61% yoy, dari Rp101,78 triliun pada Juni 2023 menjadi Rp88,94 triliun pada Juni 2024. Sebagai LKK di bawah Kementerian Keuangan, SMI memiliki peran penting dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional, terutama melalui pembiayaan pembangunan di pemerintah daerah.

Pada semester I/2024, SMI berhasil menyalurkan pembiayaan dan investasi sebesar Rp93,41 triliun, dengan total disbursement hingga Juni 2024 mencapai Rp10,59 triliun. Sebagian besar pembiayaan SMI didominasi oleh sektor jalan tol sebesar 30,4%, diikuti oleh sektor ketenagalistrikan (10,2%) dan transportasi (9,5%).

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Teknik dan Direktur Center for Sustainable Infrastructure Development (CSID) Universitas Indonesia (UI), Mohammed Ali Berawi, mengungkapkan tren penurunan aset perusahaan pembiayaan non-bank sudah terlihat sejak September 2023. Menurutnya, penurunan ini disebabkan oleh sikap "wait and see" dari pelaku bisnis yang umum terjadi pada tahun politik, sehingga mempengaruhi total aset dan volume pembiayaan untuk proyek infrastruktur.

Bisnis.com, SYDNEY - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI (BBNI) kini memiliki kantor perwakilan di Australia. Pembukaan kantor perwakilan baru ini menambah daftar jaringan global bank pelat merah tersebut.

Representative Office BNI telah diresmikan pada hari ini, Kamis (5/9/2024). Kantor Perwakilan BNI tersebut berada tepat di pusat bisnis Kota Sydney, tepatnya di Salesforce Tower.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar dalam sambutannya mengatakan pembukaan kantor perwakilan ini tidak hanya menjadi langkah ekspansi bagi perseroan, tetapi juga akan menjadi sejarah penting dalam kerja sama bisnis dan kemitraan ekonomi antara Indonesia dan Australia.

"Sebagai bank pertama yang membuka kantor perwakilan di Australia, kami bersyukur dapat berperan mendukung implementasi Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement," ujarnya di Sydney, Kamis (5/9/2024).

Royke menambahkan pihaknya memandang kemitraan tersebut sebagai landasan strategi dalam hubungan kerja sama jangka panjang kedua negara, yang dapat menghadirkan peluang besar dalam beberapa aspek.

Pertama, memperluas perdagangan; kedua meningkatkan investasi, dan ketiga memperkuat kolaborasi di berbagai sektor yang vital bagi pertumbuhan ekonomi kedua negara.

Selain itu, Royke menyampaikan, sebagai salah satu pemain industri perbankan Indonesia, BNI juga berkomitmen untuk menjadi penggerak utama potensi-potensi kerja sama kedua negara yang ada.

"Kami juga ikut memastikan bahwa kemitraan strategis Indonesia-Australia dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat dan dunia usaha di kedua negara dan juga mendukung diaspora Indonesia di Australia," kata Royke.

Jajaran direksi dan kepala divisi BNI turut hadir dalam acara peresmian Kantor Perwakilan BNI di Australia pada hari ini. Selain itu, hadir juga Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansury, Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh RI untuk Australia dan Republik Vanuatu Siswo Pramono, Asdep Bidang Jasa Keuangan BUMN Bin Nahadi, Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung, dan Dirjen Imigrasi Silmy Karim.

Perbesar

Peresmian Kantor Perwakilan/Representative Office BNI di Sydney, Australia, Kamis (5/9/2024)/Bisnis-Maria Y. Benyamin

Adapun, selain Australia, BNI saat ini memiliki 8 jaringan global, yaitu BNI Singapura, BNI Hong Kong, BNI Tokyo, BNI Osaka, BNI Seoul, BNI New York, BNI London, dan BNI Amsterdam.

Sepanjang semester I/2024, BBNI telah membukukan laba senilai Rp10,7 triliun atau tumbuh 3,8% secara tahunan (YoY) dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Perolehan laba bersih tersebut didukung akselerasi pertumbuhan bisnis, baik dari sisi penyaluran kredit dan transaksi nasabah, maupun momentum perbaikan kualitas aset yang terjaga.

Tercatat, BNI mencatatkan pertumbuhan kredit per Juni 2024 sebesar 11,7% YoY menjadi Rp727 triliun, meningkat dibandingkan pertumbuhan kredit di kuartal pertama yang sebesar 9,6% YoY.

Pertumbuhan kredit BNI dihasilkan dari ekspansi yang prudent di segmen berisiko rendah, yaitu korporasi blue chip baik swasta dan BUMN, kredit konsumer, dan perusahaan anak.

Bisnis.com, JAKARTA -- Penurunan jumlah kelas menengah di Indonesia ditenggarai turut berdampak kepada industri keuangan. Pasalnya, menurunnya perekonomian mendorong peningkatan kredit macet di sektor pembiayaan, baik di perusahaan multifinance maupun teknologi finansial (tekfin) peer-to-peer (P2P) lending.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sekitar 9,4 juta penduduk kelas menengah mengalami penurunan status menjadi aspiring middle class dalam periode 2019 hingga 2024, dengan jumlah kelas menengah menurun dari 48,27 juta pada 2023 menjadi 47,85 juta pada 2024.

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dibuka menguat ke level Rp15.399 per dolar AS pada perdagangan Kamis (5/9/2024) hari ini.

Berdasarkan dataBloomberg, rupiah dibuka menguat 0,52% atau 80 poin ke level Rp15.399. Indeks dolar AS terpantau turun 0,06% ke level 101,29.

Sebagian besar mata uang kawasan Asia pun dibuka menguat. Dolar Singapura misalnya menguat 0,09%, won Korea menguat 0,18%, yen Jepang menguat 0,01%, dan dolar Hong Kong menguat 0,04%.

Selain itu, Peso Filipina menguat 0,28%, yuan China dan Ringgit Malaysia masing-masing menguat 0,20% dan 0,47%, serta Baht Thailand turut mengalami penguatan sebesar 0,46%. Sementara itu, Rupee India yang mengalami pelemahan terhadap dolar AS sebesar 0,01%, selagi dolar Taiwan melemah 0,38%.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan bahwa investor tengah bersiap menghadapi pekan yang penuh dengan data penting, seperti laporan penggajian AS yang akan dirilis pada Jumat mendatang.

Laporan ini disebut memiliki dampak besar terhadap keputusan Federal Reserve atau The Fed yang akan diumumkan pada 18 September 2024.

“Antisipasi terhadap data penggajian ini meningkat setelah komentar dari Ketua Fed, Jerome Powell bulan lalu yang menunjukkan kemungkinan penurunan suku bunga karena kekhawatiran melemahnya pasar tenaga kerja,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (4/9/2024).

Dari dalam negeri, Ibrahim menuturkan bahwa pasar merespons positif data inflasi Agustus 2024 yang mencapai 2,12%year-on-year(YoY). Posisi itu bergerak stabil karena didorong oleh penurunan sebagian besar harga pangan.

Namun demikian, dia menilai pemerintah patut tetap mewaspadai potensi risiko musim kemarau yang dapat berdampak pada komoditas beras.

Kurs Jual Beli Dolar AS dan Singapura di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) pada pukul 10.29 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.402 dan harga jual sebesar Rp15.422 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.06 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.295 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.595 per dolar AS.

Nilai tukar dolar Singapura terhadap rupiah di BCA untuk e-rate tercatat sebesar Rp11.818,67 untuk beli dan Rp11.832,20 untuk kurs jual. Pada TT Counter, BCA menetapkan nilai tukar dolar Singapura sebesar Rp11.730,92 untuk beli dan Rp11.969,92 untuk jual.

Kurs Jual Beli Dolar AS dan Singapura di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 10.25 WIB masing-masing sebesar Rp15.390 dan Rp15.418 untuk e-rate. Kemudian BRI menetapkan harga beli pada TT counter sebesar Rp15.325 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.525 per dolar AS.

Sementara itu, harga beli dolar Singapura ditetapkan sebesar Rp11.790,39 dan harga jual sebesar Rp11.846,60 berdasarkan e-rate. Kurs dolar Singapura di BRI hari ini untuk TT Counter adalah Rp11.695,12 untuk beli dan Rp12.072,62 untuk kurs jual.

Kurs Jual Beli Dolar AS dan Singapura di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk special rate pada pukul 10.24 WIB masing-masing sebesar Rp15.405 dan Rp15.435.

Sementara itu, kurs special rate di Mandiri untuk dolar Singapura pada hari ini adalah Rp11.842 untuk beli dan Rp11.865 untuk jual.

Kurs Jual Beli Dolar AS dan Singapura di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 10.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.401 dan harga jual sebesar Rp15.421 berdasarkan special rates.

Selanjutnya, kurs dolar Singapura untuk beli berdasarkan special rates berada pada level Rp11.770 dan jual sebesar Rp11.886.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk. (LIFE) mengumumkan rencana spin off atau pemisahan unit usaha syariah (UUS). Rencana pemisahaan UUS ini telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 5 Juli 2024.

Setelah mendapat persetujuan rencana pemisahan unit syariah dari OJK, perusahan akan mengajukan permohonan izin usaha atas perusahaan asuransi jiwa syariah baru sesuai dengan ketentuan OJK.

"Setelah izin usaha disetujui, seluruh portofolio kepesertaan UUS akan dialihkan dan dikelola oleh perusahaan asuransi syariah baru dan proses pemisahan unit usaha syariah ini ditargetkan selesai pada akhir kuartal ketiga 2026," tulis manajemen dalam pengumuman yang terbit di koran Bisnis Indonesia, Kamis (5/9/2024).

Selama proses pemisahan, hak dan kewajiban peserta serta MSIG Life tidak berubah dan sesuai dengan ketentuan pada polis yang berlaku. Peserta tetap mendapatkan manfaat perlindungan dan pelayanan sesuai ketentuan tersebut.

Setelah portofolio syariah dialihkan ke perusahaan syariah baru yang didirikan oleh MSIG Life, maka kewajiban kepada peserta akan menjadi tanggung jawab perusahaan baru tersebut.

Sebagaimana diketauhi, Peratoran OJK Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahan Reasuransi mengamanatkan perusahaan asuransi dan reasuransi wajib melakukan pemisahan unit syariah paling lambat 31 Desember 2026.

Mekanismenya, perusahaan asuransi harus mendirikan perusahaan asuransi baru berbasis syariah atau mengalihkan portofolio mereka.

Dengan spin off ini, OJK berharap dapat memperkuat struktur ketahanan dan daya saing industri asuransi, menciptakan operasional bisnis yang lebih efektif dan efisien, memperkuat investasi teknologi dan sumber daya manusia, dan melindungi kepentingan pemegang polis serta peserta asuransi.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan sudah ada 30 perusahaan yang berencana melakukan spin off syariah dengan mendirikan perusahaan baru.

"Berdasarkan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah, dari 30 perusahaan tersebut terdapat dua perusahaan yang akan mendirikan perusahaan asuransi syariah baru pada 2024," kata Ogi dalam jawaban tertulisnya, dikutip Sabtu (20/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Jumlah bank di Indonesia kembali menyusut dengan efektifnya merger antara Bank Commonwealth dengan OCBC Indonesia pada 1 September 2024, menjadi satu di bawah entitas PT Bank OCBC NISP Tbk. Melalui merger ini pula menambah daftar bank asing yang pamit usai beroperasi di Indonesia.

Sebagai informasi, Bank Commonwealth merupakan unit usaha dari Commonwealth Bank of Australia (CBA) yang memiliki 24 jaringan kantor di 18 kota di Indonesia. Penjualan unit usaha di Indonesia menjadi strategi CBA untuk keluar dari pasar non-intinya.

"Penjualan kepemilikan saham ini sejalan dengan strategi CBA untuk fokus pada bisnis perbankan di Australia dan Selandia Baru," tulis Manajemen CBA di laman resminya pada Kamis (16/11/2023).

Sebelum berakhir dengan OCBC, Bank Commonwealth sempat dikabarkan diminati oleh beberapa investor, yaitu CIMB Group, JTrust, Bajaj Finance Ltd, dan juga Cathay Financial Holding Co.

Pada November 2023, OCBC NISP mengumumkan rencana akuisisi 99% saham Bank Commonwealth. Estimasi nilai akuisisi Bank Commonwealth oleh NISP ini sekitar Rp2,2 triliun. Setelah akuisisi rampung, Bank Commonwealth kemudian diintegrasikan ke dalam OCBC Indonesia.

Saat pengumuman akuisisi, Bank Commonwealth membukukan rugi bersih Rp415,83 miliar pada kuartal III/2023, naik 5 kali lipat dari rugi bersih periode yang sama tahun sebelumnya, yang senilai Rp75,32 miliar.

Usai efektif merger per 1 September 2024, Bank Commonwealth pun resmi pamit dari pasar Indonesia. Nasabah Bank Commonwealth pun secara otomatis beralih menjadi nasabah OCBC.

Presiden Direktur OCBC Parwati Surjaudaja mengatakan efektifnya penggabungan ini menandai awal baru bagi kedua entitas yang kini bersatu sebagai kesatuan yang lebih solid dan semakin tangguh.

"Dengan menyatukan kekuatan yang dimiliki, OCBC siap melayani basis nasabah yang lebih luas dengan solusi perbankan yang semakin komprehensif di Indonesia, digabungkan dengan kapabilitas OCBC di kawasan ASEAN, Greater China, dan wilayah lainnya,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (2/9/2024).

Sebelum Bank Commonwealth, ternyata sejumlah bank asing juga telah memutuskan untuk hengkang dari pasar Indonesia. Berikut daftar yang dirangkum Bisnis.com dalam 7 tahun terakhir:

The Royal Bank of Scotland N.V.

Perbesar

Royal Bank of Scotland Group Plc. /rbs

Pada Kamis, 23 Februari 2017, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan keputusan pencabutan izin usaha kantor cabang bank asing (KCBA) The Royal Bank of Scotland N.V. (RBS) di Indonesia.

Dalam keterangan resmi OJK, pencabutan izin usaha ini dilakukan atas dasar permohonan Kantor Pusat RBS N.V. di Belanda yang disampaikan kepada OJK pada tanggal 1 November 2016.

"Permohonan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari strategi bisnis grup RBS di Inggris yang memutuskan untuk menutup jaringan bisnisnya di 25 negara, termasuk Indonesia," tulis OJK.

Sebagai informasi, Kantor Cabang RBS N.V. mulai beroperasi pada 1969 dengan nama ABN AMRO Bank N.V. KC Indonesia.

Sejak 2010, kepemilikan saham mayoritas RBS N.V. dikuasai oleh The Royal Bank of Scotland Plc. Pada tahun 2011, ABN AMRO Bank N.V. KC Indonesia berubah nama menjadi The Royal Bank of Scotland N.V.

Sampai dengan akhir tahun 2014, OJK mencatat KC RBS N.V. selalu membukukan laba usaha, yang menunjukkan bahwa bisnis di Indonesia memiliki prospek yang menggembirakan. Namun, kondisi tersebut berbeda dengan bisnis grup RBS secara global yang masih mengalami kerugian sehingga bisnis grup lebih difokuskan pada pasar domestik di Inggris.

Pada 26 Februari 2015, grup RBS mengumumkan penghentian bisnisnya di 25 negara, termasuk KC Indonesia melalui siaran pers mengenai Annual Result for the year ended 31 December 2014.

Penutupan KC Indonesia mulai dilaksanakan pada semester II/2015, yang diawali dengan penutupan KC Pembantu RBS N.V. di Surabaya pada Desember 2015. Selanjutnya, secara bertahap KC RBS N.V. mulai menghentikan seluruh aktivitas bisnis dan mulai mengajukan permohonan persiapan pencabutan izin usaha pada akhir Agustus 2016.

Sebelum permohonan pencabutan izin usaha diajukan, KC RBS N.V. telah menyelesaikan seluruh kewajiban kantor cabang, sehingga pencabutan izin usaha yang dilakukan oleh OJK telah memenuhi ketentuan sesuai Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum.

Rabobank

Perbesar

Kendaraan melintas di dekat kantor Rabobank Indonesia jalan Abdul Muis, Jakarta, Sabtu (4/5/2019)./Triawanda Tirta Aditya

Rabobank Group yang berpusat di Utrecht, Belanda pernah berekspansi ke Indonesia melalui badan hukum PT Bank Rabobank International Indonesia pada 1990.

Rabobank sempat menyatakan pamit dari Indonesia pada 22 April 2019. Keputusan tersebut merupakan bagian utama dari strategi global Rabobank Group terkait visi Banking For Food yang terfokus kepada rantai pasok internasional untuk sektor pangan dan agrikultur.

Pada akhirnya, bank swasta terbesar di Indonesia, yaitu PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) mengakuisisi PT Bank Rabobank International Indonesia dengan menggelontorkan dana senilai Rp397 miliar. RUSPLB BCA pada 30 Juli 2020 menyetujui rancangan akuisisi saham Rabobank.

Kemudian, pada 24 September 2020 Rabobank efektif berubah nama menjadi PT Bank Interim Indonesia. BCA kemudian memutuskan untuk menggabungkan BCA Syariah dan Bank Interim.

Aksi korporasi penggabungan ini tidak menyebabkan berubahnya kegiatan utama BCA Syariah sebagai bank yang melakukan usaha di bidang perbankan berdasarkan prinsip syariah.

BCA Syariah juga tetap melayani nasabah perseorangan dan bisnis pada seluruh segmen nasabah perbankan, baik ritel, komersial, maupun usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Bangkok Bank

Perbesar

Kantor pusat Bangkok Bank di Bangkok, Thailand./bangkokbank.com

Sejak 29 November 2022, OJK mencabut izin usaha kantor cabang Bangkok Bank Public Company Limited. Pasalnya, Bangkok Bank telah terintegrasi dengan PT Bank Permata Tbk.

Dalam keterangan resmi pada Jumat (16/12/2022), OJK menjelaskan bahwa pencabutan izin usaha Kantor Cabang Bangkok Bank Public Company Limited merupakan permintaan dari kantor pusatnya di Thailand atau self liquidation

Sementara, permintaan tersebut datang sebagai tindak lanjut atas proses integrasinya dengan Bank Permata di Indonesia. "Hal ini juga dilakukan dalam rangka mendukung program konsolidasi perbankan Indonesia," tulis OJK.

Sejak tanggal pencabutan izin usaha itu, Kantor Cabang Bangkok Bank Public Company Limited juga diwajibkan untuk melaksanakan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagaimana diketahui, Bangkok Bank telah mengakuisisi 89,12% kepemilikan saham PT Astra International Tbk. dan Standard Chartered PLC di Bank Permata.

Transaksi dituntaskan pada 2020 dengan kesepakatan valuasi sebesar 1,63 kali lipat dari nilai buku Bank Permata per tanggal 31 Maret 2020, atau sekitar Rp33,66 triliun (US$2,28 miliar atau 73,72 miliar bath).

Penjualan Sebagian Lini Bisnis Bank Asing

Sejumlah bank asing juga tercatat telah melepas sebagian bisnisnya di Indonesia. Pada 2022, Citigroup melepas bisnis retail banking Citibank N.A. Indonesia atau Citi Indonesia kepada UOB Group.

CEO Citi Indonesia Batara Sianturi mengatakan alasan bank asing seperti Citibank memilih menjual bisnis konsumernya itu karena pangsa pasar yang kecil bagi pemain luar. “Terlalu kecil market share-nya. Jadi, susah align,” ujarnya.

Selain itu, bank asing kalah saing dengan pemain lokal. “Bagi bank global, bisnis konsumer biasanya hanya besar di home country,” kata Batara.

Meski begitu, Batara menilai keputusan menjual lini bisnis konsumer merupakan langkah tepat. Dengan menjual lini bisnis konsumernya, bank bisa fokus menggarap bisnis institutional banking.

Selain Citi, Standard Chartered Bank Indonesia (SCBI) juga menandatangani perjanjian pengalihan sejumlah portofolio kredit yang termasuk ke dalam bisnis konsumer kepada PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN).

Di antara portofolio kredit yang dilepas SCBI adalah kredit pemilikan rumah (KPR) dan kartu kredit. Kredit perorangan (personal loan) dan auto loan milik SCBI pun akan dialihkan ke Bank Danamon. Pada 2018, PT Bank ANZ Indonesia juga telah melepas divisi ritel ke PT Bank DBS Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat aset perbankan nasional pada semester I 2024 mencapai Rp12.048,21 triliun, tumbuh 9,01% secara tahunan (year-on-year/yoy). Namun, di saat yang sama, aset bank mini yang tergabung dalam Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) 1 justru mengalami penyusutan 3,5% yoy, menjadi Rp1.394,03 triliun pada Juni 2024.

Direktur Segara Research Institute, Piter Abdullah, menilai penurunan ini erat kaitannya dengan berkurangnya jumlah bank yang tergabung dalam KBMI 1. Menurutnya, banyak bank kecil yang telah naik kelas ke KBMI 2 setelah melampaui modal inti Rp6 triliun. “Banyak kemungkinan yang menyebabkan aset di KBMI 1 turun. Salah satunya adalah bank-bank yang naik kelas menjadi KBMI 2,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Selasa (3/9/2024).

Meski ada penyusutan aset, Piter menjelaskan bahwa tidak ada fenomena penarikan dana besar-besaran dari bank-bank di KBMI 1. Hal ini menunjukkan bahwa bank-bank tersebut tetap mampu menarik dana pihak ketiga (DPK). Dia menambahkan bahwa pertumbuhan DPK menjadi faktor penting yang mendorong perkembangan aset bank, selain pertumbuhan kredit dan profitabilitas.

Sementara itu, kelompok bank KBMI lainnya mencatatkan pertumbuhan aset positif. Bank KBMI 2 mencatat pertumbuhan aset paling tinggi, yakni 22,9% yoy, dengan total Rp1.672,02 triliun pada Juni 2024, atau setara dengan 13,88% dari keseluruhan aset perbankan nasional. Aset bank KBMI 3 tumbuh 9,25% yoy menjadi Rp2.971,08 triliun, sementara aset bank besar atau KBMI 4 tumbuh 8,76% yoy ke Rp6.011,06 triliun, yang menguasai 49,89% dari total aset perbankan nasional.

Sebagai informasi, KBMI merupakan klasifikasi bank berdasarkan modal inti. KBMI 1 mencakup bank dengan modal inti hingga Rp6 triliun, sementara KBMI 2 mencakup bank dengan modal inti Rp6 triliun hingga Rp14 triliun. KBMI 3 berisi bank dengan modal inti Rp14 triliun hingga Rp70 triliun, dan KBMI 4 terdiri dari bank dengan modal inti di atas Rp70 triliun

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah memproyeksikan pembiayaan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) pada tahun 2024 akan mencapai Rp58,60 triliun, mengalami penurunan sebesar 20,06% secara tahunan (year-on-year) dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2025 dijelaskan bahwa penurunan ini terutama disebabkan oleh rencana hapus buku senilai Rp16,24 triliun. Per Juni 2024, realisasi hapus buku telah mencapai Rp4,14 triliun.

Direktur Eksekutif LPEI Riyani Tirtoso menyatakan bahwa untuk mendorong pertumbuhan bisnis, pihaknya akan fokus pada pembiayaan bagi Usaha Menengah Berorientasi Ekspor (UMBE) dan korporasi. Langkah ini akan diwujudkan melalui akuisisi debitur baru dan optimalisasi baki debet yang sudah ada, serta kolaborasi dengan bank lain. Selain peningkatan portofolio pembiayaan, LPEI juga memperkuat lini bisnis asuransi, penjaminan, dan jasa konsultasi.

"Selain peningkatan portfolio pembiayaan, LPEI juga melakukan penguatan lini bisnis asuransi, penjaminan, dan jasa konsultasi," jelas Riyani kepada Bisnis, Selasa (3/9/3034).

Riyani menambahkan bahwa LPEI juga berperan penting dalam mengisi kesenjangan pasar (fill in the market gap) untuk ekspor ke negara-negara non-tradisional, seperti di Afrika dan Asia Timur. Dengan berbagai strategi, LPEI berhasil membantu para pelaku ekspor Indonesia menembus pasar di 134 negara. Sepanjang Januari hingga Juli 2024, LPEI telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp9,5 triliun.

Selain itu, LPEI juga berfokus pada peningkatan kolaborasi dalam ekosistem ekspor, khususnya di sektor-sektor industri bernilai tambah, serta penguatan tata kelola yang baik dan profesional untuk mendukung ekspor nasional yang berkelanjutan.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa pada Juni 2024, pembiayaan dan pinjaman yang disalurkan LPEI turun 10,29% secara tahunan menjadi Rp70,15 triliun, dibandingkan dengan Rp78,21 triliun pada Juni 2023. Secara bulanan (month-to-month), pembiayaan LPEI juga turun 3,91% dari Rp73,01 triliun pada Mei 2024.

OJK juga mencatat bahwa aset LPEI pada Juni 2024 mengalami penurunan sebesar 32% secara tahunan menjadi Rp51,09 triliun, dibandingkan dengan Rp76,22 triliun pada Juni 2023. Meskipun demikian, aset LPEI diproyeksikan tumbuh sebesar 12,2% secara tahunan hingga akhir tahun 2024.

Riyani menekankan bahwa LPEI sedang menjalani transformasi di berbagai aspek, termasuk dalam percepatan perbaikan kualitas aset. Penurunan aset bersih LPEI pada Juni 2024 sebagian besar disebabkan oleh pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) pada Desember 2023