Reporter: Nadya Zahira | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Asuransi Central Asia (ACA) termasuk salah satu perusahaan yang akan melakukan spin off unit usaha syariah dengan mendirikan perusahaan baru untuk memenuhi aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perseroan menyebut ini merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk memperkuat posisi dan kinerja perusahaan dalam industri keuangan syariah.

"Saat ini, proses persiapan spin off sedang berlangsung. Tim ACA Syariah tengah bekerja keras untuk memastikan bahwa semua aspek yang terkait dengan pemisahan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif," kata Kepala Unit Syariah Asuransi Central Asia, Lulu Uluwiyah kepada KONTAN, Kamis (31/10).

Lulu menerangkan rampungnya persiapan spin off ditargetkan paling cepat pada pertengahan 2026, sedangkan batas waktu akhir yang ditentukan oleh OJK pada 31 Desember 2026. Dia bilang target tersebut memberikan waktu tambahan bagi ACA Syariah untuk menyelesaikan semua tahapan yang diperlukan demi keberhasilan spin off.

"Langkah spin off diharapkan tidak hanya akan membawa manfaat bagi perusahaan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi para nasabah dan pemangku kepentingan lainnya dalam ekosistem keuangan syariah di Indonesia," tuturnya.

Selain itu, dia menuturkan bahwa perusahaan melakukan spin off unit usaha syariah sesuai dengan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah yang telah disampaikan ke OJK dan saat ini ACA dalam tahap persiapan pendirian badan hukum perusahaan.

"Adapun aset ACA unit syariah sampai September 2024 adalah sebesar Rp 282,13 miliar," ujarnya.

Lebih lanjut, Lulu mengatakan UUS ACA akan melakukan spin off dengan mendirikan perusahaan baru yang dirancang khusus untuk memperkuat layanan dan produk syariah. Dia meyakini bahwa bisnis syariah ACA telah berkembang cukup besar dan memiliki fondasi yang kuat untuk melaksanakan spin off dengan sukses.

Dengan pertumbuhan pesat dalam permintaan produk keuangan berbasis syariah, Lulu menyebut langkah spin off diharapkan dapat memberikan fokus lebih pada kebutuhan nasabah serta meningkatkan efisiensi operasional.

Sebagai langkah pengembangan saluran distribusi, dia mengatakan bahwa pihaknya berencana untuk memilih beberapa cabang yang memiliki potensi tinggi, yang mana saat ini sudah mengoperasikan unit syariah secara efektif.

"Maka dengan strategi tersebut, kami ingin memastikan bahwa ACA Syariah tidak hanya mampu bersaing di pasar, tetapi juga dapat memberikan layanan finansial yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam kepada masyarakat luas. Tak hanya itu, langkah tersebut juga diharapkan dapat memperluas jaringan distribusi dan meningkatkan aksesibilitas produk-produk syariah bagi para nasabah," imbuhnya.

Lulu mengungkapkan bahwa perkembangan premi asuransi syariah sejuah ini masih cukup baik, di mana hingga September 2024 pertumbuhannya naik sebesar 18,89%, jika dibandingkan dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Sedangkan untuk perolehan premi atau kontribusi ACA unit syariah, Lulu menyebutkan tumbuh sebesar 2,66% apabila dibandingkan dengan perolehan premi konvensional per September 2024. Artinya, kinerja asuransi syariah lebih baik dari pada kinerja asuransi konvensional.

"Untuk itu, sampai akhir tahun 2024, ACA unit syariah berhadap dapat mencapai premi kontribusi sebesar Rp 110 miliar," tandasnya.

Sebelumnya, OJK telah menyampaikan bahwa sebanyak 18 unit usaha syariah telah merencanakan spin off dengan cara mendirikan perusahaan baru pada tahun depan. Sampai dengan September 2024, sudah ada 29 unit usaha syariah yang telah melaporkan akan melakukan spin off dengan mendirikan perusahaan baru. Rinciannya di tahun 2024 ada sebanyak 3 unit usaha syariah, tahun 2025 ada 18 unit usaha syariah dan sisanya 8 unit usaha syariah pada 2026 mendatang.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan, sebanyak 18 unit usaha syariah telah merencanakan spin offdengan cara mendirikan perusahaan baru pada tahun depan.

Sedangkan sampai dengan September 2024, berdasarkan catatan OJK, sudah ada 29 unit usaha syariah yang melaporkan akan melakukan spin off dengan mendirikan perusahaan baru. Adapun rinciannya di tahun 2024 ada 3 unit usaha syariah, tahun 2025 ada 18 unit usaha syariah dan sisanya 8 unit usaha syariah pada 2026 mendatang.

Pengamat Asuransi dan Dosen Program MM-Fakultas Ekonomika & Bisnis UGM Kapler Marpaung menilai melakukan spin offunit asuransi syariah ini tidak mudah. Padahal, rencana tersebut sudah diberikan kelonggaran waktu yang cukup lama.

Kapler menyebutkan, faktor utama yang membuat rencana spin off sulit dijalankan adalah kesiapan permodalan yang tidak mudah untuk dipenuhi. Disisi lain, perusahaan asuransi juga harus meningkatkan ekuitas permodalan untuk asuransi konvensionalnya yang jumlah kebutuhan dananya tidak kecil.

"Tapi perkembangannya saya lihat cukup baik. Ada sekitar 30 unit usaha syariah dari seluruhnya sejumlah 42 unit usaha syariah akan memisahkan diri dengan induk (spin-off). Itu artinya ada sisa sekitar 10-12 UUS yang akan mengalihkan portofolionya kepada perusahaan asuransi lain," kata Kapler kepada Kontan.co,id, Rabu (30/10).

Dengan begitu, menurut dia, pelaku asuransi syariah melihat pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia ke depannya sangat optimis. Selain itu, dia melihat pertumbuhan asuransi syariah lebih bagus dari asuransi konvensional.

"Pertumbuhannya di kuartal I tahun 2024 (YoY) naik 239% dan untuk asuransi jiwa syariah 9%. Ini kan bagus sekali ya melihat asuransi jiwa konvensional pertumbuhannya negatif," kata Kapler.

Kapler menyebutkan, kontribusi pendapatan asuransi syariah terhadap pendapatan asuransi nasional juga menunjukkan pertumbuhan, yakni naik 18% secara tahunan (YoY) untuk asuransi jiwa syariah dan naik 6% YoY untuk asuransi umum syariah.

Kapler menilai, manfaat spin-offpada asuransi syariah cukup banyak seperti, ketahanan permodalan dan daya saing yang semakin tinggi, investasi di SDM dan teknologi akan semakin baik, perlindungan konsumen akan semakin terukur dan operasional perusahaan lebih efektif dan efisien.

"Bagi nasabah tentu spin-off iniakan semakin memberikan kepercayaan yang semakin tinggi," ujarnya

Namun demikian, Kapler bilang, rencana spin offjuga memiliki sejumlah tantangan bagi perusahaan asuransi, seperti adanya keharusan kenaikan ekuitas atau modal atas usaha induknya yang jumlahnya sangat besar yaitu Rp 500 miliar - Rp 1 triliun di tahun 2028.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa dari 41 perusahaan asuransi yang telah mengajukan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah (RKPUS), dua di antaranya telah melakukan spin-offUnit Usaha Syariah (UUS) per 31 Oktober 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengungkapkan satu UUS perusahaan asuransi jiwa memilih untuk mendirikan perusahan asuransi jiwa syariah sendiri. Perusahaan pun telah mendapatkan izin asuransi jiwa syariah.

“Dan saat ini dalam pengalihan portofolio dari UUS ke perusahaan asuransi jiwa syariah yang baru,” kata Ogi dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB Oktober 2024, pada Jumat (1/10/2024).

Kemudian, lanjut Ogi, satu UUS perusahaan asuransi umum telah melakukan pengalihan portofolio terhadap perusahaan asuransi umum syariah yang telah ada. Saat ini UUS sedang dalam proses pengembalian izin usaha syariah kepada OJK.

Secara keseluruhan, terdapat 41 perusahaan asuransi dan reasuransi yang telah menyampaikan rencana pemisahan UUS pada Desember 2023.

Terdapat 29 unit asuransi yang akan melakukan spin off dengan mendirikan perusahaan asuransi dan reasuransi syariah baru dan 12 unit syariah yang akan mengalihkan ke perusahaan lain.

Perusahaan asuransi diwajibkan untuk melakukan spin off UUS dengan tenggat waktu pada Desember 2026. Ogi menjelaskan salah satu tujuan dilakukannya kewajiban spin-off UUS adalah untuk menumbuhkankembangkan sektor perasuransian syariah. Hal ini diharapkan akan meningkatkan penetrasi asuransi syariah, mengingat potensi pasar yang sangat besar di Indonesia.

“Hal ini juga harus ditopang oleh pengembangan produk dan akad yang menjadi dasar pembuatan produk. Di sisi lain, pengembangan pasar investasi syariah juga harus didorong untuk mendukung pertumbuhan asuransi syariah yang baru spin-off guna mengoptimalkan fungsinya sebagai investor institusional,” kata Ogi.

Dikutip dari POJK Nomor 11 Tahun 2023, pemisahan UUS asuransi dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama mendirikan perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah baru, hasil pemisahan UUS diikuti dengan pengalihan portofolio kepesertaan kepada perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah baru hasil pemisahan unit syariah.

Kedua mengalihkan seluruh portofolio kepesertaan unit syariah kepada perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah yang telah memperoleh izin usaha. Dalam melakukan pemisahan UUS, perusahaan asuransi maupun reasuransi harus memenuhi persyaratan.

Adapun syaratnya antara lain dana tabarru’ dan dana investasi peserta UUS telah mencapai paling sedikit 50% dari total nilai dana asuransi, dana tabarru’, dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya.

Selain itu ekuitas minimum UUS telah mencapai paling sedikit sebesar Rp100 miliar bagi unit syariah perusahaan asuransi. Sementara itu untuk unit syariah perusahaan reasuransi ekuitas minimum sebesar Rp200 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Prudential Sharia Life Assurance atau Prudential Syariah bicara soal masa depan Unit Usaha Syariah (UUS) asuransi pasca spin off.

Chief Financial Official Prudential Syariah Paul Setio Kartono menilai bahwa kewajiban asuransi melakukan spin off UUS akan berdampak positif bagi pertumbuhan industri asuransi syariah. Namun, dia melihat banyak tantangan menghadang dalam pemisahan unit syariah dari perusahaan induk.

Pertama, dari segi literasi keuangan syariah maupun literasi asuransi syariah yang masih kurang.

"Kalau dari jumlah pemegang polis individu asuransi jiwa cuma di bawah 10%, kalau asuransi jiwa syariah 10% dari 10%, jadi sekitar 1%. Jadi masih rendah sekali," kata Paul kepada Bisnis, Selasa (8/10/2024).

Tantangan selanjutnya menurut Paul adalah infrastruktur penunjang ekosistem asuransi syariah yang masih berkembang. Dia mencontohkan seperti di pasar modal, indeks saham syariah masih kecil. Hal tersebut membuat pemain asuransi syariah memiliki pilihan yang lebih kecil dalam berinvestasi.

"Belum lagi sukuk juga masih sedikit pilihannya. Likuiditasnya juga masih kurang. Itu yang menyebabkan tantangan spin off itu sendiri. Selain juga SDM juga masih kurang terutama untuk tenaga kantor pusat, tenaga penjual, itu juga masih bertumbuh," kata Paul.

Sementara itu, Chief Strategy Officer Prudential Syariah, Mayang Ekaputri menjelaskan strategi Prudential Syariah menghadapi tantangan tersebut agar tetap dapat tumbuh adalah terus berinovasi merilis produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan setiap segmen.

"Jadi tantangan kita sebenarnya adalah bagaimana kita make sure produk-produk yang kita sasar memang tepat untuk kebutuhan perlindungan," kata Mayang.

Adapun saat ini, Otorits Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan spin off UUS perusahaan asuransi paling lambat pada akhir 2026. Sementara itu Prudential Syariah sejak 2022 telah resmi berdiri sendiri sebagai perusahaan asuransi jiwa syariah.

Secara kinerja, Prudential Syariah sampai semester I/2024 telah mencatatkan risk based capital (RBC) di level 2.447%, jauh melebihi ketentuan minimal yang ditetapkan oleh OJK. Sementara dari sisi pendapatan kontribusi (gross), Prudential Syariah mencatat pendapatan kontribusi sebesar Rp1,8 triliun, bertumbuh secara positif sebesar 2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, klaim Prudential Syariah hingga semester I/2024 sebesar Rp1,1 triliun, mengalami kenaikan 31% dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Prudential Sharia Life Assurance atau Prudential Syariah tak banyak berkomentar ketika ditanya terkait dengan rencana untuk menerima pengalihan Unit Usaha Syariah (UUS) perusahaan asuransi sebagai rencana pemisahan atau spin off.

Adapun sebagai perusahaan asuransi syariah yang lebih dulu melakukan pemisahan dari induknya, Prudential Syariah dapat menerima portofolio UUS tersebut. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sebelumnya ada 12 UUS yang rencananya memilih pengalihan portofolio alih-alih mendirikan perusahaan sendiri.

"Kami tidak dapat berkomentar lebih jauh terkait hal ini," kata Paul Setio Kartono, selaku Chief Financial Officer Prudential Syariah kepada Bisnis, pada Kamis (26/9/2024).

Namun demikian, Paul menegaskan pihaknya menyambut baik kebijakan regulator terkait spin off di mana tenggat waktu yang diberikan yakni pada akhir 2026. Selain untuk memenuhi ketentuan regulasi, Prudential Syariah mengaku berfokus pada kepentingan dan kebutuhan peserta.

"Langkah untuk spin-off yang kami lakukan pada 2022 juga didasari atas kebutuhan peserta. Pertumbuhan industri syariah yang kuat dan kompetisi bisnis yang sehat pada akhirnya akan memberikan manfaat yang terbaik bagi peserta," katanya.

Dengan maraknya spin off UUS, Paul melihat hal ini sebagai persaingan bisnis yang sehat dan positif. Dia menilai bahwa dengan semakin banyaknya perusahaan asuransi syariah baru, pertumbuhan asuransi syariah akan semakin meningkat, layanan dan produk lebih inovatif. Langkah tersebut akan membawa manfaat baik bagi para peserta. Dengan demikian, potensi ini dapat meningkatkan penetrasi asuransi syariah dan pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.

Paul mengatakan Prudential Syariah berkomitmen untuk menjadi pemimpin industri syariah dengan fokus pada kebutuhan peserta serta menempatkan nilai dan prinsip syariah. Perusahaan memiliki beberapa strategi untuk mewujudkan hal tersebut antara lain komitmen meningkatkan pertumbuhan peserta pada segmen yang sesuai melalui produk dan layanan yang sejalan dengan prinsip syariah. Kemudian, menyediakan produk inovatif yang sesuai dengan segmen yang dituju.

"Pertumbuhan nasabah tersebut juga kami optimalkan dengan meningkatkan jangkauan dan kualitas distribusi kami melalui teknologi, pelatihan, dan dukungan untuk tenaga pemasar sebagai perpanjangan tangan perusahaan kepada nasabah," imbuh Paul.

Terakhir Prudential Syariah akan meningkatkan keterlibatan dan pengalaman dengan komunitas atau organisasi muslim. Paul menyebut perusahaan berhasil mempertahankan kepemimpinan industri asuransi jiwa syariah di Indonesia. Hal ini menjadi bukti dari komitmen perusahaan dalam menyediakan kebutuhan proteksi yang komprehensif dilengkapi fitur-fitur syariah serta sesuai dengan prinsip syariah kepada keluarga Indonesia.

"Prudential Syariah mencatat kinerja yang positif dan mampu bertahan di tengah pandemi maupun tantangan ekonomi sepanjang 2022 hingga 2023," katanya.

Adapun total kontribusi bruto dari Prudential Syariah pada 2023 mencapai lebih dari Rp3,2 Triliun, tumbuh sebesar 38% apabila dibandingkan dengan 2022, termasuk di dalamnya adalah kontribusi Dana Tabarru’ sebesar Rp1,2 triliun yang juga mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun lalu.

Di sisi lain, sepanjang tahun 2023, Prudential Syariah juga mencatatkan total aset sebesar Rp6,7 triliun, termasuk terdapat aset kelolaan investasi sebesar Rp5,5 triliun. Pada tahun yang sama Prudential Syariah telah menyalurkan klaim dan manfaat sebesar Rp2,2 triliun atau sekitar Rp6 miliar per hari, yang terdiri dari klaim manfaat Tabarru’ sebesar Rp1,3 triliun, bersumber dari kontribusi peserta dan klaim manfaat investasi sebesar Rp0,9 triliun.

Tingkat kesehatan Perusahaan, dilihat dari tingkat solvabilitas atau risk based capital (RBC) mencapai sebesar 3.806% untuk Dana Perusahaan dan 180% untuk Dana Tabarru’, angka ini berada di atas batas minimum yang ditetapkan oleh regulator yakni 120%.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan ada sebanyak 18 unit syariah yang telah merencanakan spin off dengan cara mendirikan perusahaan baru tahun depan. Tahun 2025 mencatatkan jumlah paling banyak dibanding tahun sebelum atau tahun sesudahnya.

Hingga awal September ini, menurut catatan OJK sudah ada 29 unit sysaha syariah yang telah melaporkan akan melakukan spin off dengan mendirikan perusahaan baru. Adapun rinciannya di tahun 2024 ada 3 unit syariah, tahun 2025 ada 18 unit syariah dan sisanya 8 unit syariah pada 2026.

Direktur Ekseskutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Togar Pasaribu menyebut ada beberapa alasan strategis yang membuat banyak perusahaan memilih spin off pada 2025. Salah satunya, yakni kesiapan modal yang mengharuskan perusahaan untuk mempersiapkan dana sebesar 500 miliar.

"Selain itu, mempersiapkan infrastruktur untuk membangun sistem baru, menambah sumber daya manusia, dan mempersiapkan manajemen risiko yang maksimal dalam pengelolaan aset, liabilitas, hingga kebijakan produk," ujarnya kepada Kontan, Rabu (11/9).

Walaupun dalam peraturan OJK tertera bahwa tenggat waktunya di akhir 2026, Togar menerangkan beberapa perusahaan memutuskan spin off pada 2025 untuk memastikan transisi yang berjalan lancar dan kesuksesan jangka panjang, mengingat pada 2024 kondisi pasar masih sangat fluktuatif.

Terkait hal ini, ia bilang AAJI akan terus merangkul perusahaan asuransi jiwa atau para anggota untuk terus memberikan dukungan kepada regulasi yang telah ditetapkan OJK.

Asal tahu saja, secara total, OJK mencatat terdapat 41 perusahaan asuransi/reasuransi yang telah menyampaikan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah (RKPUS). Adapun sebanyak 12 UUS lainnya memutuskan untuk mengalihkan portofolio unit syariah kepada perusahaan asuransi/reasuransi syariah lainnya.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk atau Tugu Insurance berencana untuk melakukan pemisahan atau spin off Unit Usaha Syariah (UUS) pada 2025. Presiden Direktur Tugu Insurance Tatang Nurhidayat mengatakan hal itu didasari atas berbagai tahapan persiapan yang telah dilakukan oleh perusahaan.

"Selain itu, salah satu pertimbangan perusahaan untuk segera mungkin melakukan spin off karena makin besar juga peluang untuk menumbuhkan bisnis asuransi syariah," ujarnya kepada Kontan.co.id, Rabu (11/9).

Sesuai RKPUS yang diajukan, Tatang menyebut Tugu Insurance berkomitmen akan tetap melanjutkan usaha syariah dengan melakukan spin off sesuai dengan rencana yang dimiliki. Dia bilang mekanisme dapat dilakukan melalui pendirian perusahaan syariah baru atau mekanisme lain.

Sementara itu, Tatang menyampaikan pihaknya optimistis bisnis Unit Usaha Syariah akan tumbuh dan selaras dengan apa yang telah ditargetkan oleh perusahaan seusai pemisahan. Dia mengatakan tentunya perusahaan tetap perlu mengoptimalkan potensi pasar serta menangkap peluang dengan baik. Untuk memaksimalkan peluang itu, Tugu akan menerapkan strategi jitu.

"Salah satu strateginya adalah dengan melakukan kolaborasi dan partnership dengan pelaku ekosistem ekonomi syariah lainnya, sekaligus memberikan layanan bagi customer dan rekanan yang sesuai dengan kebutuhan," katanya.

Lebih lanjut, Tatang menyebut kinerja UUS Tugu Insurance saat ini menunjukkan pertumbuhan yang positif, baik dari sisi kontribusi bruto, surplus dana tabarru, maupun laba dana perusahaan. Per Juni 2024, dia mengklaim premi asuransi Tugu Insurance untuk Unit Usaha Syariah mengalami peningkatan yang signifikan hampir 100%, jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan asuransi umum syariah PT Asuransi Jasindo Syariah menyatakan kesiapannya untuk menerima pengalihan portofolio Unit Usaha Syariah (UUS) dari perusahaan asuransi yang memutuskan untuk mengalihkan portofolio syariahnya.

Diketahui, UUS PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) berhasil melakukan pemisahan pada 2016 dengan mendirikan Jasindo Syariah.

Sekretaris Perusahaan PT Asuransi Jasindo Syariah Wahyudi mengatakan kesiapan perusahaan tersebut untuk menerima pengalihan portofolio dalam rangka mendukung pertumbuhan industri asuransi syariah di Indonesia yang terus berkembang.

“Portofolio yang diterima tentunya harus merupakan portofolio yang telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan. Keberlanjutan pengelolaan portofolio akan dilakukan dengan prinsip ta'awun,” kata Wahyudi saat dihubungi Bisnis, Selasa (10/9/2024).

Selain itu, lanjut Wahyudi, pengalihan portofolio tentunya memerlukan pengkajian mendalam. Hal tersebut diperlukan untuk memastikan kesiapan perseroan agar dapat mempertahankan kinerja optimalnya dalam kancah industri asuransi syariah.

Kemudian, Wahyudi menyebut pengalihan juga hanya dapat dilakukan apabila ada kesepakatan dan kondisi portofolio sesuai dengan ketentuan regulasi.“Jika kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pengalihan tidak bisa dilanjutkan,” kata Wahyudi.

Secara keseluruhan, sebagai perusahaan yang sudah berhasil spin off, Wahyudi mengatakan pihaknya menilai bahwa pemisahan UUS merupakan hal yang baik dan positif. Pasalnya dengan semakin banyak perusahaan full fledge maka masyarakat akan memiliki lebih banyak pilihan untuk mempercayakan pengelolaan risiko yang sesuai dengan prinsip syariah.

“Selain itu, struktur perusahaan yang telah full fledge tentunya lebih kuat dibandingkan UUS,” katanya.

Wahyudin menambahkan spin off asuransi syariah juga dapat mengundang investor berbasis syariah, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan modal untuk industri syariah secara keseluruhan, meningkatkan konsumen pasar syariah, dan memperluas layanan keuangan syariah kepada masyarakat, harapannya indeks literasi dan inklusi syariah terus menanjak naik.

Sejak berhasil melakukan spin-off, Jasindo Syariah mengklaim telah mencatatkan pertumbuhan kinerja yang positif. Menurut Wahyudin, ini ditandai dengan peningkatan kontribusi dan aset perusahaan yang terus bertumbuh.

Adapun sampai dengan semester I 2024, perseroan mencatatkan kontribusi sebesar Rp154,46 miliar, tumbuh 49,18% dari periode tahun sebelumnya.

“Saat ini Jasindo Syariah berfokus pada empat lini bisnis sebagai pilar utama yaitu asuransi kendaraan bermotor, asuransi properti, asuransi aneka, dan asuransi marine cargo. Dengan blueprint bisnis yang dicanangkan pada 2024, Jasindo Syariah optimis mencapai target perusahaan di tahun ini,” katanya.

Pada semester II/2024, Wahyudi mengatakan perusahaan akan fokus menjalankan beberapa strategi utama yang dapat diimplementasikan. Salah satunya dengan optimalisasi penjualan produk yang sudah ada.

Selain itu, Jasindo Syariah akan meningkatkan fokus pada produk-produk yang sudah terbukti memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan, melakukan kampanye pemasaran, serta promosi yang optimal.

Selain itu, Jasindo Syariah akan memperluas jaringan distribusi dengan menjalin kerja sama baru. Perusahaan akan mencari mitra distribusi baru, seperti bank, e-commerce, dan platform fintech untuk menjual produk asuransi syariah.Strategi lainnya, yakni melakukan peningkatan efisiensi operasional dan kualitas layanan.

“Caranya mempercepat proses digitalisasi layanan asuransi dan mengadopsi teknologi otomasi untuk meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan,” kata Wahyudi.

Terakhir, Jasindo Syariah juga akan melaksanakan kampanye edukasi yang intensif melalui berbagai media untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai manfaat asuransi syariah.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk. (LIFE) atau MSIG Life telah mendapatkan persetujuan rencana spin off atau pemisahan unit usaha syariah (UUS) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 5 Juli 2024. Perusahaan asuransi jiwa tersebut menargetkan proses spin off selesai pada kuartal III 2026.

CEO & Presiden Direktur MSIG Life Wianto Chen menjabarkan bagaimana pihaknya mengatasi tantangan dalam proses spin off utamanya berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM).

"Ada relaksasi dari OJK dalam proses spin off ini untuk sinergi SDM dengan perusahaan induk untuk beberapa area," kata Wianto kepada Bisnis, Jumat (6/9/2024).

Selain itu, pihaknya juga mempersiapkan tim internal dengan memastikan kepemilikan sertifikasi kompetensi keahlian syariah, serta melakukan perekrutan tenaga ahli bersertifikasi.

"Potensi peningakatan mitra pemasar yang berlisensi syariah sekarang sekitar 1.700 dari 12.000 tenaga pemasar berlisensi," jelasnya.

Sementara dari sisi ekuitas minimal yang menjadi ketentuan OJK, Wianto menegaskan unit syariah MSIG Life telah memenuhi persyaratan spin off unit syariah dengan ekuitas minimal Rp100 miliar.

"Regulasi ekuitas minimum akan membuat konsolidasi jumlah asuransi jiwa syariah, permodalan akan lebih kuat dan diharapkan lebih profitable. Sharing platform akan membantu operasional perusahaan syariah yang efisien dengan kulitas terjaga," terangnya.

Tantangan lainnya yang dihadapi adalah inflasi medis yang membuat rasio beban klaim kesehatan asuransi jiwa melonjak. Untuk memitigasi risiko tersebut, Wianto mengatakan pihaknya menjaga bauran produk yang sehat dan seimbang, yang tidak hanya fokus pada asuransi kesehatan.

"Kita optimis ketahanan industri asuransi jiwa syariah berada dalam kondisi baik untuk jangka panjang, melihat potensi di pasar dan kondisi industri finansial termasuk asuransi jiwa syariah yang berkembang dan mampu beradaptasi dengan pasar," kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk. (LIFE) mengumumkan rencana spin off atau pemisahan unit usaha syariah (UUS). Rencana pemisahaan UUS ini telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 5 Juli 2024.

Setelah mendapat persetujuan rencana pemisahan unit syariah dari OJK, perusahan akan mengajukan permohonan izin usaha atas perusahaan asuransi jiwa syariah baru sesuai dengan ketentuan OJK.

"Setelah izin usaha disetujui, seluruh portofolio kepesertaan UUS akan dialihkan dan dikelola oleh perusahaan asuransi syariah baru dan proses pemisahan unit usaha syariah ini ditargetkan selesai pada akhir kuartal ketiga 2026," tulis manajemen dalam pengumuman yang terbit di koran Bisnis Indonesia, Kamis (5/9/2024).

Selama proses pemisahan, hak dan kewajiban peserta serta MSIG Life tidak berubah dan sesuai dengan ketentuan pada polis yang berlaku. Peserta tetap mendapatkan manfaat perlindungan dan pelayanan sesuai ketentuan tersebut.

Setelah portofolio syariah dialihkan ke perusahaan syariah baru yang didirikan oleh MSIG Life, maka kewajiban kepada peserta akan menjadi tanggung jawab perusahaan baru tersebut.

Sebagaimana diketauhi, Peratoran OJK Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahan Reasuransi mengamanatkan perusahaan asuransi dan reasuransi wajib melakukan pemisahan unit syariah paling lambat 31 Desember 2026.

Mekanismenya, perusahaan asuransi harus mendirikan perusahaan asuransi baru berbasis syariah atau mengalihkan portofolio mereka.

Dengan spin off ini, OJK berharap dapat memperkuat struktur ketahanan dan daya saing industri asuransi, menciptakan operasional bisnis yang lebih efektif dan efisien, memperkuat investasi teknologi dan sumber daya manusia, dan melindungi kepentingan pemegang polis serta peserta asuransi.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan sudah ada 30 perusahaan yang berencana melakukan spin off syariah dengan mendirikan perusahaan baru.

"Berdasarkan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah, dari 30 perusahaan tersebut terdapat dua perusahaan yang akan mendirikan perusahaan asuransi syariah baru pada 2024," kata Ogi dalam jawaban tertulisnya, dikutip Sabtu (20/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), Erwin H. Noekman optimis proses pemisahaj atau spin off unit syariah perusahaan asuransi bisa tepat waktu atau sesuai Peraturan OJK (POJK) Nomor 11 Tahun 2023 mengatur spin off tersebut paling lambat 31 Desember 2026.

Erwin menjelaskan saat ini terdapat 42 unit syariah perusahaan asuransi yang bakal di-spin off.

"Spin off ada dua opsi, mendirikan perusahaan baru dan mengalihkan portofolio. Jadi kalau dikatakan spin off, ya semua spin off," kata Erwin saat ditemui di The Tribrata Jakarta, Selasa (23/07/2024).

Namun dari 42 unit tersebut, dia mengatakan yang bisa terealisasi tahun 2024 ini tidak banyak. Peursahaan asuransi harus mengajukan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah (RKPUS) kepada OJK.

Adapun, OJK mencatat sampai Juli 2024 ini sudah ada 30 perusahaan yang berencana melakukan spin off unit syariah dengan cara mendirikan perusahaan baru.

"Ada yang mengajukan sampai 2026, 2025, ada yang 2024 sudah jalan. Ada 2 perusahaan Insyallah sudah mulai 'menyapih', mendirikan baru. Yang mengalihkan pun sudah jalan," kata Erwin.

AASI akan mendukung penuh perusahaan-perusahaan anggotanya untuk merealisasikan spin off tepat waktu, baik itu dengan cara pendirian perusahaan syariah baru ataupun dengan cara pengalihan portofolio.

Erwin mengatakan tahun ini ada dua spin off unit asuransi melalui pendirian perusahaan baru. Sementara untuk pengalihan portofolio beberapa sudah dalam proses.

"Kalau yang benar-benar tuntas kalau enggak salah baru dua. Kalau tahun ini tuntas enggak tuntasnya belum ketahuan. Baru ketahuan setelah unit tersebut ditutup," kata Erwin.

Kepala Eksekutif Pengawasan Peransuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono sebelumnya mengatakan sudah ada 30 perusahaan yang berencana melakukan spin off unit syariah dengan cara mendirikan perusahaan baru.

Dari 30 perusahaan tersebut, terdapat dua perusahaan yang akan mendirikan perusahaan asuransi syariah baru pada 2024.

Dari dua itu, ada satu perusahaan yang telah mengajukan permohonan izin usaha asuransi syariah baru kepada OJK. Perusahaan tersebut ditargetkan untuk menyelesaikan spin off pada akhir tahun ini.

Sementara itu, satu perusahaan lainnya akan mengajukan permohonan izin usaha pada Desember 2024. Dengan demikian proses spin off baru akan diselesaikan pada 2025.

Ogi juga menjelaskan ada 11 perusahaan yang memilih opsi untuk spin off dengan cara pengalihan portofolio ke perusahaan asuransi syariah lainnya.

“Dari 11 perusahaan tersebut, terdapat satu perusahaan yang mengalihkan portofolio pada akhir 2023 dan tiga perusahaan yang akan melakukan pengalihan portofolio pada 2024,” kata Ogi.

Apabila perusahaan asuransi tidak bisa spin off sampai tenggat waktu 31 Desember 2026 sesuai POJK 11/2023, OJK akan mencabut izin unit syariah perusahaan tersebut, dan perusahaan wajib menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada pemegang polis.

"Penyelesaian kewajiban tersebut tentu harus dengan persetujuan pemegang polis dan tidak merugikan hak pemegang polis," tandas Ogi.

Bisnis.com, JAKARTA— Perusahaan asuransi umum PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. atau Tugu Insurance optimistis dapat memenuhi tenggat waktu pemisahan atau spin offUnit Usaha Syariah (UUS).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan OJK (POJK) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi mewajibkan spin off unit syariah paling lambat pada 31 Desember 2026.

Presiden Direktur Tugu Insurance Tatang Nurhidayat mengatakan sesuai dengan POJK Nomor 11 Tahun 2023, Tugu Insurance telah memenuhi kewajiban dengan menyampaikan perubahan Rencana Kerja Pemisahan Unit Usaha Syariah (RKPUS) kepada OJK pada Desember 2023.

“Tugu Insurance terus mempersiapkan beberapa tahapan lainnya, guna pemisahan unit syariah. Seluruh tahapan tersebut direncanakan akan selesai sebelum tenggat waktu yang tercantum dalam regulasi,” kata Tatang kepada Bisnis pada Minggu (14/7/2024).

Sesuai RKPUS yang diajukan, Tugu Insurance berkomitmen akan tetap melanjutkanusaha syariahnya dengan melakukan spin off sesuai dengan rencana yang dimiliki. Mekanisme dapat dilakukan melalui pendirian perusahaan syariah baru atau mekanisme lainnya, diikuti dengan pengalihan portofolio syariah kepadaperusahaan tersebut.

Tatang mengatakan kondisi UUS Tugu Insurance saat ini menunjukkan pertumbuhan yang positif, baik dari sisi kontribusi bruto, surplus dana tabarru maupun laba dana perusahaan.

Pada periode Mei 2024, premi asuransi Tugu Insurance untuk UUS mengalami peningkatan yang signifikan. Apabila dibandingkan periode yang sama tahun lalu terjadi peningkatan lebih dari 100%.

Tahun 2024 ini Tugu Insurance optimis bisnis Unit Syariah akan tumbuh dan selaras dengan apa yang telah ditargetkan oleh Perusahaan. Tentunya perusahaan tetap perlu mengoptimalkan potensi market serta menangkap peluang dengan baik.

“Dengan pencapaian tersebut, Tugu Insurance akan siap untuk memenuhi ketentuan ekuitas minimum untuk perusahaan asuransi syariah pada 2026 dan spin off UUS dapat direalisasikan sesuai dengan rencana perusahaan,” tandas Tatang.

30 Perusahaan Asuransi Siap Spin Off

Diberitakan sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan sudah ada 30 perusahaan yang akan melakukan spin off unit syariah dengan cara mendirikan perusahaan baru.

“Berdasarkan RKPUS [Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah], dari 30 perusahaan tersebut, terdapat dua perusahaan yang akan mendirikan perusahaan asuransi syariah baru pada 2024,” kata Ogi dalam jawaban tertulis dikutip pada Kamis (11/7/2024).

Dari dua perusahaan tersebut, Ogi menyebut ada satu perusahaan yang telah mengajukan permohonan izin usaha asuransi syariah baru kepada OJK.

Perusahaan tersebut ditargetkan untuk menyelesaikan spin off pada akhir tahun ini. Namun demikian, Ogi tidak menyebut detail perusahaan tersebut.

Sementara satu perusahaan lainnya akan mengajukan permohonan izin usaha pada Desember 2024. Untuk itu, lanjut Ogi, proses spin off baru akan diselesaikan pada 2025. Perusahaan asuransi juga dapat melakukan spin off dengan pengalihan portofolio ke perusahaan asuransi syariah lainnya. Ogi menyebut ada 11 perusahaan yang memilih opsi tersebut.

“Dari 11 perusahaan tersebut, terdapat satu perusahaan yang mengalihkan portofolio pada akhir 2023 dan tiga perusahaan yang akan melakukan pengalihan portofolio pada 2024,” katanya.

Ogi mengatakan bahwa satu perusahaan yang mulai melakukan pengalihan portofolio pada akhir 2023, saat ini telah menyelesaikan pengalihan portofolio dan OJK sedang melakukan analisis untuk memastikan pengalihan portofolio tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sementara untuk tiga perusahaan yang akan mengalihkan portofolio pada 2024, akan mengalihkannya pada semester II/2024. Dua perusahaan akan mulai mengalihkan portofolio pada triwulan III/2024. Sementara satu perusahaan lainnya akan mengalihkan portofolio pada triwulan IV/2024.

“Sesuai dengan RKPUS, untuk tiga perusahaan yang akan mengalihkan portofolio unit syariah pada semester II/2024 tersebut ditargetkan pengalihan portofolio akan diselesaikan pada semester 1/ 2025,” kata Ogi.

Ogi menjelaskan dalam pengalihan portofolio, selain mengalihkan liabilitas perusahaan juga mengalihkan aset kepada perusahaan yang menerima pengalihan portofolio.

Dia melihat bahwa potensi kesulitan mencari perusahaan mungkin terjadi apabila tidak terdapat perusahaan yang memiliki produk serupa dengan produk yang akan dialihkan.

Untuk mengatasinya, OJK pun telah melakukan komunikasi dengan perusahaan yang akan melakukan spin off dengan cara mengalihkan portofolio kepada perusahaan asuransi syariah lain untuk memastikan agar dapat menyelesaikan spin off sesuai dengan batas waktu.

“Apabila pada akhirnya perusahaan tersebut tidak dapat menyelesaikan spin off sesuai dengan batas waktu, berdasarkan POJK 11 Tahun 2023, OJK akan mencabut izin unit syariah perusahaan tersebut dan perusahaan dimaksud wajib menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada pemegang polis. Penyelesaian kewajiban tersebut tentunya harus dengan persetujuan pemegang polis dan tidak merugikan hak pemegang polis,” tandasnya.