Bisnis.com, JAKARTA - Kembali terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS tampaknya menempatkan bank sentral AS, Federal Reserve (The Fed) pada jalur penurunan suku bunga yang lebih lambat.

Hal tersebut seiring dengan potensi kebijakan baru yang diambil oleh Trump untuk meningkatkan perekonomian dan menghentikan, atau membalikkan, perlambatan inflasi.

Mengutip Reuters, para gubernur bank sentral AS masih diperkirakan akan memangkas suku bunga acuan The Fed sebesar seperempat poin persentase ke kisaran 4,50%-4,75% ketika mereka menyelesaikan pertemuan kebijakan dua hari pada Kamis (7/11/2024) waktu setempat.

Kontrak berjangka yang terkait dengan kebijakan suku bunga The Fed juga memperhitungkan penurunan suku bunga pada bulan Desember, meskipun dengan tingkat kepercayaan yang sedikit lebih rendah dibandingkan sebelumnya, karena bank sentral mengkalibrasi ulang biaya pinjaman terhadap inflasi yang kini mendekati target 2%, dan pasar tenaga kerja yang melemah.

Namun, dalam perubahan yang mungkin berdampak besar bagi bisnis dan rumah tangga yang ingin membiayai kembali utangnya atau melakukan pinjaman baru, para pedagang kini bertaruh bahwa The Fed hanya akan memangkas suku bunga kebijakannya sebanyak dua kali pada tahun 2025, menurunkannya ke kisaran 3,75%-4% dan kemungkinan akan memakan waktu hingga Juli untuk melakukannya.

Jika pertaruhan tersebut berhasil, akhir dari kampanye penurunan suku bunga The Fed saat ini akan terjadi setahun lebih cepat dan suku bunga akan menjadi satu poin persentase lebih tinggi dari perkiraan sebagian besar pembuat kebijakan The Fed setelah penurunan suku bunga awal mereka pada bulan September.

Data ekonomi yang lebih kuat dari perkiraan sejak pertemuan September telah secara progresif mengatur ulang ekspektasi suku bunga pasar dan memilih jalur penurunan suku bunga yang lebih dangkal.

Perubahan pandangan tersebut semakin menguat ketika Trump meraih kemenangannya atas Wakil Presiden Partai Demokrat Kamala Harris hanya beberapa jam setelah pemungutan suara terakhir ditutup pada Rabu pagi.

Trump berkampanye dengan janji-janji untuk memperbaiki perekonomian yang sedang lesu dan berencana untuk mengenakan tarif yang lebih tinggi, mengurangi pajak, dan merilis kebijakan keras terhadap imigrasi untuk melakukan hal tersebut.

Para ekonom mengatakan kebijakan-kebijakan tersebut kemungkinan besar akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat dan pasar tenaga kerja yang lebih ketat, serta biaya impor yang lebih tinggi, serta memberikan tekanan pada harga-harga.

Beberapa ekonom Wall Street mengutip risiko-risiko tersebut ketika mereka memperkirakan penurunan suku bunga Fed yang lebih sedikit pada tahun depan.

Beberapa analis memperingatkan, dampak kebijakan Trump dapat berlangsung selama bertahun-tahun, dan tidak jelas seberapa penuh dia akan menepati janjinya.

“Penundaan implikasi inflasi dari tarif dan kebijakan fiskal ekspansif memungkinkan The Fed untuk terus memangkas suku bunga hingga tahun 2026, karena bank sentral masih perlu mengkalibrasi ulang kebijakan moneter agar tidak terlalu membatasi,” tulis tim analis Oxford Economics dalam sebuah laporan.

Oxford Economics juga tetap berpegang pada pendapat mereka, bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga acuannya mendekati 3% pada pertengahan 2026.

Bisnis.com, MEDAN- PT Mahkota Group Tbk (MGRO) berhasil menggaet Monsoon Carbon untuk kerjasama proyek penjualan kredit karbon di pasar internasional dari pengembangan energi ramah lingkungan berbentuk penangkapan gas metana dari operasional pabrik Biogas PT Intan Sejati Andalan di Bengkalis, Riau.

Dari kawasan pembangkit listrik bertenaga biogas tersebut diproyeksikan bisa menghasilkan kredit karbon sedikitnya 95 ribu MTCO2 untuk ditawarkan ke pembeli. Monsoon Carbon adalah agen pasar kredit karbon yang berkantor di Singapura dengan portofolio kredit karbon dari sejumlah proyek energi terbarukan di kawasan Asia dan Afrika, seperti PLTA Dadin Kowa di Nigeria, PLTA Xenamnoy 1-2 di Laos, Sejumlah proyek biogas di Malaysia, pembangkit listrik tenaga angin Nhon Hoa 1 dan Ea Nam di Vietnam, pembangkit listrik tenaga matahari Dau Tieng 2 di Vietnam hingga proyek Malindi Solar Farm di Kenya.

Direktur Utama Mahkota Group, Usli Sarsi mengatakan proyek kawasan Integrated Sustainable Agro Industry kelapa sawit seluas 25 hektare di lokasi pabrik Duri 13, Desa Bathin Sobanga, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau sudah masuk dalam proyek komersial Monsoon Methane Avoidance sebagai proyek kerjasama penjualan kredit karbon ke pasar karbon dunia.

“Monson Carbon berencana mendaftarkan proyek ini pada Maret 2025 sebagai kredit karbon pabrik biogas. Mereka sudah berhasil melakukan proyek ini sebelumnya di Malaysia sehingga kami harapkan proyek kami bisa lebih sukses lagi,” ujarnya di Medan, Selasa (5/11).

Menurut Usli Sarsi, kerjasama dengan Monson memberi peluang penjualan proyek kredit karbon dari kawasan Integrated Sustainable Agro Industry bisa lebih optimal dan sukses di pasar global.

Prakarsa Perjanjian Metana Global diluncurkan pada COP26 (konferensi perubahan iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke 26), yang bertujuan untuk mengurangi emisi metana antropogenik paling sedikit 30%
pada tahun 2030.

Mengurangi emisi dari metana juga menjadi prioritas di Indonesia, di mana metana menyumbang sekitar 33,7% dari seluruh emisi gas rumah kaca (GRK). Di Indonesia, ungkap Usli Sarsi, sektor agrikultur merupakan penyumbang emisi yang signifikan, terutama dari pengolahan tanaman seperti kelapa sawit, tebu, dan singkong.

Masalah utamanya adalah besarnya volume air limbah yang dihasilkan, yang kaya akan nutrisi dan bahan organik. Praktik yang umum dilakukan adalah menyimpan dan mengolah air limbah ini di kolam terbuka. Namun, ketika bahan organik terurai, dapat menghasilkan metana, gas rumah kaca (GRK) yang kuat lepas ke atmosfer bumi, sehingga berkontribusi besar terhadap emisi.

“Jadi kami bersama Monson ingin memperkuat komitmen untuk memasarkan proyek agribisnis ramah lingkungan. Salah satunya dengan membangun pabrik biogas untuk kebutuhan sendiri dari sumber energi hijau seperti proyek kami di Bengkalis, Riau itu.”

Mahkota Group menyediakan sejumlah dana pengembangan investasinya untuk pengembangan green project dengan harapan berkembang sebagai perusahaan yang efisien, menguntungkan, dan ramah lingkungan di sektor agroindustri kelapa sawit.

Proyek kawasan Integrated Sustainable Agro Industry di Duri 13 saat ini mengolah sekitar 1.200 ton tandan buah segar (TBS) per hari, menghasilkan sekitar 264 ton limbah tandan kosong (tankos) dan sekitar 60% limbah cair.

Bisnis.com, JAKARTA – Program prestisius pengadaan 3 juta rumah per tahun yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto disebut mendapat perhatian khusus dari sejumlah perusahaan asing.

Direktur Jenderal (Dirjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Iwan Suprijanto menyebut saat ini pihaknya telah mengantongi minat kerja sama untuk program 3 juta rumah dari China, Dubai, hingga Qatar.

“Tampaknya memang ada beberapa negara yang tertarik untuk mendukung program ini. Yang saya dengar pertama Tiongkok ya, kedua dari Dubai kalau enggak salah itu, Qatar juga," tuturnya saat ditemui di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan, Rabu (7/11/2024) malam.

Dia menambahkan, ketiga negara tersebut saat ini sudah menyampaikan minat untuk melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU).

Akan tetapi, Kementerian PKP bakal melakukan pendalaman minat terlebih dahulu guna memastikan kerja sama investasi tersebut ke depannya tidak membebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Bentuknya belum tahu, tapi minat sudah disampaikan dan ada rencana untuk MoU ya, tapi kami ya sebagai birokrasi ingin lebih memastikan itu clear ya. Jangan sampai juga menjadi investasi tapi menjadi beban negara atau beban rakyat di kemudian hari," tuturnya.

Di samping itu, Iwan juga menegaskan bahwa saat ini Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah melakukan kunjungan kerja ke China, salah satunya membahas potensi kerja sama untuk mewujudkan program 3 juta rumah.

Kemudian, Presiden Prabowo juga disebut bakal mulai melakukan beberapa kunjungan ke luar negeri. Di mana, isu perumahan akan menjadi satu yang dibahasnya dalam beberapa pertemuan tersebut.

“Jadi ini kebetulan pak Wamen sedang ke China. Kemudian Pak Presiden juga akan melakukan kunjungan ke beberapa negara," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri makanan dan minuman (mamin) dinilai masih cukup menarik bagi investor di tengah ketidakpastian pasar global.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkirakan potensi nilai investasi dari ekspor industri makanan dan minuman (mamin) di Indonesia cukup baik.

Pada kuartal III/2024, Josua mengungkap investasi domestik langsung (domestic direct investment/DDI) di sektor mamin mencapai Rp19,8 triliun, dengan pertumbuhan sebesar 19,4% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Sama halnya dengan investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) yang tumbuh solid sebesar 17% yoy pada periode yang sama.

“Pertumbuhan ini menunjukkan ketertarikan investor dalam sektor mamin meskipun ada ketidakpastian pasar global,” kata Josua kepada Bisnis, dikutip pada Kamis (7/11/2024).

Terlebih, industri mamin di Indonesia telah menjadi salah satu penyumbang ekspor terbesar dalam sektor manufaktur.

“Industri mamin Indonesia memiliki potensi besar untuk berkontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional melalui peningkatan ekspor, investasi, dan penguatan pasar global,” ujarnya.

Berdasarkan analisis terbaru, Josua menyampaikan bahwa sektor mamin memiliki kontribusi besar terhadap PDB industri pengolahan non-migas, mencapai 40,2% pada kuartal III/2024.

Angka ini, kata dia, menunjukkan subsektor ini merupakan pilar utama dalam industri pengolahan Indonesia. “Menandakan perannya yang vital dalam menopang ekonomi nasional,” imbuhnya.

Josua menambahkan bahwa pertumbuhan industri mamin telah menjadi salah satu penggerak utama dalam sektor manufaktur, terutama karena permintaan domestik yang tinggi dan terus meningkatnya konsumsi produk-produk mamin. Dia mengungkap, sektor ini juga menerima investasi yang cukup besar dalam beberapa tahun terakhir

Di samping itu, industri mamin juga menjadi salah satu sektor utama yang mendukung PDB dari sisi konsumsi rumah tangga.

Konsumsi mamin sendiri adalah komponen utama dalam pertumbuhan PDB konsumsi. Ini artinya, peningkatan daya beli masyarakat secara langsung dapat mendorong pertumbuhan industri ini.

“Dengan adanya tren peningkatan investasi dan konsumsi, industri mamin diproyeksikan untuk terus berkontribusi signifikan terhadap PDB,” terangnya.

Di sisi lain, sektor mamin juga menghadapi tantangan utama berupa kenaikan harga bahan baku dan ketergantungan pada komponen impor, seperti gula dan bahan kimia dasar yang bisa meningkatkan biaya produksi.

Kendati demikian, Josua melihat ada proyeksi penurunan harga komoditas pertanian yang berpotensi meringankan tekanan pada sektor makanan dan minuman.

“Walaupun ada tantangan seperti kenaikan biaya bahan baku akibat harga komoditas yang fluktuatif, proyeksi sektor ini tetap kuat, terutama dengan potensi ekspansi pasar domestik dan internasional,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menyebut krisis pangan menjadi ancaman nyata bagi ketahanan negara. Perlu langkah sigap untuk mengantisipasi hal itu.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan kekosongan pangan menjadi masalah besar bagi sebuah negara. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian besar terhadap hal ini.

Merujuk data Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Food and Agriculture Organization (FAO) pada 2023x Amran menuturkan sebanyak 58 negara kelaparan serius. Lalu, 725 juta penduduk dunia kekurangan gizi, di mana sebanyak 55% di Asia dan 38% di Afrika.

“Sekarang tingkat dunia sudah bermasalah. Ada saudara kita kelaparan 720 juta, hampir 1 miliar kelaparan di dunia sekarang,” kata Amran di acara Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Di Indonesia sendiri, data kemendagri dan Kemenkes (2023) menunjukkan 7–16% penduduk Indonesia rentan kelaparan atau terjadi 21,5% stunting.

Menurut Amran, iklim ekstrim yang terjadi di Indonesia seperti El Nino dan La Nina sangat berbahaya. Pasalnya, saat krisis ekonomi melanda, menurutnya, Indonesia masih mampu bertahan, seperti Covid-19.

“Tapi kalau krisis pangan akan melompat krisis politik, dan negara bisa bermasalah. Makanya kita jaga,” tuturnya.

Adapun untuk mengatasi krisis pangan, kata Amran, pemerintah akan membangun Lumbung pangan di Merauke. “Ada 1 juta hektare kita bangun [di Merauke]. Kalau ini selesai, Indonesia akan swasembada pangan, bahkan menjadi lumbung pangan dunia,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Satgas Ketahanan Pangan Kementan Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan bahwa program cetak sawah yang dilakukan di Desa Wanam, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan dan sekitarnya merupakan bagian dari rencana pengembangan lahan pertanian skala besar di Merauke.

Dia mengungkap, ada sekitar 100 ribu hektare lahan pertanian yang akan dicetak, dimulai dari Wanam hingga Muting, dengan total target mencapai 1 juta hektar.

"Yang di Wanam adalah program cetak sawah, diawali di Merauke, di Wanam. Di sekitar Merauke ada juga rencananya 100 ribu hektar, kemudian nanti yang kita start dari Wanam sampai ke Muting itu sekitar 1 juta hektar," kata Ahmad Rizal, seperti dikutip dari laman resmi Kementerian Sekretariat Negara.

Untuk mendukung program tersebut, pemerintah juga akan membangun sejumlah infrastruktur pendukung berupa dermaga di Wanam dan jalan sepanjang 135 kilometer dari Wanam ke Muting.

Nantinya, infrastruktur itu akan memberikan akses bagi petani untuk mengangkut alat-alat pertanian dan hasil panen.

Merauke memiliki ketersediaan air melimpah yang sangat dibutuhkan oleh petani karena didukung kondisi lahan yang rata dan berawa. Serta, tanah di wilayah ini rata-rata subur dengan lapisan tanah hitam yang mencapai 15-30 cm, sehingga sangat mendukung program pencapaian swasembada pangan dari Merauke.

“Ini kalau menurut kami sangat mendukung dan program pencapaian swasembada pangan akan tercapai dari Merauke,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga rata-rata pangan nasional terpantau bervariasi pada hari ini, Kamis (7/11/2024). Adapun, kenaikan terjadi pada beras, bawang, hingga telur ayam, sedangkan harga daging ayam dan daging sapi turun.

Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kamis (7/11) pukul 09.35 WIB, harga rata-rata beras premium naik 0,90% menjadi Rp15.620 per kilogram. Diikuti harga beras medium yang naik 0,07% menjadi Rp13.540.

Selanjutnya, beras SPHP Bulog juga mengalami kenaikan tipis 0,08%. Alhasil, rata-rata harga beras SPHP dipatok menjadi Rp12.570 per kilogram.

Meskipun harga beras naik, namun harga daging ayam ras turun 0,58% menjadi Rp36.110 per kilogram, sedangkan daging sapi murni di pedagang eceran turun 0,03% menjadi Rp134.700 per kilogram.

Adapun, harga rata-rata telur ayam ras di pedagang eceran justru terpantau mengalami kenaikan 0,39% menjadi Rp28.680 per kilogram.

Beralih ke komoditas pangan yang bersumber dari protein hewani juga mengalami kenaikan harga. Misalnya, harga rata-rata ikan kembung senilai Rp37.570 per kilogram, atau naik 1,29%.

Berikutnya, harga rata-rata ikan tongkol naik 0,26% menjadi Rp31.140 per kilogram. Namun, harga ikan bandeng turun 2,53% menjadi Rp32.410 per kilogram.

Lalu, harga cabai merah keriting naik 0,88% menjadi Rp28.790 per kilogram. Namun harga cabai rawit merah turun 0,53% atau menjadi Rp39.360 per kilogram.

Di lain sisi, kenaikan harga pangan terjadi pada komoditas bawang merah yang terkerek 0,03% menjadi Rp34.030 per kg, dan bawang putih bonggol naik 0,17% menjadi Rp40.440 per kg.

Untuk harga pangan kedelai biji kering impor terpantau naik 0,85% menjadi Rp10.700 per kilogram. Sementara, harga jagung pakan di tingkat peternak melejit 5,70% menjadi Rp6.310 per kilogram.

Di lain sisi, harga minyak goreng kemasan sederhana turun 0,27% menjadi Rp18.260 per liter, sedangkan rata-rata minyak goreng curah turun 1,43% ke harga Rp16.530 per liter.

Panel harga Bapanas menunjukkan harga rata-rata gula konsumsi di pedagang eceran turun 0,22% menjadi Rp17.950 per kilogram. Disusul harga garam halus beryodium turun 0,26% menjadi Rp11.560 per kilogram.

Kemudian, harga rata-rata tepung terigu curah melandai 1,08% menjadi Rp10.060 per kilogram. Sementara itu, tepung terigu kemasan (non-curah) naik tipis 0,08% menjadi Rp13.160 per kilogram.

Bisnis.com, JAKARTA — Perombakan terus terjadi di tubuh Kementerian Keuangan era Presiden Prabowo Subianto, dari penambahan jumlah wakil menteri, lalu kini terdapat direktorat jenderal dan badan baru. Salah satunya akan fokus menjalankan fungsi intelijen keuangan.

Prabowo baru saja menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 158/2024 tentang Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Beleid itu ditetapkan oleh sang presiden pada Selasa (5/11/2024) dan diundangkan pada hari yang sama.

Dalam Pasal 7 Perpres 158/2024 mengenai susunan organisasi Kemenkeu, tertulis nama baru yakni Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan.

Sebelumnya di Kemenkeu terdapat dua badan, yakni Badan Kebijakan Fiskal (BKF) serta Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK).

Kini, fungsi BKF dilebur ke dua direktorat jenderal lain, sehingga dua badan yang akan membantu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati adalah BPPK serta Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan.

Berdasarkan Pasal 52 Perpres 158/2024, Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan bertanggung jawab kepada menteri keuangan dan akan dipimpin oleh kepala. Artinya, Sri Mulyani akan menunjuk pejabat eselon 1 baru untuk memimpin badan tersebut.

Pasal 53 Perpres 158/2024 mengatur bahwa badan tersebut akan menjalankan tugas intelijen keuangan, juga akan menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, hingga pengelolaan data dan informasi.

"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan menyelenggarakan fungsi: penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan, serta transformasi digital dan manajemen perubahan," tertulis dalam Pasal 54 poin a Perpres 158/2024, dikutip pada Kamis (7/11/2024).

Nantinya akan terdapat sekretariat badan serta enam pusat yang menunjang fungsi Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan.

Selain badan itu, Prabowo juga membentuk Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal beserta Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Berikut daftar lengkap struktur organisasi Kemenkeu di pemerintahan Prabowo:

• Sekretariat Jenderal (Setjen)
• Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF)
• Direktorat Jenderal Anggaran (DJA)
• Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
• Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)
• Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb)
• Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)
• Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)
• Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR)
• Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK)
• Inspektorat Jenderal (Itjen)
• Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan
• Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK)

Staf Ahli:

• Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak
• Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak
• Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak
• Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara
• Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak
• Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara
• Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional
• Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan pasar Modal
• Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memprediksi hasil pemilihan umum Amerika Serikat (AS) tidak berdampak signifikan terhadap perdagangan maupun investasi antara Indonesia—AS.

Hasil pemiliu mengungkapkan bahwa Capres AS dari Partai Republik, Donald Trump, kembali terpilih sebagai Presiden AS.

Ketua Umum Apindo 2023–2028 Shinta Widjaja Kamdani melihat bahwa selama ini parameter pertumbuhan ekspor Indonesia ke AS tidak berubah signifikan antara era Trump dengan era Joe Biden. Begitu pula dengan pertumbuhan investasi AS di Indonesia.

Menurutnya, baik Trump maupun Biden hanya menciptakan pertumbuhan aktivitas ekonomi bilateral secara modest, yakni di kisaran 5—10% per tahun.

Dia juga menilai konsentrasi kerja sama ekonomi tidak banyak mengalami perubahan, kecuali pada aspek kerja sama perubahan iklim dan transisi energi di era Biden.

“Kami tidak memiliki ekspektasi besar bahwa pemilu AS ini akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan perdagangan atau investasi Indonesia—AS bila dibandingkan dengan yang sudah terjadi selama ini,” kata Shinta kepada Bisnis, Rabu (6/11/2024).

Namun, Shinta menilai Perbedaan yang besar kemungkinan terjadi hanya pada perubahan pendekatan hubungan bilateral antara Indonesia—AS. Artinya, Trump akan memiliki pendekatan yang transaksional, sedangkan Harris lebih diplomatis dan kolaboratif.

“Selain itu, kami rasa akan ada dampak thd kelangsungan program kerja sama transisi energi yang dimiliki Indonesia dengan AS seperti dalam skema JETP [Just Energy Transition Partnership] atau skema IPEF [Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity] bila Trump yang terpilih sebagai Presiden AS. Namun, selebihnya kami rasa akan relatif sama,” ungkapnya.

Adapun jika skenario Trump menang dan menjadi Presiden AS, Apindo memandang, Indonesia berpeluang bisa mengupayakan perjanjian Limited Trade Deals (LTD) dengan AS agar produk-produk ekspor unggulan Indonesia ke AS bisa memperoleh pengaruh perdagangan bila menggunakan bahan baku asal AS, seperti produk garmen.

Kendati demikian, lanjut Shinta, Indonesia juga terancam kehilangan fasilitas program preferensi perdagangan atau (Generalized System of Preferences/GSP) AS, karena indonesia memiliki surplus perdagangan yang besar dengan AS.

“Jadi LTD pun bisa jadi tidak memberikan benefit yang diharapkan oleh Indonesia karena Trump juga punya kepentingan mengurangi surplus perdagangan Indonesia terhadap AS,” tuturnya.

Sebaliknya, jika Harris menang, Indonesia disebut akan lebih berkesempatan untuk mengekspor komponen baterai kendaraan listrik atau electric vehicle (EV). Bahkan, Indonesia disebut bisa menjadi bagian dari supply chain EV semikonduktor AS.

“Namun perlu diperhatikan juga bahwa Harris kemungkinan akan semakin menekankan kepada Indonesia untuk mengadopsi standar-standar tata kelola internasional yang baik, seperti sustainable mining practices, good regulatory practices, serta labour practices,” ujarnya.

Menurut Shinta, sejumlah standar tata kelola internasional ini menjadi prasyarat untuk memperoleh kerja sama ekspor dan investasi yang lebih dalam dengan AS di bidang transisi hijau. Bahkan, dia juga menekankan tidak ada kebijakan luar negeri yang bakal menguntungkan Indonesia.

“Tidak ada satu pun kebijakan luar negeri dan kebijakan ekonomi para capres AS ini yang akan secara otomatis menguntungkan Indonesia,” katanya.

Indonesia, kata dia, justru harus lebih pandai menavigasi relasi bilateral Indonesia-AS sesuai dengan karakter dan fokus kebijakan Presiden AS ke depan. Lebih lanjut, Apindo juga melihat baik Trump maupun Harris memiliki agenda ekonomi yang bisa menjadi restriksi bagi Indonesia.

Asosiasi juga melihat, Trump bisa mencari celah untuk mencegah produk Indonesia masuk ke AS, jika surplus Indonesia terhadap AS terlalu besar.

Di samping itu, Trump juga dinilai mudah melarang impor produk tertentu lantaran alasan keamanan nasional, seperti yang terjadi pada kasus impor besi-baja di AS yang dihentikan oleh Trump di awal perang dagang.

Sama halnya di era Joe Biden, Shinta menyebut ada banyak kebijakan perdagangan era Trump yang diteruskan oleh Biden dan diperluas untuk komoditas tertentu seperti EV melalui kebijakan Inflation Reduction Act (IRA).

“Jadi tidak ada yang lebih mudah, semuanya tergantung pada respons kebijakan Indonesia sendiri dalam hal meningkatkan daya saing investasi dan ekspor Indonesia ke pasar AS,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mewanti-wanti dampak perubahan lanskap politik Amerika Serikat bagi kinerja ekspor dan investasi di Tanah Air. Kekhawatiran itu seiring Donald Trump diproyeksikan memenangi pemilihan presiden di Amerika Serikat.

Sekretaris Jenderal HIPMI Anggawira menjelaskan bahwa selama kampanye, Trump sangat kental dengan agenda proteksionisme. Dia mencontohkan, Trump berencana menerapkan tarif tinggi dan pengetatan aturan perdagangan untuk barang-barang impor.

"Ini bisa mempengaruhi ekspor Indonesia ke Amerika Serikat, terutama di sektor-sektor strategis seperti tekstil, elektronik, dan produk-produk manufaktur lainnya," jelas Angga kepada Bisnis, Rabu (6/11/2024).

Oleh sebab itu, dia mendorong semua pemegang kepentingan meningkatkan daya saing di pasar regional seperti memperkuat kerja sama perdagangan dengan negara-negara kawasan Asean atau dengan mitra non-tradisional.

Tak hanya ancaman dari sisi perdagangan, Angga meyakini kemenangan Trump akan berdampak secara negatif ke realisasi investasi di Indonesia. Bagaimanapun, Amerika Serikat (AS) kerap menjadi salah satu negara dengan realisasi penanaman modal asing terbesar di Indonesia.

Kebijakan Trump yang cenderung proteksionis ditakutkan akan mendorong penarikan atau pengalihan investasi keluar dari pasar negara-negara berkembang seperti Indonesia.

"Hipmi akan mendorong pemerintah untuk mempercepat reformasi regulasi dalam rangka menarik lebih banyak investasi ke dalam negeri, sehingga kita tetap kompetitif dalam menghadapi gejolak ekonomi global," kata Angga.

Di samping itu, Angga menyatakan Hipmi tetap optimistis. Menurutnya, pelaku usaha akan tetap dapat beradaptasi dengan dinamika geopolitik yang ada termasuk hasil Pilpres AS 2024.

Di tengah berbagai tantangan, jelas Angga, pengusaha akan memanfaatkan peluang yang ada terutama melalui diversifikasi pasar ekspor serta inovasi produk yang lebih berkelanjutan dan kompetitif.

Sebagai informasi, Donald Trump telah mengamankan 270 suara elektoral (electoral votes) pada Pilpres 2024. Artinya, dia diproyeksikan menjadi presiden terpilih AS ke 47.

Berdasarkan data hitung cepat 270toWin pada Rabu (6/11/2024), Trump mengalahkan pesaingnya Kamala Harris yang hanya mendapat 213. Meski masih ada 55 suara elektoral yang belum ditetapkan, namun Trump sudah melampaui ambang batas 270 dari 538 suara untuk mengamankan kursi kepresidenan.

Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mewanti-wanti dampak perubahan lanskap politik Amerika Serikat bagi kinerja ekspor dan investasi di Tanah Air. Kekhawatiran itu seiring Donald Trump diproyeksikan memenangi pemilihan presiden di Amerika Serikat.

Sekretaris Jenderal HIPMI Anggawira menjelaskan bahwa selama kampanye, Trump sangat kental dengan agenda proteksionisme. Dia mencontohkan, Trump berencana menerapkan tarif tinggi dan pengetatan aturan perdagangan untuk barang-barang impor.

"Ini bisa mempengaruhi ekspor Indonesia ke Amerika Serikat, terutama di sektor-sektor strategis seperti tekstil, elektronik, dan produk-produk manufaktur lainnya," jelas Angga kepada Bisnis, Rabu (6/11/2024).

Oleh sebab itu, dia mendorong semua pemegang kepentingan meningkatkan daya saing di pasar regional seperti memperkuat kerja sama perdagangan dengan negara-negara kawasan Asean atau dengan mitra non-tradisional.

Tak hanya ancaman dari sisi perdagangan, Angga meyakini kemenangan Trump akan berdampak secara negatif ke realisasi investasi di Indonesia. Bagaimanapun, Amerika Serikat (AS) kerap menjadi salah satu negara dengan realisasi penanaman modal asing terbesar di Indonesia.

Kebijakan Trump yang cenderung proteksionis ditakutkan akan mendorong penarikan atau pengalihan investasi keluar dari pasar negara-negara berkembang seperti Indonesia.

"Hipmi akan mendorong pemerintah untuk mempercepat reformasi regulasi dalam rangka menarik lebih banyak investasi ke dalam negeri, sehingga kita tetap kompetitif dalam menghadapi gejolak ekonomi global," kata Angga.

Di samping itu, Angga menyatakan Hipmi tetap optimistis. Menurutnya, pelaku usaha akan tetap dapat beradaptasi dengan dinamika geopolitik yang ada termasuk hasil Pilpres AS 2024.

Di tengah berbagai tantangan, jelas Angga, pengusaha akan memanfaatkan peluang yang ada terutama melalui diversifikasi pasar ekspor serta inovasi produk yang lebih berkelanjutan dan kompetitif.

Sebagai informasi, Donald Trump telah mengamankan 270 suara elektoral (electoral votes) pada Pilpres 2024. Artinya, dia diproyeksikan menjadi presiden terpilih AS ke 47.

Berdasarkan data hitung cepat 270toWin pada Rabu (6/11/2024), Trump mengalahkan pesaingnya Kamala Harris yang hanya mendapat 213. Meski masih ada 55 suara elektoral yang belum ditetapkan, namun Trump sudah melampaui ambang batas 270 dari 538 suara untuk mengamankan kursi kepresidenan.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengubah susunan organisasi Kementerian Keuangan—yang terdiri dari direktorat jenderal, badan, dan staf ahli. Salah satu yang signifikan adalah menghapus Badan Kebijakan Fiskal (BKF).

Ketentuan tersebut termuat dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 158/2024 tentang Kementerian Keuangan yang diteken pada 5 November 2024, atau tepat 17 hari usai dirinya resmi menjadi RI 1.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kemenkeu Deni Surjantoro mengungkapkan nama BKF yang tidak ada lagi dalam susunan tersebut, akan Bersatu menjadi direktorat jenderal baru.

“Di struktur baru nanti, BKF melebur dalam Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal,” ujarnya, Rabu (6/11/2024).

Tercatat terdapat terdapat tiga nama baru, yakni Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, serta Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya pemerintah memiliki Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terdiri dari Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua DK Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Deni menyebutkan nantinya KSSK akan melebur dalam Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan. Sementara keberadaan Sekretariat KSSK juga akan berada di bawah direktorat tersebut.

Dalam beleid tersebut, Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi ekonomi dan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tercatat secara total terdapat 22 organisasi yang akan membantu tugas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Selain perubahan di bagian ditjen dan badan, susunan staf ahli yang tetap berjumlah sembilan tersebut juga terpantau berubah.

Tercatat satu staf ahli yang dicoret, yakni Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi. Sementara terdapat organisasi baru berupa Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Adapun, saat ini Kementerian Keuangan belum memberikan nama-nama yang akan mengisi organisasi baru tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Para bankir bank sentral di seluruh dunia sedang mempertimbangkan apakah ketakutan terburuk mereka terhadap Donald Trump akan menjadi kenyataan setelah dia kembali menjabat sebagai presiden AS.

Trump telah menjanjikan pungutan atas impor AS yang akan mengganggu perdagangan global, pemotongan pajak yang akan semakin membebani anggaran federal, dan deportasi yang dapat mengurangi jumlah tenaga kerja murah.

Hal ini menimbulkan dua risiko utama: Ekspansi ekonomi yang lebih lambat di seluruh dunia dan inflasi yang lebih cepat di dalam negeri yang akan membuat Federal Reserve kurang bersedia menurunkan suku bunga. Dampaknya bisa berupa dolar yang lebih kuat dan berkurangnya ruang bagi negara-negara berkembang untuk melonggarkan kondisi moneter mereka sendiri.

“Jika yurisdiksi penting seperti AS mengenakan tarif sebesar 60% ke yurisdiksi penting lainnya, seperti China, saya dapat meyakinkan Anda bahwa dampak langsung dan tidak langsung serta penyimpangan perdagangan akan sangat besar,” ujar Wakil Presiden Bank Sentral Eropa Luis de Guindos di London dikutip dari Bloomberg, Kamis (7/11/2024).

Di Eropa, Goldman Sachs memperkirakan ECB akan melakukan penurunan suku bunga tambahan karena pertumbuhan ekonomi yang lebih lemah akibat kebijakan Trump. Dihadapkan dengan tarif besar-besaran, muncul pula harapan bahwa China mungkin akan melonggarkan tarif lebih dari yang direncanakan.

Guncangan pemilu AS dirasakan di Eropa – khususnya di wilayah timur, yang dikhawatirkan akan mengurangi dukungan AS terhadap Ukraina ketika negara tersebut berupaya menangkis pasukan Rusia. Khawatir dengan hubungan yang lebih buruk antara Washington dan Brussels, para pedagang mendorong euro menuju keseimbangan dengan dolar.

Bayangan tarif berisiko mempersulit upaya mengendalikan inflasi tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi. Meskipun Guindos memperkirakan pertumbuhan harga akan meningkat, dia menekankan bahwa tidak ada kesimpulan yang dapat ditarik sebelum kebijakan pastinya jelas.

“Ada dua ketakutan utama di sini. Yang pertama adalah tarif dan proteksionisme yang dapat berdampak buruk pada pertumbuhan dan inflasi. Dan sekaligus defisit fiskal. Anda telah melihat reaksi pasar terhadap defisit fiskal di AS dan Inggris," ujar Guindos.

Nasib Wilayah Asia

Namun tidak semua daerah memiliki kemewahan tersebut. Pasar negara berkembang, yang ingin mendukung mata uangnya, mungkin akan bersikap lebih hawkish.

Para pejabat otoritas moneter melihat sekilas apa yang mungkin terjadi pada Pilpres AS. Dolar AS membukukan kenaikan terbesar terhadap mata uang utama sejak 2020, sementara lonjakan imbal hasil obligasi AS atau US Treasury mendorong beberapa otoritas di Asia menjanjikan langkah-langkah untuk melindungi mata uang mereka.

Ketika Trump hampir meraih kemenangan, Gubernur Reserve Bank of India Shaktikanta Das merasa optimis dan mengatakan kepada para tamu di sebuah acara di Mumbai bahwa negaranya berada pada posisi yang tepat dan sangat tangguh dalam menghadapi dampak buruk pemilu dan isu-isu global lainnya.

Meski begitu, lonjakan tajam rupee yang diikuti oleh periode yang relatif tenang menunjukkan RBI mengambil tindakan untuk mempertahankan mata uangnya, menurut Kunal Sodhani, trader di Shinhan Bank India.

“Jika menyangkut pasar domestik, kami bukan pengamat. Kami sangat menguasai pasar," ujar Das.

Hal serupa juga terjadi di China, yang secara tegas menjadi sasaran kebijakan tarif Trump. Bank-bank milik negara menjual dolar untuk mendukung yuan, yang melemah lebih dari 1%, menurut pedagang yang tidak mau disebutkan namanya.

Chief Asia Pacific Economist di Natixis, Alicia Garcia-Herrero menyebut, Bank Sentral China, People's Bank of China (PBOC) mungkin harus melonggarkan kebijakannya lebih cepat – yang berpotensi melemahkan yuan. Namun bank-bank sentral terdekat mungkin akan kurang tertarik untuk melakukan hal tersebut jika The Fed memperlambat kampanyenya.

“Pasar AS mungkin bersorak, namun perekonomian di seluruh Asia bisa mengalami kerugian besar. Kebijakan Trump berarti lebih sedikit ruang untuk melakukan pemotongan karena bank sentral paling membutuhkannya," kata Garcia-Herrero.

Tarif AS yang besar terhadap China mungkin mempunyai efek buruk terhadap Australia, meskipun dolar Australia sejauh ini menunjukkan reaksi yang terbatas berdasarkan pertimbangan perdagangan terhadap kemenangan pemilu Donald Trump, kata seorang pejabat senior Reserve Bank of Australia pada Kamis.

“Dalam hal tarif, kami tidak tahu seberapa besar dan kepada siapa tarif akan diterapkan,” Asisten Gubernur RBA Christopher Kent mengatakan pada panel parlemen di Canberra. “Kekhawatiran terbesarnya adalah tarif yang besar terhadap Tiongkok, yang mungkin berdampak buruk pada kami.”

Sekutu AS lainnya juga bersiap menghadapi gesekan. Bank sentral Taiwan, misalnya, melihat kebijakan Trump berdampak pada mata uang domestik, yang mengalami penurunan terbesar sepanjang tahun.

Eugene Tsai, Kepala Departemen Valuta Asing Bank Sentral Taiwan menyebut, Trump secara tidak langsung akan mempengaruhi dolar Taiwan dengan menyebabkan naik atau turunnya dolar AS dan investor asing membeli dan menjual saham Taiwan.

Pasar mata uang global dibanjiri kekhawatiran “America First” karena peso Meksiko dan rand Afrika Selatan keduanya merosot.

Bank Sentral Malaysia menyebut pihaknya akan dengan cermat memantau perkembangan global termasuk pemungutan suara di AS dan siap untuk mengelola volatilitas pasar dan memastikan kondisi yang teratur, kata seorang juru bicara melalui email.

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) menyatakan siap menstabilkan rupiah dari volatilitas berlebihan setelah diperdagangkan pada level terlemahnya dalam hampir tiga bulan.

Gubernur BI, Perry Warjiyo, mengatakan kepada parlemen bahwa kemenangan Trump kemungkinan akan menjaga dolar tetap kuat dan imbal hasil Treasury tetap tinggi.