Bisnis.com, JAKARTA — Industri makanan dan minuman (mamin) dinilai masih cukup menarik bagi investor di tengah ketidakpastian pasar global.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkirakan potensi nilai investasi dari ekspor industri makanan dan minuman (mamin) di Indonesia cukup baik.

Pada kuartal III/2024, Josua mengungkap investasi domestik langsung (domestic direct investment/DDI) di sektor mamin mencapai Rp19,8 triliun, dengan pertumbuhan sebesar 19,4% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Sama halnya dengan investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) yang tumbuh solid sebesar 17% yoy pada periode yang sama.

“Pertumbuhan ini menunjukkan ketertarikan investor dalam sektor mamin meskipun ada ketidakpastian pasar global,” kata Josua kepada Bisnis, dikutip pada Kamis (7/11/2024).

Terlebih, industri mamin di Indonesia telah menjadi salah satu penyumbang ekspor terbesar dalam sektor manufaktur.

“Industri mamin Indonesia memiliki potensi besar untuk berkontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional melalui peningkatan ekspor, investasi, dan penguatan pasar global,” ujarnya.

Berdasarkan analisis terbaru, Josua menyampaikan bahwa sektor mamin memiliki kontribusi besar terhadap PDB industri pengolahan non-migas, mencapai 40,2% pada kuartal III/2024.

Angka ini, kata dia, menunjukkan subsektor ini merupakan pilar utama dalam industri pengolahan Indonesia. “Menandakan perannya yang vital dalam menopang ekonomi nasional,” imbuhnya.

Josua menambahkan bahwa pertumbuhan industri mamin telah menjadi salah satu penggerak utama dalam sektor manufaktur, terutama karena permintaan domestik yang tinggi dan terus meningkatnya konsumsi produk-produk mamin. Dia mengungkap, sektor ini juga menerima investasi yang cukup besar dalam beberapa tahun terakhir

Di samping itu, industri mamin juga menjadi salah satu sektor utama yang mendukung PDB dari sisi konsumsi rumah tangga.

Konsumsi mamin sendiri adalah komponen utama dalam pertumbuhan PDB konsumsi. Ini artinya, peningkatan daya beli masyarakat secara langsung dapat mendorong pertumbuhan industri ini.

“Dengan adanya tren peningkatan investasi dan konsumsi, industri mamin diproyeksikan untuk terus berkontribusi signifikan terhadap PDB,” terangnya.

Di sisi lain, sektor mamin juga menghadapi tantangan utama berupa kenaikan harga bahan baku dan ketergantungan pada komponen impor, seperti gula dan bahan kimia dasar yang bisa meningkatkan biaya produksi.

Kendati demikian, Josua melihat ada proyeksi penurunan harga komoditas pertanian yang berpotensi meringankan tekanan pada sektor makanan dan minuman.

“Walaupun ada tantangan seperti kenaikan biaya bahan baku akibat harga komoditas yang fluktuatif, proyeksi sektor ini tetap kuat, terutama dengan potensi ekspansi pasar domestik dan internasional,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah akan memberikan insentif restrukturisasi mesin bagi industri makanan dan minuman yang telah berlangsung tahun ini dengan alokasi Rp13 miliar dan tahun depan senilai Rp35 miliar.

Adapun, kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian No 40/2024 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman.

Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, Yulia Astuti mengatakan restrukturisasi mesin menjadi salah satu kebijakan yang diterapkan untuk memacu pengembangan industri mamin.

"Terkait restrukturisasi mesin industri makanan dan minuman di 2024 Rp13 miliar jadi ada beberapa ketentuan kriteria untuk siapa yang mengikuti program, tahun depan sudah dialokasikan anggaran lebih besar Rp35 miliar," kata Yulia di Kantor Kemenperin, Kamis (31/10/2024).

Adapun, program ini akan memberikan pembiayaan maksimal Rp1 miliar bagi industri yang telah memenuhi kriteria dan syarat ketentuan. Bagi industri yang lolos maka dapat diberikan penggantian sebagian biaya untuk pembelian mesin/alat bernilai minimal Rp300 juta.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Industri Agro Putu Juli Ardika mengatakan ketentuan mengenai besaran penggantian tersebut, yaitu sebesar 35% untuk mesin dan peralatan yang diproduksi di dalam negeri serta dilengkapi dengan tanda sah capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25%.

Selain itu, penggantian sebesar 25% juga untuk produk yang diproduksi di dalam negeri, dan penggantian sebesar 15%untuk mesin dan peralatan yang tidak diproduksi di dalam negeri.

Dia menerangkan bahwa beberapa kriteria penting untuk mesin dan peralatan mencakup penggunaannya dalam proses produksi dan periode pengadaan yang ditentukan.

"Selain itu, penerima program diwajibkan memiliki akun SIINas dan laporan data industri setidaknya selama satu tahun terakhir guna memastikan bahwa hanya industri yang siap beradaptasi dengan inovasi yang mendapatkan fasilitas ini," jelasnya.

Program restrukturisasi mesin/alat industri mamin ini bertujuan untuk mendorong hilirisasi sumber daya alam berbasis agro, antara lain industri pengolahan rumput laut, sagu, kelapa, kakao, dan pengolahan susu.

Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia dan China akan mengadakan pertemuan lewat forum perdagangan khusus industri makanan dan minuman. Kolaborasi tersebut dinilai dapat menguntungkan bagi industri mamin Tanah Air.

Agenda tersebut dilaksanakan melalui Business Matching Chinede Enterprises Go oversea Indept Tour into Indonesia akan digelar pada 11-15 November 2024 di Hotel Mulia, Jakarta.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Lembaga Indonesia Tiongkok (LIT), Sudrajat, mengatakan kolaborasi tersebut menjadi kesempatan Indonesia untuk bisa memproduksi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas, serta perluasan pasar ekspor ke China.

“Kita perlu berkolaborasi di bidang teknologi dan industri, jadi Indonesia punya potensi-potensi makanan lokal tetapi, industri dalam skala besar untuk bisa diekspor keluar masih terbatas,” kata Sudrajat, Kamis (10/10/2024).

Dia menyontohkan potensi makanan olahan rendang yang menjadi khas Indonesia. Namun belum dioptimalisasi karena model kemasan yang masih menerapkan industrialisasi 2.0 dan komposisi terbatas.

Sementara itu, dia menilai kerja sama dengan China dapat membuat pengusaha Indonesia mendapatkan fasilitas untuk memproduksi dengan skala besar dan cepat, serta mengusung industrialisasi yang lebih efisien.

“Ada kesempatan juga bagi China untuk masuk ke sini berkolaborasi dengan lokal. Misalnya, kita punya tanaman atau buah seperti durian, tapi direbut pasarnya kebanyakan oleh Thailand, Vietnam, Malaysia,” jelasnya.

Padahal potensi pasar durian di China disebut mencapai US$20 miliar. Namun, produk Indonesia masih terbatas untuk masuk ke pasar negara tersebut.

Selain itu, Sudrajat menyoroti produk halal yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia. China disebut menjadi konsumen produk halal yang potensial. Namun, pasarnya masih didominasi Timur Tengah.

“Dengan mengundang mereka ke sini, kita tahu apa yang dibutuhkan pasar China, kita kolaborasi dengan mereka jadi ada manfaat, kita coba menguatkan teknikal know-hownya dari mereka,” jelasnya.

Untuk diketahui, pergelaran selama 5 hari yang akan melibatkan lebih dari 100 perusahaan dagang dan industri dari China dan sekitar 150 perusahaan lokal Indonesia itu diharapkan membuka peluang untuk saling membangun kemitraan antara pengusaha China khususnya di bidang produk pangan dan ingredient pangan.

“Ya, hampir sebagian besar produk halal karena kita minta hampir lebih 80% produk halal,” pungkasnya.

Indonesia dinilai potensial mengingat pertumbuhan PDB industri makanan dan minuman sebesar 5,53% pada triwulan II tahun 2024, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan PDB nasional sebesar 5,05% dan industri non-migas sebesar 4,63%.

Pada periode yang sama, industri makanan dan minuman berkontribusi sebesar 40,33% terhadap PDB industri pengolahan non-migas, sehingga menjadikannya sebagai subsektor dengan kontribusi PDB terbesar.

Adapun, forum business matching ini merupakan inisiasi dari Kamar Dagang China yakni Chamber of Commerce of I/E Foodstuffs, Native product and Animal by-products (CFNA) dan PT. China Indonesia Food Ingredient Industry Communication Service Center (PT CISC) bersama Lembaga Kerjasama Ekonomi Sosial Budaya Indonesia-Tiongkok (LIT).

Bisnis.com, SEMARANG - Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jawa Tengah 2025-2045 mengusung visi Jawa Tengah sebagai penumpu pangan dan industri nasional. Dalam dokumen tersebut, Jawa Tengah berusaha untuk tetap mempertahankan posisinya sebagai lumbung pangan sembari terus menggenjot kinerja sektor manufaktur yang ada.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Tengah, Rahmat Dwisaputra, menyebut bahwa visi tersebut telah sejalan dengan asesmen ekonomi yang dilakukan BI selama ini. Menurutnya, sektor manufaktur di Jawa Tengah memang memiliki peran vital karena memiliki nilai tambah tinggi.

"Tetapi, kami tidak mau industri pengolahan ini benar-benar terpisah dari sektor pertanian. Karena Jawa Tengah ini tanahnya subur, ada 15 gunung berapi dan 6 yang aktif," ujarnya ketika berkunjung ke Kantor Perwakilan Bisnis Indonesia Semarang, Rabu (18/9/2024).

Rahmat menjelaskan bahwa industri manufaktur memiliki kontribusi besar bagi pembentukan Produk Domestik Regional Bruto di Jawa Tengah. Dari sekitar 34% kontribusi yang diberikan sektor manufaktur, sebagian besar berasal dari subsektor industri makanan dan minuman yang berkaitan langsung dengan sektor pertanian.

"Akan sayang sekali kalau di daerah yang subur seperti Jawa Tengah, industri kita tidak memanfaatkan kekayaan alam maupun karakteristik ekonomi penduduknya. Karena ada banyak sekali petani dan nelayan di Jawa Tengah, jadi jangan sampai ada decoupling," ucap Rahmat.

Untuk mendukung visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tersebut, Rahmat menjelaskan bahwa BI telah menginisiasi forum Koridor Ekonomi, Perdagangan, Investasi, dan Pariwisata Jawa Tengah atau Keris Jateng.

Lewat program tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) berusaha mempromosikan proyek investasi yang ada di Jawa Tengah. "Kami juga mendorong proyek industrialisasi berbasis pertanian ke investor," lanjutnya.

Sebagai informasi, RPJPD Jawa Tengah yang diteken pada awal 2024 tersebut berlaku untuk 20 tahun ke depan.

Adapun RPJPD tersebut bakal diimplementasikan ke dalam empat tahapan, yaitu penguatan landasan transformasi, akselerasi transformasi, pemantapan transformasi, serta mewujudkan Jawa Tengah sebagai penumpu pangan dan industri nasional.

JAKARTA - Pertumbuhan industri waralaba di Indonesia terus menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir.Berdasarkan data dari Asosiasi Franchise Indonesia (AFI) , industri ini mencatatkan pertumbuhan rata-rata sebesar 10-15% per tahun sejak 2019.

Sektor makanan dan minuman memang telah memberikan kontribusi terbesar dalam industri waralaba berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan RI. Pada tahun 2021 saja, industri waralaba di Indonesia menyumbang sekitar 1,9% dari PDB, dengan sektor makanan dan minuman berkontribusi 58,37% dan ritel 15,31%.

Dengan ekonomi yang semakin stabil dan daya beli masyarakat yang meningkat, semakin banyak pengusaha yang tertarik untuk terjun ke dunia bisnis melalui model waralaba. Tidak hanya brand lokal, namun banyak brand internasional yang melihat potensi besar di pasar Indonesia.

Sektor minuman menjadi salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan paling pesat dalam industri waralaba. Berbagai merek minuman asal luar negeri berlomba-lomba untuk masuk ke Indonesia, membawa produk unggulan mereka dan menyesuaikannya dengan selera konsumen lokal. Kompetisi di sektor ini semakin ketat, namun hal ini justru menjadi katalis bagi inovasi dan peningkatan kualitas produk.

Salah satu contoh brand yang mulai dikenal di industri waralaba minuman adalah Bingxue, brand asal China. Bingxue turut berpartisipasi dalam pameran FnB Franchise Indonesia (FFI) pada 9-11 Agustus di ICE BSD dan Indonesia Franchise, License & Business Concepts and Conference (IFRA) pada 16-18 Agustus 2024 di Jakarta Convention Center (JCC).

Melalui partisipasinya dalam dua pameran besar ini, Bingxue memperkuat posisinya di sektor waralaba minuman. Ini membuka peluang bagi pengusaha yang tertarik untuk bergabung. Dalam waktu kurang dari satu tahun, Bingxue telah membuka lebih dari 200 outlet, menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan di industri waralaba minuman di Indonesia.

Pada pameran IFRA, Bingxue berhasil menarik 50 franchisee baru yang kini dalam proses mempersiapkan pembukaan toko. Dengan tambahan ini, total mitra Bingxue di seluruh Indonesia kini telah mencapai lebih dari 500.Pertumbuhan Bingxue ini sebagian besar didorong oleh respons positif konsumen terhadap kualitas produk serta dukungan yang diberikan kepada mitra franchise.

"Melihat perkembangan pesat bisnis kami, tidak heran jika banyak yang tertarik untuk bergabung dan membuka bisnis Bingxue. Saat ini sudah tercatat lebih dari 20 pebisnis yang beralih ke brand kami dan masih banyak lainnya," kata Andrew, anggota tim Franchise Bingxue Indonesia.

Bingxue Indonesia terus memperluas jaringan dan berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik. Kesuksesan yang diraih dalam waktu singkat ini menunjukkan potensi besar pasar Indonesia serta strategi bisnis Bingxue yang berfokus pada efisiensi.

Melihat contoh brand Bingxue ini, jelas bahwa industri waralaba di Indonesia menawarkan peluang yang menjanjikan bagi para investor dan pengusaha yang ingin terjun ke dunia bisnis.

Sektor ini tidak hanya menawarkan potensi keuntungan yang menarik, tetapi juga berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan beragamnya pilihan dan inovasi yang terus berkembang, masa depan industri waralaba di Indonesia tampak cerah dan penuh peluang.

nomor lima terbesar di dunia

Jakarta (ANTARA) - Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri Kemenperin Ignatius Warsito mengungkapkan, kontribusi ekspor rempah-rempah utuh asal Indonesia mencapai 469 juta dolar AS atau berada pada peringkat ke-5 secara global pada 2023.

“Nilai ekspor rempah-rempah utuh Indonesia mencapai 469 juta dolar AS, nomor lima terbesar di dunia,” ujar Warsito saat ditemui di Jakarta, Rabu.

Adapun ekspor tersebut ditopang oleh beberapa komoditas yang meliputi lada, kunyit, jahe hingga produk kelapa. Namun demikian, untuk ekspor produk olahan rempah, Indonesia justru berada pada peringkat 18 dunia dengan nilai sebesar 360 juta dolar AS.

Sementara itu, pada triwulan II 2024, ia mengatakan industri makanan dan minuman tumbuh sebesar 5,53 persen dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 40,33 persen.

Lebih jauh, ia melaporkan bahwa market share produk olahan rempah dunia memiliki nilai sebesar 22 miliar dolar AS. Dengan demikian maka peluang hilirisasi industri rempah-rempah asal Indonesia kian terbuka lebar.

Terlebih produk olahan rempah merupakan salah satu komponen penting dalam berbagai aplikasi dalam industri makanan dan minuman termasuk makanan olahan, pangan fungsional serta suplemen gizi.

Kemenperin, lanjut dia, terus mengembangkan industri makanan minuman melalui penerapan kebijakan fiskal dan non fiskal seperti tax holiday hingga tax allowance untuk mendorong adanya investasi,penguasaan teknologi serta penguatan struktur industri yang dapat dimanfaatkan perusahaan industri.

Ke depan, pihaknya siap berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengidentifikasi dan mengisolasi berbagai bahan baku yang tersedia di dalam negeri untuk dapat dimanfaatkan di sektor kesehatan,misalnya sebagai antioksidan, antiinflamasi serta pengembangan ekstraksi dengan mengedepankan sisi lingkungan lewat ekonomi sirkular.

“Sekaligus penciptaan formula produk bari dengan mengombinasikan ekstra ke rempah-rempah lokal untuk memenuhi pertumbuhan permintaan terhadap produk alami dan bahan fungsional yang cukup tinggi,” ujarnya pula.

Lewat upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah rempah Indonesia sehingga meningkatkan posisi Indonesia dalam produk bahan makan berkualitas yang bernilai tinggi.

Pihaknya pun mengapresiasi pameran Food Ingredients (Fi) Asia Indonesia 2024 yang diikuti 700 exhibitor sebagai ruang dalam membuka peluang bisnis dalam industri makanan minuman.

Ia berharap, pengunjung yang ditargetkan mencapai 2.800 orang ini dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menjalin kerja sama sehingga mampu mendongkrak ekspor produk bahan pangan serta meningkatkan pertumbuhan industri makanan minuman.

Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - Gabungan Produsen Makanan dan Minuman (GAPMMI) tetap bersikukuh untuk mengedepankan pentingnya kajian dampak dan risiko yang didukung oleh data ilmiah yang komprehensif terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 sebagai Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang diterbitkan Pemerintah akhir Juli 2024.

GAPMMI merasa perlu dilibatkan dan bersama-sama dengan Pemerintah (Kementerian dan Lembaga terkait) untuk meluruskan hal tentang gula, garam dan lemak (GGL) melalui edukasi konsumsi pangan yang baik dan seimbang kepada masyarakat.

Sebagaimana dilansir sebelumnya, PP Nomor 28 Tahun 2024 ini salah satu tujuannya adalah untuk mengurangi angka Penyakit Tidak Menular (PTM) di masyarakat. GAPMMI sepenuhnya mendukung tujuan baik Pemerintah untuk menciptakan Masyarakat Indonesia lebih sehat dengan mengurangi Penyakit Tidak Menular (PTM).

?Yang utama adalah pentingnya kolaborasi dan harmonisasi baik antar Kementerian dan Lembaga serta para pemangku kepentingan terkait terhadap Peraturan yang akan diterbitkan, namun sangat disayangkan proses terbitnya PP Nomor 28 tahun 2024 menafikan hal tersebut,? jelas Adhi Lukman selaku Ketua Umum GAPMMI.

?GAPMMI tidak pernah dilibatkan sebelumnya padahal industri makanan minuman pangan olahan kemasan merupakan pelaku utama. Tidak ada kajian komprehensif meliputi kajian risiko dan dampak menyeluruh yang timbul?, tegas Adhi.

Adhi Lukman juga mengingatkan faktor risiko PTM yang dikedepankan oleh Pemerintah sebagai tujuan PP Nomor 28 tahun 2024 ini, disebabkan oleh banyak faktor yang meliputi gaya hidup, kurangnya aktivitas fisik, kurangnya asupan cairan ke dalam tubuh, pengelolaan stres serta pola konsumsi makanan dan minuman sehari-hari yang tidak seimbang.

Kondisi gangguan kesehatan tidak berasal dari kekurangan atau kelebihan mengonsumsi jenis pangan tertentu sehingga bukan hanya berasal dari konsumsi pangan olahan saja. Sehingga menentukan batas maksimal gula, garam, lemak dalam produk pangan olahan saja, tentu tidak akan efektif menurunkan angka penyakit tidak menular, dikarenakan konsumsi gula, garam, lemak masyarakat, hanya sebagian kecil yang dikontribusikan oleh produk pangan olahan.

Pembatasan kandungan gula, garam dan lemak tentu akan mempengaruhi fungsi teknologi dan formulasi pangan. Hampir tidak ada produk pangan yang tidak memiliki kandungan gula, garam dan lemak kecuali air mineral.

GAPMMI memperoleh informasi bahwa beberapa peraturan turunan PP Nomor 28 tahun 2024 termasuk adanya pengaturan Pelabelan Pangan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan "dikebut" sebelum mid-September 2024 meskipun untuk standarnya masih belum harmoni dengan industri dan dinilai *melompat" dari tahapan sebuah roadmap yang penting seperti edukasi.

Untuk itu, GAPMMI berharap agar Pemerintah bersedia menunda peraturan turunan tersebut dan membuat roadmap, pilot bersama stakeholder terkait termasuk pakar teknologi pangan dan gizi di Indonesia mengingat peraturan krusial yang menentukan arah bangsa ke depannya perlu memprioritaskan kepentingan Nasional (National interest) di atas segala-galanya.

?Kedaulatan negara hendaknya menjadi tujuan yang utama, bukan semata-mata kepentingan beberapa gelintir kelompok yang menjadi pertimbangan namun justru berpotensi melemahkan daya saing bangsa, hilangnya kesempatan berusaha bahkan menutup mata pencaharian, terlalu mahal harga yang harus dibayar oleh negara dari keluarnya PP ini?, tutup Adhi.

JAKARTA - Dalam era modern yang serba cepat ini, kualitas dan keamanan makanan menjadi perhatian utama bagi para konsumen . Masyarakat semakin sadar akan pentingnya asupan nutrisi yang seimbang dan manfaat kesehatan yang diperoleh dari makanan yang dikonsumsi sehari-hari.

Di tengah kebutuhan ini, muncul pertanyaan penting: bagaimana kita dapat memastikan bahwa makanan yang kita konsumsi memenuhi standar gizi yang diperlukan? Salah satu cara yang efektif dan banyak digunakan dalam industri pangan adalah melalui analisis proximate.

Analisis proximate adalah metode dasar yang sangat penting untuk mengidentifikasi komponen utama dalam bahan makanan , termasuk kelembapan, abu, protein, lemak, dan karbohidrat. Dengan melakukan analisis ini, para produsen makanan dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai komposisi nutrisi dalam produk yang mereka hasilkan.

CEO PT Adidharma Ekaprana, Arie Christianto menekankan, pentingnya teknologi analisis proximate dalam membantu industri makanan mencapai standar kualitas yang lebih tinggi serta memastikan informasi nutrisi yang akurat bagi konsumen. Ini menjadi langkah penting dalam menjaga kepercayaan konsumen terhadap kualitas dan nilai gizi produk yang dikonsumsi.

"Analisis proximate adalah dasar dari setiap evaluasi nutrisi dalam industri makanan. Dengan teknologi analisis proximate yang kami tawarkan, kami berharap dapat mendukung peningkatan kualitas dan kontrol dalam industri makanan Indonesia," ujar Arie Christianto.

Dalam industri makanan, analisis proximate berperan penting dalam beberapa aspek utama:

? Penentuan Nilai Gizi: Memberikan informasi dasar tentang kandungan nutrisi suatu produk makanan.
? Kontrol Kualitas: Memastikan bahwa setiap batch produk makanan yang diproduksi konsisten dalam kualitasnya.
? Pengembangan Produk Baru: Membantu merancang formula makanan baru yang lebih sehat dan berkualitas.
? Penelitian Makanan: Mendukung penelitian terkait komposisi makanan, yang penting untuk inovasi dan pengembangan produk yang lebih baik.
? Pelabelan Nutrisi: Membantu menyediakan label nutrisi yang akurat, sehingga konsumen dapat membuat pilihan yang lebih baik tentang makanan yang mereka konsumsi.

Beberapa alat untuk analisis proximate yang ditawarkan PT Adidharma Ekaprana meliputi produk dari brand Ankom dan Blue Sun Scientific. Ankom adalah salah satu merek terdepan dalam penyediaan alat untuk analisis proximate. PT Adidharma Ekaprana menghadirkan dua unit unggulan, yaitu Ankom Flex dan Ankom TDF.

Ankom Flex adalah instrumen laboratorium khusus yang dirancang untuk mengekstrak dan menyiapkan sampel secara efisien untuk analisis vitamin yang larut dalam lemak (A, D, E, K) dan kolesterol. Ankom TDF adalah alat Total Dietary Fiber Analyzer yang khusus dirancang untuk menentukan total kandungan serat makanan dalam sampel makanan.

Selain Ankom, PT Adidharma Ekaprana juga memperkenalkan Blue Sun Scientific Phoenix, alat Near-Infrared Spectroscopy (NIRS) untuk analisis berbagai bahan makanan. Alat ini menawarkan berbagai jangkauan gelombang sesuai dengan jenis sampel yang akan diuji, seperti canola, sereal, coklat, susu, pakan ternak, tepung, kentang, dan banyak lagi.

Arie Christianto menegaskan komitmen PT Adidharma Ekaprana untuk terus mendukung industri makanan di Indonesia serta berharap dapat menjadi mitra terpercaya bagi industri makanan di Indonesia. Membantu memenuhi standar kualitas nasional dan internasional dan mendorong inovasi dalam pengembangan produk yang lebih baik untuk masyarakat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) merespons soal adanya ancaman PHK massal di industri makan dan minuman (mamin) imbas adanya Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2024 terkait Pelaksanaan Undang-Undang (UU) No. 17/2023 tentang Kesehatan.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI-JSK) Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri memastikan hingga saat ini pihaknya masih belum mendapatkan laporan ihwal adanya pengurangan pegawai di sektor mamin.

Walau begitu, Indah mengatakan, PP Kesehatan jangan dipandang hanya dari sisi efek negatifnya. Tapi dengan beleid ini dinilai bisa menjadi momentum industri mamin untuk mendorong gaya hidup sehat masyarakat.

“Jangan dilihat secara spesifik tenaga kerjanya saja karena memang sebenarnya belum ada laporan pengurangan pegawai di sektor mamin tapi lebih ke merestrukturisasi bisnisnya untuk merespons gaya hidup sehat masyarakat kita semakin baik,” ujarnya kepada Kompas.com di Jakarta, Kamis (22/9/2024).

Meski begitu, Kemenaker menyatakan PHK merupakan jalan terakhir perusahaan untuk bisa mempertahankan bisnis.

Kemenaker juga mengimbau apabila perusahaan memang terpaksa harus melakukan PHK, hak para pekerja tetap harus diberikan.

“Kami juga mengimbau kepada pekerja-pekerja yang terpaksa direposisi akibat transisi bisnis itu mereka harus dapat pelatihan baik itu up-skilling dan reskilling. Itu pesan kami,”pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 terkait Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Melalui aturan tersebut, pemerintah berencana memungut cukai dan menerapkan pelarangan iklan, promosi, serta sponsor kegiatan pada waktu, lokasi, dan kelompok sasaran tertentu untuk produk-produk pangan olahan yang melebihi batas gula, garam, dan lemak.

Ketua Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI), Adhi S Lukman memproyeksikan, penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) di 2025 akan sangat berpengaruh pada volume penjualan produk industri makanan dan minuman (mamin), hingga berpotensi terhadap terjadinya PHK massal di sektor industri mamin.

Dalam konteks ini, ia membuat perbandingan dari hitungan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) soal pengenaan cukai minuman berpemanis di kisaran Rp 1.700 per liter, dengan potensi kenaikan harga produk mencapai 6-15 persen.

Menurut perhitungan Adhi, jika hitungan cukai Rp 1.700 per liter ditetapkan pada produk minuman 350 cc, nilai cukai yang bakal dipungut sekitar Rp 600 per botol.

"Kalau harga botol rerata Rp 5.000 di eceran, di pabrikan itu sekitar Rp 3.000. Berarti sekitar Rp 600 dari Rp 3.000, itu berarti naik 20 persen. Itu luar biasa, karena dari pangan olahan itu sensitif," ujar Adhi saat ditemui di Jakarta, Senin (19/8/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) merespons soal adanya ancaman PHK massal di industri makan dan minuman (mamin) imbas adanya Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2024 terkait Pelaksanaan Undang-Undang (UU) No. 17/2023 tentang Kesehatan.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI-JSK) Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri memastikan hingga saat ini pihaknya masih belum mendapatkan laporan ihwal adanya pengurangan pegawai di sektor mamin.

Walau begitu, Indah mengatakan, PP Kesehatan jangan dipandang hanya dari sisi efek negatifnya. Tapi dengan beleid ini dinilai bisa menjadi momentum industri mamin untuk mendorong gaya hidup sehat masyarakat.

“Jangan dilihat secara spesifik tenaga kerjanya saja karena memang sebenarnya belum ada laporan pengurangan pegawai di sektor mamin tapi lebih ke merestrukturisasi bisnisnya untuk merespons gaya hidup sehat masyarakat kita semakin baik,” ujarnya kepada Kompas.com di Jakarta, Kamis (22/9/2024).

Meski begitu, Kemenaker menyatakan PHK merupakan jalan terakhir perusahaan untuk bisa mempertahankan bisnis.

Kemenaker juga mengimbau apabila perusahaan memang terpaksa harus melakukan PHK, hak para pekerja tetap harus diberikan.

“Kami juga mengimbau kepada pekerja-pekerja yang terpaksa direposisi akibat transisi bisnis itu mereka harus dapat pelatihan baik itu up-skilling dan reskilling. Itu pesan kami,”pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 terkait Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Melalui aturan tersebut, pemerintah berencana memungut cukai dan menerapkan pelarangan iklan, promosi, serta sponsor kegiatan pada waktu, lokasi, dan kelompok sasaran tertentu untuk produk-produk pangan olahan yang melebihi batas gula, garam, dan lemak.

Ketua Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI), Adhi S Lukman memproyeksikan, penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) di 2025 akan sangat berpengaruh pada volume penjualan produk industri makanan dan minuman (mamin), hingga berpotensi terhadap terjadinya PHK massal di sektor industri mamin.

Dalam konteks ini, ia membuat perbandingan dari hitungan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) soal pengenaan cukai minuman berpemanis di kisaran Rp 1.700 per liter, dengan potensi kenaikan harga produk mencapai 6-15 persen.

Menurut perhitungan Adhi, jika hitungan cukai Rp 1.700 per liter ditetapkan pada produk minuman 350 cc, nilai cukai yang bakal dipungut sekitar Rp 600 per botol.

"Kalau harga botol rerata Rp 5.000 di eceran, di pabrikan itu sekitar Rp 3.000. Berarti sekitar Rp 600 dari Rp 3.000, itu berarti naik 20 persen. Itu luar biasa, karena dari pangan olahan itu sensitif," ujar Adhi saat ditemui di Jakarta, Senin (19/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Gabungan Produsen Makanan dan Minuman (Gapmmi) mengungkap sejumlah dampak penerbitan PP Kesehatan teranyar yang berisiko memukul industri pengolahan mamin hingga PHK massal.

Adapun, pemerintah baru-baru ini menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2024 terkait Pelaksanaan Undang-Undang (UU) No. 17/2023 tentang Kesehatan. Beleid ini bertujuan untuk menurunkan risiko Penyakit Tidak Menular (PTM) yang bersumber dari konsumsi Gula, Garam, dan Lemak (GGL).

Ketua Umum Gapmmi Adhi S. Lukman mengatakan ada berbagai poin yang menjadi penghambat yaitu pemungutan cukai, pelarangan iklan, promosi, serta sponsor kegiatan pada waktu, lokasi, dan kelompok sasaran tertentu, untuk produk-produk pangan olahan yang melebihi batas gula, garam, lemak.

"Menentukan batas maksimal gula, garam, lemak dalam produk pangan olahan saja, tentu tidak akan efektif menurunkan angka penyakit tidak menular, dikarenakan konsumsi gula, garam, lemak masyarakat, hanya sebagian kecil yang dikontribusikan oleh produk pangan olahan," kata Adhi dalam siaran pers, dikutip Kamis (22/8/2024).

Adhi menuturkan bahwa pemungutan cukai dan pelarangan iklan dan promosi ini akan mengurangi ruang gerak pelaku usaha pangan olahan dalam menjalankan usaha dan menjangkau konsumensebagai target market dari produk-produknya.

Padahal, industri makanan minuman merupakan salah satu sektor strategis penopang ekonomi nasional dan penyumbang pendapatan domestik bruto (PDB) industri nonmigas sebesar 39,10% dan 6,55% terhadap PDB nasional pada 2023.

Terlebih, di tengah perlambatan pertumbuhan industri makanan minuman saat ini, industri makanan minuman akan makin sulit berkembang, kehilangan daya saing, serta berisiko untuk tutup beroperasi dan mengurangi lapangan pekerjaan atau PHK massal.

Dalam hal ini, pihaknya memang mendukung tujuan baik pemerintah untuk menciptakan Masyarakat Indonesia lebih sehat dengan mengurangi Penyakit Tidak Menular tersebut.

Namun, Gapmmi memandang bahwa Peraturan Pemerintah tersebut seolah membebankan seluruh permasalahan Penyakit Tidak Menular (PTM) kepada produsen pangan olahan semata.

Menurut dia, faktor risiko PTM disebabkan oleh banyak faktor yang meliputi gaya hidup, kurangnya aktivitas fisik, kurangnya asupan cairan ke dalam tubuh, pengelolaan stres serta pola konsumsi makanan dan minuman sehari-hari yang tidak seimbang.

"Kondisi gangguan kesehatan tidak berasal dari kekurangan atau kelebihan mengonsumsi jenis pangan tertentu sehingga bukan hanya berasal dari konsumsi pangan olahan saja," ujarnya.

Adhi mengutip kajian IPB tahun 2019 yang menyebutkan bahwa produk pangan olahan hanya menyumbang sebagian kecil dari konsumsi gula, garam, dan lemak masyarakat.

Konsumsi masyarakat terhadap gula, garam dan lemak didominasi oleh Pangan Non-Olahan seperti kuliner dan makanan sehari-hari yang dimasak di rumah tangga sebesar 70%, sementara Pangan Olahan hanya sebesar 30%.

Lebih lanjut, Adhi menjelaskan bahwa penentuan satu batas maksimum gula, garam, dan lemak untuk berbagai kategori produk makanan dan minuman, akan sangat sulit diterapkan mengingat setiap produk memiliki karakteristik tertentu yang sangat bervariasi.

Sebagai produsen, dia menerangkan bahwa gula, garam, dan lemak memiliki fungsi teknologi dan formulasi pangan dimana produsen pangan olahan menggunakan gula, garam, dan lemak dalam produknya untuk berbagai tujuan dan alasan, termasuk rasa, tekstur, dan pengawetan.

Pembatasan kandungan gula, garam dan lemak tentu akan mempengaruhi fungsi teknologi dan formulasi pangan olahan. PP Kesehatan ini dalam salah satu pasalnya membatasi dan/atau melarang penggunakan zat/bahan yang berisiko menimbulkan penyakit tidak menular.

Dengan kata lain, dalam PP tersebut menilai gula, garam dan lemak termasuk ke dalam bahan yang beresiko menimbulkan penyakit tidak menular.

Pelarangan penggunaan gula, garam dan lemak dalam produksi pangan sangat tidak dimungkinkan, karena seperti dijelaskan di atas, ke tiga bahan tersebut memiliki fungsi teknologi dan formulasi pangan.

"Hampir tidak ada produk pangan yg tidak memiliki kandungan gula, garam dan lemak kecuali air mineral," imbuhnya.

Untuk itu, Gapmmi meminta Pemerintah agar dilakukan review secara menyeluruh terhadap PP No. 28/2024 ini dalam proses penerbitannya dilakukan secara komprehensif, dengan mengedepankan kajian risiko dan melibatkan stakeholder terkait, utamanya industri makanan minuman pangan olahan selaku pelaku utama serta pembina industri agar tujuan Nasional untuk masyarakat sehat dan juga industri Nasional yang berdaya saing dapat berjalan beriringan.

Dia juga meminta pemerintah mengutamakan edukasi kepada konsumen mengenai pentingnya konsumsi makanan dan minuman yang seimbang sesuai dengan kebutuhan setiap individu, istirahat dan aktivitas fisik yang cukup.

"Dengan demikian konsumen dapat memilih produk pangan yang dikonsumsi berdasarkan kandungan gula, garam, dan lemak sesuai dengan kebutuhannya," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Tekad pemerintah untuk mengendalikan konsumsi produk pangan olahan yang mengandung gula, garam, dan lemak (GGL) semakin bulat. Upaya tersebut diperkuat dengan sinyal pengenaan cukai pada produk makanan dan minuman kemasan.

Dalam Peraturan Pemerintah No 28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No 17/2024 tentang Kesehatan, disebutkan bahwa ketentuan tersebut diberlakukan dalam rangka mengendalikan risiko penyakit tidak menular (PTM).