Bisnis.com, MEDAN- PT Mahkota Group Tbk (MGRO) berhasil menggaet Monsoon Carbon untuk kerjasama proyek penjualan kredit karbon di pasar internasional dari pengembangan energi ramah lingkungan berbentuk penangkapan gas metana dari operasional pabrik Biogas PT Intan Sejati Andalan di Bengkalis, Riau.

Dari kawasan pembangkit listrik bertenaga biogas tersebut diproyeksikan bisa menghasilkan kredit karbon sedikitnya 95 ribu MTCO2 untuk ditawarkan ke pembeli. Monsoon Carbon adalah agen pasar kredit karbon yang berkantor di Singapura dengan portofolio kredit karbon dari sejumlah proyek energi terbarukan di kawasan Asia dan Afrika, seperti PLTA Dadin Kowa di Nigeria, PLTA Xenamnoy 1-2 di Laos, Sejumlah proyek biogas di Malaysia, pembangkit listrik tenaga angin Nhon Hoa 1 dan Ea Nam di Vietnam, pembangkit listrik tenaga matahari Dau Tieng 2 di Vietnam hingga proyek Malindi Solar Farm di Kenya.

Direktur Utama Mahkota Group, Usli Sarsi mengatakan proyek kawasan Integrated Sustainable Agro Industry kelapa sawit seluas 25 hektare di lokasi pabrik Duri 13, Desa Bathin Sobanga, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau sudah masuk dalam proyek komersial Monsoon Methane Avoidance sebagai proyek kerjasama penjualan kredit karbon ke pasar karbon dunia.

“Monson Carbon berencana mendaftarkan proyek ini pada Maret 2025 sebagai kredit karbon pabrik biogas. Mereka sudah berhasil melakukan proyek ini sebelumnya di Malaysia sehingga kami harapkan proyek kami bisa lebih sukses lagi,” ujarnya di Medan, Selasa (5/11).

Menurut Usli Sarsi, kerjasama dengan Monson memberi peluang penjualan proyek kredit karbon dari kawasan Integrated Sustainable Agro Industry bisa lebih optimal dan sukses di pasar global.

Prakarsa Perjanjian Metana Global diluncurkan pada COP26 (konferensi perubahan iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke 26), yang bertujuan untuk mengurangi emisi metana antropogenik paling sedikit 30%
pada tahun 2030.

Mengurangi emisi dari metana juga menjadi prioritas di Indonesia, di mana metana menyumbang sekitar 33,7% dari seluruh emisi gas rumah kaca (GRK). Di Indonesia, ungkap Usli Sarsi, sektor agrikultur merupakan penyumbang emisi yang signifikan, terutama dari pengolahan tanaman seperti kelapa sawit, tebu, dan singkong.

Masalah utamanya adalah besarnya volume air limbah yang dihasilkan, yang kaya akan nutrisi dan bahan organik. Praktik yang umum dilakukan adalah menyimpan dan mengolah air limbah ini di kolam terbuka. Namun, ketika bahan organik terurai, dapat menghasilkan metana, gas rumah kaca (GRK) yang kuat lepas ke atmosfer bumi, sehingga berkontribusi besar terhadap emisi.

“Jadi kami bersama Monson ingin memperkuat komitmen untuk memasarkan proyek agribisnis ramah lingkungan. Salah satunya dengan membangun pabrik biogas untuk kebutuhan sendiri dari sumber energi hijau seperti proyek kami di Bengkalis, Riau itu.”

Mahkota Group menyediakan sejumlah dana pengembangan investasinya untuk pengembangan green project dengan harapan berkembang sebagai perusahaan yang efisien, menguntungkan, dan ramah lingkungan di sektor agroindustri kelapa sawit.

Proyek kawasan Integrated Sustainable Agro Industry di Duri 13 saat ini mengolah sekitar 1.200 ton tandan buah segar (TBS) per hari, menghasilkan sekitar 264 ton limbah tandan kosong (tankos) dan sekitar 60% limbah cair.

Sejumlah proyek energi baru dan terbarukan (EBT) skala besar dibuat PT PLN Indonesia Power (PLN IP) untuk Indonesia yang lebih bersih. Mulai membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung di Waduk Singkarak 50 MW dan Saguling 60 MW hingga membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede 110 MW yang akan segera diresmikan.

Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengatakan untuk PLTS terapung, mereka menggandeng mitra global tier 1. PLTS ini bisa melistrik banyak rumah.

“PLN Indonesia Power berhasil merealisasikan pembangunan pabrik Solar PV pertama dan terbesar di Indonesia dengan menggandeng Top Tier Solar PV Manufacture, hal tersebut merupakan bentuk dukungan PLN IP terhadap program Accelerated Renewable Energy Development (ARED),” katanya dalam keterangan resmi, Senin (7/9).

PLN Indonesia Power juga menjawab tantangan Growth Moonshot dan menjadikan perusahaan sebagai Global Player Geothermal nomer dua di dunia dengan mengelola 1.107,5 MW energi panas bumi.

Menurut dia, proyek-proyek besar itu menjadi legacy PLN IP dalam 29 tahun berdiri untuk memenuhi kebutuhan listrik di Tanah Air. "Seiring bertambahnya usia, kinerja PLN Indonesia Power berkembang menjadi perusahaan yang lebih sustain dan leading serta siap menjawab tantangan dan perubahan landscape secara global,"

PLN IP juga membuat Green Hydrogen Plant Kamojang yang dibangun untuk menjadi pionir ekosistem hidrogen dari hulu hingga ke hilirnya Hydrogen Refueling Station atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Hidrogen yang berlokasi di Senayan, Jakarta.

Di sisi lain, hadirnya PLTU Suralaya 9-10 yang mengusung teknologi Ultra Selective Catalyc Production semakin memperkuat komitmen korporasi dalam pengembangan pembangkit rendah karbon. PLTU Suralaya 9-10 yang juga sebagai Pembangkit Hybrid PERTAMA di Indonesia ini juga memanfaatkan amonia hijau dan hidrogen hijau sebagai energi primernya.

Dalam mengakselerasi transisi energi, PLN Indonesia Power telah menjalankan proyek Hijaunesia yang diawali dari tahun 2023. Dimulai dari pengembangan proyek EBT pada 13 lokasi di Indonesia dengan membangun 12 Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan 1 Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) dengan total kapasitas 1.055 MW yang dilaksanakan secara bundling untuk mengakselerasi proses.

Edwin melanjutkan, untuk mendukung upaya transisi energi yang berkelanjutan, PLN Indonesia Power selalu berkomitmen untuk menjalankan program penurunan emisi karbon, peningkatan efisiensi energi, demi mewujudkan masa depan energi yang lebih hijau serta berkelanjutan.

Hal ini telah dibuktikan dengan penerbitan perdana Sertifikat Penurunan Emisi PLTM Gunung Wugul yang diperdagangkan di Bursa Carbon Indonesia (IDX Carbon). Selain itu, korporasi juga menjalankan program cofiring sebagai green booster transisi energi yang memanfaatkan biomassa sebagai energi primer di PLTU.

“PLTU Sintang sukses menerapkan firing 100 persen biomassa dalam 24 jam secara kontinyu, 5 unit lain sudah uji coba 100 persen dan 15 unit lainnya sudah terimplementasi cofiring biomassa. Selain itu, PLN Indonesia Power juga telah sukses uji coba cofiringgreen hidrogen natural gas di PLTDG Persanggaran dan selanjutnya melakukan uji cofiring green amonia di PLTU Labuan. Hal ini dilakukan korporasi untuk mengurangi emisi karbon dan siap mendukung Net Zero Emission 2060,” ujar Edwin.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Kencana Energi Lestari Tbk (Kencana Energy) dengan bangga mengumumkan penunjukan Dr. Anggawira, M.M., M.H., Associate Prof., yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal BPP HIPMI dan Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara (ASPEBINDO), sebagai Komisaris Utama PT Tirta Energi Cemerlang, anak perusahaan dari Kencana Energy.

Berdasarkan Akta Notaris No. 19 tanggal 26 September 2024, Pemegang Saham PT Tirta Energi Cemerlang sepakat menunjuk Dr. Anggawira untuk memimpin Dewan Komisaris perusahaan yang bertanggung jawab atas pengelolaan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Salu Uro, yang berlokasi di Sulawesi Selatan.

"Bergabung dengan Kencana Energy Grup memberikan kesempatan untuk memberikan pandangan baru dalam memperkuat tata kelola perusahaan yang baik. Saya berharap dapat memberikan kontribusi positif dalam mencapai visi perusahaan untuk mendukung transisi energi menuju energi hijau,” jelas Dr. Anggawira.

Kencana Energy adalah perusahaan yang fokus pada pengembangan energi terbarukan, terutama melalui pengoperasian PLTA di berbagai wilayah di Indonesia.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi dalam acara 'Solutions to Indonesia's Environmental Challenge'.

Target pemanfaatan pembangkit listrik berbasis energi laut tersebut tercantum dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

"Dalam skenario net zero, ini penggunaan angin bertambah, lalu laut akan ada. Laut sudah mulai di-address 2 giga (watt) di tahun 2060," kata Eniya, di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (24/9/2024).

Eniya mengatakan, rencana pembangunan PLTGL ini sedang dalam proses kerja sama dengan Internasional untuk mempelajari datanya. Hal ini baik untuk pembangkit listrik tenaga gelombang laut (PLTGL) dan maupun Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL).

"Memang laut ini sedang kita kerja samakan dengan internasional untuk bisa diambil datanya, baik dari gelombang maupun dari arus laut, maupun dari laut dalam, kita bisa manfaatkan," ujarnya.

Lebih lanjut, Kementerian ESDM mencatat total pemanfaatan energi terbarukan dari laut masih 0 persen. Padahal, potensi dari pembangkit listrik berbasis energi laut ini mencapai 63 GW.

Sedangkan untuk pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia sendiri baru sebesar 0,3% atau sekitar 13,7 GW, dari total potensi sebesar 3,4 terawatt (TW).

Untuk merealisasikan optimalisasi sumber-sumber energi terbarukan ini, lanjut Eniya, mencapai US$ 15,9 miliar untuk kapasitas 7,66 GW hingga tahun 2030. Hal ini berdasarkan RUPTL.

"EBT kita saat ini baru dipakai 0,3%, di antara 3,4 TW potensinya. Di sini pun, laut masih 0 targetnya, pemanfaatannya. Nah, ini kita harapkan itu muncul di tahun berapa nih," kata Eniya. (shc/rrd)

PT Kayan Hydro Energy (KHE) tetap melanjutkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kayan Cascade usai ditinggal investornya Sumitomo Corporation. Progres pembangunan PLTA tersebut kini mencapai 50 persen untuk kontruksi tahap pertama.

Direktur Operasional KHE, Sapta Nugraha, mengatakan pembangunan PLTA Kayan berjalan sesuai rencana. Fase konstruksi tahap 1 meliputi pembukaan lahan, pembangunan akses jalan konstruksi, serta pembangunan jembatan menuju lokasi proyek. Jalan akses konstruksi kini telah mencapai area bendungan.

"Pada tahap ini, sedang dilakukan penyiapan saluran pengelak, yang berfungsi untuk mengalihkan aliran sungai sementara," ujarnya kepada Katadata, Rabu (18/9).

Sapta mengatakan, PT KHE optimistis pembangunan PLTA Kayan akan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pembangkit listrik ini ditargetkan beroperasi 2027.

Jajaki Investor Baru

Sapta mengatakan pihaknya tengah menjajaki sejumlah investor baru. Dia mengklaim banyak pihak yang tertarik untuk bermitra dalam pembangunan PLTA Kayan Cascade.

Dia mengatakan, KHE masih mengerjakan proyek ini secara mandiri. Namun, opsi kemitraan tetap terbuka untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan teknologi.

"Meski demikian, KHE juga telah menyiapkan skenario agar proyek ini dapat tetap berjalan secara mandiri jika diperlukan," ujarnya.

Dia menambahkan, PLTA Kayan Cascade adalah proyek strategis dengan total kapasitas 9.000 MW, yang memerlukan investasi sebesar US$ 17,8 miliar. Proyek ini diharapkan dapat menghasilkan 36 Terawatt-hour listrik per tahun dan memberikan kontribusi signifikan dalam menurunkan biaya listrik nasional.

"Mengenai detail jumlah investasi yang sudah dikeluarkan hingga saat ini, kami akan menginformasikannya lebih lanjut seiring dengan perkembangan proyek," ujarnya.

Ditawarkan ke Investor Cina

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga aktif menawarkan investasi PLTA Kayan. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengajak investor Cina untuk investasi di PLTA Kayan dan Mamberamo saat membuka ajang The 7th Indonesia China Energy Forum (ICEF) di Kuta Selatan, Bali, Selasa (3/9).

Bahlil mengatakan, Indonesia berkomitmen untuk menjaga stabilitas investasi Cina agar tetap berjalan dengan baik. Sektor energi memiliki peran vital dalam mendorong peningkatan perekonomian dan kemajuan teknologi antara kedua pihak. Untuk itu, Indonesia berkomitmen memajukan tujuan bersama yang mencakup pengembangan energi berkelanjutan, inovasi teknologi, dan pertumbuhan ekonomi.

“Saya tawarkan kepada teman-teman investor Tiongkok beberapa potensi yang dapat kita kembangkan bersama. Di sinilah pertemuan untuk menemukan formulasi yang tepat dalam rangka pengembangan bisnis bersama,” ujar Bahlil dalam keterangan, Selasa (3/9).

Dia mengatakan, transisi energi sebagi merupakan wujud komitmen global guna mencapai dekarbonisasi. Indonesia menunjukkan sikap serius atas upaya tersebut kepada pemerintah Cina. “Kami telah mengembangkan Peta Jalan Emisi Nol Bersih atau net zero emission (NZE) yang komprehensif di sektor energi,” ujarnya.

Bahlil menyebut, pemerintah Indonesia menawarkan peluang kolaborasi kepada Cina. Tawaran ini atas dasar besarnya potensi sumber daya energi baru dan terbarukan (EBT) yang dimiliki oleh Indonesia, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kayan (13.000 MW) dan Mamberamo, Papua (24.000 MW).

"Ini sebuah potensi yang kita tawarkan ke Tiongkok untuk bisa berkolaborasi bersama. Ini tidak mungkin kita lakukan sendiri,” ucapnya.

PT PLN (Persero) berencana mendorong pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Sumatera. Hal ini mengingat, potensi PLTA di wilayah tersebut sangat besar.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, Sumatera memiliki potensi PLTA sebesar 6 gigawatt (GW). Namun, dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang lama, pembangunan PLTA yang direncanakan hanya 400 megawatt (MW).

"Di RUPTL lama, perencanaan ketenagalistrikan nasional, kita merancang dan membangun hanya 400 megawatt," katanya di Kantor Pusat PLN Jakarta, Rabu (18/9/2024).

Dia mengatakan, sebanyak 5,6 GW tidak masuk perencanaan dalam RUPTL yang lama. Darmawan menuturkan, dalam perencanaan yang baru, pihaknya akan memanfaatkan segala potensi yang ada.

"Dengan perencanaan baru ini, kami tidak hanya akan memetakan, namun akan memanfaatkan setiap potensi yang ada," kata Darmawan.

Dalam kesempatan itu, Darmawan menekankan pentingnya kolaborasi. Dia mengatakan, investasi global akan diterapkan di Indonesia untuk menghadapi perubahan iklim yang menjadi masalah global.

"Tidak hanya negara ini, namun investasi global internasional dalam energi terbarukan akan diterapkan di Indonesia. Dan saya yakinkan Anda semua, ini adalah tantangan global," ungkap Darmawan.

Sementara, Mantan Perdana Menteri Australia sekaligus President International Hydropower Association (IHA) Malcolm Turnbull mengungkap keunggulan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dibanding dengan pembangkit energi terbarukan lainnya. Dia mengatakan, PLTA memiliki kemampuan lebih dalam menghasilkan energi baru terbarukan.

"Kita punya tenaga surya, kita punya tenaga angin, namun kita memerlukan tenaga air karena tenaga air lah yang memberikan kemampuan untuk menghasilkan energi terbarukan khususnya, dari tenaga surya dan angin," katanya di Kantor Pusat PLN Jakarta, Rabu (18/9/2024).

Dia mengatakan, pembangkit listrik tenaga surya mengalami pertumbuhan yang pesat secara global. Menurutnya, belum ada teknologi energi yang berkembang secepat itu. Namun, dia mengatakan, sinar matahari dan angin tidak ada sepanjang waktu untuk menghasilkan energi listrik.

"Matahari tidak bersinar sepanjang waktu seperti halnya angin yang bertiup sepanjang waktu," katanya.

Dia mengatakan, diperlukan upaya untuk menjadikan energi terbarukan mengalir sepanjang waktu guna memacu perekonomian. Dia mengatakan, pembangkit listrik tenaga air adalah kuncinya.

"Dan kuncinya adalah pembangkit listrik tenaga air. Dan tentu saja bendungan-bendungan besar itulah yang sedang dibangun di Indonesia, di seluruh dunia, di Malaysia," katanya.

PT Kayan Hydro Energy (KHE) mengatakan tengah menjajaki sejumlah mitra potensial untuk membangun pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Kayan Cascade. Penjajakan tersebut dilakukan setelah Sumitomo Corporation hengkang dari proyek PLTA yang digadang terbesar se-Asia Tenggara tersebut.

Direktur Operasional KHE, Sapta Nugraha, mengatakan banyak pihak yang tertarik untuk bermitra dalam pembangunan PLTA Kayan Cascade. "Namun, kami belum bisa mengungkapkan detail mengenai mitra baru karena prosesnya masih berlangsung," ujar Sapta saat dikonfirmasi Katadata, Rabu (18/9).

Sapta mengatakan, perusahaan siap untuk melakukan investasi dan berkomitmen dalam kelanjutan proyek PLTA Kayan Cascade. Perusahaan juga terbuka untuk bermitra dengan pihak yang memiliki visi sejalan dan komitmen kuat. Kemitraan juga harus bertujuan untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan teknologi.

"Prinsip kami adalah membangun kemitraan yang adil dan setara, serta memastikan bahwa kerja sama ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. ," ujarnya.

Menurut Sapta, PT KHE mengakhiri kerja sama dengan Sumitomo Corporation pada kuartal I tahun 2024. Keputusan tersebut diambil karena adanya perbedaan visi, misi, dan pandangan komersial antara kedua pihak yang tidak dapat disatukan.

Progres Tahap I Capai 50%

Sebagaimana diketahui, PLTA Kayan Cascade adalah proyek strategis dengan total kapasitas 9.000 MW, yang memerlukan investasi sebesar US$ 17,8 miliar. Proyek ini diharapkan dapat menghasilkan 36 Terawatt-hour (TWh) listrik per tahun dan memberikan kontribusi signifikan dalam menurunkan biaya listrik nasional.

Sapta melanjutkan, pembangunan PLTA Kayan Cascade berjalan sesuai rencana yaitu masuk fase konstruksi tahap satu meliputi pembukaan lahan, pembangunan akses jalan konstruksi, serta pembangunan jembatan menuju lokasi proyek. Pada tahap ini, sedang dilakukan penyiapan saluran pengelak, yang berfungsi untuk mengalihkan aliran sungai sementara.

"Progres konstruksi tahap 1 sudah mencapai sekitar 50 persen. Kami optimis pembangunan akan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan," ujarnya.

Indonesia akan memilki empat pembangkit listrik tenaga air (PLTA) baru hingga 2026. Empat PLTA tersebut akan dibangun dan dioperasikan oleh PLN dan perusahaan listrik lainnya.

Direktur Manajemen Pembangkitan PT PLN (Persero), Adi Lumakso, mengatakan PLN akan mengoperasikan PLTA Peusangan di Aceh dengan kapasitas 47 Megawatt (MW) tahun ini. Kapasitas PLTA tersebut akan ditambah lagi 88 MW tahun depan. Tahun depan, PLN juga akan mengoperasikan PLTA Asahan III dengan kapasitas 174 MW.

Selain dua PLTA yang akan dioperasikan langsung oleh anak usaha PLN, terdapat dua PLTA lainya yang akan dioperasikan oleh Independent Power Producer (IPP) hingga 2026.

"Kemudian ada IPP di merangin Jambi dan Batangtoru Sumatera Utara itu juga tahun 2025 hingga 2026," ujarnya di Jakarta, Rabu (18/9).

Adapun dua PLTA yang akan dioperasikan oleh IPP berkapasitas sebesar 860 MW. Dua pembangkit listrik tersebut adalah PLTA Merangin kapasitas 350 MW yang akan beroperasi 2025, serta PLTA Batangtoru di Sumatera Utara dengan kapasitas 510 MW yang akan beroperasi pada 2026.

Adi mengatakan, terdapat beberapa tantangan dalam pengembangan dan pembangunan PLTA. Salah satunya adalah mengenai masalah perizinan dan pendanaan.

"Makanya kita perlu kerja sama dengan International Hydropower Association (IHA) untuk masalah pendanaan. Jadi kita open ke investor dan kita jamin investasi di sektor kelistrikan memberikan hasil yang fair," ungkapnya.

Mantan Perdana Menteri Australia sekaligus President International Hydropower Association (IHA) Malcolm Turnbull mengungkap keunggulan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dibanding dengan pembangkit energi terbarukan lainnya. Dia mengatakan, PLTA memiliki kemampuan lebih dalam menghasilkan energi baru terbarukan.

"Kita punya tenaga surya, kita punya tenaga angin, namun kita memerlukan tenaga air karena tenaga air lah yang memberikan kemampuan untuk menghasilkan energi terbarukan khususnya, dari tenaga surya dan angin," katanya di Kantor Pusat PLN Jakarta, Rabu (18/9/2024).

Dia mengatakan, pembangkit listrik tenaga surya mengalami pertumbuhan yang pesat secara global. Menurutnya, belum ada teknologi energi yang berkembang secepat itu.

Namun, dia mengatakan, sinar matahari dan angin tidak ada sepanjang waktu untuk menghasilkan energi listrik.

"Matahari tidak bersinar sepanjang waktu seperti halnya angin yang bertiup sepanjang waktu," katanya.

Dia mengatakan, diperlukan upaya untuk menjadikan energi terbarukan mengalir sepanjang waktu guna memacu perekonomian. Dia mengatakan, pembangkit listrik tenaga air adalah kuncinya.

"Dan kuncinya adalah pembangkit listrik tenaga air. Dan tentu saja bendungan-bendungan besar itulah yang sedang dibangun di Indonesia, di seluruh dunia, di Malaysia," katanya.

PT PLN (Persero) bangun kantor bersama atau joint office dengan International Hydropower Association (IHA) dan Indonesia Hydropower Association (INAHA) yang bertempat di Kantor Pusat PLN.

Direktur Utama PT PLN, Darmawan Prasodjo, mengatakan peresmian ini merupakan wujud kolaborasi dalam merancang dan membangun energi baru terbarukan dengan skala besar untuk meminimalisir dampak dari perubahan iklim.

“Tidak hanya sebagai upaya Indonesia, tetapi juga upaya internasional,” ujar Darmawan dalam peresmian Kantor Bersama PLN-IHA-INAHA, di Jakarta, Rabu (18/9).

Darmawan mengatakan, adanya kantor bersama ini menjadi salah satu tanda hubungan antara PLN dan IHA yang erat. Diharapkan kerja sama tersebut akan terjalin lebih produktif.

Sementara itu, Presiden IHA, Malcom Turnbull, mengatakan kantor yang berlokasi di Jakarta akan menjadi salah satu tonggak untuk mendekarbonisasi sistem energi dunia terutama di Asia Tenggara. ekarbonisasi sistem energi menjadi sangat penting dan menjadi agenda global saat ini.

“Dan kita memiliki teknologi kuncinya, yaitu pembangkit listrik tenaga air yang dapat menyediakan kemampuan pengiriman, penyimpanan jangka panjang yang kita perlukan,” ujarnya.

International Hydropower Association (IHA) melihat, untuk mencapai peningkatan kapasitas pembangkit energi baru terbarukan (EBT) di dunia sesuai denga target yang dideklarasikan pada gelaran pertemuan iklim PBB COP28 di Dubai perlu dana dan intervensi dari pemerintah.

Pulau Sumatera memiliki potensi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang besar. Namun, potensi itu mulanya berpeluang tak tergarap karena tidak masuk dalam rencana perencanaan ketenagalistrikan.

Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengatakan, Sumatera memiliki potensi PLTA sebesar 6 gigawatt (GW). Namun, dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang lama, pembangunan PLTA yang direncanakan hanya 400 megawatt (MW).

"Di RUPTL lama, perencanaan ketenagalistrikan nasional, kita merancang dan membangun hanya 400 megawatt," katanya di Kantor Pusat PLN Jakarta, Rabu (18/9/2024).

Dia mengatakan, sebanyak 5,6 GW tidak masuk perencanaan dalam RUPTL yang lama. Darmawan menuturkan, dalam perencanaan yang baru, pihaknya akan memanfaatkan segala potensi yang ada.

"Dengan perencanaan baru ini, kami tidak hanya akan memetakan, namun akan memanfaatkan setiap potensi yang ada," kata Darmawan.

Dalam kesempatan itu, Darmawan menekankan pentingnya kolaborasi. Dia mengatakan, investasi global akan diterapkan di Indonesia untuk menghadapi perubahan iklim yang menjadi masalah global.

"Tidak hanya negara ini, namun investasi global internasional dalam energi terbarukan akan diterapkan di Indonesia. Dan saya yakinkan Anda semua, ini adalah tantangan global," ungkap Darmawan.

Lihat juga Video: Pemerintah Dorong Investor Berinvestasi di Sektor Energi Tanah Air

[Gambas:Video 20detik]

IDXChannel – Asosiasi Pengembang Pembangkit Listrik Tenaga Air (APPLTA) secara tegas menolak rencana penerapan skema power wheeling di Indonesia.

Penolakan didasarkan pada fakta bahwa produk listrik yang dihasilkan melalui skema tersebut diklaim belum memenuhi kelayakan. Dengan demikian, kebijakan tersebut pun dinilai belum layak untuk diterapkan.

"Kami terus terang tidak mendukung power wheeling karena produk listrik yang dihasilkan dalam kondisi infrastruktur yang belum memadai tidak akan layak secara komersial," ujar Ketua Umum APPLTA, Zulfan Zahar, dalam keterangan resminya, Selasa (17/9).

Diketahui, skema power wheeling merupakan skema pemanfaatan bersama jaringan listrik yang memungkinkan pihak swasta membangun pembangkit listrik dan menjualnya langsung kepada konsumen melalui jaringan transmisi PLN.

Skema tersebut kini tengah dirumuskan dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET).

Meski konsep ini bertujuan membuka peluang bagi sektor swasta, Zulfan menegaskan bahwa tanpa infrastruktur transmisi yang memadai, produk listrik yang dihasilkan justru berpotensi bakal kehilangan daya saing.

Zulfan menyoroti penerapan kebijakan ini hanya akan memperburuk situasi karena produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar komersial yang layak.

Menurut Zulfan, produk yang tidak layak akan mempersulit pengembang untuk memperoleh pembiayaan dari perbankan, yang menjadi aspek vital dalam keberlanjutan proyek-proyek pembangkit listrik.

"Nantinya produk listrik yang dihasilkan oleh pengembang tidak akan layak secara komersial. Hal ini membuat kami kesulitan mendapatkan pembiayaan dari bank," ujar Zulfan.

Lebih lanjut, Zulfan juga mengamati risiko kebijakan ini terhadap kelangsungan proyek-proyek yang sedang berjalan. Produk yang tidak memenuhi standar kelayakan akan menghadapi kendala besar di pasar, sehingga proyek yang bergantung pada pembiayaan eksternal akan menghadapi risiko gagal karena tidak mampu memenuhi syarat kelayakan finansial.

Zulfan khawatir jika power wheeling dipaksa untuk diberlakukan, dan negara membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta, maka kontrak tersebut tidak akan memiliki daya tarik komersial yang cukup kuat untuk mendapatkan dukungan pembiayaan dari perbankan.

"Saat ini, kami merasa kontrak dengan negara sudah cukup baik dan memberikan keamanan bagi pengembang. Tapi, jika kebijakan ini dibuka untuk kompetisi dengan pihak swasta melalui power wheeling, kami tidak yakin kontrak yang ada akan tetap bankable," ujar Zulfan.

APPLTA berharap pemerintah dan DPR dapat menunda implementasi kebijakan power wheeling hingga infrastruktur transmisi benar-benar siap dan produk listrik yang dihasilkan mampu bersaing.

Zulfan menekankan pentingnya diskusi lebih lanjut agar kebijakan ini tidak diimplementasikan secara prematur, yang justru dapat membahayakan kelangsungan sektor kelistrikan di Indonesia.

"Kami berharap kebijakan ini ditunda sampai infrastruktur siap. Pemerintah harus diskusi untuk memastikan produk listrik dari skema ini dapat memenuhi standar komersial sebelum kebijakan ini diterapkan," ujar Zulfan.

(taufan sukma)