terdapat 202 PUJK yang melakukan penggantian kerugian konsumen atas 1.348 pengaduan dengan total kerugian Rp193,29 miliar

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan sebanyak 202 pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) mengganti total kerugian konsumen mencapai Rp193,29 miliar dalam periode 1 Januari hingga 28 Oktober 2024.

“Sepanjang tahun sampai dengan 28 Oktober 2024 terdapat 202 PUJK yang melakukan penggantian kerugian konsumen atas 1.348 pengaduan dengan total kerugian Rp193,29 miliar,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi di Jakarta, Jumat.

Dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK Oktober 2024, Friderica menuturkan dalam rangka penegakan ketentuan pelindungan konsumen, dalam periode 1 Januari hingga 28 Oktober 2024 OJK telah memberikan sanksi, yakni 238 surat peringatan tertulis kepada 165 PUJK, enam surat perintah kepada enam PUJK, dan 47 surat sanksi denda kepada 47 PUJK.

Dalam rangka penegakan ketentuan pelindungan konsumen, melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) pada periode Januari hingga 28 Oktober 2024, OJK telah menemukan dan menghentikan 2.500 entitas pinjaman online ilegal dan 242 penawaran investasi ilegal di sejumlah situs dan aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat.

Pada periode itu, OJK juga menerima informasi 228 rekening bank atau virtual account yang dilaporkan terkait dengan aktivitas keuangan ilegal.

Selanjutnya, OJK telah meminta pemblokiran melalui satuan kerja pengawas bank untuk memerintahkan kepada pihak bank terkait untuk melakukan pemblokiran.

Selain pemblokiran rekening bank atau virtual account, Satgas Pasti juga menemukan nomor kontak pihak penagih (debt collector) terkait pinjaman online ilegal yang dilaporkan telah melakukan ancaman, intimidasi maupun tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan.

Menindaklanjuti hal tersebut, Satgas Pasti telah mengajukan pemblokiran terhadap 995 nomor kontak kepada Kementerian Komunikasi dan Digital RI.

Dalam rangka memastikan kepatuhan PUJK terhadap peraturan yang berlaku dan meningkatkan pelindungan konsumen, OJK secara aktif melakukan penegakan ketentuan pengawasan perilaku PUJK (market conduct) dan pelindungan konsumen.

Berdasarkan hasil pengawasan OJK baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, hingga 28 Oktober 2024, OJK telah mengenakan sanksi administratif berupa denda kepada enam PUJK.

Denda itu dikenakan atas pelanggaran ketentuan pelindungan konsumen khususnya mengenai penyediaan informasi dalam iklan dan tata cara pemasaran produk atau layanan.

Selain itu, OJK juga telah mengenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis kepada 13 PUJK di sektor perbankan, sektor perusahaan pembiayaan, sektor pergadaian, dan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi (LPBBTI) atau fintech peer-to-peer lending atas pelanggaran ketentuan pelindungan konsumen dalam penyediaan informasi dalam iklan dan juga tata cara penagihan kepada konsumen.

Guna mencegah terulangnya pelanggaran serupa, OJK juga mengeluarkan perintah untuk melakukan tindakan tertentu termasuk memperbaiki ketentuan internal PUJK sebagai hasil dari pengawasan langsung atau tidak langsung dalam rangka pembinaan agar PUJK senantiasa patuh terhadap ketentuan terkait pelindungan konsumen dan masyarakat.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Kami juga telah menemukan dan menghentikan 2.500 entitas pinjol ilegal dan 242 penawaran investasi ilegal

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghentikan atau memblokir 2.742 entitas keuangan ilegal dalam kurun 1 Januari hingga 28 Oktober 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan jumlah entitas keuangan ilegal yang diblokir tersebut terdiri dari 242 penawaran investasi ilegal dan 2.500 pinjaman online (pinjol) ilegal.

“Kami juga telah menemukan dan menghentikan 2.500 entitas pinjol ilegal dan 242 penawaran investasi ilegal,” kata Friderica dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK Oktober 2024 di Jakarta, Jumat.

Sejak 2017 sampai dengan 28 Oktober 2024, total 10.891 entitas keuangan ilegal yang dihentikan OJK, yang terdiri dari 1.460 investasi ilegal, 9.180 pinjol ilegal, dan 251 gadai ilegal.

Dalam upaya pemberantasan kegiatan keuangan ilegal, dari 1 Januari hingga 28 Oktober 2024, OJK telah menerima 13.860 pengaduan terkait entitas ilegal.

Friderica menuturkan dari total tersebut, 13.020 pengaduan mengenai pinjaman online ilegal dan 840 pengaduan terkait investasi ilegal.

Dari aspek layanan konsumen, hingga 28 Oktober 2024 OJK telah menerima 332.590 permintaan layanan melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK), termasuk 26.881 pengaduan.

Dari jumlah pengaduan tersebut, 9.412 pengaduan berasal dari sektor perbankan, 10.215 dari industri financial technology, 5.731 dari perusahaan pembiayaan, 1.162 dari perusahaan asuransi, serta sisanya terkait dengan sektor pasar modal dan industri keuangan non-bank (IKNB) lainnya.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, 15 investor tekstil asal Taiwan yang ia temui hari ini meminta agar Indonesia segera merampungkan perundingan perjanjian kerja sama ekonomi Indonesia-Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

Permintaan itu menjadi salah satu syarat agar Asosiasi Investor Tekstil Taiwan (Taiwan Textile Federation) berinvestasi di industri tekstil Indonesia.

“End user mereka yang besar-besar itu komit (berinvestasi) kalau Indonesia bisa mendapatkan IEU-CEPA, itu mereka akan relokasi bahkan dari Vietnam ke Indonesia,” kata Airlangga usai pertemuan dengan Asosiasi Investor Teksti Taiwan di Jakarta, Jumat.

Dalam pertemuan di Kantor Kemenko Perekonomian itu, 15 delegasi asosiasi investor tersebut mengajukan empat permintaan, salah satunya agar Indonesia merampungkan IEU-CEPA.

Permintaan pertama, Asosiasi Investor Tekstil Taiwan meminta agar pemerintah memudahkan proses pembelian lahan untuk industri tekstil.

Menanggapi permintaan ini, Airlangga mengarahkan mereka untuk membangun di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) guna memudahkan perizinan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL).

Permintaan kedua, para investor meminta agar Indonesia mengembangkan industri tekstil yang patuh terhadap standar Environmental (Lingkungan), Social (Sosial), dan Governance (Tata Kelola Perusahaan), utamanya terkait energi hijau.

“Di dalam ESG compliance itu energinya hijau. Energi hijau kan bisa dari gas, bisa dari hydro, bisa dari solar floating, di mana itu di Jawa Barat semuanya tersedia,” ujarnya.

Ketiga, mereka meminta agar terdapat penyesuaian harga gas industri untuk produksi. Airlangga mengatakan, investor Taiwan mengeluhkan harga gas industri saat ini yang dinilai terlalu tinggi, yakni di atas 12 dolar AS per Million British Thermal Unit (MMBTu) .

“Saya katakan kalau harganya 9 dolar AS per MMBTu, itu rata-rata industri dapat segitu. Jadi kalau mereka dapat di atas itu, mereka mesti sampaikan ke pemerintah, nanti pemerintah panggil lah itu, PGN (PT Perusahaan Gas Negara) atau siapa,” jelasnya.

Kemudian permintaan yang keempat, para investor meminta Indonesia agar segera menyelesaikan proses perundingan IEU-CEPA. Hal ini dikarenakan adanya insentif tarif bea masuk bagi produk yang diekspor ke pasar Eropa.

Para investor dari asosiasi tersebut, lanjut Airlangga, selama ini banyak menanamkan modal di China dan Vietnam. Sedangkan Vietnam sendiri telah memiliki kesepakatan EU-CEPA dan Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership/CPTPP).

“Karena persoalannya, hari ini industri (tekstil) ini agak resah, karena sebagian yang mereka tadinya investasi di Bangladesh, dengan politik Bangladesh yang bergejolak, mereka mencari tempat lain dan mereka hanya melihat, tentu saja Vietnam, Indonesia, Thailand dan Indonesia, mereka melihat kita punya domestic market,” jelas Menko Airlangga.

Dengan adanya empat permintaan itu, Airlangga menyampaikan bahwa pihak pemerintah akan mempertimbangkan dan mendiskusikan lebih lanjut pada pertemuan dengan delegasi Taiwan selanjutnya.

Namun dirinya memastikan bahwa Pemerintah Indonesia akan komit mendorong industri tekstil dalam negeri.

“Kalau empat (permintaan) kita akan dorong, karena bukan hanya industri garment. Itu pun kita berikan kepada industri data center, dan the new industri digital dan yang lain butuh itu semua,” imbuhnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Dari 14 penyelenggara peer-to-peer lending tersebut, 5 diantaranya sedang dalam proses analisis permohonan peningkatan modal disetor

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan per Oktober 2024, terdapat 14 dari 97 penyelenggara peer- to-peer (P2P) lending yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum Rp7,5 miliar.

“Dari 14 penyelenggara peer-to-peer lending tersebut, 5 diantaranya sedang dalam proses analisis permohonan peningkatan modal disetor,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman di Jakarta, Jumat.

Dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK Oktober 2024, Agusman menuturkan terkait pemenuhan kewajiban ekuitas minimum di sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya (PVML) per September 2024, terdapat 6 dari 147 perusahaan pembiayaan yang belum memenuhi kewajiban modal minimum Rp100 miliar.

OJK terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendorong pemenuhan kewajiban ekuitas minimum tersebut, baik berupa injeksi modal dari pemegang seham maupun dari investor strategis yang kredibel termasuk pengembalian izin usaha.

Selain itu, selama Oktober 2024 OJK telah mengenakan sanksi administratif kepada 16 perusahaan pembiayaan, empat perusahaan modal ventura dan 19 penyelenggara peer-to-peer lending atas pelanggaran yang dilakukan terhadap peraturan OJK yang berlaku maupun sebagai hasil pengawasan dan atau tindak lanjut pemeriksaan.

Dalam rangka penegakan ketentuan dan pelindungan konsumen di sektor PVML, OJK telah mencabut izin usaha PT Investree Radhika Jaya atau Investree karena tidak memenuhi ketentuan ekuitas minimum dan pelanggaran ketentuan lain yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 10 Tahun 2022 serta kinerja yang memburuk dan telah mengganggu operasional serta pelayanan kepada masyarakat.

OJK juga mencabut izin usaha PT Rindang Sejahtera Finance karena perusahaan tidak dapat melakukan perbaikan tingkat kesehatan dan pemenuhan ketentuan.

Selanjutnya, dalam rangka memperkuat kerangka pengaturan dan pengembangan industri PVML ,OJK telah menerbitkan POJK Nomor 16 Tahun 2024 tentang pengawasan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang akan memperkuat landasan hukum serta kerangka pengaturan dan pengawasan bagi OJK.

OJK juga sedang menyusun beberapa ketentuan di sektor PVML antara lain, Rancangan POJK (RPOJK) penerapan manajemen risiko bagi PVML, RPOJK tentang pengawasan, status pengawasan dan tindak lanjut pengawasan PVML, dan RPOJK tentang tata kelola yang baik bagi PVML.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan tumbuh sebesar 9,39 persen 'year on year' pada September 2024

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan (multifinance) tumbuh sebesar 9,39 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada September 2024 menjadi Rp501,78 triliun.

“Piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan tumbuh sebesar 9,39 persen year on year pada September 2024, di Agustus 2024 yang lalu 10,18 persen year on year,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman di Jakarta, Jumat.

Dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK Oktober 2024, Agusman menuturkan rasio non-performing financing (NPF) gross tercatat sebesar 2,62 persen pada September 2024, lebih baik dibandingkan Agustus 2024 sebesar 2,66 persen.

Sedangkan NPF net September 2024 tercatat sebesar 0,81 persen, juga lebih baik daripada bulan sebelumnya sebesar 0,83 persen.

Rasio gearing perusahaan pembiayaan turun menjadi sebesar 2,33 kali, dibanding Agustus 2024 sebesar 2,34 kali, atau berada jauh di bawah batas maksimum sebesar 10 kali.

Selanjutnya, Agusman mengatakan pertumbuhan pembiayaan modal ventura pada September 2024 terkontraksi sebesar 8,10 persen yoy, dengan nilai pembiayaan tercatat sebesar Rp16,25 triliun.

Sementara itu, pada industri fintech peer-to-peer lending, outstanding pembiayaan September 2024 tumbuh 33,73 persen yoy, dengan nominal sebesar Rp74,48 triliun.

“Tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP90 dalam kondisi terjaga di posisi 2,38 persen,” ujarnya.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan mobil buatan manufaktur dalam negeri yakni Omoda 5 Turbo berhasil diekspor ke pasar Vietnam, sehingga hal ini menjadi upaya membangun citra positif industri domestik di pasar Internasional.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengatakan OJK telah memblokir lebih dari 8.000 rekening guna memberantas judi dalam jaringan (online) di Indonesia.

“Dalam rangka pemberantasan judi online yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan, OJK telah meminta perbankan untuk melakukan pemblokiran terhadap lebih dari 8.000 rekening yang berasal dari data Kementerian Komunikasi dan Informatika,” kata Dian dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK Oktober 2024 di Jakarta, Jumat.

Selain itu, lanjut Dian, OJK juga meminta perbankan menutup rekening yang berada dalam satu Customer Identification File (CIF) yang sama.

Berdasarkan hasil Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO) triwulan III-2024, semua bank telah memiliki sistem untuk mendeteksi rekening judi online.

Selain melakukan pendeteksian rekening judi online secara mandiri, bank juga melakukan pemberantasan judi online melalui pengecekan kesesuaian data nasabah dengan watchlist judi online yang diinformasikan oleh OJK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ataupun aparat penegak hukum lainnya.

Jika ditemukan kesesuaian dengan data nasabah bank, maka akan dilakukan Enhance Due Diligence dan pemblokiran.

Dalam hal ini, Enhance Due Diligence (EDD) merupakan kegiatan identifikasi, verifikasi dan pemantauan secara lebih mendalam atas nasabah yang terindikasi terkait transaksi judi online.

Perbankan juga dapat membatasi bahkan menghilangkan akses nasabah tersebut untuk melakukan pembukaan rekening di bank atau untuk memperoleh penambahan fasilitas pinjaman.

Di sisi pengembangan dan penguatan di bidang perbankan, Dian menuturkan OJK meluncurkan Roadmap Penguatan Bank Pembangunan Daerah (BPD) 2024-2027 sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan BPD yang resilien, kontributif, dan kompetitif.

Selain itu, sebagai bentuk dukungan serta komitmen OJK dalam pengembangan dan penguatan industri perbankan syariah nasional, sesuai dengan konsep transformasi perbankan syariah pada Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027, OJK juga telah menyelenggarakan pertemuan tahunan perbankan syariah tahun 2024 di Banda Aceh serta meluncurkan tiga pedoman produk syariah yang baru.

Guna memperkuat kerangka pengaturan dan pengembangan industri perbankan, OJK telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank yang ditujukan untuk menekankan pentingnya perilaku berintegritas dari segenap pemangku kepentingan bank yang mencakup pegawai, pengurus, dan pemegang saham pengendali (PSP) dalam menyusun laporan keuangan.

Saat ini OJK juga sedang menyusun dan memfinalisasi beberapa ketentuan di antaranya terkait Rancangan POJK (RPOJK) perintah tertulis dan RPOJK kegiatan usaha perbankan.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

PMI Indonesia bulan Oktober 2024 oleh S&P Global merupakan bukti konkrit dampak dari Permendag 8/2024

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur yang pada Oktober tetap kontraksi di angka 49,2 poin, masih dikarenakan masifnya produk barang jadi impor yang masuk ke pasar domestik.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief di Jakarta, Jumat mengatakan PMI manufaktur bulan Oktober dipengaruhi oleh sedikit penurunan pada hasil (output) dan pesanan baru, sehingga memperpanjang periode kontraksi yang telah berlangsung selama empat bulan sejak Juli 2024.

Disampaikan Febri, selama belum ada kebijakan yang signifikan untuk mendukung sektor manufaktur dan melindungi pasar dalam negeri, seperti merevisi aturan perdagangan untuk membatasi produk impor, maka PMI manufaktur Indonesia bakal terus mengalami kontraksi.

"PMI Indonesia bulan Oktober 2024 oleh S&P Global merupakan bukti konkrit dampak dari Permendag 8/2024,” kata Febri.

Ia mengatakan, pemberlakuan beleid ini merupakan salah satu penyebab menurunnya kinerja manufaktur, karena pasar domestik Indonesia dibanjiri oleh produk jadi impor, mengingat aturan ini menghapus penerbitan Persetujuan Teknis (Pertek) dari Kementerian Perindustrian untuk produk pakaian jadi.

Selanjutnya, ia menjelaskan dari 518 kode HS kelompok komoditas yang direlaksasi impornya hampir sebagian besar, yakni 88,42 persen atau 458 komoditas, merupakan kode HS barang jadi yang sudah bisa diproduksi oleh industri dalam negeri.

Ia kembali menegaskan bahwa Kemenperin tidak bisa bertindak sendiri dalam menjaga iklim yang kondusif bagi industri dalam negeri agar terus tumbuh dan menjadi tulang punggung untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 7--8 persen yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Kami mengharapkan agar kementerian lembaga yang memiliki kebijakan terkait sektor manufaktur bisa bersinergi dengan mengambil kebijakan-kebijakan yang berdampak positif bagi pertumbuhan sektor industri,” katanya.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

di wilayah Bengkulu, Pertamax Turbo (RON 98), terdapat penyesuaian harga menjadi Rp14.100, Pertamax (RON 92) tetap di harga Rp12.650

Bengkulu (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga memastikan tidak ada kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax pada evaluasi harga BBM non-subsidi pada November 2024.

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Hal-hal tersebut telah kami antisipasi dan komunikasikan kepada tim pemerintah. OJK siap bekerja sama dan mendukung program-program prioritas tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyatakan siap menyusun skema pembiayaan untuk mendukung program prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami siap mendukung dan bekerja sama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait, antara lain dengan berbagai simulasi skema-skema pembiayaan untuk program kredit prioritas pemerintah,” kata Mahendra dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK Bulan Oktober 2024, di Jakarta, Jumat.

Program tersebut mencakup ekonomi hijau, transisi energi, penguatan aktivitas di bursa karbon, serta prioritas perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kemudian, kredit untuk mendorong ketahanan pangan (food security), Makan Bergizi Gratis (MBG), serta peningkatan kualitas dan cakupan program hilirisasi.

“Hal-hal tersebut telah kami antisipasi dan komunikasikan kepada tim pemerintah. OJK siap bekerja sama dan mendukung program-program prioritas tersebut,” ujar dia.

Sementara terkait pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), OJK telah meminta perbankan dan pelaku industri untuk menyusun strategi peningkatan kualitas dan kuantitas penyaluran kredit UMKM.

Hal itu dilakukan dengan memperluas jangkauan sumber dana, pemanfaatan teknologi informasi, serta langkah strategis lain untuk mendukung kebijakan pemerintah, agar peningkatan kualitas UMKM dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, tata kelola, dan manajemen risiko.

OJK menyatakan akan terus meningkatkan kredit serta pembiayaan dengan memperkuat infrastruktur pendukung ekosistem pembiayaan, seperti pengembangan sistem pelaporan kredit (credit reporting system) yang cakupannya diperluas melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Kini, tidak hanya perbankan dan perusahaan pembiayaan, tetapi juga industri fintech untuk P2P lending, asuransi, dan penjaminan yang terlibat.

OJK pun turut mendorong pemanfaatan innovative credit scoring (ICS) untuk kelayakan kredit dan pembiayaan.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Jumat ditutup merosot dipengaruhi data tenaga kerja Amerika Serikat (AS) yang kuat.

Pada akhir perdagangan Jumat, rupiah tergelincir 34 poin atau 0,22 persen menjadi Rp15.732 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp15.698 per dolar AS.

"Penguatan inflasi dan data tenaga kerja AS membatasi penguatan rupiah," kata analis Bank Woori Saudara Rully Nova saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Rully menuturkan data indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi (PCE) inflasi inti AS naik 2,7 persen, dan data klaim pengangguran AS turun dan terendah dalam 5 bulan menjadi 216 ribu.

Sementara, dari faktor domestik, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia mengalami inflasi 0,08 persen (month-to-month/mtm) pada Oktober 2024, yang mengakhiri deflasi beruntun.

Inflasi tahunan mencapai 1,71 persen (year-on-year/yoy) dan inflasi tahun kalender 0,82 persen (year-to-date/ytd).

Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Jumat menurun ke level Rp15.723 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp15.705 per dolar AS.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024