Jakarta -

Beli AC ada harga spesial khusus hari ini di Transmart Full Day Sale. Diskon besar-besaran berlaku sejak toko buka hingga pukul 22.00 waktu setempat di Transmart seluruh Indonesia.

Di Transmart Full Day Sale Pulau Jawa, Bali dan Lampung, AC Split 1 PK merek LG, Polytron, Panasonic, SHARP dan Samsung berlaku harga promo Rp 4.124.000/unit. Padahal harga normalnya Rp 4.549.000/unit.

Harganya diskon lagi 20% jika pembayaran menggunakan Allo Prime, Kartu Kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah menjadi Rp 3.299.200/unit. Dengan demikian kamu bisa hemat Rp 1.249.800/unit.

Harga tersebut sudah dapat tambahan bonus pipa + instalasi standar. Syarat dan ketentuan berlaku dan tidak berlaku bagi pembelian partai besar.

Bagi yang belum punya Kartu Kredit Bank Mega, nggak perlu khawatir karena ada unit pembukaan instan yang tersedia di gerai Cibubur dan Central Park.

Sementara untuk yang belum punya Allo Bank, cukup klik https://www.allobank.com/download dan upgrade ke Allo Prime.

Jadi tunggu apa lagi? Segera merapat ke Transmart terdekat, lalu nikmati diskon melimpah khusus di Transmart Full Day Sale hari ini.

(aid/rrd)

Jakarta -

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar menilai kebijakan hapus tagih piutang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada sektor yang terkait ketahanan pangan khususnya petani dan nelayan dapat mendukung program prioritas pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Langkah ini juga baik bagi keberlanjutan usaha UMKM sehingga berpotensi meningkatkan permintaan kredit ke depan," kata Royke dalam keterangan tertulis, Minggu (10/11/2024).

Dalam memberikan kredit baru, BNI senantiasa selalu berpegang pada prinsip kehati-hatian. Kebijakan itu dipastikan tidak akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan BNI, sebab sebelumnya sudah melalui proses hapus buku.

"Rasio pengembalian (recovery rate) dari sektor-sektor tersebut juga tidak signifikan terhadap fee income perseroan," tuturnya.

Sebagai bank pelat merah, BNI disebut terus mendukung langkah-langkah pemerintah dalam mengoptimalkan sektor UMKM lebih berdaya guna. Pasalnya sektor tersebut menyerap banyak tenaga kerja dan mempunyai kontribusi signifikan bagi perekonomian domestik.

"Mayoritas penyerapan tenaga kerja Indonesia berkaitan dengan UMKM dan segmen ini mempunyai kontribusi signifikan terhadap ekonomi domestik," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) yang menghapus tagihan kredit UMKM di bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan hingga kelautan. Hal itu dilakukan setelah mendengar saran dan aspirasi dari berbagai pihak.

"Pada hari ini, Selasa, 5 November 2024, saya akan tanda tangani PP Nomor 47 2024 tanggal 5 November 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kelautan dan UMKM lainnya," kata Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (5/11).

Prabowo berharap kebijakan ini akan membantu memuluskan UMKM di sektor tersebut. Selanjutnya aturan teknisnya bakal ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga terkait.

"Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara kita para produsen yang bekerja di pertanian, UMKM dan nelayan yang merupakan produsen pangan. Yang penting mereka bisa memuluskan usaha mereka dan bisa lebih berdaya guna bagi negara. Tentang hal teknis akan ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga terkait," bebernya.

"Saya kira itu yang mau saya sampaikan. Kita berdoa agar seluruh petani nelayan UMKM di Indonesia dapat bekerja dalam ketenangan dan keyakinan bahwa rakyat Indonesia dapat menghargai para produsen pangan yang penting bagi negara," sambung Prabowo.

(aid/rrd)

JAKARTA - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 mengenai penghapusan piutang macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sudah resmi diteken. Adapun PP yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto ini mengatur penghapusan kredit macet UMKM dan telah ditandatangani pada 5 November 2024.

Berikut persyaratan kebijakan penghapusan utang tersebut, mulai dari nominal hingga jenis nasabah. Sementara itu penetapan kebijakan ini bertujuan untuk mendukung ketahanan ekonomi nasional dengan memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM melalui penghapusan piutang macet di lembaga keuangan milik negara.

Dalam PP 47 Tahun 2024 Pasal 12 disebutkan, penghapusan kredit macet bisa dilakukan untuk dua jenis kredit sebagai berikut.

Piutang dana bergulir yang disalurkan oleh satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum untuk kegiatan penguatan modal usaha bagi UMKM, termasuk koperasi yang menyalurkan pembiayaan kepada UMKM; dan/atau
piutang kredit program kepada UMKM yang telah selesai yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, termasuk penerusan pinjaman luar negeri, two step loan, dan rekening dana investasi.

Untuk piutang dana bergulir, yang umumnya merupakan modal kerja bagi UMKM, nilai pokok yang dihapus maksimal mencapai Rp300 juta per penanggung utang.

Sementara, penghapusan piutang kredit bisa dilakukan untuk nilai maksimal Rp500 juta dengan rincian sebagai berikut; dengan nilai piutang pokok paling banyak Rp300 juta per Penanggung Utang perorangan; atau dengan nilai piutang pokok paling banyak Rp500 juta per Penanggung Utang badan usaha.

Selain itu, peraturan ini memberikan ketentuan bahwa penghapusan piutang dapat dilakukan melalui beberapa metode, yakni penghapusbukuan dan penghapustagihan, yang dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan non bank milik negara, serta penghapusan bersyarat dan penghapusan mutlak untuk piutang negara kepada UMKM.

Pada Pasal 4, dijelaskan tentang penghapusbukuan piutang macet hanya bisa dilakukan setelah lembaga keuangan BUMN melakukan berbagai upaya perbaikan atau restrukturisasi kredit bagi nasabah UMKM.

Selain itu, upaya penagihan harus dilakukan secara optimal sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kredit, namun jika masih tetap tidak tertagih, maka piutang tersebut dapat dihapus dari pembukuan.

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Astra Honda Motor (AHM) resmi meluncurkan New Honda Scoopy dengan pembaruan pada sektor desain dan fitur pada November 2024.

Skutik bergaya retro ini dijual dengan harga resmi Rp 22.525.000 (tipe Fasion dan Energetic) dan Rp 23.230.000 (tipe Prestige dan Stylish).

Bagi yang sedang mengincar New Honda Scoopy, skutik ini bisa dibeli secara kredit dengan DP (Down Payment) yang cukup ringan mulai Rp 2,5 juta.

“Dengan DP tersebut cicilannya dari Rp 1,1 jutaan selama 35 kali atau 1,8 jutaan selama 17 kali, tinggal disesuaikan dengan keinginan konsumen,” ujar salah satu tenaga penjual Honda di Jakarta (9/11/2024).

Sementara buat yang ingin DP lebih besar, misal sekitar Rp 3,5 juta, cicilannya menjadi Rp 1 jutaan selama 35 kali dan Rp 1,7 jutaan selama 17 kali.

Untuk diketahui, simulasi kredit tersebut buat Scoopy tipe Fasion dan Energetic. Sedangkan buat tipe Prestige dan Stylish, dengan besaran DP dan tenor yang sama, cicilannya beda sekitar Rp 100.000-an.

Sebagai informasi, buat yang mau melakukan kredit motor biasanya akan diminta fotokopi KTP, fotokopi bukti kepemilikan rumah, dan slip gaji atau surat keterangan penghasilan atau bukti usaha.

IDXChannel - Menaikkan limit kartu kredit adalah langkah penting untuk meningkatkan kemampuan belanja dan memanfaatkan manfaat kartu dengan lebih baik.

Cara Menaikkan Limit Kartu Kredit Bank

Berikut adalah beberapa cara untuk menaikkan limit kartu kredit Anda:

1. Periksa Kelayakan Anda
Sebelum meminta kenaikan limit, pastikan Anda memenuhi syarat yang ditetapkan oleh bank. Kriteria biasanya mencakup:
- Riwayat pembayaran yang baik
- Pendapatan tetap dan cukup
- Rasio utang yang sehat

2. Tingkatkan Pendapatan Anda
Jika pendapatan Anda meningkat, segera laporkan perubahan tersebut kepada bank. Menaikkan pendapatan yang tercatat dapat meningkatkan kemungkinan persetujuan untuk kenaikan limit.

3. Jaga Riwayat Pembayaran
Pembayaran tepat waktu sangat penting. Riwayat pembayaran yang baik menunjukkan kepada bank bahwa Anda adalah peminjam yang bertanggung jawab, meningkatkan peluang Anda untuk mendapatkan limit yang lebih tinggi.

4. Gunakan Kartu Secara Aktif
Penggunaan kartu secara aktif dan bijaksana dapat menunjukkan kepada bank bahwa Anda membutuhkan limit yang lebih tinggi. Usahakan untuk menggunakan kartu secara teratur, tetapi hindari melebihi 30 persen dari total limit.

5. Ajukan Permintaan Kenaikan Limit
Setelah memenuhi semua kriteria, ajukan permintaan resmi untuk menaikkan limit. Ini bisa dilakukan melalui aplikasi mobile bank, website, atau dengan menghubungi customer service. Sertakan alasan kuat mengapa Anda memerlukan kenaikan limit.

6. Tunggu Waktu yang Tepat
Waktu yang tepat untuk meminta kenaikan limit juga penting. Pertimbangkan untuk melakukannya setelah Anda mendapatkan kenaikan gaji atau setelah beberapa bulan menggunakan kartu dengan baik.

7. Pertimbangkan Kartu Kredit Lain
Jika bank Anda tidak mengabulkan permohonan, Anda bisa mempertimbangkan untuk membuka kartu kredit lain dengan limit yang lebih tinggi. Pastikan untuk membandingkan syarat dan manfaat dari setiap kartu.

8. Tetap Memantau Kesehatan Keuangan
Teruslah memantau kesehatan keuangan Anda. Pastikan untuk mengelola utang dan pengeluaran agar tetap dalam batas yang aman. Hal ini juga akan mendukung permohonan kenaikan limit di masa mendatang.

Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda dapat meningkatkan peluang Anda untuk mendapatkan limit yang lebih tinggi dan mengelola keuangan dengan lebih baik. Pastikan untuk selalu membaca syarat dan ketentuan yang berlaku agar tidak terjebak dalam utang yang berlebihan.

(Shifa Nurhaliza Putri)

Jakarta -

Pemerintah resmi menghapus utang macet bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Penghapusan itu ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, serta UMKM Lainnya.

Salah satu syarat UMKM yang dapat dihapuskan utangnya, yakni nasabah dari bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN). Sejalan dengan itu, sejumlah bank pelat merah pun menanggapi terkait aturan tersebut.

1. Bank BRI

Direktur Bisnis Mikro Bank BRI Supari mengatakan pihaknya menyambut baik dan mengapresiasi langkah cepat Pemerintah dengan diterbitkannya beleid tersebut. Saat ini, pihaknya tengah menunggu salinan PP lalu akan mempersiapkan perangkat kebijakan internal.

"Saat ini BRI tengah menunggu salinan PP tersebut dan selanjutnya BRI akan mempersiapkan perangkat kebijakan internal agar kebijakan dimaksud dapat diimplementasikan dengan baik," kata Supari kepada detikcom, Rabu (6/11/2024) lalu.

Dengan adanya kebijakan ini, Supari menilai pelaku UMKM yang sebelumnya tidak bisa mendapatkan pembiayaan karena masuk dalam daftar hitam, kini dapat memiliki kesempatan kembali untuk mengakses pembiayaan. Namun, pelaku UMKM itu harus memiliki potensi untuk bisa melanjutkan dan mengembangkan usahanya.

Di samping itu kebijakan ini juga diharapkan dapat menguntungkan pelaku UMKM dan juga dapat menjadi sumber pertumbuhan baru bagi BRI. BRI optimis bahwa dengan adanya sinergi yang baik antara pemerintah dan sektor keuangan dapat mendorong kemajuan pelaku usaha khususnya UMKM Indonesia, serta mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkeadilan," jelas dia.

2. Bank BTN

Senada, Corporate Secretary Bank BTN Ramon Armando juga menyambut baik dan mendukung langkah pemerintah. Pihaknya menilai terbitnya beleid tersebut dapat membantu memberi kesempatan kepada UMKM untuk menumbuhkan usahanya kembali melalui fasilitas pembiayaan bank.

"PP dimaksud juga telah mengatur syarat dan ketentuan, antara lain syarat dan ketentuan untuk memitigasi moral hazard. Saat ini BTN sedang mempelajari dan mengkaji PP tersebut untuk bisa dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait prosedur dan tatacara serta mekanisme penghapusan piutang macet UMKM," kata Ramon kepada detikcom.

3. Bank BNI

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan Pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah dalam memberikan dukungan kepada sektor UMKM, khususnya di bidang bidang pertanian, kelautan, dan sektor-sektor lainnya.

"Sebagai salah satu bank milik negara, kami selalu berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah dalam memajukan sektor UMKM. Kami terus bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait, untuk memastikan penyaluran kredit kepada UMKM dapat dilakukan dengan optimal dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik," kata Okki dalam keterangan kepada detikcom, Kamis (7/11/2024).

Terkait kebijakan penghapusan utang ini, Okki menjelaskan pihaknya akan menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. Dia pun mengaku siap berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memahami ketentuan teknis yang berlaku. Dengan begitu, pelaksanaan kebijakan ini dapat berjalan dengan efektif dan sesuai sasaran.

"Kami berharap kebijakan ini dapat memberikan manfaat positif bagi keberlangsungan usaha pelaku UMKM di Indonesia, khususnya yang berada pada sektor-sektor yang mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional," imbuh Okki.

4. Bank Mandiri

Corporate Secretary PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Teuku Ali Usman, menyampaikan bahwa kebijakan ini sejalan dengan komitmen Bank Mandiri untuk turut memperkuat perekonomian kerakyatan yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia.

"Kebijakan penghapusan piutang macet ini adalah langkah strategis untuk memperkuat daya saing dan kapasitas UMKM di Indonesia secara jangka panjang dan mendorong ekonomi kerakyatan secara luas," ujar Ali dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Ali juga menilai, kebijakan tersebut tidak memiliki dampak finansial terhadap neraca dan rugi laba Bank Mandiri karena kredit tersebut telah dihapus buku (write off). Dia menjelaskan berdasarkan analisa historis, rasio pengembalian (recovery rate) debitur hapus buku KUR/KUM khususnya petani dan nelayan nilainya tidak signifikan dibandingkan dengan kinerja keuangan Bank Mandiri.

Ali pun berharap kebijakan ini dapat memberikan kesempatan pada pelaku UMKM untuk kembali produktif dan memperkuat daya saing mereka di pasar.

"Sebagai perusahaan BUMN, kami berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam memperkuat perekonomian nasional melalui berbagai program yang inovatif," tutur Ali.

Dengan dukungan penuh terhadap kebijakan ini, Bank Mandiri siap untuk memperkuat akses perbankan bagi petani dan nelayan dalam mendukung program swasembada pangan serta dukungan terhadap program makan bergizi gratis. Hal ini juga dapat mendukung keberlanjutan UMKM di Indonesia dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

(kil/kil)

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) buka suara ihwal terdapat 22 penyelenggara fintech P2P lending alias pinjaman online (pinjol) yang memiliki kredit macet (TWP90) di atas 5%.

Sekjen AFPI Tiar Karbala mengatakan bahwa perlu dipahami fintech lending pada dasarnya memang melayani segmen dengan profil risiko yang cenderung tinggi.

"Kondisi ekonomi yang melambat, kenaikan tingkat inflasi, serta perubahan kondisi finansial pribadi peminjam dapat mengurangi daya beli masyarakat dan membuat pembayaran cicilan menjadi lebih sulit," kata Tiar kepada Bisnis, Jumat (8/11/2024).

Untuk mengatasi situasi ini, Tiar menjelaskan penyelenggara P2P lending anggota AFPI melakukan proses penilaian kredit menggunakan data dan model yang lebih canggih untuk mengidentifikasi risiko kredit.

"Kami juga membagi portofolio pinjaman ke berbagai segmen peminjam dan sektor usaha untuk mengurangi risiko konsentrasi, serta mengadopsi strategi penagihan yang lebih efektif dan efisien," kata Tiar.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman mengatakan OJK telah memberikan surat peringatan kepada 22 penyelenggara P2P lending yang mencatatkan TWP90 di atas 5% dan meminta penyelenggara membuat action plan untuk memperbaiki kualitas pendanaannya.

"OJK juga terus melakukan monitoring terhadap kualitas pendanaan LPBBTI dan akan melakukan tindakan pengawasan termasuk pemberian sanksi administratif dalam hal ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan," kata Agusman.

Bisnis.com, BALIKPAPAN – Penyaluran kredit untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kalimantan Timur tumbuh positif, meskipun mengalami sedikit penurunan pada kuartal II/2024.

Laporan terbaru dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa penyaluran kredit UMKM di Kaltim turun dari 7,68% (yoy) pada kuartal sebelumnya menjadi 7,63% (yoy).

Kendati demikian, capaian ini dinilai tetap memberikan angin segar bagi UMKM di Kaltim, karena menunjukkan bahwa sektor ini masih memiliki ketahanan terhadap fluktuasi ekonomi.

“Pertumbuhan kredit UMKM Kaltim pada kuartal II/2024 berada di atas tingkat pertumbuhan kredit UMKM nasional,” ujar Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Kaltim Budi Widihartanto dalam keterangan resmi, Kamis (7/11/2024).

Dia menambahkan, pertumbuhan kredit ini turut didorong oleh kredit investasi yang naik sebesar 14,21% (yoy) atau lebih tinggi dibandingkan dengan 13,05% pada kuartal sebelumnya. Namun, kredit modal kerja terdeselerasi dari 3,80% menjadi 2,85% (yoy).

“Kredit UMKM meningkat karena dorongan pemerintah untuk peningkatan ketentuan porsi kredit UMKM yang disempurnakan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 24/3/PBI/2022 tentang Perubahan atas PBI No. 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah,” katanya.

Di sisi lain, Budi menyebutkan Non-Performing Loans (NPL) UMKM di Kaltim tercatat sebesar 2,96%, atau turun dari 3,60% pada kuartal sebelumnya.

Secara spasial, penyaluran kredit UMKM di Kota Bontang menunjukkan pertumbuhan tertinggi dengan 27,21% (yoy), sementara beberapa daerah lainnya seperti Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda mengalami perlambatan.

Adapun, Budi mengungkapkan bahwa penyaluran kredit UMKM masih sangat terkonsentrasi di Balikpapan dan Samarinda, dengan pangsa pasar mencapai 47,43% dari total penyaluran di Kaltim.

“Besarnya share penyaluran kredit pada kedua Kota tersebut tidak terlepas dari fakta bahwa kedua kota tersebut merupakan pusat kegiatan ekonomi di Kalimantan Timur yang memiliki jumlah UMKM yang lebih banyak. Kabupaten Mahakam Ulu menempati posisi terendah dalam pangsa kredit UMKM Kaltim yakni sebesar 0,93%,” pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ( UMKM ), Maman Abdurrahman menerangkan, soal mekanisme penghapusan utang UMKM dalam bidang pertanian, perkebunan peternakan, perikanan dan kelautan yang sudah diteken Presiden Prabowo Subianto melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024.

Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk menghapus piutang UMKM di sektor pertanian, perkebunan dan perikanan, notabene adalah petani dan nelayan. Namun demikian, Maman menerangkan tidak semua UMKM petani dan nelayan yang hutangnya dihapuskan. Adapun kriteria hutang yang dimaksud, harus berdasarkan penilaian Bank Himbara atas kemampuan dari penghutang.

"Saya sampaikan ini, bagi pelaku UMKM yang memang memiliki dan dinilai oleh bank Himbara masih memiliki kekuatan untuk terus jalan, tidak menjadi kriteria yang mendapat penghapusan utang," kata Menteri UMKM, Maman dikutip dari keterangannya, Kamis (7/11/2024).

Maman menerangkan, para pelaku UMKM yang dihapuskan utang yang bergerak di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya. Para pelakunya juga harus nasabah Bank BUMN atau Himbara.

"Agar tidak terjadi simpang siur, penghapusan utang memang diberikan bagi para pelaku UMKM yang bergerak di sektor tersebut yang terkena beberapa permasalahan, Seperti bencana alam dan COVID-19," terang Maman.

Lebih lanjut, Maman mengatakan, utang yang dibebaskan harus sudah tidak memiliki kemampuan bayar, dan jatuh tempo. Selain itu, para pelaku juga seharusnya sudah terlebih dahulu di proses penghapusan bukunya di bank Himbara.

?Jadi ini, memang betul-betul sudah tidak memiliki kemampuan lagi, dan itu rentangnya kurang lebih sekitar 10 tahunan. Saya sampaikan, tidak semua pelaku UMKM,? katanya.

Diketahui, Maman juga mengungkapkan pemerintah akan menargetkan hutang piutang dari prakiraan satu juta orang pelaku UMKM sektor perkebunan, pertanian dan perikanan, sebesar Rp10 Triliun. Satu juta orang tersebut adalah para petani dan nelayan.

Maman menjelaskan, kebijakan yang diteken oleh Presiden Prabowo tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kelautan dan UMKM.

"Jadi kurang lebih nanti estimasinya mungkin kalau dilihat ada sekitar 1 jutaan orang, kurang lebih nanti ada (hutangnya yang dibebaskan) plus minus sekitar Rp10 triliun," terang Maman di kompleks Istana negara, Selasa (5/11/2024).

Namun demikian, proses pembebasan utang tersebut, diungkapkan Maman, bukan melalui anggaran APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Dia mengatakan mekanisme yang dilakukan tidak melalui bank, namun hanya berupa penghapusan utang piutang di Bank Himbara saja.

"Dan itu nanti proses mekanismenya tidak melalui bank, jadi ini tidak ada sama sekali melalui APBN kita itu penghapusan bukuan piutang di bank. Ingat itu ya, di bank," terang Maman.

Jakarta -

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi menyebut akan ada 600 ribu petani hingga pengusaha kecil yang utangnya dibebaskan. Pembebasan utang macet pengusaha kecil menjadi gebrakan pertama Presiden Prabowo Subianto di awal masa jabatannya.

Hasan menerangkan menurut perhitungan Kementerian Keuangan, hampir 600 ribu utang macet petani hingga pengusaha kecil yang bakal dihapuskan oleh pemerintah.

"Jadi kalau menurut perhitungan kementerian keuangan, hampir 600 ribu orang yang bisa di-cover oleh program ini. Artinya ada 600 ribu masyarakat kecil, ada 600 ribu keluarga, yang akan terbebas dari, kalau dari sisi banknya piutang ya, tapi kalau dari sisi pemerintah sendiri itu disebut dengan utang kira-kira begitu," beber Hasan Nasbi usai usai Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Dia melanjutkan Prabowo ingin agar para petani, nelayan, pekebun, hingga pengusaha kecil dan mikro bisa yang terlilit utang bisa terbebas dari belenggu kredit macet. Dengan begitu produktivitas mereka bisa kembali berjalan dengan baik, dan pada ujungnya ekonomi rakyat pun berputar lagi.

Bila para petani hingga pengusaha kecil terbebas dari catatan utang, Hasan bilang mereka bisa mengajukan kredit produktif lagi untuk berusaha tanpa takut ditolak karena catatan kredit yang buruk.

"Jadi kalau misalnya dihapuskan ini, rakyat kecil, pelaku UMKM, para petani, para nelayan yang kemarin itu kena BI Checking, kena blacklist BI Checking sekarang bisa terbebas dari itu, dan mereka bisa memulai usaha lagi, untuk membuka peluang hidup yang lebih baik," beber Hasan.

Di sisi lain, Hasan sempat menyinggung yang kreditnya akan dihapuskan merupakan para pengusaha kecil yang selama ini tidak mampu membayar utang lebih dari 10 tahun, kemudian sudah ditagih secara optimal oleh perbankan, bahkan restrukturisasi utangnya sudah dilakukan tapi tetap tidak bisa membayar.

Orang-orang ini, kata Hasan, sebetulnya juga sudah dihapus bukukan utang-utangnya, namun masih ada hak tagih yang membuat rapor merah pada saat mengajukan utang kembali untuk berusaha.

"Sebenarnya oleh bank sudah lama tidak dicatat (utangnya) sama bank, tapi kan hak tagihnya tetap ada. Nah dengan ini, mereka sekarang sudah bisa terbebas dari utang," pungkas Hasan.

(hal/fdl)

JAKARTA, investor.id - Presiden Prabowo Subianto telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya. Namun, bankir masih menunggu petunjuk teknis (juknis) untuk bisa mengimplementasikan aturan tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) Supari mengatakan, perseroan menyambut baik dan mengapresiasi langkah cepat pemerintah dengan diterbitkannya PP 47/2024.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Perpanjangan relaksasi kartu kredit tersisa sekitar dua bulan sebelum akhir 31 Desember 2024. Seiring dengan itu sejumlah bank terus berupaya menjaga kualitas kreditnya, terlihat dari rasio non performing loan (NPL) kartu kredit per September 2024.

Ambil contoh PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) yang mencatat rasio NPL segmen kartu kredit berada di level 1,8% per September 2024, meskipun angka ini naik tipis secara tahunan dari posisi 1,7% pada tahun lalu.

GM Divisi Bisnis Kartu BNI, Grace Situmeang menyatakan, kondisi NPL kartu kredit BNI selamat tahun 2024 masih terkendali, dan masih sejalan dengan rata-rata NPL di industri perbankan.

"Perpanjangan relaksasi kartu kredit oleh regulator khususnya ketentuan pembayaran minimum, tentunya dapat berdampak pada perbaikan kualitas asset dan pertumbuhan bisnis dan transaksi di masyarakat," ungkap Grace kepada Kontan, Rabu (6/11).

Grace menyebut, potensi peningkatan risiko kartu kredit dapat terus terjadi seiring dengan peningkatan ekspansi portfolio kartu kredit.

"BNI kartu kredit terus melakukan mitigasi risiko untuk menjaga kualitas asset kartu kredit dengan target NPL di bawah 2%," ungkap Grace.

Adapun pada kuartal III-2024, penyaluran kredit pada segmen kartu kredit di BNI tumbuh 7,9% yoy mencapai Rp 14,6 triliun, dibandingkan tahun lalu sebesar Rp 13,5 triliun. Sejalan dengan itu, nilai transaksi kartu kredit juga tumbuh di atas 5% month on moth (MoM) dibanding kuartal sebelumnya.

Grace menyatakan, nilai transaksi kartu kredit ini diharapkan dapat terus meningkat menjelang akhir tahun 2024.

Sementara itu PT Bank Central Asia Tbk (BCA) juga mencatatkan rasio NPL kartu kredit terjaga di bawah 2% selama sembilan bulan di tahun 2024

EVP Corporate Communication and Social Responsibility BCA, Hera F Haryn menyatakan, BCA senantiasa menyalurkan kredit secara prudent serta mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dengan penerapan manajemen risiko disiplin.

"Kami berharap tingkat NPL kartu kredit BCA tetap terjaga di level yang manageable hingga akhir tahun." ungkapnya kepada Kontan.

Sampai akhir September 2024, jumlah kartu kredit BCA yang beredar tercatat sebanyak 4,8 juta. Selain itu, nilai transaksi kartu kredit tumbuh 13% YoY menjadi Rp 88,6 triliun, ditopang pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat salah satunya di sektor pariwisata.

Selaras dengan prospek pertumbuhan ekonomi yang positif pada 2024, BCA berharap transaksi kartu kredit akan terus meningkat sehingga berdampak pada pertumbuhan kredit konsumer BCA.