Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) berharap agar tren impor produk yang membanjiri pasar dalam negeri bisa berkurang, seiring dengan upaya pemerintah yang bertekad menjadikan produk UMKM memiliki kualitas ekspor.

Hal itu disampaikan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat (9/11/2024).

Bahkan, Budi pun mengeklaim produk yang masuk ke Indonesia mengalami penurunan. “Tren impornya ya turun, kita harapkan turun,” kata Budi.

Menurut Budi, jika produk UMKM memiliki kualitas untuk diekspor, maka berdaya saing pula di pasar dalam negeri.

“Kita itu berpikirnya begini, kalau produk UMKM itu punya kualitas ekspor, berarti dia punya daya saing juga di dalam negeri,” tuturnya.

Kendati demikian, Budi mengaku bahwa menjual produk agar bisa ekspor bukanlah pekerjaan yang mudah. Namun, lanjut dia, Kemendag memberikan fasilitas agar produk UMKM lokal bisa mendunia.

“Ketika dia belum bisa ekspor, berarti dia akan masuk ke pasar dalam negeri. Kalau sudah masuk ke pasar dalam negeri, itu bisa untuk mengurangi barang impor,” terangnya.

Adapun, Kemendag akan memfasilitasi para pelaku UMKM dengan mengadakan pertemuan rutin berupabusiness matchingsebagai ajang mempromosikan produk UMKM agar bisa tembus ke pasar internasional.

Melaluibusiness matching, Kemendag akan secara berkala membahas akar permasalahan UMKM yang kesulitan menembus pasar luar negeri.

Kemendag di bawah Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Ditjen PEN) juga akan melakukan penjadwalan keikutsertaan pameran produk dalam negeri untuk bisa masuk ke pasar luar negeri. Namun, pameran ini juga harus tetap melalui proses kurasi produk.

Di samping itu, Kemendag juga akan memfasilitasi UMKM dengan membahas terkait proses perizinan, promosi, hingga perpajakan. “Karena teman-teman di UMKM kan problemnya macam-macam,” imbuhnya.

Budi menjelaskan pembinaan ini juga dilakukan untuk mengukur daya saing yang dimiliki pasar UMKM dalam negeri. Sebab, jika suatu produk akan diekspor, maka produk tersebut dipastikan harus bernilai tinggi.

Namun, Budi menyebut bahwa daya saing tidak sekadar produk, melainkan juga dari sisi manajemen perusahaan. “Kalau perusahaannya nggak tahu cara ekspor dan sebagainya kan juga itu dari daya saing. Nah itu kamiajarinsemua, kita ada pelatihan,” terangnya.

Bisnis.com, TANGERANG — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengaku khawatir dengan produk impor yang membanjiri pasar Indonesia. Pasalnya, Indonesia memiliki potensi pasar dalam negeri yang sangat besar.

Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso menilai, semestinya produk dalam negeri bisa mendominasi di pasar dan tidak kalah saing dengan barang impor.

“Kita [Indonesia] itu, pasar kita di dalam negeri saja besar sekali. Jangan sampai pasar yang besar ini kemudian justru diisi oleh produk-produk impor,” kata Budi dalam acara Pelepasan Kontainer Ekspor Mayora Group ke-400.000 dengan Tujuan 15 Negara di Cikupa, Tangerang, Selasa (5/11/2024).

Budi menyampaikan, agar produk impor tidak membanjiri pasar Indonesia, maka pemerintah menerbitkan beberapa instrumen seperti kebijakan untuk mendukung industri dalam negeri melalui instrumen trade remedies.

Di samping itu, Budi juga menekankan pentingnya meningkatkan daya saing produk lokal agar bisa bersaing dengan produk asing.

“Jadi kalau kita tidak punya daya saing, kita memang tidak bisa bersaing dengan produk-produk asing yang lebih bagus, lebih murah. Nah itu yang harus kita tingkatkan,” jelasnya.

Jika dilihat dari kinerja ekspor, Budi menuturkan bahwa sejak 2019–2023, ekspor untuk produk makanan dan minuman (mamin) mampu tumbuh sekitar 6,8%.

Sementara itu, pada Januari—Agustus 2024, ekspor mamin Indonesia tumbuh 6,4%. Padahal, permintaan dunia rata-rata 7,7%. “Jadi kita, pasar kita sebenarnya cukup besar,” ujarnya.

Namun, Budi juga menyebut bahwa dalam perdagangan ekspor, setiap negara, termasuk Indonesia mengalami banyak rintangan. Ini lantaran setiap negara ingin melindungi industri lokal dari banjir impor.

Hal yang sama juga dilakukan Indonesia, Budi mengungkap bahwa cara pemerintah melindungi industri lokal adalah dengan beberapa instrumen kebijakan yang tepat, seperti trade remedies.

Akan tetapi, lanjut dia, kebijakan trade remedies alias pengenaan bea masuk hanya bersifat sementara.

“Jadi ketika kita sedang banyak impor masuk dan industri kita terganggu. Kemudian kita kenakan bea masuk tambahan, itu sifatnya sementara, sehingga kita bisa bangkit,” jelasnya.

Menurutnya, instrumen kebijakan ini dilakukan agar produk lokal bisa lebih berdaya saing dan kompetitif.

“Kalau kita bangkit, setelah kena bea masuk, kita harus bisa bersaing. Artinya daya saing itu yang utama sebenarnya untuk peningkatan ekspor kita,” tandasnya.

JAKARTA - Di era elektrifikasi yang berkembang, kebutuhan akan produk listrik efisien dan ramah lingkungan semakin mendesak. Indotrading.com, B2B Marketplace menawarkan solusi inovatif untuk sektor peralatan listrik. Dengan mendukung proyek besar di perumahan dan komersil, Indotrading berkomitmen menjadi mitra terpercaya bagi distributor dan pengguna yang mencari komponen listrik berkualitas.

Beberapa tahun terakhir, permintaan terhadap produk listrik, terutama yang hemat energi dan berteknologi canggih, telah melonjak. Proyek ambisius seperti IKN dan berbagai pameran produk listrik telah menyoroti kebutuhan yang signifikan akan inovasi dalam sektor ini.

"Kami percaya bahwa dengan transformasi ini, Indotrading.com akan menjadi pusat bagi para pelaku industri untuk memenuhi kebutuhan mereka," ujar CEO Indotrading.com Handy Chang, dalam siaran pers, Selasa (5/11/2024).

Data menunjukkan pasar peralatan listrik di Indonesia diproyeksikan tumbuh dengan CAGR sekitar 6,7% dari 2020 hingga 2026. Nilai tambah pasar ini diperkirakan mencapai US$15,2 miliar, didorong oleh berbagai faktor seperti investasi pemerintah dalam proyek infrastruktur dan peningkatan permintaan listrik akibat urbanisasi yang cepat.

"Kami menyaksikan potensi yang besar dalam sektor ini, dan kami siap untuk memanfaatkan peluang tersebut," tambah Handy.

Indotrading.com menyediakan lebih dari 50.000 produk dalam kategori peralatan listrik, termasuk Genset, Circuit Breaker, Power Supply, dan Alat Tenaga Surya. Dalam satu tahun terakhir, platform ini mencatat peningkatan transaksi peralatan listrik sebesar 25%. Angka ini mencerminkan minat yang meningkat dari pengguna, seiring dengan berkembangnya kesadaran akan pentingnya efisiensi energi.

Solusi Inovatif

Komitmen Indotrading.com untuk menyediakan solusi inovatif tidak hanya terbatas pada penyediaan produk, tetapi juga mencakup promosi keberlanjutan dalam industri. Dengan menghadirkan solusi efisiensi energi dan produk yang mendukung otomatisasi, Indotrading.com berupaya untuk membantu pelaku bisnis menciptakan dampak positif terhadap lingkungan.

"Setiap produk yang kami tawarkan tidak hanya memenuhi kebutuhan teknis, tetapi juga mendukung visi keberlanjutan yang lebih luas," kata Handy.

"Kami berkomitmen untuk membangun kemitraan dengan supplier terpercaya guna menciptakan ekosistem yang lebih baik dalam industri listrik."

Dengan potensi pertumbuhan yang menjanjikan dan fokus pada inovasi, Indotrading.com siap menjadi pendorong utama dalam transformasi industri peralatan listrik di Indonesia, menghubungkan pelaku industri dengan solusi yang efisien dan ramah lingkungan.

Jakarta -

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita meminta Chery Motor Indonesia agar meningkatkan TKDN (tingkat komponen dalam negeri) Omoda 5 dari 40% menjadi 60%. Hal itu diungkapkan Agus saat memberi sambutan di acara First Export Chery Indonesia di Cikarang Dry Port, Bekasi, Jumat (1/11/2024).

"First export launch by Chery Indonesia merupakan momen penting dalam meningkatkan kontribusi industri otomotif nasional di pasar global. Pemerintah memberi apresiasi kepada Chery Motor Indonesia terhadap pencapaian terbaru melalui ekspor Omoda 5 yang merupakan produk mobil dengan setir kiri menuju pasar Vietnam," terang Agus dalam sambutannya.

Diketahui, pada tahap awal pengiriman, Chery mengekspor sebanyak 120 unit Omoda 5 ke Vietnam. Setelahnya, Chery menargetkan mengapalkan 500 unit Omoda 5 setiap bulannya ke negeri naga biru. Pada tahun pertama, Chery menargetkan bisa mengekspor sebanyak 5.000 unit Omoda 5 ke Vietnam.

Agus juga berharap Chery bisa memperluas pasar ekspornya ke negara-negara lain, seperti Australia, maupun di negara-negara Afrika. Tak kalah penting, Agus mempunyai harapan agar Chery Indonesia bisa meningkatkan kandungan lokal produknya.

"Bukan hanya pasar-pasar tradisional di Asean, tapi bisa mengembangkan sayap atau pasar ekspor di negara-negara atau kawasan-kawasan lain luar Asean seperti Australia, yang saya tidak tahu seberapa besar operasional yang ada di Afrika untuk Chery dan saya kira itu juga menjadi salah satu potensi market yang bisa kita kirim dari Indonesia ke Afrika," tambah Agus.

"Catatannya untuk Chery bahwa Omoda 5 ini memiliki TKDN masih 40% dan harapan kami harapan pemerintah, yang 40% itu angka yang relatif masih, bagi pandangan kami masih bisa ditingkatkan. Dan oleh sebab itu harus dicari segera mungkin kiat-kiat atau cara untuk meningkatkan nilai TKDN. Sesuai dari produk-produk yang dihasilkan oleh Chery termasuk produk impornya meningkat ke angka 60%. Nanti dari kantor kami bisa melakukan bimbingan atau pengawalan agar nilai TKDN Chery bisa 60% dan kami harapkan bisa melibatkan sebanyak-banyaknya industri kecil, industri menengah supaya menjadi bagian dari supply chain Chery itu sendiri," terang Agus.

Pada kesempatan yang sama, Executive Vice President of Chery International Chen Chunqing mengatakan, ke depannya Chery akan mengakselerasi TKDN produk mobilnya sesuai permintaan pemerintah.

"Seperti pernah dikatakan Chairman of Chery Holding Group Yin Tongyue, 'in somewhere, for somewhere'. Artinya, kita sudah di mana, kita harus berkontribusi untuk wilayah mana. Jadi 40% minimal (TKDN) kita sudah capai. Ke depannya, kita pasti akan akselerasi lokalisasi di Indonesia," bilang Chen.

(lua/riar)

PMI Indonesia bulan Oktober 2024 oleh S&P Global merupakan bukti konkrit dampak dari Permendag 8/2024

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur yang pada Oktober tetap kontraksi di angka 49,2 poin, masih dikarenakan masifnya produk barang jadi impor yang masuk ke pasar domestik.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief di Jakarta, Jumat mengatakan PMI manufaktur bulan Oktober dipengaruhi oleh sedikit penurunan pada hasil (output) dan pesanan baru, sehingga memperpanjang periode kontraksi yang telah berlangsung selama empat bulan sejak Juli 2024.

Disampaikan Febri, selama belum ada kebijakan yang signifikan untuk mendukung sektor manufaktur dan melindungi pasar dalam negeri, seperti merevisi aturan perdagangan untuk membatasi produk impor, maka PMI manufaktur Indonesia bakal terus mengalami kontraksi.

"PMI Indonesia bulan Oktober 2024 oleh S&P Global merupakan bukti konkrit dampak dari Permendag 8/2024,” kata Febri.

Ia mengatakan, pemberlakuan beleid ini merupakan salah satu penyebab menurunnya kinerja manufaktur, karena pasar domestik Indonesia dibanjiri oleh produk jadi impor, mengingat aturan ini menghapus penerbitan Persetujuan Teknis (Pertek) dari Kementerian Perindustrian untuk produk pakaian jadi.

Selanjutnya, ia menjelaskan dari 518 kode HS kelompok komoditas yang direlaksasi impornya hampir sebagian besar, yakni 88,42 persen atau 458 komoditas, merupakan kode HS barang jadi yang sudah bisa diproduksi oleh industri dalam negeri.

Ia kembali menegaskan bahwa Kemenperin tidak bisa bertindak sendiri dalam menjaga iklim yang kondusif bagi industri dalam negeri agar terus tumbuh dan menjadi tulang punggung untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 7--8 persen yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Kami mengharapkan agar kementerian lembaga yang memiliki kebijakan terkait sektor manufaktur bisa bersinergi dengan mengambil kebijakan-kebijakan yang berdampak positif bagi pertumbuhan sektor industri,” katanya.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA - Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), penutupan pabrik hingga banjir produk impor menghantui industri padat karya yang selama ini berkontribusi menciptakan lapangan kerja produktif.

Hal ini juga diperparah dengan perbedaan pandangan antara buruh dan pengusaha terkait dengan upah minimum sehingga memicu polemik dunia usaha. Terlebih, baru-baru ini buruh mendesak kenaikan upah hingga 10%-20% tahun depan.

Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko mengatakan desakan kenaikan upah buruh tersebut mengabaikan formula perhitungan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 36/2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan PP No. 51/2023.

Eddy menilai kenaikan upah yang tidak sesuai dengan kebijakan yang berlaku justru akan berdampak pada semakin tingginya ketidakpastian bagi dunia usaha di lndonesia.

"Pandangan negatif juga akan disematkan kepada Indonesia khususnya dalam menjaga komitmen untuk meningkatkan daya saing pada industri padat karya," kata Eddy dalam keterangan resminya, Rabu (30/10/2024).

Menurut dia, ketidakpastian tersebut akan berdampak negatif terhadap kepercayaan investor yaitu terkait dengan komitmen lndonesia dalam menjalankan aturan yang telah dibuat. Terlebih, kehadiran foreign direct investment (FDI) sangat dibutuhkan di tengah kondisi ekonomi dunia dan dalam negeri yang sedang tidak baik-baik saja.

Apalagi, investasi yang masuk pada sektor usaha yang padat modal dan sekaligus juga padat karya, termasuk industri alas kaki atau sepatu. Investasi baru dapat menciptakan banyak kesempatan kerja untuk angkatan kerja di lndonesia.

“Untuk industri padat karya kenaikan upah diluar formula perhitungan yang nilainya tinggi akan berdampak terhadap penetapan pada struktur dan skala upah beban perusahaan terkait iuran BPJS ketenagakerjaan dan Kesehatan, upah lembur dan tunjangan-tunjangan lainnya,” tuturnya.

Bagi pelaku usaha, usulan kenaikan dengan jumlah tersebut akan menjadi beban tambahan yang berat. Untuk itu, mengingat beratnya kondisi usaha akhir-akhir ini, Eddy menyarankan pentingnya untuk dilakukan forum bipartit antara pekerja dan pengusaha.

Dia optimistis apabila sejumlah kebijakan yang telah diletakkan sebagai pondasi dasar dalam peningkatan iklim investasi oleh pemerintahan sebelumnya, lndonesia akan dapat mengejar target pertumbuhan hingga 8%.

“Bahkan kami menargetkan pada era kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto ekspor pada industri alas kaki akan tumbuh dua kali lipat (double),” imbuhnya.

Untuk mewujudkannya, maka konsistensi terhadap implementasi aturan pengupahan tetap dijaga agar pembukaan lapangan kerja dapat disumbang dari peningkatan investasi, khususnya dari industri padat modal yang sekaligus padat karya.

Banjir Impor

Tak hanya polemik upah, industri padat karya juga dihadapi banjir produk impor yang berdampak pada melorotnya pesanan dari pasar. Pasalnya tak hanya impor legal, produk ilegal pun marak ditemui.

Hal ini terjadi pada industri tekstil dan produk tekstil (TPT) yang juga merupakan industri penyerap tenaga kerja terbesar. Namun, saat ini industri tersebut banyak dihantui PHK lantaran penurunan pesanan dan berdampak pada produksi.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma G. Wiraswasta mengatakan koordinasi antarkementerian masih perlu ditingkatkan agar kebijakan yang diambil dapat selaras dengan kebutuhan industri dalam negeri.

“Kalau Pak Agus Gumiwang [Menteri Perindustrian] sudah clear sangat paham sama kondisi industri. Masalahnya di kementerian lain di Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perdagangan yang tergantung Kementerian Koordinasi," kata Redma, dikutip Minggu (27/10/2024).

Dia mencontohkan aturan tata niaga impor lewat Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 8/2024 yang kini justru membebani industri dan disinyalir sebagai biang kerok terpuruknya industri tekstil nasional.

Sebagaimana diketahui, Permendag 8/2024 merupakan revisi ketiga yang dilakukan pemerintah setelah mengeluarkan Permendag 26/2023 terkait Pengaturan Impor. Aturan yang awalnya bertujuan membatasi impor, yang terbaru justru merelaksasi impor sejumlah komoditas termasuk tekstil.

“Kayak kemarin Permendag 36/2023 ke Permendag 8/2024 itu posisi perdagangan sulit ditekan sana sini. Yang harus dibereskan Kemenkeu untuk pasar dalam negeri, ekspor masih sulit karena ekonomi global," tuturnya.

Jakarta -

Pailitnya raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex menjadi sorotan publik dan pemerintah. Di sisi lain, kondisi tekstil dalam negeri memang sedang dalam tekanan.

Menurut Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKTF) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Reni Yanita menjelaskan, terpuruknya industri tekstil tak lepas dari tiga persoalan.

Apa saja persoalan itu? Menurut Reni, salah satunya lantaran impor yang luar biasa usai COVID-19.

"Kita harus punya kebijakan yang tepat untuk industri tekstil kita. Jangan sampai terulang ada kasus-kasus Sritex yang lain kan. Karena bisnisnya tuh hampir sama, tergerus oleh impor yang luar biasa setelah COVID-19, terus perang, terus Permendag 8," terang Reni di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

"Pasti kita harus ada rumusan yang pas nih. Yang pasti kalau dari dulu-dulu kan kita selalu bangga buatan Indonesia, nah ini saatnya kita untuk bangga buatan lokal nih," sambung Reni.

Reni menjelaskan pangsa pasar Sritex adalah 60% untuk ekspor. Namun karena kondisi pasar global kurang baik maka perusahaan berusaha mengalihkan pasarnya ke Tanah Air.

Sayangnya pasar di dalam negeri justru sudah diisi oleh produk-produk impor. Menurut Reni, kondisi seperti ini tak hanya dialami Sritex namun oleh perusahaan tekstil lainnya dan industri pakaian jadi.

"Sritex kan ekspor 60%. Terus ketika dunia global saat ini tidak baik-baik saja kepinginnya kan dia mengisi pasar dalam negeri. Begitu dia lihat dalam negeri kok perintah kok kayaknya kurang juga ya akhirnya diisilah oleh produk impor. Nah ini bukan hanya Sritex yang mengalami, umumnya kalau untuk Industri pakaian jadi pun seperti itu," tutur Reni.

Saksikan Live DetikPagi:

(ily/hns)

Jakarta -

Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKTF) Reni Yanita buka-bukaan soal kondisi industri tekstil dalam negeri yang sedang tertekan. Terbaru, ada raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman atau Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang.

Menurut Reni terpuruknya industri tekstil tak lepas dari tiga persoalan. Pertama, banjir produk impor setelah pandemi covid-19, perang yang melanda dunia, hingga terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

"Kita harus punya kebijakan yang tepat untuk industri tekstil kita. Jangan sampai terulang ada kasus-kasus Sritex yang lain kan. Karena bisnisnya tuh hampir sama, tergerus oleh impor yang luar biasa setelah covid terus perang terus Permendag 8," katanya di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

"Pasti kita harus ada rumusan yang pas nih. Yang pasti kalau dari dulu-dulu kan kita selalu bangga buatan Indonesia, nah ini saatnya kita untuk bangga buatan lokal nih," tuturnya.

Reni menjelaskan, pangsa pasar Sritex adalah 60% untuk ekspor. Namun karena kondisi pasar global kurang baik maka perusahaan berusaha mengalihkan pasarnya ke Tanah Air.

Sayangnya pasar di dalam negeri justru sudah diisi oleh produk-produk impor. Menurut Reni, kondisi seperti ini tak hanya dialami Sritex namun oleh perusahaan tekstil lainnya dan industri pakaian jadi.

"Sritex kan ekspor 60%. Terus ketika dunia global saat ini tidak baik-baik saja kepinginnya kan dia mengisi pasar dalam negeri. Begitu dia lihat dalam negeri kok perintah kok kayaknya kurang juga ya akhirnya diisilah oleh produk impor. Nah ini bukan hanya Sritex yang mengalami, umumnya kalau untuk Industri pakaian jadi pun seperti itu," bebernya.

(ily/rrd)

Jakarta -

Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKTF) Reni Yanita buka-bukaan soal kondisi industri tekstil dalam negeri yang sedang tertekan. Terbaru, ada raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman atau Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang.

Menurut Reni terpuruknya industri tekstil tak lepas dari tiga persoalan. Pertama, banjir produk impor setelah pandemi covid-19, perang yang melanda dunia, hingga terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

"Kita harus punya kebijakan yang tepat untuk industri tekstil kita. Jangan sampai terulang ada kasus-kasus Sritex yang lain kan. Karena bisnisnya tuh hampir sama, tergerus oleh impor yang luar biasa setelah covid terus perang terus Permendag 8," katanya di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

"Pasti kita harus ada rumusan yang pas nih. Yang pasti kalau dari dulu-dulu kan kita selalu bangga buatan Indonesia, nah ini saatnya kita untuk bangga buatan lokal nih," tuturnya.

Reni menjelaskan, pangsa pasar Sritex adalah 60% untuk ekspor. Namun karena kondisi pasar global kurang baik maka perusahaan berusaha mengalihkan pasarnya ke Tanah Air.

Sayangnya pasar di dalam negeri justru sudah diisi oleh produk-produk impor. Menurut Reni, kondisi seperti ini tak hanya dialami Sritex namun oleh perusahaan tekstil lainnya dan industri pakaian jadi.

"Sritex kan ekspor 60%. Terus ketika dunia global saat ini tidak baik-baik saja kepinginnya kan dia mengisi pasar dalam negeri. Begitu dia lihat dalam negeri kok perintah kok kayaknya kurang juga ya akhirnya diisilah oleh produk impor. Nah ini bukan hanya Sritex yang mengalami, umumnya kalau untuk Industri pakaian jadi pun seperti itu," bebernya.

(ily/rrd)

Bisnis.com, JAKARTA - Budi Santoso digadang menjadi Menteri Perdagangan (Mendag) periode 2024/2029. Sekretaris Jenderal Kemendag ini diketahui dipanggil presiden terpilih Prabowo Subianto ke Kertanegara pada Senin (14/10/2024).

Meskipun belum dapat dipastikan, Budi Santoso harus mempersiapkan diri, mencari solusi atas persoalan sektor perdagangan, salah satunya impor produk yang belakangan kerap menjadi sorotan publik.

Bahkan, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) secara khusus meminta Mendag baru untuk melindungi pasar dalam negeri dari ‘banjir’ produk impor.

Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Indef Andry Satrio menyampaikan gempuran produk impor masih menjadi momok bagi pelaku industri lokal.

Mendag era Prabowo Subianto harus mampu memberikan proteksi kepada para pelaku usaha dari gempuran impor, sekaligus meningkatkan industri dalam negeri.

“Yang menjadi fokus utama hari ini adalah bagaimana memproteksi pasar di dalam negeri, bagaimana bisa meningkatkan kinerja dari industri,” kata Andry kepada Bisnis, Rabu (16/10/2024).

Andry menyebut, saat ini permintaan dari China tengah menurun. Selain itu, China tengah mengalami krisis over kapasitas industri sehingga Negeri Tirai Bambu itu mulai menargetkan ekspor ke negara-negara berkembang, salah satunya Indonesia yang memiliki pasar yang cukup besar.

“Bagaimana kita bisa memproteksi pasar di dalam negeri menurut saya menjadi salah satu hal yang perlu dilakukan segera oleh Kemendag,” ujarnya.

Selain itu, dia mengharapkan agar Menteri Perdagangan mendatang dapat meningkatkan koordinasi dengan kementerian/lembaga lainnya untuk menciptakan arah kebijakan yang tepat.

Selain itu, pemberantasan mafia sektor perdagangan juga harus menjadi perhatian sang Mendag baru dengan kerja sama seluruh pihak terkait.

Impor Pakaian Bekas

Kemendag tak menampik kondisi impor baju bekas ilegal yang masih membanjiri pasar domestik, hingga menahan laju pertumbuhan kinerja industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga mengatakan pihaknya telah menekankan ke berbagai pemangku kepentingan, termasuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Indonesia, untuk mencegah masuknya impor baju bekas ke dalam negeri.

"Impor baju bekas itu ilegal dalam peraturan, dan itu sudah dilakukan oleh Kemendag. Kami juga kami berkorelasi dengan lintas kementerian, instansi, bea cukai dan seterusnya, untuk memastikan impor bahan bekas itu dilarang," kata Jerry saat ditemui di DPR, beberapa waktu lalu.

Dia menuturkan, tindakan pertama telah dilakukan bersama Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki yakni dengan menyidak ke pasar-pasar dan langsung memusnahkan baju bekas impor.

Hal tersebut pun terus berlanjut untuk memastikan di hulu tidak ada lagi aktivitas impor barang ilegal tersebut. Namun, di sisi lain, pemerintah masih menoleransi para pedagang untuk menghabiskan stok eksisting di pasar.

"Kalau di pedagang di kasih waktu batas toleransi. Tetapi, jangan lupa ada juga barang bekas bukan impor, dari doemstik. Kita pastikan bahwa sidak ke gudang-gudang dilakukan, sehingga memastikan di ujungnya itu tidak terjadi kegiatan impor ilegal," ujarnya.

Utang Rafaksi dan Mafia Minyak Goreng

Selain mengurusi problem produk impor, Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga dihadapkan pada kewajiban pembayaran utang rafaksi minyak goreng kepada 49 produsen hingga keberadaan mafia yang mengintai di antara rantai pasok.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Moga Simatupang menyampaikan, proses pembayaran kepada produsen telah berjalan sekitar 90%. Masih ada tujuh perusahaan yang masih menyesuaikan hasil verifikasi dari PT Sucofindo, selaku surveyor yang ditunjuk oleh pemerintah.

“Masih ada 7 perusahaan lagi yang masih menyesuaikan hasil verifikasi dari Sucofindo,” kata Moga saat ditemui di Kantor Kemendag, Senin (7/10/2024).

Saat dikonfirmasi apakah pembayaran utang rafaksi bisa rampung pada tahun ini, Moga mengatakan bahwa hal tersebut tergantung dari pelaku usaha. Menurutnya selama produsen menyepakati hasil verifikasi PT Sucofindo, maka proses pembayaran dapat diselesaikan.

“Masalahnya kan mereka masih ada selisih yang perlu disesuaikan kembali,” ujarnya.

Apabila pelaku usaha tak puas dengan hasil verifikasi PT Sucofindo, Moga mempersilakan untuk mengajukan keberatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Berdasarkan catatan Bisnis, mulanya terdapat 59 produsen minyak goreng yang tercatat mengikuti program minyak goreng satu harga Rp14.000 per liter pada Februari 2022.

Namun, hasil verifikasi yang diserahkan Kemendag, hanya terdapat 49 produsen yang mengajukan klaim tagihan rafaksi. Pasalnya, sebanyak 4 produsen tak mengajukan klaim rafaksi kepada pemerintah dan 6 produsen lainnya tercatat nol dalam tagihan rafaksinya.

Dari total 49 produsen, 14 di antaranya telah disetujui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk mulai dibayarkan pada Juni 2024.

“49 itu posisi kemarin, 14 produsen sudah kita setujui setelah dokumen lengkap. Minggu depan kita lakukan pembayaran,” kata Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman di Kantor Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kamis (20/6/2024).

Kemudian, terdapat 3 produsen yang juga sudah disetujui olehnya untuk dilakukan pembayaran utang rafaksi dan 7 pelaku usaha lainnya tengah dalam proses melengkapi dokumen persyaratan kepada BPDPKS.

Dengan demikian, masih ada 25 produsen minyak goreng yang belum menyerahkan dokumen lengkap lainnya kepada BPDPKS, sehingga pembayaran utang belum dapat dilakukan.

Secara terperinci, Eddy turut menjelaskan alur proses pembayaran utang rafaksi minyak goreng. Berdasarkan standar prosedur BPDPKS, pihaknya menerima hasil verifikasi dari Kemendag.

Kemudian, para produsen yang tercatat dalam hasil verifikasi klaim rafaksi tersebut harus menyerahkan kelengkapan dokumen seperti faktur pajak dan invoice kepada BPDPKS.

Setelah dokumen lengkap, BPDPKS akan memberikan persetujuan kepada bendaharanya untuk dilakukan pembayaran kepada produsen.

Eddy menyebut total klaim rafaksi minyak goreng yang tercatat dalam hasil verifikasi Kemendag mencapai Rp474 miliar. Dia memastikan bahwa pembayaran utang rafaksi itu dilakukan BPDPKS langsung kepada produsen minyak goreng, bukan ke ritel modern.

“Kita enggak ada kaitannya dengan ritel, kita kontraknya dengan produsen,” tegasnya.

Pada saat yang sama, sisa 'bau' kasus mafia minyak goreng masih tercium pada masa kepemimpinan Mendag Zulkifli Hasan. Teranyar, pengunduran diri Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Partai Golkar kerap dikaitkan dengan kasus tersebut, walaupun tak terbukti.

Pemberantasan mafia minyak goreng - yang pada kasus sebelumnya melibatkan pihak internal Kemendag dan swasta - harus menjadi salah satu fokus Mendag yang baru.

Respons Positif Pengusaha

Tugas berat Budi Santoso - jika benar dipilih Prabowo menjai Mendag baru - tampaknya sedikit-banyak akan teringankan berkat respons positif dari kalangan pengusaha.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI), Benny Soetrisno menilai sosok Budi Santoso cukup paham dengan isu-isu perdagangan, utamanya perdagangan luar negeri.

Apalagi, Budi Santoso sempat dipercaya memangku sejumlah jabatan, seperti Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, dan Sekjen Kemendag.

“Beliau paham khususnya perdagangan luar negeri atau ekspor,” kata Benny kepada Bisnis, Rabu (16/10/2024).

Senada, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga DPN Apindo Sarman Simanjorang menilai Budi Santoso akan menjadi sosok figur yang profesional dan mumpuni jika dipercaya menjadi Mendag.

“Kalau beliau jadi menteri, berarti ini kan jabatan karir di Kemendag. Artinya, beliau sudah memahami tupoksi dari Kemendag,” ujar Sarman.

Sarman mengharapkan, ke depannya, Kemendag di bawah Budi Santoso dapat semakin baik dalam mengendalikan harga bahan pokok, menjaga suplai dan demand, serta mendorong agar industri dalam negeri dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Sementara itu, Benny mengharapkan agar Kemendag nantinya dapat melakukan tindakan trade remedies dengan cerdas untuk melindungi industri dalam negeri, serta menelaah ulang semua perjanjian dagang dengan negara mitra dan perluas negara mitra dagang.

Dalam catatan Bisnis, Budi Santoso bukanlah merupakan tokoh baru di lingkungan Kemendag. Dia pernah menjabat sejumlah posisi di kementerian tersebut.

Tercatat pada 2022 hingga 2024, Budi menjabat sebagai Dirjen Perdagangan Luar Negeri. Dia juga sempat menduduki posisi sebagai Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei dan Kepala Biro Keuangan Kemendag.

Kemudian, pada 2010, Budi Santoso sempat menjabat sebagai Kasubdit Ekonomi Kreatif pada unit Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional di Kemendag kemudian dipromosikan menjadi Atase Perdagangan India. Selain itu, Budi juga saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama Holding BUMN pangan, ID FOOD.

Jakarta -

Produk impor yang tidak memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) terindikasi masuk ke dalam Negeri. Hal ini diungkap oleh Andi Rizaldi, Kepala Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

"Jadi di tempat kami di Badan Standardisasi ada pusat, namanya Pusat Pengawasan Standar Industri, beberapa kali menemukan terutama produk impor yang katanya masuk secara legal tapi tidak ber-SNI padahal itu sudah dilakukan secara wajib nah itu mengindikasikan antara legal dan tidak legal," katanya dalam sosialisasi Pemberlakuan Standarisasi Industri Secara Wajib tahun 2024 di JW Marriott Hotel, Jakarta Selatan, Rabu (16/10/2024).

Kondisi ini berpotensi menimbulkan kerugian negara dari hilangnya pengenaan bea masuk terhadap barang impor. Terlebih, barang-barang tersebut juga tidak melalui proses pengurusan SNI.

"Bisa jadi kalau dia menggunakan kode HS yang sebenarnya, negara mendapatkan bea masuk 10%. Tapi karena ada pengalihan HS dia tidak menjadi harus wajib ngurus SNI, plus dia hanya membayar misalnya bea masuk 5% atau bahkan 0%, itu mengindikasikan ada kerugian negara," bebernya.

Oleh karena itu dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 45 tahun 2022 ada ketentuan yang mewajibkan produsen luar negeri memiliki perwakilan resmi di Indonesia. Jadi barang-barang yang diimpor harus masuk dulu ke gudang perwakilan resmi sehingga lebih mudah dimonitor.

Pada kesempatan itu, ia menyebut Indonesia menjadi negara di kawasan Asia Tenggara yang paling sedikit menggunakan standar nasional terhadap produk. Tercatat hanya ada 130 SNI yang diwajibkan. Dari 5.000 produk manufaktur yang punya SNI, hanya 4-3% yang wajib SNI.

"Jadi dari 5.000 itu mungkin hanya sekitar, kalau 500 kan 10%, ini hanya 4-3%, yaitu hanya 130 SNI yang diwajibkan. Sementara negara tetangga lain, Vietnam, Thailand, Malaysia, apalagi China, itu jumlah SNI yang sudah diwajibkan, bukan SNI kalo di sana, standar yang sudah diwajibkan itu lebih banyak lagi," bebernya.

Adapun Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita telah meluncurkan 16 Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) tentang Pemberlakuan Standardisasi Industri secara Wajib. Ke-16 Permenperin ini mengatur proses penilaian kesesuaian, yang mencakup audit dan pengujian yang sesuai dan benar.

Untuk mendukung implementasi 16 peraturan tersebut, Kemenperin telah menunjuk Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), terdiri dari 20 Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) dan 28 Laboratorium Penguji yang siap melakukan sertifikasi dan pengujian produk.

Andi pada kesempatan sebelumnya menyampaikan, 16 Permenperin baru itu untuk mengatur berbagai produk industri, antara lain produk kawat baja pratekan, kalsium karbida, katup, kompor, selang kompor gas LPG, ubin keramik, sprayer gendong, sepatu pengaman, sodium tripolifosfat, aluminium sulfat, seng oksida, dan semen.

"Hingga saat ini telah diharmonisasi sebanyak 44 rancangan Permenperin, dengan rincian 16 Permenperin telah diterbitkan dan 28 rancangan Permenperin dalam proses penerbitan. Sementara, 24 rancangan Permenperin lainnya masih dalam proses pembahasan dengan stakeholder, yang mana seluruhnya mengacu kepada pengaturan di dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 45 tahun 2022," paparnya

Simak Video Mendag Beri Penghargaan ke 610 Pasar Tertib Ukur & Ber-SNI

[Gambas:Video 20detik]

(ily/rrd)

Jakarta -

Produk impor yang tidak memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) terindikasi masuk ke dalam Negeri. Hal ini diungkap oleh Andi Rizaldi, Kepala Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

"Jadi di tempat kami di Badan Standardisasi ada pusat, namanya Pusat Pengawasan Standar Industri, beberapa kali menemukan terutama produk impor yang katanya masuk secara legal tapi tidak ber-SNI padahal itu sudah dilakukan secara wajib nah itu mengindikasikan antara legal dan tidak legal," katanya dalam sosialisasi Pemberlakuan Standarisasi Industri Secara Wajib tahun 2024 di JW Marriott Hotel, Jakarta Selatan, Rabu (16/10/2024).

Kondisi ini berpotensi menimbulkan kerugian negara dari hilangnya pengenaan bea masuk terhadap barang impor. Terlebih, barang-barang tersebut juga tidak melalui proses pengurusan SNI.

"Bisa jadi kalau dia menggunakan kode HS yang sebenarnya, negara mendapatkan bea masuk 10%. Tapi karena ada pengalihan HS dia tidak menjadi harus wajib ngurus SNI, plus dia hanya membayar misalnya bea masuk 5% atau bahkan 0%, itu mengindikasikan ada kerugian negara," bebernya.

Oleh karena itu dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 45 tahun 2022 ada ketentuan yang mewajibkan produsen luar negeri memiliki perwakilan resmi di Indonesia. Jadi barang-barang yang diimpor harus masuk dulu ke gudang perwakilan resmi sehingga lebih mudah dimonitor.

Pada kesempatan itu, ia menyebut Indonesia menjadi negara di kawasan Asia Tenggara yang paling sedikit menggunakan standar nasional terhadap produk. Tercatat hanya ada 130 SNI yang diwajibkan. Dari 5.000 produk manufaktur yang punya SNI, hanya 4-3% yang wajib SNI.

"Jadi dari 5.000 itu mungkin hanya sekitar, kalau 500 kan 10%, ini hanya 4-3%, yaitu hanya 130 SNI yang diwajibkan. Sementara negara tetangga lain, Vietnam, Thailand, Malaysia, apalagi China, itu jumlah SNI yang sudah diwajibkan, bukan SNI kalo di sana, standar yang sudah diwajibkan itu lebih banyak lagi," bebernya.

Adapun Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita telah meluncurkan 16 Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) tentang Pemberlakuan Standardisasi Industri secara Wajib. Ke-16 Permenperin ini mengatur proses penilaian kesesuaian, yang mencakup audit dan pengujian yang sesuai dan benar.

Untuk mendukung implementasi 16 peraturan tersebut, Kemenperin telah menunjuk Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), terdiri dari 20 Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) dan 28 Laboratorium Penguji yang siap melakukan sertifikasi dan pengujian produk.

Andi pada kesempatan sebelumnya menyampaikan, 16 Permenperin baru itu untuk mengatur berbagai produk industri, antara lain produk kawat baja pratekan, kalsium karbida, katup, kompor, selang kompor gas LPG, ubin keramik, sprayer gendong, sepatu pengaman, sodium tripolifosfat, aluminium sulfat, seng oksida, dan semen.

"Hingga saat ini telah diharmonisasi sebanyak 44 rancangan Permenperin, dengan rincian 16 Permenperin telah diterbitkan dan 28 rancangan Permenperin dalam proses penerbitan. Sementara, 24 rancangan Permenperin lainnya masih dalam proses pembahasan dengan stakeholder, yang mana seluruhnya mengacu kepada pengaturan di dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 45 tahun 2022," paparnya

(ily/rrd)