Kami memiliki hubungan yang sangat baik dengan Persyarikatan Muhammadiyah, termasuk sebagai nasabah sejak lama.

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk memfasilitasi pembukaan rekening secara serentak untuk amal usaha, organisasi otonom, dan ratusan warga Muhammadiyah di Kota Serang, Banten.

SEVP Retail Banking Bank Muamalat Dedy Suryadi Dharmawan menyebutkan, sebanyak 23 amal usaha dan organisasi otonom Muhammadiyah Kota Serang membuka rekening di Kantor Cabang Bank Muamalat Serang, yang kemudian diikuti oleh pegawai dan warga anggota Muhammadiyah.

“Kami memiliki hubungan yang sangat baik dengan Persyarikatan Muhammadiyah, termasuk sebagai nasabah sejak lama. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk memberikan solusi keuangan terbaik bagi Muhammadiyah beserta seluruh ekosistemnya,” kata Dedy melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa.

Dedy menyampaikan, Bank Muamalat menyambut baik inisiatif dari Muhammadiyah Kota Serang dan siap untuk memberikan pelayanan keuangan terbaik. Bagi bank syariah tersebut, Persyarikatan Muhammadiyah beserta seluruh ekosistemnya merupakan mitra strategis baik dari sisi pendanaan maupun pembiayaan.

Sebelumnya, Bank Muamalat dan Muhammadiyah Serang telah menandatangani nota kesepahaman tentang pemanfaatan produk perbankan syariah. Pembukaan rekening secara serentak ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama kedua belah pihak.

Selain pembukaan rekening, Bank Muamalat akan membuka kesempatan bagi amal usaha dan organisasi otonom Muhammadiyah Kota Serang untuk mendapatkan fasilitas perbankan.

Beberapa fasilitas tersebut mulai dari pengelolaan pembayaran gaji pegawai (payroll), pembiayaan modal usaha, hingga pembiayaan multiguna serta kredit kepemilikan rumah (KPR) untuk pegawai dan warga Muhammadiyah.

Di samping itu, kedua belah pihak juga akan berkolaborasi dalam lingkup pendidikan, kesehatan, sosial, dan pengabdian kepada masyarakat. Kolaborasi tersebut akan melibatkan amal usaha Muhammadiyah yang ada di Serang seperti sekolah, klinik, koperasi, dan pondok pesantren.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Menilai kondisi ini, kami berpandangan BI perlu menahan suku bunga acuannya di 6,25 persen untuk bulan ini

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Teuku Riefky menilai Bank Indonesia (BI) perlu mempertahankan suku bunga BI-Rate di level 6,25 persen pada Juli 2024.

Hal itu dikarenakan untuk saat ini, inflasi cenderung bukan menjadi isu yang mendesak dan perbedaan tingkat suku bunga masih cenderung atraktif untuk menarik modal masuk dan menjaga stabilitas rupiah.

"Menilai kondisi ini, kami berpandangan BI perlu menahan suku bunga acuannya di 6,25 persen untuk bulan ini," kata Riefky di Jakarta, Selasa.

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia berlangsung pada 16-17 Juli 2024. Pelaku pasar menantikan pengumuman hasil rapat pada 17 Juli 2024 terutama tentang arah suku bunga BI-Rate.

Lebih lanjut, Riefky mengatakan Indonesia memasuki paruh kedua 2024 dengan kondisi inflasi dan eksternal yang relatif lebih baik.

Namun, kondisi finansial global sangat bergantung pada persepsi investor terhadap arah kebijakan bank sentral Amerika Serikat (AS) atau The Fed ke depannya, dan persepsi tersebut sangat berfluktuasi.

Dari aspek inflasi, Indonesia telah melewati tekanan besar pada tingkat harga yang diakibatkan oleh beberapa faktor musiman dan kemunculan El Nino.

Tetapi, beberapa lembaga iklim memproyeksi kemungkinan terjadinya La Nina di triwulan III-2024. Hal tersebut dapat mengganggu produksi pertanian sehingga berpotensi memicu tekanan harga pangan.

Oleh sebab itu, BI perlu tetap waspada dalam merumuskan bauran kebijakannya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan tingkat harga domestik.

Pada RDG 19-20 Juni 2024, BI memutuskan untuk menahan suku bunga acuan atau BI-Rate di level 6,25 persen sebagai langkah pre-emptive dan forward looking untuk memastikan inflasi tetap dalam sasaran.

BI juga mempertahankan suku bunga deposit facility sebesar 5,5 persen, dan suku bunga lending facility di level 7 persen.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) -

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Rupiah tertekan setelah rilis pertumbuhan China yang lebih rendah

IHSG hari ini (16/7) diprediksi bergerak menguat terbatas dalam range 7.220 sampai 7.320

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Rupiah diperkirakan akan tertekan terhadap dolar AS setelah data pertumbuhan ekonomi China serta data perdagangan Indonesia yang lebih lemah dari perkiraan

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Beijing (ANTARA) - Pertumbuhan produksi industri China tetap stabil pada Juni 2024, seiring terus berlanjutnya peningkatan industri dan tenaga produktif baru yang berkualitas.

Output industri bernilai tambah negara itu, yang merupakan salah satu indikator ekonomi penting, naik 5,3 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada Juni, tunjuk data dari Biro Statistik Nasional (National Bureau of Statistics/NBS) China pada Senin (15/7).

Dalam basis bulanan, output industri naik tipis 0,42 persen pada Juni dari bulan sebelumnya. Pada periode Januari-Juni 2024, output industri naik 6 persen (yoy).

Output industri digunakan untuk mengukur aktivitas perusahaan yang masing-masing memiliki omzet bisnis utama tahunan minimal 20 juta yuan (1 yuan = Rp2.225) atau sekitar 2,8 juta dolar AS (1 dolar AS = Rp16.154).

Perincian data menunjukkan bahwa output sektor manufaktur peralatan, yang mencakup sepertiga dari keseluruhan output industri, naik 7,8 persen pada paruh pertama (H1) tahun ini.

Industri manufaktur berteknologi tinggi juga membukukan pertumbuhan yang kuat, dengan output naik 8,7 persen pada H1, ungkap NBS.

Produksi robot servis, ponsel pintar, dan kendaraan energi baru di negara itu melonjak masing-masing 22,8 persen, 11,8 persen, dan 34,3 persen dalam enam bulan pertama 2024.

Tang Weiwei, seorang pejabat NBS, mengatakan bahwa produksi industri di China telah mempertahankan perkembangan yang stabil pada H1 tahun ini dengan momentum yang membaik. Tang juga memperingatkan tentang sejumlah tantangan yang dihadapi sektor-sektor industri, termasuk "situasi eksternal yang kompleks dan suram serta permintaan efektif yang tidak mencukupi di dalam negeri."

Data Senin ini juga menunjukkan bahwa produk domestik bruto (PDB) China tumbuh 5 persen (yoy) pada H1 2024. PDB naik 4,7 persen dari setahun sebelumnya pada kuartal kedua (Q2).

Pewarta: Xinhua
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berharap PT Kimia Farma Tbk memilih solusi terbaik terkait dengan rencana menutup lima pabrik obatnya dalam beberapa tahun ke depan.

Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga menyebut, penutupan pabrik ini terpaksa dilakukan oleh perusahaan pelat merah tersebut.

"Arahan kita kalaupun dilakukan seperti itu, harus win-win solution, baik bagi Kimia Farma dan karyawan," ujar Arya di Jakarta, Senin.

Arya mengatakan, penutupan pabrik harus dilakukan lantaran kapasitas produksi yang rendah. Menurutnya, hal ini sangat tidak efektif untuk terus melanjutkan operasional.

"Alasannya yang sangat mendasar memang kapasitasnya, under capacity. Misalnya, kamu punya rentalan mobil ada 10, yang laku cuma lima, dibiarin aja atau dijual? Kalau tetap jalan kan operasionalnya juga tetap jalan, padahal enggak disewakan, sesederhana itu," katanya.

Lebih lanjut, Kementerian BUMN disebut membuka opsi untuk menutup pabrik atau menjualnya pada pihak lain. Namun demikian, Arya mengatakan, hal tersebut belum diputuskan.

Sebelumnya, PT Kimia Farma Tbk (KAEF) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) menyatakan komitmen untuk melakukan pembenahan terhadap operasional dalam rangka menuju profitabilitas dan pertumbuhan berkelanjutan.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko KAEF Lina Sari di Jakarta, Rabu (26/6), menyampaikan terdapat empat isu utama yang masih menjadi tantangan, yaitu pertama, belum optimalnya komersialisasi dan kedua, rasionalisasi pabrik.

Kemudian, ketiga yaitu portofolio produk yang belum optimal, dan keempat, dugaan pelanggaran integritas penyediaan data keuangan di anak usaha yaitu Kimia Farma Apotek (KFA).

"Kami telah berhasil mengidentifikasi faktor-faktor tersebut, kemudian kami mengambil langkah-langkah strategis untuk membenahinya. Harapannya, perseroan dapat membukukan kinerja yang lebih baik pada tahun 2024 dan ke depan," ujar Lina.

Lina menjelaskan rencana transformasi perseroan untuk memperkuat operasional dan peningkatan profitabilitas yang dilakukan bersama-sama dengan Project Management Office (PMO) Restrukturisasi Keuangan dan Reorientasi Bisnis yang dibentuk Kementerian BUMN (KBUMN).

Adapun, penguatan tersebut nantinya menjadi landasan strategi portofolio bisnis di berbagai segmen, di antaranya, pertama, pada segmen manufaktur, rasionalisasi fasilitas produksi untuk peningkatan utilitas pabrik dan efisiensi, maka akan dilakukan penataan fasilitas produksi KAEF Group dari 10 menjadi 5 pabrik, penataan portfolio produk dan penguatan marketing & sales.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

OJK meminta bank memiliki mitigasi risiko yang memadai dan menerapkan prinsip kehati-hatian sejak awal pelaksanaan kemitraan

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta bank mempunyai mekanisme mitigasi risiko yang memadai dalam penyelenggaraan Buy Now Pay Later (BNPL) guna mengantisipasi risiko gagal bayar.

“Untuk mengantisipasi risiko gagal bayar, OJK meminta bank memiliki mitigasi risiko yang memadai dan menerapkan prinsip kehati-hatian sejak awal pelaksanaan kemitraan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae di Jakarta, Senin.

Langkah yang diperlukan meliputi pemilihan mitra secara komprehensif, serta pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala.

Dalam hal ini jika terjadi gagal bayar, Dian mengatakan bank harus memiliki strategi mitigasi risiko yang memadai, antara lain dengan membentuk cadangan kerugian terhadap kredit bermasalah dan menetapkan langkah-langkah penyelesaian.

Menurut Dian, sesuai dengan Undang-Undang Perbankan, bank memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi sehingga fasilitas BNPL yang diselenggarakan dapat menjadi kegiatan kerja sama channeling atau penyaluran kredit melalui perusahaan fintech.

"Kerja sama channeling kredit melalui fintech menjadi salah satu strategi untuk mendorong pelaksanaan fungsi intermediasi perbankan agar berjalan lebih optimal, di antaranya melalui peningkatan kredit kepada UMKM, dengan memanfaatkan kemudahan aspek Teknologi Informasi," ujarnya.

Oleh karena itu, bank perlu memastikan bahwa kerja sama channeling kredit dapat memperhatikan izin usaha, kelayakan fintech sebagai penerima channeling, kepatuhan terhadap regulasi perlindungan konsumen, serta penilaian risiko yang memadai.

“Kredit yang disalurkan melalui channeling bisa bersifat produktif atau konsumtif, tergantung tujuan penggunaan kredit oleh end-user serta masing masing kebijakan dan risk-appetite bank,” pungkas Dian.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

OJK belum terdapat permohonan pengajuan kepada OJK mengenai rencana aksi korporasi BTN terhadap bank lain

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengungkapkan bahwa OJK hingga saat ini belum menerima permohonan pengajuan rencana merger BTN Syariah terhadap bank lain, usai batalnya rencana akuisisi terhadap Bank Muamalat.

“Sampai dengan saat ini, OJK belum terdapat permohonan pengajuan kepada OJK mengenai rencana aksi korporasi BTN terhadap bank lain. Seluruh proses dan inisiatif mengenai rencana aksi korporasi yang dilakukan merupakan kewenangan manajemen bank yang bersangkutan,” kata Dian di Jakarta, Senin.

Apabila terdapat permohonan pengajuan rencana aksi korporasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), imbuh Dian, maka selanjutnya OJK akan mengevaluasi dan memproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, rencana ini sudah didiskusikan dengan OJK.

OJK menilai bahwa rencana konsolidasi ini dapat memperkuat sinergi antara kedua bank dengan cara menggabungkan perusahaan. Itulah sebabnya, ujar Dian, OJK menyambut baik rencana akuisisi yang diajukan oleh BTN.

“Dengan batalnya akuisisi ini tentu masih dibuka peluang untuk bank atau lembaga lain untuk melakukan akuisisi terhadap Bank Muamalat dalam rangka untuk terus meningkatkan kinerja BMI dan perbankan syariah secara umum,” kata dia.

Dian mengatakan, OJK akan membuka peluang kepada investor domestik maupun asing yang memiliki komitmen untuk mengembangkan perbankan di Indonesia sesuai dengan Roadmap Perkembangan Perbankan Syariah.

Menurutnya, upaya untuk melakukan akselerasi pengembangan perbankan syariah dilakukan dengan berbagai cara antara lain melalui program konsolidasi perbankan syariah yang akan terus menerus dilakukan untuk mencapai skala efisiensi dan competitiveness perbankan syariah secara menyeluruh.

“OJK akan terus mendorong dan mendukung langkah konsolidasi bank syariah yang akan dilakukan dalam rangka pengembangan perbankan syariah Indonesia,” ujar dia.

Dian menambahkan, upaya konsolidasi juga dimungkinkan sejalan dengan respon industri perbankan syariah terkait dengan regulasi mengenai spin off Unit Usaha Syariah (UUS), yang diharapkan dapat mewujudkan struktur pasar perbankan syariah ke depan yang lebih ideal dengan kehadiran beberapa bank syariah berskala lebih besar dan lebih kompetitif.

Adapun POJK No. 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah telah mengatur kewajiban pemisahan UUS apabila nilai aset UUS telah mencapai 50 persen dari total aset bank umum konvensional (BUK) induknya dan/atau jumlah aset UUS paling sedikit Rp50 triliun.

“Saat ini terdapat satu UUS yang memenuhi kriteria tersebut dan sesuai dengan POJK diberikan waktu untuk mengajukan permohonan izin atau persetujuan paling lama 2 tahun setelah kriteria tersebut dipenuhi,” catat Dian.

Seluruh UUS, jelas Dian, juga tentunya sedang mengevaluasi aspek kesiapan model bisnis dan infrastruktur untuk merespon ketentuan pemisahan UUS tersebut.

Sesuai dengan ketentuan, OJK dapat meminta pemisahan UUS dalam rangka konsolidasi perbankan syariah untuk pengembangan dan penguatan perbankan syariah apabila suatu UUS dinilai tidak menunjukkan suatu perkembangan yang baik.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu telah mengungkapkan bahwa pihaknya tidak akan meneruskan akuisisi Bank Muamalat.

Hal itu disampaikan Nixon dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta pada Senin (8/7). Keputusan untuk tidak meneruskan aksi korporasi tersebut, kata Nixon, juga telah disampaikan kepada OJK serta pemegang saham dalam hal ini melalui Kementerian BUMN.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Adapun realisasi penyaluran KUR atas 41 bank penyalur KUR tahun 2024 sampai dengan 31 Mei 2024 telah mencapai Rp116,94 triliun atau meningkat 45,72 persen kepada 1,99 juta debitur

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengatakan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sejak awal 2024 sampai dengan 31 Mei 2024 mencapai Rp116,94 triliun.

"Adapun realisasi penyaluran KUR atas 41 bank penyalur KUR tahun 2024 sampai dengan 31 Mei 2024 telah mencapai Rp116,94 triliun atau meningkat 45,72 persen kepada 1,99 juta debitur," kata Dian di Jakarta, Senin.

Dian menuturkan penyaluran KUR tersebut meningkat dibandingkan periode sebelumnya sampai dengan 31 Mei 2023 yang mencapai Rp80,25 triliun.

Pemerintah bersama OJK secara berkala terus melakukan evaluasi baik kompetensi, dan kondisi para bank penyalur KUR, sehingga dalam perjalanannya dimungkinkan suatu penyesuaian, alokasi ataupun penghentian penyaluran.

Hal itu dikarenakan implementasi program menekankan tidak hanya berfokus terhadap peningkatan penyaluran namun juga berfokus terhadap efektivitas program dalam mendorong keberlangsungan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia secara jangka panjang.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengkaji opsi perpanjangan restrukturisasi kredit terdampak COVID-19 hanya untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Ia menilai kelompok kelas menengah ke bawah lebih membutuhkan perpanjangan restrukturisasi kredit tersebut.

“Ini sedang kita kaji dalam kebijakan KUR. Tadinya kan kita buat kelas menengah, tetapi kelihatannya kelas menengah ke bawah,” kata Airlangga usai konferensi pers One Map Policy Summit di Jakarta, Kamis (11/7).

Menurut Airlangga, sektor perbankan saat ini masih mampu bertahan apabila menghadapi kemungkinan dicabutnya kebijakan restrukturisasi kredit tersebut.

“Ini perbankan merasa cukup resiliens sehingga tentu kita lihat yang (restrukturisasi kredit) KUR secara spesifik,” ujarnya.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Kemenparekraf hadir di dalam pembahasan yang melibatkan berbagai kementerian

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengakui sudah ada pembahasan dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Investasi (Kemenko Marves) soal tiket pesawat di Indonesia yang mahal.

Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024