Bisnis.com, JAKARTA -- Rumor BTN bakal mengakuisisi Bank Victoria Syariah kian terang. Sejalan dengan itu, saham dua pemilik manfaat terakhir (ultimate shareholder) Bank Victoria Syariah yakni Bank Victoria (BVIC) dan PT Victoria Investama Tbk. (VICO) ikut terkerek.

Saham BVIC dihargai Rp104 per lembar pada penutupan pasar Selasa (29/10), naik 2,97%. Seiring makin kencangnya rumor BTN mengakuisisi Bank Victoria Syariah pada sebulan terakhir, saham BVIC telah naik 25,30%.

Bisnis.com, JAKARTA - Kelahiran bank syariah besar selain PT Bank Syariah Indonesia Tbk. atau BSI terus dinantikan. Pasalnya, saat ini pasar perbankan syariah dinilai tidak ideal dengan dominasi BSI.

Bank syariah dengan ticker BRIS menjadi penguasa pasar perbankan syariah Indonesia dengan aset senilai Rp360,85 triliun pada kuartal II/2024. Saat ini, terdapat 13 bank umum syariah (BUS) dan 20 unit usaha syariah (UUS) yang beroperasi di Indonesia.

INFO BISNIS - Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN Syariah) berkolaborasi dengan BP Tapera menggelar kegiatan akad massal KPR Tapera Syariah di Jember, Jawa Timur, Kamis. 17 Oktober 2024. Hal ini dilakukan untuk mempermudah masyarakat khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki rumah idaman.

Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar mengatakan, BTN Syariah sangat concern terhadap pemenuhan rumah untuk rakyat tidak terkecuali bagi PNS. Untuk itu, pihaknya berkolaborasi dengan BP Tapera menggelar akad massal KPR Tapera Syariah bagi PNS dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Jember dan Universitas Jember dengan jumlah sebanyak 100 unit.

Menurut Hirwandi, potensi sektor perumahan di Jawa Timur khususnya Jember masih sangat besar. Hal ini bisa dilihat dari jumlah PNS peserta Tapera yang belum memiliki rumah masih cukup banyak. Untuk di Jawa Timur jumlahnya sebanyak 35.914 orang sedangkan di Jember sekitar 1.112 PNS.

“Jadi potensi untuk ekspansi pembiayaan Tapera masih sangat besar baik Syariah maupun konvensional. BTN sebagai bank fokus pembiayaan perumahan sangat serius menggarap potensi yang cukup besar ini di Jawa Timur termasuk di Kabupaten Jember,” ujar Hirwandi usai seremoni Akad Massal KPR Tapera Syariah dan Penandatanganan MOU antara BTN dan Universitas Jember, di Jember, Jawa Timur, Kamis. 17 Oktober 2024 lalu.

Hirwandi mengungkapkan, tahun ini BTN Syariah menargetkan bisa menyalurkan KPR Tapera Syariah sebanyak 1.000 unit, sedangkan realisasi penyaluran KPR Tapera Syariah sd 30 September 2024 sebanyak 527 unit. Sejak diluncurkan pertama kali tahun 2022, BTN Syariah telah menyalurkan KPR Tapera Syariah sebanyak 2.629 unit. “BTN Syariah bersama BP Tapera akan terus melakukan sosialisasi KPR Tapera Syariah di seluruh BKD (Badan Kepegawaian Daerah) dimana saat ini sudah berlangsung di 15 provinsi,” katanya.

Hirwandi menegaskan, BTN Syariah terus berkomitmen dalam meningkatkan perekonomian Indonesia melalui pemberian pembiayaan berbasis syariah bagi seluruh masyarakat Indonesia. BTN Syariah hingga akhir September 2024 telah menyalurkan pembiayaan rumah subsidi sebanyak 29.618 unit dengan nilai mencapai Rp. 4,76 triliun, sedangkan untuk pembiayaan rumah non subsidi sebanyak 11.103 Unit senilai Rp. 2,83 triliun. “Tahun depan BTN Syariah menargetkan pembiayaan rumah menjadi 61.791 unit atau naik sekitar 48 persen dari tahun 2024,” katanya.

Untuk mencapai strategi tersebut, Hirwandi menuturkan, BTN Syariah akan mengoptimalkan seluruh potensi kuota FLPP dan KPR Tapera Syariah dengan meningkatkan kerjasama dengan stakeholder perumahan baik Kementerian PUPR dan BP Tapera serta dengan Organisasi Kemasyarakatan seperti NU dan Muhammadiyah. “Selain itu, kami juga terus mengembangkan sinergi dan kolaborasi dengan asosiasi dan pengembang KPR Subsidi serta melakukan perbaikan bisnis proses KPR Subsidi dengan sistem Host-to-Host dengan Sistem BP Tapera,” katanya.

Pada kesempatan yang sama Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho mengatakan, BP Tapera telah merealisasikan akad pembiayaan Tapera berdasarkan prinsip syariah sebanyak 662 unit rumah dengan realisasi efek yang telah dicairkan pada Kredit Pembiayaan Rumah sebanyak 594 unit rumah. “Tercatat sejak tahun 2021 hingga per 14 Oktober 2024, BP Tapera secara keseluruhan telah merealisasikan akad pembiayaan KPR Tapera secara nasional berdasarkan prinsip syariah sebanyak 2.975 unit rumah,” ujar Heru.

Heru memaparkan di Provinsi Jawa Timur BP Tapera telah merealisasikan akad Tapera dengan total nominal akad Rp189,43 miliar untuk 1.285 unit rumah, dimana untuk akad syariah sendiri adalah sebanyak 156 unit rumah senilai Rp23,08 Miliar dimana Kota dan Kabupaten Jember sendiri memberikan kerkontribusi sebanyak 121 unit rumah Tapera, yang 10 unit diantaranya syariah dengan nilai Rp1,3 miliar.

Sedangkan untuk penyaluran bantuan pembiayaan perumahan dengan skema FLPP yang dikelola oleh BP Tapera sejak tahun 2022, Jawa Timur masuk dalam peringkat 5 tertinggi, yaitu sebesar 38.899 unit rumah senilai Rp4,27 triliun. “Kabupaten Jember sendiri menjadi bagian sebanyak 7.553 unit rumah, dimana 870-nya menggunakan skema Syariah. Sehingga total FLPP yang telah disalurkan BP Tapera sejak tahun 2022 hingga per 14 Oktober 2024 adalah telah mencapai 618.354 unit rumah senilai Rp71,45 Triliun,” kata Heru.

MOU bersama Universitas Jember

Di sisi lain, BTN Syariah dan BP Tapera pada kesempatan yang sama melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MOU) dengan Universitas Jember. BTN Syariah dan Universitas Jember tandatangani kesepakatan MOU mengenai Jasa Layanan Perbankan Syariah meliputi Giro, Pembukaan Tabungan, Pembiayaan Consumer dan Komersial serta Penggunaan E-Channel.

“BTN merasa bangga dapat menjalin kerja sama yang baik dengan Universitas Jember, perseroan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi segenap civitas akademika Univeritas Jember, dengan beragam produk dan jasa perbankan yang akan memudahkan manajemen kampus, karyawan, dan mahasiswa dalam melakukan transaksi perbankan sehari-hari,” ujar Hirwandi.

Jakarta, Investor.id- Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN Syariah) berkolaborasi dengan BP Tapera menggelar akad massal KPR Tapera Syariah di Jember, Jawa Timur (Jatim), Kamis (17/10/2024).

Hal ini dilakukan untuk mempermudah masyarakat khususnya pegawai negeri sipil (PNS) memiliki rumah idaman.

Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar mengatakan, BTN Syariah sangat concern terhadap pemenuhan rumah untuk rakyat tidak terkecuali bagi PNS.

Untuk itu, kata dia, pihaknya berkolaborasi dengan BP Tapera menggelar akad massal KPR Tapera Syariah bagi PNS dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Jember dan Universitas Jember dengan jumlah sebanyak 100 unit.

Menurut Hirwandi, potensi sektor perumahan di Jatim khususnya Jember masih sangat besar. Hal ini bisa dilihat dari jumlah PNS peserta Tapera yang belum memiliki rumah masih cukup banyak. Untuk di Jawa Timur jumlahnya sebanyak 35.914 orang sedangkan di Jember sekitar 1.112 PNS.

“Jadi potensi untuk ekspansi pembiayaan Tapera masih sangat besar baik Syariah maupun konvensional. BTN sebagai bank fokus pembiayaan perumahan sangat serius menggarap potensi yang cukup besar ini di Jawa Timur termasuk di Kabupaten Jember,” kata Hirwandi dalam siaran pers dikutip Jumat (18/10/2024).

Dia mengungkapkan, tahun ini BTN Syariah menargetkan bisa menyalurkan KPR Tapera Syariah sebanyak 1.000 unit, sedangkan realisasi penyaluran KPR Tapera Syariah sd 30 September 2024 sebanyak 527 unit. Sejak diluncurkan pertama kali tahun 2022, BTN Syariah telah menyalurkan KPR Tapera Syariah sebanyak 2.629 unit.

“BTN Syariah bersama BP Tapera akan terus melakukan sosialisasi KPR Tapera Syariah di seluruh BKD (Badan Kepegawaian Daerah) dimana saat ini sudah berlangsung di 15 provinsi,” katanya.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho mengatakan, BP Tapera telah merealisasikan akad pembiayaan Tapera berdasarkan prinsip syariah sebanyak 662 unit rumah dengan realisasi efek yang telah dicairkan pada Kredit Pembiayaan Rumah sebanyak 594 unit rumah. “Tercatat sejak tahun 2021 hingga per 14 Oktober 2024, BP Tapera secara keseluruhan telah merealisasikan akad pembiayaan KPR Tapera secara nasional berdasarkan prinsip syariah sebanyak 2.975 unit rumah,” jelas Heru.

Heru memaparkan di Provinsi Jawa Timur BP Tapera telah merealisasikan akad Tapera dengan total nominal akad Rp189,43 miliar untuk 1.285 unit rumah, dimana untuk akad syariah sendiri adalah sebanyak 156 unit rumah senilai Rp23,08 Miliar dimana Kota dan Kabupaten Jember sendiri memberikan kerkontribusi sebanyak 121 unit rumah Tapera, yang 10 unit diantaranya syariah dengan nilai Rp1,3 miliar.

Sedangkan untuk penyaluran bantuan pembiayaan perumahan dengan skema FLPP yang dikelola oleh BP Tapera sejak tahun 2022, Jawa Timur masuk dalam peringkat 5 tertinggi, yaitu sebesar 38.899 unit rumah senilai Rp4,27 triliun.

“Kabupaten Jember sendiri menjadi bagian sebanyak 7.553 unit rumah, dimana 870-nya menggunakan skema Syariah. Sehingga total FLPP yang telah disalurkan BP Tapera sejak tahun 2022 hingga per 14 Oktober 2024 adalah telah mencapai 618.354 unit rumah senilai Rp71,45 triliun,” jelas Heru.

Di sisi lain, BTN Syariah dan BP Tapera pada kesempatan yang sama melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MOU) dengan Universitas Jember. BTN Syariah dan Universitas Jember tandatangani kesepakatan MOU mengenai Jasa Layanan Perbankan Syariah meliputi Giro, Pembukaan Tabungan, Pembiayaan Consumer dan Komersial serta Penggunaan E-Channel.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN Syariah) kembali menggenjot pembiayaan perumahan, dalam hal ini penyaluran KPR Tapera Syariah. Di mana, targetnya bisa mencapai 1.000 unit pada tahun ini.

Direktur Konsumer BTN Hirwandi Gafar mengungkapkan realisasi penyaluran KPR Tapera Syariah sampai 30 September 2024 sebanyak 527 unit. Sejak diluncurkan pertama kali tahun 2022, BTN Syariah telah menyalurkan KPR Tapera Syariah sebanyak 2.629 unit.

“BTN Syariah bersama BP Tapera akan terus melakukan sosialisasi KPR Tapera Syariah di seluruh BKD (Badan Kepegawaian Daerah) dimana saat ini sudah berlangsung di 15 provinsi,” katanya dalam keterangan resmi, Jumat (18/10).

Terbaru, BTN Syariah bersama BP Tapera menggelar kegiatan akad massal KPR Tapera Syariah di Jember, Jawa Timur, Kamis (17/10/2024). Adapun, akad massal KPR Tapera Syariah bagi PNS di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Jember dan Universitas Jember itu berjumlah sebanyak 100 unit.

Menurut Hirwandi, potensi sektor perumahan di Jawa Timur khususnya Jember masih sangat besar. Hal ini bisa dilihat dari jumlah PNS peserta Tapera yang belum memiliki rumah masih cukup banyak. Untuk di Jawa Timur jumlahnya sebanyak 35.914 orang sedangkan di Jember sekitar 1.112 PNS.

Lebih lanjut, Hirwandi menegaskan, BTN Syariah bakal terus meningkatkan perekonomian Indonesia melalui pemberian pembiayaan berbasis syariah bagi seluruh masyarakat Indonesia.

BTN Syariah hingga akhir September 2024 telah menyalurkan pembiayaan rumah subsidi sebanyak 29.618 unit dengan nilai mencapai Rp. 4,76 triliun, sedangkan untuk pembiayaan rumah non subsidi sebanyak 11.103 Unit senilai Rp. 2,83 triliun.

“Tahun depan BTN Syariah menargetkan pembiayaan rumah menjadi 61.791 unit atau naik sekitar 48% dari tahun 2024,” katanya.

Untuk mencapai strategi tersebut, Hirwandi menuturkan, BTN Syariah akan mengoptimalkan seluruh potensi kuota FLPP dan KPR Tapera Syariah dengan meningkatkan kerjasama dengan stakeholder perumahan baik Kementerian PUPR dan BP Tapera serta dengan Organisasi Kemasyarakatan seperti NU dan Muhammadiyah.

“Selain itu, kami juga terus mengembangkan sinergi dan kolaborasi dengan asosiasi dan pengembang KPR Subsidi serta melakukan perbaikan bisnis proses KPR Subsidi dengan sistem Host-to-Host dengan Sistem BP Tapera,” katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN Syariah berkolaborasi dengan BP Tapera menggelar kegiatan akad massal KPR Tapera Syariah di Jember, Jawa Timur, Kamis (17/10/2024).

Hal ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki rumah idaman.

Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar mengatakan, BTN Syariah sangat fokus terhadap pemenuhan rumah untuk rakyat tidak terkecuali bagi PNS.

SHUTTERSTOCK/KUNLATHIDA6242 Ilustrasi KPR syariah.

Untuk itu, pihaknya berkolaborasi dengan BP Tapera menggelar akad massal KPR Tapera Syariah bagi PNS dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Jember dan Universitas Jember dengan jumlah sebanyak 100 unit.

Menurut Hirwandi, potensi sektor perumahan di Jawa Timur khususnya Jember masih sangat besar. Hal ini bisa dilihat dari jumlah PNS peserta Tapera yang belum memiliki rumah masih cukup banyak.

Adapun di Jawa Timur jumlahnya sebanyak 35.914 orang, sedangkan di Jember sekitar 1.112 PNS.

“Jadi potensi untuk ekspansi pembiayaan Tapera masih sangat besar baik Syariah maupun konvensional. BTN sebagai bank fokus pembiayaan perumahan sangat serius menggarap potensi yang cukup besar ini di Jawa Timur termasuk di Kabupaten Jember,” ujar Hirwandi dalam keterangan tertulis, Jumat (18/10/2024).

Hirwandi mengungkapkan, tahun ini BTN Syariah menargetkan bisa menyalurkan KPR Tapera Syariah sebanyak 1.000 unit, sedangkan realisasi penyaluran KPR Tapera Syariah hingga 30 September 2024 sebanyak 527 unit.

Sejak diluncurkan pertama kali tahun 2022, BTN Syariah telah menyalurkan KPR Tapera Syariah sebanyak 2.629 unit.

FREEPIK/WIRESTOCK Ilustrasi membeli rumah, kredit pemilikan rumah (KPR).

“BTN Syariah bersama BP Tapera akan terus melakukan sosialisasi KPR Tapera Syariah di seluruh BKD (Badan Kepegawaian Daerah) dimana saat ini sudah berlangsung di 15 provinsi,” katanya.

Hirwandi menegaskan, BTN Syariah terus berkomitmen dalam meningkatkan perekonomian Indonesia melalui pemberian pembiayaan berbasis syariah bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Hingga akhir September 2024, BTN Syariah telah menyalurkan pembiayaan rumah subsidi sebanyak 29.618 unit dengan nilai mencapai Rp 4,76 triliun, sedangkan untuk pembiayaan rumah non subsidi sebanyak 11.103 Unit senilai Rp 2,83 triliun.

“Tahun depan BTN Syariah menargetkan pembiayaan rumah menjadi 61.791 unit atau naik sekitar 48% dari tahun 2024,” terang Hirwandi.

Untuk mencapai strategi tersebut, Hirwandi menuturkan, BTN Syariah akan mengoptimalkan seluruh potensi kuota FLPP dan KPR Tapera Syariah dengan meningkatkan kerjasama dengan stakeholder perumahan baik Kementerian PUPR dan BP Tapera serta dengan organisasi Kemasyarakatan seperti NU dan Muhammadiyah.

"Selain itu, kami juga terus mengembangkan sinergi dan kolaborasi dengan asosiasi dan pengembang KPR Subsidi serta melakukan perbaikan bisnis proses KPR Subsidi dengan sistem Host-to-Host dengan Sistem BP Tapera,” tutur dia.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho mengatakan, pihaknya telah merealisasikan akad pembiayaan Tapera berdasarkan prinsip syariah sebanyak 662 unit rumah dengan realisasi efek yang telah dicairkan pada Kredit Pembiayaan Rumah sebanyak 594 unit rumah.

"Tercatat sejak tahun 2021 hingga per 14 Oktober 2024, BP Tapera secara keseluruhan telah merealisasikan akad pembiayaan KPR Tapera secara nasional berdasarkan prinsip syariah sebanyak 2.975 unit rumah,” jelas Heru.

Heru memaparkan di Jawa Timur BP Tapera telah merealisasikan akad Tapera dengan total nominal akad Rp 189,43 miliar untuk 1.285 unit rumah, di mana untuk akad syariah adalah sebanyak 156 unit rumah senilai Rp 23,08 miliar.

Kota dan Kabupaten Jember memberikan kerkontribusi sebanyak 121 unit rumah Tapera, yang 10 unit di antaranya syariah dengan nilai Rp 1,3 miliar.

Sedangkan untuk penyaluran bantuan pembiayaan perumahan dengan skema FLPP yang dikelola oleh BP Tapera sejak tahun 2022, Jawa Timur masuk dalam peringkat 5 tertinggi, yaitu sebesar 38.899 unit rumah senilai Rp 4,27 triliun.

“Kabupaten Jember sendiri menjadi bagian sebanyak 7.553 unit rumah, dimana 870-nya menggunakan skema Syariah. Sehingga total FLPP yang telah disalurkan BP Tapera sejak tahun 2022 hingga per 14 Oktober 2024 adalah telah mencapai 618.354 unit rumah senilai Rp 71,45 triliun,” jelas Heru.

JAKARTA, KOMPAS.com - Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN Syariah berkolaborasi dengan BP Tapera menggelar kegiatan akad massal KPR Tapera Syariah di Jember, Jawa Timur, Kamis (17/10/2024).

Hal ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki rumah idaman.

Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar mengatakan, BTN Syariah sangat fokus terhadap pemenuhan rumah untuk rakyat tidak terkecuali bagi PNS.

SHUTTERSTOCK/KUNLATHIDA6242 Ilustrasi KPR syariah.

Untuk itu, pihaknya berkolaborasi dengan BP Tapera menggelar akad massal KPR Tapera Syariah bagi PNS dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Jember dan Universitas Jember dengan jumlah sebanyak 100 unit.

Menurut Hirwandi, potensi sektor perumahan di Jawa Timur khususnya Jember masih sangat besar. Hal ini bisa dilihat dari jumlah PNS peserta Tapera yang belum memiliki rumah masih cukup banyak.

Adapun di Jawa Timur jumlahnya sebanyak 35.914 orang, sedangkan di Jember sekitar 1.112 PNS.

“Jadi potensi untuk ekspansi pembiayaan Tapera masih sangat besar baik Syariah maupun konvensional. BTN sebagai bank fokus pembiayaan perumahan sangat serius menggarap potensi yang cukup besar ini di Jawa Timur termasuk di Kabupaten Jember,” ujar Hirwandi dalam keterangan tertulis, Jumat (18/10/2024).

Hirwandi mengungkapkan, tahun ini BTN Syariah menargetkan bisa menyalurkan KPR Tapera Syariah sebanyak 1.000 unit, sedangkan realisasi penyaluran KPR Tapera Syariah hingga 30 September 2024 sebanyak 527 unit.

Sejak diluncurkan pertama kali tahun 2022, BTN Syariah telah menyalurkan KPR Tapera Syariah sebanyak 2.629 unit.

Bisnis.com, JAKARTA - Kehadiran bank syariah beraset besar terus didorong untuk menciptakan persaingan yang sehat. Pasalnya, saat ini pasar bank syariah di Indonesia didominasi oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk. atau BSI. Kini, muncul sinyal baru kehadiran pesaing BSI segera hadir.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan terdapat dua bank yang wajib menjalankan pemisahan atau spin off unit usaha syariah (UUS) dengan batas waktu permohonan izin pada 2026.

Dalam POJK Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah, bank yang memiliki nilai aset UUS mencapai 50% dari total aset keseluruhan induknya dan/atau jumlah aset UUS paling sedikit Rp50 triliun memang wajib spin off menjadi bank umum syariah (BUS).

Berdasarkan laporan keuangan, dua bank yang masih memiliki UUS, yakni PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) dan PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA). Kedua bank tersebut telah masuk ke dalam kriteria kewajiban spin off sesuai aturan OJK.

Dalam rangka spin off UUS, BTN memang merencanakan adanya aksi korporasi berupa akuisisi. BTN memang sempat mengonfirmasi bahwa mereka sedang dalam proses mengakuisisi bank syariah baru, setelah sebelumnya membatalkan rencana akuisisi terhadap PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Bank Victoria Syariah menjadi yang paling santer dikabarkan sebagai entitas dimaksud. Terkait hal ini, Direktur Utama BTN Nixon L. P. Napitupulu mengungkapkan bahwa proses akuisisi tetap berjalan, kendati tak membeberkan nama entitas terkait secara terang.

“On the process. Kita sudah sepakat at least harga dengan calon, tetapi eksekusinya mungkin kita berharap CSPA [perjanjian jual beli bersyarat]-nya tahun ini,” katanya di Menara BTN, Jakarta Pusat, Selasa (15/10/2024).

Perbesar

Direksi Bank Tabungan Negara (BBTN) atau BTN memaparkan filosofi di balik logo baru perusahaan./Bisnis - Arlina Laras.

Dia membeberkan, BTN saat ini sedang mengerjakan dokumen yang diminta oleh pemilik entitas calon sebagai bagian dari proses kesepakatan tersebut.

Menurut Nixon, transaksi itu baru akan terwujud setelah adanya rapat umum pemegang saham (RUPS) maupun RUPS luar biasa (RUPSLB) pihak terkait. “Kapan RUPS/RUPSLB, kita serahkan kepada pemilik atau pemerintah, tetapi kalau bisa selambat-lambatnya awal tahun lah, ya,” sambungnya.

“Karena kan [berdasarkan] POJK-nya, kami harus tertib di tahun depan, November 2025. Jadi, kalau bisa kami belinya bisa kelar di awal tahun depan, lalu setelah dibeli baru di-spin off kurang lebih pada Juni atau Juli,” tutur Nixon.

Dengan demikian, usai proses tersebut, pihaknya juga memiliki waktu sekitar 6 bulan untuk melakukan pemindahan aset dari induk BTN kepada BTN Syariah.

Lebih jauh, Nixon juga menyinggung rencana mengajak Muhammadiyah dalam proses tersebut. “Kita berharap bisa menggandeng [Muhammadiyah] masuk. Kita penginnya malah ikut memiliki [saham],” katanya.

Terkait potensi Muhammadiyah menjadi pemilik saham minoritas, dia menyebut bahwa persoalan tersebut dapat didiskusikan lebih lanjut.

Nixon lantas mengungkapkan bahwa pihaknya memerlukan keterlibatan Muhammadiyah dalam roda bisnis BTN Syariah ke depan. Alasan utamanya berkaitan dengan reputasi ormas Islam terbesar kedua di Tanah Air itu.

“Kenapa kita perlu? Karena memang kita perlu ada ormas Islam besar, reputable, baik dan bisa juga memiliki ekosistem bisnis yang saling menguntungkan,” sambungnya.

Dia mencontohkan, dengan Muhammadiyah yang identik dengan bidang pendidikan, maka masyarakat yang berprofesi sebagai guru dapat mengakses layanan seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Layanan inilah yang kemudian dapat disediakan oleh BTN Syariah. “Karena guru-guru kan butuh KPR banyak banget,” tandas Nixon.

Spin Off CIMB Niaga

Selain BTN, CIMB Niaga juga masuk dalam kriteria bank yang memiliki kewajiban spin off sesuai aturan OJK. Aset UUS CIMB Niaga atau CIMB Niaga Syariah telah mencapai Rp64,83 triliun pada kuartal II/2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan kedua bank pun telah mempersiapkan aksi korporasi spin off UUS-nya. Kedua bank itu juga telah melakukan komunikasi serta koordinasi dengan OJK untuk pelaksanaan spin off.

"Kedua UUS tersebut tentunya dalam proses melakukan berbagai persiapan mulai dari penyesuaian model bisnis, infrastruktur, dan berbagai kebutuhan operasional lainnya," ujar Dian dalam jawaban tertulis pada Jumat (11/10/2024).

Sementara itu, Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan saat ini, perseroan sedang dalam persiapan untuk spin off UUS. CIMB Niaga pun telah berkonsultasi dengan OJK serta regulator terkait lainnya dalam menjalankan pemisahan tersebut.

"[CIMB Niaga] Akan mulai proses spin off tahun depan," kata Lani kepada Bisnis medio Juni 2024.

JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut terdapat dua Unit Usaha Syariah (UUS) bank yang tengah berproses untuk melakukan pemisahan diri dari induk (spin off). Keduanya adalah UUS PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) dan UUS PT Bank CIMB Niaga Tbk.

Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu mengungkapkan, sudah ada perkembangan terkait progres spin off BTN Syariah, di mana telah ada kesepakatan mengenai harga untuk eksekusi bank syariah yang dibidik. Adapun, bank syariah yang diakuisisi tersebut nantinya menjadi cangkang untuk BTN Syariah usai spin off.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. alias BTN (BBTN) berharap agar organisasi keagamaan Muhammadiyah dapat masuk menjadi pemegang saham di BTN Syariah.

Direktur Utama BTN Nixon L. P. Napitupulu mulanya menjelaskan bahwa proses pemisahan atau spin-off Unit Usaha Syariah (UUS) BTN menjadi bank umum syariah (BUS) ditargetkan rampung pada pertengahan 2025. Dia menyinggung keterlibatan Muhammadiyah dalam proses tersebut.

“Kita berharap bisa menggandeng [Muhammadiyah] masuk. Kita penginnya malah ikut memiliki [saham],” katanya kepada wartawan di Menara BTN, Jakarta Pusat, Selasa (15/10/2024).

Terkait potensi Muhammadiyah menjadi pemilik saham minoritas, dia menyebut bahwa persoalan tersebut dapat didiskusikan lebih lanjut.

Nixon lantas mengungkapkan bahwa pihaknya memerlukan keterlibatan Muhammadiyah dalam roda bisnis BTN Syariah ke depan. Alasan utamanya berkaitan dengan reputasi ormas Islam terbesar kedua di Tanah Air itu.

“Kenapa kita perlu? Karena memang kita perlu ada ormas Islam besar, reputable, baik dan bisa juga memiliki ekosistem bisnis yang saling menguntungkan,” sambungnya.

Dia mencontohkan, dengan Muhammadiyah yang identik dengan bidang pendidikan, maka masyarakat yang berprofesi sebagai guru dapat mengakses layanan seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Layanan inilah yang kemudian dapat disediakan oleh BTN Syariah. “Karena guru-guru kan butuh KPR banyak banget,” tandas Nixon.

Berdasarkan catatan Bisnis, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah secara gamblang mengatakan ingin memiliki bank. Ormas Islam berlambang matahari itu juga sempat membuat geger dengan menarik dana simpanannya dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) ke bank syariah lain beberapa waktu lalu.

Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas sebelumnya mengatakan bahwa wacana pengembangan bank milik Muhammadiyah telah sejak lama berkembang di kalangan anggota dan pimpinan Muhammadiyah.

"Itu bukanlah merupakan ide dan gagasan baru, tapi ide itu sudah lama," kata Anwar kepada Bisnis pada beberapa waktu lalu (3/7/2024).

Jadi, kalau bisa kelar di awal tahun depan,

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN Nixon L. P. Napitupulu menyebut sudah menyepakati harga akuisisi dengan calon bank syariah yang akan menaungi unit usaha syariah (UUS) BTN Syariah.

“Prosesnya sedang berjalan. Kami sudah sepakat, setidaknya, harga dengan calon,” kata Nixon kepada wartawan di kantor BTN, Jakarta, Selasa.

Dia tidak merinci calon pembeli BTN Syariah. Namun, ia berharap Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat atau Conditional Sale and Purchase Agreement (CSPA) dapat diselesaikan sebelum akhir tahun ini. Hingga sejauh ini, pihaknya masih memproses sejumlah dokumen yang dibutuhkan.

“Karena ada dua dokumen yang diminta oleh pemilik, kami lagi mengerjakan dokumen itu. Tapi saya tidak bisa kasih tau dokumennya,” tambah dia.

Transaksi akuisisi bank syariah nantinya akan disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Mengenai waktu pelaksanaan RUPSLB, Nixon menyerahkan sepenuhnya kepada pemegang kendali BTN, yaitu pemerintah.

Namun, Nixon berharap akuisisi bank syariah tersebut bisa rampung pada awal tahun depan. Pasalnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mewajibkan UUS melakukan spin off dalam dua tahun setelah asetnya mencapai minimal Rp50 triliun atau 50 persen dari aset induknya, yang berarti tenggat bagi BTN adalah November 2025.

“Jadi, kalau bisa kelar di awal tahun depan,” tuturnya.

Setelah itu, Nixon menjelaskan, bank cangkang akan dilebur dengan BTN Syariah, diikuti dengan proses spin off. Ia menargetkan spin off bisa terlaksana pada Juni atau Juli.

“Ada waktu sekitar enam bulan untuk memindahkan aset dari BTN ke BTN Syariah. Kira-kira begitu idenya," jelas Nixon.

Sebelumnya, BTN Syariah dikabarkan bakal merger dengan Bank Muamalat. Namun, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta pada Senin (8/7), Nixon menyatakan pihaknya tidak akan meneruskan akuisisi Bank Muamalat.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2024

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. PT Bank Tabungan Negara (BTN) mengaku sudah menyepakati harga dengan calon bank syariah yang akan menjadi cangkang untuk Unit Usaha Syariah (UUS) BTN Syariah yang disebut-sebut merupakan PT Bank Victoria Syariah.

Sebagaimana diketahui, dalam rangka pemisahan atau spin off UUS BTN yakni BTN Syariah menjadi bank umum syariah, BTN merencanakan adanya aksi korporasi berupa akuisisi.

BTN memang sempat mengonfirmasi bahwa mereka sedang dalam proses mengakuisisi bank syariah baru, setelah sebelumnya membatalkan rencana akuisisi terhadap PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Direktur Utama BTN Nixon LP. Napitupulu mengatakan, proses spin off masih berlangsung. BTN juga sudah menyepakati nilai akuisisi dengan calon bank syariah yang akan menjadi cangkang dari BTN Syariah.

"Tapi eksekusinya dari Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat atau Conditional Sale and Purchase Agreement (CSPA) diharapkan bisa rampung tahun ini. Karena ada dua dokumen diminta oleh calon yang kami lagi kerjakan dokumen itu," ungkap Nixon di Jakarta, Selasa (15/10).

Adapun transaksi pembelian bank syariah itu bakal disepakati setelah adanya rapat umum pemegang saham (RUPS) atau rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) terkait dengan akuisisi ini.

"Nanti mungkin transaksinya setelah adanya RUPS atau RUPS LB terkait dengan akuisisi ini. Untuk waktu RUPS atau RUPSLB kita serahkan kepada pengendali BTN yakni pemerintah," ujar Nixon.

Walau demikian, Nixon berharap dapat menyelesaikan transaksi ini selambat-lambatnya pada awal tahun 2025. Ia juga menargetkan spin off bisa terlaksana pada Juni atau Juli 2025.

"Tapi kalau bisa sih selambat-lambatnya awal tahun lah ya. Karena kan POJK-nya kami harus tertib di November 2025. Jadi kalau bisa kami belinya bisa kelar di awal tahun depan. Lalu setelah dibeli, dimiliki, dirapihin, baru di-spin-off kurang lebih di Juni atau Juli 2025. Jadi ada waktu 6 bulan mindahin barang tuh," jelasnya.

Ketertarikan BTN pada Bank Victoria Syariah sebenarnya sudah terdengar sejak akhir 2023, namun kemudian perhatian BTN beralih ke Bank Muamalat. Kini, ketidakpastian dengan Bank Muamalat semakin jelas, tercermin dari diamnya pihak-pihak terkait. Menurut sumber Kontan.co.id nilai transaksi akuisisi diperkirakan mencapai Rp 1,7 triliun.

Sementara, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan belum menerima proposal terkait wacana aksi korporasi atau akuisisi antara Unit Usaha Syariah (UUS) BTN Syariah dan Victoria Syariah hingga saat ini.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mengatakan, rencana akuisisi tersebut merupakan kewenangan pemegang saham kedua belah pihak.

“Sampai dengan saat ini belum terdapat permohonan yang disampaikan kepada OJK terkait dengan rencana aksi korporasi dimaksud. Rencana akuisisi tersebut merupakan kewenangan pemegang saham kedua belah pihak bank,” ujar Dian.

Meski demikian, OJK selalu mendorong aksi korporasi untuk upaya konsolidasi industri perbankan syariah yang sehat.

“OJK akan selalu mendorong suatu aksi korporasi apabila pada akhirnya akan turut mendukung upaya konsolidasi industri perbankan syariah yang dapat melahirkan perbankan syariah yang lebih sehat, efisien, dan lebih berdaya saing serta berkontribusi terhadap perekonomian nasional,” kata Dian.