Jakarta (ANTARA) - Salah satu pertimbangan penting bagi para pekerja dan pelajar yang memilih untuk tinggal di suatu kota adalah biaya hidup sehari-hari.

Peningkatan harga komoditas mempengaruhi biaya hidup di kota-kota besar, sehingga banyak masyarakat yang mulai mencari pilihan untuk pindah ke kota lain dengan biaya hidup lebih murah.

Bagi Anda yang mencari tempat tinggal dengan biaya hidup yang terjangkau, Indonesia memiliki banyaknya kota besar dan kecil untuk ditinggali.

Menurut survei data BPS, berikut daftar kota dengan biaya hidup termurah di Indonesia.

Cilacap

Salah satu kota di Jawa Tengah, yaitu Kota Cilacap memiliki biaya hidup hanya sekitar Rp5,37 juta.

Pendapatan gaji di Kota Cilacap sekitar Rp2,38 juta per bulan sesuai UMK Cilacap.

Meskipun rata-rata penghasilan kota ini rendah, namun Cilacap menjangkau kebutuhan sehari-hari dengan harga lebih ekonomis dibandingkan kota-kota besar.

Maumere

Ada Kota Maumere, Kabupaten Sikka pulau Flores yang juga memiliki biaya hidup murah sekitar Rp5,53 juta.

Dalam sebulan, pendapatan penduduk Maumere sebanyak Rp2,12 juta.

Selain memiliki biaya hidup murah, Maumere memiliki pesona alam yang indah untuk dijadikan tempat wisata.

Sibloga

Kota dari Provinsi Sumatera Utara, yaitu Sibloga memiliki biaya hidup sekitar Rp5,69 juta. Harga kebutuhan hidup sehari-hari bisa dikatakan lebih murah.

Dibandingkan dengan pendapatan masyarakatnya, UMP Kota Sibolga sebanyak Rp3,19 juta selama sebulan.

Kudus

Dengan biaya hidup sekitar Rp5,71 juta per bulan, Kota Kudus menjadi kota dengan biaya hidup murah.

Berdasarkan data yang dihimpun dari BPS, sebanyak Rp 2,43 juta merupakan UMP Kudus 2023.

Warga Kota Kudus hanya perlu biaya makan sebesar Rp7.000 sampai Rp11.000 untuk sekali makan setiap harinya.

Tegal

Kota di Provinsi Jawa Tengah yang dikenal dengan kota kembang, yaitu Tegal, memiliki biaya hidup yang relatif murah

Biaya hidup di kota metropolitan ini hanya Rp 5,87 juta per bulan, dengan UMK Rp 2.10 juta, menurut data survei dari laman BPS.

Purwokerto

Kota Purwokerto juga menawarkan biaya hidup murah dan keindahan alam yang indah untuk dinikmati ketika berwisata.

Kota ini memiliki biaya hidup yang sangat rendah sekitar Rp5,88 juta. Berdasarkan hasil survei BPS UMP Kota Purwokerto sebesar Rp2.118.123.

Singaraja

Salah satu kota yang berada di Bali Utara nyatanya memiliki biaya hidup termurah dengan harga kebutuhan yang terjangkau.

Biaya hidup di Kota Singaraja sekitar Rp5,98 juta selama sebulan dengan memiliki UMK 2022 sebesar Rp 2.716.206,49 per bulan.

Sumenep

Kabupaten yang berada di Jawa Timur, Sumenep terdapat di ujung timur Pulau Madura.

Mulai dari harga rumah, bahan pokok, transportasi, tempat wisata, dan lain-lain memberikan harga yang relatif murah.

Biaya hidup yang dimiliki untuk tinggal di Sumenep sekitar Rp. 5,99 juta per bulan. UMK Sumenep sebesar Rp 2,17 juta.

Jember

Salah satu kota di wilayah Jawa Timur, Kota Jember yang berada di lereng Pegunungan Yang dan Gunung Argopuro juga memiliki biaya hidup termurah.

Masih terbilang rendah, biaya hidup Kota Jember sekitar Rp 6,09 juta. Pendapatan UMK kota ini sebanyak Rp 2,55 juta dalam per bulan.

Waingapu

Kota utama di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur, juga dikenal dengan biaya hidup yang relatif murah.

Biaya hidup yang dibutuhkan untuk tinggal di kota ini sekitar Rp. 6,15 juta. Selain itu, UMK Waingapu sebesar Rp 2,12 juta.

Pewarta: Putri Atika Chairulia
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

Rupiah diperkirakan akan melemah terhadap dolar AS yang rebound setelah dalam pidatonya Powell tidak memberikan signal yang jelas akan pemangkasan suku bunga

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Rabu pagi, melemah 37 poin atau 0,23 persen menjadi Rp16.288 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.251 per dolar AS.

Hari ini IHSG berpotensi mencoba break resistance di level 7.270 dengan target dekat di 7.320

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Hasil riset Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia atau LPEM FEB UI menunjukkan bahwa stagnasi pasar mobil baru setidaknya disebabkan oleh dua faktor, yaitu kenaikan harga mobil serta kondisi pendapatan per kapita.

"Jadi, temuannya sudah jelas. Pertama, pendapatan per kapitanya tidak naik cukup besar, hanya tiga persen naik dalam 10 tahun terakhir, dan harga mobil naiknya juga di atas inflasi, 5-6 persen. Inflasi kita kan sekarang empat persen," kata peneliti senior dari LPEM FEB UI Riyanto di Jakarta, Selasa (9/7) malam.

Riyanto menjelaskan bahwa penjualan mobil berkaitan erat dengan faktor ekonomi seperti harga mobil, suku bunga kredit, kurs, harga bahan bakar, dan ketersediaan stok mobil. Namun, faktor yang berpengaruh paling signifikan terhadap penjualan mobil adalah harga mobil dan pendapatan per kapita.

Menurut hasil riset yang dilakukan oleh LPEM FEB UI bekerja sama dengan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), pendapatan per kapita hanya naik rata-rata 3,65 persen per tahun dari 2013 hingga 2022. Pertumbuhan penjualan mobil selama kurun itu menurun rata-rata 1,64 persen per tahun.

Sebagai perbandingan, selama periode 2000 hingga 2013 pendapatan per kapita naik rata-rata 28,26 persen per tahun dan penjualan mobil meningkat 21,23 persen per tahun.

Peningkatan penjualan mobil bekas, terutama di Jawa, juga berpengaruh terhadap pertumbuhan penjualan mobil baru.

​​​​​​Pada tahun 2022, sekitar 65 persen pembeli mobil di Jawa memilih mobil bekas, antara lain karena beda harga yang semakin lebar antara mobil baru dan mobil bekas.

Ketika harga mobil baru semakin tinggi dan pendapatan per kapita kenaikannya tidak sebanding, mobil bekas menjadi pilihan bagi yang menginginkan kendaraan dengan harga terjangkau.

"Pilihannya itu mungkin karena pendapatannya tidak naik tinggi, harga mobil barunya juga cukup besar naiknya, pilihannya akhirnya mobil bekas," kata Riyanto.

"Apalagi, pasar mobil bekas di 10 tahun terakhir ini pembelinya itu tidak beli kucing dalam karung. Sekarang cacatnya dikasih tahu sekarang, digaransi. Jadi sudah relatif transparan," kata dia.

Stagnasi dalam penjualan mobil baru, menurut pendapat Riyanto, dapat diatasi menggunakan pendekatan jangka panjang dan jangka pendek.

Dalam jangka panjang, peningkatan pendapatan per kapita dapat dicapai melalui re-industrialisasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

"Meningkatkan nilai tambah dalam perekonomiandan pertumbuhan ekonomi minimal enam persen dengan re-industrialisasi agar porsi sektor manufaktur terhadap PDB bisa mencapai 25 persen hingga 30 persen, mendorong pendapatan per kapita kelompok menengah ke atas naik ke kelas makmur," Riyanto menjelaskan.

Solusi jangka pendek yang dapat dijalankan untuk mengatasi stagnasi dalam penjualan mobil, menurut dia, antara lain penurunan komponen pajak pada harga mobil.

Komponen pajak saat ini mencapai 40 persen dari harga off the road mobil. Penurunan pajak bisa membuat harga mobil menjadi lebih terjangkau bagi konsumen.

Selain itu, keberhasilan relaksasi pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) tahun 2021 dalam mendorong peningkatan penjualan mobil merupakan contoh bagaimana kebijakan fiskal yang tepat dapat mendorong pertumbuhan pasar.

Riyanto juga mengemukakan perlunya stimulus fiskal agar kelompok menengah ke atas yang hampir masuk ke kategori makmur dapat membeli mobil baru, misalnya dengan insentif pajak untuk kendaraan mobil ramah lingkungan (Low Cost Green Car/LCGC) dan 4x2 low.

Di samping itu, dia menyarankan penyegaran kembali program mobil murah pemerintah serta mendorong efisiensi produksi mobil dan pemberian diskon dalam pembelian mobil.

"Nah untuk produsen ini sudah seberapa efisien dalam produksi? Apakah mungkin pemberian diskon? Pameran dan pemberian diskon itu kan program untuk mendorong pasar sebetulnya," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Warna rambu lalu lintas dibuat berbeda sesuai peruntukannya, dan masing-masing warna digunakan untuk petunjuk yang berbeda pula.

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 tahun 2014, disebutkan ada empat warna rambu-rambu lalu lintas yang ada di Indonesia.

Berikut warna-warna rambu lalu lintas serta peruntukan dan artinya:

1. Rambu berlatar warna kuning

Rambu warna kuning digunakan untuk memberi peringatan tentang kondisi jalan dan medan yang akan Anda lalui.

Rambu dengan warna ini biasanya digunakan antara lain untuk peringatan adanya tikungan tajam agar pengendara atau pengguna jalan berhati-hati dan mengurangi kecepatan.

Rambu berwarna kuning juga digunakan untuk peringatan jalan berlubang, permukaan jalan licin, penyempitan jalan, banyak anak-anak, penyeberangan orang, jalan menanjak, lampu pengatur lalu lintas, dan lain sebagainya.

2. Rambu berlatar warna merah

Berbeda dengan warna kuning, rambu warna merah digunakan untuk peringatan larangan.

Rambu ini biasanya digunakan untuk peringatan dilarang memutar balik, dilarang berhenti di pinggir jalan, dilarang parkir sembarangan, dilarang mengemudi dengan kecepatan lebih dari 40km per jam, dan lain sebagainya.

3. Rambu berlatar warna biru

Rambu warna biru digunakan untuk meminta pengemudi atau pengguna jalan melakukan tindakan tertentu. Rambu ini lebih berisi tentang perintah atau instruksi yang harus diikuti pengguna jalan.

Rambu ini biasanya digunakan untuk meminta pengendara mengikuti jalan, perintah memasuki jalur yang ditunjuk, perintah mematuhi kecepatan minimum, wajib untuk pejalan kaki, wajib untuk pengguna sepeda, dan lain-lain.

4. Rambu berlatar warna hijau

Rambu berwarna hijau digunakan untuk memberikan informasi atau petunjuk kepada pengguna jalan/pengemudi mengenai arah dan jalur jalan.

Rambu warna ini biasanya digunakan untuk memberikan petunjuk ke arah jalan tol, kemudian jarak tempuh ke lokasi tertentu, dan lain sebagainya.

Ini menjadi peluang untuk Inka untuk menyiapkan manufaktur Inka sehingga Inka bisa memenuhi kebutuhan sarana kereta api yang ada di dalam negeri

Jakarta (ANTARA) - PT Industri Kereta Api (Persero) atau Inka mengajukan usulan penyertaan modal negara (PMN) tahun anggaran 2025 sebesar Rp976 miliar untuk mengembangkan industri perkeretaapian dalam negeri.

Direktur Utama PT Inka Eko Purwanto, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa, mengatakan, usulan dana PMN itu akan dialokasikan di antaranya untuk pengembangan fasilitas produksi pabrik Inka di Madiun dan Banyuwangi, serta penyediaan beberapa komponen untuk mulai diproduksi di dalam negeri.

“Sehingga beberapa komponen yang selama ini impor bisa dikurangi dan kami sediakan di dalam negeri,” ucapnya.

Eko menyampaikan, PMN ini juga akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan angkutan penumpang dari PT KAI Group yang cukup besar. Namun, kapasitas produksi yang dimiliki PT Inka saat ini masih terbatas.

Eko menyebut kapasitas produksi Inka pada 2023 dan 2024 untuk kereta berpenggerak yang diproduksi di pabrik Madiun hanya 40 gerbong (car) per tahun. Kapasitas produksi pada 2025-2027 diperkirakan mencapai 125 car per tahun.

Namun, dengan adanya PMN pada 2024-2025, kapasitas Inka untuk kereta berpenggerak diperkirakan bisa mencapai 320 car per tahun pada 2027.

“Ini menjadi peluang untuk Inka untuk menyiapkan manufaktur Inka sehingga Inka bisa memenuhi kebutuhan sarana kereta api yang ada di dalam negeri,” ujar Eko.

Eko mengatakan, usulan PMN ini juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sarana perkeretaapian yang perlu diperbaharui atau replacement sesuai dengan program KRL.

Kebutuhan replacement KRL pada 2024 mencapai 19 rangkaian kereta (trainset) per tahun, kemudian pada tahun 2026 sebanyak 16 trainset per tahun, dan 8 trainset per tahun pada 2027.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kemacetan menjadi masalah besar lalu lintas di Jakarta sehingga sistem ganjil-genap sesuai plat nomor kendaraan diterapkan.

Kebijakan ganjil-genap dilakukan untuk mengurai kemacetan di jalan-jalan besar Jakarta, terutama pada jam berangkat dan pulang kerja. Selain mengurai kemacetan, salah pertimbangan penerapan sistem itu ialah mengurangi polusi udara.

Pada sistem ganjil-genap, hanya kendaraan berplat nomor kendaraan yang diakhiri angka ganjil yang boleh melintas di jalan tertentu pada tanggal ganjil, misalnya 9. Sebaliknya, pada tanggal genap, misalnya 10, hanya kendaraan berplat genap yang bisa melintas.

Ganjil-genap diberlakukan pada Senin hingga Jumat selama lima hari kerja. Pengemudi wajib mematuhi peraturan ini dengan mencocokkan plat nomor kendaraan sesuai tanggal melintas.

Waktu pelaksanaan ganjil-genap dibagi menjadi dua sesi, yaitu sesi pertama pukul 06.00 hingga 10.00 WIB dan sesi kedua pukul 16.00 hingga 21.00 WIB.

Meski sistem itu dilakukan untuk mengurai macet, kebijakan ganjil-genap menjadi masalah bagi pengendara dengan plat kendaraannya tidak sesuai. Mereka harus mencari jalur alternatif untuk mencapai tujuan perjalanan

Berikut ini sejumlah jalur alternatif yang tersedia untuk menghindari ganjil-genap di daerah Jakarta:

• Jalan Perintis Kemerdekaan-Jalan Suprapto-Jalan Salemba Raya-Jalan Matraman.
• Jalan Pasar Minggu-Jalan Soepomo-Jalan Saharjo-Jalan Casablanca-Jalan KH Mas Mansyur.
• Jalan RE Martadinata-Jalan DanauSunter Barat-Jalan HBR Motik-Jalan Gunung Sahari.
• Jalan Kwitang-Jalan Gunung Sahari.
• Jalan RA Kartini-Jalan Ciputat Raya.
• Jalan Akses Tol Cikampek-Jalan Sutoyo-Jalan Dewi Sartika (arah utara) atau Jalan Akses Tol Cikampek-Jalan Sutoyo-Jalan Dewi Sartika-Jalan Raya Kalibata-Jalan Pasar Minggu-Jalan Soepomo-Jalan Kasablanka (arah barat).
• Jalan S. Parman-Jalan Tomang Raya-Jalan Suryo Pranoto-Jalan Cideng.
• Jalan Warung Jati Barat-Jalan Pejaten Raya-Jalan Pasar Minggu-Jalan Soepomo-Jalan Saharjo.

Cara alternatif lainnya untuk menghindari sistem ganjil-genap adalah menggunakan transportasi umum. Saat ini transportasi umum yang tersedia di Jakarta antara lain ialah KRL Commuter Line, bus TransJakarta, MRT dan LRT.

Sejak 2021, KAI mendapat amanah dari Komite Kereta Cepat untuk menahan dividen untuk penguatan keuangan KAI

Jakarta (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI memutuskan untuk tidak membagikan dividen kepada negara selama periode 2021–2023 demi memperkuat keuangan perusahaan dan mendukung kelancaran proyek kereta cepat Jakarta--Bandung, Whoosh.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko KAI Salusra Wijaya mengatakan keputusan ini sesuai dengan arahan dari Komite Kereta Cepat, yang terdiri dari Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, dan Menteri BUMN.

“Sejak 2021, KAI mendapat amanah dari Komite Kereta Cepat untuk menahan dividen untuk penguatan keuangan KAI … Jadi tidak ada porsi dividen,” ujar Salusra.

KAI mencatat total kontribusi KAI kepada penerimaan negara pada 2018 adalah Rp3,9 triliun, kemudian naik menjadi Rp4,4 triliun pada 2019.

Namun, pada 2020 dan 2021, kontribusi KAI dalam bentuk PNBP dan pajak menurun karena pandemi COVID-19 yang menyebabkan operasional kereta api mengalami penurunan kinerja. Kontribusi KAI kepada negara pada 2020 adalah Rp3 triliun dan pada 2021 sebesar Rp2,9 triliun.

Salusra menyebut perseroan tidak menyetorkan dividen sepanjang periode tersebut.

Meskipun tidak membagikan dividen, KAI tetap memberikan kontribusi yang signifikan kepada penerimaan negara melalui pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Pada 2023, total kontribusi KAI mencapai Rp4,9 triliun. Pada 2022, total kontribusi yang diberikan KAI kepada penerimaan negara adalah Rp3,1 triliun.

KAI mengajukan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp1,8 triliun pada tahun anggaran 2025 untuk mendukung pengadaan sarana KRL Jabodetabek, termasuk mendatangkan 11 rangkaian kereta baru dari luar negeri.

Salusra mengatakan suntikan ini dibutuhkan untuk mengganti kereta komuter yang usianya sudah di atas 30 tahun sekaligus mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang.

“Sekarang yang terjadi cadangan sudah habis terpakai dan beberapa kereta sudah tidak dapat difungsikan … sehingga penggantian dan penambahan kereta ini mendesak,” katanya.

Pada periode 2015-2022, total PMN tunai yang diterima KAI adalah sebesar Rp17,7 triliun, yang seluruhnya dipakai untuk penugasan proyek kereta cepat Jakarta—Bandung dan LRT Jabodetabek.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Kita usulkan di Desember COD (commercial operation date)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut implementasi sistem transaksi tol nontunai nirsentuh nirhenti atau Multi Lane Free Flow (MLFF) dilaksanakan secara bertahap pada Desember tahun ini.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Rachman Arief Dienaputra mengatakan, penerapan MLFF ini untuk tahap awal menggunakan sistem single lane free flow (SLFF), dengan Jalan Tol Bali Mandara sebagai ujicoba awalnya dan berlanjut ke enam ruas tol lainnya.

"Kita usulkan di Desember COD (commercial operation date). Ini kita sedang diskusi, mudah-mudahan dapat ditemukan cara terbaik," ujar Rachman di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa.

Adapun ketujuh ruas jalan tol yang akan menerapkan MLFF antara lain Tol Bali-Mandara, Tol Balikpapan-Samarinda, Tol Jakarta-Bogor-Ciawi, Tol Jakarta-Cikampek, Tol Soedijatmo (Tol Bandara Soetta), Tol Dalam Kota Jakarta, Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) I.

"Setelah Desember bertahap, tidak langsung semua tujuh ruas itu," katanya.

Saat ini, Kementerian PUPR terus berkoordinasi dengan PT Roatex Indonesia Tol System (RITS) selaku badan usaha pelaksana (BUP) program MLFF. Proyek ini sendiri masuk ke dalam Program Strategis Nasional (PSN).

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan penerapan sistem transaksi tol MLFF dilakukan secara bertahap di jalan tol Indonesia mulai akhir tahun 2024 ini.

"Dari hasil uji coba pada Desember 2023 di ruas tol Bali Mandara masih ada beberapa hal yang harus dievaluasi, termasuk teknis dan manajerial. Saat ini sudah ada solusi dari sisi manajerialnya. Saya optimis MLFF akan diimplementasikan secara bertahap dengan masih single lane atau hibrid masih dengan kartu (e-toll)," kata Basuki Hadimuljono di Jakarta, Rabu (29/5).

Sementara itu, President Director of Roatex Indonesia Toll System Attila Keszeg selaku Badan Usaha Pelaksana Sistem Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh Berbasis MLFF mengungkapkan bahwa pihaknya terus bekerja sama dengan PUPR secara intensif untuk memulai penerapan tahapan MLFF pada akhir tahun 2024.

"Proyek ini merupakan transformasi teknologi di jalan tol khususnya dalam transaksi pembayaran. Kami terus bekerja sama dengan PUPR secara intensif untuk memulai penerapan tahapan MLFF di akhir tahun 2024,” ujar Attila.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Peraturan ganjil-genap di jakarta tidak hanya berlaku di jalan protokol, namun sejumlah pintu keluar tol atau exit tol juga menerapkan regulasi ganjil-genap.

Aturan ganjil-genap di exit tol itu umumnya diberlakukan pada akses jalan yang berada di sekitar atau terhubung langsung dengan jalan yang menerapkan aturan ganjil-genap.

Untuk itu, pengguna mobil yang melintasi jalan tol pada Senin hingga Jumat pukul 06.00-10.00 WIB dan 16.00-21.00 WIB harus memastikan plat kendaraannya telah sesuai dengan tanggal ganjil atau genap.

Jika plat nomor kendaraan Anda tidak sesuai dengan tanggal, maka Anda harus menghindari akses keluar tol yang dimaksud agar tidak dikenakan tilang.

Berikut adalah sejumlah exit tol yang terkena aturan ganjil-genap:

• Jalan Anggrek Neli Murni sampai akses masuk Tol Jakarta-Tangerang
• Off ramp Tol Slipi / Palmerah / Tanah Abang sampai Jalan Brigjen Katamso
• Jalan Brigjen Katamso sampai Gerbang Tol Slipi
• Off ramp Tol Tomang / Grogol sampai Jalan Kemanggisan Utama
• Simpang Jalan Palmerah Utara-Jalan KS Tubun sampai Gerbang Tol Slipi 1
• Jalan Pejompongan Raya sampai Gerbang Tol Pejompongan
• Off ramp Tol Slipi / Palmerah / Tanah Abang sampai akses masuk Jalan Tentara Pelajar
• Off ramp Tol Benhil / Senayan / Kebayoran sampai akses masuk Jalan Gerbang Pemuda
• Off ramp Tol Kuningan / Mampang / Menteng sampai simpang Kuningan
• Jalan Taman Patra sampai Gerbang Tol Kuningan 2
• Off ramp Tol Tebet / Manggarai / Pasar Minggu sampai simpang Pancoran
• Simpang Pancoran sampai Gerbang Tol Tebet 1
• Jalan Tebet Barat Dalam Raya sampai Gerbang Tol Tebet 2
• Off ramp Tol Tebet / Manggarai / Pasar Minggu sampai Jalan Pancoran Timur II
• Off ramp Tol Cawang / Halim / Kampung Melayu sampai simpang Jalan Otto Iskandardinata – Jalan Dewi Sartika
• Simpang Jalan Dewi Sartika – Jalan Otto Iskandardinata sampai Gerbang Tol Cawang
• Off ramp Tol Halim / Kalimalang sampai Jalan Inspeksi Saluran Kalimalang
• Jalan Cipinang Cempedak IV sampai Gerbang Tol Kebon Nanas
• Jalan Bekasi Timur Raya sampai Gerbang Tol Pedati
• Off ramp Tol Pisangan / Jatinegara sampai Jalan Bekasi Barat
• Off ramp Tol Jatinegara / Klender / Buaran sampai Jalan Bekasi Timur Raya
• Jalan Bekasi Barat sampai Gerbang Tol Jatinegara
• Simpang Jalan Rawamangun Muka Raya – Jalan Utan Kayu Raya sampai Gerbang Tol Rawamangun
• Off ramp Tol Rawamangun / Salemba / Pulogadung sampai simpang Jalan Utan Kayu Raya-Jalan Rawamangun Muka Raya
• Off ramp Tol Rawamangun/Salemba/Pulogadung sampai simpang Jalan H Ten Raya-Jalan Rawasari Selatan
• Simpang Jalan Rawasari Selatan-Jalan H Ten Raya sampai Gerbang Tol Pulomas
• Off ramp Tol Cempaka Putih / Senen / Pulogadung sampai simpang Jalan Letjend Suprapto – Jalan Perintis Kemerdekaaan
• Simpang Jalan Pulomas sampai Gerbang Tol Cempaka Putih