Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) akan bersinergi dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Langkah itu bertujuan sebagai upaya mendorong peningkatan kualitas pelaku UMKM di Tanah Air.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan PMN sebagai entitas usaha yang fokus pada pemberdayaan masyarakat paling bawah menjadi contoh baik bagi pemerintah dalam upaya menumbuhkembangkan kualitas hidup UMKM.

Untuk itu, agar memasifkan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dari akar rumput, Kementerian UMKM siap menjalin kerja sama yang erat dengan PNM. Hal itu diungkapkan olehnya saat Silaturahmi dengan Insan dan Nasabah PNM di Jakarta, hari ini.

"Saya pastikan keberadaan Kementerian UMKM ini adalah untuk bersama-sama menyukseskan keorganisasiaan PNM ke depan," kata Maman dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024).

Lebih lanjut, Maman mengapresiasi langkah-langkah PNM dalam pemberdayaan masyarakat sehingga mampu menggaet nasabah hingga 15 juta. Menurutnya, kontribusi PNM terhadap perekonomian rakyat sangat dirasakan manfaatnya dan sudah sepatutnya untuk terus ditingkatkan.

"Ini membuktikan, PNM Mekar ini harus kita jaga, karena ini bukan hanya aset biasa tapi aset bangsa yang paling penting dan bersentuhan langsung sama masyarakat paling bawah," jelasnya.

Maman menegaskan kesiapan untuk menyukseskan program besar dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengangkat ekonomi rakyat dengan berbagai kebijakan yang proaktif.

Menurutnya, UMKM menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang sudah terbukti mampu menahan krisis seperti saat pandemi COVID-19 sehingga ekonomi Indonesia tidak terlalu terpuruk.

"Ada satu narasi besar yang selalu di angkat Presiden Prabowo, yakni ekonomi kerakyatan. Presiden ingin setiap kebijakan harus melihat aspek kepentingan rakyat. Jadi langkah kebijakan politik pemerintah, beliau ingin ada afirmasi action yang konkret untuk pelaku UMKM," jelas Maman.

Untuk itu ke depan, Kementerian UMKM siap menjalin kemitraan yang lebih erat dengan PNM dalam mewujudkan misi besar pemerintah untuk menyejahterakan rakyat. Bersama PNM, Maman yakin akselerasi peningkatan kelas UMKM dapat terwujud dengan lebih mudah.

Sebagai upaya untuk memudahkan dalam pengembangan UMKM agar naik kelas, akan dilakukan klasterisasi sesuai dengan bidang usahanya. Untuk itu Kementerian UMKM akan membuat satu supper apps yang diharapkan mampu mengonsolidasi seluruh platform di sektor UMKM.

"Sekarang ini saya yakin ada satu klaster dari 15 juta (nasabah) ini. Nanti kita coba integrasikan dengan SIDT (Sistem Informasi Data Tunggal). Kita lakukan diagnosis lalu kita treatment masalah dan kendala dari UMKM itu apa dan di mana," kata Maman.

Maman berharap ada masukan dari PNM atau dari stakeholder lainnya dalam rangka memperbaiki ekosistem UMKM di Indonesia. Dia berharap dengan sinergi dan komunikasi yang baik dengan berbagai pihak upaya pengembangan UMKM sebagai kekuatan ekonomi Indonesia bisa dilakukan bersama-sama.

"Insyaallah temen-teman nanti kita ada dialog, kalau ada saran-saran silakan (disampaikan). Bagi saya kita semua ini sama, kita setara," ungkap Maman.

Ditempat yang sama, Direktur Utama PNM Arief Mulyadi menegaskan siap mendukung pendataan pada berbagai jenis usaha yang akan dilakukan oleh Kementerian UMKM.

"Kami saat ini telah memiliki data aktif 15,2 juta usaha ultra mikro dan jika diakumulasi jumlah nasabah yang telah kami layani sebanyak 21,2 juta nasabah. Kami berharap data ini akan semakin melengkapi kebutuhan data yang dibutuhkan oleh Kementerian UMKM" kata Arief Mulyadi.

Dia menambahkan kedatangan Menteri UMKM ke PNM semakin menguatkan semangat Insan PNM dalam memberdayakan UMKM melalui pembiayaan dan pendampingan berkelanjutan.

"Perlu digaris bawahi bahwa PNM dalam memberikan modal selalu beriringan dengan program pendampingan yang kami sebut sebagai program pengembangan kapasitas usaha," tutup Arief Mulyadi.

PNM Terima Penghargaan Sebagai Lembaga Pemberdaya Ekonomi Perempuan Prasejahtera

PNM Terima Penghargaan Sebagai Lembaga Pemberdaya Ekonomi Perempuan Prasejahtera

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri BUMN Erick Thohir menargetkan dividen dari perusahaan-perusahaan BUMN dapat mencapai Rp100 triliun dalam kurun waktu 2026-2029.

Erick Thohir menuturkan pada 2025, BUMN menargetkan dividen sebesar Rp90 triliun. Menurutnya, target ini dapat tercapai tahun ini.

"Kami mempunyai target dividen Rp90 triliun. Jadi ini masih ada dua bulan, kami sedang kerja keras untuk mencapai target ini," kata Erick dalam Rapat Kerja di DPR, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Dia melanjutkan, capaian dividen BUMN saat ini telah berada pada angka 95%-96% dari target Rp90 triliun tersebut. Dia optimistis target tersebut dapat tercapai dalam waktu dekat.

Erick juga menuturkan saat ini BUMN tengah menyusun peta jalan atau roadmap ke depan, untuk tahun 2026-2029 apakah dividen perusahaan-perusahaan BUMN dapat menembus angka Rp100 triliun.

"Kami sedang menyusun roadmap ke depan, di tahun 2026, 2027, 2028, 2029, bisa enggak tembus target dividen BUMN ini mencapai Rp100 triliun," tuturnya.

Erick melanjutkan dengan progres yang sudah dicapai lima tahun terakhir, menurutnya saat ini bisa dilihat antara dividen dan Penyertaan Modal Negara (PMN), jumlah dividen saat ini sudah jauh lebih tinggi.

"Artinya apa, suntikan-suntikan kepada BUMN sendiri sudah dapat dibiayai dari dividen itu sendiri," ujarnya.

Adapun dalam catatan Bisnis.com, dividen BUMN pada 10 tahun terakhir (2014-2024) tercatat mengalami peningkatan yang signifikan. Total dividen BUMN pada 2014 tercatat sebesar Rp40,31 triliun. Sempat melandai, dividen BUMN kemudian melompat menjadi Rp81,2 triliun pada 2023.

Pada 2023, seperti dilansir dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terdapat 10 BUMN penyumbang dividen terbesar sepanjang 2023. Posisi pertama dihuni oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) yang menyetorkan dividen Rp23,23 triliun.

Posisi berikutnya adalah PT Pertamina (Persero) yang menyetorkan dividen ke kas negara senilai Rp14,02 triliun. Setoran ini diikuti oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) dengan kontribusi dividen mencapai Rp12,84 triliun.

Adapun peringkat keempat ditempati oleh PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) dengan realisasi dividen sebesar Rp8,64 triliun. Adapun posisi kelima dihuni oleh MIND ID yang menyetorkan dividen senilai Rp7,45 triliun pada 2023.

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

IDXChannel - Presiden Terpilih Prabowo Subianto disarankan melanjutkan program likuidasi alias pembubaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak mampu berkompetisi dengan swasta.Terutama, perseroan yang punya beban keuangan alias sakit-sakitan.

Associate Director BUMN Research Universitas Indonesia (UI), Toto Pranoto, menilai pembubaran BUMN bakal mengurangi beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), lantaran tidak disehatkan menggunakan Penyertaan Modal Negara (PMN).

"Jadi kalau BUMN ada dalam kuadran, di mana secara keuangan dia sudah tidak sehat, prospek bisnisnya juga relatif sudah redup, jadi memang kebijakannya mendingan dilikuidasi aja," ujarnya saat dihubungi, Jumat (18/10/2024).

Aksi perampingan perseroan negara sudah dilakukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya. Sehingga, kebijakan serupa patut diteruskan, khususnya perusahaan yang tak lagi beroperasi dan prospek bisnisnya relatif redup.

Toto memandang, tak perlu melakukan penyehatan BUMN sakit dengan menggunakan PMN. Pasalnya, perusahaan-perusahaan kategori ini hanya akan membebani keuangan negara.

"Nah itu kan menjadi suatu hal di mana kita akan bisa bilang APBN juga mulai terbatas, nggak mungkin setiap BUMN sakit dikasih PMN," kata Toto.

Pemanfaatan PMN patut dialokasikan untuk BUMN yang menjalankan public service obligation (PSO) atau penugasan pemerintah. Misalnya, PT Hutama Karya (Persero) yang membangun Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) atau Himbara yang ditugasi menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Toto mencatat, BUMN yang menerima PSO membutuhkan pendanaan yang bersumber dari APBN, lantaran mereka tidak mempunyai kemampuan finansial untuk merealisasikan penugasan yang dimaksud.

"Karena sebagian BUMN itu kan juga banyak yang fungsinya dalam rangka untuk menjalankan fungsi PSO, misalnya ada Jamkrindo, Askrindo, ada yang memberikan KUR. Kalau KUR modalnya mereka nggak ditambah, otomatis mereka juga tidak bisa memberikan kredit KUR besar kan," tutur Toto.

(NIA DEVIYANA)

PT Hutama Karya (Persero) menjadi salah satu BUMN yang berkontribusi besar dalam pembangunan ekonomi RI beberapa tahun belakangan ini.

Buah kontribusi besar yang paling nyata terlihat adalah keberadaan Jalan Tol Trans Sumatera.

Hutama Karya mendapatkan tugas besar dari Pemerintah dalam membangun Jalan Tol Trans Sumatera yang rencananya memiliki panjang 2.854 km.

Tugas besar tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera.

Dalam perpres, lingkup penugasan Hutama Karya meliputi pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan/ preservasi Tol Trans Sumatera.

Nah, untuk menjalankan tugas itu, pemerintah memberikan bantuan kepada Hutama Karya dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) dengan total Rp131,14 triliun yang diberikan dalam kurun waktu 2015-2024.

Tak ingin menyia-nyiakan kepercayaan besar yang diberikan pemerintah, Hutama Karya langsung tancap gas dengan menggeber pelaksanaan pembangunan Proyek Jalan Tol Trans Sumatera.

Proyek tol yang mereka kebut di awal antara lain; ruas Medan-Binjai, Palembang-Indralaya dan Bakauheni-Terbanggi Besar.

Untuk Bakauheni-Terbanggi besar, usai proyek itu di-groundbreaking oleh Presiden Jokowi pada April 2015, Hutama Karya langsung tancap gas membangun tol sepanjang 140,94 kilometer yang bernilai investasi Rp16,7 triliun tersebut.

Kerja keras membuahkan hasil. Pada Maret 2019, tol itu akhirnya selesai dan bisa dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan ekonomi masyarakat di Sumatera.

Kesuksesan pembangunan tol tersebut melecut Hutama Karya melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.

Dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR Juli lalu, Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto mengatakan hingga saat ini panjang Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang sedang dibangun sepanjang 1.235 km. Rinciannya 1030 km dalam tahap konstruksi.

Itu belum termasuk yang sedang konstruksi; Palembang-Betung (69 km) dan Betung-Tempino-Jambi (136 km).

Dari jumlah itu, 845 km di antaranya sudah beroperasi.

Adapun ruas yang telah beroperasi secara penuh diantaranya yakni Tol Bakauheni - Terbanggi Besar (140 km), Tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung (189 km), Tol Palembang - Indralaya (22 km), Tol Medan - Binjai (17 km), Tol Pekanbaru - Dumai (132 km), Tol Sigli Banda Aceh Seksi 2 - 6 (49 km), Tol Binjai - Langsa Seksi Binjai - Tanjung Pura (38 km), Tol Bengkulu - Taba Penanjung (17 km), Tol Pekanbaru - Bangkinang (31 km), Tol Bangkinang - XIII Koto Kampar (25 km), Tol Indralaya - Prabumulih (64 km), Tol Indrapura - Kisaran (48 km), Tol Indrapura- Tebing Tinggi-Seberlawan-Sinaksak (74 km).

"Sampai dengan saat ini, Hutama karya telah mengoperasikan Tol Trans Sumatera sepanjang 845 km serta direncanakan tahap I dan sebagian tahap II selesai 2024," katanya.Dengan pengoperasian jalan tol itu sudah dapat memberikan manfaat besar.Salah satunya bagi Datmalam Sembiring. Pada 2022 lalu, warga Sumatera Utara itu menikahkan anaknya di Jakarta.

Untuk ke Jakarta, ada beberapa moda transportasi yang bisa dipilih; pesawat, kapal laut dan juga darat.

Tapi, pilihan memiliki konsekuensi beda-beda. Untuk pesawat, konsekuensinya memang perjalanan cepat. Tapi ia harus mengeluarkan uang lebih banyak karena harga tiketnya mahal yang mahal.

Sementara kalau kapal memang harganya lebih murah. Tapi waktu tempuh lama.

Atas dasar itulah ia memilih untuk naik mobil. Kebetulan saat itu sudah ada Jalan Tol Trans Sumatera.

"Saya waktu itu menggunakan tol ini pas 2022, kebetulan ada acara besar keluarga di Jakarta dan berangkat dari Medan 3 orang. Jadi lebih hemat dibandingkan tiket pesawat. Jarak tempuhnya sekitar 3 hari 2 malam, itu pun saya jalan santai. Banyak berhentinya. Kalau nggak sepertinya 2 hari bisa sampai," katanya.

Karena efisiensi dan kecepatan waktu itulah, tak mengherankan bahwa kemudian Jalan Tol Trans Sumatera semakin diminati masyarakat untuk menunjang mobilitasnya.

Hal itu tercermin dari arus lalu lintas. Catatan Hutama Karya, Jumlah kendaraan melintas di Tol Trans Sumatera tembus 73 ribu kendaraan per hari, meningkat 30 persen dibanding periode sama 2023 yang hanya 56 ribu. Selain manfaat ke mobilitas masyarakat, kehadiran Jalan Tol Trans Sumatera juga memberikan manfaat ekonomi yang cukup besar

PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) pada 2021 lalu pernah menyebut Pembangunan 11 ruas tol prioritas Jalan Tol Trans Sumatera bisa memberikan dampak Rp786 triliun terhadap perekonomian nasional hingga 2033.

Artinya, pembangunan tol tersebut setiap tahun ditaksir menghasilkan dampak ekonomi sekitar Rp51 triliun.

Direktur Pembiayaan dan Investasi PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Sylvi J Gani mengatakan dengan potensi itu, dampak pengganda (multiplier effect) ekonomi Tol Trans Sumatera sebesar 1,7 kali dari nilai investasinya.

Sebagai catatan, angka multiplier effect didapatkan dengan membandingkan potensi output ekonomi dengan nilai investasi yakni Rp452 triliun.

"Dari nilai awal stimulus yang diberikan Rp452 triliun, dihasilkan output terhadap perekonomian nasional sebesar Rp768 triliun," ujarnya saat itu.

Ia menuturkan potensi output ekonomi per tahun sebesar Rp51 triliun dari jalan tol tersebut setara dengan 2,2 persen Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) di Pulau Sumatera.

Selain dari sisi output ekonomi, tol sepanjang 960,84 kilometer (Km) itu juga diperkirakan bisa memberikan nilai tambah sebesar Rp396 triliun terhadap ekonomi nasional hingga 2033 nanti.

Tak hanya secara nasional, keberadaan Jalan Tol Trans Sumatera diperkirakan menambah pendapatan rumah tangga sebesar Rp119 triliun hingga 2033.

"Banyak sekali pekerja yang dipekerjakan dalam jalan Tol Trans Sumatera ini, yang tentunya akan menghasilkan pendapatan untuk rumah tangga, sebesar Rp119 triliun," paparnya.

Tak heran, sebab Jalan Tol Trans Sumatera tersebut diperkirakan bisa menyerap tenaga kerja hingga 671 ribu orang per tahun. Rinciannya, pada tahap konstruksi sebanyak 486 ribu orang per tahun dan operasional 185 ribu orang per tahun.

"Dampak serapan tenaga kerja per tahun dari pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera 671 ribu orang per tahun itu setara dengan 2,4 persen tenaga kerja di Sumatera, khususnya," katanya.

Selain bagi masyarakat dan ekonomi negeri, kehadiran Jalan Tol Trans Sumatera juga menjadi faktor utama dalam peningkatan aset Hutama Karya.

Pada 2019, aset Hutama Karya tercatat sebesar Rp93,51 triliun dan pada akhir 2023 menjadi Rp169,74 triliun, meningkat hingga Rp76,23 triliun atau setara 81,51 persen.

Kondisi ini menjadikan Hutama Karya sebagai satu-satunya BUMN dengan aset jumbo pada klaster infrastruktur.

Selain itu, per akhir 2023, laba bersih perusahaan juga melonjak signifikan hingga 521 persen mencapai Rp1,87 triliun.

Pendapatan perusahaan juga meningkat sebesar 11,81 persen menjadi Rp26,93 triliun dan kontrak baru mengalami pertumbuhan impresif sebesar 55,51 persen, mencapai Rp30,88 triliun.

Per 2023, Hutama Karya juga berkontribusi ke penerimaan negara dengan setoran pajak mencapai Rp3,76 triliun.

Kinerjanya dalam mendukung perekonomian melalui infrastruktur pun diakui oleh dunia. Pada tahun ini, Hutama Karya berhasil masuk dalam daftar 'Fortune Southeast Asia 500 2024' yang dirilis oleh Majalah Fortune.

Meski berada dalam peringkat ke-183, tapi posisinya lebih tinggi dibandingkan BUMN infrastruktur lainnya di Indonesia. Artinya, Hutama Karya berhasil menjadi BUMN infrastruktur terbaik di dalam negeri.

Kinerja ini menambah topangan pendapatan negara dari perusahaan pelat merah. Pasalnya, selain Hutama Karya sejumlah BUMN juga memberikan kontribusinya.

BRI misalnya. Mereka tercatat sebagai jawara di daftar BUMN yang membagikan dividen tertinggi.

Tahun lalu, BRI membagikan dividen sebesar Rp48,10 triliun. Dengan kepemilikan sebesar 53,19 persen saham di BRI, pemerintah Indonesia menerima dividen sekitar Rp25,71 triliun. Nilai dividen BRI ini setara 30 persen dari total dividen BUMN untuk negara.

Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan bahwa pembagian dividen ini merupakan bentuk komitmen perseroan dalam menciptakan nilai ekonomi utamanya bagi para shareholders.

"Ini adalah bukti nyata bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki fungsi agent of development dan value creator dapat menjalankan peran economic dan social value secara simultan," ujar Sunarso.

Melalui strategi dan inisiatif yang didukung pengelolaan modal yang baik, pihaknya optimistis dapat terus menciptakan nilai dan memberikan return yang optimal kepada pemegang saham, termasuk negara.

"Melalui pembayaran pajak dan dividen, laba tersebut akan kembali ke negara sebagai pemegang saham mayoritas. Selanjutnya, laba ini digunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia melalui berbagai program pemerintah," jelas Sunarso.

Daftar 10 BUMN penyumbang dividen terbesar di 2023:

1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk: Rp25,71 triliun2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk: Rp17,17 triliun3. PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID: Rp11,21 triliun4. PT Pertamina (Persero): Rp9,35 triliun5. PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk: Rp9,21 triliun6. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk: Rp6,27 triliun7. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tbk: Rp3,09 triliun8. PT Pupuk Indonesia (Persero): Rp1,21 triliun9. PT Pelabuhan Indonesia (Persero): Rp1 triliun10. PT Bank Tabungan Negara (Persero): Rp420 miliar

Memang, keberhasilan Hutama Karya dalam membangun Jalan Tol Trans Sumatera itu bukan perjuangan mudah. Dalam membangun Tol Tran Sumatera, Hutama Karya pernah mengalami beberapa rintangan.

Yang paling nyata adalah masalah keuangan.

Maklum, kebutuhan investasi untuk membangun Tol Trans Sumatera memang besar. Untuk tahap I saja misalnya, berdasarkan proyeksi Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), nilai investasi yang dibutuhkan untuk membangun proyek Jalan Tol Trans Sumatera Tahap 1 saja mencapai Rp206 triliun

Dana itu untuk membangun ruas Medan-Binjai, Palembang-Indralaya, Pekanbaru-Dumai, Bakauheni-Terbanggi Besar; dan empat ruas tambahan; Terbanggi Besar- Pematang Panggang, Pematang Panggang-Kayu Agung, Palembang - Tanjung Api-Api dan Kisaran-Tebing Tinggi.

[Gambas:Photo CNN]

Karena modal yang digelontorkan negara untuk melaksanakan proyek itu kurang, Hutama Karya sempat mengalami masalah keuangan.

Tak tanggung-tanggung, Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR era 2021 Hedy Rahadian mengatakan kekurangan suntikan modal saat itu mencapai Rp60 triliun.

Kondisi tersebut direspons pemerintah dengan menambah suntikan modal ke Hutama Karya. Untuk 2021, besaran suntikan modal mencapai Rp25,2 triliun yang terbagi dalam beberapa tahap.

Tambahan modal naik pada 2022 jadi Rp31,35 triliun. Sedangkan, untuk 2023 sebesar Rp28,8 triliun dan pada 2024 sebesar Rp18,6 triliun.

Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR beberapa waktu lalu mengucapkan terima kasih atas pemberian PMN itu.

Menurutnya, PMN sudah memberikan manfaat besar ke ekonomi.

"Manfaat dari PMN ini adalah untuk meningkatkan konektivitas di Pulau Sumatera sehingga mampu menurunkan waktu tempuh dan biaya transportasi," ujar Budi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken aturan penambahan modal negara ke Pertamina senilai Rp 49,9 miliar. Hal itu dilakukan lewat Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2024 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

Penambahan modal berasal dari pengalihan barang milik negara (BMN) pada Kementerian ESDM berupa tangki bensin (fuel tank) 1x500 kiloliter, sarana dan prasarana bahan bakar nabati, serta terminal bahan bakar minyak di 14 wilayah yang ada di seluruh Indonesia. Pengalihan BMN milik Kementerian ESDM ini sudah dilakukan sejak 2016 yang lalu.

Total fasilitas yang dialihkan ke Pertamina di 14 wilayah itu nominalnya sebesar Rp 49,9 miliar yang menjadi bentuk tambahan modal saham bagi Pertamina dari negara.

"Nilai penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebesar Rp 49.945.989.000 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)," tulis pasal 2 beleid tersebut, dikutip Selasa (15/10/2024).

1. Krueng Raya, Aceh dengan nominal Rp 699,3 juta
2. Lhokseumawe, Aceh dengan nominal Rp 662,6 juta
3. Baturaja, Sumatera Selatan dengan nominal Rp 1,88 miliar
4. Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dengan nominal Rp 1,61 miliar
5. Camplong, Jawa Timur dengan nominal Rp 3,38 miliar
6. Pulang Pisau, Kalimantan Tengah dengan nominal Rp 3,98 miliar
7. Sampit, Kalimantan Tengah dengan nominal Rp 5,45 miliar
8. Kotabaru, Kalimantan Selatan dengan nominal Rp 6,02 miliar
9. Boyolali, Jawa Tengah dengan nominal Rp 3,39 miliar
10. Maos Cilacap, Jawa Tengah dengan nominal Rp 5,04 miliar
11. Malang, Jawa Timur dengan nominal Rp 3,66 miliar
12. Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah dengan nominal Rp 4,47 miliar
13. Sanggaran Denpasar, Bali dengan nominal Rp 3,49 miliar
14. Tasikmalaya, Jawa Barat dengan nominal Rp 6,2 miliar

PT Pertamina (Persero) mendapat suntikan dana dari penyertaan modal negara sebesar Rp 49.945.989.000 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT Pertamina, pada Kamis (10/10).

Tujuan dari penyertaan modal negara ini untuk meningkatkan kapasitas usaha Pertamina dan untuk memperbaiki struktur permodalan perseroan.

Dana suntikan modal ini berasal dari pengalihan Barang Milik Negara (BMN) pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

"Nilai penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal L sebesar Rp49.945.989.000 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)," tulis PP tersebut seperti yang dikutip kumparan, Selasa (15/10).

Berikut daftar rincian dan nilai penambahan penyertaan modal negara ke dalam modal saham PT Pertamina (Persero).

1. Fuel Tank (1x100 KL), Sarana dan Prasarana Bahan Bakar Nabati, Terminal Bahan Bakar Minyak Krueng Raya, Provinsi Aceh tahun 2016 sebesar Rp 699.304.000.

2. Fuel Tank (1x100 KL), Sarana dan Prasarana Bahan Bakar Nabati, Terminal Bahan Bakar Minyak Lhokseumawe, Provinsi Aceh tahun 2016 sebesar Rp 662.604.000.

3. Fuel Tank (1x100 KL), Sarana dan Prasarana Bahan Bakar Nabati, Terminal Bahan Bakar Minyak Baturaja, Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016 sebesar Rp 1.881.727.000.

4. Fuel Tank (1x100 KL), Sarana dan Prasarana Bahan Bakar Nabati, Terminal Bahan Bakar Minyak Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016 sebesar Rp 1.619.312.000.

5. Fuel Tank (1x500 KL), Sarana dan Prasarana Bahan Bakar Nabati, Terminal Bahan Bakar Minyak Camplong, Provinsi Jawa Timur. Tahun Anggaran 2016, senilai Rp 3.383.809.000.

6. Fuel Tank (1x500 KL), Sarana dan Prasarana Bahan Bakar Nabati, Terminal Bahan Bakar Minyak Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Tahun Anggaran 2016, senilai Rp 3.987.459.000.

7. Fuel Tank (1x500 KL), Sarana dan Prasarana Bahan Bakar Nabati, Terminal Bahan Bakar Minyak Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah. Tahun Anggaran 2016, senilai Rp 5.455.833.000,00.

8. Fuel Tank (1x500 KL), Sarana dan Prasarana Bahan Bakar Nabati, Terminal Bahan Bakar Minyak Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Tahun Anggaran 2016, senilai Rp 6.027.757.000.

9. Fuel Tank (1x500 KL), Sarana dan Prasarana Bahan Bakar Nabati, Terminal Bahan Bakar Minyak Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Tahun Anggaran 2016, senilai Rp 3.339.576.000.

10. Fuel Tank (1x500 KL), Sarana dan Prasarana Bahan Bakar Nabati, Terminal Bahan Bakar Minyak Maos Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Tahun Anggaran 2016, senilai Rp 5.045.417.000

11. Fuel Tank (1x500 KL), Sarana dan Prasarana Bahan Bakar Nabati, Terminal Bahan Bakar Minyak Malang, Provinsi Jawa Timur. Tahun Anggaran 2016, senilai Rp 3.667.561.000.

12. Fuel Tank (1x500 KL), Sarana dan Prasarana Bahan Bakar Nabati, Terminal Bahan Bakar Minyak Pangkalan Bun, Provinsi Kalimantan Tengah. Tahun Anggaran 2016, senilai Rp 4.476.823.000

13. Fuel Tank (1x500 KL), Sarana dan Prasarana Bahan Bakar Nabati, Terminal Bahan Bakar Minyak Sanggaran Denpasar, Provinsi Bali. Tahun Anggaran 2016, senilai Rp 3.495.844.000

14. Fuel Tank (2x500 KL), Sarana dan Prasarana Bahan Bakar Nabati, Terminal Bahan Bakar Minyak Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Tahun Anggaran 2016, senilai Rp 6.202.963.000

Pemerintahan Prabowo disebut akan mengubah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi Badan BUMN. Hal ini dinilai akan membuat pemerintah kehilangan setoran dividen.

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menuturkan setelah Kementerian BUMN diubah menjadi Badan BUMN, maka perusahaan pelat merah akan bertindak sebagai entitas usaha yang profesional.

Hal ini yang menyebabkan pemerintah akan kehilangan setoran dividen dari perusahaan BUMN setiap tahunnya. Akan tetapi, pemerintah juga tidak perlu menggelontorkan Penyertaan Modal Negara (PMN).

“Iya (tidak ada PMN) jadi harus bayar utang sendiri kan secara rasional begitu. Kalau perusahaannya profesional berarti tidak (ada setoran dividen) kan, dividennya dinikmati oleh sendiri,” kata Trubus kepada kumparan, Minggu (29/9).

Tahun ini, pemerintah menargetkan BUMN menyetor dividen sebesar Rp 90 triliun. Dengan demikian, jika Kementerian BUMN berubah menjadi dividen, pemerintahan selanjutnya akan kehilangan sekitar Rp 90 triliun tersebut tahun depan.

Selain itu, setelah di bawah naungan Badan BUMN, perusahaan-perusahaan pelat merah kehilangan tanggung jawab pelayanan hingga transparansi yang sebelumnya diemban ketika masih di bawah Kementerian BUMN. Sehingga prioritas perusahaan-perusahaan tersebut adalah kinerja keuangan atau profit.

“Layanan publiknya kalau sudah menjadi Badan berarti terbatas, karena dia tidak lagi langsung berurusan dengan kepentingan hajat orang banyak kan. Jadi, BUMN ini mencari profit, SDM-nya, human resources-nya jadi profesional kan,” jelas Trubus.

Di sisi lain, Trubus juga melihat kemungkinan hajat Menteri BUMN Erick Thohir untuk merger perusahaan-perusahaan pelat merah sektor konstruksi juga restrukturisasi yang kini tengah berlangsung, tidak bisa dilanjutkan.

"Kalau udah jadi Badan (BUMN) kemungkinan gak bakal lanjut (merger dan restrukturisasi)," imbuh Trubus.

Akan tetapi sebelum itu, lanjut Trubus, pemerintah harus merevisi beleid terkait BUMN terlebih dahulu, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

“Karena (nanti) mengacunya ke Undang-Undang PT, Perseroan Terbatas kan. Namun ini kan karena masih ada Undang-Undang BUMN, tentu nanti akan ada perubahan terhadap kebijakan BUMN. Undang-Undang BUMN kan ada, nanti harus direvisi kan,” terang Trubus.

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) turut membantu 1,7 juta warga keluar dari kemiskinan ekstrem melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar).

Direktur Utama PT PNM Arief Mulyadi mengatakan sejak Mekaar diluncurkan pada 2016, BUMN sektor pembiayaan tersebut telah membantu 20,6 juta ibu-ibu di Indonesia.

Program ini memang menyasar para perempuan di keluarga pra sejahtera.

"Delapan tahun ini ada 1,7 juta yang naik kelas, sebagian ada yang naik kelas ke lembaga keuangan formal," kata Arief saat meninjau kelompok Mekaar di Desa Telemung, Banyuwangi, Jumat (27/9).

Lebih lanjut, dia menerangkan jutaan warga itu kini telah memiliki akun di perbankan formal. Mekaar menyediakan pinjaman modal berbasis cash dengan minimal Rp2 juta.

Skema peminjaman Mekaar menerapkan sistem kelompok tanggung renteng. Artinya jika ingin mengajukan pinjaman harus dalam bentuk kelompok yang terdiri minimal 10 orang.

Tak cuma pinjaman, kelompok-kelompok itu juga akan mendapat pelatihan pengembangan dan pemberdayaan ekonomi. Arief memandang pengelompokan itu sebagai upaya mengembalikan kembali budaya Indonesia yakni gotong royong dan saling bantu.

Dia juga berharap orang-orang yang naik kelas tetap bersama dengan anggota kelompoknya sehingga bisa membantu yang lain.

"Kalaupun mereka naik kelas harus tetap ada di ekosistem ini. Kalau bisa yang besar narik yang kecil," ujar Arief.

Salah satu yang merasakan manfaat Mekaar adalah Marsiyatih. Mulanya dia meminjam Rp2 juta, lalu uang ini dipakai membeli kambing. Kambing tersebut lantas beranak-pinak dan dijual saat sudah dewasa. Hasil penjualan kambing itu, dia kelola untuk membuka usaha mebel.

"Selain buat kambing ya, itu buat mebel," kata Marsiyatih. Dia kini bisa meminjam ke Mekaar hingga Rp10 juta.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) persentase penduduk miskin ekstrem Indonesia pada Maret 2024 sebesar 0,83 persen. Angka ini, lebih rendah dari tahun sebelumnya yakni 1,12 persen.

Sementara itu, untuk angka kemiskinan di Indonesia sebesar 9,03 persen pada Maret 2024. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 0,33 persen dari tahun lalu.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten BUMN konstruksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) memperkuat skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk mengantisipasi penurunan anggaran Kementerian PUPR pada 2025.

Kementerian PUPR diketahui mendapatkan anggaran tambahan Rp40,59 triliun, sehingga total pagu anggaran naik menjadi Rp116,22 triliun pada 2025. Meski bertambah, nilai ini masih lebih rendah dari anggaran 2024 yang mencapai Rp149,74 triliun.

Sekretaris Perusahaan Adhi Karya Rozi Sparta menyatakan perseroan telah mengantisipasi penurunan anggaran tersebut dengan memperkuat lini bisnis melalui skema KPBU, didukung dengan pembiayaan kreatif dan mitra yang kuat.

“Skema ini memungkinkan ADHI untuk tetap berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur strategis dengan tetap menerapkan prinsip kehatian-hatian dalam memilih proyek yang akan dikerjakan,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (23/9/2024).

Rozi menambahkan opsi proyek dari BUMN/BUMD dan swasta juga telah memperluas sumber kontrak baru perusahaan. Pendekatan tersebut membuat ADHI tidak hanya bergantung pada proyek pemerintah dan mampu meraih peluang dari berbagai sumber.

Di sisi lain, emiten BUMN Karya ini juga akan fokus mengembangkan lini bisnis yang dapat memberikan pendapatan berulang atau recurring income pada tahun depan.

Prospek ADHI pada 2025 juga ditopang oleh Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp2,09 triliun yang telah disetujui DPR pada Juli 2024. Modal ini ditujukan untuk merampungkan proyek strategis nasional Tol Solo-Jogja-Kulonprogo dan Tol Jogja-Bawen.

“Kami optimis bahwa peningkatan anggaran [PUPR] dan PMN ini akan memberikan dampak positif bagi kinerja ADHI, terutama dalam menjaga pertumbuhan fundamental dan memperkuat posisi perseroan di sektor infrastruktur,” ucap Rozi.

Hingga Agustus 2024, ADHI mengantongi kontrak baru senilai Rp13,6 triliun. Perolehan itu lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada 2023, yakni Rp24,5 triliun.

Kontrak baru tersebut diraih dari pekerjaan proyek gedung sebesar 43%, sumber daya air sebesar 31%, sisanya jalan & jembatan, properti, manufaktur, dan EPC sebesar 26%.

__________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis, JAKARTA— PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) (BPUI) atau Indonesia Financial Group (IFG) mengatakan masih membutuhkan dukungan permodalan untuk menunjang kebutuhan dan penugasan holding asuransi dan penjaminan pada 2025 hingga tahun-tahun selanjutnya.

Dalam Rapat Dengar Pendapat di DPR, IFG membutuhkan dukungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait dengan penguatan modal. Dalam hal ini terkait dengan penyertaan modal negara (PMN). Mengingat, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus mendapatkan persetujuan dari DPR.

Implementasi PSAK 117 di industri asuransi pun menggerus ekuitas di perusahaan asuransi. Hal itu juga terjadi secara global karena penerapan IFRS 17. Oleh sebab itu, ini menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan asuransi di bawah holding IFG.

Simak ulasan singkat berita pilihan redaksi Bisnisindonesia.id lainnya dalam Top 5 News Bisnisindonesia.id, Rabu (18/9/2024).

Antara Ekspansi & Beban Jiwasraya, IFG Sebut Butuh Suntikan Dana Lagi

IFG sebelumnya telah mendapatkan persetujuan PMN sebanyak Rp1 triliun untuk PT Jaminan Kredit Indonesia dan Rp2 triliun untuk PT Asuransi Kredit Indonesia pada 2025. PMN tersebut terkait dengan penugasan program KUR.

Selain penguatan modal, Direktur Utama IFG Hexana Tri Sasongko menyebut aksi korporasi lainnya yang akan dilakukan IFG yakni peningkatan sinergi dan penataan bisnis.

IFG sendiri telah membawahkan beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang asuransi umum antara lain PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), PT Kerugiaan Jasa Raharja (Jasa Raharja), dan PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo). Bagaimana potret kinerja dan strategi IFG dengan potensi aliran dana segar? Simak berita selengkapnya di Bisnisindonesia.id.

Luka Pandemi Covid-19 Masih Berbekas di BPR
Industri bank perekonomian rakyat (BPR) masih menderita akibat luka selama pandemi Covid-19. Hal itu menyeret kinerja industri bank tersebut kendati status pandemi telah dicabut. Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia (SPI) yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), nilai kredit bermasalah BPR mencapai Rp16,46 triliun per Juni 2024. Nilai ini setara dengan 11,39% dari total kredit yang disalurkan.

Rasio NPL tersebut jauh di atas ambang batas atau threshold yang ditetapkan oleh regulator sebesar 5%. Apabila diperinci, total kredit macet BPR pada Juni 2024 mencapai Rp10,91 triliun, naik 29,87% YoY. Pada periode yang sama tahun sebelumnya atau Juni 2023, NPL BPR mencapai 9,27% dengan nominal NPL Rp12,58 triliun. Adapun, saat itu, total kredit macet sebesar Rp8,4 triliun.

Di tengah kenaikan rasio kredit bermasalah tersebut, industri BPR mencetak laba senilai Rp1,06 triliun sepanjang 2024 atau turun 25,68% secara tahunan dari realisasi periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp1,43 triliun.

Impor Sapi & Susu Membengkak Jelang Pelantikan Prabowo - Gibran
Impor hewan hidup berupa sapi atau lembu, termasuk susu sapi mengalami pembengkakan pada Agustus secara year-on-year. Raihan ini diprediksi kian membengkang saat pemerintahan baru Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka mulai memimpin.

Sesuai visi-misinya, Prabowo akan menjalankan sejumlah program di antaranya makan bergizi gratis. Salah satunya turut mencakup program susu gratis untuk siswa. Sebagai ancang-ancang, pemerintah berencana mendatangkan 100.000 sapi perah demi merealisasikan rencana tersebut.

Rencana impor sapi tersebut merupakan tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Menteri Pertanian Brazil Carlos Favaro di Brasil, Kamis (12/9/2024).

Amran menyampaikan, kerja sama investasi pengembangan 100.000 ekor sapi perah di Indonesia akan dilakukan antara PT Asiabeef Biofarma Indonesia (Asiabeef) dengan Agropecuaria 31 (31 Group). Nilai investasi ditaksir mencapai Rp4,5 triliun.

Pecah Rekor Harga Emas ke Level Tinggi, Tren Bakal Berlanjut?

Harga komoditas logam mulia kembali mencatatkan rekor tertinggi sepanjang masa seiring dengan ekspektasi Federal Reserve yang akan melonggarkan kebijakan moneternya untuk pertama kali dalam empat tahun.

Mengutip Bloomberg pada Selasa (17/9/2024), harga emas sempat naik sebesar 0,5% ke level tertinggi US$2,589.70 per troy ounce pada perdagangan Senin waktu AS. Adapun kenaikan tersebut melanjutkan reli 3,2% pada pekan lalu menjelang pertemuan The Fed pada 17-18 September.

Dalam pertemuan tersebut, the Fed diperkirakan bakal menurunkan suku bunga setidaknya 25 basis poin. Kendati begitu, terdapat perbedaan pendapat mengenai laju jalur pelonggaran bank sentral AS itu. Beberapa pedagang dan ekonom kini memperkirakan pengurangan setengah poin yang lebih besar pada minggu ini. Biaya pinjaman yang lebih rendah sering kali dianggap sebagai bullish bagi emas, karena tidak dikenakan bunga.

Gejolak di Tubuh Kadin Indonesia

Turbulensi melanda dunia usaha dan industri Tanah Air di tengah kontraksi Purchasing Managers’ Index atau PMI Manufaktur dan upaya pemerintah mencapai target investasi yang ditetapkan sebesar Rp1.650 triliun pada tahun ini.

Kamar Dagang dan industri (Kadin) Indonesia sebagai wadah pelaku usaha yang dilindungi oleh Undang-Undang No. 1/1987 sedang menghadapi gejolak setelah konvensi anggota luar biasa menggelar musyawarah nasional luar biasa atau Munaslub yang mengesahkan Anindya Bakrie sebagai ketua umum baru menggantikan Arsjad Rasjid.

Proses yang berlangsung sangat cepat, yakni konvensi pada Jumat (13/9/2024) dan dilanjutkan dengan Munaslub keesokan harinya, membuat kubu Arsjad hanya mampu menerbitkan surat yang menyatakan bahwa 21 pengurus Kadin daerah menolak penyelenggaraannya. Simak berita selengkapnya di Bisnisindonesia.id.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten BUMN konstruksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) mencetak laba bersih Rp401,95 miliar sepanjang Januari – Juni 2024. Raihan itu berbalik dari posisi rugi Rp1,88 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Berdasarkan laporan keuangan per akhir Juni 2024, WIKA membukukan pendapatan bersih Rp7,53 triliun atau turun 18,58% year-on-year (YoY) dari posisi Rp9,25 triliun.

Sepanjang semester I/2024, pendapatan WIKA dikontribusikan oleh sejumlah segmen, antara lain infrastruktur dan gedung sebesar Rp3,46 triliun; segmen industri Rp2,29 triliun; energi dan industrialplant Rp1,2 triliun; serta hotel Rp421,01 miliar.

WIKA turut mencatatkan beban pokok pendapatan Rp6,88 triliun, melemah 18,71% secara tahunan. Dengan perolehan itu, perseroan mengakumulasikan laba kotor Rp645,52 miliar atau turun dari posisi semester I/2023 yang meraih Rp779,03 miliar.

Beban keuangan perseroan juga mengalami peningkatan 50,40% secara tahunan, atau dari posisi Rp1,23 triliun pada tahun lalu menjadi Rp1,85 triliun sepanjang semester I/2024.

Kendati demikian, WIKA mencatatkan penghasilan lain-lain senilai Rp4,38 triliun pada paruh pertama tahun ini. Capaian tersebut bersumber, di antaranya dari keuntungan restrukturisasi pinjaman Rp3,94 triliun dan pemulihan penurunan nilai Rp361,19 miliar.

Direktur Utama Wijaya Karya Agung Budi Waskito mengatakan transformasi perseroan telah menunjukkan hasil yang sesuai dengan rencana perseroan.

Hal itu setidaknya tecermin dari gross profit margin (GPM) segmen infrastruktur dan gedung serta EPCC yang mencapai 8,4% dan 9,9% pada kuartal II/2024. Realisasi ini meningkat dibandingkan periode sama tahun lalu yakni 8,2% dan 7,9%.

“Perkuatan kinerja operasi WIKA dapat tercapai atas upaya perseroan dalam menjalankan lean construction dan digitalisasi serta terus mengupayakan efisiensi operasi di seluruh proyek berjalan,” ujar Agung dalam keterangan tertulis, Jumat (30/8/2024).

WIKA mencatatkan penurunan piutang 15,3% dari posisi Rp8,40 triliun menjadi Rp7,11 Triliun pada semester I/2024. Hal ini sejalan dengan upaya perseroan dalam menjalankan salah satu langkah 8 stream penyehatan yakni percepatan penagihan piutang.

Perbaikan kinerja Wijaya Karya juga terlihat dari rasio utang berbunga terhadap ekuitas (gearing ratio) dan debt to equity ratio (DER) yang masing-masing 2,31 kali serta 3,23 kali. Torehan ini menurun dari posisi tahun lalu yang mencapai 3,86 kali dan 5,89 kali.

Dari sisi neraca keuangan, WIKA membukukan total aset Rp67,06 triliun hingga akhir Juni 2024 atau meningkat 1,64% YoY. Adapun liabilitas turun 9,23% secara tahunan menjadi Rp51,20 triliun, sementara ekuitas melonjak 65,71% YoY ke Rp15,86 triliun.

Adapun arus kas setara kas perseroan pada akhir periode Juni 2024 tercatat mencapai Rp7,04 triliun, melesat 284,73% secara tahunan dari posisi sebelumnya Rp1,83 triliun.

_________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Tiga emiten BUMN yakni PT Bukit Asam Tbk. (PTBA), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) mengungkapkan komitmen terkait dividen tahun buku 2024.

Berdasarkan Nota Keuangan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, pendapatan pos kekayaan negara dipisahkan yang berasal dari dividen perusahaan pelat merah ditaksir mencapai Rp86 triliun.

Jumlah itu lebih tinggi dibandingkan target tahun ini yang mematok dividen BUMN sebesar Rp85,84 triliun. Kementerian Keuangan melaporkan total setoran dividen BUMN, yang berasal dari laba bersih 2023, sudah mencapai Rp60,1 triliun pada semester I/2024.

Terkait dengan dividen tahun buku 2024, Direktur Keuangan & Manajemen Risiko PTBA Farida Thamrin tidak menjelaskan secara rinci karena kebijakan terkait rasio pembayaran dividen merupakan kewenangan pemegang saham dalam hal ini MIND ID.

“Jadi, nanti kami akan lihat berapa dividend payout ini tergantung dari keputusan pemegang saham dan kami hanya bisa mempersiapkan dana yang dibutuhkan apabila nanti ada keputusan dari pemegang saham,” ujarnya dalam Pubex Live 2024, Selasa (27/8/2024).

Sebagai catatan, pada Juni lalu, PTBA telah membagikan dividen tunai dari laba bersih tahun buku 2023 senilai Rp4,58 triliun atau setara Rp397,71 per saham. Jumlah tersebut mencerminkan dividend payout ratio 75% dari laba bersih perusahaan.

Rasio pembayaran dividen itu mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya yang menetapkan pembagian dividen 100% dari laba bersih tahun buku 2022.

Sementara itu, manajemen Telkom Indonesia berencana menebar dividen dengan rasio di kisaran 70% hingga 80% dari kinerja laba bersih untuk tahun buku 2024.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko TLKM Heri Supriadi menyampaikan bahwa terkait kebijakan dividen, perseroan telah mempertimbangkan kebutuhan ekspansi, investasi, kinerja keuangan, serta aspirasi dari pemegang saham.

Selama 10 tahun terakhir, TLKM menjadi salah satu emiten yang tidak pernah absen membagikan dividen. Selain itu, rasio pembayaran dividen TLKM juga tidak kurang dari 60%.

Pada tahun buku 2023, misalnya, sebaran dividen dari emiten pelat merah ini mencapai 72% dari laba bersih atau mencapai Rp17,68 triliun. Dividen ini setara dengan Rp178,5 per saham.

Telkom Indonesia turut menjadi emiten kedua dengan dividen terbesar ke kas negara sepanjang periode 2014 – 2023. Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), selama periode tersebut TLKM telah menggelontorkan dividen Rp70,95 triliun.

Di sisi lain, manajemen BBRI berkomitmen memberikan rasio pembayaran dividen secara optimal untuk tahun buku 2024. Menandai posisi emiten perbankan ini sebagai BUMN yang paling royal menyetor dividen ke kas negara.

Berdasarkan laporan BPK yang diolah selama periode 2014 – 2023, BBRI menjadi emiten dengan setoran dividen paling paling jumbo yakni mencapai Rp90,79 triliun.

Setoran dividen BBRI selama 2014 – 2023 berkisar di rentang Rp3,6 triliun hingga Rp23,23 triliun. Nilai terakhir yang disebutkan berasal dari keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk tahun buku 2023.

Sekretaris Perusahaan BBRI Agustya Hendy Bernadi mengatakan dalam beberapa tahun ke depan perseroan tetap berkomitmen menebar rasio pembayaran dividen secara optimal, dengan mempertimbangkan kondisi permodalan.

“BRI berkomitmen dalam beberapa tahun ke depan dan dengan mempertimbangkan kondisi permodalan yang memadai, BRI akan memberikan dividen dengan payout ratio yang optimal,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Namun, ada beberapa faktor yang menentukan BBRI dalam memutuskan besaran dividen ke pemegang saham, antara lain proyeksi pertumbuhan bisnis hingga rasio kecukupan modal.

“BRI memperhatikan faktor proyeksi pertumbuhan bisnis ke depan, pemenuhan rasio kecukupan modal dan faktor sustainability tingkat imbal hasil atas ekuitas dalam tiga tahun,” kata Hendy.

__________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.