Reporter: Tendi Mahadi | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Permodalan Nasional Madani (PNM) mencatat saat ini memiliki jumlah nasabah sebanyak 15,2 juta orang dengan total dana PNM yang beredar di kalangan nasabah mencapai Rp 244 triliun.

Sekretaris Perusahaan PNM Lalu Dodot Patria Ary bilang saat ini nasabah PNM naik secara bertahap yang sebelumnya di bawah holding ultra mikro akan naik ke kelas atas seperti BRI atau Pegadaian.

Tidak hanya itu, ia menjelaskan ke depannya PNM mengambil satu strategi dari tiga pilar mereka untuk membahagiakan masyarakat, yakni dengan memberikan modal finansial, modal intelektual, dan modal sosial.

Dodot juga mengatakan pemberian kredit kepada masyarakat tidak hanya melalui uang. Namun, juga dengan memperhatikan peluang-peluang yang ada di tengah masyarakat.

“Bagaimana kita bisa mengkapitalisasi peluang-peluang yang ada di masyarakat, yang ada di nasabah kami dalam bentuk kelompok. Sehingga mereka ada interaksi, dan dalam kelompok tersebut juga terbentuk suatu social network yang baik,” kata dia dalam keterangannya, Minggu (28/7).

Atas dukungan terhadap peningkatan ekonomi di kalangan ultra mikro Direktur Utama PNM Arief Mulyadi menjadi salah satu tokoh yang mendapat penghargaan kategori Penggerak Ekonomi Masyarakat, dalam program PNM Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar) dalam penghargaan Satu Inspirasi.

PNM merupakan lembaga pembiayaan dan pendampingan perempuan prasejahtera di Indonesia melalui sektor usaha ultra mikro. PNM tidak hanya memberikan modal usaha, tetapi berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas produk juga dilakukan.

Reporter: Nova Betriani Sinambela | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di tengah badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang belakangan terjadi di beberapa sektor industri padat karya, industri teknologi hingga e-commerce. Sejumlah Asosiasi Industri Keuangan Non Bank (IKNB) merasa badai PHK tidak akan menerjang Industri ini.

Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Budi Herawan mengungkapkan pihaknya tidak melihat badai PHK di industri asuransi umum. Menurutnya PHK di industri ini masih karena alasan pensiun, bukan karena kesehatan keuangan perusahaan ataupun digitalisasi yang disebut-sebut bisa mengambil alih tanggungjawab pekerja.

"Kami tidak melihat adanya kemungkinan ke arah PHK. Kami menghindari adanya PHK, maunya PHK-nya natural, dari pensiunnya," kata Budi Herawan saat ditemui di Jakarta, Jumat (26/7)

Direktur Eksekutif AAUI, Bern Dwyanto juga menambahkan bahwa selama dua tahun terakhir ia tidak melihat adanya fenomena PHK di asuransi umum, ditambah tidak adanya informasi terkait PHK yang sampai ke AAUI.

"(Data PHK) ini yang kami tidak punya, tapi tidak ada informasi PHK yang disampaikan ke kami," kata Bern kepada KONTAN.

Sejalan dengan AAUI, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Togar Pasaribu tidak melihat tren PHK di asuransi jiwa.

Apalagi secara data industry analysis Q1 2024, lanjut Togar, jumlah karyawan secara industri masih menunjukkan pertumbuhan, yakni sekitar 5,7% dibanding periode yang sama di tahun 2023.

"Menanggapi fenomena PHK yang belakangan marak terjadi, perlu kami sampaikan bahwa perusahaan-perusahaan asuransi jiwa selalu membuka kesempatan kepada masyarakat luas untuk menjadi agen atau tenaga pemasar asuransi jiwa," kata Togar.

Dengan demikian ia berharap agar perusahaan-perusahaan asuransi jiwa dapat mendorong seluruh anggotanya untuk terus meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia (SDM), sekaligus memperhatikan keberlangsungan bisnis agar hal-hal yang tidak diinginkan seperti PHK tidak terjadi.

Ketua Umum Asosiasi Modal Ventura Untuk Start Up Indonesia (Amvesindo), Eddi Danusaputro membantah badai PHK akan menerjang industri modal ventura, "Tidak ada indikasi ada tren PHK di industri modal ventura," kata Eddy

Kemudian, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno membantah indikasi PHK di sektor IKNB. Meskipun industri ini mengalami penurunan pembiayaan sebesar 11,96% yoy menjadi Rp 16,21 triliun, namun perusahaan-perusahaan modal ventura masih mampu menjaga kondisi keuangannya.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno menegaskan bahwa industri multifinance masih baik-baik, banyak perusahaan yang bimasih berjalan bisnisnya. Bahkan industri ini diproyeksi tumbuh 12% di tahun ini.

"Tidak ada PHK. Kalau Perusahaan pembiayaan masih jalan, ada perusahaannya, datanya juga bagus. Kami juga masih coba bertahan untuk tumbuh sekitar 10-12% bisnisnya,"

Sementara itu, dari sisi pelaku industri, PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) yang baru-baru ini mengakuisisi Mandiri Inhealth, menyatakan tidak akan ada pengurangan pekerja dari sisi Mandiri Inhealth maupun IFG Life.

Secara kinerja keuangan IFG Life juga menjukan kondisi yang stabil. Perusahaan ini mencatat kenaikan aset sebesar 15,6% selama semester I 2024. Hingga akhir Juni lalu, aset perusahaan mengalami kenaikan dari sebelumnya sebesar Rp 28,25 triliun menjadi Rp 32,67 triliun.

"Kami sampaikan, sejak IFG Life berdiri tidak terdapat pemutusan hubungan kerja (PHK) di perusahaan kami. Sementara untuk karyawan mandiri inhealth, tidak akan ada perubahan status ketenagakerjaan untuk karyawan Mandiri Inhealth dan IFG Life, dan tidak ada pengurangan karyawan," kata Corporate Secretary IFG Life, Gatot Haryadi.

Untuk diketahui, BPJS Ketenagakerjaan mencatat telah membayarkan klaim program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebesar Rp 182,13 miliar sejak Januari 2024 hingga Mei 2024. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengatakan total nilai tersebut diberikan kepada 24,45 ribu peserta klaim JKP.

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Bank Indonesia (BI) melaporkan penyaluran kredit pada Juni 2024 tumbuh sebesar 11,5% secara tahunan atau year on year (yoy) menjadi Rp 7.403,5 triliun, relatif stabil dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 11,4% yoy.

Dikutip dari analisis perkembangan uang beredar BI, perkembangan kredit utamanya didorong oleh pertumbuhan penyaluran kredit kepada debitur korporasi yang meningkat 16,2% yoy dan perorangan meningkat 6,4%.

Sementara berdasarkan jenis penggunaan, pertumbuhan penyaluran kredit pada Juni 2024 dipengaruhi oleh perkembangan kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi.

Kredit Modal Kerja (KMK) meningkat 10,9% yoy, relatif stabil dibandingkan dengan pertumbuhan Mei 2024 sebesar 10,8%. Perkembangan KMK bersumber dari pertumbuhan pada sektor keuangan, real estat, dan jasa perusahaan, sektor pertambangan, dan penggalian.

Adapun kredit investasi tumbuh sebesar 13,9%, relatif stabil dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya 13,8%, terutama bersumber dari sektor industri pengolahan dan sejenisnya, serta sektor perdangan, hotel dan restoran.

Sementara itu, kredit konsumsi meningkat sebesar 10,4% yoy pada Juni 2024, lebih tinggi dari pertumbuhan Mei 2024 sebesar 10,1% yoy, terutama didorong oleh perkembangan kredit pemilikan rumah (KPR), kredit kendaraan bermotor (KKB), dan kredit multiguna.

Penyaluran kredit properti tumbuh sebesar 8,8% yoy pada Juni 2024 relatif stabil dibangingkan pertumbuhan bulan sebelumnya, terutama berasal dari KPR dan KPA yang tumbuh sebesar 14,3% yoy serta kredit real estate sebesar 11,8%.

Sementara itu kredit konstruksi pada Juni 2024 terkontraksi sebesar 1,9% yoy setelah pada Mei 2024 terkontraksi sebesar 1,1%.

Selanjutnya, penyaluran kredir kepada UMKM pada Juni 2024 tumbuh sebesar 6,7% yoy setelah tumbuh 7,3% pada bulan sebelumnya. Pertumbuhan penyaluran kredit UMKM terutama pada skala mikro 9,9% yoy. Berdasarkan jenis penggunaan, pertumbuhan kredit UMKM pada Juni 2024 dipengaruhi oleh kredit investasi 17,6% yoy dan kredit modal kerja 3,2%.

Reporter: Nova Betriani Sinambela | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Perusahaan asuransi, PT Hanwha Life Insurance Indonesia (Hanwha Life) membidik pendapatan premi sebesar Rp225 miliar di akhir tahun 2024.

CEO Hanwha Life Indonesia Steven Namkoong menegaskan pihaknya yakin bisa mencapai target tersebut melalui penguatan bisnis dan merealisasikan sejumlah strategi.

“Memasuki dekade baru Hanwha Life di Indonesia, kami akan berkembang semakin besar. Untuk tahun 2024, Hanwha Life mengincar pendapatan premi bruto bisa tumbuh di atas 50% atau mencapai lebih dari Rp255 miliar.” kata Steven Namkoong dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (28/7).

Adapun salah satu strateginya adalah meluncurkan produk baru di kuartal III-2024. Produk ini adalah asuransi universal dengan konsep fitur dari Korea yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sejalan dengan itu, perusahaan asuransi asal Korea Selatan ini trus mengembangkan inovasi dan bertransformasi secara digital untuk menciptakan pengalaman berasuransi yang mudah dan menyenangkan. Misalnya, menghadirkan aplikasi Orangetopia dengan teknologi metaverse.

Tidak kalah penting, Hanwha Life berencana meningkatkan eksistensinya di Indonesia dengan memperluas portfolio bisnis ke industri perbankan. Awal Mei 2024, Hanwha Life Korea menandatangani kesepakatan bersama Lippo Group terkait penanaman modal di Nobu Bank.

“Sepuluh tahun terakhir, kami melayani lebih dari 130 ribu nasabah melalui 26 kantor pemasaran di pulau Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Tahun 2024, Hanwha Life mengusung spirit Orange Wave yang membawa energi positif dalam perjalanan keuangan masyarakat Indonesia, sekaligus berfokus pada tiga langkah besar,” jelas Steven.

Untuk diketahui, sepanjang semester I 2024, Hanwha Life telah mencatat kenaikan pendapatan premi bruto sebesar 83,93% dari Rp68,70 miliar menjadi Rp126,35 miliar (yoy), serta membayarkan klaim dan manfaat sebesar Rp72,96 miliar. Hanwha Life juga membukukan total aset Rp2,14 triliun dan rasio solvabilitas (RBC) 1.061,48%, jauh di atas batas minimum RBC 120% yang disyaratkan OJK.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) telah mencatatkan kinerja impresif untuk aplikasi mobile banking, BTN Mobile. Tak tanggung-tanggung, transaksi aplikasi tersebut melonjak 165% secara tahunan (YoY).

Dalam periode enam bulan pertama 2024 ini, BTN Mobile mencatat transaksi yang mencapai 380 juta transaksi. Pada periode sama tahun lalu, transaksi BTN Mobile hanya sekitar 145 juta transaksi.

Hal tersebut sejalan dengan jumlah pengguna yang sejak diperkenalkan ulang dengan tampilan dan fitur yang lebih modern pada tahun lalu, BTN Mobile berhasil menggaet 1,6 juta pengguna hingga semester I-2024. Jika digabung dengan pengguna versi lama, maka totalnya mencapai 3 juta.

Sementara itu, nilai transaksi dari BTN Mobile telah mencapai Rp 40,8 triliun. Capaian tersebut bertumbuh sekitar 68% yoy dari periode sama tahun lalu yang senilai Rp 24,3 triliun.

SEVP Digital Business BTN Thomas Wahyudi berharap dengan transaksi BTN Mobile yang terus diminati mampu memperkuat dana pihak ketiga secara berkelanjutan dan pendapatan berbasis komisi (fee-based income/FBI) yang dapat diandalkan.

Selama beberapa tahun ke belakang, BTN mencatat peningkatan FBI yang konsisten dari transaksi di platform digitalnya. Selama semester I-2024, nilai FBI dari transaksi perbankan mencapai Rp82 miliar, bertumbuh 15,7% yoy.

Thomas pun mengungkapkan target bank hingga akhir tahun ini adalah menghimpun FBI sebesar Rp191 miliar dari transaksi perbankan digital, atau naik 22,4% dari perolehan pada tahun lalu yakni Rp156 miliar.

Sejalan dengan momen pertumbuhan tersebut, Thomas menjelaskan bahwa BTN Mobile bakal memperkenalkan tiga fitur baru dalam waktu dekat. Adalah fitur reksa dana, online money changer, dan top up electronic money (e-money).

“Ketiganya diharapkan menjadi fitur favorit baru bagi nasabah agar mereka dapat mengelola keuangan dan bertransaksi dengan lebih mudah dan efisien,” ujar Thomas.

Melalui fitur Reksadana, Thomas berharap BTN Mobile bisa memberikan kemudahan bagi para penggunanya dengan transaksi investasi yang aman, mudah, dan kredibel. Nasabah bisa menentukan portofolio investasi berdasarkan analisa profil risiko yang telah dilakukan.

Sementara itu, fitur Online Money Changer bisa memudahkan nasabah untuk menukar mata uang asing, khususnya US Dollar, dengan nilai tukar yang kompetitif. Nasabah bisa melakukan transaksi penukaran mata uang asing dan melacak riwayat transaksinya langsung dari ponsel mereka secara real time.

“Nantinya, nasabah dapat menggunakan fitur ini untuk mata uang lainnya,” tambahnya.

Fitur ketiga yakni Top Up E-Money, yang dirancang agar nasabah lebih mudah melakukan top up atau penambahan saldo uang elektronik mereka melalui BTN Mobile.

Transaksi ini tidak akan dikenakan tambahan biaya sehingga nasabah dapat merasa nyaman dan frekuensi penggunaan BTN Mobile dapat semakin meningkat.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN) atau BFI Finance bakal kembali menerbitkan obligasi di paruh kedua tahun ini. Di mana, penerbitan obligasi masih merupakan salah satu strategi utama BFI Finance dalam diversifikasi sumber pendanaan.

Direktur Keuangan BFI Finance Sudjono mengatakan, BFI Finance berencana penerbitan obligasi baru pada kisaran kuartal III-2024 dengan target total nilai mencapai Rp 6 triliun.

"Total penerbitan obligasi baru ini direncanakan mencapai Rp 6 triliun," ujar Sudjono dalam keterangan resmi pada Jumat (26/7).

Sepanjang semester I-2024, BFI Finance telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pelunasan terhadap empat obligasi yang jatuh tempo dengan total nilai mencapai Rp 1,86 triliun.

"Hal itu dilakukan sebagai wujud komitmen perusahaan untuk memberikan nilai tambah bagi para investor," ujarnya.

Sebagai tambahan informasi, PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) melaporkan bahwa nilai penerbitan surat utang oleh industri multifinance mencapai Rp 13,24 triliun selama semester I-2024.

Kepala Divisi Riset Ekonomi Pefindo, Suhindarto, mengungkapkan bahwa angka tersebut merupakan yang tertinggi jika dibandingkan dengan sektor industri lainnya, seperti pulp dan kertas yang mencapai Rp 12,75 triliun, serta lembaga keuangan khusus sebesar Rp 7,68 triliun.

Pefindo juga memproyeksikan bahwa penerbitan surat utang multifinance akan semakin aktif pada kuartal III-2024.

Suhindarto menjelaskan bahwa proyeksi ini didasarkan pada jumlah surat utang yang jatuh tempo pada kuartal III dan IV-2024 yang lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal I dan II-2024.

"Adapun surat utang jatuh tempo berdasarkan industri multifinance pada kuartal III-2024 sebesar 6,79 triliun dan kuartal IV-2024 sebesar Rp 6,08 triliun," ucapnya kepada Kontan, Jumat (26/7).

Dia juga mencatat bahwa selama Juli 2024, sudah ada enam perusahaan yang menerbitkan surat utang korporasi dengan nilai total Rp 4,8 triliun, yang merupakan sepertiga dari total penerbitan selama semester I-2024.

Reporter: Tendi Mahadi | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. BRI Insurance memboyong tiga penghargaan di acara 25th Insurance Award tahun 2024, dengan kategori sebagai The Excellent Performance General Insurance Company (Gross Premium> IDR. 2,5 Trillion), The Best Performance General Insurance Company (Gross Premium>IDR. 2,5 Trillion), dan The Best Performance General Insurance Company In 15 Concecutive.

“Terima kasih kepada tim juri serta stakeholder atas kepercayaan berupa penghargaan yang diberikan untuk BRI Insurance. Kami sadari bahwa penghargaan ini merupakan wujud kepercayaan dari berbagai pihak dan juga tak lepas dari komitmen kami untuk menciptakan kinerja positif dari seluruh pekerja BRI Insurance khususnya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh nasabah,” kata Budi Wiyono selaku Division Head of Wholesale Business Division BRI Insurance dalam keterangannya, Sabtu (27/7).

Acara penghargaan 25th Insurance Award tahun 2024 dibuka oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan sekaligus menjadi keynote speech yaitu Kepala Eksekutif Pengawas IKNB & Anggota Dewan Komisioner OJK, Ogi Prastomiyono, dengan tema “Tantangan Industri Asuransi dan Multifinance Setelah Reformasi Pengawasan IKNB”.

Direktur Utama BRI Insurance Budi Legowo mengatakan pihaknya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dan telah memberikan kepercayaannya terhadap BRI Insurance.

"Semoga penghargaan ini menjadi booster yang positif bagi BRI Insurance untuk tetap konsisten dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik dalam memberikan solusi perlindungan yang terbaik selaras dengan visi kami yaitu the Most Trusted Partner For Reliable Protection Solutions,” ujar Budi Legowo.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN) atau BFI Finance mengungkapkan bahwa penerbitan obligasi masih merupakan salah satu strategi utama dalam diversifikasi sumber pendanaan perusahaan.

Direktur Keuangan BFI Finance, Sudjono, menyebutkan bahwa perusahaan tengah merencanakan penerbitan obligasi baru pada kisaran kuartal III-2024 dengan target total nilai sebesar Rp 6 triliun.

"Total penerbitan obligasi baru ini direncanakan mencapai Rp 6 triliun," ujar Sudjono dalam keterangan resmi pada Jumat (26/7).

Sepanjang semester I-2024, BFI Finance telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pelunasan terhadap empat obligasi yang jatuh tempo dengan total nilai mencapai Rp 1,86 triliun.

"Hal itu dilakukan sebagai wujud komitmen perusahaan untuk memberikan nilai tambah bagi para investor," ujarnya.

Sebagai tambahan informasi, PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) melaporkan bahwa nilai penerbitan surat utang oleh industri multifinance mencapai Rp 13,24 triliun selama semester I-2024.

Kepala Divisi Riset Ekonomi Pefindo, Suhindarto, mengungkapkan bahwa angka tersebut merupakan yang tertinggi jika dibandingkan dengan sektor industri lainnya, seperti pulp dan kertas yang mencapai Rp 12,75 triliun, serta lembaga keuangan khusus sebesar Rp 7,68 triliun.

Pefindo juga memproyeksikan bahwa penerbitan surat utang multifinance akan semakin aktif pada kuartal III-2024.

Suhindarto menjelaskan bahwa proyeksi ini didasarkan pada jumlah surat utang yang jatuh tempo pada kuartal III dan IV-2024 yang lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal I dan II-2024.

"Adapun surat utang jatuh tempo berdasarkan industri multifinance pada kuartal III-2024 sebesar 6,79 triliun dan kuartal IV-2024 sebesar Rp 6,08 triliun," ucapnya kepada Kontan, Jumat (26/7).

Dia juga mencatat bahwa selama Juli 2024, sudah ada enam perusahaan yang menerbitkan surat utang korporasi dengan nilai total Rp 4,8 triliun, yang merupakan sepertiga dari total penerbitan selama semester I-2024.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance) menargetkan penerbitan obligasi sebesar Rp 2 triliun pada tahun 2024.

Direktur Keuangan WOM Finance, Cincin Lisa, menyebut bahwa target ini didasarkan pada rencana bisnis perusahaan untuk tahun depan.

"Namun, saat ini, perusahaan akan melihat lagi perkembangan pasar serta kebutuhan pendanaan yang dibutuhkan oleh perusahaan," katanya kepada Kontan, Jumat (26/7).

Cincin menjelaskan bahwa WOM Finance telah menerbitkan obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahun 2024, dengan masa berlaku 2 tahun sejak pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan pada 21 Juni 2024.

Penerbitan ini dilaksanakan pada 2 Juli 2024 dengan nominal sebesar Rp 1 triliun.

"Seluruh dana yang dihasilkan dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi tersebut akan digunakan untuk pembiayaan modal kerja perusahaan," ujarnya.

Ke depan, Cincin mengungkapkan bahwa perusahaan akan menilai kondisi pasar untuk menentukan strategi pendanaan yang tepat, yang bisa melibatkan penerbitan obligasi atau pendanaan dari perbankan.

Sebagai informasi tambahan, PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) melaporkan bahwa nilai penerbitan surat utang oleh industri multifinance mencapai Rp 13,24 triliun selama semester I-2024.

Kepala Divisi Riset Ekonomi Pefindo, Suhindarto, menyebutkan bahwa angka ini merupakan yang terbesar dibandingkan dengan industri lainnya, seperti pulp dan kertas yang mencapai Rp 12,75 triliun, serta lembaga keuangan khusus sebesar Rp 7,68 triliun.

Pefindo juga memproyeksikan bahwa penerbitan surat utang multifinance akan semakin aktif pada kuartal III-2024.

Suhindarto mengungkapkan bahwa proyeksi ini didasarkan pada nilai surat utang yang jatuh tempo pada kuartal III dan IV-2024 yang lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal I dan II-2024.

"Adapun surat utang jatuh tempo berdasarkan industri multifinance pada kuartal III-2024 sebesar 6,79 triliun dan kuartal IV-2024 sebesar Rp 6,08 triliun," ucapnya kepada Kontan, Jumat (26/7).

Dia juga mencatat bahwa selama Juli 2024, sudah ada enam perusahaan yang melakukan penerbitan surat utang korporasi dengan total nilai Rp 4,8 triliun, yang setara dengan sepertiga dari total penerbitan pada semester I-2024.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memperkirakan penerbitan surat utang multifinance akan lebih semarak pada kuartal III-2024. Kepala Divisi Riset Ekonomi Pefindo Suhindarto menyebut hal itu berdasarkan pada surat utang jatuh tempo pada kuartal III dan kuartal IV-2024 yang lebih besar, dibandingkan dengan kuartal I dan kuartal II-2024.

"Adapun surat utang jatuh tempo berdasarkan industri multifinance pada kuartal III-2024 sebesar 6,79 triliun dan kuartal IV-2024 sebesar Rp 6,08 triliun," ucapnya kepada Kontan, Jumat (26/7).

Suhindarto menerangkan realisasi sepanjang Juli 2024, sudah ada 6 perusahaan yang melakukan penerbitan surat utang korporasi dengan nilai sebesar Rp 4,8 triliun. Dia bilang nilai tersebut sudah sepertiga dari penerbitan selama semester I-2024 yang mencapai Rp 13,24 triliun.

"Kami perkirakan nilai tersebut akan terus meningkat sepanjang kuartal III-2024 dan kuartal IV-2024 seiring dengan nilai jatuh tempo yang juga lebih tinggi tersebut," katanya.

Mengenai penurunan suku bunga yang diprediksi paling cepat terjadi pada September 2024, Suhindarto menilai bukan menjadi faktor utama bagi multifinance untuk memutuskan menerbitkan surat utang. Dia melihat pola dari penerbitan surat utang korporasi di Indonesia secara umum justru lebih banyak dipengaruhi nilai jatuh temponya.

"Jadi, sepanjang terdapat nilai jatuh tempo yang besar, perusahaan akan cenderung melakukan penerbitan untuk me-refinancing surat utang yang akan jatuh tempo tersebut," tuturnya.

Dalam industri multifinance, Suhindarto melihat bahwa penerbitan surat utang dari sektor industri multifinance masih akan memiliki prospek yang baik. Hal itu seiring dengan pertumbuhan industri multifinance yang masih berada di level double digit meskipun mengalami perlambatan dibandingkan periode akhir tahun lalu.

"Pertumbuhan penyaluran pembiayaan yang masih dalam kondisi begitu baik juga membuat penerbitan surat utang dengan tujuan untuk modal kerja dari multifinance masih begitu tinggi," katanya.

Meskipun demikian, Suhindarto tidak memungkiri bahwa kondisi suku bunga tinggi, seperti saat ini, turut memengaruhi kinerja bisnis multifinance. Kalau dilihat sejak Oktober 2023 hingga Juni 2024, dia menyebut Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga dua kali yang masing-masing sebesar 25 bps.

Adapun kenaikan suku bunga itu memengaruhi pendanaan multifinance melalui dua aspek. Pertama, kenaikan biaya pendanaan, yakni suku bunga tinggi meningkatkan kupon yang perlu dibayarkan oleh emiten. Investor juga meminta premi yang lebih tinggi karena suku bunga tinggi meningkatkan leverage keuangan perusahaan multifinance.

Kedua, pelemahan permintaan jasa multifinance, yaitu suku bunga tinggi membuat pinjaman menjadi lebih mahal. Dengan demikian, mendorong rumah tangga dan bisnis yang selama ini mengandalkan pembiayaan dari multifinance untuk menunda pembelian.

"Oleh karena itu, ketika suku bunga lebih tinggi, pendanaan multifinance melalui surat uang juga lebih rendah. Mereka mungkin lebih mengoptimalkan pendanaan melalui modal internal atau mereka menerbitkan surat utang dengan jangka pendek, sehingga ketika jatuh tempo dalam waktu dekat bisa mereka biayai kembali dengan surat utang berkupon yang lebih murah ketika suku bunga mulai diturunkan oleh bank sentral," ucap Suhindarto.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Program asuransi wajib third party liability (TPL) untuk kendaraan ramai diperbincangkan. Adapun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan masih mengkaji dan menyusun aturan terkait program asuransi wajib tersebut. Regulator menyatakan akan menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) terlebih dahulu sebelum dikeluarkannya aturan soal asuransi wajib.

Berdasarkan pantauan Kontan, sejumlah perusahaan asuransi umum ternyata sudah memiliki produk asuransi TPL untuk kendaraan. Salah satu yang memiliki produk tersebut, yakni PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia (ACPI).

Wakil Presiden Direktur ACPI Nico Prawiro mengatakan perusahaan sudah menyediakan asuransi TPL terlebih dahulu sebelum wacana asuransi wajib bergulir dan sifatnya additional. Dia mengatakan biasanya nasabah akan membeli asuransi kendaraan ditambah dengan TPL.

"Adapun asuransi all risk plus asuransi TPL nilai pertanggungannya sekitar Rp 10 juta hingga Rp 50 juta. Jadi, preminya sekitar Rp 100 ribu hingga Rp 500 ribu. Korban sama fasilitas termasuk yang dipertanggungkan dalam asuransi TPL milik ACPI. Preminya rata-rata 1% per tahun sesuai SEOJK Nomor 6/SEOJK.05/2017," ujarnya kepada Kontan, Rabu (24/7).

Nico pun mencontohkan apabila nasabah punya asuransi TPL dengan nilai Rp 10 juta, lalu bayar premi 100 ribu per tahun. Seandainya, kalau mobil nasabah itu menabrak mobil orang lain, maka nasabah tersebut bisa klaim ke perusahaan asuransi untuk memperbaiki mobil orang lain tersebut dengan limit nilai pertanggungan Rp 10 juta.

"Demikian juga, kalau mobil nasabah menabrak rumah orang, maka nasabah bisa minta asuransi mengganti kerusakan rumah orang tersebut sesuai limit yang ada, yaitu Rp 10 juta. Contoh lainnya, jika mobil menabrak pengendara sepeda motor, maka asuransi tanggung jawab hukum (TJH) yang dimiliki oleh nasabah bisa menjamin biaya berobat pengendara dan perbaikan sepeda motor yang rusak maksimal sebesar limit TJH yang dimiliki atau dibeli oleh pemilik kendaraan (mobil)," tuturnya.

Selama ini, Nico bilang minat konsumen cukup bagus terhadap asuransi TPL yang disediakan perusahaan. Meskipun demikian, dia menyebut saat ini pihaknya tengah memberhentikan terlebih dahulu produk tersebut karena adanya wacana terkait program asuransi wajib untuk kendaraan.

Dia juga menyatakan ACPI akan mengikuti peraturan pemerintah terkait besaran premi apabila nantinya asuransi wajib untuk kendaraan diberlakukan. Dia menyebut pihaknya akan menunggu terlebih dahulu keluarnya PP asuransi wajib yang mengatur terkait besaran premi.

"Terkait dengan besaran premi, ACPI sepenuhnya mengikuti kebijakan dari pemerintah dan sepertinya akan tergantung dari jumlah peserta juga. Kami nilai makin banyak peserta yang ikut asuransi wajib, maka premi yang dibayar akan lebih murah," katanya.

Selain ACPI, PT Asuransi Sinar Mas juga telah menjual produk asuransi TPL untuk berbagai macam proteksi, terutama kendaraan. Direktur Asuransi Sinar Mas Dumasi Samosir menjelaskan produk TPL biasanya ada yang langsung menempel atau disertakan di asuransi kendaraan.

"Namun, pada 2017, kami mengeluarkan khusus TPL untuk kendaraan yang opsinya terpisah. Jadi, bisa dibilang sebagai tambahan," ujarnya saat ditemui di Plaza Sinar Mas, Rabu (24/7).

Dumasi menerangkan nasabah saat membeli asuransi kendaraan bermotor bisa memilih mau disertakan TPL atau tidak. Dia menyampaikan nasabah bisa memilih TPL dengan nilai pertanggungan Rp 1 juta, 10 juta, atau 100 juta, nantinya bisa dilihat tambahan premi produk tersebut.

Dia mengatakan apabila ada nasabah yang telah menggunakan asuransi kendaraan di perusahaan lain, bisa juga membeli TPL-nya di Asuransi Sinar Mas secara terpisah.

"Biasanya perusahaan enggak mau kasih asuransi TPL kalau asuransi kendaraan tidak membeli di perusahaan tersebut. Namun, Asuransi Sinar Mas bikin terobosan pada 2017, boleh membeli sekadar TPL-nya saja di Asuransi Sinar Mas," ungkapnya.

Mengenai tarif asuransi TPL, Dumasi menyampaikan pihaknya mengenakan tarif sebesar Rp 100 ribu untuk pertanggungan Rp 10 juta. Dia juga membeberkan sampai saat ini performa dari asuransi TPL masih kurang bagus.

Sebab, tidak wajib sehingga nasabah yang membelinya juga sedikit. Dumasi mengatakan nasabah biasanya merasa sudah cukup dengan asuransi kendaraan saja. Jadi, dia berpendapat nasabah mungkin malas untuk membeli tambahan lagi, seperti TPL.

"Apalagi, nasabah yang merasa memakai kendaraan untuk jarak dekat, seperti di komplek perumahan saja atau mengantar anak sekolah, minim risiko, ya, mereka malas membeli," katanya.

Dumasi menerangkan saat ini kontribusi asuransi TPL tak sampai 0,1% dari total portfolio perusahaan. Sebab, total portfolio Asuransi Sinar Mas sudah mencapai triliun. Untuk asuransi kendaraan saja, pendapatan premi tercatat sebesar Rp 1,6 triliun sepanjang 2023 dan nilainya hingga Juni 2024 mencapai Rp 770 miliar.

"Kalau TPL dikit banget. Kayaknya pendapatan premi enggak sampai Rp 100 juta," ujarnya.

Terkait asuransi TPL untuk kendaraan yang ramai dibahas, Dumasi menyebut wacana itu kemungkinan besar akan berbeda dengan TPL milik perusahaan.

"Contoh, jaminan TPL kami cover untuk mobilnya sendiri dan jiwa juga, termasuk properti," tuturnya.

Dumasi menyampaikan bahwa TPL yang tengah ramai dibahas berpotensi nilai preminya bisa lebih rendah dari tarif TPL milik perusahaan. Sebab, dilihat mekanismenya menjadi wajib, otomatis banyak yang akan ikut asuransi TPL. Dia menilai seharusnya bisa di bawah Rp 100 ribu, bahkan bisa mencapai Rp 10 ribu.

Namun, dia mengatakan semuanya harus dihitung secara matang secara aktuaris. Dumasi menganggap apabila nantinya diterapkan, tak akan menjadi beban bagi masyarakat.

"Seharusnya tidak menjadi beban berat buat masyarakat. Sebab, tarifnya bisa sangat kecil dan bilangan keikutsertaannya juga besar," kata Dumasi.

Sementara itu, PT Asuransi Perisai Listrik Nasional atau PLN Insurance menyebut telah menyediakan asuransi TPL untuk kendaraan dan sifatnya berupa produk sendiri atau tambahan. Presiden Direktur PLN Insurance Hirmas Fuady mengatakan saat ini memang minat pembeli belum begitu besar terhadap produk tersebut.

"Sebab, kami hanya memasarkan di captive market dan hampir semua pegawai PLN pasti punya kendaraan," kata Hirmas saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (24/7).

Hirmas menyampaikan PLN Insurance akan menunggu terlebih dahulu kepastian aturan dari pemerintah terkait program asuransi wajib. Meskipun demikian, dia menyebut pihaknya sudah siap apabila aturan tersebut dijalankan.

"Tinggal melihat regulasi dari pemerintahan. Mau nantinya diserahkan kepada asuransi milik BUMN atau swasta, kami belum tahu kebijakan dari pemerintahan seperti apa. Tentu kami dari sisi infrastrukturnya sudah ada. Jadi, tinggal menerapkan saja untuk lebih masif, lebih luas lagi," ujarnya.

Hirmas mengatakan adanya asuransi wajib untuk kendaraan juga menjadi peluang buat perusahaan dalam mengembangkan lini bisnis asuransi kendaraan bermotor. Dia menyebut jumlah kendaraan bermotor baik roda empat dan roda dua begitu banyak, tentu akan mendorong lini bisnis tersebut.

Menurutnya, penerapan kebijakan asuransi wajib harus diimbangi juga dari sisi digitalisasi. Hirmas menerangkan tanpa ada digitalisasi, tentu akan menimbulkan permasalahan baik dari sisi nasabah maupun klaim.

PT Asuransi Astra Buana (Asuransi Astra) menyatakan telah memiliki produk TPL untuk kendaraan. Retail & Digital Business Director Asuransi Astra Wisnu Kusumawardhana mengatakan produk TPL milik perusahaan sifatnya perluasan jaminan atau additional dan selama ini ditawarkan kepada pelanggan Astra.

"Untuk trennya lumayan diminati," ujarnya saat ditemui di GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di ICE BSD, Kamis (25/7).

Saat ini, Wisnu bilang asuransi pihak ketiga termasuk dalam perluasan jaminan asuransi kendaraan bermotor. Mengenai tarifnya, dia menilai cukup terjangkau karena hanya 1% dari nilai pertanggungan.

"Contohnya, iurannya 1% untuk uang pertanggungan Rp 20 juta, maka premi yang harus dibayar hanya Rp 200 ribu," katanya.

Wisnu menerangkan tentunya produk yang dimiliki Asuransi Astra saat ini akan berbeda dengan asuransi TPL kendaraan yang tengah ramai dibahas. Meskipun demikian, dia menyebuttarif premi untuk asuransi wajib nantinya mungkin bisa lebih murah.

"Asuransi itu prinsipnya makin banyak yang ikut, preminya akan makin kecil, kompetitif. Sebab, selama ini sifatnya sukarela, tidak wajib. Jadi, memang jumlahnya terbatas dibandingkan nanti semua harus ikut," tuturnya.

Wisnu mengatakan pihaknya sudah siap jika nanti program asuransi wajib TPL untuk kendaraan diberlakukan. Sebab, selama ini pihaknya telah memiliki produk yang serupa.

Dia bilang kemungkinan hanya akan mengganti mekanisme dan tarif premi saja apabila sudah dilaksanakan. Oleh karena itu, Asuransi Astra akan menunggu terlebih dahulu kepastian program tersebut lewat PP yang akan diterbitkan.

Adapun iuran premi perluasan jaminan di asuransi kendaraan bermotor mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 6 Tahun 2017. Dalam SEOJK itu, mengatur tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga (kendaraan penumpang dan sepeda motor) dengan sejumlah hitungan.

Adapun hitungannya, yakni uang pertanggungan (UP) hingga Rp 25 juta, tarif preminya 1% dari UP. Selanjutnya UP Rp 25 juta sampai Rp 50 juta, tarif preminya 0,5% dari UP. Kemudian, UP Rp 50 juta sampai Rp 100 juta, tarif preminya 0,25% dari UP. Lalu, UP lebih dari Rp 100 juta, tarif preminya akan ditentukan oleh underwriter perusahaan asuransi. (*)

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Program asuransi wajib third party liability (TPL) untuk kendaraan ramai diperbincangkan. Adapun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan masih mengkaji dan menyusun aturan terkait program asuransi wajib tersebut. Regulator menyatakan akan menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) terlebih dahulu sebelum dikeluarkannya aturan soal asuransi wajib.

Berdasarkan pantauan Kontan, sejumlah perusahaan asuransi umum ternyata sudah memiliki produk asuransi TPL untuk kendaraan. Salah satu yang memiliki produk tersebut, yakni PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia (ACPI).

Wakil Presiden Direktur ACPI Nico Prawiro mengatakan perusahaan sudah menyediakan asuransi TPL terlebih dahulu sebelum wacana asuransi wajib bergulir dan sifatnya additional. Dia mengatakan biasanya nasabah akan membeli asuransi kendaraan ditambah dengan TPL.

"Adapun asuransi all risk plus asuransi TPL nilai pertanggungannya sekitar Rp 10 juta hingga Rp 50 juta. Jadi, preminya sekitar Rp 100 ribu hingga Rp 500 ribu. Korban sama fasilitas termasuk yang dipertanggungkan dalam asuransi TPL milik ACPI. Preminya rata-rata 1% per tahun sesuai SEOJK Nomor 6/SEOJK.05/2017," ujarnya kepada Kontan, Rabu (24/7).

Nico pun mencontohkan apabila nasabah punya asuransi TPL dengan nilai Rp 10 juta, lalu bayar premi 100 ribu per tahun. Seandainya, kalau mobil nasabah itu menabrak mobil orang lain, maka nasabah tersebut bisa klaim ke perusahaan asuransi untuk memperbaiki mobil orang lain tersebut dengan limit nilai pertanggungan Rp 10 juta.

"Demikian juga, kalau mobil nasabah menabrak rumah orang, maka nasabah bisa minta asuransi mengganti kerusakan rumah orang tersebut sesuai limit yang ada, yaitu Rp 10 juta. Contoh lainnya, jika mobil menabrak pengendara sepeda motor, maka asuransi tanggung jawab hukum (TJH) yang dimiliki oleh nasabah bisa menjamin biaya berobat pengendara dan perbaikan sepeda motor yang rusak maksimal sebesar limit TJH yang dimiliki atau dibeli oleh pemilik kendaraan (mobil)," tuturnya.

Selama ini, Nico bilang minat konsumen cukup bagus terhadap asuransi TPL yang disediakan perusahaan. Meskipun demikian, dia menyebut saat ini pihaknya tengah memberhentikan terlebih dahulu produk tersebut karena adanya wacana terkait program asuransi wajib untuk kendaraan.

Dia juga menyatakan ACPI akan mengikuti peraturan pemerintah terkait besaran premi apabila nantinya asuransi wajib untuk kendaraan diberlakukan. Dia menyebut pihaknya akan menunggu terlebih dahulu keluarnya PP asuransi wajib yang mengatur terkait besaran premi.

"Terkait dengan besaran premi, ACPI sepenuhnya mengikuti kebijakan dari pemerintah dan sepertinya akan tergantung dari jumlah peserta juga. Kami nilai makin banyak peserta yang ikut asuransi wajib, maka premi yang dibayar akan lebih murah," katanya.

Selain ACPI, PT Asuransi Sinar Mas juga telah menjual produk asuransi TPL untuk berbagai macam proteksi, terutama kendaraan. Direktur Asuransi Sinar Mas Dumasi Samosir menjelaskan produk TPL biasanya ada yang langsung menempel atau disertakan di asuransi kendaraan.

"Namun, pada 2017, kami mengeluarkan khusus TPL untuk kendaraan yang opsinya terpisah. Jadi, bisa dibilang sebagai tambahan," ujarnya saat ditemui di Plaza Sinar Mas, Rabu (24/7).

Dumasi menerangkan nasabah saat membeli asuransi kendaraan bermotor bisa memilih mau disertakan TPL atau tidak. Dia menyampaikan nasabah bisa memilih TPL dengan nilai pertanggungan Rp 1 juta, 10 juta, atau 100 juta, nantinya bisa dilihat tambahan premi produk tersebut.

Dia mengatakan apabila ada nasabah yang telah menggunakan asuransi kendaraan di perusahaan lain, bisa juga membeli TPL-nya di Asuransi Sinar Mas secara terpisah.

"Biasanya perusahaan enggak mau kasih asuransi TPL kalau asuransi kendaraan tidak membeli di perusahaan tersebut. Namun, Asuransi Sinar Mas bikin terobosan pada 2017, boleh membeli sekadar TPL-nya saja di Asuransi Sinar Mas," ungkapnya.

Mengenai tarif asuransi TPL, Dumasi menyampaikan pihaknya mengenakan tarif sebesar Rp 100 ribu untuk pertanggungan Rp 10 juta. Dia juga membeberkan sampai saat ini performa dari asuransi TPL masih kurang bagus.

Sebab, tidak wajib sehingga nasabah yang membelinya juga sedikit. Dumasi mengatakan nasabah biasanya merasa sudah cukup dengan asuransi kendaraan saja. Jadi, dia berpendapat nasabah mungkin malas untuk membeli tambahan lagi, seperti TPL.

"Apalagi, nasabah yang merasa memakai kendaraan untuk jarak dekat, seperti di komplek perumahan saja atau mengantar anak sekolah, minim risiko, ya, mereka malas membeli," katanya.