Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Jasaraharja Putera mendukung rencana pemerintah dalam mewajibkan motor dan mobil menggunakan asuransi tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga atau Third Party Liability (TPL) pada tahun depan. Asuransi tersebut menanggung risiko pihak ketiga apabila kendaraan menyebabkan kerugian terhadap orang lain.

Pada Juli silam, Jasaraharja Putera telah mengenalkan produk asuransi terbarunya yakni JRP—TPL Pro. Produk tersebut memiliki pertanggungan atas risiko tanggung jawab pengemudi atau pemilik kendaraan dalam hal kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan harta benda dan cidera badan. Produk ini hadir sebagai pelengkap dari perlindungan yang selama ini hanya mencakup body injury melalui Jasa Raharja.

Direktur Utama PT Jasaraharja Putera, Abdul Haris, mengatakan bahwa produk ini dirancang untuk menjawab kebutuhan akan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap kerugian akibat kecelakaan. Hal itu disampaikannya usai Press Conference dan Penandatangan Kerja Sama Strategis antara Ikatan Motor Indonesia (IMI) dengan Indonesia Financial Group (IFG), Jasa Raharja Putera (JRP), dan Wuling Maju Motor Group di Jakarta.

"Sebenarnya TPL ini adalah produk yang sudah lama ya, contohnya misalnya sekarang kalau ada kecelakaan di jalan raya, kan orang yang ditabrak itu kan sudah dijamin, tapi dijamin oleh Jasa Raharja itu body injury-nya. Nah, kami inisiasi untuk property damage-nya, untuk risiko terhadap masyarakat yang kadang pihak ketiganya, itu yang dikelola oleh Jasa Raharja Putra. Jadi gabungan, jadi body injury itu adalah dikelola oleh Jasa Raharja, property damage-nya itu dikelola oleh Jasa Raharja Putera," ujar Abdul, Kamis (24/10/2024).

Abdul mengungkapkan bahwa biaya iuran untuk perlindungan TPL sangat terjangkau. Adapun untuk motor, iurannya hanya sekitar Rp20.000 per kendaraan per tahun, dan untuk mobil sekitar Rp100.000. Abdul mengatakan saat ini pihaknya juga menggandeng Ikatan Motor Indonesia (IMI) untuk memperluas TPL sebelumnya akhirnya diwajibkan.

Dia menyebut produk ini juga diintegrasikan dengan teknologi terbaru, memudahkan klaim dan pelayanan melalui aplikasi milik IMI yakni Gaspol. Di mana dengan dukungan Artificial Intelligence (A), proses klaim akan sangat sederhana dan cepat.

"Kami juga memiliki kerja sama dengan bengkel-bengkel serta layanan rescue dari IMI," kata Abdul.

Di sisi lain, Wakil Ketua IMI Rifat Sungkar mengungkap pihaknya pun mendukung penuh inisiasi TPL ini. Dia menjelaskan bahwa di banyak negara, asuransi tersebut sudah menjadi standar.

"Di luar negeri itu seluruh pemilik kendaraan itu punya asuransi untuk property liability, dan kami yakin banget kami punya pattern yang tepat. Saya rasa Jasa Raharja Putra memberikan manfaat yang besar bagi pengguna jalan," katanya.

Rifat menekankan pentingnya kesadaran untuk memiliki perlindungan tersebut, meskipun belum ada aturan wajib. Dia juga menekankan terkait dengan premi yang terjangkau terkait dengan perlindungan tersebut.

"Harganya murah, tidak sampai Rp3.000 per hari, dan perlindungan yang diberikan sangat berlapis. Ini adalah langkah yang seharusnya menjadi standar bagi seluruh pemilik kendaraan di Indonesia," tambahnya.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum dapat berbicara banyak terkait dengan implementasi asuransi wajib TPL untuk kendaraan. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini masih menunggu terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) aturan tersebut.

"Asuransi wajib, domainnya, domain pemerintah. Jadi OJK hanya mengikuti nanti apa yang diatur dalam peraturan pemerintahnya.Jadi kita tunggu saja nanti lah kalau asuransi wajib," katanya ditemui usai acara Literasi dan Konferensi Pers Hari Asuransi oleh Dewan Asuransi Indonesia (DAI) di Jakarta pada 18 Oktober kemarin.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Jasaraharja Putera mendukung rencana pemerintah dalam mewajibkan motor dan mobil menggunakan asuransi tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga atau Third Party Liability (TPL) pada tahun depan. Asuransi tersebut menanggung risiko pihak ketiga apabila kendaraan menyebabkan kerugian terhadap orang lain.

Pada Juli silam, Jasaraharja Putera telah mengenalkan produk asuransi terbarunya yakni JRP —TPL Pro. Produk tersebut memiliki pertanggungan atas risiko tanggung jawab pengemudi atau pemilik kendaraan dalam hal kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan harta benda dan cidera badan. Produk ini hadir sebagai pelengkap dari perlindungan yang selama ini hanya mencakup body injury melalui Jasa Raharja.

Direktur Utama PT Jasaraharja Putera, Abdul Haris, mengatakan bahwa produk ini dirancang untuk menjawab kebutuhan akan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap kerugian akibat kecelakaan. Hal itu disampaikannya usai Press Conference dan Penandatangan Kerja Sama Strategis antara Ikatan Motor Indonesia (IMI) dengan Indonesia Financial Group (IFG), Jasa Raharja Putera (JRP), dan Wuling Maju Motor Group di Jakarta.

"Sebenarnya TPL ini adalah produk yang sudah lama ya, contohnya misalnya sekarang kalau ada kecelakaan di jalan raya, kan orang yang ditabrak itu kan sudah dijamin, tapi dijamin oleh Jasa Raharja itu body injury-nya. Nah, kami inisiasi untuk property damage-nya, untuk risiko terhadap masyarakat yang kadang pihak ketiganya, itu yang dikelola oleh Jasa Raharja Putra. Jadi gabungan, jadi body injury itu adalah dikelola oleh Jasa Raharja, property damage-nya itu dikelola oleh Jasa Raharja Putera," ujar Abdul, Kamis (24/10/2024).

Abdul mengungkapkan bahwa biaya iuran untuk perlindungan TPL sangat terjangkau. Adapun untuk motor, iurannya hanya sekitar Rp20.000 per kendaraan per tahun, dan untuk mobil sekitar Rp100.000. Abdul mengatakan saat ini pihaknya juga menggandeng Ikatan Motor Indonesia (IMI) untuk memperluas TPL sebelumnya akhirnya diwajibkan.

Dia menyebut produk ini juga diintegrasikan dengan teknologi terbaru, memudahkan klaim dan pelayanan melalui aplikasi milik IMI yakni Gaspol. Di mana dengan dukungan Artificial Intelligence (A), proses klaim akan sangat sederhana dan cepat.

"Kami juga memiliki kerja sama dengan bengkel-bengkel serta layanan rescue dari IMI," kata Abdul.

Di sisi lain, Wakil Ketua IMI Rifat Sungkar mengungkap pihaknya pun mendukung penuh inisiasi TPL ini. Dia menjelaskan bahwa di banyak negara, asuransi tersebut sudah menjadi standar.

"Di luar negeri itu seluruh pemilik kendaraan itu punya asuransi untuk property liability, dan kami yakin banget kami punya pattern yang tepat. Saya rasa Jasa Raharja Putra memberikan manfaat yang besar bagi pengguna jalan," katanya.

Rifat menekankan pentingnya kesadaran untuk memiliki perlindungan tersebut, meskipun belum ada aturan wajib. Dia juga menekankan terkait dengan premi yang terjangkau terkait dengan perlindungan tersebut.

"Harganya murah, tidak sampai Rp3.000 per hari, dan perlindungan yang diberikan sangat berlapis. Ini adalah langkah yang seharusnya menjadi standar bagi seluruh pemilik kendaraan di Indonesia," tambahnya.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum dapat berbicara banyak terkait dengan implementasi asuransi wajib TPL untuk kendaraan. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini masih menunggu terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) aturan tersebut.

"Asuransi wajib, domainnya, domain pemerintah. Jadi OJK hanya mengikuti nanti apa yang diatur dalam peraturan pemerintahnya.Jadi kita tunggu saja nanti lah kalau asuransi wajib," katanya ditemui usai acara Literasi dan Konferensi Pers Hari Asuransi oleh Dewan Asuransi Indonesia (DAI) di Jakarta pada 18 Oktober kemarin.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan masih akan menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) terkait asuransi wajib. Adapun salah satunya merupakan produk asuransi third party liability (TPL).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, asuransi wajib merupakan ranahnya pemerintah. Dia bilang OJK hanya mengikuti poin-poin yang akan diatur di dalam PP tersebut terkait asuransi wajib.

"Jadi, sekarang belum bisa bicara apa-apa terkait dengan asuransi wajib," ungkapnya seusai menghadiri acara Hari Asuransi di Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Jumat (18/10).

Adapun aturan asuransi wajib merupakan amanat yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Aturan itu paling lambat diterbitkan dua tahun setelah UU P2SK, artinya pada awal 2025.

Lebih lanjut, Ogi juga mengaku belum mengetahui waktu penerbitan PP tersebut. Dia bilang waktu penerbitannya tergantung dari pemerintah.

"Ya, tergantung dari pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang terkait dengan asuransi wajib. Ya, banyak aspek yang belum kami tahu. Jadi, kami baru tahap drafting saja. Jadi, tunggu saja kalau asuransi wajib," kata Ogi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan, penerapan produk asuransi third party liability (TPL) atau asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga kendaraan bermotor masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menjelaskan, pihaknya masih menunggu keputusan dari pemerintah.

"Asuransi wajib itu kan domainnya pemerintah. Jadi OJK hanya mengikuti nanti apa yang diatur dalam peraturan pemerintahnya. Jadi sekarang belum bisa bicara apa-apa terkait asuransi wajib," kata dia ketika ditemui usai acara Perayaan Hari Asuransi ke-18 Tahun 2024, Jumat (18/10/2024).

Adapun, aturan tersebut nantinya akan dituangkan dalam peraturan pemerintah (PP) yang paling lambat diterbitkan dua tahun setelah UU P2SK.

Dengan kata lain, PP dari aturan asuransi wajib ini diproyeksikan akan terbit pada 12 Januari 2025. Hal ini mengingat UU P2SK ditetapkan pada 12 Januari 2023.

Namun demikian, Ogi bilang, penerbitan PP tersebut sangat tergantung dengan keputusan dari pemerintah.

"Ya tergantung dari pemerintah ya untuk mengeluarkan PP terkait dengan asuransi wajib," imbuh dia.

Sebelumnya, OJK terus berkoordinasi dengan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan sebagai perwakilan pemerintah agar penyusunan Peraturan Pemerintah mengenai Program Asuransi Wajib dapat diterbitkan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Ogi sendiri mengatakan, saat ini OJK tengah menyusun draf dari rencana aturan tersebut. Pasalnya, belum ada ketentuan pasti dari pemerintah terkait produk asuransi wajib ini.

"Banyak aspek yang belum kami ketahui kan, jadi kami baru tahap drafting saja," terang dia.

Sebagai informasi, Ogi sempet menjelaskan, untuk tahap awal, Peraturan Pemerintah terkait Program Asuransi Wajib akan difokuskan pada asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability) pada kendaraan bermotor.

"Terkait implementasi Program Asuransi Wajib tersebut, nantinya TPL pada kendaraan bermotor akan fokus pada tanggung jawab pihak ketiga atas kerusakan property (property damage) yang ditimbulkan dari kecelakaan kendaraan bermotor, baik tuntutan kerusakaan kendaraan bermotor, maupun kerusakan fasilitas publik sebagai dampak peristiwa kecelakaan kendaraan bermotor," kata dia dalam keterangan resmi, ditulis Rabu (17/7/2024).

Ia menambahkan, setelah program asuransi wajib terkait asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga atau TPL terkait kecelakaan lalu lintas diberlakukan, setiap pemiliki kendaraan bermotor wajib menambahkan risiko TPL dalam pembelian asuransi kendaraan bermotor.

Adapun, sesuai POJK 69/2016, program asuransi wajib harus dilaksanakan secara kompetitif, dan dapat diselenggarakan secara individual maupun secara konsorsium sesuai kebijakan pemerintah yang dikordinasikan dengan OJK.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan, penerapan produk asuransi third party liability (TPL) atau asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga kendaraan bermotor masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menjelaskan, pihaknya masih menunggu keputusan dari pemerintah.

"Asuransi wajib itu kan domainnya pemerintah. Jadi OJK hanya mengikuti nanti apa yang diatur dalam peraturan pemerintahnya. Jadi sekarang belum bisa bicara apa-apa terkait asuransi wajib," kata dia ketika ditemui usai acara Perayaan Hari Asuransi ke-18 Tahun 2024, Jumat (18/10/2024).

Adapun, aturan tersebut nantinya akan dituangkan dalam peraturan pemerintah (PP) yang paling lambat diterbitkan dua tahun setelah UU P2SK.

Dengan kata lain, PP dari aturan asuransi wajib ini diproyeksikan akan terbit pada 12 Januari 2025. Hal ini mengingat UU P2SK ditetapkan pada 12 Januari 2023.

Namun demikian, Ogi bilang, penerbitan PP tersebut sangat tergantung dengan keputusan dari pemerintah.

"Ya tergantung dari pemerintah ya untuk mengeluarkan PP terkait dengan asuransi wajib," imbuh dia.

Sebelumnya, OJK terus berkoordinasi dengan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan sebagai perwakilan pemerintah agar penyusunan Peraturan Pemerintah mengenai Program Asuransi Wajib dapat diterbitkan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Ogi sendiri mengatakan, saat ini OJK tengah menyusun draf dari rencana aturan tersebut. Pasalnya, belum ada ketentuan pasti dari pemerintah terkait produk asuransi wajib ini.

"Banyak aspek yang belum kami ketahui kan, jadi kami baru tahap drafting saja," terang dia.

Sebagai informasi, Ogi sempet menjelaskan, untuk tahap awal, Peraturan Pemerintah terkait Program Asuransi Wajib akan difokuskan pada asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability) pada kendaraan bermotor.

"Terkait implementasi Program Asuransi Wajib tersebut, nantinya TPL pada kendaraan bermotor akan fokus pada tanggung jawab pihak ketiga atas kerusakan property (property damage) yang ditimbulkan dari kecelakaan kendaraan bermotor, baik tuntutan kerusakaan kendaraan bermotor, maupun kerusakan fasilitas publik sebagai dampak peristiwa kecelakaan kendaraan bermotor," kata dia dalam keterangan resmi, ditulis Rabu (17/7/2024).

Ia menambahkan, setelah program asuransi wajib terkait asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga atau TPL terkait kecelakaan lalu lintas diberlakukan, setiap pemiliki kendaraan bermotor wajib menambahkan risiko TPL dalam pembelian asuransi kendaraan bermotor.

Adapun, sesuai POJK 69/2016, program asuransi wajib harus dilaksanakan secara kompetitif, dan dapat diselenggarakan secara individual maupun secara konsorsium sesuai kebijakan pemerintah yang dikordinasikan dengan OJK.

Bisnis.com, NUSA DUA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa pengaturan terkait dengan asuransi wajibThird Party Liability (TPL) sebagai turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP).

Termasuk soal asuransi bencana sebagai asuransi wajib, Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Iwan Pasila masih belum bisa memberikan kepastiannya.

Menurutnya penerapan asuransi wajib membutuhkan regulasi yang jelas agar bisa diimplementasikan secara efektif.

“Untuk TPL, kami memang masih menunggu PP, Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari undang-undang P2SK.Jadi memang bagaimana scope-nya itu seperti apa, itu akan dituangkan di PP. Jadi setelah itu memang baru kemudian nanti kami akan memastikan bahwa itu bisa diimplementasikan,” kata Iwan dalam konferensi pers Indonesia Rendezvous 2024 yang digelar di Nusa Dua, Bali, pada Kamis (10/10/2024).

Iwan menjelaskan untuk asuransi bencana, pemerintah sudah memiliki inisiatif dengan pengembangan sistem pembiayaan risiko bencana melalui Disaster Risk Financing Insurance (DRFI).

Dia menyebut inisiatif tersebut sudah berjalan beberapa tahun dan menjadi kerangka kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta untuk menghadapi risiko bencana seperti gempa bumi, banjir, dan lainnya.

DRFI memanfaatkan dana pooling yang sebagian besar didukung oleh pemerintah, dengan tujuan melindungi aset negara serta memberikan perlindungan yang lebih luas dalam menghadapi risiko bencana.

“Sekarang pemerintah mulai mengasuransikan gedung-gedung miliknya. Selain itu, kami memiliki pooling fund bencana yang terus dikembangkan. Saat ini dananya sekitar Rp7 triliun, dan targetnya akan ditingkatkan menjadi Rp40 triliun dalam beberapa tahun ke depan,” kata Iwan.

Meski begitu, jumlah dana tersebut masih dinilai kurang untuk menutupi kerugian akibat bencana besar. Misalnya, gempa di Aceh yang menelan biaya sekitar Rp41 triliun.

Oleh karena itu, DRFI dirancang tidak hanya untuk menutupi kerugian material, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong mitigasi risiko lebih dini.Pengelolaan data potensi bencana, khususnya gempa bumi, juga menjadi prioritas.

Menurut Iwan, data ini penting untuk mengetahui lokasi-lokasi rawan bencana sehingga mitigasi dapat dilakukan dengan lebih tepat.

“Kita sudah punya data potensi gempa di seluruh Indonesia, dan ini membantu dalam mengidentifikasi area yang paling berisiko. Dengan begitu, kita bisa membangun kesadaran masyarakat dan menerapkan mitigasi yang lebih efektif, seperti membangun rumah tahan gempa,” jelasnya.

Namun, tantangan terbesar adalah masyarakat yang tinggal di zona merah, di mana meskipun mereka sadar akan risiko, tidak mudah bagi mereka untuk pindah ke lokasi yang lebih aman.

Untuk menghadapi risiko besar, terutama yang tidak dapat ditanggung oleh asuransi nasional, Iwan menyebut pentingnya kolaborasi dengan reasuransi internasional.

Menurutnya, bagian dari risiko yang tidak bisa di-cover oleh industri dalam negeri memerlukan bantuan reasuransi luar negeri.

Namun, ada pula risiko yang sangat besar dan tidak dapat diasuransikan sama sekali, yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

“Tapi ada bagian paling atas, teman-teman, itu adalah bagian-bagian yang berisiko yang tidak bisa diasuransikan. Nah ini tanggung jawab pemerintah. Nah pertanyaannya bagaimana memitigasi risiko yang atas ini, ini yang sekarang dengan adanya DRFI,” ungkapnya.

Bisnis.com, NUSA DUA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa pengaturan terkait dengan asuransi wajibThird Party Liability (TPL) sebagai turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP).

Termasuk soal asuransi bencana sebagai asuransi wajib, Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Iwan Pasila masih belum bisa memberikan kepastiannya.

Menurutnya penerapan asuransi wajib membutuhkan regulasi yang jelas agar bisa diimplementasikan secara efektif.

“Untuk TPL, kami memang masih menunggu PP, Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari undang-undang P2SK.Jadi memang bagaimana scope-nya itu seperti apa, itu akan dituangkan di PP. Jadi setelah itu memang baru kemudian nanti kami akan memastikan bahwa itu bisa diimplementasikan,” kata Iwan dalam konferensi pers Indonesia Rendezvous 2024 yang digelar di Nusa Dua, Bali, pada Kamis (10/10/2024).

Iwan menjelaskan untuk asuransi bencana, pemerintah sudah memiliki inisiatif dengan pengembangan sistem pembiayaan risiko bencana melalui Disaster Risk Financing Insurance (DRFI).

Dia menyebut inisiatif tersebut sudah berjalan beberapa tahun dan menjadi kerangka kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta untuk menghadapi risiko bencana seperti gempa bumi, banjir, dan lainnya.

DRFI memanfaatkan dana pooling yang sebagian besar didukung oleh pemerintah, dengan tujuan melindungi aset negara serta memberikan perlindungan yang lebih luas dalam menghadapi risiko bencana.

“Sekarang pemerintah mulai mengasuransikan gedung-gedung miliknya. Selain itu, kami memiliki pooling fund bencana yang terus dikembangkan. Saat ini dananya sekitar Rp7 triliun, dan targetnya akan ditingkatkan menjadi Rp40 triliun dalam beberapa tahun ke depan,” kata Iwan.

Meski begitu, jumlah dana tersebut masih dinilai kurang untuk menutupi kerugian akibat bencana besar. Misalnya, gempa di Aceh yang menelan biaya sekitar Rp41 triliun.

Oleh karena itu, DRFI dirancang tidak hanya untuk menutupi kerugian material, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong mitigasi risiko lebih dini.Pengelolaan data potensi bencana, khususnya gempa bumi, juga menjadi prioritas.

Menurut Iwan, data ini penting untuk mengetahui lokasi-lokasi rawan bencana sehingga mitigasi dapat dilakukan dengan lebih tepat.

“Kita sudah punya data potensi gempa di seluruh Indonesia, dan ini membantu dalam mengidentifikasi area yang paling berisiko. Dengan begitu, kita bisa membangun kesadaran masyarakat dan menerapkan mitigasi yang lebih efektif, seperti membangun rumah tahan gempa,” jelasnya.

Namun, tantangan terbesar adalah masyarakat yang tinggal di zona merah, di mana meskipun mereka sadar akan risiko, tidak mudah bagi mereka untuk pindah ke lokasi yang lebih aman.

Untuk menghadapi risiko besar, terutama yang tidak dapat ditanggung oleh asuransi nasional, Iwan menyebut pentingnya kolaborasi dengan reasuransi internasional.

Menurutnya, bagian dari risiko yang tidak bisa di-cover oleh industri dalam negeri memerlukan bantuan reasuransi luar negeri.

Namun, ada pula risiko yang sangat besar dan tidak dapat diasuransikan sama sekali, yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

“Tapi ada bagian paling atas, teman-teman, itu adalah bagian-bagian yang berisiko yang tidak bisa diasuransikan. Nah ini tanggung jawab pemerintah. Nah pertanyaannya bagaimana memitigasi risiko yang atas ini, ini yang sekarang dengan adanya DRFI,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Isu tentang potensi ancaman gempa di zona subduksi ataumegathrustdi Indonesia menjadi perhatian publik. Pada saat yang sama, gap proteksi asuransi bencana di Tanah Air masih terlalu lebar.

Kabar terkait ancaman gempa dengan potensi Tsunami itu berawal dari informasi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang kembali mengingatkan pengamatan para ahli bahwa zonamegathrustSelat Sunda dan Mentawai-Siberut yang diduga sebagai zona kekosongan gempa besar (seismic gap) yang sudah berlangsung selama ratusan tahun.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini sedang mengkaji pelaksanaan program asuransi wajib tanggung jawab pihak ketiga (third party liability/TPL) untuk kendaraan.

Regulator akan menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) sebelum mengeluarkan aturan resmi mengenai asuransi wajib ini.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menjelaskan secara rinci tentang konsep asuransi TPL untuk kendaraan.

Menurut Ogi, asuransi kendaraan berbentuk TPL adalah bentuk pertanggungan yang menanggung kerugian yang dialami pihak ketiga akibat dari risiko yang terkait dengan kendaraan, seperti tabrakan atau benturan, sesuai dengan ketentuan dalam polis.

"Produk itu berbeda dengan asuransi kendaraan yang dikenal, seperti produk total loss only (TLO) atau produk all-risk (comprehensive)," katanya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Selasa (6/8).

Saat ini, produk asuransi TPL hanya merupakan salah satu perluasan risiko dari produk all-risk, namun ada kemungkinan di masa depan produk TPL bisa berdiri sendiri tanpa harus membeli produk asuransi kendaraan lainnya.

Dari perspektif manfaat untuk masyarakat, Ogi menjelaskan bahwa asuransi TPL dapat memberikan perlindungan finansial jika terjadi kecelakaan dan adanya tuntutan dari pihak yang dirugikan. Saat ini, asuransi TPL masih bersifat sukarela.

"Dengan demikian, apabila terjadi kecelakaan, masyarakat yang tidak memiliki asuransi TPL akan menanggung sendiri kerugian material yang ditimbulkan sebagaimana Pasal 234 ayat (1) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan," tuturnya.

Berdasarkan data kepolisian, terdapat hampir 150 ribu kecelakaan pada tahun 2023, dengan kerugian materi hampir mencapai Rp 300 miliar. Rata-rata kerugian per kasus kecelakaan lalu lintas adalah sekitar Rp 2 juta.

Analisis OJK terhadap produk asuransi TPL sukarela menunjukkan bahwa nilai klaim per kejadian untuk tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga berkisar antara Rp 6 juta hingga Rp 10 juta pada periode 2017-2021.

Selain itu, hasil analisis Jasa Raharja hingga Juni 2024 menunjukkan bahwa sekitar 60% masyarakat yang terlibat kecelakaan adalah dari usia nonproduktif, termasuk pelajar, mahasiswa, dan lansia.

"Dengan demikian, apabila risiko finansial berupa TPL tersebut dialihkan kepada asuransi melalui produk asuransi TPL, social cost atas risiko yang selama ini ditanggung oleh masyarakat dapat dialihkan kepada perusahaan asuransi," katanya.

Ogi menambahkan bahwa masyarakat yang membeli produk asuransi TPL akan membayar premi kepada perusahaan asuransi yang menanggung risiko tersebut.

Asuransi pada dasarnya menggunakan prinsip gotong royong berdasarkan Law of Large Number untuk perhitungan risiko dan biaya premi.

"Oleh karena itu, dengan adanya asuransi TPL, diharapkan masyarakat akan lebih terlindungi dan merasa aman, dan lebih jauh lagi akan membentuk perilaku berkendara yang lebih baik," ungkap Ogi.

Selain itu, Ogi menyebut bahwa asuransi TPL adalah langkah menuju welfare state, di mana negara bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, termasuk dari risiko lalu lintas yang semakin besar.

Program-program sosial sebelumnya seperti BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan, serta Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP), sudah ada.

Dalam sektor lalu lintas, Ogi menjelaskan bahwa Jasa Raharja telah menerapkan asuransi sosial wajib yang harus dibayar setiap kali melakukan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau tiket perjalanan. Asuransi TPL akan melengkapi perlindungan ini dan berkontribusi pada kesejahteraan sosial.

OJK saat ini tengah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menyusun program asuransi wajib, dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) memberikan dasar hukum untuk pembentukan Program Asuransi Wajib, termasuk asuransi kendaraan TPL, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana.

Bisnis.com, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai asuransi wajib third party liabilities (TPL) untuk mobil dan motor dapat memberikan perlindungan finansial bagi masyarakat apabila terjadi kecelakaan dan mengalami tuntutan dari pihak yang dirugikan.

Third party liabilities atau tanggung jawab pihak ketiga adalah asuransi yang menanggung kerusakan di luar objek. Produk ini melengkapi layanan yang sudah ada yakni pengobatan Jasa Raharja atau BPJS Kesehatan untuk pertanggungan jiwa, asuransi mobil untuk kendaraan yang rusah, serta third party liabilities untuk dampak di luar objek yang sudah ditanggung. Bentuknya dapat memperbaiki pagar rumah yang terdampak kecelakaan hingga fasilitas umum seperti jembatan yang bengkok akibat kecelakaan.

Kepala Ekstekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menjelaskan dari data yang diterbitkan Kepolisian RI pada 2023, terdapat hampir 150.000 kecelakaan dengan nilai kerugian materi hampir Rp300 miliar.

"Sehingga jika dilakukan rata-rata maka terdapat kurang lebih kerugian Rp2 juta per kasus kecelakaan lalu lintas," kata Ogi dalam jawaban tertulis Konferensi Pers RDKB Juli 2024, dikutip Jumat (9/8/2024).

Ogi menjelaskan, produk asuransi TPL saat ini masih bersifat sukarela. OJK mencatat nilai klaim per kejadian atas risiko tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga pada periode 2017-2021 berkisar Rp6 juta sampai Rp10 juta per kejadian.

Sementara, dari hasil analisis demografi yang dilakukan oleh Jasa Raharja terhadap kasus kecelakaan sampai dengan Juni 2024, kurang lebih 60% masyarakat yang terlibat kecelakaan berada pada usia non produktif, baik pelajar/mahasiswa maupun lansia.

"Dengan demikian, apabila risiko finansial berupa TPL tersebut dialihkan kepada asuransi melalui produk asuransi TPL, maka social cost atas risiko yang selama ini ditanggung oleh masyarakat dapat dialihkan kepada perusahaan asuransi," kata Ogi.

Ogi memaklumi ada kekhawatiran masyarakat bahwa asuransi wajib TPL yang rencananya mulai 2025 ini akan membebani. Karena tentunya, dengan manfaat yang diberikan tersebut masyarakat akan membayarkan sejumlah premi kepada perusahaan asuransi.

Untuk meredam kekhawatiran itu, Ogi menjelaskan bahwa pada dasarnya asuransi menggunakan mekanisme gotong royong berbasis law of large number dalam melakukan perhitungan risiko dan biaya premi atas pertanggungan risiko tertentu.

"Oleh karena itu, dengan adanya asuransi TPL, diharapkan masyarakat akan lebih terlindungi dan merasa aman, dan lebih jauh lagi akan membentuk perilaku berkendara yang lebih baik," tandasnya.

JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya kembali mengomentari rencana pemerintah membentuk asuransi wajib tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) untuk kendaraan bermotor. OJK menyebut, asuransi wajib TPL ini merupakan upaya negara mengambil peran lebih mendorong kesejahteraan masyarakatnya (welfare state).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono menjelaskan, data yang diterbitkan oleh kepolisian, pada tahun 2023 terdapat hampir 150 ribu kecelakaan dengan nilai kerugian materi sebesar hampir 300 miliar. Sehingga rata-rata kerugian materi didapati sekitar Rp 2 juta per kasus kecelakaan lalu lintas.

“Dari data analisis yang dilakukan oleh OJK pada produk asuransi TPL yang bersifat sukarela, nilai klaim per kejadian atas risiko tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga pada periode 2017-2021 berkisar Rp 6 – 10 juta per kejadian,” ungkap Ogi dalam keterangan tertulis kepada wartawan, dikutip pada Rabu (7/8/2024).

Sementara itu dari hasil analisis demografi yang dilakukan oleh Jasa Raharja terhadap kasus kecelakaan sampai dengan Juni 2024, kurang lebih 60% masyarakat yang terlibat kecelakaan berada pada usia non produktif, baik pelajar/mahasiswa maupun lansia. Ini menjadi urgensi tersendiri tentang ketahanan finansial seseorang jika mengalami suatu risiko kecelakaan.

Dengan demikian, kata Ogi, apabila risiko finansial berupa TPL tersebut dialihkan kepada asuransi melalui produk asuransi TPL, maka social cost atas risiko yang selama ini ditanggung oleh masyarakat dapat dialihkan kepada perusahaan asuransi.

Tapi sebelum itu, masyarakat yang akan memiliki produk asuransi TPL akan memberikan sejumlah premi kepada perusahaan asuransi yang menerima pengalihan risiko tersebut. Namun, sebagaimana kita ketahui bahwa pada dasarnya asuransi menggunakan mekanisme gotong royong berbasis “Law of Large Number” dalam melakukan perhitungan risiko dan biaya premi atas pertanggungan risiko tertentu.

“Oleh karena itu, dengan adanya asuransi TPL, diharapkan masyarakat akan lebih terlindungi dan merasa aman, dan lebih jauh lagi akan membentuk perilaku berkendara yang lebih baik,” jelas Ogi.

Upaya MencapaiWelfare State

Lebih lanjut, Ogi menuturkan bahwa asuransi wajib TPL ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk mencapai definisi “welfare state”. Ini adalah situasi di mana negara mengambil peranan lebih dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat.

Peran negara yang dimaksud termasuk mengenai risiko yang semakin besar yang dapat dialami masyarakat di area lalu lintas. Sebelumnya, program-program sosial ini sudah pernah dijalankan melalui pembentukan Jaminan Sosial Nasional dalam bentuk BPJS baik kesehatan maupun ketenagakerjaan, dana desa, maupun program-program seperti KIS, KIP, dsb, pada sektor lalu lintas, serta sudah diberlakukan asuransi sosial wajib yang dijalankan oleh Jasa Raharja.

Secara definisi, asuransi kendaraan bermotor berbentuk Third Party Liabilities (TPL) adalah pertanggungan asuransi terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga yang disertai dengan adanya tuntutan dari pihak ketiga kepada pemilik kendaraan sebagai akibat dari risiko seperti tabrakan, benturan, dan lainnya sesuai dengan yang tertuang dalam polis.

Produk ini berbeda dengan asuransi kendaraan yang dikenal seperti produk total loss only (TLO) atau produk all-risk (comprehensive).

“Saat ini, produk asuransi TPL hanya sebagai salah satu bentuk perluasan risiko dari produk all-risk (comprehensive), namun ke depannya akan sangat memungkinkan jika produk TPL dapat stand-alone tanpa harus membeli produk asuransi kendaraan terlebih dahulu,” kata Ogi.

Dari perspektif kebermanfaatan bagi masyarakat, produk asuransi TPL akan memberikan perlindungan finansial kepada masyarakat apabila terjadi kecelakaan dan mengalami tuntutan dari pihak yang dirugikan.

“Saat ini asuransi TPL tersebut masih bersifat sukarela, sehingga apabila terjadi kecelakaan, maka masyarakat yang tidak memiliki asuransi TPL akan menanggung sendiri kerugian material yang ditimbulkan sebagaimana Pasal 234 ayat (1) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” demikian jelas Ogi.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

IDXChannel - Asuransi wajib kendaraan bermotor third party liability (TPL) yang akan diterapkan berbeda dengan asuransi-asuransi yang ada di pasaran seperti All Risk.

"Produk TPL berbeda dengan asuransi kendaraan yang kita kenal seperti produk total loss only (TLO) atau produk all-risk (comprehensive)" kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono, Selasa (6/8/2024).

Dia menambahkan, saat ini produk asuransi TPL hanya sebagai salah satu bentuk perluasan risiko dari produk all-risk (comprehensive).

"Namun ke depannya akan sangat memungkinkan jika produk TPL dapat stand-alone tanpa harus membeli produk asuransi kendaraan terlebih dahulu," katga dia.

Menurut Ogi, secara definisi, asuransi kendaraan bermotor TPL adalah pertanggungan asuransi terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga yang disertai dengan adanya tuntutan dari pihak ketiga kepada pemilik kendaraan sebagai akibat dari risiko seperti tabrakan, benturan, dan lainnya sesuai dengan yang tertuang dalam polis.

"Oleh karena itu, dengan adanya asuransi TPL, diharapkan masyarakat akan lebih terlindungi dan merasa aman, dan lebih jauh lagi akan membentuk perilaku berkendara yang lebih baik," kata Ogi.

Dari perspektif kebermanfaatan bagi masyarakat, lanjut Ogi, produk asuransi TPL akan memberikan perlindungan finansial kepada masyarakat apabila terjadi kecelakaan dan mengalami tuntutan dari pihak yang dirugikan.

"Saat ini asuransi TPL tersebut masih bersifat sukarela, sehingga apabila terjadi kecelakaan, maka masyarakat yang tidak memiliki asuransi TPL akan menanggung sendiri kerugian material," kata dia.

(Nur Ichsan Yuniarto)