JAKARTA, investor.id – Pefindo memberikan peringkat AA dengan prospek stabil untuk PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) atau Antam. Rating baru tersebut mencerminkan kemungkinan yang kuat akan adanya dukungan dari induk usahanya, PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID.

Peringkat untuk periode 23 April 2024 hingga 1 April 2025 tersebut juga merefleksikan cadangan dan sumber daya Antam yang berlimpah, leverage keuangan yang sangat konservatif, dan operasi bisnis pertambangan terintegrasi secara vertikal.

“Peringkat Antam dibatasi oleh eksposur terhadap fluktuasi harga komoditas dan cuaca buruk, serta dinamika peraturan pemerintah dan kondisi makro ekonomi,” tulis Pefindo dalam laporan terbaru, yang dikutip pada Minggu (10/11/2024).

Pefindo dapat menaikkan rating itu jika emiten berkode saham ANTM tersebut dapat menghasilkan pendapatan dan EBITDA yang lebih tinggi dari perkiraan dalam jangka waktu dekat hingga menengah. Caranya dengan meningkatkan kapasitas smelter secara signifikan, integrasi bisnis lebih lanjut, serta memonetisasi investasinya pada ekosistem baterai kendaraan listrik, dengan tetap mempertahankan kinerja keuangan yang konservatif secara konsisten.

Rating bisa diturunkan apabila ANTM secara agresif membiayai ekspansi dengan utang yang jauh lebih besar dari proyeksi tanpa diimbangi dengan kinerja bisnis yang lebih kuat. Peringkat tersebut juga akan berada di bawah tekanan jika ada tanda-tanda berkurangnya dukungan dari MIND ID terhadap kelangsungan operasional ANTM, terutama saat terjadi kesulitan keuangan.

“Kami juga dapat meninjau kembali peringkat ANTM jika terdapat perkembangan yang signifikan dari kasus litigasi terkait penyerahan emas batangan, yang dalam pandangan kami dapat memengaruhi profil kredit perusahaan,” jelas Pefindo.

ANTM telah memenangi perkara tersebut di pengadilan tinggi dan mengalokasikan pencadangan sebesar Rp 1,2 triliun pada 2023.

Rekomendasi dan Target Harga Saham 

ANTM dianggap telah melewati masa sulit. Karena itu, proyeksi laba Antam pada 2024-2025 dinaikkan. “Kami perkirakan skenario terburuk telah dilewati dan kondisi mendatang akan lebih baik,” tulis RHB Sekuritas dalam risetnya.

Broker efek itu kemudian menaikkan proyeksi laba ANTM pada 2024-2025 sebesar 6% berdasarkan kenaikan target penjualan emas. Hal itu mengimbangi kinerja yang kurang baik di segmen nikel.

RHB Sekuritas yakin sentimen penguatan harga emas akan terus mendukung kinerja positif ANTM, didorong oleh perbaikan margin. Manajemen telah mengantisipasi pelemahan harga komoditas dan perseroan tetap menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik dibandingkan pesaingnya.

“Kami perkirakan pertumbuhan laba yang positif tahun depan, didukung oleh pulihnya volume produksi bijih nikel, tambahan laba dari JV, dan kontribusi segmen lainnya,” jelas RHB Sekuritas.

Sementara itu, pasar memproyeksikan harga emas dapat mencapai US$ 3.000/oz, sedangkan asumsi RHB Sekuritas di US$ 2.500/oz. Pergerakan harga emas sejalan dengan ketidakpastian geopolitik dan ekonomi global.

“Meski demikian, kami tetap waspada terhadap potensi risiko dari faktor non-operasional, termasuk peningkatan impairment terkait nilai aset bisnis nikel dan fluktuasi nilai tukar,” ungkap RHB Sekuritas.

Dengan berbagai pertimbangan, RHB Sekuritas mempertahankan rekomendasi buy saham Antam (ANTM) dengan target harga Rp 1.800. Estimasi yield dividen 2025 mencapai 4%.

Editor: Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Pefindo memberikan peringkat A+ dengan prospek stabil untuk PT Bumi Resources Tbk (BUMI). Rating baru tersebut mencerminkan posisi bisnis Bumi Resources yang kuat, serta cadangan dan sumber daya tambang yang memadai.

“Peringkat dibatasi oleh posisi biaya tunai (cash cost) yang moderat, bisnis yang terkonsentrasi, serta paparan terhadap harga komoditas yang berfluktuasi dan risiko lingkungan,” tulis Pefindo dalam laporan terbaru, yang dikutip pada Minggu (10/11/2024).

Adapun periode rating Bumi Resources tersebut berlaku pada 2 September 2024 hingga 1 September 2025.

Menurut Pefindo, peringkat dapat dinaikkan jika emiten berkode saham BUMI itu mampu menurunkan posisi cash cost, yang bisa meningkatkan margin keuntungan dan memperkuat manajemen operasinya.

Peringkat juga bisa dinaikkan apabila BUMI sukses mendiversifikasi bisnis dan memperoleh pendapatan yang signifikan dari sumber usaha selain batu bara termal, dengan tetap mempertahankan level produksi batu bara saat ini.

“Kami dapat menurunkan peringkat apabila pendapatan atau EBITDA BUMI secara signifikan berada di bawah target yang dapat memperburuk struktur permodalan dan ukuran-ukuran perlindungan arus kas. Penurunan pendapatan akibat turunnya harga batu bara juga dapat memberikan tekanan pada peringkat perusahaan,” ungkap Pefindo.

Bumi Resources (BUMI) mengoperasikan tambang batu bara dan emas melalui anak usahanya, PT Arutmin Indonesia dan PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS). BUMI juga memiliki saham mayoritas sebesar 51% di PT Kaltim Prima Coal (KPC), salah satu perusahaan tambang batu bara terbesar di Indonesia.

Per 30 Juni 2024, saham BUMI dimiliki oleh Mach Energy (Hongkong) Limited (45,78%), HSBC-Fund SVS A/C Chengdong Investment Corp-Self (10,68%), Treasure Global Investment Limited (8,08%), dan publik (35,46%).

Bumi Resources Minerals (BRMS) 

Emiten emas, PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) menyatakan bahwa laporan keuangan (lapkeu) kuartal III-2024 sedang diaudit. Hal tersebut terkait dengan rencana perusahaan untuk mencari pembiayaan bank untuk mendanai belanja modalnya di masa depan.

Belanja modal tersebut mencakup antara lain, pembangunan infrastruktur untuk memonetisasi prospek pertambangan bawah tanah di Palu, dan drilling campaign untuk meningkatkan ukuran sumber daya dan cadangan bijih tembaga di proyek tambangnya di Gorontalo, Sulawesi.

Bumi Resources Minerals (BRMS) merupakan emiten yang dikendalikan Bumi Resources (BUMI). Penerima manfaat akhir dari BUMI adalah Grup Bakrie dan Salim.

CFO dan Direktur Bumi Resources Minerals (BRMS), Charles Gobel mengungkapkan, perseroan bertujuan untuk mengamankan fasilitas pinjaman pada kuartal I-2025.

“Hal ini akan memungkinkan kami memulai pengembangan penambangan bawah tanah di Palu pada kuartal II-2025 dan memproses bijih emas grade yang lebih tinggi dari tambang bawah tanah pada akhir 2027. Informasi lebih lanjut mengenai ukuran capex dan rencana pembiayaan akan diungkapkan bersamaan dengan pengumuman laporan keuangan kuartal III-2024 kami yang diaudit pada akhir November 2024,” ujar Charles dalam keterangannya.

Editor: Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Akmalal Hamdhi | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA.PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) merevisi target penerbitan obligasi korporasi di tahun 2024. Penerbitan obligasi atau surat utang korporasi diproyeksi menjadi lebih rendah seiring tren suku bunga acuan yang tinggi.

Kepala Divisi Riset Pefindo, Suhindarto mengatakan, revisi proyeksi penerbitan obligasi korporasi tahun ini karena suku bunga acuan yang tidak sejalan ekspektasi. Suku bunga belum kunjung dipangkas pada awal semester kedua, dan bahkan Bank Indonesia (BI) mengerek suku bunga pada April 2024.

"Kondisi suku bunga berbeda dengan perkiraan awal kami, sehingga penerbitan obligasi korporasi masih tertahan hingga sembilan bulan pertama tahun ini," ujar Darto dalam konferensi pers Pefindo, Kamis (24/10).

Selain faktor suku bunga, Darto menyoroti bahwa persaingan yang ketat membuat korporasi menahan penerbitan surat utang. Hal itu dipengaruhi adanya kehadiran instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (BI), sehingga persaingan menggalang dana menjadi lebih ketat.

BI memang cukup agresif menerbitkan SRBI untuk menstabilkan rupiah di sepanjang tahun ini. Hingga 14 Oktober 2024, BI mengungkapkan, penerbitan SRBI mencapai Rp 934,87 triliun.

"Secara tidak langsung, investor lebih prefer SRBI karena mengingat sifatnya risk free, dan suku bunga atau kupon masih lebih tinggi daripada SUN. Sehingga, banyak penerbitan obligasi yang dilakukan downsizing terlebih dahulu dan mengakibatkan jumlah penerbitan tidak sesuai proyeksi," jelas Darto.

Adapun sebelumnya Pefindo memproyeksi target penerbitan obligasi korporasi di tahun 2024, bakal berada dalam kisaran Rp 148,15 triliun hingga Rp 169,05 triliun, dengan titik tengah berada di Rp 155,46 triliun.

Darto mengungkapkan, hingga akhir 2024, Pefindo telah merevisi proyeksi tersebut dan memperkirakan nilai penerbitan obligasi korporasi secara nasional akan mencapai rentang Rp 123,07 triliun–Rp 143,79 triliun, dengan titik tengah Rp 132 triliun.

Per akhir kuartal ketiga 2024, penerbitan surat utang korporasi nasional tercatat sebesar Rp 94,9 triliun. Hingga akhir tahun ini diperkirakan bakal ada penerbitan lagi sekitar Rp 37 triliun, sehingga dapat mencapai target sekitar Rp 132 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) menurunkan peringkat anak usaha BUMN Karya, PT PP Properti Tbk. (PPRO) imbas penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) atau restrukturisasi utang.

Berdasarkan laporannya, Pefindo menurunkan peringkat atas PPRO menjadi idSD dari sebelumnya idBB-. Peringkat idSD menandakan obligor gagal membayar satu atau lebih kewajiban finansialnya yang jatuh tempo, baik atas kewajiban yang telah diperingkat atau tidak diperingkat.

"Peringkat PP Properti diturunkan karena terkait PKPU yang dialami," kata Analis Pefindo Agung Iskandar dalam konferensi pers pada Kamis (24/10/2024).

Kemudian peringkat obligasi berkelanjutan II tahap IV PPRO turun menjadi idD dari sebelumnya idBB-. Pefindo juga menurunkan peringkat obligasi berkelanjutan II tahap I dan tahap III PPRO menjadi idCCC dari idBB-.

Penurunan peringkat obligasi tersebut mencerminkan tingkat kemungkinan yang sangat tinggi bahwa PPRO tidak akan memenuhi kewajiban pembayaran kupon obligasi tersebut saat jatuh tempo terkait status PKPU perusahaan.

Putusan pengadilan memang menetapkan status PPRO berada di dalam masa PKPU sementara untuk jangka waktu 45 hari sampai dengan 21 November 2024. Dengan berstatus PKPU sementara, PPRO dalam keadaan debt standstill dan tidak diperkenankan melakukan pembayaran kepada semua pemberi pinjaman, termasuk pembayaran kupon obligasi berkelanjutan II tahap IV yang jatuh tempo pada 14 Oktober 2024.

Seiring dengan status PKPU itu, Bursa Efek Indonesia (BEI) pun telah memberikan suspensi saham PPRO pada 15 Oktober 2024. Dalam pengumumannya, BEI menjelaskan alasan suspensi karena PPRO tidak memenuhi kewajiban pembayaran kupon dan atau pokok.

Sementara itu, berdasarkan laporan keuangannya, PPRO mencatatkan rugi bersih yang diatribusikan kepada pemilik sebesar Rp459,57 miliar pada kuartal II/2024, membengkak dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp37,2 triliun.

Membengkaknya rugi PPRO terjadi seiring dengan beban keuangan yang melonjak dari Rp52,33 miliar pada kuartal II/2023 menjadi Rp463,58 miliar pada kuartal II/2024. Adapun, pendapatan PPRO anjlok 36,03% yoy menjadi Rp189,81 miliar pada kuartal II/2024.

PPRO mencatatkan liabilitas Rp16,16 triliun pada kuartal II/2024, naik 1,5% secara tahunan (year on year/yoy).

Sementara, aset PPRO susut 7,26% yoy menjadi Rp18,99 triliun pada kuartal II/2024. Ekuitas PPRO juga susut 37,95% yoy menjadi Rp2,82 triliun pada kuartal II/2024.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Reporter: Akmalal Hamdhi | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) mencatat penerbitan surat utang korporasi nasional mencapai Rp 94,9 triliun per kuartal III 2024. Dari jumlah tersebut, penerbitan obligasi korporasi & sukuk tercatat sebesar Rp93,4 triliun, naik dibandingkan Rp89,3 triliun periode yang sama tahun lalu.

Untuk penerbitan Medium Term Notes (MTN) pada periode Januari – September 2024 menunjukkan penurunan yaitu mencapai Rp1,0 triliun dibandingkan Rp1,7 triliun periode yang sama tahun sebelumnya. Penerbitan efek utang lainnya (perpetual dan SBK) juga mencatat penurunan menjadi Rp 0,5 triliun. Sementara itu, sekuritisasi belum ada penerbitan hingga kuartal III 2024.

Kepala Divisi Pemeringkatan Non Jasa Keuangan-1 Pefindo, Martin Pandiangan menjelaskan, dari total keseluruhan penerbitan surat utang nasional, tujuan penggunaan dana sebagian besar adalah untuk kebutuhan modal kerja sekitar 65,4%. Selain itu, korporasi juga menerbitkan surat utang untuk kebutuhan refinancing sekitar 24,5%.

Ke depannya, Martin melihat, kebutuhan refinancing masih akan cukup tinggi pada kuartal IV-2024. Hal ini terindikasi dari nilai surat utang yang jatuh tempo mencapai Rp42,37 triliun pada periode tersebut.

Peluang penebitan obligasi korporasi di kuartal terakhir tahun ini bakal didukung aktivitas sektor riil yang masih solid, serta permintaan tetap kuat dan stabil. Pilkada serentak juga akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, perusahaan mungkin akan lebih berani menerbitkan surat utang karena kondisi wait and see yang relatif mereda pasca Pilpres.

"Siklus kebijakan moneter yang telah memasuki fase pelonggaran, diperkirakan turut akan menjadi sentimen positif dan memantapkan rencana perusahaan untuk melakukan refinancing," ungkap Martin dalam konferensi pers Pefindo, Kamis (24/10).

Namun, Martin menyebutkan, perlu diwaspadai beberapa risiko yang bisa menghambat korporasi menerbitkan surat utang. Diantaranya risiko geopolitik masih tinggi, potensi pelemahan konsumsi dan investasi akibat suku bunga tinggi, serta prospek suku bunga yang akan lebih rendah ke depan bisa saja membuat emiten cenderung menunda penerbitannya atau melakukan downsizing terlebih dahulu.

Di samping itu, emiten berperingkat rendah (sekitar BBB) mungkin cenderung lebih hati-hati untuk menerbitkan surat utang. Sebab, premi yang diminta oleh investor terhadap surat utang berperingkat rendah cenderung lebih tinggi karena dianggap lebih berisiko.

Martin menambahkan, investor kemungkinan juga beralih ke instrumen yang memiliki karakteristik hampir serupa, bahkan cenderung risk-free, dan menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi seperti SRBI.

Adapun Pefindo memegang mandat pemeringkatan surat utang senilai Rp 41,67 triliun per akhir September 2024. Mandat tersebut berasal dari 32 perusahaan, baik berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun non BUMN.

Pefindo mencatatkan rencana penerbitan obligasi korporasi per September 2024, berasal dari 18 perusahaan non BUMN sebesar Rp 29,47 triliun. Sedangkan, 14 perusahaan BUMN menerbitkan surat utang sebesar Rp 12,21 triliun.

Martin memerinci, perusahaan dari sektor industri bubur kertas dan tisu memiliki rencana emisi terbesar yaitu Rp 9,91 triliun. Disusul sektor pertambangan Rp 6 triliun, sektor perbankan Rp 5,91 triliun, sektor multifinance Rp 4,75 triliun, serta perusahaan induk sebesar Rp 4 triliun.

Dari jenis penerbitan surat utang, Pefindo memeringkatkan jenis penawaran umum berkelanjutan (PUB) obligasi sebesar Rp 24,01 triliun, PUB obligasi Rp 5,75 triliun dan Obligasi Rp 5,4 triliun.

Adapun pemeringkatan yang dilakukan Pefindo sejak awal tahun ini sekitar 85,6% dari jumlah surat utang korporasi secara nasional. Pefindo telah membantu penerbitan surat utang korporasi sebesar Rp 81.3 triliun selama Januari – September 2024.

JAKARTA, investor.id – Prospek pasar surat utang Indonesia hingga akhir 2024 diproyeksikan masih penuh dengan peluang didorong oleh tingginya kebutuhan korporasi untuk menerbitkan surat kembali (refinancing). 

Kebutuhan refinancing itu, menurut Analis PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Martin Pandiangan, berkaitan dengan nilai surat utang jatuh tempo sampai kuartal IV-2024 yang diperkirakan mencapai Rp 42,4 triliun.

Kondisi tersebut menunjukkan kebutuhan korporasi untuk melakukan refinancing masih cukup tinggi. “Jadi, peluangnya masih besar sehingga refinancing korporasi sampai akhir tahun ini memberikan prospek menarik bagi penerbitan surat utang," jelas Martin di acara Media Update Pefindo, Kamis (24/10/2024).

Sentimen lain yang membuat prospek surat utang menarik, datang dari proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di kisaran 4,8-5,2% dengan inflasi terkendali antara 2-3,5%. 

Martin menambahkan, kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang berlangsung pada tahun ini juga bisa menjadi driver utama bagi aktivitas ekonomi, memperkuat sentimen pasar, sekaligus meningkatkan kepercayaan perusahaan untuk melakukan refinancing.

Termasuk, siklus kebijakan moneter yang mulai memasuki fase pelonggaran, Martin prediksi, bakal membawa sentimen positif bagi pasar surat utang.

“Dengan penurunan suku bunga yang sudah mulai terjadi, risiko keuangan perusahaan berpeluang menurun. Hal ini akan berdampak positif, terutama dalam menurunkan beban leverage perusahaan. Kondisi wait and see yang sempat mendominasi pasar mulai mereda, terutama setelah pemilu usai dan pelaku pasar menantikan formasi kabinet baru,” papar Martin.

Kendati demikian bukan berarti pasar surat utang tanpa tantangan. Risiko geopolitik yang tinggi masih menjadi faktor yang menjaga volatilitas pasar, dan dampaknya dapat memengaruhi kondisi ekonomi global dan domestik.

Belum lagi, dampak dari suku bunga tinggi yang dipertahankan dalam jangka waktu lama sebelumnya bisa melemahkan konsumsi dan investasi. Emiten-emiten dengan peringkat rendah cenderung lebih berhati-hati dalam menerbitkan surat utang, terutama dengan adanya substitusi instrumen lain seperti SRBI yang menawarkan imbal hasil lebih menarik dengan risiko lebih rendah.

“Beberapa emiten bahkan memilih menunda penerbitan atau mengecilkan jumlah obligasi yang diterbitkan, mengingat prospek suku bunga yang lebih rendah di masa mendatang. Tantangan lainnya, pengetatan likuiditas lembaga keuangan akibat peningkatan penyaluran kredit, yang membuat perusahaan harus mencari alternatif pembiayaan termasuk melalui penerbitan obligasi korporasi,” tutup Martin.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) mencatat, penerbitan surat utang (obligasi) korporasi secara nasional mencapai Rp 94,9 triliun sampai kuartal III-2024.

Kepala Divisi Pemeringkatan Non-Jasa Keuangan 1 Pefindo Martin Pandiangan memerici, penerbitan obligasi dan sukuk tercatat senilai Rp 93,4 triliun.

Jumlah itu tumbuh dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tercatat senilai Rp 89,3 triliun.

PEXELS/AHSANJAYA Ilustrasi uang rupiah

"Total penerbitan surat utang korporasi secara keseluruhan atau nasional itu sekitar Rp 94,9 triliun, dengan outstanding per posisi September adalah di sekitar Rp 474 triliun untuk total surat utang korporasi yang outstanding ya," kata dia dalam konferensi pers Pefindo, Kamis (24/10/2024).

Ia menambahkan, penerbitan obligasi jangka menengah (MTN) tercatat senilai 1 triliun sampai kuartal III-2024.

Angka tersebut turun secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai Rp 1,7 triliun.

Kemudian, penerbitan efek utang lainnya yaitu perpetual dan Surat Berharga Komersial (SBK) menurun menjadi senilai Rp 500 miliar pada periode Januari-September 2024 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya senilai Rp 800 miliar.

Lalu untuk sekuritisasi pada periode Januari-September 2024, Martin bilang belum ada penerbitan. Adapun, pada periode yang sama tahun sebelumnya terdapat penerbitan senilai Rp 924,3 miliar.

"Pefindo melakukan pemeringkatan terhadap 85,6 persen surat utang korporasi nasional yang diterbitkan selama periode Januari-September 2024," imbuh dia.

SHUTTERSTOCK/TZIDO SUN Ilustrasi investasi.

Martin menuturkan, penerbitan surat utang tersebut masih didominasi oleh sektor jasa keuangan.

Adapun sektor lain yang juga ramai menerbitkan surat utang adalah perusahaan bubur kertas dan produk kertas, perusahaan induk, pertambangan, dan telekomunikasi.

Adapun, tujuan penggunaan dana penerbitan surat utang korporasi sebagian besar adalah untuk modal kerja sebesar 65,4 persen, dan refinancing sebesar 24,5 persen.

"Penerbitan suatu utang korporasi yang diperingkat oleh Pefindo total sebesar Rp 81,3 triliun untuk periode Januari hingga September 2024, dimana masih didominasi oleh obligasi korporasi dan diikuti oleh suatu utang jenis lainnya yaitu sukuk dan lain-lainnya,” tutup Martin.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) mencatat, penerbitan surat utang (obligasi) korporasi secara nasional mencapai Rp 94,9 triliun sampai kuartal III-2024.

Kepala Divisi Pemeringkatan Non-Jasa Keuangan 1 Pefindo Martin Pandiangan memerici, penerbitan obligasi dan sukuk tercatat senilai Rp 93,4 triliun.

Jumlah itu tumbuh dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tercatat senilai Rp 89,3 triliun.

PEXELS/AHSANJAYA Ilustrasi uang rupiah

"Total penerbitan surat utang korporasi secara keseluruhan atau nasional itu sekitar Rp 94,9 triliun, dengan outstanding per posisi September adalah di sekitar Rp 474 triliun untuk total surat utang korporasi yang outstanding ya," kata dia dalam konferensi pers Pefindo, Kamis (24/10/2024).

Ia menambahkan, penerbitan obligasi jangka menengah (MTN) tercatat senilai 1 triliun sampai kuartal III-2024.

Angka tersebut turun secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai Rp 1,7 triliun.

Kemudian, penerbitan efek utang lainnya yaitu perpetual dan Surat Berharga Komersial (SBK) menurun menjadi senilai Rp 500 miliar pada periode Januari-September 2024 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya senilai Rp 800 miliar.

Lalu untuk sekuritisasi pada periode Januari-September 2024, Martin bilang belum ada penerbitan. Adapun, pada periode yang sama tahun sebelumnya terdapat penerbitan senilai Rp 924,3 miliar.

"Pefindo melakukan pemeringkatan terhadap 85,6 persen surat utang korporasi nasional yang diterbitkan selama periode Januari-September 2024," imbuh dia.

PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) mencatat penerbitan surat utang korporasi selama 9 bulan terakhir, yakni Januari-September 2024, mencapai Rp 94,9 triliun.

Adapun Pefindo melakukan pemeringkatan pada 85,6 persen surat utang korporasi yang diterbitkan selama periode Januari-September 2024. Tujuan penggunaan dana sebagian besar adalah untuk modal kerja (65,4 persen) dan refinancing (24,5 persen).

Dalam laporan Perkembangan Pasar Surat Utang Korporasi Pefindo, penerbitan surat utang korporasi itu mencakup penerbitan obligasi korporasi & sukuk tercatat sebesar Rp 93,4 triliun, naik dibandingkan Rp 89,3 triliun periode yang sama tahun sebelumnya.

Kemudian, penerbitan medium term notes (MTN) pada periode Januari – September 2024 menunjukkan penurunan, yaitu mencapai Rp 1 triliun, dibandingkan Rp 1,7 triliun periode yang sama tahun sebelumnya.

"Total penerbitan surat utang korporasi secara keseluruhan pada periode Januari – September 2024 mencapai Rp 94,9 triliun," kata Pefindo dalam laporannya, dikutip Kamis (24/10).

Sementara itu, Pefindo mencatat penerbitan efek utang lainnya (perpetual dan SBK) menunjukkan penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp 0,8 triliun, menjadi Rp 0,5 triliun di tahun ini.

Sementara untuk Sekuritisasi hingga September 2024 belum ada penerbitan, di mana pada tahun 2023 lalu penerbitannya mencapai Rp 924,3 miliar.

Pefindo menuturkan, ada beberapa peluang penerbitan surat utang korporasi tahun ini. Pertama, kebutuhan refinancing masih cukup tinggi pada kuartal IV 2024, terindikasi dari nilai surat utang yang jatuh tempo mencapai Rp 42,37 triliun.

Kemudian, aktivitas sektor riil masih solid dan permintaan tetap kuat dan stabil, di mana Pilkada serentak akan menjadi faktor pendorong utama. Proyeksi pertumbuhan ekonomi di rentang 4,8-5,2 persen dengan inflasi di rentang 2-3,5 persen.

Selanjutnya, siklus kebijakan moneter yang telah memasuki fase pelonggaran, diperkirakan akan menjadi sentimen positif dan memantapkan rencana perusahaan untuk melakukan refinancing.

Hal ini juga berimplikasi pada premi risiko berpeluang menurun seiring siklus suku bunga yang mulai melonggar, menurunkan leverage keuangan perusahaan. Selain itu, kondisi wait and see yang cenderung mereda, dan likuiditas Lembaga Keuangan yang semakin ketat seiring meningkatnya penyaluran kredit, mendorong pencarian alternatif pendanaan lain seperti melalui obligasi korporasi.

Sementara itu, ada juga tantangan dibalik peluang tersebut. Pertama, risiko geopolitik masih tinggi membuat volatilitas pasar masih

belum sepenuhnya mereda. Lalu, potensi pelemahan konsumsi dan investasi akibat suku bunga tinggi yang sebelumnya dijaga untuk waktu yang cukup lama, menurunkan daya beli dan meningkatkan biaya ekspansi.

Selain itu, prospek suku bunga yang akan lebih rendah ke depan bisa saja membuat emiten cenderung menunda penerbitannya atau melakukan downsizing terlebih dahulu.

Kemudian, emiten berperingkat rendah (sekitar BBB) cenderung lebih hati-hati untuk menerbitkan surat utang. Premi yang diminta oleh investor terhadap surat utang berperingkat rendah cenderung lebih tinggi karena dianggap lebih berisiko. Hal ini membuat biaya dana mereka menjadi lebih mahal.

Terakhir, risiko substitusi dari instrumen yang memiliki karakteristik hampir serupa (bahkan cenderung risk-free) dan menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi seperti SRBI.

Bisnis.com, JAKARTA — Penerbitan surat utang korporasi pada era 10 tahun pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mencatatkan peningkatan pesat. Lantas, bagaimana proyeksi penerbitan surat utang korporasi pada era pemerintahan baru Presiden RI Prabowo Subianto?

Kepala Divisi Riset Ekonomi PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Suhindarto mengatakan penerbitan surat utang era Jokowi mengalami peningkatan pesat, terutama pada 2016 saat proyek strategis nasional untuk pembangunan infrastruktur masif dijalankan.

"Pemenuhan proyek infrastruktur yang masif juga mendorong perusahaan menerbitkan surat utang," ujar Suhindarto dalam konferensi pers pada Kamis (24/10/2024).

Menurut Suhindarto, penerbitan surat utang sebelum 2016 tidak lebih dari tiga digit atau tidak lebih dari Rp100 triliun. Sementara, berdasarkan laporan Pefindo, nilai penerbitan surat utang korporasi pada 2016 mencapai Rp114 triliun, melonjak 81,81% secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan tahun sebelumnya Rp62,7 triliun.

Nilai penerbitan surat utang korporasi pada tahun-tahun setelahnya kemudian mencapai lebih dari Rp100 juta tiap tahunnya. "Dari 2016 sampai 2024 juga banyak penerbitan surat utang dari BUMN, ini untuk pendanaan mereka juga," tutur Suhindarto.

Penerbitan surat utang korporasi mengalami pelambatan pada saat pandemi Covid-19 2020, yakni Rp88 triliun. Kemudian, pada Januari 2024 hingga September 2024, nilai penerbitan surat utang korporasi mencapai Rp93,4 triliun.

Adapun, di era pemerintahan baru Prabowo, dia memproyeksikan penerbitan surat utang korporasi masih tetap masif. Salah satu faktor pendorong penerbitan surat utang korporasi pada era Prabowo adalah tren jatuh tempo utang yang cukup besar dalam dua atau tiga tahun ke depan.

Selain itu, ke depan mulai terjadi tren kebijakan longgar suku bunga acuan. "Suku bunga prospeknya mengalami penurunan, dan masih terus terjadi ke depannya. Bank Indonesia juga akan terus pangkas [suku bunga] ikuti polanya The Fed," ujar Suhindarto.

Analis Pefindo, Martin Pandiangan juga mengatakan siklus kebijakan moneter yang telah memasuki fase pelonggaran diperkirakan akan menjadi sentimen positif dan memantapkan rencana perusahaan untuk melakukan refinancing.

Premi risiko juga berpeluang menurun seiring siklus suku bunga yang mulai melonggar. Kondisi tersebut menurunkan leverage keuangan korporasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Penerbitan surat utang korporasi pada era 10 tahun pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mencatatkan peningkatan pesat. Lantas, bagaimana proyeksi penerbitan surat utang korporasi pada era pemerintahan baru Presiden RI Prabowo Subianto?

Kepala Divisi Riset Ekonomi PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Suhindarto mengatakan penerbitan surat utang era Jokowi mengalami peningkatan pesat, terutama pada 2016 saat proyek strategis nasional untuk pembangunan infrastruktur masif dijalankan.

"Pemenuhan proyek infrastruktur yang masif juga mendorong perusahaan menerbitkan surat utang," ujar Suhindarto dalam konferensi pers pada Kamis (24/10/2024).

Menurut Suhindarto, penerbitan surat utang sebelum 2016 tidak lebih dari tiga digit atau tidak lebih dari Rp100 triliun. Sementara, berdasarkan laporan Pefindo, nilai penerbitan surat utang korporasi pada 2016 mencapai Rp114 triliun, melonjak 81,81% secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan tahun sebelumnya Rp62,7 triliun.

Nilai penerbitan surat utang korporasi pada tahun-tahun setelahnya kemudian mencapai lebih dari Rp100 juta tiap tahunnya. "Dari 2016 sampai 2024 juga banyak penerbitan surat utang dari BUMN, ini untuk pendanaan mereka juga," tutur Suhindarto.

Penerbitan surat utang korporasi mengalami pelambatan pada saat pandemi Covid-19 2020, yakni Rp88 triliun. Kemudian, pada Januari 2024 hingga September 2024, nilai penerbitan surat utang korporasi mencapai Rp93,4 triliun.

Adapun, di era pemerintahan baru Prabowo, dia memproyeksikan penerbitan surat utang korporasi masih tetap masif. Salah satu faktor pendorong penerbitan surat utang korporasi pada era Prabowo adalah tren jatuh tempo utang yang cukup besar dalam dua atau tiga tahun ke depan.

Selain itu, ke depan mulai terjadi tren kebijakan longgar suku bunga acuan. "Suku bunga prospeknya mengalami penurunan, dan masih terus terjadi ke depannya. Bank Indonesia juga akan terus pangkas [suku bunga] ikuti polanya The Fed," ujar Suhindarto.

Analis Pefindo, Martin Pandiangan juga mengatakan siklus kebijakan moneter yang telah memasuki fase pelonggaran diperkirakan akan menjadi sentimen positif dan memantapkan rencana perusahaan untuk melakukan refinancing.

Premi risiko juga berpeluang menurun seiring siklus suku bunga yang mulai melonggar. Kondisi tersebut menurunkan leverage keuangan korporasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Penerbitan surat utang korporasi pada era 10 tahun pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mencatatkan peningkatan pesat. Lantas, bagaimana proyeksi penerbitan surat utang korporasi pada era pemerintahan baru Presiden RI Prabowo Subianto?

Kepala Divisi Riset Ekonomi PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Suhindarto mengatakan penerbitan surat utang era Jokowi mengalami peningkatan pesat, terutama pada 2016 saat proyek strategis nasional untuk pembangunan infrastruktur masif dijalankan.

"Pemenuhan proyek infrastruktur yang masif juga mendorong perusahaan menerbitkan surat utang," ujar Suhindarto dalam konferensi pers pada Kamis (24/10/2024).

Menurut Suhindarto, penerbitan surat utang sebelum 2016 tidak lebih dari tiga digit atau tidak lebih dari Rp100 triliun. Sementara, berdasarkan laporan Pefindo, nilai penerbitan surat utang korporasi pada 2016 mencapai Rp114 triliun, melonjak 81,81% secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan tahun sebelumnya Rp62,7 triliun.

Nilai penerbitan surat utang korporasi pada tahun-tahun setelahnya kemudian mencapai lebih dari Rp100 juta tiap tahunnya. "Dari 2016 sampai 2024 juga banyak penerbitan surat utang dari BUMN, ini untuk pendanaan mereka juga," tutur Suhindarto.

Penerbitan surat utang korporasi mengalami pelambatan pada saat pandemi Covid-19 2020, yakni Rp88 triliun. Kemudian, pada Januari 2024 hingga September 2024, nilai penerbitan surat utang korporasi mencapai Rp93,4 triliun.

Adapun, di era pemerintahan baru Prabowo, dia memproyeksikan penerbitan surat utang korporasi masih tetap masif. Salah satu faktor pendorong penerbitan surat utang korporasi pada era Prabowo adalah tren jatuh tempo utang yang cukup besar dalam dua atau tiga tahun ke depan.

Selain itu, ke depan mulai terjadi tren kebijakan longgar suku bunga acuan. "Suku bunga prospeknya mengalami penurunan, dan masih terus terjadi ke depannya. Bank Indonesia juga akan terus pangkas [suku bunga] ikuti polanya The Fed," ujar Suhindarto.

Analis Pefindo, Martin Pandiangan juga mengatakan siklus kebijakan moneter yang telah memasuki fase pelonggaran diperkirakan akan menjadi sentimen positif dan memantapkan rencana perusahaan untuk melakukan refinancing.

Premi risiko juga berpeluang menurun seiring siklus suku bunga yang mulai melonggar. Kondisi tersebut menurunkan leverage keuangan korporasi.