Reporter: Nova Betriani Sinambela | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perusahaan asuransi AXA Financial Indonesia mengklaim kinerja kanal keagenan mengalami pertumbuhan bahkan di atas rata-rata industri.

"Secara nasional, keagenan di AXA itu pertumbuhannya di atas industri," kata Chief Agency Officer AXA Financial Indonesia, Denny Darwoko kepada KONTAN saat ditemui di Jakarta, Selasa (23/7).

Selain itu, Denny juga mengaku kanal keagenan juga menjadi penyumbang pendapatan premi terbesar di sepanjang semester I-2024. Namun demikian ia enggan membeberkan persentase kontribusi dari kanal keagenan.

Adapun bisnis keagenan ini tersebar di berbagai kota seluruh Indonesia, namun penetrasi di pulau Jawa dan Sumatera masih paling besar karena jumlah populasi penduduk di kedua pulau ini termasuk yang terbesar. Kemudian diikuti Denpasar, dan belakangan AXA fokus mengembangkan tenaga pemasar dari Kalimantan.

AXA Financial juga membekali tenaga pemasar lewat program AXA prime, yakni program pengembangan yang fokus pada uji kompetensi dan standar etika yang ketat sehingga mampu membantu dan mengedukasi nasabah terkait asuransi. Adapun tahun lalu tenaga pemasar AXA Prime sebanyak 100, Denny optimistis diakhir tahun akan mencapai 200 tenaga pemasar.

Sebagai gambaran, data dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatat secara industri penyaluran premi dari kanal keaganenan menurun 2,6% menjadi Rp 14,16 triliun pada kuartal I-2024.

Reporter: Nova Betriani Sinambela | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Fintech peer to peer (P2P) lending PT Sahabat Mikro Fintek (Samir) mencatat sepanjang semester I 2024 telah menyalurkan pendanaan sebesar Rp319 miliar. Jumlah tersebut mengalami peningkatan hingga 47% dari periode yang sama tahun sebelumnya yakni sejumlah Rp217 miliar.

CEO Samir, Yonathan Gautama mengungkapkan pendorong pertumbuhan ini karena komitmen perusahaan yang selalu memaksimalkan pelayanan sehingga dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.

“Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan permintaan dari berbagai segmen pendanaan serta inovasi produk dan layanan yang kami tawarkan," katanya kepada KONTAN beberapa waktu lalu.

Adapun dalam penyaluran pendanaan ini, Yonathan mengatakan UMKM sebagai segmen produktif memegang pangsa pasar terbesar dengan kontribusi sebesar 24,78% terhadap total penyaluran pendanaan.

Sejalan dengan penyaluran pendanaan yang bertumbuh, berdasarkan website perusahaan jumlah peminjam di Samir sampai saat ini mencapai 484,862 borrower.

Di akhir tahun nanti, perusahaan membidik total penyaluran pendanaan mencapai nominal Rp 1,2 triliun. Dalam upaya mencapai target tersebut, perusahaan menyiapkan strategi yakni dengan memperluas cakupan pembiayaan ke segmen baru serta lebih meningkatkan efisiensi dalam proses penyaluran pendanaan.

Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan batas waktu pemisahan atau spin off Unit Usaha Syariah (UUS) pada 31 Desember 2026. Adapun regulasinya telah tertuang pada Peraturan OJK (POJK) Nomor 11 Tahun 2023 yang beleidnya terbit 11 Juli 2023.

Mengenai hal tersebut, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (TUGU) mengatakan telah memenuhi kewajiban dengan menyampaikan perubahan Rencana Kerja Pemisahan Unit Usaha Syariah (RKPUS) kepada OJK pada Desember 2023 lalu.

Presiden Direktur Tugu Insurance, Tatang Nurhidayat menjelaskan, kondisi Unit Usaha Syriah (UUS) Tugu Insurance saat ini masih dalam pertumbuhan yang positif, baik dari sisi kontribusi bruto, surplus dana tabarru, maupun laba perusahaan.

Tugu Insurance sedang mempersiapkan beberapa tahapan lainnya guna pemisahan unit syariah. Seluruh tahapan tersebut direncanakan akan selesai sebelum tenggat waktu yang tercantum dalam regulasi.

"Sesuai RKPUS yang diajukan, Tugu insurance berkomitmen akan tetap melanjutkan usaha syariahnya dengan melakukan spin off sesuai dengan rencana yang dimiliki," ujar Tatang kepada Kontan.co.id, Selasa (23/7).

Meskipun tidak membeberkan datanya, Tatang mengatakan pada periode Juni 2024, premi asuransi Tugu Insurance untuk UUS mengalami peningkatan yang signifikan. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, telah terjadi peningkatan hampir 100% pada premi asuransi UUS Tugu Insurance.

"Tahun 2024 ini Tugu Insurance optimistis bisnis UUS akan tumbuh dan selaras dengan apa yang telah ditargetkan oleh Perusahaan. Tentunya perusahaan tetap perlu mengoptimalkan potensi market serta menangkap peluang dengan baik," tuturnya.

Dengan pencapaian tersebut, Tugu Insurance telah siap untuk memenuhi ketentuan ekuitas minimum untuk perusahaan asuransi syariah di tahun 2026. Sehingga spin off UUS Tugu Insurace dapat direalisasikan sesuai dengan rencana perusahaan.

Sementara itu, PT BNI Life Insurance atau BNI Life menyampaikan, hingga saat ini perusahaan telah melakukan pendalaman terkait mekanisme yang akan diambil untuk spin off.

Meskipun masih melakukan pendalaman atau pembahasan lebih lanjut, GM Corsec, Legal, dan Corcom BNI Life Arry Herwindo menyebut, BNI Life akan tetap melakukan spin off sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh OJK.

Di sepanjang tahun ini, BNI Life menargetkan pendapatan premi dari Unit Usaha Syariah (UUS) tahun ini bisa mencapai Rp 689 miliar. Adapun pencapaian pendapatan premi hingga Juni sudah melebihi 50%.

"Pendapatan premi unit syariah BNI Life per Juni 2024 sebesar Rp 407 miliar," ujar dia kepada Kontan.co.id, Selasa (23/7).

Untuk mencapai target tersebut, Arry menyampaikan pihaknya akan menerapkan sejumlah strategi. Salah satu strateginya, yakni melakukan optimalisasi kerja sama bancassurance dengan partner.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) melihat bahwa kinerja pasar kredit Asia akan lanjut bergerak positif hingga akhir tahun. Hal ini seiring dengan kinerjanya yang menonjol dari tahun ke tahun, dibandingkan dengan kelas aset pendapatan tetap lainnya.

“Sehingga pasar kredit Asia akan semakin memberikan pendapatan yang menarik dan potensi capital gain bagi para investor,” kata Senior Managing Director, Chief Investment Officer, Asia Fixed Income, Manulife Investment Management, Murray Collis dalam acara media briefing Mid-Year Investment Outlook 2024, Manulife IM, Selasa (23/7).

Collis mengatakan bahwa pasar kredit Asia menavigasi pasar pendapatan tetap yang relatif tidak stabil di awal tahun karena prospek The Fed yang tidak menentu. Pemilihan umum di seluruh Asia yang sejauh ini tidak berdampak signifikan terhadap pasar obligasi Asia. Kebijakannya kesinambungan seperti yang diharapkan pasar.

Sementara obligasi investment grade AS, Collis bilang, telah terkena dampak negatif dari penundaan pemangkasan suku bunga oleh The Fed. Sementara kredit investment grade Asia berkinerja lebih baik karena didukung oleh fundamental yang kuat dan teknikal pasar yang menguntungkan.

“Kinerja kredit dengan imbal hasil tinggi di Asia dari tahun ke tahun bahkan lebih mengesankan, karena stabilnya tingkat gagal bayar dan valuasi yang murah mulai menarik minat para investor,” kata dia.

Dari perspektif kredit Asia, Collis memperkirakan momentum positif di kelas aset akan berlanjut hingga semester kedua, didukung oleh permintaan investor yang kuat. Ditambah, fundamental ekonomi Asia yang tetap tangguh dan terus mendorong pertumbuhan global.

Lebih lanjut, menurut dia, dibandingkan dengan kredit di negara maju, kredit Asia terus diperdagangkan dengan valuasi yang menarik dan siap untuk meningkatkan minat investor yang berpotensi mencari manfaat diversifikasi dan meningkatkan alokasi ke aset berisiko ketika the Fed menurunkan suku bunga di akhir tahun.

“Kredit dengan kualitas investasi tetap menarik dengan basis risiko yang disesuaikan, dan kami juga melihat peluang di ruang imbal hasil yang tinggi di Asia karena spread kredit diperdagangkan pada tingkat yang luas secara historis,“ tandasnya.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID-MAKASSAR. Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menyambut baik adanya langkah pemerintah memberikan perpanjangan opsi restrukturisasi kredit terdampak Covid-19 kepada debitur yang masih mengalami kesulitan.

Muhammad Adit Sophian, pengusaha UMKM yang bergerak di bidang pengolahan produk Kopra (daging buah kelapa yang dikeringkan), serta produk briket asal Makassar ini, menyambut baik kebijakan pemerintah tersebut.Menurutnya kebijakan tersebut dapat membantu para pelaku UMKM dalam meringankan beban mereka untuk melunasi cicilan kredit dan pembiayaan dari bank, saat bisnis sedang tidak berjalan mulus.

“Menurut saya pastinya sangat membantu para UMKM, akan lebih ringan kewajiban cicilannya kepada bank, dan dana modal mereka bisa kembali diputar untuk jalan usahanya,” ungkap Adit kepada Kontan saat ditemui di Kompleks Pergudangan 88 Pattene, Jl Ir Sutami, Biringkanaya, Makassar, Selasa (23/7)

Adit sendiri mengaku tidak terkendala dalam melakukan kewajiban cicilan pembiayaan usahanya. Tapi dia juga tidak menampik pandemic Covid-19 telah membuat usahanya terdampak, baik dari sisi terkendala pada distribusi.

“Saat Covid-19 memang terasa dampaknya di usaha kita, karena harga kontainer naik, terbengkalai di ekspor karena kontainer untuk angkut barang enggak ada. Kami protes, nggak bisa ekspor. Tapi akhirnya bisa lanjut karena datangkan kapal dari India, 89 kontainer naik ke dalam satu kapal curah,” jelas Adit.

Adit sendiri mendirikan perusahaannya yang diberi nama CV Aflaha Coconut Mandiri pada tahun 2016. Adit baru mengakses pembiayaan dari Bank Syariah Indonesia (BSI) di tahun 2018. Selama beroperasi, dirinya baru dua kali mengakses pembiayaan dari BSI.

Di sisi lain, sejumlah perbankan juga telah menyatakan siap untuk melakukan arahan pemerintah jika memang restrukturisasi kredit UMKM diperpanjang untuk memudahkan pelaku usaha yang masih kesulitan dalam bisnisnya.

BRI misalnya. Direktur Bisnis Mikro BRI, Supari berharap adanya kebijakan penguatan yang dapat memperkuat daya beli masyarakat dan meningkatkan konsumsi rumah tangga, karena dua faktor tersebut menjadi driver utama pertumbuhan kredit UMKM yang menjadi kontributor utama dan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia di tengah kondisi makro ekonomi yang menantang.

“Dalam menjalankan restrukturisasi kredit UMKM terdampak COVID 19, BRI fokus terhadap penyehatan nasabah dan sebagai wujud kehati-hatian selama pandemi BRI telah menyiapkan pencadangan yang lebih konservatif untuk mengantisipasi risiko kedepan,” ungkapnya.

Hingga akhir Maret 2024, kualitas kredit BRI masih terjaga dengan non performing loan (NPL) sebesar 3,11% dan sebagai NPL coverage sebesar 214,26%,

Senada, Direktur Utama PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk (bjb) Yuddy Renaldi juga menyambut baik rencana perpanjangan relaksasi restrukturisasi kredit Covid-19 tersebut.

“Perpanjangan restrukturisasi akan berdampak pada beberapa debitur di setiap bank khususnya pada segmen yang belum pulih karena setelah berakhirnya pandemi, juga terdampak oleh dinamika perekonomian yg terjadi paska pandemic,” ungkap dia.

Namun demikian Yuddy menilai perbankan juga tentunya telah mengantisipasi dengan pembentukan pencadangan yang memadai sehingga tidak akan berdampak signifikan pada permodalan dan rentabilitas bank.

Data Bank Indonesia mencatat rasio NPL UMKM berada di level 4,25% per April 2024, naik dari posisi 3,84% per April 2023. NPL Usaha menengah berada di level tertinggi 5,51% per April 2024, disusul oleh NPL usaha kecil di level 4,96%, dan NPL Usaha Kecil di level 3,14%.

Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan adanya 30 perusahaan yang akan melakukan spin off unit syariah dengan mendirikan perusahaan baru. Hal ini merupakan bentuk pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11 Tahun 2023 tentang pemisahan unit usaha syariah perusahaan asuransi.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono mengatakan dari 30 perusahaan tersebut, dua perusahaan berencana mendirikan perusahaan asuransi syariah baru pada 2024.

"Dari 2 perusahaan tersebut, 1 perusahaan telah mengajukan permohonan izin usaha asuransi syariah baru kepada OJK sedangkan 1 perusahaan akan mengajukan permohonan izin usaha pada Desember 2024," ujar Ogi dalam jawaban tertulis, Senin (8/7).

Sesuai dengan RKPUS Perusahaan, untuk 1 perusahaan yang telah mengajukan izin usaha ditargetkan dapat menyelesaikan spin-off pada akhir tahun ini. Sedangkan 1 perusahaan yang baru akan mengajukan permohonan izin usaha pada Desember 2024, proses spin-off baru akan diselesaikan pada 2025.

OJK telah melakukan komunikasi dengan perusahaan yang akan melakukan spin-off dengan cara mengalihkan portofolio kepada perusahaan asuransi syariah lain untuk memastikan agar dapat menyelesaikan spin off sesuai dengan batas waktu.

Sebagai informasi, OJK telah menetapkan batas waktu pemisahan atau spin off Unit Usaha Syariah (UUS) pada 31 Desember 2026. Adapun regulasinya telah tertuang pada Peraturan OJK (POJK) Nomor 11 Tahun 2023 yang beleidnya terbit 11 Juli 2023.

Apabila pada akhirnya perusahaan tersebut tidak dapat menyelesaikan spin-off sesuai dengan batas waktu, OJK mencabut izin unit syariah perusahaan tersebut dan perusahaan dimaksud wajib menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada pemegang polis. Penyelesaian kewajiban tersebut tentunya harus dengan persetujuan pemegang polis dan tidak merugikan hak pemegang polis.

Menanggapi hal tersebut, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) menyampaikan terus membantu proses para pemain yang melakukan spin off, utamanya agar tidak menumpuk pada batas waktu yang ditetapkan OJK, yaitu 2026.

Direktur Eksekutif AASI, Erwin Noekman mengatakan pihaknya tidak membeda-bedakan perusahaan yang akan melakukan spin off baik dengan cara melakukan pendirian perusahaan baru ataupun mengalihkan portofolio.

"Kalau selesainya ini kan semua kembali pada setiap perusahaan masing-masing, atau dijalani sesuai persetujuan OJK. Saya kira OJK juga berharap ini semua tidak menumpuk di belakang (di tahun 2026)," ujar Erwin saat ditemui di acara Sharia Insurance Convetion and Awards (SICA) AASI 2024, Selasa (23/7).

Sebagai asosiasi, AASI optimistis proses spin off ini bisa berjalan lancar sampai dengan waktu yang ditetapkan. Selain itu, ia juga menyebut industri asuransi syariah bisa membukukan pertumbuhan kinerja positif hingga akhir tahun 2024, yang didorong oleh sejumlah faktor.

Salah satunya dengan berkolaborasi pada acara Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 di Aceh tahun ini. Erwin menyebut, atlet-atlet yang akan mengikuti perlombaan di PON Aceh, organisasi komite di sana, sekaligus kelangsungan pengadaannya akan menggunakan asuransi syariah.

PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (TUGU) mengatakan telah memenuhi kewajiban dengan menyampaikan perubahan Rencana Kerja Pemisahan Unit Usaha Syariah (RKPUS) kepada OJK pada Desember 2023 lalu.

Presiden Direktur Tugu Insurance, Tatang Nurhidayat menjelaskan, saat ini TUGU sedang mempersiapkan beberapa tahapan lainnya guna pemisahan unit syariah. Seluruh tahapan tersebut direncanakan akan selesai sebelum tenggat waktu yang tercantum dalam regulasi.

"Sesuai RKPUS yang diajukan, Tugu insurance berkomitmen akan tetap melanjutkan usaha syariahnya dengan melakukan spin off sesuai dengan rencana yang dimiliki," ujar Tatang kepada Kontan.co.id, Selasa (23/7).

Lebih lanjut, kondisi Unit Usaha Syriah (UUS) Tugu Insurance saat ini disebut masih dalam pertumbuhan yang positif, baik dari sisi kontribusi bruto, surplus dana tabarru, maupun laba perusahaan.

Meskipun tidak membeberkan datanya, Tatang mengatakan pada periode Juni 2024, premi asuransi Tugu Insurance untuk UUS mengalami peningkatan yang signifikan, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, telah terjadi peningkatan hampir 100%.

"Tahun 2024 ini Tugu Insurance optimistis bisnis UUS akan tumbuh dan selaras dengan apa yang telah ditargetkan oleh Perusahaan. Tentunya perusahaan tetap perlu mengoptimalkan potensi market serta menangkap peluang dengan baik," tuturnya.

Dengan pencapaian tersebut, Tugu Insurance menyampaikan telah siap untuk memenuhi ketentuan ekuitas minimum untuk perusahaan asuransi syariah di tahun 2026 dan spin off UUS dapat direalisasikan sesuai dengan rencana perusahaan.

PT BNI Life Insurance atau BNI Life menyampaikan, hingga saat ini telah melakukan pendalaman terkait mekanisme yang akan diambil untuk spin off.

Meskipun masih melakukan pendalaman atau pembahasan lebih lanjut, GM Corsec, Legal, dan Corcom BNI Life Arry Herwindo menyebut, BNI Life akan tetap melakukan spin off sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh OJK.

Di sepanjang tahun ini, BNI Life menargetkan pendapatan premi dari Unit Usaha Syariah (UUS) tahun ini bisa mencapai Rp 689 miliar. Adapun pencapaian hingga Juni sudah melebihi 50%.

"Pendapatan premi unit syariah BNI Life per Juni 2024 sebesar Rp 407 miliar," ujarnya kepada Kontan.co.id, Selasa (23/7).

Untuk mencapai target tersebut, Arry menyampaikan pihaknya akan menerapkan sejumlah strategi. Salah satu strateginya, yakni melakukan optimalisasi kerja sama bancassurance dengan partner.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyiapkan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan dan pelaksanaan likuidasi PT BPR Lubuk Raya Mandiri, yang beralamat di Jl. Bypass KM 6 RW 006, Lubuk Bagalung Nan XX, Kota Padang, Sumatera Barat.

Proses pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah dan pelaksanaan likuidasi bank dilakukan setelah izin BPR Lubuk Raya Mandiri, dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhitung sejak tanggal 23 Juli 2024.

Untuk melaksanakan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR Lubuk Raya Mandiri, LPS akan memastikan simpanan nasabah dapat dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, LPS pun akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang akan dibayar, rekonsiliasi dan verifikasi dimaksud akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja. Dana yang digunakan untuk pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR Lubuk Raya Mandiri, bersumber dari dana LPS.

Nasabah dapat melihat status simpanannya di kantor BPR Lubuk Raya Mandiri, atau melalui website LPS (www.lps.go.id) setelah LPS mengumumkan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR tersebut. Bagi debitur bank, tetap dapat melakukan pembayaran cicilan atau pelunasan pinjaman di kantor BPR Lubuk Raya Mandiri, dengan menghubungi Tim Likuidasi LPS.

Sekretaris Lembaga LPS, Annas Iswahyudi mengimbau agar nasabah BPR Lubuk Raya Mandiri, tetap tenang dan tidak terpancing atau terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pembayaran klaim penjaminan dan likuidasi bank, serta tidak mempercayai pihak-pihak yang mengaku dapat membantu pengurusan pembayaran klaim penjaminan simpanan dengan sejumlah imbalan atau biaya yang dibebankan kepada nasabah.

Selanjutnya, penting diketahui oleh nasabah bahwasanya masih banyak BPR/BPRS atau bank umum lainnya yang masih beroperasi, sehingga nantinya jika simpanan nasabah BPR Lubuk Raya Mandiri, dibayarkan LPS, maka bisa mengalihkan simpanannya ke bank lain terdekat yang dapat dijangkau oleh nasabah. Nasabah pun tidak perlu ragu untuk kembali menyimpan uangnya di perbankan karena simpanan di semua bank yang beroperasi di Indonesia dijamin oleh LPS.

“Agar simpanan nasabah dijamin LPS, nasabah diimbau untuk memenuhi syarat 3T LPS. Adapun syarat 3T tersebut adalah Tercatat dalam pembukuan bank, Tingkat bunga simpanan yang diterima nasabah tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, Tidak melakukan pidana yang merugikan bank,” ungkapnya dalam siaran pers, Selasa (23/7).

Apabila nasabah membutuhkan informasi lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan penjaminan simpanan dan likuidasi BPR Lubuk Raya Mandiri, nasabah dapat menghubungi Pusat Layanan Informasi (Puslinfo) LPS di 154.

Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Fintech peer to peer (P2P) lending Modalku menyebut, per 22 Juli 2023, TWP90 perusahaan masih berada di angka 1,8%. Angka tersebut tercatat mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan posisi di Juni 2024.

Country Head Modalku Indonesia Arthur Adisusanto mengatakan, sejak awal pihaknya konsisten menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential norm) dan manajemen risiko dalam menjalankan proses pendanaan sebagai bentuk strategi mitigasi risiko.

"Kami pasti tetap mengelola kualitas pendanaan agar tetap positif dan menjaga tingkat TWP90 tidak melebihi standar institusi keuangan sebesar 5%," ujar Arthur kepada Kontan.co.id, Senin (22/7).

Kriteria penilaian kelayakan penerima dana juga terus disempurnakan dengan kalibrasi berkala berdasarkan data historis penyaluran dan pembayaran kembali. Kriteria tersebut mengacu pada prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral)sesuai dengan SEOJK Nomor 19 Tahun 2023.

Arthur bilang, langkah-langkah perbaikan juga terus dilakukan untuk menjaga agar angka TWP90 dapat di bawah batas institusi keuangan sebesar 5%, terutama di tahap seleksi ketika UMKM mulai mengajukan.

Penilaian kredit yang komprehensif melalui profil bisnis calon penerima dana, riwayat transaksi bisnis, dan penerapan kriteria UMKM yang sesuai produk pendanaan, menjadi strategi untuk meminimalisir potensi risiko.

"Selain itu, di tahun ini kami juga intensif menyasar industri UMKM yang menjadi fokus Modalku, seperti industri perdagangan besar & eceran; manufaktur & daur ulang; supplieralat kesehatan; akomodasi dan layanan makanan; dan industri hiburan," kata Arthur.

Hingga saat ini Grup Modalku telah menyalurkan pendanaan sebesar lebih dari Rp 61,5 triliun kepada lebih dari 5,1 juta transaksi UMKM di Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand dan Vietnam.

Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kondisi industri fintech peer to peer (P2P) lending masih dalam keadaan sehat. Hal ini tercermin dari tingkat TWP90 para penyelenggara fintech P2P lending yang masih stabil dan dalam batas aman.

PT Akselerasi Usaha Indonesia atau Akseleran misalnya, menyampaikan bahwa kondisi perusahaan tidak mengalami kredit macet. Dengan TWP90 perusahaan tercatat di angka 0,18%, angka tersebut pun dikatakan stabil selama tiga tahun terakhir.

Group CEO & Co-Founder Akseleran Ivan Nikolas Tambunan mengatakan, perseroan terus menargetkan angka TWP90 bisa selalu di bawah 1%. Ia menyebut, kunci mempertahankan TWP90 yang rendah adalah assessment pinjaman yang prudent.

"Produk yang kami berikan itu cashflow-based loan product seperti invoice financing, PO financing dan inventory financing," ujar Ivan kepada Kontan.co.id, Senin (22/7).

Adapun Akseleran mencatatkan, penyaluran pendanaan per Juni 2024 sekitar Rp 1,45 triliun, angka ini meningkat sekitar 5% secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Di sepanjang tahun ini, Akseleran menargetkan penyaluran pendanaan bisa berada di angka Rp 3,4 triliun, target ini meningkat 20% dari target tahun lalu yaitu senilai Rp 2,85 triliun.

"Harapannya BI rate tidak naik lagi sehingga demand financing bisa lebih kuat dan kami bisa memiliki lebih banyak dealflow," tuturnya.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menyebut program asuransi wajib untuk kendaraan atau third party liability (TPL) sedang dikaji oleh Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal (BKF), hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). Adapun salah satu usulan yang sempat mencuat terkait asuransi wajib, yakni dibentuk skema konsorsium.

Mengenai hal itu, perusahaan asuransi umum PT Great Eastern General Insurance Indonesia (GEGI) menyatakan skema konsorsium memiliki dampak positif dan negatif untuk konsumen nantinya.

Marketing Director Great Eastern General Insurance Indonesia Linggawati Tok mengatakan skema konsorsium memang akan memudahkan masyarakat dalam membeli asuransi TPL.

"Dengan demikian, tidak perlu bingung memilih produk perusahaan asuransi mana yang akan dibeli mereka," ujarnya kepada Kontan, Senin (22/7).

Namun, Linggawati menyampaikan skema konsorsium akan memunculkan semacam oligarki, yang mana masyarakat tidak punya banyak pilihan baik dari sisi benefit atau fitur jaminan, maupun kompetisi dari sisi harga.

Oleh karena itu, Linggawati mengusulkan agar nantinya aturan asuransi wajib menggunakan skema terbuka. Dengan demikian, memunculkan kesempatan seluas-luasnya kepada perusahaan asuransi untuk bisa berkompetisi secara sehat dalam memasarkan produk.

"Tentunya dengan tetap diawasi pelaksanaannya oleh pemerintah atau OJK," ujarnya.

Sebagai informasi, saat ini, OJK sedang berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam menyusun program asuransi wajib. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mengatur bahwa pemerintah dapat membentuk Program Asuransi Wajib sesuai dengan kebutuhan.

Salah satunya mencakup asuransi kendaraan berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana.

Reporter: Nova Betriani Sinambela | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Asuransi Jiwa IFG (IFG) mencatat kenaikan aset perusahaan sebesar 15,6% selama semester I 2024. Hingga akhir Juni lalu, aset perusahaan mengalami kenaikan dari sebelumnya sebesar Rp 28,25 triliun menjadi Rp 32,67 triliun.

Menurut Direktur Bisnis Individu IFG Life, Fabiola Noralita, kinerja positif ini disebabkan tingginya permintaan masyarakat terhadap produk asuransi jiwa, termasuk asuransi kesehatan. Sejalan dengan itu, perusahaan juga berupaya untuk menjaga kepercayaan dan komitmen nasabah terhadap produk asuransi di IFG Life.

“Kebutuhan terhadap proteksi inilah yang mendorong masih terjaganya permintaan terhadap produk asuransi. Kemudian kepercayaan tetap harus dijaga agar masyarakat mau membeli produk-produk proteksi yang dibutuhkannya. Di sini kita perlu jeli dan terus memegang komitmen," ucapnya beberapa waktu lalu.

Masih di periode semester I-2024, IFG Life juga mencatatkan pendapatan premi konsolidasian sebesar Rp3,6 triliun. Fabiola menyebut diantara beragam produk yang dimiliki perusahaan, asuransi tradisional masih mendominasi premi perusahaan.

Ke depannya, Fabiola optimistis perusahaan akan terus melanjutkan kinerja positif ini. Untuk mendorongnya, Fabiola bilang perusahaan masih akan menjaga kepercayaan nasabah. Salah satu strateginya adalah mengedepankan customer centric, yakni dengan menghadirkan produk dan layanan yang mudah diakses oleh masyarakat, baik dari sisi premi yang terjangkau maupun dari sisi kemudahan akses teknologi.

Reporter: Nina Dwiantika | Editor: Nina Dwiantika

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Layanan wealth management menjadi prioritas perbankan dalam mendukung kebutuhan nasabah. PT Bank DBS Indonesia dalam riset terbaru melihat ada perubahan kebutuhan akan wealth atau manajemen kekayaan, salah satunya adalah pergeseran definisi wealth pada segmen affluent yang sebelumnya hanya mencakup finansial pribadi juga mencakup aspek finansial bisnis.

Pada studi customer immersion untuk segmen priority dan private banking Bank DBS Indonesia pada 2024, menyoroti dominasi segmen affluent di Indonesia yang meliputi 66% pemilik bisnis, diikuti dengan 16% karyawan swasta dan 15% kalangan profesional. Temuan lainnya menunjukkan bahwa ketiga segmen ritel, priority, dan private banking ini memiliki kebutuhan bersama dalam mencari mitra yang dapat memberikan panduan dan berdiskusi mengenai peluang investasi dan bisnis, khususnya untuk priority dan private banking.

Hanya saja, mereka menghadapi tantangan yang berbeda-beda. Bagi segmen ritel, investasi dianggap terlalu rumit untuk dipahami. Sementara segmen priority banking mengaku kesulitan dalam menemukan mitra yang dapat diandalkan untuk mendukung pertumbuhan di setiap aspek kehidupan seperti finansial, bisnis, hingga pertumbuhan aspek pribadi. Sedangkan segmen private banking menghadapi kompleksitas informasi di tengah kesibukan memperkuat bisnis seiring mempersiapkan generasi penerus.

Dalam upayanya mendukung seluruh segmen, Bank DBS Indonesia menghadirkan solusi sesuai profil masing-masing segmen. Nah, solusi ini mencakup insight lokal dan regional, jaringan internasional Bank DBS, layanan perbankan bisnis dan investasi, serta insight yang dipertajam oleh Artificial Intelligence. Bank DBS Indonesia mendorong wealth penetration melalui peningkatan literasi finansial serta memperluas akses produk-produk investasi di dalam ekosistem digibank by DBS bersama mitra non-perbankan di sektor wealth technology.

"Bank DBS Indonesia memahami kebutuhan akan wealth yang berbeda bagi tiap segmen, sehingga kami menyikapinya sejak awal dengan menghadirkan solusi yang berbeda pula agar mereka dapat be confident, be more of you," kata Direktur Perbankan Konsumer Bank DBS Indonesia, Melfrida Gultom, Senin (22/07)

Nah, ada tiga segmen pasar wealth di DBS, yakni untuk nasabah digibank by DBS, Bank DBS Indonesia mendukung mereka agar cerdik menavigasi masa depan. Untuk segmen DBS Treasures, perusahaan memperlengkapi mereka dengan instrumen yang diperlukan untuk menaklukkan semua peluang, baik besar maupun kecil. Sedangkan untuk segmen DBS Treasures Private Client, Bank DBS Indonesia memberikan berbagai solusi agar nasabah dapat mengokohkan jejak hingga lintas generasi.

Dalam mendukung aspirasi nasabah ini, Bank DBS Indonesia menerapkan pendekatan one bank solution, sebuah solusi holistik untuk memudahkan nasabah dalam mengakses layanan perbankan secara satu pintu, diantaranya :

1. Insight lokal dan regional, yakni dalam kondisi pasar yang dinamis, Bank DBS Indonesia menangkap setiap sinyal, sekecil apa pun, dan menjadikannya sebagai peluang dengan dukungan tim ahli regional Chief Investment Office (CIO) dan dipertajam oleh tim ahli di setiap negara untuk merancang strategi manajemen kekayaan yang dipersonalisasi bagi tiap nasabah.

2. Jaringan internasional Bank DBS atau untuk akses dan transaksi perbankan dan gaya hidup.

3. Layanan perbankan bisnis dan investasi yaitu menghubungkan nasabah dengan jaringan Bank DBS untuk mendukung ekspansi bisnis dan pengembangan kekayaan.

4. Insight yang dipertajam Artificial Intelligence berdasarkan data pasar, profil, dan karakteristik perilaku nasabah, analisis sesuai momentum yang selanjutnya dirancang secara khusus bagi setiap nasabah agar dapat mengambil keputusan finansial yang tepat.