JAKARTA - Kitabisa - Asuransi Kitabisa memberikan santunan masing-masing sebesar Rp16.800.000 kepada ahli waris tujuh penyadap getah pinus mitra kerja Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Sukabumi, Jawa Barat. Mereka adalah Dadang, Imin, Marhidin, Basari, Jaenudin, Beben dan Majid yang meninggal lantaran sakit.

Penyaluran santunan ini merupakan bagian dari perlindungan asuransi jiwa kumpulan untuk seluruh mitra kerja Perhutani. Mewakili anggota Asuransi Kitabisa, penyerahan santunan dilakukan oleh Fara Devana, Public Relations Manager Kitabisa bersama Wakil Kepala Administratur KPH Sukabumi Uday Jubaedi kepada ahli waris almarhum Dadang dan Majid.

?Santunan ini merupakan amanah dari para anggota Asuransi Kitabisa untuk keluarga yang ditinggalkan. Ini sebagai bentuk tanggung jawab kami terhadap seluruh anggota dan juga akan kami laporkan kepada anggota lainnya sebagai bentuk transparansi. Semoga santunan ini bermanfaat bagi keluarga untuk melalui masa-masa sulit ini,? ujar Fara saat bertemu ahli waris almarhum Dadang dan Majid di Sukabumi, Rabu (6/11/2024).

Almarhum Majid meninggalkan seorang istri dan dua orang anak. Anak pertamanya, Dasep, kini melanjutkan pekerjaan almarhum Majid sebagai penyadap getah pinus. Ia mengikuti kebiasaan sang ayah, berangkat setiap hari ke hutan untuk menyadap 20 hingga 30 pohon pinus setiap harinya.

?Bapak itu sosok yang baik, bertanggung jawab sama anak-anaknya. Kami gak menyangka Bapak ternyata punya asuransi, kaget juga, pas dihubungi sama Perhutani. Alhamdulillah, ini bisa untuk tahlilan, 100 harian sama sedekah ke anak yatim, biar bapak juga senang di sana,? ujar Dasep.

Hingga Oktober 2024, Asuransi Kitabisa bersama dengan Perum Perhutani KPH Sukabumi telah menyalurkan santunan kepada dari 42 ahli waris pekerja penyadap pohon pinus yang meninggal dunia.

Sebagai informasi, Asuransi Kitabisa merupakan bagian dari Kitabisa, ekosistem digital untuk saling jaga se-Indonesia, mencakup platform galang dana dan donasi, lembaga pengelola zakat dan wakaf, layanan pengelolaan CSR, media, dan komunitas.

Saat ini, Asuransi Kitabisa telah memiliki berbagai produk, antara lain: asuransi pembiayaan dan asuransi jiwa berjangka, juga telah melindungi nasabah lainnya seperti peminjam bank dan ratusan lokasi wisata. Dalam hal asuransi jiwa berjangka, Asuransi Kitabisa telah memiliki produk asuransi jiwa syariah bernama Asuransi SalingJaga Keluarga.

Asuransi SalingJaga Keluarga adalah program perlindungan jiwa dari Asuransi Kitabisa, yang sesuai dengan prinsip syariah dan tolong menolong antarpeserta. Hingga kini, sudah ada lebih dari 25.000 anggota yang bergabung. Peserta bisa bergabung mulai dari Rp6 ribu dengan santunan maksimal Rp2 miliar.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asuransi syariah di Indonesia menunjukkan kinerja yang positif hingga kuartal III-2024 dan diproyeksikan terus bertumbuh hingga tahun 2025.

PT Asuransi Jasindo Syariah merupakan salah satu perusahaan yang mencatatkan peningkatan kinerja pada periode tersebut.

Sekretaris Perusahaan Asuransi Jasindo Syariah, Wahyudi, mengungkapkan bahwa hingga akhir September 2024, perusahaan mencatatkan total pendapatan asuransi syariah sebesar Rp 203,79 miliar.

Angka ini mengalami kenaikan sebesar 25,54% secara year on year (YoY), dengan rasio solvabilitas mencapai 950,79%.

"Adapun total aset mencapai sebesar Rp 548 miliar," jelas Wahyudi kepada KONTAN, Rabu (30/10).

Wahyudi menambahkan bahwa industri asuransi syariah di Indonesia secara umum mencatatkan pertumbuhan yang signifikan. Proyeksi hingga akhir tahun 2024 menunjukkan bahwa industri ini akan terus bertumbuh dengan peningkatan aset diperkirakan mencapai 20% dibandingkan tahun lalu.

"Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya asuransi serta pergeseran pemasaran ke arah digital, kami optimis dapat menutup tahun dengan hasil yang memuaskan," tambahnya.

Selain itu, Asuransi Jasindo Syariah juga telah melakukan pemisahan unit usaha syariah (spin off) sesuai dengan amanat Pasal 68 Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, yang diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

Selaras dengan hal tersebut, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (TUGU) juga melaporkan kinerja positif dalam asuransi syariahnya.

Presiden Direktur Tugu Insurance, Tatang Nurhidayat, menyatakan bahwa sepanjang tahun 2024, premi asuransi syariah diprediksi mengalami pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, ia belum bisa menyebutkan besaran pertumbuhan premi hingga September 2024.

"Sejak awal 2024, perolehan premi dari Unit Usaha Syariah (UUS) Tugu Insurance masih sesuai dengan target dan terus mengalami pertumbuhan," jelas Tatang.

Menurut Tatang, potensi pasar syariah di Indonesia masih sangat besar, terutama dengan jumlah umat Muslim yang signifikan dan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang manfaat gaya hidup halal.

Meski demikian, ia mengakui bahwa penetrasi asuransi syariah masih rendah dibandingkan asuransi konvensional. "Dukungan dari berbagai pihak masih diperlukan untuk memperkuat literasi dan inklusi asuransi syariah di Indonesia," tutupnya.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Asuransi Central Asia (ACA) termasuk salah satu perusahaan yang akan melakukan spin off unit usaha syariah dengan mendirikan perusahaan baru untuk memenuhi aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perseroan menyebut ini merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk memperkuat posisi dan kinerja perusahaan dalam industri keuangan syariah.

"Saat ini, proses persiapan spin off sedang berlangsung. Tim ACA Syariah tengah bekerja keras untuk memastikan bahwa semua aspek yang terkait dengan pemisahan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif," kata Kepala Unit Syariah Asuransi Central Asia, Lulu Uluwiyah kepada KONTAN, Kamis (31/10).

Lulu menerangkan rampungnya persiapan spin off ditargetkan paling cepat pada pertengahan 2026, sedangkan batas waktu akhir yang ditentukan oleh OJK pada 31 Desember 2026. Dia bilang target tersebut memberikan waktu tambahan bagi ACA Syariah untuk menyelesaikan semua tahapan yang diperlukan demi keberhasilan spin off.

"Langkah spin off diharapkan tidak hanya akan membawa manfaat bagi perusahaan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi para nasabah dan pemangku kepentingan lainnya dalam ekosistem keuangan syariah di Indonesia," tuturnya.

Selain itu, dia menuturkan bahwa perusahaan melakukan spin off unit usaha syariah sesuai dengan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah yang telah disampaikan ke OJK dan saat ini ACA dalam tahap persiapan pendirian badan hukum perusahaan.

"Adapun aset ACA unit syariah sampai September 2024 adalah sebesar Rp 282,13 miliar," ujarnya.

Lebih lanjut, Lulu mengatakan UUS ACA akan melakukan spin off dengan mendirikan perusahaan baru yang dirancang khusus untuk memperkuat layanan dan produk syariah. Dia meyakini bahwa bisnis syariah ACA telah berkembang cukup besar dan memiliki fondasi yang kuat untuk melaksanakan spin off dengan sukses.

Dengan pertumbuhan pesat dalam permintaan produk keuangan berbasis syariah, Lulu menyebut langkah spin off diharapkan dapat memberikan fokus lebih pada kebutuhan nasabah serta meningkatkan efisiensi operasional.

Sebagai langkah pengembangan saluran distribusi, dia mengatakan bahwa pihaknya berencana untuk memilih beberapa cabang yang memiliki potensi tinggi, yang mana saat ini sudah mengoperasikan unit syariah secara efektif.

"Maka dengan strategi tersebut, kami ingin memastikan bahwa ACA Syariah tidak hanya mampu bersaing di pasar, tetapi juga dapat memberikan layanan finansial yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam kepada masyarakat luas. Tak hanya itu, langkah tersebut juga diharapkan dapat memperluas jaringan distribusi dan meningkatkan aksesibilitas produk-produk syariah bagi para nasabah," imbuhnya.

Lulu mengungkapkan bahwa perkembangan premi asuransi syariah sejuah ini masih cukup baik, di mana hingga September 2024 pertumbuhannya naik sebesar 18,89%, jika dibandingkan dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Sedangkan untuk perolehan premi atau kontribusi ACA unit syariah, Lulu menyebutkan tumbuh sebesar 2,66% apabila dibandingkan dengan perolehan premi konvensional per September 2024. Artinya, kinerja asuransi syariah lebih baik dari pada kinerja asuransi konvensional.

"Untuk itu, sampai akhir tahun 2024, ACA unit syariah berhadap dapat mencapai premi kontribusi sebesar Rp 110 miliar," tandasnya.

Sebelumnya, OJK telah menyampaikan bahwa sebanyak 18 unit usaha syariah telah merencanakan spin off dengan cara mendirikan perusahaan baru pada tahun depan. Sampai dengan September 2024, sudah ada 29 unit usaha syariah yang telah melaporkan akan melakukan spin off dengan mendirikan perusahaan baru. Rinciannya di tahun 2024 ada sebanyak 3 unit usaha syariah, tahun 2025 ada 18 unit usaha syariah dan sisanya 8 unit usaha syariah pada 2026 mendatang.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan, sebanyak 18 unit usaha syariah telah merencanakan spin offdengan cara mendirikan perusahaan baru pada tahun depan.

Sedangkan sampai dengan September 2024, berdasarkan catatan OJK, sudah ada 29 unit usaha syariah yang melaporkan akan melakukan spin off dengan mendirikan perusahaan baru. Adapun rinciannya di tahun 2024 ada 3 unit usaha syariah, tahun 2025 ada 18 unit usaha syariah dan sisanya 8 unit usaha syariah pada 2026 mendatang.

Pengamat Asuransi dan Dosen Program MM-Fakultas Ekonomika & Bisnis UGM Kapler Marpaung menilai melakukan spin offunit asuransi syariah ini tidak mudah. Padahal, rencana tersebut sudah diberikan kelonggaran waktu yang cukup lama.

Kapler menyebutkan, faktor utama yang membuat rencana spin off sulit dijalankan adalah kesiapan permodalan yang tidak mudah untuk dipenuhi. Disisi lain, perusahaan asuransi juga harus meningkatkan ekuitas permodalan untuk asuransi konvensionalnya yang jumlah kebutuhan dananya tidak kecil.

"Tapi perkembangannya saya lihat cukup baik. Ada sekitar 30 unit usaha syariah dari seluruhnya sejumlah 42 unit usaha syariah akan memisahkan diri dengan induk (spin-off). Itu artinya ada sisa sekitar 10-12 UUS yang akan mengalihkan portofolionya kepada perusahaan asuransi lain," kata Kapler kepada Kontan.co,id, Rabu (30/10).

Dengan begitu, menurut dia, pelaku asuransi syariah melihat pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia ke depannya sangat optimis. Selain itu, dia melihat pertumbuhan asuransi syariah lebih bagus dari asuransi konvensional.

"Pertumbuhannya di kuartal I tahun 2024 (YoY) naik 239% dan untuk asuransi jiwa syariah 9%. Ini kan bagus sekali ya melihat asuransi jiwa konvensional pertumbuhannya negatif," kata Kapler.

Kapler menyebutkan, kontribusi pendapatan asuransi syariah terhadap pendapatan asuransi nasional juga menunjukkan pertumbuhan, yakni naik 18% secara tahunan (YoY) untuk asuransi jiwa syariah dan naik 6% YoY untuk asuransi umum syariah.

Kapler menilai, manfaat spin-offpada asuransi syariah cukup banyak seperti, ketahanan permodalan dan daya saing yang semakin tinggi, investasi di SDM dan teknologi akan semakin baik, perlindungan konsumen akan semakin terukur dan operasional perusahaan lebih efektif dan efisien.

"Bagi nasabah tentu spin-off iniakan semakin memberikan kepercayaan yang semakin tinggi," ujarnya

Namun demikian, Kapler bilang, rencana spin offjuga memiliki sejumlah tantangan bagi perusahaan asuransi, seperti adanya keharusan kenaikan ekuitas atau modal atas usaha induknya yang jumlahnya sangat besar yaitu Rp 500 miliar - Rp 1 triliun di tahun 2028.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa dari 41 perusahaan asuransi yang telah mengajukan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah (RKPUS), dua di antaranya telah melakukan spin-offUnit Usaha Syariah (UUS) per 31 Oktober 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengungkapkan satu UUS perusahaan asuransi jiwa memilih untuk mendirikan perusahan asuransi jiwa syariah sendiri. Perusahaan pun telah mendapatkan izin asuransi jiwa syariah.

“Dan saat ini dalam pengalihan portofolio dari UUS ke perusahaan asuransi jiwa syariah yang baru,” kata Ogi dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB Oktober 2024, pada Jumat (1/10/2024).

Kemudian, lanjut Ogi, satu UUS perusahaan asuransi umum telah melakukan pengalihan portofolio terhadap perusahaan asuransi umum syariah yang telah ada. Saat ini UUS sedang dalam proses pengembalian izin usaha syariah kepada OJK.

Secara keseluruhan, terdapat 41 perusahaan asuransi dan reasuransi yang telah menyampaikan rencana pemisahan UUS pada Desember 2023.

Terdapat 29 unit asuransi yang akan melakukan spin off dengan mendirikan perusahaan asuransi dan reasuransi syariah baru dan 12 unit syariah yang akan mengalihkan ke perusahaan lain.

Perusahaan asuransi diwajibkan untuk melakukan spin off UUS dengan tenggat waktu pada Desember 2026. Ogi menjelaskan salah satu tujuan dilakukannya kewajiban spin-off UUS adalah untuk menumbuhkankembangkan sektor perasuransian syariah. Hal ini diharapkan akan meningkatkan penetrasi asuransi syariah, mengingat potensi pasar yang sangat besar di Indonesia.

“Hal ini juga harus ditopang oleh pengembangan produk dan akad yang menjadi dasar pembuatan produk. Di sisi lain, pengembangan pasar investasi syariah juga harus didorong untuk mendukung pertumbuhan asuransi syariah yang baru spin-off guna mengoptimalkan fungsinya sebagai investor institusional,” kata Ogi.

Dikutip dari POJK Nomor 11 Tahun 2023, pemisahan UUS asuransi dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama mendirikan perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah baru, hasil pemisahan UUS diikuti dengan pengalihan portofolio kepesertaan kepada perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah baru hasil pemisahan unit syariah.

Kedua mengalihkan seluruh portofolio kepesertaan unit syariah kepada perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah yang telah memperoleh izin usaha. Dalam melakukan pemisahan UUS, perusahaan asuransi maupun reasuransi harus memenuhi persyaratan.

Adapun syaratnya antara lain dana tabarru’ dan dana investasi peserta UUS telah mencapai paling sedikit 50% dari total nilai dana asuransi, dana tabarru’, dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya.

Selain itu ekuitas minimum UUS telah mencapai paling sedikit sebesar Rp100 miliar bagi unit syariah perusahaan asuransi. Sementara itu untuk unit syariah perusahaan reasuransi ekuitas minimum sebesar Rp200 miliar.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan sebanyak 18 unit usaha syariah telah merencanakan spin off dengan cara mendirikan perusahaan baru pada tahun depan.

Sampai dengan September 2024, berdasarkan catatan OJK sudah ada 29 unit usaha syariah yang telah melaporkan akan melakukan spin off dengan mendirikan perusahaan baru. Adapun rinciannya di tahun 2024 ada 3 unit usaha syariah, tahun 2025 ada 18 unit usaha syariah dan sisanya 8 unit usaha syariah pada 2026 mendatang.

Terkait hal tersebut, PT Asuransi Jasindo Syariah menyampaikan bahwa perusahaan melakukan spin off unit usaha syariah karena untuk menjalankan amanat pasal 68 Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

"Semakin banyak perusahaan fullfledge, maka masyarakat akan memiliki lebih banyak pilihan untuk mempercayakan pengelolaan risiko yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, struktur dan permodalan perusahaan yang telah fullfledge tentunya lebih kuat dibandingkan UUS," kata Sekretaris Perusahaan PT Asuransi Jasindo Syariah Wahyudi, kepada KONTAN, Rabu (30/10).

Wahyudi mengatakan bahwa spin off asuransi syariah juga mampu mengundang investor berbasis syariah, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan modal untuk industri syariah secara keseluruhan, meningkatkan konsumen pasar syariah, dan memperluas layanan keuangan syariah kepada masyarakat, serta harapannya indeks literasi hingga inklusi syariah terus menanjak naik.

"Kemudian, harapannya juga akan tercipta ekosistem keuangan syariah yang semakin sehat, efisien, berintegritas, berdaya saing, serta berkontribusi signifikan pada perekonomian nasional dan pembangunan sosial," imbuhnya.

Wahyudi menyebutkan, sampai dengan akhir September 2024, Jasindo Syariah mencatatkan kontribusi sebesar Rp 203.79 miliar. Angka tersebut tumbuh 25.54% secara year on year (YoY), dengan rasio solvabilitas di angka 950.79% dan total aset sebesar Rp 548 miliar.

Selain itu, hingga September 2024, Wahyudi bilang, industri asuransi syariah di Indonesia mencatatkan pertumbuhan yang signifikan, ditambah proyeksi hingga akhir tahun menunjukkan bahwa industri asuransi syariah di Tanah Air akan terus tumbuh, dengan peningkatan aset yang diperkirakan mencapai sekitar 20% dibandingkan tahun lalu.

"Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki asuransi dan pergeseran pemasaran asuransi kearah digital, kami optimis menutup tahun dengan hasil yang memuaskan," kata dia.

Selaras dengan hal ini, Plt Direktur Utama BNI Life Neny Asriany mengatakan bahwa saat ini BNI Life tengah mempersiapkan pemisahan unit syariah atau spin off, baik dari segi kinerja maupun operasional. Dia menyebutkan, hingga Semester I-2024, aset unit syariah di BNI LIfe tercatat sebesar Rp 1,4 triliun.

"Jadi saat ini BNI Life fokus dalam peningkatan dan sustainable bisnis syariah ke depan. UNtuk besaran aset unit syariah hingga kuartal III-2024 belum bis kami sebutkan, karena masih dalam perhitungan," kata Neny saat dihubungi KONTAN, Rabu (30/10).

Disamping itu, Neny menyebutkan, pada semester I-2024, bisnis segmen syariah BNI Life mencapai Rp 407 miliar. Sedangkan untuk premi dari segmen konvensional tercatat sebesar Rp 2,53 triliun.

"Maka dengan begitu, perbandingan bisnis syariah dan konvensional di BNI Life adalah sekitar 1 banding 6," imbuhnya.

Sementara itu, Generali Indonesia Chief Marketing and Partnership Distribution Generali Indonesia, Vivin Arbianti Gautama mengatakan bahwa saat ini pihaknya juga sedang melakukan pemisahan UUS tersebut (spin-off) menjadi perusahaan asuransi syariah yang berdiri secara independen.

Adapun pada tanggal 30 Mei 2024 lalu, Generali Indonesia telah mendapatkan persetujuan atas rencana kerja pemisahan UUS dan pendirian perusahaan asuransi syariah tersebut dari OJK.

"Selanjutnya Generali Indonesia akan melaksanakan semua tahapan kegiatan sebagaimana tertuang dalam rencana kerja yang telah disetujui OJK tersebut," kata Vivin kepada KONTAN, Rabu (30/10).

Vivin menuturkan bahwa rencana pengembangan bisnis syariah Generali Indonesia dengan melakukan pemisahan (spin-off) merupakan langkah nyata dari komitmen perusahaan untuk selalu memberikan perlindungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya melalui produk asuransi berbasis syariah.

"Terkait dengan persiapan ini, saat ini kami terus memastikan kesiapannya dalam menunjang pengembangan bisnis syariah, dengan berbagai peraturan dan regulasi yang diterapkan serta memastikan implementasinya sesuai dengan tata cara dan timeline yang sudah diputuskan," ungkapnya.

Selain itu, dia mengatakan, untuk perkembangan unit usaha syariah, hingga saat ini masih terus tumbuh mengingat potensi yang juga masih besar di segmen ini, di mana mayoritas masyarakat Indonesia merupakan umat muslim dan komunitas-komunitas berbasis syariah terus tumbuh serta lifestyle halal juga sedang berkembang di berbagai sisi, mulai dari fashion, food hingga produk-produk finansial, termasuk asuransi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia memiliki potensi industri keuangan syariah yang sangat besar. Dalam lima tahun terakhir, keuangan syariah Indonesia konsisten menunjukkan kemajuan positif, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Berdasarkan State of The Global Islamic Economy (SGIE) Report, pasar keuangan syariah Indonesia berada di peringkat ketiga terbesar di dunia pada 2023.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menyebutkan, hingga Juni 2024, total aset keuangan syariah diketahui mencapai Rp 2.756,45 triliun, atau tumbuh 12,4 persen secara tahunan pada tahun 2023.

Perkembangan ini menunjukkan meningkatnya minat masyarakat terhadap penggunaan produk dan layanan keuangan berdasarkan prinsip syariah, termasuk asuransi syariah,
yang mengedepankan prinsip kebaikan dan tolong-menolong.

Walaupun tren tersebut menunjukkan arah positif, jumlah masyarakat yang melek akan
keuangan berbasis syariah masih sangat rendah jika dibandingkan dengan pemahaman
akan produk dan layanan keuangan secara konvensional.

Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024, tingkat literasi keuangan syariah tercatat mencapai 39,11 persen, di bawah tingkat Literasi Keuangan
Nasional dan Konvensional sebesar 65,43 persen dan 65,09 persen.

Sementara itu, tingkat literasi asuransi syariah di Indonesia hanya mencapai 3,99 persen, jauh lebih rendah dibandingkan literasi asuransi konvensional yang mencapai lebih dari 45 persen.

Adanya gap yang cukup besar antara literasi keuangan dan asuransi syariah dengan konvensional menunjukkan tantangan sekaligus peluang besar bagi industri agar
mengupayakan peningkatan dan pemerataan literasi keuangan dan asuransi syariah di Indonesia, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan di Indonesia.

Rina Elvi Roza, Chief Actuary Officer Prudential Syariah menyatakan pentingnya membangun
pemahaman akan manajemen keuangan syariah sejak dini dari keluarga, termasuk asuransi syariah.

“Prudential Syariah berkomitmen untuk membuat asuransi syariah semakin dekat dan mudah diakses oleh masyarakat Indonesia. Kami percaya bahwa asuransi syariah memiliki prinsip-prinsip yang sangat indah dan dekat dengan masyarakat Indonesia, misalnya
adanya dana tabarru yang menjadi pool fund yang kegunaannya untuk saling tolong
menolong,” jelas Rina dalam keterangan tertulis, Rabu (23/10/2024).

Prinsip dasar dalam keuangan syariah juga berlaku pada asuransi syariah.

Dalam penerapannya, asuransi syariah memiliki nilai-nilai yang bertujuan untuk membawa
keberkahan bersama, antara lain sebagai berikut.

Pertama, sesuai dengan prinsip syariah. Asuransi syariah memastikan setiap transaksi
bebas dari Riba, Gharar dan Maysir.

Ini menjadikan asuransi syariah sebagai salah satu perlindungan yang sesuai dengan nilai-nilai agama.

Kedua, asuransi syariah beroperasi berdasarkan prinsip tabarru (sumbangan) dan ta'awun (kerjasama mutual). Prinsip Tabarru mendorong individu untuk berkontribusi ke dalam dana bersama, membantu mereka yang mengalami musibah kerugian.

Dengan demikian, terdapat adanya tolong menolong antar peserta dan mendorong tanggung jawab bersama.

Ketiga, dalam asuransi syariah, surplus dari Dana Tabarru dibagikan di antara peserta. Model pembagian surplus ini memungkinkan peserta untuk mendapatkan manfaat finansial lebih dari sekadar perlindungan terhadap risiko.

Keempat, perusahaan asuransi syariah sebagai pengelola diwajibkan untuk menjaga
transparansi dalam operasional dan transaksi keuangan perusahaan. Peserta mendapatkan pemahaman yang jelas tentang bagaimana kontribusi dikelola dan dibagikan, sehingga membangun kepercayaan dan keadilan dalam sistem.

Kelima, asuransi syariah sejalan dengan prinsip kesejahteraan sosial dan tanggung jawab
sosial perusahaan, dengan mengedepankan kesejahteraan individu dan juga berkontribusi pada pembangunan masyarakat.

Dengan mendorong saling tolong-menolong dan inisiatif amal, asuransi syariah membina budaya tanggung jawab sosial dan kasih sayang.

“Prudential Syariah berkomitmen untuk terus mendorong literasi asuransi agar manfaatnya bisa menjangkau masyarakat lebih luas. Kami akan terus berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, untuk bersama-sama menjadi katalis pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia sekaligus mewujudkan kehidupan yang penuh berkah,” jelas Rina.

JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi merilis aturan terbaru mengenai pemisahan (spin off) unit usaha syariah (UUS) dari perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi.

Aturan yang dimaksud adalah SEOJK 10/2024 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang terbit sekaligus mulai berlaku pada 27 September 2024. Adapun SEOJK ini merupakan amanat POJK 23/2024 tentang Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Berdasarkan Abstrak SEOJK 10/2024, dijelaskan bahwa tujuan pemisahan (spin off) unit syariah dilakukan untuk memperkuat struktur ketahanan dan daya saing industri asuransi dan reasuransi, menciptakan operasional bisnis yang lebih efektif dan efisien, memperkuat investasi teknologi dan SDM, serta melindungi kepentingan pemegang polis dan peserta.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dimaksud, dalam SEOJK ini mengatur cara pemisahan unit syariah dalam 2 bentuk:

Bentuk 1, spin off dengan cara ini yaitu mendirikan Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah. Pendirian perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi syariah baru itu—dengan izin OJK—kemudian diikuti pengalihan portofolio kepesertaan ke perusahaan yang dimaksud.

Bentuk 2, yaitu mengalihkan portofolio kepesertaan Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang telah memperoleh izin usaha.

Mengacu dua bentuk cara pemisahan dimaksud, SEOJK itu kemudian mengatur pokok-pokok tahapan pemisahan unit syariah yang terdiri dari:

Persiapan pemisahan unit syariah;

Pendirian Badan Hukum Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah Baru Hasil Pemisahan Unit Syariah (khusus bentuk 1);

Permohonan Izin Usaha Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah Baru Hasil Pemisahan Unit Syariah (khusus bentuk 1);

Pengalihan Portofolio Kepesertaan Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah Baru Hasil Pemisahan Unit Syariah;

Pelaporan Perubahan Anggaran Dasar atas Penambahan Modal Disetor Sehubungan Pengalihan Portofolio Kepesertaan; dan

Penutupan Unit Syariah dan Pencabutan Izin Pembentukan Unit Syariah

Deadline 27 November 2024

Di sisi lain, SEOJK 10/2024 memuat ketentuan peralihan yang mewajibkan perusahaan memberitahukan dan mengumumkan rencana kerja pemisahan unit syariah (RKPUS) yang telah mendapatkan surat persetujuan OJK kepada para pemegang polis, termasuk untuk RKPUS yang telah disampaikan sebelum SEOJK ini ditetapkan.

Kewajiban itu mesti dijalankan paling lambat dua bulan sejak tanggal SEOJK itu berlaku. Artinya, setiap perusahaan asuransi yang tengah spin off unit syariah punya kewajiban untuk memberitahukan dan mengumumkan RKPUS kepada pemegang polis paling lambat pada 24 November 2024.

Sebelumnya, POJK 23/2023 mengatur perusahaan asuransi/reasuransi yang memiliki unit syariah untuk melakukan spin off UUS-nya paling lambat pada akhir 2026. Dalam perkembangannya sampai awal September 2024 atau sebelum SEOJK 10/2024 diterbitkan, terdapat 41 perusahaan asuransi/reasuransi yang telah menyampaikan RKPUS.

Dari jumlah itu, sebanyak 29 UUS akan melanjutkan bisnis asuransi/reasuransi syariah dengan mendirikan perusahaan baru (bentuk 1). Sedangkan sisanya yaitu sebanyak 12 UUS perusahaan asuransi/reasuransi memutuskan untuk mengalihkan portofolio yang dimiliki ke perusahaan asuransi syariah (bentuk 2).

Dari RKPUS yang diterima OJK, berikut sebaran waktu spin off 29 UUS perusahaan asuransi/reasuransi:

Tahun 2024 sebanyak 3 unit syariah

Tahun 2025 sebanyak 18 unit syariah, dan

Tahun 2026 sebanyak 8 unit syariah

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi merilis aturan terbaru mengenai pemisahan (spin off) unit usaha syariah (UUS) dari perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi.

Aturan yang dimaksud adalah SEOJK 10/2024 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang terbit sekaligus mulai berlaku pada 27 September 2024. Adapun SEOJK ini merupakan amanat POJK 23/2024 tentang Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Berdasarkan Abstrak SEOJK 10/2024, dijelaskan bahwa tujuan pemisahan (spin off) unit syariah dilakukan untuk memperkuat struktur ketahanan dan daya saing industri asuransi dan reasuransi, menciptakan operasional bisnis yang lebih efektif dan efisien, memperkuat investasi teknologi dan SDM, serta melindungi kepentingan pemegang polis dan peserta.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dimaksud, dalam SEOJK ini mengatur cara pemisahan unit syariah dalam 2 bentuk:

Bentuk 1, spin off dengan cara ini yaitu mendirikan Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah. Pendirian perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi syariah baru itu—dengan izin OJK—kemudian diikuti pengalihan portofolio kepesertaan ke perusahaan yang dimaksud.

Bentuk 2, yaitu mengalihkan portofolio kepesertaan Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang telah memperoleh izin usaha.

Mengacu dua bentuk cara pemisahan dimaksud, SEOJK itu kemudian mengatur pokok-pokok tahapan pemisahan unit syariah yang terdiri dari:

Persiapan pemisahan unit syariah;

Pendirian Badan Hukum Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah Baru Hasil Pemisahan Unit Syariah (khusus bentuk 1);

Permohonan Izin Usaha Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah Baru Hasil Pemisahan Unit Syariah (khusus bentuk 1);

Pengalihan Portofolio Kepesertaan Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah Baru Hasil Pemisahan Unit Syariah;

Pelaporan Perubahan Anggaran Dasar atas Penambahan Modal Disetor Sehubungan Pengalihan Portofolio Kepesertaan; dan

Penutupan Unit Syariah dan Pencabutan Izin Pembentukan Unit Syariah

Deadline 27 November 2024

Di sisi lain, SEOJK 10/2024 memuat ketentuan peralihan yang mewajibkan perusahaan memberitahukan dan mengumumkan rencana kerja pemisahan unit syariah (RKPUS) yang telah mendapatkan surat persetujuan OJK kepada para pemegang polis, termasuk untuk RKPUS yang telah disampaikan sebelum SEOJK ini ditetapkan.

Kewajiban itu mesti dijalankan paling lambat dua bulan sejak tanggal SEOJK itu berlaku. Artinya, setiap perusahaan asuransi yang tengah spin off unit syariah punya kewajiban untuk memberitahukan dan mengumumkan RKPUS kepada pemegang polis paling lambat pada 24 November 2024.

Sebelumnya, POJK 23/2023 mengatur perusahaan asuransi/reasuransi yang memiliki unit syariah untuk melakukan spin off UUS-nya paling lambat pada akhir 2026. Dalam perkembangannya sampai awal September 2024 atau sebelum SEOJK 10/2024 diterbitkan, terdapat 41 perusahaan asuransi/reasuransi yang telah menyampaikan RKPUS.

Dari jumlah itu, sebanyak 29 UUS akan melanjutkan bisnis asuransi/reasuransi syariah dengan mendirikan perusahaan baru (bentuk 1). Sedangkan sisanya yaitu sebanyak 12 UUS perusahaan asuransi/reasuransi memutuskan untuk mengalihkan portofolio yang dimiliki ke perusahaan asuransi syariah (bentuk 2).

Dari RKPUS yang diterima OJK, berikut sebaran waktu spin off 29 UUS perusahaan asuransi/reasuransi:

Tahun 2024 sebanyak 3 unit syariah

Tahun 2025 sebanyak 18 unit syariah, dan

Tahun 2026 sebanyak 8 unit syariah

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia (Allianz Syariah) memperkuat kerja sama bancassurance dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk (BNII). Sebagai penandanya, kerja sama kali ini memperkenalkan produk asuransi jiwa tradisional berbasis syariah yang mencakup layanan warisan (legacy) bernama MyProtection Waris Syariah.

Direktur Utama Allianz Life Syariah Indonesia, Achmad K. Permana mengatakan, Allianz Syariah menyadari bahwa setiap orang memiliki rencana yang perlu dilindungi agar keluarga yang ditinggalkan dapat terus mewujudkan mimpi tersebut.

“MyProtection Waris Syariah hadir dengan solusi kebaikan yang dirancang untuk dapat memberikan manfaat maksimal bagi nasabah Maybank Indonesia serta kesempatan untuk berbagi kebaikan melalui fitur wakaf yang tersedia,”ungkap Permana dalam keterangannya, pada Jumat (18/10/2024).

Layanan warisan berprinsip syariah ini menawarkan manfaat warisan apabila terjadi risiko meninggal dunia atau mengidap penyakit kritis bagi peserta. Manfaat yang dimaksud mulai dari santunan asuransi sebesar 200% apabila peserta meninggal dunia, meningkat ke 300% apabila peserta meninggal dunia akibat kecelakaan, dan jika kematian terjadi karena kecelakaan saat menggunakan transportasi umum, maka santunan yang diterima adalah sebesar 400% dari nilai pertanggungan.

Sedangkan apabila peserta meninggal dunia saat sedang menunaikan ibadah haji resmi atau umrah, maka santunan asuransi yang diberikan akan menjadi sebesar 500%. Menutur Permana, ragam manfaat yang luas ini disusun untuk memastikan keluarga yang ditinggalkan dapat menerima manfaat warisan yang optimal.

Selain itu, apabila peserta mengalami salah satu dari 77 penyakit kritis, tersedia manfaat tambahan 100% santunan asuransi yang dapat digunakan peserta untuk mengganti penghasilan yang mungkin hilang akibat sakit tersebut.

MyProtection Waris Syariah turut memberikan manfaat akhir kontrak dalam bentuk saldo tabungan apabila peserta masih hidup hingga periode polis berakhir. Saldo tabungan itu terbentuk selama periode pembayaran kontribusi produk dan dapat digunakan sebagai tambahan finansial agar peserta dapat menikmati masa tua yang lebih tenang.

“Kami optimis bahwa MyProtection Waris Syariah dapat menjadi pilihan dan memenuhi kebutuhan proteksi masa depan nasabah. Bersama Maybank Indonesia, Allianz Syariah akan terus meningkatkan penetrasi asuransi syariah dan berbagi kebaikan yang menguatkan, bukan hanya bagi peserta, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia secara luas”, tandas Permana.

Sementara itu, Direktur Perbankan Syariah Maybank Indonesia, Romy Buchari menerangkan bahwa solusi MyProtection Waris Syariah memberikan pilihan bagi nasabah Maybank Indonesia dalam merancang target keuangan di masa depan, terutama untuk generasi penerus nasabah. Fitur Waris yang unik adalah bagian dari layanan Maybank Syariah Wealth Management (MySWM) dengan pendekatan 5-Pilar bank, terutama Pilar ke lima, yaitu Wealth Distribution.

“Ini turut berjalan selaras dengan strategi Bank dalam membangun diferensiasi, serta mendorong terwujudnya aspirasi Maybank untuk menjadi market leader di sektor keuangan Syariah di Indonesia maupun di tingkat global,” ujar Romy.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Perusahaan asuransi jiwa, PT Asuransi BRI Life (BRI Life) mengumumkan telah mengantongi persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyangkut Perubahan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah (RKPUS). Rencana spin off unit syariah ini rencananya akan dilakukan perseroan pada rentang tahun 2026.

Dalam hal spin off unit syariah, BRI Life memilih ‘Bentuk 1’ yaitu dengan mendirikan perusahaan asuransi syariah baru, yang kemudian diikuti pengalihan portofolio kepesertaan unit syariah ke perusahaan baru yang dimaksud. Ini sesuai yang diatur dalam POJK 11/2023 maupun SEOJK 10/2024.

Melalui keterangan resmi pada Jumat (18/10/2024), BRI Life menyatakan bahwa spin off ini rencananya akan dilaksanakan sesuai dengan keputusan OJK, dimulai pada rentang waktu Januari 2026 sampai dengan September 2026. Menandai satu dari delapan unit syariah yang rencananya akan ‘disapih’ pada tahun 2026.

Direktur Utama BRI Life, Aris Hartanto menjelaskan bahwa unit syariah BRI Life jadi salah satu entitas yang diwajibkan untuk melakukan spin off dengan tenggat tahun 2026. Kewajiban yang dimaksud lantara unit syariah perseroan telah memiliki ekuitas senilai Rp 232 miliar, atau melampaui prasyarat OJK yang mencapai Rp 100 miliar.

Dia mengatakan, pemisahan UUS BRI Life saat ini diperlukan untuk menjawab peluang sekaligus tantangan di sektor industri asuransi syariah ke depan. BRI Life memprediksikan, pada tahun 2025 industri asuransi syariah diproyeksikan tumbuh positif.

“Pemisahan unit usaha syariah di BRI Life bertujuan untuk memperkuat struktur ketahanan, kemandirian dan daya saing BRI Life. Hal ini merupakan komitmen kami dalam melayani nasabah dengan menyediakan solusi asuransi berbasis syariah yang inovatif dan bernilai tinggi. Selain itu terpisahnya unit syariah BRI Life dari induk bertujuan untuk menciptakan operasional bisnis yang lebih efektif dan efisien,” jelas Aris.

Mengutip data OJK dan ASEAN Insurance Surveillance Report 2022, penetrasi asuransi di Indonesia masih berada pada level 2,7% atau lebih rendah, dibandingkan dengan negara seperti Singapura (12,5%), Malaysia (3,8%), Thailand (4,6%).

Menurut Aris, rendahnya penetrasi asuransi ini turut berdampak dan berpengaruh pada industri asuransi syariah. Kendati demikian, pihaknya tetap optimistis bahwa penetrasi asuransi syariah di Indonesia memiliki prospek dan potensi yang menjanjikan untuk terus berkembang. Apalagi Indonesia memiliki penduduk mayoritas muslim, dimana dalam beberapa waktu terakhir, terjadi peningkatan halal awareness di kalangan menengah dan generasi muda.

Aris menambahkan, saat ini BRI Life memiliki permodalan yang solid, tercermin dengan rasio risk-based capital (RBC) di level 547,26% atau jauh di atas ambang batas 120%. Ini menandai kemampuan perusahaan untuk menghadapi risiko dan tetap memberikan layanan asuransi yang handal di masa mendatang.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia (Allianz Syariah) berkolaborasi dengan PT Bank Maybank Indonesia, Tbk (Maybank Indonesia) meluncurkan MyProtection Waris Syariah yang merupakan produk asuransi jiwa tradisional berbasis syariah.

Direktur Utama Allianz Life Syariah Indonesia Achmad Permana mengatakan produk tersebut merupakan kelanjutan dari kerja sama bancassurance antara Allianz Syariah dan Maybank Indonesia. Dia menerangkan MyProtection Waris Syariah dirancang khusus untuk nasabah Maybank Indonesia yang memiliki kebutuhan perlindungan diri maksimal, disertai manfaat tunai yang optimal.

"Allianz Syariah menyadari bahwa setiap orang memiliki rencana yang perlu dilindungi agar keluarga yang ditinggalkan dapat terus mewujudkan mimpi tersebut. MyProtection Waris Syariah hadir dengan solusi kebaikan yang dirancang untuk dapat memberikan manfaat maksimal bagi nasabah Maybank Indonesia serta kesempatan untuk berbagi kebaikan melalui fitur wakaf yang tersedia,” tuturnya dalam keterangan resmi, Jumat (18/11).

Direktur Perbankan Syariah Maybank Indonesia Romy Buchari menyampaikan hadirnya MyProtection Waris Syariah memberikan pilihan bagi nasabah Maybank Indonesia dalam merancang target keuangan di masa depan, terutama untuk generasi penerus nasabah.

Dia menjelaskan produk itu memiliki fitur waris unik, yang merupakan bagian dari layanan Maybank Syariah Wealth Management (MySWM) dengan pendekatan 5 pilar, terutama pilar kelima, yaitu Wealth Distribution. Hal itu selaras dengan strategi bank dalam membangun diferensiasi, serta mendorong terwujudnya aspirasi Maybank untuk menjadi market leader di sektor keuangan syariah di Indonesia maupun di tingkat global.

"MyProtection Waris Syariah menawarkan manfaat warisan yang komprehensif apabila terjadi risiko meninggal dunia atau mengidap penyakit kritis bagi peserta, mulai dari santunan asuransi sebesar 200% apabila peserta meninggal dunia, meningkat ke 300% apabila peserta meninggal dunia akibat kecelakaan," ujar Romy.

Romy menambahkan jika kematian terjadi karena kecelakaan saat menggunakan transportasi umum, santunan yang diterima sebesar 400% dari nilai pertanggungan. Apabila peserta meninggal dunia saat sedang menunaikan ibadah haji resmi atau umrah, santunan asuransi yang diberikan akan menjadi sebesar 500%.

Selain itu, dia bilang apabila peserta mengalami salah satu dari 77 penyakit kritis, tersedia manfaat tambahan 100% santunan asuransi yang dapat digunakan peserta untuk mengganti penghasilan yang mungkin hilang akibat sakit tersebut.

"MyProtection Waris Syariah juga memberikan manfaat akhir kontrak dalam bentuk saldo tabungan apabila peserta masih hidup hingga periode polis berakhir. Saldo tabungan itu terbentuk selama periode pembayaran kontribusi produk dan dapat digunakan sebagai tambahan finansial agar peserta dapat menikmati masa tua yang lebih tenang," ungkap Romy.