Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa indikator kredit berisiko alias loan at risk(LaR)perbankan kian mendekati level sebelum pandemi Covid-19.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa tren penurunan LaR berlanjut pada September 2024 ke level 10,11%, dibandingkan pada Agustus 2024 yang masih berada pada level 10,17%.

“Rasio LAR tersebut juga mendekati level sebelum pandemi yaitu sebesar 9,93% pada Desember 2019,” katanya dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK bulanan, Jumat (1/11/2024).

Loan at riskmerupakan indikator risiko kredit yang disalurkan oleh bank. LaR terdiri atas kredit kolektibilitas 1 yang telah direstrukturisasi, kolektibilitas 2 atau dalam perhatian khusus, serta kredit bermasalah atau yang dikenal sebagainon-performing loan(NPL).

Dian lantas menjelaskan, hingga bulan kesembilan tahun ini, kualitas kredit perbankan tetap terjaga dengan rasio NPL gross sebesar 2,21%, selisih tipis dari angka 2,26% pada Agustus 2024. NPL nett tercatat stagnan pada level 0,79% sebagaimana bulan sebelumnya.

Sementara itu, kredit bank hingga September 2024 juga masih bertumbuh dobel digit secara tahunan (year on year/YoY) atau 10,85% ke level Rp7.579,25 triliun dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Dana pihak ketiga atau DPK juga mengalami pertumbuhan 7,04% YoY menuju level Rp8.721,78 triliun, dibanding pertumbuhan 7,01% pada bulan lalu, dengan giro yang masih menjadi kontributor pertumbuhan terbesar.

Terkait likuiditas perbankan, Dian menyebut bahwa kondisi hingga September 2024 masih memadai dengan rasio Alat Likuid/Non Core Deposit (AL/NCD) sebesar 112,66% dan Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) sebesar 25,4%. Angka ini tercatat jauh di atas ambang batas alias threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%.

“Secara umum, tingkat profitabilitas bank atau ROA [return on asset] meningkat ke 2,73%, Agustus yang lalu tercatat sebesar 2,69%, yang menunjukkan kinerja perbankan tetap resilien dan stabil,” lanjutnya.

Terakhir, Dian menjelaskan bahwa rasio permodalan atau CAR (capital adequancy ratio) bank terbilang tinggi selama sembilan bulan tahun ini, dengan meningkat menjadi 26,85%, dibandingkan Agustus lalu yang berada pada kisaran 26,69%.“Ini menjadi bantalan mitigasi risiko yang kuat di tengah ketidakpastian global dewasa ini,” tukasnya.

Jakarta: Pengamat hukum dan Pegiat antikorupsi Hardjuno Wiwoho mendorong pemerintah untuk turun tangan dalam kasus kepailitan PT Sri Rejeki Isman (PT Sritex). Utamanya adalah dengan menyelamatkan nasib buruh.

"Artinya, prioritas utama adalah harus ada jaminan atau kepastian dari pemerintah melindungi kesejahteraan ribuan pekerja yang terkena dampak dari keputusan pailit ini," tegas Hardjuno, dikutip dari keterangan tertulis, Kamis, 31 Oktober 2024.

Kandidat Doktor Bidang Hukum dan Pembangunan Universitas Airlangga (Unair) Surabaya ini pun mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan empat menterinya untuk mendampingi perusahaan tersebut.
Dalam hal ini, menurut dia, keputusan pailit dari Pengadilan Niaga masih terbuka untuk kasasi dan peninjauan kembali, sehingga status hukumnya belum final dan memungkinkan adanya opsi restrukturisasi yang lebih baik.

"Di dalam proses restrukturisasi, kata kuncinya adalah bagaimana menjaga keberlanjutan usaha Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) nasional secara menyeluruh, bukan hanya Sritex," terang dia.

Sebab, jelas Hardjuno, banyak pabrik tekstil lain juga mengalami tekanan serupa akibat utang besar dan persaingan ketat, terutama dari impor produk tekstil murah dari Tiongkok. Kasus Sritex memang menjadi contoh besar, tetapi pabrik-pabrik skala kecil hingga menengah pun kini menghadapi ancaman serupa.

Namun solusi yang diambil perlu menghindari bailout langsung dari negara, karena proses pertanggungjawaban dana publik dalam bailout akan menjadi sangat rumit.

Solusi yang lebih efektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum adalah dengan mendukung penerbitan obligasi atau saham baru. Ini tidak hanya dapat memberikan modal tambahan bagi Sritex untuk membayar utang, tetapi juga mengurangi beban langsung negara.

"Selain itu, penting untuk memperkuat industri tekstil nasional agar mampu bersaing di tengah tekanan impor. Langkah ini bisa mencakup kebijakan perdagangan yang lebih ketat dan dukungan pada industri dalam negeri melalui insentif atau perlindungan tarif bagi produk lokal," ucap Hardjuno mengingatkan.

Baca juga: Pengamat Apresiasi Respons Cepat Wamenaker atas Perintah Prabowo Selamatkan Pekerja Sritex

Restrukturisasi utang secara transparan dan efektif

Mengenai piutang bank-bank BUMN di PT Sritex, jelas Hardjuno, pendekatan utama yang perlu dipertimbangkan adalah restrukturisasi utang secara transparan dan efektif.

Saat ini, utang yang cukup besar dari Sritex ke sejumlah bank BUMN, seperti BNI (senilai USD23,8 juta) dan bank pembangunan daerah, mencerminkan risiko signifikan terhadap stabilitas aset bank tersebut.

"Maka, penting bagi pemerintah dan pihak bank untuk melakukan pendekatan yang hati-hati agar dana publik yang digunakan bank-bank BUMN ini tidak hilang," papar dia.

Solusi yang dapat dilakukan adalah, seperti yang diungkapkan oleh para menteri kabinet Prabowo, penjadwalan ulang pembayaran atau restrukturisasi persyaratan kredit untuk mengurangi tekanan langsung pada arus kas Sritex.

Namun di sisi lain, jika restrukturisasi menyulitkan, penjualan aset non-inti Sritex bisa menjadi pilihan untuk melunasi sebagian kewajiban kepada kreditur, termasuk bank BUMN.

Sementara itu, dukungan pemerintah dalam memperkuat dasar hukum restrukturisasi utang sangat diperlukan. Misalnya, pemerintah dapat memberikan jaminan bahwa bank tidak merugi dalam jangka panjang dan menstabilkan sektor tekstil agar tidak terjadi pengurangan drastis pada jumlah pemain industri lokal.

"Dengan pendekatan seperti ini, bank-bank BUMN dapat mengurangi risiko kerugian piutang secara bertahap, sembari tetap mendukung pemulihan ekonomi dalam sektor TPT yang penting bagi perekonomian nasional. Dukungan fiskal juga sangat penting untuk menyelamatkan industri tekstil tanah air," tutup Hardjuno.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(HUS)

Bisnis, JAKARTA— Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) massal hingga banyaknya perusahaan yang mengambil langkah penutupan pabrik membuat industri tekstil di Tanah Air kian terseok-seok. Pelaku usaha pun menjadi waswas dengan kebijakan yang akan diambil pemerintahan Prabowo Subianto.

Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) mengatakan koordinasi antarkementerian masih perlu ditingkatkan agar kebijakan yang diambil dapat selaras dengan kebutuhan industri dalam negeri. Sebagai contoh, aturan tata niaga impor lewat Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 8/2024 yang kini justru membebani industri dan disinyalir sebagai biang kerok terpuruknya industri tekstil nasional. Simak ulasan singkat Top 5 News berikut ini.

Pincang Industri Tekstil Kian Terseok-seok
Adapun, Permendag No.8/2024 merupakan revisi ketiga yang dilakukan pemerintah setelah mengeluarkan Permendag No.26/2023 terkait dengan Pengaturan Impor. Aturan yang awalnya bertujuan membatasi impor, tetapi dengan aturan terbaru justru merelaksasi impor sejumlah komoditas termasuk tekstil.

Kalangan pengusaha pun menyoroti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu yang disebut masih banyak bermain dalam tata kelola impor, termasuk impor ilegal. Tak hanya itu, rencana kenaikan pajak juga akan menekan beban industri.

Pelaku usaha menilai perbaikan industri manufaktur akan bergantung pada perbaikan struktur di wilayah Kementerian Keuangan karena berkaitan dengan kontribusi manufaktur dalam mendorong pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) nasional. Berita selengkapnya bisa diakses di Bisnisindonesia.id.

Emiten Tekstil PBRX Berencana Lakukan Restrukturisasi Utang
Masalah keuangan tak hanya menimpa emiten tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex. Raksasa tekstil PT Pan Brothers Tbk.(PBRX) disebut tengah mengedarkan rencana restrukturisasi kepada kreditor untuk pertama kalinya sejak gagal membayar utang awal tahun ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, PBRX saat ini dalam status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan mendapatkan penundaan selama 120 hari untuk menyusun perdamaian penyelesaian utang. PBRX berencana untuk memangkas beban utangnya dari sekitar US$325 juta menjadi US$140 juta. Nilai ini berdasarkan tingkat yang dianggap berkelanjutan berdasarkan proyeksi keuangan 15 tahun.

Dalam skema awal ini, Pan Brother berencana untuk mengubah surat utang dolar yang beredar dan setengah dari pinjaman bilateralnya menjadi obligasi wajib konversi.

Ruang Eksplorasi Hulu Migas Kian Lebar
Ruang eksplorasi untuk mendapatkan penemuan minyak dan gas bumi (migas) di Tanah Air kian lebar, sejalan dengan penambahan contingent resource dan reserves replacement ratio (RRR) yang telah melampaui target tahun ini.

Berdasarkan catatan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), hingga September 2024 terdapat penambahan contingent resource sebesar 1.199 MMboe dan RRR mencapai 140% dari target yang telah ditetapkan untuk 2024.

SKK Migas mengatakan bahwa tingginya contingency resource yang dihasilkan akan menjadi modal berharga untuk mendorong keberlanjutan eksplorasi di masa yang akan datang. Adapun, contingent resources merupakan bagian dari Initial Petroleum in Place (IPIP) yang diperkirakan dapat diambil berdasarkan proyek yang ditetapkan dengan dibatasi oleh faktor teknis.

Bagaimana potret cadangan minyak nasional saat ini? Simak berita selengkapnya di Bisnisindonesia.id.

Mengungkit Ekspor Perikanan RI

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan Indonesia masuk 10 besar negara eksportir perikanan dunia dalam 5 tahun ke depan. Per 2023 lalu, Indonesia menempati peringkat 13 negara eksportir perikanan dunia, jauh di bawah peringkat Vietnam yang menempati posisi kelima.

Di sisi lain, jumlah perusahaan eksportir perikanan ke Uni Eropa stagnan di angka 176 perusahaan sejak 2017. Hingga saat ini, Indonesia sulit untuk menambah jumlah perusahaan eksportir ke Uni Eropa lantaran banyak perusahaan yang tidak patuh terhadap persyaratan ekspor ke kawasan tersebut.

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan KKP mengungkapkan bahwa saat ini China, Norwegia, Ekuador, Chili, dan Vietnam masuk dalam top 5 negara eksportir perikanan dunia 2023. Sementara itu, Indonesia berada di peringkat 13 dengan kontribusi 3,03% dan total ekspor sebesar US$5,63 miliar pada 2023.

Bagaimana strategi pemerintah untuk mengerek kinerja ekspor perikanan dari Tanah Air? Berita selengkapnya bisa diakses di Bisnisindonesia.id.

Sendi-sendi Pendorong Kinerja Penghuni Anyar LQ45

Sejumlah sentimen positif mendorong prospek saham konstituen anyar indeks LQ45 sejalan dengan hasil evaluasi mayor Bursa Efek Indonesia (BEI) yang berlaku mulai 1 November 2024 hingga 31 Januari 2025.

Sebagai informasi, Bursa memutuskan untuk memasukkan saham PT Adaro Minerals Indonesia Tbk. (ADMR) ke dalam daftar anggota terbaru LQ45. Selain ADMR, BEI memasukkan saham emiten properti PT Summarecon Agung Tbk. (SMRA) ke indeks LQ45.

Di sisi lain, saham PT Gudang Garam Tbk. (GGRM) dan PT Harum Energy Tbk. (HRUM) terdepak dari indeks LQ45 untuk periode 1 November 2024-31 Januari 2025 ini.

Andalan Sekuritas mengatakan bahwa ADMR dan SMRA yang menjadi penghuni baru LQ45 akan mendapatkan sentimen positif. Kedua emiten itu memiliki katalis positif dari sisi kinerja keuangan dan operasional. Simak ulasan selengkapnya di Bisnisindonesia.id.

IDXChannel – Apa yang dimaksud dengan restrukturisasi kredit? Restrukturisasi kredit adalah salah satu strategi yang digunakan oleh lembaga keuangan untuk membantu debitur yang mengalami kesulitan dalam membayar pinjaman.

Dengan melakukan restrukturisasi, pihak bank atau lembaga keuangan dapat memberikan solusi yang lebih fleksibel, sehingga debitur dapat kembali memenuhi kewajibannya. Artikel ini akan menjelaskan pengertian, jenis-jenis, serta manfaat dari restrukturisasi kredit.

Apa Itu Restrukturisasi Kredit?

Restrukturisasi kredit adalah proses perubahan syarat-syarat pinjaman yang telah disepakati antara debitur dan kreditor. Perubahan ini bisa meliputi:

1. Perpanjangan Tenor: Memperpanjang waktu pembayaran pinjaman agar cicilan bulanan lebih ringan.

2. Penurunan Suku Bunga: Mengurangi suku bunga pinjaman untuk meringankan beban biaya bunga.

3. Pengurangan Pokok Utang: Dalam beberapa kasus, pokok utang bisa dikurangi.

4. Penjadwalan Ulang Pembayaran: Mengatur ulang jadwal pembayaran agar lebih sesuai dengan kemampuan debitur.

Jenis-Jenis Restrukturisasi Kredit

1. Restrukturisasi Konvensional: Melibatkan penyesuaian syarat tanpa mengubah substansi kontrak.

2. Restrukturisasi Agresif: Melibatkan pengurangan pokok utang atau pemotongan bunga.

3. Restrukturisasi Bertahap: Membagi utang menjadi beberapa tahap pembayaran yang lebih kecil.

Manfaat Restrukturisasi Kredit

1. Meringankan Beban Debitur: Dengan menyesuaikan cicilan, debitur bisa lebih mudah mengatur keuangan.

2. Mengurangi Risiko Gagal Bayar: Bank juga diuntungkan karena debitur yang masih berkomitmen untuk membayar utang dapat terhindar dari risiko gagal bayar.

3. Menjaga Hubungan Baik: Restrukturisasi membantu menjaga hubungan baik antara debitur dan kreditor, yang dapat berujung pada kerjasama di masa depan.

Proses Restrukturisasi Kredit

Proses restrukturisasi biasanya dimulai dengan pengajuan permohonan oleh debitur kepada pihak bank. Setelah itu, bank akan melakukan analisis terhadap situasi keuangan debitur, dan jika disetujui, maka perjanjian baru akan dibuat.

Restrukturisasi kredit merupakan langkah penting bagi debitur yang menghadapi kesulitan keuangan. Dengan memahami konsep ini, debitur dapat mengambil langkah proaktif untuk mengelola utang mereka.

Bagi lembaga keuangan, restrukturisasi bukan hanya membantu debitur, tetapi juga menjaga kelangsungan bisnis mereka. Jika Anda atau perusahaan Anda sedang menghadapi kesulitan dalam membayar utang, pertimbangkan untuk berbicara dengan kreditor Anda mengenai kemungkinan restrukturisasi kredit.

(Shifa Nurhaliza Putri)

Penurunan restrukturisasi kredit BNI menjadi indikator bahwa sektor perbankan Indonesia tetap tangguh.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam menilai turunnya restrukturisasi kredit PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menjadi pilar penting daya tahan sektor perbankan Indonesia.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara soal poin perubahan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mengatakan penetapan kebijakan restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang akan diberlakukan untuk akad kredit 2023.

Pernyataan ini memang berbeda dari yang disampaikan pada Juli 2024, di mana Airlangga sebelumnya mengumumkan bahwa kebijakan tersebut akan berlaku untuk kredit yang diberikan pada 2022.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Edina Rae mengatakan ketentuan terkait restruktrukturisasi pada KUR merupakan ketentuan yang diinisiasi oleh Pemerintah.

“Selanjutnya, dalam penyusunan ketentuan tersebut Pemerintah terus berkoordinasi dan mengikutsertakan OJK serta beberapa Kementerian/Lembaga terkait lainnya terhadap penyusunan rancangan kebijakan KUR dan harmonisasi terhadap ketentuan lain yang berhubungan,” ujarnya dalam keterangan tertulis pekan lalu (14/9/2024).

Adapun, Dian menyampaikan restrukturisasi KUR tersebut dilakukan dalam rangka mengantisipasi kondisi perekonomian global yang tidak stabil, yang berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur KUR dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit.

Kata Dian, pada prinsipnya, restrukturisasi bagi debitur KUR dapat dilakukan selama memenuhi kriteria serta memiliki prospek usaha yang baik.

“Dalam penyaluran Kredit, termasuk KUR, OJK senantiasa meminta bank selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, serta tata kelola yang baik,” tuturnya.

Dengan demikian, kata Dian, perbankan akan mampu mengelola risiko kreditnya dengan baik dan berkinerja optimal, serta berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan yang tumbuh sehat dan berkelanjutan.

Tercatat, penyaluran KUR posisi Juli 2024 mencapai Rp169,17 triliun atau meningkat Rp42,54 triliun (33,59%) dibandingkan dengan penyaluran KUR pada Juli 2023 sebesar Rp126,63 triliun.

Penyaluran KUR

Dari sisi pemain, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) mencatat hingga akhir Juli 2024 realisasi penyaluran KUR Bank Mandiri telah mencapai Rp23,49 triliun kepada lebih dari 151.000 debitur.

Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman mengatakan penyaluran KUR tersebut setara dengan 62,7% dari target KUR tahun 2024 Bank Mandiri.

“Kami berkomitmen untuk terus mendukung mendukung pengembangan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia,” ujar Ali dalam keterangan resminya.

Ali menambahkan penyaluran KUR merupakan wujud komitmen Pemerintah dan Bank Mandiri sebagai lembaga keuangan dalam mendukung pengembangan UMKM, sekaligus menjadi sarana bagi perbankan untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada pelaku usaha di sektor produksi.

Jika dirinci, sektor Pertanian adalah sektor produksi dengan penyaluran tertinggi sepanjang tahun 2024 yaitu Rp6,87 triliun atau 29,24% dari total KUR Bank Mandiri. Lalu disusul sektor Jasa Produksi dengan Rp5,03 triliun atau sekitar 21,44% dari total penyaluran KUR Bank Mandiri tahun 2024.

Sementara itu, dari kelompok Bank Pembangunan Daerah (BPD) yakni PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) atau Bank BJB melaporkan sampai dengan semester I/2024 penyaluran KUR mencapai 40% dari total kuota penyaluran KUR Bank BJB.

“Ada kehati-hatian yang harus kami jaga juga pemilihan debitur yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan,” kata Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi kepada Bisnis.

Menurutnya, saat ini masih ada waktu sampai dengan akhir tahun 2024, di mana permintaan KUR masih tinggi hingga dobel digit, walau lebih landai pertumbuhannya dibandingkan tahun lalu. “Kita melihat adanya optimisme kondisi ekonomi yg lebih baik,” ujarnya.

Ke depan, Yuddy berujar akan mendorong permintaan kredit KUR ini lebih tinggi lagi. “Namun, kami harus tetap menjaga kehati hatian, apalagi masa relaksasi atas restrukturisasi juga telah berakhir, dan tekanan daya beli masyarakat masih terasa,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator atau Kemenko Perekonomian segera menerbitkan aturan pelaksanaan restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kendati demikian, akan ada sejumlah syarat sehingga tidak semua kreditur akan menerima manfaatnya.

Deputi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan menjelaskan, notabenenya rencana restrukturisasi KUR sudah selesai dibahas antar kementerian/lembaga terkait. Oleh sebab itu, pihaknya tinggal menerbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian).

"Kita siapkan Permenkonya. Nanti kita langsung ke Kemenkumham untuk proses harmonisasi [dengan aturan lain]," jelas Ferry di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (9/8/2024).

Sementara itu, Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan proses penerbitan Permenko Perekonomian tentang restrukturisasi KUR tidak akan memakan waktu lama. Oleh sebab itu, dia memperkirakan aturan tersebut akan diundangkan beberapa pekan lagi.

"Oh minggu-minggu depan selesai. Kalau itu kan Permenko saja," jelas Susi pada kesempatan yang sama.

Sebelumnya, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Yulius membocorkan meski restrukturisasi KUR memang bertujuan untuk merelaksasi debitur bermasalah, tetapi penerimanya hanya mereka yang masih memiliki prospek usaha menjanjikan.

Yulius menjelaskan debitur KUR dengan kriteria kualitas kredit ada pada Kolektibilitas 2 Dalam Perhatian Khusus atau 3 Kurang Lancar yang akan terima manfaat restrukturisasi KUR.

"[Selain itu] masih memiliki prospek usaha, bersikap kooperatif atau memiliki itikad baik," ujarnya kepada Bisnis, Senin (6/8/2024).

Pelaksanaannya akan merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 40/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum sebagaimana disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar.

Dalam beleid tersebut, diatur jelas batas yang jelas tentang pemberian restrukturisasi kredit oleh bank umum. Pasal 53 huruf b, dijelaskan salah satu syaratnya yakni debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.

"Dalam hal itu, kami sudah mengantisipasinya untuk dapat menerapkan skema yang diusulkan tadi itu dengan menggunakan POJK Nomor 40 Tahun 2019 yang mengacu kepada skema kualitas aset," ujar Mahendra dalam konferensi pers Hasil RDK Bulanan Juli 2024, Senin (5/8/2024).

Dalam prosesnya, masing-masing bank terkait akan melakukan penilaian (assessment) terhadap debitur. Saat ini, regulator pun menilai keputusan tersebut sudah tepat untuk dapat diterapkan pada waktunya.

Sayangnya, Mahendra tidak merinci lebih lanjut soal skema restrukturisasi KUR ini. Dia meminta setiap pihak bersabar sebelum Kemenko Perekonomian menerbitkan aturan pelaksanaannya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian memastikan aturan terkait pelaksanaan restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) akan segera terbit beberapa pekan ke depan.

Deputi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan menjelaskan, notabenenya wacana restrukturisasi KUR sudah selesai dibahas antar kementerian/lembaga terkait. Oleh sebab itu, pihaknya kini tinggal menerbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian).

"Kita siapkan Permenko-nya. Nanti kita langsung ke Kemenkumham untuk proses harmonisasi," jelas Ferry di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (9/8/2024).

Sementara itu, Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan proses penerbitan Permenko Perekonomian tentang restrukturisasi KUR tidak akan memakan waktu lama. Oleh sebab itu, dia memperkirakan aturan tersebut akan diundangkan beberapa pekan lagi.

"Oh minggu-minggu depan selesai. Kalau itu kan Permenko saja," jelas Susi pada kesempatan yang sama.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyatakan dukungan atas usulan pemerintah untuk melakukan restrukturisasi kredit, khususnya untuk KUR selama periode tertentu.

Mahendra menyampaikan wacana program restrukturisasi KUR dari pemerintah tersebut perlu diapresiasi karena secara khusus tetap memperhatikan skema yang dirumuskan oleh komite pengarah dalam program KUR.

“Dalam hal itu, kami sudah mengantisipasinya untuk dapat menerapkan skema yang diusulkan tadi itu dengan menggunakan POJK Nomor 40 Tahun 2019 yang mengacu kepada skema kualitas aset,” ujarnya dalam konferensi pers Hasil RDK Bulanan Juli 2024, Senin (5/8/2024).

Adapun, pemberian restrukturisasi yang tertuang dalam aturan tersebut ditujukan bagi debitur KUR yang masih memiliki prospek usaha yang baik.

Dalam prosesnya, masing-masing bank terkait akan melakukan penilaian (assessment) terhadap debitur. Saat ini, regulator pun menilai keputusan tersebut sudah tepat untuk dapat diterapkan pada waktunya. Sayangnya, Mahendra tidak merinci lebih lanjut soal skema restrukturisasi KUR ini.

“Tentu kita tunggu pada waktu dekat. Pak Menko maupun Menteri yang terkait dengan Komite Pengarah KUR untuk mengumumkan lebih rinci skema yang terkait restrukturisasi KUR ini,” ujarnya.

Bisnis, JAKARTA— Di tengah gejolak pasar saham, sejumlah reksa dana saham menduduki peringkat teratas karena membukukan kinerja imbal hasil paling tebal. Bahkan, salah satunya memiliki return tahunan sebesar lebih dari 50%.

Berdasarkan data Infovesta hingga 2 Agustus 2024, kinerja indeks reksa dana berdasarkan jenis menunjukkan kinerja beragam. Adapun, kinerja indeks reksa dana saham terkoreksi paling dalam, -7,03% sepanjang tahun 2024. Kemudian, disusul oleh reksa dana campuran yang juga terkoreksi kendati lebih tipis, sebesar -0,9%.

Di tengah koreksi kinerja indeks reksa dana saham yang senasib dengan indeks harga saham gabungan (IHSG), dengan koreksi -0,49%; masih ada produk reksa dana saham yang mampu memberikan imbal hasil tebal bahkan puluhan persen secara tahunan.

Portofolio reksa dana saham dengan kinerja paling moncer menjadi salah satu dari lima berita pilihan tim redaksi Bisnisindonesia.id, Kamis (8/8/2024). Simak ulasan selengkapnya berikut ini.

Resep Cuan Reksa Dana Saham yang Beri Return Puluhan Persen

Lima produk reksa dana saham yang mendulang cuan tebal di tengah koreksi indeks reksa dana saham, yakni pertama, HPAM Ekuitas Syariah Berkah. Produk besutan Henan Putihrai Asset Management (HPAM) itu memberikan imbal hasil 50,14% secara tahunan. Kedua, Simas Danamas Saham memberikan imbal hasil 18,69%. Ketiga, HPAM Ultima Ekuitas 1 dengan imbal hasil 18,45%.

Keempat, Sucorinvest Sustainability Equity Fund yang memberikan return sebesar 8,81%. Kelima, BMI Indo Saham Andalan dengan imbal hasil 5,63%.

Lebih lanjut, Bisnis mengakses lembar fakta tiga produk dengan imbal hasil paling tebal, Rabu (7/8/2024). HPAM Ekuitas Syariah dalam lembar fakta hingga akhir Juni 2024 itu memiliki kebijakan untuk menempatkan 81% dana pada saham, 17% pada deposito, dan 2% pada kas dan setara kas. Penjelasan selengkapnya bisa diakses melalui tautan yang tersedia.

Angin Segar Restrukturisasi KUR

Debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) seolah mendapat angin segar sejalan dengan proses pembentukan beleid yang memfasilitasi restrukturisasi KUR.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM RI, Yulius menyampaikan bahwa untuk saat ini Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian terkait kebijakan restrukturisasi KUR masih dalam proses pembahasan.

Adapun, kata Yulius, kriteria debitur KUR yang dapat diberikan restrukturisasi adalah debitur KUR dengan kualitas kredit ada pada kolektibilitas 2 Dalam Perhatian Khusus atau 3 Kurang Lancar pada saat pemberian fasilitas restrukturisasi KUR.

“[Selain itu] masih memiliki prospek usaha, bersikap kooperatif atau memiliki itikad baik,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (6/8/2024).

Menggiring Masdar untuk Ambisi Kota Hijau di IKN Nusantara

Setiap instalasi energi baru terbarukan (EBT) akan memenuhi seluruh kebutuhan energi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hal itulah yang setidaknya menjadi salah satu dari tiga rencana kota dengan emisi rendah karbon yang diusung dalam pembangunan ibu kota baru tersebut.

Salah satu investor yang disebut-sebut bakal terlibat dalam mewujudkan ambisi kota hijau di IKN Nusantara adalah Masdar. Perusahaan asal Uni Emirat Arab (UEA) itu dikabarkan akan membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 1,2 gigawatt (GW) di IKN Nusantara.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa Masdar telah menunjukkan ketertarikannya untuk melakukan investasi energi hijau di IKN, melalui proyek PLTS terapung.

Sulit Berpaling dari Batu Bara di Tengah Transisi Energi

Kendati Indonesia tengah bertransformasi menuju masa depan yang lebih hijau dengan target nol emisi karbon (net zero emission/NZE) pada 2060, tetapi batu bara sebagai komoditas andalan tidak serta merta dapat ditinggalkan.

Dalam 3 tahun mendatang, produksi batu bara Indonesia bahkan diproyeksikan masih akan tetap tinggi. Terlebih, permintaan batu bara domestik dan regional diproyeksikan juga bakal tetap meningkat ke depannya.

Mengutip perkiraan terbaru International Energy Agency (IEA), permintaan batu bara global akan tetap tidak berubah pada 2024 dan 2025 karena melonjaknya permintaan listrik di sejumlah negara ekonomi utama.

Hal itu sejalan dengan dampak pemulihan bertahap dalam energi tenaga air dan perluasan pesat panel surya dan pembangkit listrik tenaga angin. Di sisi lain, penggunaan batu bara dunia meningkat sebesar 2,6% pada 2023 hingga mencapai titik tertinggi sepanjang masa, didorong oleh pertumbuhan yang kuat di China dan India, dua konsumen batu bara terbesar dunia.

Pasar Baterai EV Dunia Tumbuh, Pabrikan China Semakin Juara

Penggunaan baterai kendaraan listrik di seluruh dunia sepanjang paruh pertama tahun ini bertumbuh 22,3% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu menjadi 364,6GWh.

Kendaraan listrik mencakup kendaraan listrik baterai (BEV), mobil listrik hibrida plug-in (PHEV), dan kendaraan listrik hibrida (HEV).

Mengutip laporan SNE Research, Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL), pabrikan baterai yang berbasis di Ningje, Fujian, China, berhasil mencatatkan pertumbuhan penggunaan baterainya 29,5% (year-on-year) menjadi 137,7 GWh.

Lajunya yang lebih kencang dari rata-rata pertumbuhan pasar membuat CALT semakin mengokohkan posisinya sebagai pemimpin pasar baterai EV dunia dengan peningkatan pangsa pasar 2,1 poin persen menjadi 37,8%.

Bisnis.com, JAKARTA - Debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) seolah mendapat angin segar seiring dengan menguatnya sinyal pemerintah yang kian menyeriusi kebijakan terkait restrukturisasi KUR, usai beberapa pekan wacana tersebut ramai dibicarakan.

Regulator jasa keuangan alias Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun menyatakan dukungan pelaksanaan restrukturisasi KUR, termasuk dari sisi bank penyalur dan lembaga penjaminan.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar buka suara soal skema yang diusulkan oleh pemerintah dalam hal restrukturisasi kredit, khususnya untuk kredit usaha rakyat (KUR) selama periode tertentu.

Mahendra menyampaikan pihaknya mendukung penuh program restrukturisasi KUR yang digagas dan didorong oleh pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, tetapi juga secara khusus menggunakan skema yang dirumuskan oleh komite pengarah dalam program KUR.

“Dalam hal itu, kami sudah mengantisipasinya untuk dapat menerapkan skema yang diusulkan tadi itu dengan menggunakan POJK Nomor 40 Tahun 2019 yang mengacu kepada skema kualitas aset,” ujarnya dalam konferensi pers Hasil RDK Bulanan Juli 2024, Senin (5/8/2024).

Adapun, pemberian restrukturisasi yang tertuang dalam aturan tersebut ditujukan bagi debitur KUR yang masih memiliki prospek usaha yang baik.

Dalam prosesnya, masing-masing bank terkait akan melakukan penilaian (assessment) terhadap debitur. Saat ini, regulator pun menilai keputusan tersebut sudah tepat untuk dapat diterapkan pada waktunya. Sayangnya, Mahendra tidak merinci lebih lanjut soal skema restrukturisasi KUR ini.

“Tentu kita tunggu pada waktu dekat. Pak Menko maupun Menteri yang terkait dengan Komite Pengarah KUR untuk mengumumkan lebih rinci skema yang terkait restrukturisasi KUR ini,” ujarnya.

Seiring dengan dinamika aturan restrukturisasi KUR yang ada, Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Yulius melaporkan sesuai data dari Kemenko Bidang Perekonomian bahwa rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) KUR per Mei 2024 masih terkendali yaitu di angka 2,16%

“NPL KUR tersebut masih dibawah rata-rata NPL kredit nasional sebesar 2,35% pada periode yang sama,” ujarnya kepada Bisnis, yang dikutip Senin (5/8/2024).

Sebelumnya, Mahendra juga memastikan terkait restrukturisasi kredit, khususnya untuk segmen KUR tidak perlu menerbitkan Peraturan OJK baru.

Hal ini dikarenakan OJK memang telah mengatur mekanisme restrukturisasi yang dilakukan dalam kondisi normal, yang memungkinkan lembaga keuangan untuk memberikan restrukturisasi bagi debitur yang memiliki potensi dan prospek yang tetap baik.

Sementara itu, restrukturisasi yang diusulkan pemerintah juga merupakan kredit yang akad pada periode 2022, sehingga, kata Mahendra, kredit tersebut masuk dalam masa normal, bukan pada periode pandemi Covid-19.

“Itu justru keterangan dari pemerintah, kami kan tidak terlalu jauh masuk ke sana. Tapi, kalau benar 2022, itu kembali lagi sudah masuk periode normal yang bisa dilakukan dengan pengaturan yang sudah ada,” jelasnya.

Di sisi lain, Mahendra menegaskan bahwa OJK akan tetap mendukung pelaksanaan restrukturisasi kredit khusus KUR tersebut, termasuk dari sisi bank penyalur dan lembaga penjaminan.

“Yang penting kami siap, pelaksanaanya bisa dilakukan dengan segera, baik dari aspek pemberian penyalurnya bank-banknya maupun di bagian penjaminan,” tuturnya.

JAKARTA, investor.id – Prospek usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk bertumbuh masih besar, namun dampak dari berakhirnya kebijakan restrukturisasi terdampak Covid-19 diprediksi masih akan terasa bagi debitur UMKM.

Hal ini mengakibatkan potensi risiko kredit macet UMKM juga akan naik, sehingga pemerintah tengah menggodok skema kebijakan restrukturisasi utamanya untuk kredit usaha rakyat (KUR). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan rencana perpanjangan restrukturisasi KUR sedang dimatangkan oleh tiga kementerian.