Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asabri memastikan bahwa penyaluran produk, seperti program penjaminan dan dana pensiun, tetap berjalan di tengah berbagai sengkarut yang dihadapi perseroan.

Sembaru terus berupaya melakukan penyehatan dan perbaikan tata kelola, termasuk organisasi serta investasi dan penyaluran, Asabri tetap menyerhakan manfaat peogram Program Tabungan Hari Tua (THT) dan Jaminan Pensiun kapada peserta.

Terbaru, Asabri menyerahkan manfaat Program THT dan Jaminan Pensiun Kepada Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan TNI (Purn) Budi Prijono yang memasuki masa Purnabakti terhitung sejakl 1 Juli 2024. Ia merupakan lulusan Akabri tahun 1988.

Penyerahan manfaat program tersebut dilakukan Asabri bersama dengan Mitra Pembayaran Bank Mandiri Taspen.

Direktur Utama Asabri Wahyu Suparyono mengatakan, peningkatan layanan yang telah dilakukan Aasabri sejalan dengan adanya digitalisasi yaitu melalui aplikasi Asabri Star dan Asabri Mobile. “Dalam memberikan layanan yang prima, kami selalu berupaya meningkatkan layanan kepada peserta melalui digitalisasi, kata Wahyu dalam keterangan resminya, Rabu (17/7).

Digitalisasi yang dilakukan Asabri lewat dua aplikasi itu mempermudah dalam pengurusan berbagai dokumen secara digital. Sebelumnya, pengurusan dokumen dan mendapatkan informasi layanan harus dilakukan dilakukan secara manual atau mendatangi kantor cabang.

Selain itu, lanjutnya, Asabri telah meningkatkan jaringan titik layanan melalui Asabri Link yang sampai dengan saat ini telah mencapai 1.871 titik layanan yang tersebar di 13 mitra bayar di seluruh Indonesia. Hal itu dilakukan untuk memastikan akses layanan yang lebih luas.

Reporter: Tendi Mahadi | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Permodalan Nasional Madani (PNM) berkolaborasi dengan Water.org melakukan kampanye edukasi perilaku higienis dan sanitasi bertema “Penggunaan Sarana Sanitasi Yang Aman Untuk Mendukung Percepatan ODF (Open Defecation Free) dan Meningkatkan Produktivitas Masyarakat”.

Edukasi kesehatan ini di selenggarakan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dan diikuti oleh 250 nasabah PNM Mekaar. Direktur Operasional, Digital, dan Teknologi Informasi PNM Sunar Basuki menyatakan siap mendukung program pemerintah terkait ODF atau Stop Buang Air Besar Sembarangan.

“Kami menyediakan pembiayaan untuk pembangunan atau perbaikan sarana sanitasi yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh nasabah PNM Mekaar juga masyarakat yang lebih luas,” ungkap Sunar dalam keterangannya, Rabu (17/7).

Ia juga berharap nantinya sarana sanitasi dapat dikelola dengan baik secara kolektif. Menurut Sunar, selain adanya fasilitas sanitasi yang mumpuni, literasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) juga perlu terus ditingkatkan. Sunar mengimbau para nasabah untuk turut mengedukasi anggota keluarganya terkait PHBS.

“Nasabah Mekaar ini semuanya perempuan. Kalau mereka kami edukasi mengenai perilaku hidup bersih dan sehat, anak-anaknya pun bisa diarahkan untuk menerapkan hal tersebut. Jadi saling berkesinambungan,” tambahnya.

Edukasi kepada nasabah PNM Mekaar ini dikemas dengan pola sosialisasi interaktif agar mudah dipahami dan diterapkan. Mulai dari sosialisasi terkait perilaku hidup bersih dan sehat dan pengenalan 5 pilar STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat).

“Kami optimis program edukasi kepada nasabah Mekaar, sebagai kelanjutan dari produk Mekaar WASH, bisa mendukung program pemerintah dalam percepatan ODF,” tutup Sunar.

PNM sendiri telah bermitra dengan Water.org sejak tahun 2019 untuk mengembangkan produk Mekaar WASH yaitu pembiayaan air minum dan sanitasi bagi nasabah PNM Mekaar.

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank National Nobu Tbk (NOBU) terus mendorong peningkatan transaksi pembayaran dengan mengunakan QRIS. Strateginya dengan memperbanyak kolaborasi dengan merchant atau pedagang.

Terbaru, Bank Nobu mendukung sentra kuliner Kampung Pecinan di Mojokerto dengan layanan QRIS. Dengan sarana pembayaran digital tersebut, NOBU memmabntu mempermudah masyakarat berbelanja di sentra kuliner tersebuh.

Seperti diketahui, sentra kuliner Kampung Pecinan berada di jalan Karyawan Baru, Kelurahan Sentanan, Mojokerto. Pusat kuliner yang ditempati sekitar 60 stand UMKM makanan dan minuman ini diresmikan pada 6 Juli 2024 lalu

Manajemen Bank Nobu mengatakan, kehadiran QRIS Nobu di sentra kuliner baru di Mojokerto ini menambah panjang daftar mitra merchant, terutama UMKM, yang telah bekerja sama dengan perseroan.

“Berbagai kolaborasi dengan mitra strategis di berbagai sektor telah dikembangkan Nobu Bank untuk semakin mengenalkan QRIS sebagai solusi pembayaran digital masa kini kepada masyarakat,” kata manajemen dalam keterangan resminya, Rabu (17/7).

Di Mojokerto ini, QRIS Nobu Bank hadir bekerjasama dengan PT Order Kuota Evolusi Digital (Order Kuota), salah satu mitra Nobu Bank yang mendukung para pelaku UMKM.

Muhammad Mahrus Ali, CEO Order Kuota mengatakan, kerja sama pengan Bank Nobu, terutama untuk QRIS dan digital banking, telah mendorong transaksi Order Kuota tumbuh pesat. “Layanan ini sangat diterima oleh mitra kami”, jelasnya.

Sejak diperkenalkan Bank Indonesia (BI) tahun 2019, pembayaran menggunakan QRIS semakin diminati masyarakat. Para pelaku usaha UMKM semakin dimudahkan dengan kehadiran QRIS ini dalam melayani para pembelinya.

BI mencatat transaksi QRIS sepanjang semester I 2024 melonjak hingga 226,5% secara tahunan (year on year/yoy). Adapun pengguna QRIS sudah mencapai 50,50 juta dan jumlah merchant tercatat sebanyak 32,71 juta.

Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut penyusunan Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau fintech peer to peer (P2P) lending saat ini sedang dalam proses penyelarasan.

Dalam RPOJK LPBBTI tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menerangkan akan terdapat penyesuaian batas maksimum pendanaan produktif.

"Penyesuaian dari sebelumnya sebesar Rp 2 miliar menjadi sebesar Rp 10 miliar," ucapnya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Selasa (9/7).

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyampaikan bahwa ticket size pinjaman ritel atau konsumtif di sektor produktif fintech lending memang relatif lebih kecil untuk UMKM, hal ini disebabkan oleh ragam segmen yang dijangkau sektor produktif itu sendiri.

Sekretaris Jenderal AFPI Tiar Karbala menyambut baik rencana OJK untuk menaikkan batas maksimum pendanaan produktif ini, AFPI yakin hal ini akan mendukung peningkatan akses pendanaan bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya.

"Serta mendorong pertumbuhan industri fintech lending khususnya dalam penyaluran pinjaman ke sektor produktif, membuat fintech lending berperan penting dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional," ujar Tiar kepada Kontan.co.id, Rabu (17/7).

Tiar bilang, peningkatan batas maksimum pendanaan ini tentu harus diimbangi dengan penguatan mitigasi risiko bagi platform fintech lending. Edukasi dan literasi keuangan bagi borrower juga perlu terus ditingkatkan untuk memastikan penggunaan pendanaan secara bertanggung jawab dan produktif.

"Kami menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara peluang dan risiko dengan memperkuat mitigasi risiko dan edukasi literasi keuangan," tuturnya.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (AJB Bumiputera) berpotensi mengambil opsi demutualisasi untuk menyehatkan keuangan perusahaan. Skema itu juga tercantum dalam revisi Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) dan telah diatur dalam Anggaran Dasar AJB Bumiputera.

Sebenarnya skema demutualisasi itu sempat bergulir pada tahun lalu. Salah satunya karena adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 7 Tahun 2023 yang memberikan kewenangan bagi OJK bisa mengubah anggaran dasar perusahaan asuransi.

Dalam POJK tersebut, AJB Bumiputera bisa menerapkan opsi demutualisasi atau mengubah bentuk badan hukumnya. Adapun penerbitan POJK Nomor 7 Tahun 2023 merupakan amanat dari UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Dalam Bagian Kelima BAB VII UU P2SK, tertera bahwa usaha bersama bisa mengubah bentuk badan hukum menjadi perseroan terbatas.

Mengenai hal itu, pengamat asuransi Ana Mustamin mengatakan, yang membuat kondisi AJB Bumiputera babak belur sekarang, bukan bentuk badan usahanya. Dia bilang salah satu faktor utamanya, yakni adanya salah asuh dan salah kelola perusahaan.

"Mutual itu bukan pilihan buruk. Perusahaan asuransi terkemuka dan menempati top 10 di dunia, hampir semuanya berbentuk mutual. AJB Bumiputera babak belur karena salah asuh oleh regulator. Sebab, perusahaan mutual diperlakukan sama dan sebangun dengan perseroan terbatas, padahal karakternya berbeda," katanya kepada Kontan, Rabu (17/7).

Ana berpendapat, akibat salah asuh, kemudian menimbulkan salah kelola oleh manajemen. Kesalahan itu karena harus memenuhi tuntutan regulator.

Misalnya, dia menerangkan terkait ukuran kesehatan perusahaan, memang seharusnya diperlakukan berbeda. Akibat tuntutan permodalan itu, manajemen AJB Bumiputera dianggapnya melakukan manuver-manuver yang membuat perusahaan merugi.

"Lebih parah lagi ketika OJK menerjunkan Pengelola Statuter (PS), yang sama sekali enggak paham persoalan Bumiputera dan tata cara pengoperasian perusahaan mutual," ujarnya.

Ana bilang kebijakan PS untuk melakukan run-off selama 2 tahun dan memindahkan sumber daya manusia Bumiputera ke Bhinneka Life adalah tindakan fatal. Dengan demikian, membuat Bumiputera kehabisan darah sehingga tidak bisa lagi bernafas.

Dia menjelaskan sebelum Pengeloa Statuter masuk ke AJB Bumiputera, tentunya perusahaan itu tidak pernah punya sejarah gagal bayar terhadap pemegang polis.

"Jadi, saran saya, kalau mau menyehatkan Bumiputera, hal pertama yang harus dilakukan manajemen maupun regulator, yakni sebaiknya melihat benchmark ke negara-negara yang perusahaan mutual yang kinerjanya moncer. Mempelajari dalam hal model bisnis mereka dan mengukur kesehatan keuangan perusahaan mutual," kata Ana.

Selain itu, Ana menganggap dalam permasalahan Bumiputera, OJK tidak boleh lepas tangan seolah-olah semua persoalan yang ada sekarang merupakan kesalahan manajemen. Dia menilai OJK punya andil besar membuat AJB Bumiputera rusak melalui kebijakan yang diambil PS.

Ana menyampaikan OJK sebenarnya sudah pernah mencoba melakukan demutualisasi Bumiputera melalui penunjukan Pengelola Statuter pada 2016. Saat itu, dia bilang direksi Bumiputera dinonaktifkan, lalu diganti Pengelola Statuter, untuk memuluskan jalan demutualisasi.

"OJK juga menunjuk konsorsium konsultan di bawah komando Paribas International untuk mengawal proses tersebut. Mulai dari konsultan hukum, pasar modal, marketing, aktuaria, properti, SDM, hingga komunikasi. Hasilnya? Gagal total," ungkapnya.

Ana menganggap Pengelola Statuter bahkan menyisakan pekerjaan rumah terhadap AJB Bumiputera hingga masih dirasakan sampai sekarang.

Selain itu, Ana juga menjelaskan UU P2SK, khususnya Bab VII tentang Usaha Bersama, dibuat untuk mempertahankan mutual. Namun, hal itu terbalik dengan keputusan manajemen dalam RPK, yang mana malah mau didemutualisasi.

"Katakan demutualisasi berhasil, lalu amanah Bab VII mau diapakan? Apakah ada investor yang mau masuk ke Bumiputera dalam kondisi babak belur seperti itu? Logikanya, tetap harus disehatkan dahulu. Selanjutnya, kalau perusahaan mutual itu berhasil disehatkan, lalu untuk apa didemutualisasi?" ungkapnya.

Ana Mustamin menyebut keinginan mendemutualisasi itu menunjukkan bahwa baik manajemen yang mengelola Bumiputera sekarang, maupun regulator, tidak memahami persoalan perusahaan dan hakikat mutual.

"UU P2SK sudah ada. Ada bab yang mengatur tentang mutual. Namun, apakah pemerintah sudah membuat peraturan turunannya? Katakan ada opsi yang memberi pintu untuk demutualisasi, lalu dengan cara apa? Bagaimana hak-hak pemegang polis sebagai pemilik perusahaan dikonversi jadi saham? Sebab, perusahaan berubah jadi perseroan terbatas," katanya.

Sebagai informasi, OJK menyebut melalui revisi RPK, AJB Bumiputera ternyata masih memilih penyehatan dalam bentuk usaha bersama (mutual). Adapun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan pernyataan tidak keberatan atas revisi RPK pada 1 Juli 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menjelaskan RPK merupakan usulan manajemen AJB Bumiputera yang telah disetujui Rapat Umum Anggota (RUA) melalui sidang luar biasa. Dalam RPK juga terdapat soal rencana perubahan badan hukum dari usaha bersama menjadi demutualisasi.

"Perubahan badan hukum itu juga telah diatur dalam Anggaran Dasar AJB Bumiputera. Selain sesuai dengan ketentuan perundangan, pilihan opsi demutualisasi dilakukan Bumiputera dengan berupaya seoptimal mungkin terlebih dahulu menyehatkan perusahaan dengan skema penyehatan dalam bentuk usaha bersama (mutual)," ucapnya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Kamis (11/7).

Apabila pada batas waktu yang ditentukan dinilai tidak mampu menjalankan opsi mutual, Ogi bilang AJB Bumiputera yang telah diberikan waktu panjang untuk menyehatkan dalam skema tersebut harus menentukan opsi lain yang diatur dalam peraturan perundangan, termasuk anggaran dasar atau bisa terlaksana demutualisasi.

Ogi juga menyampaikan salah satu keunggulan dari demutualisasi adalah kemungkinan penyehatan yang tidak hanya didasarkan kepada kemampuan pemegang polis yang telah ada selaku pemilik perusahaan atau setara pemegang saham. Namun, opsi demutualisasi memungkinkan adanya tambahan modal dari investor strategis.

Reporter: Nova Betriani Sinambela | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT BNI Life Insurance (BNI Life) mencatat kenaikan tingkat solvabilitas atau risk based capital (RBC) di semester I 2024.

Per Juni 2023 silam, rasio RBC BNI Life masih tercatat sebesar 689,43%. Kemudian per Juni 2024, rasio RBC BNI Life naik menjadi 757,77%.

Kenaikan RBC ini mengindikasikan keamanan financial atau kesehatan BNI Life berada di level sehat, sebab jauh melebihi ketentuan batas minimal regulator yakni 120%.

GM Corporate Secretary, Legal & Corporate Communication BNI Life Arry Herwindo mengatakan, BNI Life memang selalu berupaya menjaga kesehatan perusahaan, karena rasio ini juga menjadi tanda tanggungjawab perusahaan terhadap pemegang polis.

Adapun salah satu upaya yang dilakukan adalah pengelolaan aset investasi yang benar.

"Kami melakukan pengelolaan aset investasi dan cash flow dengan mempertimbangkan portpolio yang berkualitas dan likuiditas yang dibutuhkan sesuai dengan kewajiban nasabah," kata Arry kepada KONTAN, Rabu (17/7).

BNI Life optimistis dapat menjaga rasio RBC sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar 688,43%.

Untuk diketahui, per Mei 2024 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat tingkat solvabilitas atau RBC asuransi jiwa berada secara industri berada di level aman yakni 441,93%.

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Persaingan bisnis buy now pay later (BNPL) atau paylater kini semakin ketat. Banyak perbankan berencana untuk merambah bisnis paylater. Seperti PT Bank Negara Indonesia (BNI), PT Bank CIMB Niaga, dan PT Bank Tabungan Negara (BTN) yang berencana akan masuk ke bisnis ini. Menyusul PT Bank Central Asia (BCA) juga PT Bank Mandiri yang telah lebih dulu masuk ke bisnis ini sejak akhir 2023 lalu.

BNI disebut akan menyalurkan pinjaman paylater lewat skema channeling dengan menggandeng Shopee Paylater. Kerja sama channeling ini dinilai lebih efisien dibandingkan dengan menyalurkan pinjaman secara mandiri. Pasalnya, jumlah penyaluran pembiayaan melalui BNPL terbilang kecil. Dalam kerja sama dengan Shopee Paylater, BNI akan melakukan proses penyaluran dana kepada nasabah Shopee.

Di sisi lain, bisnis kartu kredit bank dihadapkan pada kompetisi yang sengit dengan hadirnya layanan paylater.

Perkembangan nilai transaksi kartu kredit BNI sendiri hingga kuartal II-2024 ini menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik. Nilai Volume transaksi kartu kredit BNI hingga kuartal II-2024 mengalami pertumbuhan sekitar 10% secara tahunan atau year on year (YoY).

GM Divisi Bisnis Kartu BNI Grace Situmeang mengatakan, pertumbuhan ini didorong dari peningkatan transaksi kartu kredit terutama di sektor travel dan transportasi.

Grace menilai, kehadiran Paylater sendiri tidak berimpact secara langsung bagi bisnis kartu kredit, karena kartu kredit dan paylater memiliki segment dan pasar yang berbeda.

"Sehingga keduanya bukanlah menjadi ancaman satu sama lain, namun dapat berjalan bersama-sama sebagai payment solution bagi transaksi nasabah," kata Grace kepada Kontan.co.id, Rabu (17/7).

BNI menerapkan bunga pada kartu kredit sebesar 1,75% per bulan. Hal itu disebut Grace mengacu kepada ketentuan regulator.

Menurutnya, dengan beberapa fokus strategi yang akan dijalankan pada semester II-2024, seperti peningkatan customer base dari akuisisi kartu kredit baru, penyediaan program dan fiture layanan kartu kredit yang menarik dan benefit lainnya, nilai transaksi BNI kartu kredit sampai dengan akhir tahun 2024 diproyeksikan dapat tumbuh sekitar 15% YoY.

Sementara itu, PT Bank Central Asia Tbk atau BBCA yang lebih dulu masuk ke bisnis paylater mencatatkan jumlah pengguna produk buy now pay later (BNPL) per Mei 2024, mencapai 110.000 nasabah. Jumlah ini tumbuh 108% dibandingkan posisi per Desember 2023.

Adapun secara outstanding telah mencapai Rp 223 miliar per Mei 2024, tumbuh 94% dibandingkan posisi Desember 2023.

"Hal tersebut menunjukkan animo yang besar dari nasabah terhadap produk tersebut," kata Santoso Liem.

Paylater BCA memiliki limit kredit hingga Rp 20 juta dengan suku bunga cicilan kompetitif dari 0% per bulan untuk 1 dan 3 bulan; serta 1,25% per bulan untuk 6 dan 12 bulan berlaku hingga September 2024. Nasabah BCA dapat memanfaatkan fitur ini sebagai alternatif untuk melakukan pembayaran dengan menggunakan QRIS minimal Rp 100.000.

Di sisi lain, di tengah tingginya minat masyarakat terhadap produk Paylater, pihaknya masih melihat besarnya animo nasabah dalam menggunakan kartu kredit.

"Kami menilai Paylater sebagai produk yang saling melengkapi dengan kartu kredit. BCA telah menyediakan produk Paylater sebagai bentuk komitmen kami memberikan layanan terbaik kepada nasabah," ujar Santoso.

Hingga Mei 2024, jumlah kartu kredit BCA yang beredar sebanyak 4,52 juta. Pada periode yang sama nilai transaksi kartu kredit tumbuh 16% YoY menjadi Rp 48,2 triliun, ditopang pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat salah satunya di sektor pariwisata. Sektor lain yang mendukung pertumbuhan transaksi kartu kredit adalah entertaintment serta F&B.

Adapun saat ini, suku bunga kartu kredit BCA berada di level 1,75% untuk transaksi pembayaran dan penarikan tunai.

Direktur Consumer Banking CIMB Niaga Noviady Wahyudi juga mengatakan, Paylater CIMB Niaga akan hadir pada platform perbankan digital-nya, yaitu OCTO Mobile dan OCTO Clicks.

"Produk paylater nantinya bakal mengedepankan aspek-aspek seperti penilaian kelayakan kredit, transparansi suku bunga dan biaya, perlindungan data pribadi, mekanisme pengaduan hingga mekanisme penagihan dan pelaporan kolektalibitas yang harus mengutamakan kepentingan nasabah," jelasnya.

Di sisi lain, Noviady memaparkan bahwa proyeksi kinerja bisnis kartu kredit hingga semester I/2024 menunjukkan pertumbuhan yang baik. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan daya beli masyarakat dan meningkatnya transaksi perjalanan baik domestik maupun internasional.

"Kami berharap, pertumbuhan bisnis kartu kredit akan terus stabil dan cenderung meningkat, terutama pada musim libur sekolah dan akhir tahun," tambahnya.

Adapun Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan melihat, dengan semakin bertambahnya pemain paylater terutama dari bank maka akan berpotensi menurunkan bisnis kartu kredit.

"Tentu dengan adanya paylater akan menggerus bisnis kartu kredit. Bisnis paylater dan kartu bisa saling bersaing di pasar dan berdampak pada kanibalisme satu dengan lainnya mengingat karakteristik yang sama," jelasnya.

Tren sampai akhir tahun menurut Trioksa terlihat bisnis paylater akan semakin naik sementara transaksi kartu kredit akan menurun.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan, pertumbuhan penerbitan kartu kredit secara tahunan hanya 1,5% pada periode 2020-2023. Angka tersebut turun dari periode sebelum pandemi. Di sisi lain, pertumbuhan Buy Now Pay Later (BNPL) mampu tumbuh hingga dua digit.

"Artinya ada pasar yang hilang dari kartu kredit yang pindah ke BNPL. Terlebih masyarakat Indonesia juga sudah lebih adaptif dari sisi teknologi, termasuk di dalam bidang keuangan," katanya.

Menurut Huda, masyarakat Indonesia yang didominasi oleh Gen Z dan Gen Milenial akan cenderung memilih BNPL dibandingkan kartu kredit. Administrasi yang lama hingga persyarakatan historis keuangan membuat masyarakat muda malas untuk apply kartu kredit.

"Pada saat ini, bank-bank besar mulai melirik produk BNPL untuk terdapat dalam produk perbankan. Perbankan melihat bahwa pola konsumsi masyarakat berubah dari offline ke online, sehingga mereka harus lebih adaptif. Selain itu, BNPL dinilai mampu menaikkan jangkauan layanan perbankan," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI), Steve Marta menyebut, jika dilihat dari perkembangannya, nilai transaksi dari bisnis kartu kredit terus meningkat sejak masa pra pandemi.

"Bahkan saat ini sudah melebihi nilai sebelum Pandemi. Hal ini menunjukkan bahwa kartu kredit masih diminati oleh customer sebagai salah satu alternative alat bayar digital," kata Steve.

Di sisi lain, secara umum, kata Steve ada pengaruh BNPL terhadap bisnis Kartu Kredit, terutama untuk customer yang belum pernah memiliki kartu kredit atau customer yang ingin membeli sesuatu dengan cara menyicil.

"Tetapi secara khusus dapat dikatakan pula bahwa profile customer Kartu Kredit dengan customer BNPL sedikit berbeda karena sifat dari masing masing produk," tambahnya.

Menurutnya, salah satu feature dari Kartu Kredit adalah program cicilan yang mirip dengan BNPL. Lagi perbedaan nya adalah Kartu Kredit sebagai alat bayar yang notabene dapat di gunakan di semua merchant yang menerima pembayaran dengan Kartu Kredit sedangkan BNPL adalah fasiltas cicilan yang bisa di gunakan di merchant yang bekerja sama dengan pengelola BNPL tertentu.

Steve memperkirakan, sales volume transaksi kartu kredit sampai dengan akhir tahun tetap akan meningkat di bandingkan dengan tahun 2023.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Transaksi digital banking tumbuh 34,49% secara tahunan (yoy) pada kuartal II-2024. Berdasarkan data Bank Indonesia, dengan jumlah transaksi mencapai 5,36 miliar transaksidi periode April-Juni 2024.

Peningkatan ini sejalan dengan volume transaksi BI-FAST yang juga tumbuh positif 67,79% yoy mencapai 785,95 juta transaksi di periode tersebut.

Transaksi QRIS juga tumbuh 226,54% yoy, dengan jumlah pengguna mencapai 50,50 juta dan jumlah merchant32,71 juta.

Sementara transaksi Uang Elektronik (UE) tumbuh 39,24% yoy mencapai 3.958,53 juta transaksi. Dan transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM/D turun 8,42% yoy menjadi 1.759,92 juta transaksi.

Transaksi kartu kredit tumbuh 20,92% YoY mencapai 114,31 juta transaksi. Dari sisi pengelolaan uang rupiah, jumlah Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) tumbuh 6,61% yoy menjadi Rp1.057,8 triliun.

Adapun dari sisi nilai besar, transaksi BI-RTGS meningkat 13,42% yoy sehingga mencapai Rp 42.008,08 triliun.

Peningkatan transaksi tersebut juga sejalan dengan kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital pada triwulan II 2024 tetap kuat didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyetujui beberapa nama direktur baru PT Bank Maybank Indonesia Tbk (BNII). Ini merupakan hasil penilaian kemampuan dan kepatuhan OJK.

Nama-nama yang lolos diantaranya Steffano Ridwan yang menjadi Presiden Direktur, Yessika Effendi yang menjadi Direktur Kepatuhan, dan Romy Hardiansyah yang menjadi Direktur Unit Usaha Syariah.

Ketiga nama tersebut sebenarnya sudah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada awal April 2024. Mereka sudah mulai resmi menjabat sejak 11 Juli 2024.

Sementara itu, masih ada beberapa nama yang menunggu hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan OJK. Mereka adalah Shaiful Adhli Yazid sebagai Direktur dan Marina R. Tusin sebagai Komisaris Independen.

Berikut susunan komisaris dan direksi PT Maybank Indonesia Tbk (BNII) :

Komisaris

Presiden Komisaris: Dato’ Khairussaleh Ramli

Komisaris: Edwin Gerungan

Komisaris: Datuk Lim Hong Tat

Komisaris: Dato’ Zulkiflee Abbas Abdul Hamid

Komisaris Independen: Achjar Iljas

Komisaris Independen: Hendar

Komisaris Independen: Putut Eko Bayuseno

Direksi

Presiden Direktur: Steffano Ridwan

Direktur: Irvandi Ferizal

Direktur: Effendi

Direktur: Widya Permana

Direktur: Ricky Antariksa

Direktur: Bambang Andri Irawan

Direktur Kepatuhan: Yessika Effendi

Direktur Unit Usaha Syariah: Romy Hardiansyah

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penyaluran pembiayaan perbankan syariah ke sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami peningkatan pada awal Kuartal II-2024.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) telah menyalurkan pembiayan ke sektor UMKM sebesar Rp 96,73 triliun per April 2024.

Jumlah tersebut naik 8,4% secara tahunan (yoy) dari posisi tahun lalu yang sebesar Rp 89,23 triliun per April 2023. Sementara itu, jika melihat kinerja pembiayaan UMKM pada sejumlah bank syariah, juga mencatatkan peningkatan signifikan.

BCA Syariah misalnya, bank ini menyalurkan pembiayaan UMKM sebesar Rp 1,9 triliun per Juni 2024, atau tumbuh positif sebesar 18,63% yoy dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu.

Direktur BCA Syariah Pranata mengatakan, dari total pembiayaan bank yang sebesar Rp 9,53 triliun per Juni 2024, komposisi pembiayaan UMKM menempati posisi kedua terbesar setelah pembiayaan komersial.

Sejalan dengan pertumbuhan pembiayaan UMKM, Pranata menyebut kualitas pembiayaan masih terjaga dengan baik. Hal ini tercermin dari rasio NPF yang rendah di level 0,17% per Juni 2024.

Penyaluran pembiayaan pada sektor UMKM merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk penyaluran pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan.

Untuk mendukung pencapaian pertumbuhan sampai dengan akhir tahun ini, salah satu strategi BCA Syariah adalah dengan memperluas kerjasama dengan komunitas pengusaha terutama pengusaha kecil dan menengah, serta memperkuat sinergi dengan induk usaha untuk penyaluran pembiyaan dengan skema inti plasma

Senada, Bank Syariah Indonesia (BSI) juga mencatatkan peningkatan penyaluran pembiayaan UMKM, yakni mencapai Rp 46,69 triliun sampai Mei 2024. Jumlah tersebut tumbuh 17,05% yoy dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Tren pembiayaan UMKM BSI terus mengalami peningkatan. Ini tidak lepas dari perkembangan jumlah pelaku UMKM yang terus bertambah serta gaya hidup masyarakat yang mulai melihat perbankan syariah sebagai salah satu alternatif pembiayaan,” kata Direktur Utama BSI Hery Gunardi belum lama ini

Salah satu upaya BSI dalam mengembangkan UMKM adalah melalui UMKM Center yang ada di tiga daerah, yaitu Aceh, Yogyakarta, dan Surabaya di Jawa Timur. Saat ini BSI memiliki 3.156 UMKM binaan di ketiga wilayah tersebut.

“Pembiayaan UMKM BSI berfokus pada bisnis-bisnis yang resilience, kuat, dan berkelanjutan. Ini karena BSI ingin memberikan manfaat tidak hanya untuk masyarakat, tetapi juga bagi alam melalui pembiayaan yang berkelanjutan,” imbuh Hery.

Senada, Corporate Secretary Bank Muamalat Hayunaji mengatakan, pihaknya melihat potensi pembiayaan ke sektor UMKM yang cukup besar tahun ini.

"Namun seiring dengan prinsip kehati-hatian yang dijalankan, Bank Muamalat tidak menargetkan pertumbuhan pembiayaan di sektor UMKM yang agresif pada tahun ini, tapi kami akan menjaga pertumbuhan pembiayaan UMKM di level moderat pada tahun ini." ungkap dia kepada Kontan.

Sejalan dengan itu, Hayunaji menyebit kualitas asset atau rasio NPF segmen UMKM juga senantiasa diajag pada level yang sesuai dengan ketentuan regulator.

Lebih lanjut Bank Muamalat akan fokus pada kualitas portofolio yang sehat dan sesuai dengan risk appetite yang acceptable.

"Sektor industri yang menjadi fokus penyaluran pembiayaan UMKM di Bank Muamalat antara lain adalah sektor pendidikan dan kesehatan," ungkap dia.

Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah perusahaan pembiayaan atau multifinance menilai pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 akan berdampak baik bagi penyaluran pembiayaan kendaraan bermotor.

Gelaran GIIAS 2024 ini hadir di tengah kondisi pasar mobil masih lesu, namun Astra Financial masih optimistis menargetkan transaksi sebesar Rp 2,8 triliun. Target transaksi tersebut sama dengan capaian transaksi pada GIIAS 2023.

"Kami tetap optimistis di GIIAS 2024 ini bisa mencatatkan atau paling tidak sama dengan transaksi di tahun lalu yaitu Rp 2,8 triliun," ujar Suparno Djasmin, Director in Charge Astra Financial 1, di booth Astra Financial, Rabu (17/7).

Berdasarkan data Gabungan Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil masih mengalami penurunan hingga Mei 2024. Penjualan mobil secara wholesales sepanjang Januari-Mei 2024 tercatat 334.969 unit, turun 21% secara tahunan dari 423.771 unit dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Penjualan ritel juga menurun menjadi 361.698 unit, turun 14,4% yoy dari 422.514. Perusahaan leasing mobil di bawah Astra Financial yakni Astra Credit Companies (ACC) dan PT Toyota Astra Financial Services (TAF) pun memasang target yang konservatif karena tantangan industri otomotif tahun ini.

Terkait Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) Astra Credit Companies (ACC) tercatat sebanyak 4.900 pada GIIAS tahun 2023. Untuk tahun ini pun SPK diharapkan tidak terlalu jauh dari pencapaian SPK tahun sebelumnya. ACC menargetkan bisa mencapai 5.000 unit kendaraan.

Untuk bisa mendorong peningkatan transaksi dalam gelaran GIIAS 2024, Astra Financial hadir bersama 10 Unit Bisnis yaitu Astra Credit Companies (ACC) dan PT Toyota Astra Financial Services (TAF), yang memberikan layanan pembiayaan kendaraan roda empat, termasuk jenis hybrid dan listrik.

PT Astra Auto Digital atau SEVA, dengan inovasinya melalui fitur instant approval, memberikan kemudahan dan kepastian pengajuan pembiayaan kendaraan kurang dari 30 menit. FIFGROUP, memberikan layanan pembiayaan kendaraan roda dua. Garda Oto dari Asuransi Astra dan Astra Life, memberikan layanan perlindungan kendaraan dan jiwa.

Selain itu, Astra Financial juga menghadirkan produk dan layanan digital di GIIAS 2024, yaitu AstraPay (layanan uang digital), Moxa (Aggregator wealth tech app) dan Maucash (fintech pembiayaan) yang memberikan banyak manfaat tambahan bagi konsumen.

Tak ketinggalan, layanan perbankan digital yaitu Bank Saqu by Bank Jasa Jakarta, menawarkan fitur Busposito (produk deposito pertama yang memanfaatkan kekuatan komunitas) untuk pengunjung GIIAS 2024.

Menanggapi gelaran GIIAS, PT CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) mengatakan, potensi pembiayaan di acara GIIAS 2024 ini sangat besar, karena terdapat berbagai macam model baru yang dikeluarkan oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) di Indonesia.

Presiden Direktur CNAF Ristiawan Suherman menyebut model baru ini meliputi mobil listrik dan volume car, baik di kelas menengah atas maupun mass market. Ia bilang, pameran otomotif ini tentunya juga akan mendorong pembiayaan di mobil baru, karena masyarakat tertarik untuk menjual mobilnya untuk mengganti dengan mobil baru.

"Momentum GIIAS 2024 tetap akan menjadi salah satu faktor pendorong pembiayaan baru dan menjadi potensi pertumbuhan kinerja bagi perusahaan," ujar Ristiawan kepada Kontan.co.id, Rabu (17/7).

Sampai dengan akhir tahun 2024, CNAF optimistis pembiayaan kendaraan di semester II-2024 akan terus bertumbuh, seiring dengan target pertumbuhan pembiayaan baru perusahaan sebesar Rp 9 triliun.

Adapun CNAF juga menargetkan pembiayaan baru dari kerja sama dengan dealer di GIIAS 2024 bisa mencapai Rp 80 miliar, atau sama dengan target di tahun sebelumnya.

Salah satu strategi CNAF dalam mendongkrak kinerja di tahun 2024 adalah dengan mengembangkan digitalisasi yang membuat transaksi menjadi semakin mudah, aman, efisien, dan terjangkau. Serta memberikan suku bunga dengan metode Risk Based Pricing atau penetapan suku bunga yang disesuaikan dengan profil risiko nasabah dan juga terus bersinergi dengan induk usaha yaitu PT Bank CIMB Niaga Tbk untuk menjaring nasabahnya dengan terus mengembangkan program referral.

PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance) juga turut serta dalam acara GIIAS 2024 ini yaitu dengan memberikan dukungan kepada Agen Pemegang Merek (APM) dalam bentuk pembiayaan pelanggan mereka.

Chief of Financial Officer Adira Finance Sylvanus Gani mengatakan pihaknya akan fokus memberikan dukungan terbaik saat mendapatkan referensi dari dealer. Adira Finance juga telah menyiapkan program menarik yang ditujukan untuk segmen pelanggan GIIAS.

"Kami juga bekerja sama dengan seluruh tim dealer dalam memberikan customer journey terbaik bagi pelanggan. Perusahaan optimistis bahwa GIIAS dapat meningkatkan animo masyarakat, terutama dengan kehadiran model kendaraan baru dari berbagai merek," kata Gani kepada Kontan.co.id, Rabu (17/7).

Hingga semester I-2024 pembiayaan kendaraan listrik Adira Finance tercatat naik signifikan menjadi sebesar Rp 178 miliar. Namun porsi pembiayaan kendaraan listrik perusahaan masih relatif kecil. Adira Finance menargetkan penyaluran pembiayaan kendaraan listrik hingga akhir tahun 2024 dapat meningkat sekitar dua kali lipat dari pencapaian tahun 2023, sejalan dengan pertumbuhan pasar.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pada industri perbankan, kini telah terjadi tren adanya perubahan atau switching penempatan dana di Surat Berharga Negara (SBN) ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Maklum, imbal hasil yang lebih tinggi dari SRBI telah menjadi daya tarik sendiri bagi perbankan untuk memindahkan dananya.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Doni Primanto Joewono membenarkan bahwa memang ada sedikit realokasi yang dilakukan oleh perbankan dari instrumen SBN ke SRBI. Namun, ia memastikan itu tak mempengaruhi fungsi utama perbankan yaitu menyalurkan kredit.

Dalam hal ini, ia memaparkan bahwa dari alokasi aset industri perbankan, porsi penyaluran kredit milik perbankan terlihat naik. Itu terlihat dari periode Desember 2023 hingga periode Juni 2024 ini.

Secara rinci, ia menyebutkan alokasi aset Bank BUMN yang untuk penyaluran kredit naik dari 68% menjadi sekitar 71,9%. Di sisi lain, untuk alokasi aset bank-bank swasta KBMI 3 dan KBMI 4 yang untuk kredit telah naik dari 61,7% menjadi 63,28%.

Di sisi lain, alokasi aset perbankan yang ditempatkan di BI justru masih tercatat ada penurunan. Untuk Bank BUMN turun dari 9,3% menjadi 5,46%, sementara untuk bank KBMI 3 dan KBMI 4 turun dari 7,84% menjadi 6,14%.

“Bank tetap menjalankan fungsinya yaitu untuk kredit dan progresnya dari Desember 2023 ke Juni 2024 itu terus naik menuju posisi sebelum pandemi di kisaran 70%,” ujar Doni, Rabu (17/7).

Sementara itu, Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan alasan SRBI memiliki imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan SBN untuk menjaga agar tidak banyak aliran dana asing yang ke luar. Di mana, selama beberapa bulan terakhir, asing banyak ke luar dari SBN dan pasar saham.

Alhasil, Perry bilang perlu instrumen SRBI dengan bunga yang lebih tinggi setidaknya dalam jangka pendek. Di tambah, saat ini imbal hasil dari US Treasury untuk tenor 2 tahun juga lebih tinggi dibandingkan dengan yang 10 tahun.

“Nanti kemungkinan di kuartal IV bunga US Treasury yang tenor 2 tahun dan 10 tahun akan konvergen maka bunga SBN dan SRBI juga akan mengalami hal yang sama,” ujar Perry.

Sebagai informasi, suku bunga SRBI untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan tanggal 12 Juli 2024 tercatat masing-masing pada level 7,30%, 7,39%, dan 7,43%. Sementara, imbal hasil SBN tenor 2 dan 10 tahun relatif stabil, per 16 Juli 2024 masing-masing sebesar 6,68% dan 6,95%,