Reporter: Nadya Zahira | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek mencatat total dana kelolaannya hingga September 2024 mencapai Rp 776,80 triliun. Angka ini tumbuh sekitar 13% secara year on year (YoY) atau jika bandingkan pada periode yang sama tahun lalu.

Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun menyebutkan, dari total dana kelolaan tersebut terdiri dari dana kelolaan Jaminan Hari Tua (JHT) sejumlah Rp 484,50 triliun, meningkat 9,97% dari September tahun lalu.

Kemudian, Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang mencapai Rp 14,05 triliun. Angka ini naik 36,78% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu.

Lebih lanjut, Oni menyebutkan jumlah dana kelolaan tersebut juga terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) senilai Rp 65,44 triliun, atau naik 14,63% secara year on year (YoY).

Selanjutnya, juga terdiri dari Jaminan Pensiun (JP) sebesar Rp 182,31 triliun, tumbuh 21,38% YoY, diikuti Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp 16,99 triliun, atau naik 6,43% YoY, serta BPJS Rp 13,48 triliun, meningkat 12,25% YoY.

Adapun hingga akhir tahun 2024, Oni bilang bahwa BPJS Ketenagakerjaan menargetkan hasil investasi sebesar Rp 55,28 triliun.

Selain itu, dia memprediksi, hingga tahun depan, gelombang PHK kemungkinan masih akan terus berlanjut, maka dari itu pihaknya menyiapkan strategi yang antisipatif dalam mengelola portofolio investasi dengan memperhatikan kondisi likuiditas, solvabilitas, optimasi hasil investasi, dan prinsip kehati-hatian.

“Memperhatikan kondisi perekonomian global dan nasional yang mengalami volatilitas luar biasa, kami akan terus berkomitmen untuk mengelola secara profesional, hati-hati, dan sesuai aturan yang berlaku," ujarnya kepada Kontan.co.id, Selasa (29/10).

Lebih lanjut, Oni juga mengatakan bahwa pihaknya selalu berkomitmen mengelola dengan prinsip liability driven, yang artinya BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya mencari return, tetapi juga memastikan bahwa klaim dari peserta bisa dibayarkan.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sampai September 2024 ini telah membayarkan klaim program Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar Rp35,64 triliun kepada 2.361.912 peserta.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo memaparkan manfaat yang diterima peserta tersebut adalah sejumlah iuran yang telah dibayar pekerja dan pemberi kerja ditambah dengan hasil pengembangan.

"Ini yang dalam beberapa waktu lalu ingin diluruskan kembali agar JHT kembali ke fungsinya dicairkan saat hari tua, jangan dicairkan saat setelah kena PHK," kata Anggoro saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX RPR RI, Senin (28/10/2024).

Sementara itu, klaim Jaminan Pensiun (JP) sebesar Rp1,42 triliun kepada 123.665 peserta. Anggoro menjelaskan manfaat layanan tambahan (MLT) hunian dari program JHT dan JP juga telah diberikan sebesar Rp64 miliar kepada 165 unit rumah.

Sementara itu, klaim program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) mencapai Rp2,46 triliun kepada 318.696 peserta. Kemudian klaim program Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp2,84 triliun kepada 188.847 peserta.

Klaim manfaat beasiswa juga telah dibayarkan sebesar Rp347 miliar kepada 89.621 anak peserta. Anggoro menjelaskan, manfaat ini berupa manfaat pendidikan bagi dua orang anak peserta program JKK dan JKM sebesar maksimal Rp174 juta yang diberikan secara berkala setiap tahun sesuai tingkat pendidikan.

Terakhir, klaim dari program Jaminan Kehilangan Pekerja (JKP) telah dibayarkan sebesar Rp292 miliar kepada 37.233 tenaga kerja.

"Ini adalah manfaat-manfaat yang sudah diterima pekerja selama tahun ini yang dapat kita sampaikan," pungkas Anggoro.

Jakarta: Sosiolog dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Tantan Hermansah menilai sistem jaminan sosial harus merata kepada seluruh kelas masyarakat Indonesia, agar masyarakat kelas menengah ke bawah tidak berada dalam posisi terimpit.

Tantan menilai upaya tersebut bisa dilakukan, salah satunya dengan mempercepat realisasi skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk mengamankan program jaminan sosial agar lebih merata.

"Skema Penerima Bantuan Iuran bukan hanya harus segera dipercepat, tetapi justru harus tidak boleh menunggu lagi untuk dilaksanakan, sebelum korban dari kalangan paling bawah bukan hanya terimpit, tetapi dia akan jatuh terjerembab pada keputusasaan," kata dia, saat dikonfirmasi Antara, dikutip Senin, 23 September 2024.
Tantan menilai fenomena membludaknya masyarakat yang liburan ke salah satu obyek wisata tertentu merupakan ekspresi simbolik yang dimunculkan oleh kelas menengah ke bawah, yang menunjukkan mereka hanya mampu hingga saat ini, namun belum tentu bisa mewujudkan kebutuhannya di kemudian hari akibat ketidakpastian yang mereka hadapi.

"Oleh karena itu, jelas Penerima Bantuan Iuran yang juga dilindungi oleh Undang-Undang itu harus segera direalisasikan, supaya keluarga yang putus asa tidak tumbuh makin banyak, dan akhirnya menghasilkan masyarakat yang stres," ujar dia.

Ilustrasi: Foto: dok MI

Baca juga: Ragam Jamsos Ini Perlu Dikawal untuk Kelas Menengah yang Turun Kelas

Skema PBI bisa diperluas

Menurut Tantan, skema PBI yang menjangkau masyarakat paling rentan, saat ini bisa diperluas maknanya untuk juga menjangkau kelas menengah ke bawah.

Sebab, ia menilai masyarakat kelas menengah ke bawah saat ini merupakan anomali, karena secara teori mereka memenuhi syarat untuk masuk ke dalam kelas menengah, namun secara kemampuan mereka tidak berbeda jauh dengan masyarakat kelas bawah.

Oleh sebab itu, Tantan menilai program jaminan sosial yang tepat bisa menjadi salah satu solusi untuk mengurangi berbagai permasalahan sosial tersebut.

"Filosofi program jaminan sosial sejak awal juga disebutnya itu social safety net, atau jaring pengaman sosial. Pada praktiknya, masyarakat di Indonesia bisa merasakan kenyamanan dan keamanan sosial jika dalam taraf tertentu mereka terjerembab pada kondisi-kondisi kedaruratan, negara bisa hadir menjadi pendamping yang bisa mengangkat mereka kembali ke kehidupan normal," tutur Tantan.

Senada dengan Tantan, Direktur Kebijakan Publik dari lembaga riset Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar menilai program jaminan sosial perlu diperluas, sebab kelas menengah tidak mendapat banyak dukungan, meskipun mereka juga rentan terhadap guncangan ekonomi, seperti kenaikan biaya hidup dan pengeluaran kesehatan yang besar.

Ia juga menilai program jaminan sosial yang tepat merupakan salah satu bentuk sistem pengaman masyarakat.

"Karena masyarakat yang terlindungi dari risiko finansial cenderung lebih tenang dan produktif. Melindungi daya beli masyarakat, sehingga ekonomi tetap berjalan dengan baik," ucap Media Wahyudi Askar.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AHL)

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek mencatatkan pertumbuhan dana kelolaan. Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun mengatakan total dana kelolaan perusahaan hingga 31 Agustus 2024 mencapai Rp 767,23 triliun.

"Nilai itu meningkat 12,55%, jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 681,64 triliun," ucapnya kepada Kontan, Rabu (18/9).

Oni merinci dari total data per Agustus 2024, dana kelolaan terbesar ada di program Jaminan Hari Tua (JHT) yang sebesar Rp 479,53 triliun atau tumbuh 9,41% secara Year on Year (YoY). Diikuti Jaminan Pensiun (JP) sebesar Rp 179,32 triliun atau tumbuh 20,94% YoY.

Lebih lanjut, Oni menerangkan dana kelolaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp 64,53 triliun atau tumbuh 13,09% YoY, kemudian Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp 16,8 triliun atau tumbuh 4,74% YoY, lalu Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebesar Rp 13,74 triliun atau 35,9%, serta BPJS sebesar Rp 13,31 triliun atau tumbuh 11,84% YoY.

Oni mengungkapkan terdapat beberapa aspek yang memengaruhi peningkatan dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan.

"Salah satunya, yaitu jumlah kepesertaan yang bertambah serta kesadaran para peserta dalam membayar iuran yang makin membaik. Ditambah dari tingkat pembayaran klaim juga tetap terjaga," ujarnya.

Oni juga menerangkan hingga Agustus 2024, penempatan investasi terbesar masih ditempatkan di instrumen obligasi atau surat utang dengan porsi 74,48%.

"Diikuti deposito dengan porsi 11,74%, saham sebesar 8,37%, reksadana sebesar 5,07%, lalu properti dengan porsi 0,27%, serta penyertaan sebesar 0,07%," kata Oni.

Sementara itu, Oni menyampaikan keberhasilan BPJS Ketenagakerjaan dalam membukukan hasil investasi yang positif turut andil dalam penambahan jumlah dana kelolaan perusahaan.

Dia menerangkan hasil investasi BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2024 mencapai Rp 34,27 triliun. Nilai itu mengalami peningkatan sebesar 7,13%, jika dibandingkan capaian per Agustus 2023 yang sebesar Rp 31,99 triliun.

Pada tahun ini, BPJS Ketenagakerjaan menargetkan hasil investasi sebesar Rp 55,28 triliun. Target tersebut naik 25,6%, jika dibandingkan target pada 2023 yang sebesar Rp 44,01 triliun.

JAKARTA, investor.id – PT Asabri (Persero) menyerahkan manfaat Tabungan Hari Tua (THT) dan Jaminan Pensiun Pertama kepada Kepala Staf Umum (Kasum) Tentara Nasional Indonesia Letjen TNI (Purn.) Bambang Ismawan, S.E., M.M.

Letjen TNI (Purn.) Bambang Ismawan memasuki masa purna pada bulan September 2024 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia. Bambang merupakan lulusan Akmil 1988 dan dinilai sangat berpengalaman pada bidang Infanteri Baret merah.

Penyerahan manfaat THT dan Jaminan Pensiun Pertama ini saksikan langsung oleh Direktur Hubungan Kelembagaan PT Asabri (Persero), Khaidir Abdurrahman bersama dengan Mitra Kerja Pembayaran Bank Mandiri Taspen yang dihadiri oleh Direktur Utama, Elmamber Petamu Sinaga.

Asabri dan Bank Mantap mendapatkan apresiasi dan ucapan terima kasih dari Letjen TNI (Purn.) Bambang atas pelayanan yang sangat baik dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi para purnawirawan.

“Terima kasih atas pelayanannya, ini tentu rumusan yang baik bagi purnawirawan. Saya mohon bapak-bapak sabar dan tidak merasa lelah untuk melayani purnawirawan yang sebagian besar sudah sepuh, semoga Asabri dan Mandiri Taspen terus memberikan layanan terbaik bagi purnawirawan” ujar Bambang dalam keterangan rilisnya dikutip Minggu (15/9/2024).

Selain itu, Sekretaris Perusahaan PT Asabri (Persero) Okki Jatnika, dan Kepala Kantor Cabang Utama Jakarta, Aris Karyawan dalam kesempatan yang sama telah menjelaskan kepada Letjen TNI (Purn.) Bambang terkait dengan manfaat pensiun yang diterima serta hak dan kewajiban sebagai peserta Asabri.

Mencapai usia 53 tahun, Asabri selalu berupaya untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepada peserta Asabri yakni Prajurit TNI, Anggota Polri, dan ASN Kemhan dan ASN Polri baik aktif maupun pensiun.

Hal ini dilakukan melalui perluasan titik layanan Asabri Link yang sampai dengan saat ini mencapai lebih dari 1.900 titik layanan dan Kantor Cabang Asabri yang tersebar di 33 wilayah seluruh Indonesia.

Selain itu perseroan menetapkan visi dan misi baru untuk terus melanjutkan transformasi bisnis dan budaya perusahaan serta peningkatan kesejahteraan peserta Asabri.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) atau Dana Pensiun (Dapen) BCA memastikan kelolaan dana pensiun tetap aman di tengah tren lonjakan utang manfaat jatuh tempo pada semester I/2024.

"Dapen BCA memiliki kondisi ketahanan dana pensiun yang masih stabil, dimana iuran selalu diterima tepat waktu dan cenderung meningkat seiring dengan peningkatan penghasilan peserta," kata Direktur Utama Dana Pensiun BCA Budi Sutrisno kepada Bisnis, Jumat (13/9/2024).

Peningkatan iuran dana pensiun Dapen BCA juga didapat dari iuran sukarela yang disetorkan peserta dana pensiun.

Sementara itu, untuk mengimbangi peningkatan pembayaran nilai manfaat, Budi mengatakan Dapen BCA sudah menyiapkan likuiditas yang cukup dan sudah disesuaikan dengan durasi investasinya. Dengan begitu, kewajiban pembayaran manfaat pensiun dapat diberikan sesuai dengan jatuh tempo.

Dapen BCA dalam memastikan ketahanan dana pensiunan, lanjut dia, adalah dengan mengelola portofolio investasi dengan baik untuk memastikan imbal hasil yang stabil dan mengurangi risiko.

Selain itu, investasi Dapen BCA dilakukan dengan diversifikasi ke berbagai kelas aset, serta menyesuaikan aset investasi berdasarkan proyeksi manfaat yang akan dibayarkan.

"Selain itu adanya program manfaat pensiun berkala yang dibayarkan oleh Dapen selama paling tidak 10 tahun, ini bisa menjadi strategi yang baik karena menciptakan arus kas stabil bagi pensiunan. Hal ini memberikan kepastian pendapatan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan mengurangi risiko pengeluaran dana pensiun sekaligus dalam jumlah besar,” jelasnya.

Budi menilai program manfaat pensiun berkala selama 10 tahun ini membantu perencanaan keuangan yang lebih baik, baik bagi pensiunan maupun pengelola dana pensiun.

Selain itu, program iuran sukarela alias top up oleh peserta di luar iuran wajib juga bermanfaat karena meningkatkan fleksibilitas kontribusi peserta.

"Iuran sukarela memungkinkan peserta menyetorkan dana tambahan di luar kewajiban iuran reguler, sehingga potensi pertumbuhan dana pensiun lebih besar. Ini juga memperkuat posisi keuangan dana pensiun, karena aliran dana lebih stabil dari kontribusi yang bervariasi,” paparnya.

Sementara itu, Staf Ahli Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) Bambang Sri Muljadi mengatakan ketahanan dana pensiun bagi DPPK sangat tergantung oleh kemampuan keuangan dan pendanaan pihak pendiri dapen atau pemberi kerjanya.

Agar dapat menjaga ketahanan dana pensiun, dia mendorong pihak DPPK harus selalu mengelola kepesertaan dengan baik, menginvestasikan dana pensiun dengan optimal dan menghindari instrumen yang risikonya tinggi.

"Pedomannya adalah penerapan tata kelolaan dengan baik dan disiplin, penerapan manajemen risiko dengan baik dan disiplin, investasi yang optimal dengan rentabilitas secara kualitas dan kuantitas, dan kecukupan pendanaan, kemampuan serta kemauan pendiri dana pensiun,” jelasnya.

Sebagai informasi, utang manfaat pensiun dan manfaat lain jatuh tempo DPPK Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) per Juni 2024 naik 12,54% year-on-year (yoy) menjadi Rp117,24 miliar dibanding Rp104,17 miliar. Utang manfaat pensiun dan manfaat lain jatuh tempo DPPK Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) juga naik 55,84% yoy menjadi Rp74,81 miliar dibanding Rp48 miliar di Juni 2023.

Jakarta -

Pemerintah tengah menggodok aturan terkait dana pensiun tambahan bersifat wajib. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Undang-undang nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menjelaskan memang amanah terkait program pensiun tambahan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Menurutnya, program pensiun sendiri dibuat untuk peningkatan kesejahteraan di hari tua bagi para pekerja, baik yang swasta maupun aparat pemerintah.

"Jadi sebagaimana diketahui bahwa manfaat pensiun bagi warga negara baik itu dari ASN, TNI Polri, pekerja formal itu relatif sangat kecil jadi sebagaimana diatur dalam pasal 189 jadi pemerintah akan mengharmonisasikan seluruh program pensiun untuk peningkatan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum," sebut Ogi dalam konferensi pers, Jumat (6/9/2024) yang lalu.

Dengan adanya program baru tersebut, akan menambah daftar panjang potongan gaji karyawan. Artinya, potongannya pun akan semakin besar.

Berikut ini daftar potongan pekerja:

1. BPJS Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, besaran iuran ditentukan berdasarkan jenis kepesertaan setiap peserta dalam program JKN.

Secara khusus, besaran iuran BPJS Kesehatan bagi peserta pekerja penerima upah (PPU) di BUMN, BUMD, dan Swasta sebesar 5% dari gaji atau upah per bulan. Pemotongan dilakukan dengan ketentuan 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta.

2. BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Hari Tua (JHT)

Jaminan Hari Tua (JHT) mengenakan besaran tarif 5,7%. Di mana 3,7% dikenakan kepada perusahaan dan 2% dari karyawan dari upah per bulan.

3. BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Pensiun (JP)

Selain JHT, BPJS Ketenagakerjaan ada program pensiun lainnya, yakni Jaminan Pensiun (JP) sebesar 3%. Dari total iura itu, karyawan menanggung 1% sedangkan sisanya dibayar oleh pemberi kerja.

4. BPJS Ketenagakerjaan JKK dan Jaminan Kematian

BPJS Ketenagakerjaan juga ada program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian. Besaran iuran JKK disesuaikan dengan tingkat risiko mulai dari risiko sangat rendah sebesar 0,24%, risiko rendah 0,54%, risiko sedang 0,89%, risiko tinggi 1,27%, dan risiko sangat tinggi 1,74% dari upah per bulan. Sedangkan besar iuran Jaminan Kematian 0,3% dari upah per bulan.

5. Pajak Penghasilan (PPh)

Melansir dari situs Kemenkeu, PPh adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak berupa orang pribadi, badan, bentuk usaha tetap, dan warisan belum terbagi, atas penghasilan yang diperoleh atau didapatkan. Artinya, pajak ini dikenakan atas penghasilan yang sudah didapat, termasuk karyawan swasta.

Namun, tidak semua pekerja harus membayar pajak penghasilan ini. Dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang kemudian diperjelas lagi dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022, pekerja yang dikenakan potongan PPh adalah mereka yang memiliki penghasilan di atas batas Penghasilan Kena Pajak (PKP), yakni Rp 60 juta/tahun atau Rp 5 juta/bulan.

6. Tapera

Terakhir, pemerintah berencana karyawan yang memiliki gaji minimal setara UMR untuk membayar iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebesar 3%. Adapun skemanya karyawan harus menanggung 2,5% dan diambil dari gaji bulanan pekerja.

Tapera merupakan dana simpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.

(das/das)

Jakarta -

Pemerintah tengah menggodok aturan terkait dana pensiun tambahan bersifat wajib. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Undang-undang nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menjelaskan memang amanah terkait program pensiun tambahan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Menurutnya, program pensiun sendiri dibuat untuk peningkatan kesejahteraan di hari tua bagi para pekerja, baik yang swasta maupun aparat pemerintah.

"Jadi sebagaimana diketahui bahwa manfaat pensiun bagi warga negara baik itu dari ASN, TNI Polri, pekerja formal itu relatif sangat kecil jadi sebagaimana diatur dalam pasal 189 jadi pemerintah akan mengharmonisasikan seluruh program pensiun untuk peningkatan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum," sebut Ogi dalam konferensi pers, Jumat (6/9/2024) yang lalu.

Dengan adanya program baru tersebut, akan menambah daftar panjang potongan gaji karyawan. Artinya, potongannya pun akan semakin besar.

Berikut ini daftar potongan pekerja:

1. BPJS Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, besaran iuran ditentukan berdasarkan jenis kepesertaan setiap peserta dalam program JKN.

Secara khusus, besaran iuran BPJS Kesehatan bagi peserta pekerja penerima upah (PPU) di BUMN, BUMD, dan Swasta sebesar 5% dari gaji atau upah per bulan. Pemotongan dilakukan dengan ketentuan 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta.

2. BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Hari Tua (JHT)

Jaminan Hari Tua (JHT) mengenakan besaran tarif 5,7%. Di mana 3,7% dikenakan kepada perusahaan dan 2% dari karyawan dari upah per bulan.

3. BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Pensiun (JP)

Selain JHT, BPJS Ketenagakerjaan ada program pensiun lainnya, yakni Jaminan Pensiun (JP) sebesar 3%. Dari total iura itu, karyawan menanggung 1% sedangkan sisanya dibayar oleh pemberi kerja.

4. BPJS Ketenagakerjaan JKK dan Jaminan Kematian

BPJS Ketenagakerjaan juga ada program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian. Besaran iuran JKK disesuaikan dengan tingkat risiko mulai dari risiko sangat rendah sebesar 0,24%, risiko rendah 0,54%, risiko sedang 0,89%, risiko tinggi 1,27%, dan risiko sangat tinggi 1,74% dari upah per bulan. Sedangkan besar iuran Jaminan Kematian 0,3% dari upah per bulan.

5. Pajak Penghasilan (PPh)

Melansir dari situs Kemenkeu, PPh adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak berupa orang pribadi, badan, bentuk usaha tetap, dan warisan belum terbagi, atas penghasilan yang diperoleh atau didapatkan. Artinya, pajak ini dikenakan atas penghasilan yang sudah didapat, termasuk karyawan swasta.

Namun, tidak semua pekerja harus membayar pajak penghasilan ini. Dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang kemudian diperjelas lagi dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022, pekerja yang dikenakan potongan PPh adalah mereka yang memiliki penghasilan di atas batas Penghasilan Kena Pajak (PKP), yakni Rp 60 juta/tahun atau Rp 5 juta/bulan.

6. Tapera

Terakhir, pemerintah berencana karyawan yang memiliki gaji minimal setara UMR untuk membayar iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebesar 3%. Adapun skemanya karyawan harus menanggung 2,5% dan diambil dari gaji bulanan pekerja.

Tapera merupakan dana simpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.

(das/das)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah tengah menggodok kebijakan baru terkait dana pensiun. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengatakan, pengaturan mengenai batas gaji pekerja yang akan dikenakan program pensiun tambahan masih menunggu penerbitan Peraturan Pemerintah (PP).

“Isu terkait ketentuan batas pendapatan berapa yang kena wajib program pensiun tambahan itu belum ada, karena PP belum diterbitkan,” kata Ogi dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Agustus 2024 di Jakarta, Jumat (6/9/2024).

Ide mengenai program pensiun tambahan merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Pada Pasal 189 Ayat (4), disebutkan bahwa Pemerintah bisa melaksanakan program pensiun tambahan yang bersifat wajib di luar program jaminan hari tua (JHT) dan jaminan pensiun yang merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional.

Pengenaan itu diselenggarakan secara kompetitif bagi pekerja dengan penghasilan tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan perlindungan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum. Ketentuan itu kemudian direspons oleh OJK.

Dalam Buku Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun Indonesia 2024-2028, OJK menyatakan program pensiun tambahan itu merupakan upaya meningkatkan replacement ratio sesuai rekomendasi minimum Organisasi Ketenagakerjaan Internasional (International Labour Organization/ILO), yakni sebesar 40 persen dari penghasilan terakhir pekerja sebelum pensiun.

Ogi mengakui sudah ada sejumlah program pensiun yang berjalan saat ini, seperti Jaminan Pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan serta Program Pensiun oleh PT TASPEN (Persero) dan PT ASABRI (Persero). Namun, OJK mencatat, manfaat yang diterima oleh pensiunan di Indonesia saat ini relatif kecil di kisaran 10-15 persen dari penghasilan terakhir saat menjadi pekerja aktif. Artinya, masih ada gap yang perlu dikejar untuk memenuhi standar ILO.

Akan tetapi, sebagaimana yang diatur dalam UU P2SK, ketentuan lebih lanjut mengenai harmonisasi seluruh program pensiun akan diatur dalam PP setelah mendapat persetujuan dari DPR. Dalam konteks itu, OJK berperan sebagai pengawas kebijakan.

“OJK dalam kapasitas sebagai pengawas untuk melakukan harmonisasi program pensiun yang diamanatkan dalam UU P2SK. Dalam hal ini, kami masih menunggu bentuk PP terkait harmonisasi program pensiun. Kami belum bisa bertindak lebih lanjut sebelum PP diterbitkan,” ujar Ogi.

Jakarta -

Sebagian orang mungkin menganggap Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) BPJS Ketenagakerjaan merupakan jaminan sosial yang sama. Padahal, kedua program ini punya tujuan dan manfaat yang berbeda.

Supaya kamu tidak salah paham juga, yuk cari tahu informasi selengkapnya tentang kedua jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan ini. Melansir dari laman resmi BPJS Ketenagakerjaan, berikut 5 Perbedaan Jaminan Hari Tua dengan Jaminan Pensiun.

1. Pengertian

Jaminan Hari Tua (JHT)
JHT adalah program perlindungan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai ketika memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

Jaminan Pensiun (JP)
JP adalah program perlindungan yang diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilan karena memasuki usia pensiun ataupun mengalami cacat total tetap.

2. Tujuan

Jaminan Hari Tua (JHT)
JHT bertujuan untuk menyokong finansial peserta ketika peserta menghadapi tiga kondisi yakni pensiun, cacat total tetap, atau meninggal dunia

Jaminan Pensiun (JP)
JP bertujuan untuk menjamin derajat kehidupan yang layak saat peserta pensiun atau mengalami cacat total tetap.

3. Manfaat

Jaminan Hari Tua (JHT)
Pada program JHT, manfaat uang tunai meliputi:

- pembayaran sekaligus untuk peserta yang mencapai usia pensiun (56 tahun), berhenti bekerja karena mengundurkan diri dan sedang tidak aktif bekerja di mana pun, terkena pemutusan hubungan kerja, meninggalkan wilayah Indonesia untuk selamanya, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Jika peserta meninggal dunia, maka uang tunai akan diserahkan pada ahli waris yang ditunjuk; atau

- pembayaran sebagian untuk peserta yang berada dalam masa persiapan masa pensiun (sebesar 10% dari total saldo) atau berencana untuk ikut program kepemilikan rumah setelah menjadi peserta paling sedikit 10 tahun (maksimal 30%). Khusus manfaat tambahan ini, peserta hanya dapat mengambil maksimal 1 kali.

Jaminan Pensiun (JP)
Pada program JP, manfaat uang tunai mencakup:

- pensiun hari tua: uang bulanan apabila peserta telah memenuhi iuran minimum 15 tahun atau setara 180 bulan saat memasuki usia pensiun sampai dengan meninggal dunia;

- pensiun janda/duda: uang bulanan untuk janda/duda yang berstatus ahli waris (terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan) sampai dengan meninggal dunia atau menikah lagi;

- pensiun cacat: uang bulanan apabila peserta mengalami cacat total tetap dan kejadian yang menyebabkan cacat total tetap terjadi paling sedikit 1 bulan menjadi peserta dan density rate 80%; dan

- pensiun anak: uang bulanan kepada anak dari ahli waris peserta (maksimal 2 orang yang didaftarkan pada program JP) sampai dengan usia 23 tahun, menikah, bekerja, atau meninggal dunia.

4. Peserta

Jaminan Hari Tua (JHT)
Berdasarkan Pasal 4 PP 46/2015, peserta program JHT adalah Penerima Upah (PU) maupun Bukan Penerima Upah (BPU), di mana:

- PU mencakup pekerja pada perusahaan, pekerja pada orang perseorangan, dan orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 bulan; sedangkan

- BPU mencakup pemberi kerja, pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri, dan pekerja selain pekerja mandiri.

Jaminan Pensiun (JP)
Peserta JP adalah pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara dan pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara, di mana:

- pekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara adalah CPNS, PNS, anggota TNI/POLRI, pejabat negara, pegawai pemerintah non-pegawai negeri, prajurit siswa TNI, dan peserta didik POLRI; dan

- pekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara adalah orang, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan perusahaan milik sendiri, menjalankan perusahaan bukan miliknya, atau mewakili perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

5. Besaran Iuran

Jaminan Hari Tua (JHT)
Besaran iuran program JHT ditetapkan berdasarkan ketentuan seperti berikut:

- peserta PU membayar iuran sebesar 5,7% dari upah sebulannya, dengan ketetapan 2% ditanggung pekerja dan 3,7% ditanggung perusahaan/pemberi kerja,

- peserta BPU membayar iuran yang disesuaikan dengan penghasilan masing-masing peserta, dengan iuran terendah sebesar Rp 20.000 dan tertinggi sebesar Rp 414.000.

Jaminan Pensiun (JP)
Besaran iuran program JP untuk pekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara adalah 3%, di mana 2% ditanggung perusahaan/pemberi kerja dan 1% ditanggung pekerja.

Nah, itulah dia perbedaan program JHT dan JP dari BPJS Ketenagakerjaan. Semoga bermanfaat, detikers!

(eds/eds)

KOMPAS.com - Jaminan pensiun (JP) menjadi salah satu program BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) dengan manfaat uang tunai yang bisa diklaim oleh peserta. Cara klaim jaminan pensiun akan dibahas dalam artikel ini.

Jaminan pensiun adalah program perlindungan yang diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilan karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap.

Peserta yang telah mencapai usia pensiun atau mengalami cacat total tetap, dapat mengklaim jaminan pensiun di kantor cabang BPJamsostek.

Dikutip dari laman resmi BPJS Ketenagakerjaan, jangka waktu penyelesaian klaim atau saldo jaminan pensiun akan cair dalam waktu 15 hari kerja setelah berkas disetujui.

Lantas, bagaimana cara klaim jaminan pensiun?

Cara klaim jaminan pensiun

Untuk diketahui, cara klaim jaminan pensiun di kantor cabang BPJamsostek sebagai berikut:

1. Mengisi formulir dan melengkapi dokumen pendaftaran kepesertaan
2. Mengambil nomor antrian untuk klaim jaminan pensiun (JP)
3. Serahkan seluruh dokumen atau berkas yang dibutuhkan untuk klaim JP
4. Petugas akan memberikan tanda terima klaim dan isikan penilaian kepuasan melalui e-survey.

Peserta dapat menunggu pencairan saldo jaminan pensiun. Nantinya, saldo akan dicairkan di nomor rekening peserta.

Demikian cara klaim jaminan pensiun di kantor cabang BPJamsostek. Informasi selengkapnya bisa diakses di sini.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Asabri memastikan penyaluran produk, seperti program penjaminan dan dana pensiun, tetap berjalan di tengah berbagai sengkarut yang dihadapi perseroan.

Sembaru terus berupaya melakukan penyehatan dan perbaikan tata kelola, termasuk organisasi serta investasi dan penyaluran, Asabri tetap menyerhakan manfaat program Program Tabungan Hari Tua (THT) dan Jaminan Pensiun kapada peserta.

Terbaru, Asabri menyerahkan manfaat Program THT dan Jaminan Pensiun Kepada Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan TNI (Purn) Budi Prijono yang memasuki masa Purnabakti terhitung sejakl 1 Juli 2024. Ia merupakan lulusan Akabri tahun 1988.

Penyerahan manfaat program tersebut dilakukan Asabri bersama dengan Mitra Pembayaran Bank Mandiri Taspen.

Direktur Utama Asabri Wahyu Suparyono mengatakan, peningkatan layanan yang telah dilakukan Aasabri sejalan dengan adanya digitalisasi yaitu melalui aplikasi Asabri Star dan Asabri Mobile.

“Dalam memberikan layanan yang prima, kami selalu berupaya meningkatkan layanan kepada peserta melalui digitalisasi, kata Wahyu, dikutip dari Kontan, Kamis (18/7/2024).

Digitalisasi yang dilakukan Asabri lewat dua aplikasi itu mempermudah dalam pengurusan berbagai dokumen secara digital.

Sebelumnya, pengurusan dokumen dan mendapatkan informasi layanan harus dilakukan dilakukan secara manual atau mendatangi kantor cabang.

Selain itu, lanjutnya, Asabri telah meningkatkan jaringan titik layanan melalui Asabri Link yang sampai dengan saat ini telah mencapai 1.871 titik layanan yang tersebar di 13 mitra bayar di seluruh Indonesia. Hal itu dilakukan untuk memastikan akses layanan yang lebih luas. (Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Asabri Berkomitmen Serahkan Manfaat Pogram THT dan Jaminan Pensiun Peserta