Reporter: Nova Betriani Sinambela | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dana Pensiun (Dapen) BCA melaporkan imbal hasil investasi atau return of investment (ROI) yang positif, bahkan melebihi inflasi pada Juni 2024 yang berada dalam kisaran 2,51%.

Anak usaha Bank BCA ini mencatat bahwa pada semester pertama 2024, imbal hasil investasi secara year-to-date (YTD) sebesar 4,14%. Sementara itu, hasil usaha sebesar Rp 184,21 miliar, meningkat 4,24% dari hasil semester pertama 2023.

Direktur Utama Dana Pensiun BCA, Budi Sutrisno, menyampaikan bahwa jumlah ROI tersebut menunjukkan hasil yang cukup positif di tengah berbagai tantangan ekonomi global saat ini.

Hal ini juga didukung oleh strategi perusahaan dalam menempatkan dana investasinya. Diketahui bahwa perusahaan menerapkan diversifikasi portofolio untuk mengurangi risiko dari satu jenis investasi jika berkinerja buruk.

"Dalam kondisi pasar yang volatil, fokus pada instrumen pendapatan tetap seperti obligasi korporasi dan Surat Berharga Negara (SBN) menjadi pilihan yang lebih stabil. Instrumen ini menawarkan pendapatan yang lebih pasti dibandingkan dengan saham yang lebih fluktuatif," katanya kepada KONTAN, Senin (15/7).

Dana investasi terbesar ditempatkan di SBN dengan porsi mencapai 36,45%. Kemudian dialokasikan juga di instrumen deposito dengan porsi sebesar 13,43%, lalu di Sertifikat Bank Indonesia (SBI) sebesar 7,26%, dan di obligasi korporasi sebesar 6,61%.

Selain itu, Dapen BCA juga menempatkan dana investasi di saham dan reksadana dengan porsi sebesar 6,33%. Kemudian di instrumen penyertaan langsung dan tanah bangunan dengan porsi masing-masing yaitu 13,93% dan 15,99%.

Lebih lanjut, Budi mengungkapkan bahwa pihaknya rutin menganalisa portofolio investasi dan menyesuaikan alokasi dana berdasarkan kondisi pasar terbaru untuk mengoptimalkan hasil investasi. Strategi ini membantu Dapen BCA tetap adaptif terhadap perubahan pasar.

"Dapen BCA mengidentifikasi dan memitigasi risiko eksternal seperti kebijakan moneter global, ketidakstabilan geopolitik, dan inflasi adalah hal yang penting. Misalnya, kenaikan suku bunga bisa mempengaruhi harga obligasi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian portofolio secara berkala," pungkasnya.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mencatat klaim asuransi kredit yang dibayarkan pada kuartal I-2024 mencapai Rp 3,97 triliun. Nilai itu meningkat 35,5%, jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Mengenai nilai klaim asuransi kredit tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memandang peningkatan klaim asuransi kredit masih dalam taraf wajar.

Selain itu, Kepala eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyatakan, pihaknya terus mendorong dan memantau seluruh perusahaan asuransi segera melakukan penyesuaian produk asuransi kredit berdasarkan POJK 20 Tahun 2023.

"Perusahaan asuransi yang telah menyesuaikan produk asuransi kredit juga didorong untuk segera melakukan perubahan perjanjian kerja sama dengan lembaga penyedia kredit, seperti perbankan, pembiayaan dan fintech peer to peer lending," ujarnya dalam lembar jawaban resmi RDK OJK, Kamis (11/7).

Menurut Ogi, penerapan mekanisme host to host atas kondisi terkini profil debitur, termasuk pemrosesan dan penanganan klaim, dapat mempermudah perusahaan asuransi melakukan mitigasi risiko. Misalnya, kata dia, dengan perubahan term and conditions, serta penetapan tarif premi yang lebih wajar.

Ogi berharap dengan diterapkannya POJK 20 Tahun 2023 secara menyeluruh baik perbaikan term and conditions, premi, penurunan biaya akuisisi, pemberlakukan risk sharing, pembatasan periode pertanggungan, sistem yang host to host, tentu akan meningkatkan kualitas atas risiko yang dipertanggungkan oleh perusahaan asuransi.

"Dengan demikian, pada akhirnya dapat memberikan underwrirting result yang positif bagi perusahaan asuransi," kata Ogi.

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) memperkenalkan Reksa Dana Batavia Index PEFINDO i-Grade (BIPI). Produk ini diharapkan mampu meningkatkan antusiasme masyarakat terhadap investasi serta berkontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Reksa Dana BIPI merupakan hasil kolaborasi antara BCA dan PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen (BPAM) sebagai manajer investasi. Peluncuran ini menjadi yang pertama kalinya dilakukan oleh BCA dalam dunia perbankan.

Direktur BCA, Haryanto T. Budiman, menekankan pentingnya diversifikasi portofolio dalam investasi untuk meminimalkan risiko.

“Kami berharap kehadiran Reksa Dana Indeks terbaru ini bisa menjadi pilihan tambahan bagi nasabah dan masyarakat yang berminat untuk berinvestasi di Reksa Dana Indeks Saham,” ujarnya dalam siaran pers pada hari Rabu (17/7).

Reksa Dana BIPI adalah Reksa Dana Indeks Saham kedua yang diluncurkan oleh BCA. Mereka menyadari bahwa minat masyarakat terhadap investasi terus meningkat secara positif.

“Oleh sebab itu, BCA hadir untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pertumbuhan ini tercermin dari peningkatan dana kelolaan wealth management BCA yang tumbuh lebih dari 40% secara YoY per Maret 2024,” jelasnya.

Presiden Direktur BPAM, Lilis Setiadi, menyatakan bahwa mereka menawarkan Reksa Dana Batavia Index PEFINDO i-Grade (BIPI) yang berinvestasi pada saham-saham yang tergabung dalam Indeks PEFINDO i-Grade.

Konstituen Indeks PEFINDO i-Grade mencakup 30 saham yang memiliki peringkat investment grade dari PEFINDO (idAAA hingga idBBB-) dan diseleksi berdasarkan kriteria tertentu oleh PEFINDO.

Indeks ini dikelola oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bekerja sama dengan PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO).

“Kami yakin bahwa Reksa Dana BIPI dapat menjadi salah satu alternatif bagi investor yang memiliki tujuan investasi jangka panjang dan lebih menyukai pengelolaan yang mengikuti indeks,” tambahnya.

Bagi nasabah yang ingin berinvestasi di Reksa Dana BIPI, transaksi dapat dilakukan melalui fitur Welma di myBCA mulai dari Rp10.000, serta di sejumlah kantor cabang BCA yang melayani transaksi Reksa Dana.

Selain untuk investasi Reksa Dana, investor juga dapat melakukan transaksi Obligasi & SBN Pasar Perdana dan Sekunder melalui fitur Welma, serta transaksi perbankan lainnya di aplikasi myBCA.

Reporter: Tri Sulistiowati | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Raya menawarkan suku bunga deposito mulai 4%, Anda tertarik?

Sebagian orang menganggap deposito merupakan produk jadul perbankkan.

Di sisi lain, tidak sedikit orang yang masih menempatkan kelebihan dananya di deposito.

Untuk menarik minat konsumen, perbankkan menawarkan deposito dengan iming-iming suku bunga yang menarik, dana penempatan yang rendah, serta kemudahan pembukaan rekening deposito.

Bank Raya menawarkan produk deposito, Saku Jaga Optimal dengan menawarkan suku bunga terendah 4% dan tertinggi 6% disesuaikan dengan jangka waktu penempatan.

Anda tertarik dengan tawaran suku bunga deposito dari Bank Raya?

Simak dulu tabel suku bunga deposito, Saku Jaga Optimal yang dikutip dari situs resmi Bank Raya per tanggal 17 Juli 2024.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan setiap perusahaan asuransi dan reasuransi wajib memiliki 1 aktuaris perusahaan yang memimpin fungsi aktuaria. Kepala eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyatakan ketentuan tersebut sudah tertuang dalam Pasal 93 POJK 23 Tahun 2023.

Lebih lanjut, Ogi menyampaikan aktuaris perusahaan harus memiliki sejumlah persyaratan. Salah satunya memiliki kualifikasi sebagai aktuaris yang mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

"Selain itu, memiliki pengalaman kerja di bidang aktuaria asuransi paling singkat 3 tahun dan menjadi anggota asosiasi profesi aktuaris dalam hal tersebut adalah Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI)," ujarnya dalam lembar jawaban resmi RDK OJK, Kamis (11/7).

Mengenai penerapan PSAK 117 yang makin dekat, Ogi menyebut OJK tetap optimistis bahwa pemenuhan aktuaris seluruh perusahaan asuransi dan reasuransi akan berjalan sesuai yang ditargetkan.

"OJK juga telah meminta PAI agar tidak memberikan rekomendasi apabila terdapat perpindahan aktuaris perusahaan menjadi aktuaris perusahaan lainnya," tuturnya.

Selain itu, Ogi bilang OJK juga telah mengenakan sanksi peringatan tertulis kepada perusahaan asuransi dan reasuransi yang belum memiliki aktuaris perusahaan. Saat ini, kata dia, OJK telah meminta seluruh perusahaan asuransi dan reasuransi segera melakukan parallel run PSAK 117 Kontrak Asuransi.

Selanjutnya, Ogi bilang OJK juga meminta perusahaan asuransi dan reasuransi menyampaikan laporan parallel run PSAK 117 Kontrak Asuransi untuk kuartal I-2024 paling lambat 31 Agustus 2024.

"OJK juga telah memberikan penjelasan teknis kepada seluruh perusahaan asuransi dan reasuransi atas bentuk dan susunan laporan parallel run. Selain itu, OJK memimpin working group untuk berkoordinasi dan melakukan pemantauan seluruh perusahaan asuransi dan reasuransi dalam memenuhi pelaporan parallel run tersebut," ucap Ogi.

Sebagai informasi, OJK mencatat terdapat 9 perusahaan asuransi yang belum memiliki aktuaris perusahaan atau mengajukan calon untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan per Juni 2024.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (AJB Bumiputera) berpotensi mengambil opsi demutualisasi untuk menyehatkan keuangan perusahaan.

Melalui revisi Rencana Penyehatan Keuangan (RPK), AJB Bumiputera ternyata masih memilih penyehatan dalam bentuk usaha bersama (mutual). Adapun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan pernyataan tidak keberatan atas revisi RPK pada 1 Juli 2024.

Lebih lanjut, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menjelaskan RPK merupakan usulan manajemen AJB Bumiputera yang telah disetujui Rapat Umum Anggota (RUA) melalui sidang luar biasa.

Dalam RPK juga terdapat soal rencana perubahan badan hukum dari usaha bersama menjadi demutualisasi.

"Perubahan badan hukum itu juga telah diatur dalam Anggaran Dasar AJB Bumiputera. Selain sesuai dengan ketentuan perundangan, pilihan opsi demutualisasi dilakukan Bumiputera dengan berupaya seoptimal mungkin terlebih dahulu menyehatkan perusahaan dengan skema penyehatan dalam bentuk usaha bersama (mutual)," ucapnya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Kamis (11/7).

Apabila pada batas waktu yang ditentukan dinilai tidak mampu menjalankan opsi mutual, Ogi bilang AJB Bumiputera yang telah diberikan waktu panjang untuk menyehatkan dalam skema tersebut harus menentukan opsi lain yang diatur dalam peraturan perundangan, termasuk anggaran dasar atau bisa terlaksana demutualisasi.

Ogi juga menyampaikan salah satu keunggulan dari demutualisasi adalah kemungkinan penyehatan yang tidak hanya didasarkan kepada kemampuan pemegang polis yang telah ada selaku pemilik perusahaan atau setara pemegang saham. Namun, opsi demutualisasi memungkinkan adanya tambahan modal dari investor strategis.

Mengenai skema mutual yang dijalankan, Ogi menjelaskan salah satu skema penyehatan dalam bentuk mutual adalah dengan Penurunan Nilai Manfaat yang harus ditanggung oleh seluruh pemegang polis.

Selanjutnya, dia menyebut dalam revisi RPK yang telah mendapatkan pernyataan tidak keberatan OJK, dalam bentuk mutual penyehatan dilakukan melalui konversi aset tetap menjadi lebih likuid, serta melakukan beberapa efisiensi pengelolaan.

"Skema penyehatan tersebut akan dimonitor oleh OJK," katanya.

Sementara itu, Ogi mengatakan berdasarkan revisi RPK AJB Bumiputera, penyelesaian klaim jatuh tempo rencananya akan diselesaikan secara bertahap hingga 2027.

Berdasarkan revisi RPK AJB Bumiputera, dia menerangkan jumlah outstanding klaim AJB Bumiputera telah dilakukan penurunan nilai manfaat.

"Setiap pemegang polis yang memiliki klaim agar segera menghubungi AJB Bumiputera untuk penyelesaian klaim jatuh tempo yang rencananya akan diselesaikan secara bertahap hingga 2027," ujarnya.

Adapun dalam revisi RPK tersebut memuat 4 program utama, yaitu konversi aset tetap menjadi aset likuid, efisiensi operasional melalui restrukturisasi organisasi dan rasionalisasi sumber daya manusia, penyelesaian outstanding klaim kepada pemegang polis, dan perolehan premi asuransi.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah perusahaan asuransi umum menilai masih ada tantangan yang berpotensi mempengaruhi kinerja lini bisnis asuransi marine cargo.

Mengenai hal itu, PT Great Eastern General Insurance Indonesia (GEGI) menyebut salah satu tantangannya, yakni sanksi yang diberikan kepada Rusia oleh Negara Barat dan Uni Eropa.

Marketing Director Great Eastern General Insurance Indonesia Linggawati Tok menerangkan, sanksi itu cukup berimbas kepada ekspor-impor komoditi gandum dan pupuk yang cukup besar ke Indonesia.

Adapun pembatasan kegiatan ekpor dari Rusia ke Indonesia sangat terasa di asuransi marine cargo. Dia bilang lini bisnis asuransi marine cargo juga cukup terdampak perang Rusia-Ukraina yang masih belum menemui titik penyelesaian hingga saat ini.

"Begitu juga situasi di Timur Tengah sangat memengaruhi arus barang dari dan ke wilayah tersebut. Selain itu, fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat yang melemah memengaruhi permintaan barang dari luar negeri yang menjadi makin mahal," kata Linggawati kepada Kontan, Jumat (12/7).

Meskipun demikian, Linggawati menyebut lini bisnis asuransi cargo masih memiliki prospek yang cerah ke depannya. Dia pun menyebut GEGI sangat optimistis dengan potensi asuransi marine cargo.

"Hal itu juga seiring dengan meningkatnya kebutuhan domestik rumah tangga dan meningkatnya investasi atau pembukaan kawasan industri baru di Indonesia. Begitu juga dengan meningkatnya arus barang ekspor dan impor dari dan ke Indonesia, tentu akan meningkatkan kebutuhan asuransi marine cargo," ungkapnya.

Terkait kinerja, Linggawati mengatakan pendapatan premi dari asuransi marine cargo sebesar Rp 45 miliar pada Semester I-2024. Nilai itu meningkat sebesar 20%, jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Linggawati menerangkan pertumbuhan premi tersebut disebabkan peningkatan volume pengiriman kargo baik domestik maupun ekspor-impor.

Dia bilang pengiriman kargo domestik didominasi jenis kargo kebutuhan pokok, seperti beras, gula, dan produk makanan dan minuman. Adapun pengiriman kargo ekspor-impor didominasi oleh barang-barang, seperti bahan makanan dan olahan, mesin industri, material kontruksi, dan hasil pertambangan.

Linggawati menyampaikan Great Eastern General Insurance Indonesia menargetkan pendapatan premi asuransi marine cargo bisa mencapai Rp 96 miliar. Pada Semester I-2024, perusahaan telah mencapai 47% dari total target sepanjang 2024.

Untuk mencapai target tersebut, Linggawati mengatakan pihaknya berharap bahwa konflik Rusia-Ukraina bisa mereda dan segera selesai.

Dengan demikian, impor dari kedua negara tersebut, terutama untuk gandum dan bahan pupuk, dapat dibuka kembali dengan lancar, begitu juga dengan keamanan di kawasan Timur Tengah.

"Kami juga berharap bahwa nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat menjadi stabil sehingga volume permintaan arus barang menjadi menguat kembali. Selain itu, kami berharap sektor industri domestik menguat sehingga meningkatkan arus perdagangan domestik," tuturnya.

Linggawati juga menyebut GEGI menargetkan dapat meraih volume premi yang signifikan dari pengiriman barang antarpulau di Indonesia baik dari sektor kebutuhan pokok maupun pengiriman hasil-hasil pertambangan untuk diolah di dalam negeri, serta kargo material konstruksi untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dan kawasan industri lainnya.

Dari ekspor-impor, dia menyampaikan GEGI menargetkan dapat meraih kenaikan premi dari ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya, serta dapat meraih kenaikan impor bahan makanan dan minuman dari kawasan Eropa dan Asia Pasifik.

Seirama dengan GEGI, PT Asuransi Jasa Indonesia (Asuransi Jasindo) menilai sebenarnya asuransi marine cargo sudah menghadapi sejumlah tantangan.

Sekretaris Perusahaan Asuransi Jasindo Brellian Gema menyebut salah satunya ada penurunan nilai ekspor pada awal tahun ini sehingga memengaruhi juga kinerja asuransi marine cargo.

"Namun, kami yakin, pada semester II-2024, asuransi marine cargo akan kembali naik," ujarnya kepada Kontan, Kamis (12/7).

Gema tak memungkiri masih ada tantangan ke depannya yang harus diwaspadai terkait asuransi marine cargo. Salah satunya, daya beli yang mengalami naik-turun di Indonesia sehingga berimbas terhadap kinerja pengiriman barang. Sebaliknya, dia menyebut apabila daya beli masyarakat tumbuh, tentu pasar asuransi marine cargo akan naik signifikan.

"Selain itu, lalu lintas perdagangan atau ekspor-impor juga mempunyai andil. Mau tidak mau, faktor geopolitik menjadi salah satu hal yang memengaruhi juga," tuturnya.

Meskipun demikian, dari sekian banyak tantangan yang ada, Gema menilai pemerintah Indonesia sudah membantu pertumbuhan asuransi marine cargo melalui regulasi yang dikeluarkan sejak 2018. Regulasi itu mengatur kewajiban penggunaan asuransi dalam negeri untuk kegiatan ekspor barang.

Untuk prospek tahun ini, Gema melihat potensi asuransi marine cargo masih bagus. Hal itu terbukti dari peningkatan pencapaian perusahaan per Mei 2024. Gema menerangkan per Mei 2024, pendapatan premi asuransi cargo perusahaan mencapai Rp 20,7 miliar. Nilai itu tumbuh 6,97%, jika dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Setali tiga uang, PT Asuransi Asei Indonesia juga menilai ada sejumlah tantangan yang harus diwaspadai. Kepala Divisi Transformasi dan Inistiatif Strategic Asuransi Asei Indonesia Wahyudin Rahman mengatakan, salah satunya kondisi geopolitik dan kebijakan politik luar negeri yang masih menjadi ancaman bagi lini bisnis asuransi marine cargo, meskipun dalam klasula pada asuransi marine cargo masih terdapat pengecualian untuk kondisi tersebut.

Selain itu, Wahyudin menyebut setidaknya ada 3 tantangan lain yang perlu diwaspadai. Pertama, kompleksitas risiko, yakni risiko maritim yang kompleks dan sulit diprediksi membutuhkan penilaian risiko yang cermat.

"Kedua, regulasi, yaitu kepatuhan terhadap regulasi internasional dan lokal yang terus berkembang dan perlu penyesuaian terhadap term and condition pada polis marine cargo," ungkapnya.

Ketiga, Wahyuding bilang adanya persaingan harga, yakni persaingan antarperusahaan asuransi dalam menawarkan premi marine cargo sangat kompetitif. Dengan demikian, perlu diantisipasi untuk menciptakan iklim yang sehat.

Secara keseluruhan, Wahyudin menyebut prospek asuransi marine cargo di Indonesia terlihat cerah dengan adanya dukungan dari berbagai aspek ekonomi baik peningkatan ekspor-impor dan perdagangan internasional. Selain itu, adanya aspek infrastruktur, seperti pembangunan pelabuhan dan tol laut.

"Ditambah adanya aspek regulasi atau peraturan penggunaan asuransi marine cargo dan kewajiban kontrak kerja," katanya.

Mengenai kinerja, Asei mencatatkan total pendapatan premi asuransi marine cargo sebesar Rp 3,8 miliar sampai Juni 2024. Nilai itu mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 294%, jika dibandingkan periode sama tahun lalu.

Wahyudin menyebut Asei menargetkan pendapatan premi marine cargo pada tahun ini bisa mencapai Rp 10 miliar.

Untuk mencapai target tersebut, dia bilang pada Semester II-2024, ASEI akan melakukan booster penjualan produk marine cargo melalui pemasaran langsung ke calon tertanggung, termasuk jenis usaha forwarder.

Namun, Wahyudin berpendapat tidak menutup sumber bisnis lainnya juga menjadi fokus perusahaan, seperti melalui agen dan broker, untuk ditingkatkan dengan sales portofolio basis.

Sebagai informasi, berdasarkan data Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), asuransi marine cargo membukukan pendapatan premi sebesar Rp 1,76 triliun pada kuartal I-2024. Nilai itu tumbuh 18,6% secara Year on Year (YoY).

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Sejak hadir pada akhir 2023 lalu, instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) terus memiliki daya pikat yang tinggi. Bahkan, instrumen tersebut tampak laris manis diborong oleh industri perbankan.

Data Bank Indonesia (BI) mencatat kepemilikan perbankan terhadap instrumen SRBI sudah mencapai Rp 461,29 triliun atau setara 63,97% dari total kepemilikan instrumen tersebut per Juni 2024.

Jumlah kepemilikan perbankan di alat moneter BI yang baru ini memang terus meningkat sejak hadir pada September 2023. Sepanjang 2024 berjalan hingga Juni, kepemilikannya saja sudah bertambah Rp 272,01 triliun.

Sejalan dengan tren tersebut, kepemilikan bank di instrumen Surat Berharga Negara justru mengalami penurunan.

Data Kementerian Keuangan mencatat perbankan telah melepas kepemilikan SBN sebesar Rp 211,77 triliun secara year to date hingga 27 Juni 2024.

Dengan cerminan data tersebut, ada kemungkinan terjadi perubahan minat perbankan dalam menaruh dananya di SRBI ketimbang SBN.
Maklum, bunga yang ditawarkan SRBI memang cukup tinggi dengan paling tinggi bisa mencapai 7,35% per 14 Juni 2024.

Untuk menyegarkan ingatan, pada akhir tahun lalu, sejatinya Presiden Joko Widodo pernah mengingatkan perbankan untuk tidak banyak memarkirkan dananya di surat berharga, baik itu SBN maupun SRBI.

Memang, kala itu penyaluran kredit perbankan terlihat cukup seret dengan hanya sekitar 10%. “Tolong lebih didorong lagi kreditnya, terutama bagi UMKM," ujar Jokowi pada kala itu.

Head of Trading & Treasury Global Financial Markets PT Bank DBS Indonesia Ronny Setiawan mengungkapkan bahwa sejatinya pihaknya selalu menyesuaikan kebutuhan bank dalam penempatan dana yang dimiliki. Tentu dengan melihat karakteristik baik itu SBN maupun SRBI.

Ia melihat dua instrumen ini memiliki keunggulan masing-masing jika disesuaikan dengan kebutuhannya. Misal, ia melihat SBN memiliki durasi yang lebih panjang sehingga capital gain yang didapatkan lebih besar.

Sementara, Ronny menyebut SRBI memiliki keunggulan dengan return yang lebih tinggi dengan jangka waktu yang lebih pendek. Alhasil, terdapat reinvestment risk ketika instrumen tersebut jatuh tempo.

”Alokasi pembelian disesuaikan dengan kebutuhan penempatan bank saat itu,” ujar Rony.

Memang, Rony enggan menyebutkan seberapa besar kepemilikan Bank DBS di masing-masing instrumen tersebut. Hanya saja, pada laporan keuangan bulanan per Mei 2024, kepemilikan Bank DBS di instrumen surat berharga senilai Rp 24,68 triliun atau naik 38,72% secara tahunan (YoY).

Untuk likuiditas, Rony mengungkapkan bahwa saat ini bank melihat yang lebih ketat adalah likuiditas valas. Sebab, kondisi global yang masih menunggu peonggaran suku bunga oleh The Fed.

”Kalau likuiditas rupiah, kami melihat cukup tersedia di mana BI memiliki beberapa instrumen untuk injeksi likuiditas jika dibutuhkan,” ujarnya.

Sementara itu, EVP Corporate Communication & Social Responsibility PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Hera F. Haryn bilang penempatan dana pada instrumen surat berharga merupakan bagian dari strategi pengelolaan likuiditas.

Di mana, penempatan dana pada instrumen seperti SBN maupun SRBI dinilai juga untuk mendukung perekonomian nasional.

Berdasarkan laporan keuangan bulanan BCA per Mei 2024, penempatan dana di surat berharga senilai Rp 339,41 triliun. Angka tersebut terlihat naik dari periode sama tahun lalu yang hanya senilai Rp 279,58 triliun.

”BCA senantiasa akan mengelola likuiditas secara prudent dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian,” ujar Hera.

Menanggapi tren tersebut, Ekonom Perbankan Binus University Dody Arifianto mengungkapkan bahwa sejatinya perbankan memang tidak bisa dipaksa untuk terus mengucurkan kredit di kondisi saat ini. Menurutnya, perbankan memiliki pertimbangan tersendiri sehingga lebih memilih menempatkan dananya di surat berharga.

Ia berpendapat saat ini perbankan memang tengah hati-hati dalam mengucurkan kredit di situasi seperti ini. Ditambah, saat ini kredit perbankan juga perlahan sudah mulai tumbuh.

”Memang saat ini kredit belum optimal karena khawatir nanti justru jadi NPL,” ujarnya.

Di sisi lain, Dody justru menyoroti adanya tren semacam switching yang terjadi dari instrumen SBN ke SRBI. Menurutnya, ini terjadi ketika adanya perbedaan yang mencolok dari imbal hasil yang ditawarkan dari dua instrumen tersebut.

Ia bilang seharusnya sebagai sama-sama alat moneter, karakteristik dari dua instrumen tersebut tidak banyak berbeda. Sehingga, imbal hasil yang ditawarkan seharusnya bisa sama antara kedua instrumen ini.

”Sebenarnya BI tidak perlu juga ada instrumen SRBI karena SBN lebih efisien dan itu hanya masalah diskonto saja,” tandasnya.

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Bank Central Asia Tbk atau BBCA mencatatkan jumlah pengguna produk buy now pay later (BNPL) per Mei 2024, mencapai 110.000 nasabah. Jumlah ini tumbuh 108% dibandingkan posisi per Desember 2023.

Adapun secara outstanding telah mencapai Rp 223 miliar per Mei 2024, tumbuh 94% dibandingkan posisi Desember 2023.

"Hal tersebut menunjukkan animo yang besar dari nasabah terhadap produk tersebut. Rasio kredit bermasalah (NPL) Paylater BCA juga terjaga dengan baik sehingga total keseluruhan NPL BCA terjaga di bawah 2% per Maret 2024," kata Santoso Liem, Direktur BCA kepada Kontan.co.id, Selasa (16/7).

Paylater BCA memiliki limit kredit hingga Rp 20 juta dengan suku bunga cicilan kompetitif dari 0% per bulan untuk 1 dan 3 bulan; serta 1,25% per bulan untuk 6 dan 12 bulan berlaku hingga September 2024.

Nasabah BCA dapat memanfaatkan fitur ini sebagai alternatif untuk melakukan pembayaran dengan menggunakan QRIS minimal Rp 100.000.

Santoso menerangkan, untuk menggunakan layanan Paylater BCA, nasabah perlu melakukan registrasi terlebih dahulu di aplikasi myBCA. Setelah itu, BCA akan melakukan penilaian dan nasabah yang memenuhi kriteria dapat memanfaatkan fasilitas ini.

"Kami berharap transaksi menggunakan Paylater BCA akan terus meningkat sehingga berdampak pada pertumbuhan kredit konsumsi BCA," imbuhnya.

Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan, terdapat 15 perusahaan fintech peer-to-peer lending yang memiliki kredit macet atau tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) tinggi per Mei 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan, 15 penyelenggara fintech lending tersebut memiliki tingkat kredit macet di atas 5 persen.

"Per Mei 2024, terdapat 15 penyelenggara yang memiliki TWP90 di atas 5 persen," kata dia dalam keterangan resmi, ditulis Selasa (16/7/2024).

Ia menambahkan, OJk terus melakukan pembinaan dan meminta penyelenggara membuat rencana aksi (action plan) untuk memperbaiki kualitas pendanaannya.

Seiring dengan itu, Agusman bilang, OJK terus melakukan monitoring terhadap kualitas pendanaan fintech lending.

"Dan akan melakukan tindakan pengawasan termasuk pemberian sanksi administratif dalam hal ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan," imbuh dia.

Di sisi lain, industri fintech lending mencatat peningkatan laba menjadi Rp 277,02 miliar per Mei 2024.

Jumlah ini terus tumbuh dibandingkan perolehan laba pada April 2024 senilai Rp 173,73 miliar.

"Sejalan dengan penyaluran pendanaan bulanan yang meningkat," terang dia.

Secara umum, pada industri fintech peer to peer (P2P) lending, outstanding pembiayaan tercatat senilai Rp 64,56 triliun.

Nilai tersebut tumbuh 25,44 persen secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Secara industri, tingkat risiko kredit macet secara agregat (TWP90) dalam kondisi terjaga di posisi 2,91 persen.

Jumlah ini tumbuh dari tingkat kredit macet pada April 2024 senilai 2,79 persen.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "OJK Sebut 15 Perusahaan "Fintech Lending" Catat Kredit Macet Tinggi"

Reporter: Nova Betriani Sinambela | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penjualan kendaraan listrik yang terus bertumbuh beberapa tahun terakhir ternyata masih belum diimbangi dengan proteksi. Hingga saat ini, aturan mengenai perlindungan kendaraan ramah lingkungan ini masih belum juga dirilis oleh regulator.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan pembahasan dan peninjauan terkait premi kendaraan listrik. Rencananya tarif premi akan dipisahkan dengan kendaraan konvensional.

"Pembahasan ini masih berjalan dan OJK bersama industri secara bersama akan mencapai solusi yang bermanfaat kepada masyarakat luas," ujarnya dalam dalam keterangan tertulis, dikutip pada Selasa (17/7).

Dari sisi asosiasi, Direktur Eksekutif Asosiai Asuransi Umum Indonesia Garuda (AAUI), Bern Dwyanto menyampaikan bahwa pihaknya terus mengawal terbitnya aturan mengenai mobil listrik ini. AAUI menilai penerapan tarif premi atas EV perlu diatur tersendiri dan dibedakan dengan kendaraan konvensional.

Sebab kendaraan listrik memiliki karakteristik yang berbeda dengan kendaraan bermotor konvensional (ICEV) dari sisi penanganan klaim, yakni biaya jasa bengkel lebih tinggi karena memerlukan prosedur ekstra dan kemungkinan tercapainya kondisi total loss kendaraan listrik lebih tinggi dibandingkan kendaraan konvesional.

Namun, lanjut Bern, karena data mengenai kendaraan listrik ini masih terbatas sehingga masih belum cukup untuk dijadikan dasar perhitungan.

"Saat ini kami juga senada dengan apa akan dilakukan bersama dengan OJK yaitu pembahasan rencana pengaturan tarif. Dan tarif mobil listrik ini juga masuk didalam salah satu agendanya.

Menyambut baik rancangan bleid tersebut, beberapa perusahaan pun turut memberikan dukungan terhadap perlindungan atas mobil ramah lingkungan ini.

Presiden Direktur PT Asuransi Wahana Tata (Aswata), Christian Wirawan Wanadi berharap premi untuk kendaraan listrik dibedakan. Menurutnya jika melihat premi di luar negeri, nilainya kemungkinan lebih tinggi 20-30% dari kendaraan konvensional sebab penanganan perlindungannya pun lebih mahal. Ia pun berharap agar aturan asuransi untuk kendaraan listrik dapat dirilis tahun ini.

"Setau saya, peraturan mobil listrik masih digodok antara AAUI dan OJK. Kami harapkan ini dapat segera selesai dalam waktu dekat paling tidak dalam tahun ini," ucapnya.

Aswata sendiri mencatat premi asuransi kendaraan bermotor turun 11% menjadi Rp145 miliardi kuartal I 2024.

Begitu juga dengan PT Asuransi Simas Insurtech yang menantikan agar premi untuk kendaraan ramah lingkungan ini segera dirilis. Direktur Utama Simas Insurtech, Teguh Aria Djana berharap regulator merilis polis yang menguntungkan nasabah dan pelaku industri.

"Harapan kami tentunya nanti ada polis standar asuransi kendaraan listrik yang bisa jadi referensi dan saya yakin hal ini sedang dibahas di asosiasi dan regulator," katanya kepada KONTAN.

Adapun hingga Mei 2024, Simas Insurtech mencatat premi asuransi kendaraan bermotor mencapai Rp53,5 miliar, nilai itu naik 50% dibanding periode yang sama tahun lalu.

Reporter: Tendi Mahadi | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Saham PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (TUGU) menunjukkan tren pergerakan yang solid. Penyebabnya adalah prospek kinerja keuangan yang dinilai solid.

Pada dua hari perdagangan pertama pekan ini, harga saham TUGU terus naik. Yakni sebesar 2,33% ke Rp 1.100 pada Senin (15/7), berlanjut pada Selasa dengan kenaikan 2,73% ke level Rp 1.130 per saham.

Mengacu pada laporan keuangan bulanan TUGU (induk non-konsolidasi) bulan Juni 2024, laba bersih setelah pajak perseroan mencapai Rp 407 miliar. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, memang jumlah ini turun 60,1% secara year-on-year (YoY).

Namun, kinerja laba pada semester I tahun lalu didorong windfall profit sekitar Rp 850 miliar dengan dimenangkannya kasus gugatan hukum terhadap Citibank N. A Hong Kong.

Analis Shinhan Sekuritas dalam catatannya beberapa waktu lalu memproyeksikan TUGU secara konsolidasi dapat mengantongi laba bersih hingga Rp 755 miliar pada tahun 2024. Hal ini ditopang oleh segmen asuransi sebagai core business maupun anak usahanya.

Sebagai informasi, hasil hingga Juni tersebut belum mengonsolidasikan berbagai anak usaha yang dimiliki. Namun capaian laba bersihnya sudah menyumbang 53% dari proyeksi Shinhan Sekuritas sepanjang 2024.

Shinhan Sekuritas juga mencatat, laba anak usaha TUGU masih akan tumbuh positif di tahun ini. Salah satunya adalah PT Pratama Mitra Sejahtera (PMS) yang bergerak di bidang jasa sewa ruang kantor dan kendaraan. Pada 2023, PMS membukukan kinerja positif. Laba bersih anak usaha Tugu Insurance tersebut naik 34% menjadi Rp 72,1 miliar pada tahun lalu.