Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong 9 perusahaan asuransi untuk memiliki tenaga aktuaris.

Adapun 9 perusahaan asuransi tercatat belum memiliki aktuaris atau mengajukan calon untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan per Oktober 2024.

Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan keberadaan aktuaris begitu penting dalam mendorong proses pengelolaan risiko asuransi yang memadai.

"Oleh karena itu, terhadap perusahaan yang belum memenuhi ketentuan, telah dikenakan supervisory action sesuai ketentuan yang berlaku," ucapnya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Senin (4/11).

Selain itu, Ogi menyebut OJK juga terus melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI) sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikasi aktuaris dalam perspektif supply dari tenaga ahli aktuaris.

Sebagai informasi, pemenuhan aktuaris tersebut penting bagi perusahaan asuransi, lantaran salah satu langkah yang harus ditempuh, khususnya dalam rangka implementasi PSAK 117 (yang sebelumnya disebut PSAK 74).

Adapun ketentuan perusahaan asuransi harus memiliki aktuaris tertuang dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU 40/2014) dan Peraturan OJK (POJK).

Bisnis.com, JAKARTA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap masih ada sembilan perusahaan yang masih belum memiliki aktuaris perusahaan atau mengajukan calon untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan sampai dengan 28 Oktober 2024.

Jumlah tersebut turun apabila dibandingkan pada periode Agustus lalu, di mana masih ada 10 perusahaan asuransi yang belum memiliki aktuaris.

Terkait pemenuhan aktuaris tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, regulator terus memonitor pelaksanaan supervisory action sesuai ketentuan bagi perusahaan yang belum memenuhi ketentuan.

“Seperti peningkatan sanksi peringatan yang sebelumnya telah diberikan serta permintaan rencana tindak atas pemenuhan aktuaris perusahaan,” kata Ogi dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB Oktober 2024, pada Jumat (1/11/2024).

Selain itu, OJK juga terus melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI) sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikasi aktuaris dalam perspektif supply dari tenaga ahli aktuaris.

Melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2023, setiap perusahaan asuransi dan reasuransi wajib mempekerjakan satu orang aktuaris sebagai aktuaris perusahaan yang memimpin fungsi aktuaria dengan persyaratan memiliki kualifikasi sebagai aktuaris yang mendapatkan izin dari pihak berwenang, memiliki pengalaman kerja di bidang aktuaria asuransi paling singkat 3 tahun dan menjadi anggota asosiasi profesi aktuaris dalam hal ini adalah PAI.

Pemenuhan aktuaris penting bagi perusahaan asuransi, lantaran salah satu langkah yang harus ditempuh khususnya dalam rangka implementasi PSAK 117 (yang sebelumnya disebut PSAK 74), di mana peran aktuaris akan sangat penting dalam berbagai lingkup bisnis perusahaan. Penerapan PSAK 117 diharapkan dapat efektif dilakukan pada 1 Januari 2025.

Selain itu, kewajiban pemenuhan aktuaris oleh perusahaan asuransi dan reasuransi juga telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Peraturan OJK Nomor 67/POJK.05/2016 mengenai perizinan di industri asuransi.

Pasal 17 ayat (1) aturan tersebut menyebut perusahaan perasuransian wajib mempekerjakan tenaga ahli dalam jumlah yang cukup sesuai dengan jenis dan lini usaha yang diselenggarakannya, dalam rangka memastikan penerapan manajemen asuransi yang baik.

Masih mengacu pasal yang sama, pada ayat (2) berbunyi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah wajib mempekerjakan aktuaris dalam jumlah yang cukup sesuai dengan jenis dan lini usaha yang diselenggarakannya, untuk secara independen dan sesuai dengan standar praktik yang berlaku mengelola dampak keuangan dari risiko yang dihadapi perusahaan.

Adapun, OJK mencatat aset industri asuransi mencapai sebanyak Rp1.142 triliun per September 2024. Angka tersebut naik sebanyak 2,46% apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yakni Rp1.115 triliun.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mengungkapkan masih terdapat aksi bajak-membajak tenaga aktuaris di industri asuransi umum.

Ketua Umum AAUI Budi Herawan mengatakan, ia sempat mendapat keluhan dari tiga perusahaan asuransi umum terkait hal tersebut.

"Teman-teman dari anggota kami masih melakukan bajak-membajak. Sudah diimbau oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI) untuk tidak melakukan bajak-membajak," ucapnya saat menghadiri acara AAUI di Bali, Kamis (10/10).

Budi merasa sangat prihatin terhadap aksi bajak-membajak aktuaris. Dia menyampaikan pihaknya akan menyurati dengan segera kepada para perusahaan yang melakukan aksi tersebut.

"Hal itu merupakan perbuatan yang tidak ditoleransi. Kami (industri asuransi umum) masih ada beberapa perusahaan yang tidak punya aktuaria, tetapi masih saja terjadi bajak-membajak," tuturnya.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut masih ada 9 perusahaan asuransi yang belum memiliki aktuaris internal sampai 20 September 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan 9 perusahaan tersebut juga belum mengajukan calon untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan. Angka itu tidak berubah dibandingkan kondisi pada semester I-2024.

“Kami selaku OJK telah melaksanakan supervisory action sesuai ketentuan bagi perusahaan yang belum memenuhi ketentuan tersebut,” kata Ogi dalam konferensi pers RDK OJK, Selasa (1/10).

Ogi menjelaskan supervisory action tersebut bentuknya mulai dari peningkatan sanksi peringatan yang sebelumnya telah diberikan, serta permintaan rencana tindak atas pemenuhan aktuaris perusahaan.

“Selain itu, kami juga terus melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI) sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikasi aktuaris dalam perspektif supply dari tenaga ahli aktuaris,” kata Ogi.

BADUNG, investor.id – Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mengungkapkan terdapat keluhan dari tiga perusahaan asuransi umum yang mengalami pembajakan aktuaris. Praktik semacam ini dinilai menjadi ironi, mengingat masih banyak perusahaan asuransi yang bahkan tak memiliki aktuaris.

“Ini sangat ironis banget, saya benar-benar prihatin,” ungkap Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Budi Herawan saat ditemui di Kawasan Nusa Dua, Badung, Bali, dikutip pada Minggu (13/10/2024).

Dia menerangkan, hanya dalam kurun beberapa hari menyambangi Bali dalam rangka menyelenggarakan 28th Indonesia Rendezvous, terdapat tiga perusahaan asuransi umum yang menghubungi bahwa aktuarianya telah dibajak oleh perusahaan lain. Padahal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI) telah mengimbau supaya setiap perusahaan tak melakukan pembajakan aktuaris, khususnya di sektor perasuransian.

“Masalah aktuaria saja belum beres ini, Pak Iwan kami mohon, masih terjadi pembajakan. Saya di Bali ini mendapat tiga WA, teman-teman dari anggota kami masih melakukan bajak membajak,” beber Budi, di hadapan Iwan Pasila yang menjabat sebagai Deputi Komisioner Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK.

Menanggapi keluhan itu, Budi bilang, AAUI akan segera melayangkan surat kepada sejumlah perusahaan asuransi yang bertindak sebagai perompak itu. Menurut Budi, kejadian semacam ini tak bisa ditoleransi oleh asosiasi.

“Saya akan surati segera bahwa ini perbuatan yang tidak ditoleransi. Kita ini (industri asuransi umum) masih ada beberapa perusahaan yang tidak punya aktuaria, tetapi di sisi lain masih terjadi bajak membajak,” ujar Budi.

Mengacu data OJK sampai dengan 20 September 2024, ada 9 perusahaan yang masih belum memiliki aktuaris perusahaan atau mengajukan calon untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan. OJK telah mewajibkan untuk setiap perusahaan asuransi memiliki aktuaris. Namun sampai 20 September 2024, terdapat 9 perusahaan yang masih belum memiliki aktuaris perusahaan atau mengajukan calon untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan.

Pihak pengawas dari OJK telah dan memonitor pelaksanaan supervisory action sesuai ketentuan bagi perusahaan yang belum memenuhi ketentuan tersebut, seperti peningkatan sanksi peringatan yang sebelumnya telah diberikan serta permintaan rencana tindak atas pemenuhan aktuaris perusahaan.

Selain itu, OJK juga terus melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI) sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikasi aktuaris dalam perspektif supply dari tenaga ahli aktuaris.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap masih ada 10 perusahaan asuransi yang belum memiliki aktuaris.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono menyebut bahwa OJK telah melakukan pengawasan atau supervisory action terhadap pemenuhan aktuaris sesuai ketentuan.

“Sampai dengan Agustus 2024, masih terdapat 10 perusahaan asuransi yang masih belum memiliki aktuaris perusahaan atau mengajukan calon untuk dilakukan penilaian kelayakan dan kepatutan,” kata tutur Ogi dalam konferensi pers RDK Bulanan Agustus 2024 pada Jumat (6/9/2024).

Selain itu, dalam rangka penegakan bidang PPDP, Ogi menyebut OJK telah mengenakan sanksi administratif terhadap 173 sanksi dan melakukan pengawasan khusus terhadap delapan perusahaan asuransi dan reasuransi, serta 15 dana pensiun, di mana dua dana pensiun di antara dalam prose pengajuan pembubaran kepada OJK.

Adapun pemenuhan aktuaris menjadi penting sebagai salah satu langkah yang harus ditempuh khususnya dalam rangka implementasi PSAK 117 (dahulu PSAK 74) pada 2025, di mana peran aktuaris akan sangat penting dalam berbagai lingkup bisnis perusahaan.

Penerapan PSAK 117 tersebut bertujuan agar dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan asuransi baik antar perusahaan maupun antar industri. Lebih lanjut, pemenuhan aktuaris di perusahaan asuransi dan reasuransi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU 40/2014) dan Peraturan OJK (POJK).

Pada Pasal 17 ayat (1) UU 40/2014 tercantum, perusahaan perasuransian wajib mempekerjakan tenaga ahli dalam jumlah yang cukup sesuai dengan jenis dan lini usaha yang diselenggarakannya, dalam rangka memastikan penerapan manajemen asuransi yang baik.

Masih mengacu pasal yang sama dan ayat (2) berbunyi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah wajib mempekerjakan aktuaris dalam jumlah yang cukup sesuai dengan jenis dan lini usaha yang diselenggarakannya, untuk secara independen dan sesuai dengan standar praktik yang berlaku mengelola dampak keuangan dari risiko yang dihadapi perusahaan.

OJK juga mencatatkan aset industri asuransi mencapai Rp1.132,27 triliun pada Juli 2024. Angka tersebut meningkat 1,11% secara tahunan.

Total aset industri asuransi tersebut terdiri dari asuransi komersial yang mencapai Rp911,99 triliun yang mana naik 2,08% yoy. Kemudian asuransi nonkomersil, yang total asetnya tercatat senilai Rp220,28 triliun,di mana turun 2,71% yoy.

Bisnis.com, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan kepatuhan perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun dan penjaminan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun, Ogi Prastomiyono mengungkapkan hingga Juli 2024, pihaknya menjatuhkan 173 sanksi kepada industri di sektor ini.

“"Dalam rangka penegakan ketentuan dan perlindungan konsumen di sektor PPDP, OJK sudah melakukan sejumlah hal," ujar Ogi dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDK Bulanan Agustus 2024, Jumat (6/9/2024).

Ogi menyebutkan penegakan ketentuan itu seperti pemenuhan aktuaris internal oleh perusahaan asuransi dan reasurani. OJK melakukan supervisory action dan mencatat masih terdapat 8 asuransi dan reasurani yang belum memenuhi ketentuan.

Selain itu, OJK juga menjatuhkan 173 sanksi kepada berbagai perusahaan yang melanggar aturan. Termasuk di dalamnya pengawasan khusus 8 perusahaan asuransi dan reasuransi. Selanjutnya terdapat 15 dana pensiun (dapen) juga berada dalam pengawasan khusus. "Dengan dua di antaranya dalam pengajuan proses pembubaran," katanya.

OJK juga mendorong penyelesaian masalah di PT Asuransi Jiwasraya secara komprehensif. OJK meminta manajemen Jiwasraya untuk menyusun Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) yang disetujui oleh pemegang saham dan kementerian atau lembaga terkait.

Bisnis.com, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan kepatuhan perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun dan penjaminan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun, Ogi Prastomiyono mengungkapkan hingga Juli 2024, pihaknya menjatuhkan 173 sanksi kepada industri di sektor ini.

“"Dalam rangka penegakan ketentuan dan perlindungan konsumen di sektor PPDP, OJK sudah melakukan sejumlah hal," ujar Ogi dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDK Bulanan Agustus 2024, Jumat (6/9/2024).

Ogi menyebutkan penegakan ketentuan itu seperti pemenuhan aktuaris internal oleh perusahaan asuransi dan reasurani. OJK melakukan supervisory action dan mencatat masih terdapat 8 asuransi dan reasurani yang belum memenuhi ketentuan.

Selain itu, OJK juga menjatuhkan 173 sanksi kepada berbagai perusahaan yang melanggar aturan. Termasuk di dalamnya pengawasan khusus 8 perusahaan asuransi dan reasuransi. Selanjutnya terdapat 15 dana pensiun (dapen) juga berada dalam pengawasan khusus. "Dengan dua di antaranya dalam pengajuan proses pembubaran," katanya.

OJK juga mendorong penyelesaian masalah di PT Asuransi Jiwasraya secara komprehensif. OJK meminta manajemen Jiwasraya untuk menyusun Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) yang disetujui oleh pemegang saham dan kementerian atau lembaga terkait.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan setiap perusahaan asuransi dan reasuransi wajib memiliki 1 aktuaris perusahaan yang memimpin fungsi aktuaria. Kepala eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyatakan ketentuan tersebut sudah tertuang dalam Pasal 93 POJK 23 Tahun 2023.

Lebih lanjut, Ogi menyampaikan aktuaris perusahaan harus memiliki sejumlah persyaratan. Salah satunya memiliki kualifikasi sebagai aktuaris yang mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

"Selain itu, memiliki pengalaman kerja di bidang aktuaria asuransi paling singkat 3 tahun dan menjadi anggota asosiasi profesi aktuaris dalam hal tersebut adalah Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI)," ujarnya dalam lembar jawaban resmi RDK OJK, Kamis (11/7).

Mengenai penerapan PSAK 117 yang makin dekat, Ogi menyebut OJK tetap optimistis bahwa pemenuhan aktuaris seluruh perusahaan asuransi dan reasuransi akan berjalan sesuai yang ditargetkan.

"OJK juga telah meminta PAI agar tidak memberikan rekomendasi apabila terdapat perpindahan aktuaris perusahaan menjadi aktuaris perusahaan lainnya," tuturnya.

Selain itu, Ogi bilang OJK juga telah mengenakan sanksi peringatan tertulis kepada perusahaan asuransi dan reasuransi yang belum memiliki aktuaris perusahaan. Saat ini, kata dia, OJK telah meminta seluruh perusahaan asuransi dan reasuransi segera melakukan parallel run PSAK 117 Kontrak Asuransi.

Selanjutnya, Ogi bilang OJK juga meminta perusahaan asuransi dan reasuransi menyampaikan laporan parallel run PSAK 117 Kontrak Asuransi untuk kuartal I-2024 paling lambat 31 Agustus 2024.

"OJK juga telah memberikan penjelasan teknis kepada seluruh perusahaan asuransi dan reasuransi atas bentuk dan susunan laporan parallel run. Selain itu, OJK memimpin working group untuk berkoordinasi dan melakukan pemantauan seluruh perusahaan asuransi dan reasuransi dalam memenuhi pelaporan parallel run tersebut," ucap Ogi.

Sebagai informasi, OJK mencatat terdapat 9 perusahaan asuransi yang belum memiliki aktuaris perusahaan atau mengajukan calon untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan per Juni 2024.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan tengah mempersiapkan pembentukan unit aktuaria.

Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan pembentukan tersebut dilakukan berdasarkan mandat Pasal 192 UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

"OJK tengah melakukan langkah-langkah persiapan pembentukan Unit Aktuaria, di antaranya melalui pembentukan task force untuk target peluncuran pada 2025," ucapnya dalam keterangan resmi konferensi pers RDK OJK, Senin (8/7).

Ogi menerangkan salah satu langkah yang dilakukan untuk mendukung hal tersebut, yakni melakukan kerja sama dengan unit aktuaria dari negara lain, termasuk Australian Government Actuary (AGA). Dia menyebut pertemuan antara OJK dan AGA telah dilakukan di Jakarta pada Mei 2024.

"Pertemuan itu dilakukan untuk mendalami tugas dan fungsi, struktur organisasi, proses bisnis, hingga rencana pengembangan SDM yang dimiliki AGA sebagai referensi untuk pembentukan Unit Aktuaria OJK," kata Ogi.

Sementara itu, Ogi menyebut saat ini OJK juga tengah mempersiapkan sejumlah aturan terkait industri perasuransian. Salah satunya, OJK sedang menyusun Rancangan Surat Edaran OJK (RSEOJK) Penilaian Kualitas Tagihan Subrogasi dan Suretyship oleh Perusahaan Asuransi/Syariah, serta Perusahaan Penjaminan/Syariah.

Dia mengatakan RSEOJK itu disusun dalam rangka meningkatkan proses underwriting atas risiko yang ditanggung oleh perusahaan asuransi dan perusahaan penjaminan. Ogi menerangkan perusahaan asuransi dan perusahaan penjaminan akan menjadi salah satu lembaga jasa keuangan yang diwajibkan sebagai pelapor dalam SLIK.

Adapun penyusunan RSEOJK juga sebagai tindak lanjut amanat RPOJK tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui SLIK yang saat ini secara paralel sedang disusun.

Bisnis.com, JAKARTA —PT BNI Life Insurance (BNI Life) mengungkapkan tantangan yang dihadapi dalam pemenuhan tenaga aktuaris. Perusahaan menyebut fenomena persaingan ketat (talent war) di industri asuransi akibat terbatasnya jumlah tenaga aktuaris Fellow Society of Actuaries of Indonesia (FSAI).

"Tantangan yang sebelumnya dihadapi dalam pemenuhan tenaga aktuaris perusahaan adalah karena posisi aktuaris yang jarang sehingga pemenuhannya berdampak pada talent war di pasar industri asuransi," kata Arry Herwindo W, GM Corsec, Legal and Corcomm, saat dihubungi Bisnis, Selasa (9/7/2024).

Namun, Arry menyebut bahwa BNI Life telah memiliki aktuaris FSAI. Dengan pemenuhan tersebut, perusahaan optimistis dapat menghadapi implementasi PSAK 117 pada 2025. Selain pemenuhan aktuaris, BNI Life juga telah membentuk tim proyek untuk implementasi PSAK 117. "Kami juga telah memberikan pembekalan kepada pegawai, khususnya tim proyek IFRS 17, tidak hanya sebatas bidang aktuaria tetapi juga teknologi informasi (IT) dan konsultan keuangan (FC)," tambah Arry.

Meski sebagian besar perusahaan asuransi jiwa telah memiliki aktuaris, delapan perusahaan asuransi umum masih belum memenuhi kebutuhan tersebut. Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Bern Dwyanto, menyebutkan bahwa masalah pemenuhan aktuaris pada asuransi umum masih terkait dengan keterbatasan ketersediaan FSAI untuk aktuaris yang ditunjuk. "Dengan keterbatasan tersebut, biaya untuk mendapatkan tenaga aktuaria menjadi lebih tinggi, sehingga menjadi beban bagi perusahaan asuransi, terutama bagi perusahaan dengan kondisi keuangan menengah," kata Bern kepada Bisnis, Selasa (9/7/2024).

Bern menambahkan bahwa perusahaan asuransi umum yang belum memiliki aktuaris tengah berupaya memenuhi kebutuhan tersebut dengan berbagai cara dan dukungan pihak terkait. "Sebagian besar masih dalam proses di OJK," imbuh Bern.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat masih ada sembilan perusahaan asuransi yang belum memenuhi kebutuhan tenaga aktuaris per Mei 2024. Pemenuhan aktuaris penting sebagai langkah untuk implementasi PSAK 117 (sebelumnya PSAK 74), di mana peran aktuaris sangat penting dalam berbagai lingkup bisnis perusahaan. Penerapan PSAK 117 bertujuan untuk membandingkan laporan keuangan perusahaan asuransi baik antar perusahaan maupun antar industri, dengan harapan efektif diimplementasikan pada 1 Januari 2025.

Selain sebagai persiapan untuk PSAK 117, keberadaan aktuaris juga penting dalam kegiatan usaha asuransi agar dapat mengelola aset dan liabilitas perusahaan secara optimal.

Berdasarkan laporan keuangan BNI Life pada 2023, perusahaan memiliki aset sebesar Rp23,6 triliun, naik 6,25% yoy dibandingkan Rp22,2 triliun pada 2022. Aset investasi berkontribusi paling besar dengan jumlah mencapai Rp22,3 triliun, sementara aset bukan investasi Rp1,26 triliun. Sementara itu, jumlah liabilitas BNI Life mencapai Rp17,57 triliun, naik 6,65% dibandingkan Rp16,4 triliun pada 2022. Dari sisi ekuitas, modal yang dimiliki BNI Life mencapai Rp6,02 triliun pada 2023, meningkat 5,12% yoy dari Rp5,73 triliun pada tahun sebelumnya.

Pendapatan premi perusahaan juga menunjukkan kinerja positif dengan capaian Rp5,37 triliun, meningkat 7,65% yoy dari Rp4,99 triliun pada tahun sebelumnya. Tingkat kesehatan finansial BNI Life, dilihat dari Risk Based Capital (RBC), mencapai 683%, naik dibandingkan 673% pada 2022, dan jauh di atas threshold yang ditetapkan oleh OJK sebesar 120%.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat terdapat 9 perusahaan asuransi yang belum memiliki aktuaris perusahaan atau mengajukan calon untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan per Juni 2024.

Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyebut seluruh perusahaan asuransi atau reasuransi wajib untuk memiliki tenaga aktuaris. Adapun kewajiban itu sesuai dengan ketentuan yang ada.

Terkait 9 perusahaan belum memiliki aktuaris, Ogi menyebut, OJK terus memonitor pelaksanaan supervisory action bagi perusahaan yang belum memenuhi ketentuan tersebut.

"Salah satunya berupa peningkatan sanksi peringatan yang sebelumnya telah diberikan serta permintaan rencana tindak atas pemenuhan aktuaris perusahaan," ujar Ogi dalam keterangan resmi konferensi RDK OJK, Senin (8/7).

Selain itu, Ogi menyampaikan OJK juga terus melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan Persatuan Aktuaris Indonesia sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikasi aktuaris dalam perspektif supply dari tenaga ahli aktuaris.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap masih ada sembilan perusahaan asuransi yang belum memiliki aktuaris per 30 Juni 2024. Diketahui, regulator mewajibkan seluruh perusahaan asuransi untuk memiliki tenaga aktuaris.

Pemenuhan aktuaris tersebut penting sebagai salah satu langkah yang harus ditempuh perusahaan asuransi khususnya dalam rangka implementasi PSAK 117 (yang sebelumnya disebut PSAK 74), di mana peran aktuaris akan sangat penting dalam berbagai lingkup bisnis perusahaan.

OJK berharap PSAK 117 bisa efektif diimplementasikan mulai 1 Januari 2025.

“Per 30 Juni 2024, terdapat sembilan perusahaan yang masih belum memiliki aktuaris perusahaan atau mengajukan calon untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono dalam Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulanan Mei 2024, pada Senin (8/7/2024).

Ogi memastikan OJK akan memonitor pelaksanaan supervisory action bagi perusahaan yang belum memenuhi ketentuan tersebut, seperti peningkatan sanksi peringatan yang sebelumnya telah diberikan serta permintaan rencana tindak atas pemenuhan aktuaris perusahaan.

Selain itu, lanjut dia, OJK juga terus melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI) sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikasi aktuaris dalam perspektif supply dari tenaga ahli aktuaris.

Sebagai amanat UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Ogi mengatakan OJK juga tengah menyiapkan langkah-langkah pembentukan unit aktuaria di antaranya melalui pembentukan task force untuk target peluncuran pada 2025.

“Salah satu yang dilakukan adalah dengan melakukan kerja sama dengan unit aktuaria di negara lain, termasuk AGA [Australian Government Actuary],” ungkapnya.

Dalam rangka penegakan ketentuan, OJK juga terus melakukan berbagai upaya mendorong penyelesaian permasalahan pada lembaga jasa keuangan melalui pengawasan khusus terhadap delapan perusahaan asuransi dan reasuransi dengan tujuan agar perusahaan dapat memperbaiki kondisi keuangannya untuk kepentingan pemegang polis.

Selain itu, terdapat dana pensiun yang masuk dalam pengawasan khusus dengan dua dana pensiun dalam proses pengajuan pembubaran ke OJK.

Perbesar

Aturan Pemenuhan Aktuaris

Pemenuhan aktuaris menjadi penting karena sebagai salah satu langkah yang harus ditempuh khususnya dalam rangka implementasi PSAK 117, di mana peran aktuaris akan sangat penting dalam berbagai lingkup bisnis perusahaan. PSAK 117 diharapkan dapat efektif diimplementasikan pada 1 Januari 2025.

Penerapan PSAK 117 tersebut bertujuan agar dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan asuransi, baik antar perusahaan maupun antar industri.

Kewajiban pemenuhan aktuaris oleh perusahaan asuransi dan reasuransi juga telah diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 40/2014 tentang Perasuransian dan Peraturan OJK Nomor 67/POJK.05/2016 mengenai perizinan di industri asuransi.

Pada Pasal 17 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2014 tercantum bahwa perusahaan perasuransian wajib mempekerjakan tenaga ahli dalam jumlah yang cukup sesuai dengan jenis dan lini usaha yang diselenggarakannya, dalam rangka memastikan penerapan manajemen asuransi yang baik.

Masih mengacu pasal yang sama dan ayat (2) berbunyi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah wajib mempekerjakan aktuaris dalam jumlah yang cukup sesuai dengan jenis dan lini usaha yang diselenggarakannya, untuk secara independen dan sesuai dengan standar praktik yang berlaku mengelola dampak keuangan dari risiko yang dihadapi perusahaan.