Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyusun Rancangan Peraturan OJK tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (RPOJK LPBBTI) atau fintech peer to peer (P2P) lending.

"Penyusunan RPOJK LPBBTI yang dimaksud, saat ini sedang dalam proses harmonisasi," ucap Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman dalam jawaban tertulis RDK OJK, Selasa (5/11).

Dalam RPOJK LPBBTI, Agusman menerangkan akan diatur rencana penyesuaian batas maksimum pendanaan, terutama bagi pendanaan usaha produktif. Adapun batas maksimum pendanaan produktif fintech lending saat ini masih sebesar Rp 2 miliar dan disebutkan batas atas akan naik menjadi Rp 10 miliar.

Meskipun demikian, Agusman menyampaikan penyesuaian batas maksimum dimaksud hanya dapat dilaksanakan oleh penyelenggara fintech lending yang memenuhi kriteria tertentu. Adapun sejumlah kriterianya, yaitu memiliki TWP90 maksimal 5% dalam kurun waktu 6 bulan terakhir dan tidak sedang dalam pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha sebagian atau seluruhnya dari OJK.

Selain mengatur batas atas pendanaan untuk produktif, Agusman menyebut akan ada beberapa penyempurnaan yang tertuang dalam ketentuan tersebut. Salah satunya, yaitu penguatan kelembagaan, manajemen risiko, tata kelola, dan perlindungan konsumen.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah penyelenggara fintech peer to peer (P2P) lending yang memiliki TWP90 di atas 5% bertambah.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan terdapat 22 penyelenggara fintech lending yang memiliki TWP90 di atas 5% per September 2024. Adapun jumlah tersebut bertambah 3 penyelenggara, dibandingkan bulan sebelumnya.

"Terdapat sebanyak 19 penyelenggara fintech P2P lending yang memiliki TWP90 di atas 5% per Agustus 2024," ujarnya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Rabu (6/11).

Agusman menyampaikan OJK telah memberikan surat peringatan kepada fintech lending yang memiliki TWP90 di atas 5% tersebut. Selain itu, dia bilang OJK juga meminta penyelenggara tersebut membuat action plan untuk memperbaiki kualitas pendanaan.

"OJK juga terus melakukan monitoring terhadap kualitas pendanaan fintech lending. Ditambah akan melakukan tindakan pengawasan, termasuk pemberian sanksi administratif, apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan," kata Agusman.

Sebagai informasi, tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP90 fintech P2P lending pada September 2024 tercatat sebesar 2,38%. Adapun TWP90 pada September 2024 tercatat membaik drastis dari posisi September 2023 yang sebesar 2,82%.

Sementara itu, TWP90 industri pada September 2024 terbilang stabil, jika dibandingkan dengan posisi Agustus 2024 yang juga meraih 2,38%.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan penyelenggara fintech peer to peer (P2P) lending meningkatkan ekuitas minimum dari Rp 2,5 miliar menjadi sebesar Rp 7,5 miliar per Juli 2024. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 50 ayat 2 huruf b POJK 10 Tahun 2022.

Pengamat sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda berpendapat ketentuan peningkatan modal minimum tersebut akan memberikan sejumlah dampak terhadap industri fintech lending.

Dari sisi positifnya, Nailul mengatakan industri akan lebih sehat dengan permodalan yang kuat. Dia menerangkan ketika semua penyelenggara fintech lending kuat dari sisi permodalan, maka industri akan lebih baik.

"Dari sisi lender pun akan beranggapan bahwa industri fintech lending akan kuat. Selain itu, apabila ada masalah, modal dari platform akan bisa menjadi jaminan," ungkapnya kepada Kontan, Selasa (5/11).

Sisi lainnya, Nailul beranggapan pemenuhan aturan modal minimum tersebut bisa menjadi tantangan bagi fintech lending. Sebab, dia bilang cukup sulit bagi fintech lending mendapatkan permodalan pada tahun ini dengan berbagai kondisi atau dinamika yang terjadi, termasuk dari sisi perekonomian.

Sebagai informasi, OJK menyampaikan terdapat 14 penyelenggara dari 97 penyelenggara fintech P2P lending yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum sebesar Rp 7,5 miliar per Oktober 2024. Sebanyak 5 dari 14 penyelenggara fintech lending yang belum memenuhi modal minimum tersebut tengah dalam proses analisis permohonan peningkatan modal disetor.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan terdapat 14 penyelenggara dari 97 penyelenggara fintech peer to peer (P2P) lending yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum sebesar Rp 7,5 miliar per Oktober 2024. Adapun ketentuan peningkatan ekuitas minimum mulai berlaku 4 Juli 2024.

Ketentuan itu diatur dalam Pasal 50 ayat 2 huruf b POJK 10 Tahun 2022. Dalam butir tersebut, menyatakan fintech lending paling sedikit harus memenuhi ekuitas Rp 7,5 miliar yang berlaku 2 tahun terhitung sejak POJK tersebut diundangkan.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengatakan sebanyak 5 dari 14 penyelenggara fintech lending yang belum memenuhi modal minimum tengah dalam proses analisis permohonan peningkatan modal disetor.

Agusman menyebut pihaknya terus melakukan langkah yang diperlukan terkait progress action plan mengenai upaya pemenuhan kewajiban ekuitas minimum dari 14 perusahaan fintech lending yang dimaksud.

"Baik berupa injeksi modal dari Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan injeksi modal dari new strategic investor baik lokal maupun asing yang kredibel, serta alternatif pengembalian izin usaha," kata Agusman dalam konferensi pers RDK OJK, Jumat (1/11).

Sebagai informasi, OJK mencatat outstanding pembiayaan fintech peer to peer (P2P) lending pada September 2024 mencapai Rp 74,48 triliun. Pencapaian pada September 2024 tumbuh sebesar 33,73% Year on Year (YoY).

Sementara itu, tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP90 fintech P2P lending pada September 2024 tercatat sebesar 2,38%.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan penyelenggara fintech peer to peer (P2P) lending meningkatkan ekuitas minimum dari Rp 2,5 miliar menjadi Rp 7,5 miliar per Juli 2024. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 50 ayat 2 huruf b POJK 10 Tahun 2022.

Mengenai hal itu, fintech peer to peer (P2P) lending Modalku menyampaikan nilai ekuitas Modalku saat ini telah melampaui nilai yang diwajibkan dalam peraturan OJK.

"Oleh karena itu, kami yakin bahwa kami berada dalam posisi yang siap untuk melaksanakan ketentuan permodalan tersebut," ucap Country Head Modalku Indonesia Arthur Adisusanto kepada Kontan, Senin (4/11).

Lebih lanjut, Arthur menyampaikan aturan yang ditetapkan OJK tersebut tidak berdampak signifikan terhadap Modalku. Sebab, Modalku telah memenuhi peningkatan modal tersebut dari sebelum ketentuan ekuitas Rp 7,5 miliar berlaku.

Secara kinerja, hingga Oktober 2024, Grup Modalku telah menyalurkan pendanaan lebih dari Rp 64 triliun kepada lebih dari 60,000 UMKM di Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand dan Vietnam. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, Arthur bilang total penyaluran pendanaan masih cukup stabil.

Sebagai informasi, OJK menyampaikan terdapat 14 penyelenggara dari 97 penyelenggara fintech P2P lending yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum sebesar Rp 7,5 miliar per Oktober 2024.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis kepada 13 Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) di sektor perbankan, perusahaan pembiayaan, pergadaian, dan fintech peer to peer lending hingga Oktober 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menyebut sanksi itu diberikan atas pelanggaran ketentuan perlindungan konsumen dalam penyediaan informasi terkait iklan dan juga tata cara penagihan kepada konsumen.

"Guna mencegah terulangnya pelanggaran serupa, OJK telah mengeluarkan perintah untuk melakukan tindakan tertentu, termasuk memperbaiki ketentuan internal PUJK sebagai hasil dari pengawasan langsung/tidak langsung dalam rangka pembinaan agar PUJK senantiasa patuh terhadap ketentuan terkait perlindungan konsumen dan masyarakat," ungkapnya dalam keterangan resmi konferensi pers RDK OJK, Jumat (1/11).

Selain itu, Friderica menerangkan OJK telah mengenakan sanksi denda kepada 6 PUJK per Oktober 2024 atas hasil pengawasan langsung atau tidak langsung.

Denda itu dikenakan atas pelanggaran ketentuan perlindungan konsumen, khususnya mengenai penyediaan informasi dalam iklan dan tata cara pemasaran produk atau layanan.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan terdapat 14 penyelenggara dari 97 penyelenggara fintech peer to peer (P2P) lending yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum sebesar Rp 7,5 miliar per Oktober 2024. Adapun ketentuan peningkatan ekuitas minimum mulai berlaku 4 Juli 2024.

Ketentuan itu diatur dalam Pasal 50 ayat 2 huruf b POJK 10 Tahun 2022. Dalam butir tersebut, menyatakan fintech lending paling sedikit harus memenuhi ekuitas Rp 7,5 miliar yang berlaku 2 tahun terhitung sejak POJK tersebut diundangkan.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengatakan sebanyak 5 dari 14 penyelenggara fintech lending yang belum memenuhi modal minimum tengah dalam proses analisis permohonan peningkatan modal disetor.

Agusman menyebut pihaknya terus melakukan langkah yang diperlukan terkait progress action plan mengenai upaya pemenuhan kewajiban ekuitas minimum dari 14 perusahaan fintech lending yang dimaksud.

"Baik berupa injeksi modal dari Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan injeksi modal dari new strategic investor baik lokal maupun asing yang kredibel, serta alternatif pengembalian izin usaha," kata Agusman dalam konferensi pers RDK OJK, Jumat (1/11).

Sebagai informasi, OJK mencatat outstanding pembiayaan fintech peer to peer (P2P) lending pada September 2024 mencapai Rp 74,48 triliun. Pencapaian pada September 2024 tumbuh sebesar 33,73% Year on Year (YoY).

Sementara itu, tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP90 fintech P2P lending pada September 2024 tercatat sebesar 2,38%.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Fintech peer to peer (P2P) lending PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami) yang bergerak di sektor konsumtif menyebut tak semua peminjam atau borrower meminjam dana di platform untuk kebutuhan konsumtif.

"Berdasarkan data internal, sebagian peminjam (borrower) kami memanfaatkan pinjaman dari AdaKami untuk mendanai kebutuhan produktif," ucap Chief of Public Affairs AdaKami Karissa Sjawaldy kepada Kontan, Selasa (29/10).

Untuk terus mendukung penggunaan pinjaman untuk kebutuhan produktif, Karissa menerangkan pihaknya juga selalu berupaya memberikan edukasi literasi keuangan kepada masyarakat, termasuk edukasi pengembangan usaha secara bertanggung jawab.

Sebagai informasi, berdasarkan data statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran fintech peer to peer (P2P) lending ke sektor produktif pada Agustus 2024 sebesar Rp 7,99 triliun.
Porsinya menurun jadi 29,14% pada Agustus 2024. Artinya, pembiayaan fintech lending ke sektor konsumtif masih mendominasi secara keseluruhan.

Karissa menerangkan sejak awal tahun ini, penyaluran pinjaman AdaKami terus bertumbuh hingga mencapai Rp 12,49 triliun per 29 Oktober 2024. Dia berharap penyaluran pinjaman AdaKami bisa terus bertumbuh hingga akhir tahun ini.

Jakarta: Industri keuangan digital Indonesia meramaikan Hong Kong Fintech Week 2024 dengan memamerkan berbagai inovasi dan solusi keuangan digital yang telah dikembangkan. Fintech lending Indonesia berhasil menarik perhatian investor global dan pelaku industri keuangan dari berbagai negara.

Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Entjik S. Djafar mengatakan, melalui showcase booth yang menarik, delegasi Indonesia tidak hanya memamerkan pertumbuhan pesat industri fintech lending di tanah air, tetapi juga menyoroti potensi besar yang masih dapat digali.

“Partisipasi industri kami merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi fintech lending Indonesia di pasar global. Kami ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki ekosistem fintech yang sangat dinamis dan inovatif,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 29 Oktober 2024.

Ia mengungkapkan, salah satu daya tarik utama yang ditawarkan fintech lending Indonesia adalah inovasi yang terus dikembangkan. Fintech lending mampu menjangkau masyarakat di daerah-daerah yang sebelumnya sulit mengakses layanan keuangan konvensional.
Tak hanya itu, Entjik menjelaskan, proses pengajuan pinjaman pun lebih cepat dan mudah, karena fintech lending dilengkapi algoritma credit scoring yang efisien untuk menilai kelayakan kredit seseorang, sehingga keputusan pemberian pinjaman dapat dilakukan secara lebih objektif dan cepat.

Baca juga: Digitalisasi Jadi Jurus NCS Tingkatkan Produktivitas dan Efisiensi Layanan

Fintech lending menerapkan sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data pribadi nasabah. Dengan mengadopsi keunggulan teknologi sebagai fitur utama, fintech lending terus berinovasi untuk mengembangkan produk-produk baru, seperti pinjaman UMKM, pinjaman pendidikan, dan sebagainya.

“Kehadiran fintech lending memberikan dampak positif di Indonesia, membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan, memberikan akses pendanaan yang lebih mudah bagi UMKM, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja,” ujarnya.

Dengan populasi yang besar dan penetrasi internet yang terus meningkat, Entjik menjelaskan, Indonesia memiliki potensi pasar fintech lending yang sangat besar. Tercatat per Agustus 2024, fintech lending telah menyalurkan pinjaman sebesar Rp950,8 triliun kepada 135,29 juta borrower di Indonesia.

“Keberhasilan fintech lending Indonesia di Hong Kong Fintech Week 2024 menjadi momentum bagi industri untuk terus berinovasi dan memperluas jangkauan bisnis,” ungkap dia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(END)

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Data statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran fintech peer to peer (P2P) lending ke sektor produktif pada Agustus 2024 sebesar Rp 7,99 triliun. Porsinya menurun jadi 29,14% pada Agustus 2024. Selebihnya mengalir ke pembiayaan konsumtif.

Ini berarti, pembiayaan fintech lending ke sektor konsumtif masih mendominasi secara keseluruhan.

Mengenai hal itu, fintech P2P lending PT Teknologi Merlin Sejahtera (UKU) menyebut salah satu pemicunya karena kebutuhan konsumtif memang menjadi fokus utama atau yang paling mendasar dibutuhkan masyarakat untuk saat ini.

"Porsi pinjaman konsumtif yang lebih besar mencerminkan beragam kebutuhan individu, yang mana masing-masing orang memiliki prioritas dan kemampuan pengelolaan keuangan yang berbeda. Bagi sebagian kelompok masyarakat, kebutuhan konsumtif memang menjadi fokus utama. Dengan demikian, hal itu tercermin dalam dominasi segmen pinjaman konsumtif," kata Chief Executive Officer UKU Tony Jackson kepada Kontan, Senin (28/10).

Tony menerangkan tren pembiayaan ke sektor konsumtif belakangan ini memang cukup positif. Untuk mengoptimalkan layanan pembiayaan, dia bilang UKU terus memantau perkembangan saat ini.

Meskipun dalam tren positif, Tony menyebut UKU akan tetap menekankan fokus pada kontrol risiko dalam memastikan kualitas pembiayaan ke peminjam atau borrower.

Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai, pemangkasan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia (BI) menjadi 6% diyakini akan berdampak baik bagi perusahaan fintech peer to peer (P2P) lending.

Sebelumnya, Bank Indonesia telah menurunkan BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada September 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan, salah satu dampak positif yang akan dirasakan perusahaan fintech lending yakni peningkatan permintaan pembiayaan.

Meski demikian, Agusman menerangkan penyelenggara fintech lending dan bank-bank yang menyalurkan lewat channeling, tetap harus berhati-hati dalam menilai risiko. Hal itu perlu diterapkan untuk menjaga kualitas portofolio pendanaan dan mengurangi risiko gagal bayar.

Sejumlah perusahaan fintech peer to peer (P2P) lending telah menyiapkan strategi untuk mengimbangi hal tersebut. Sebab, ada potensi peningkatan kebutuhan pendanaan.

Mengenai hal ini, PT Akselerasi Usaha Indonesia (Akseleran) mengakui, turunnya BI Rate tersebut bisa berdampak terhadap perekonomian di Indonesia yang lebih bergeliat dibandingkan sebelumnya.

Group CEO & Co-Founder Akseleran Ivan Nikolas Tambunan mengatakan, strategi yang dilakukan oleh perusahaan adalah existing alias direct sales, di mana harapannya bisa mendapatkan lebih banyak pinjaman.

"Selain itu, dari sisi channel partnership dengan platform digital juga termasuk dalam strategi kami untuk mendapatkan lebih banyak lagi borrower," kata Ivan kepada Kontan, Jumat (11/10).

Sampai saat ini, Akseleran menyebut masih konservatif terhadap target penyaluran pinjaman, yaitu sekitar Rp 3,2 hingga Rp 3,4 triliun hingga akhir tahun 2024 ini. Target tersebut meningkat sekitar 10% dibandingkan dengan target yang ditetapkan untuk tahun 2023 yang senilai Rp 2,85 triliun.

OJK juga mencatat outstanding pembiayaan fintech peer to peer (P2P) lending pada Agustus 2024 mencapai Rp 72,03 triliun. Hingga saat ini, outstanding Akseleran tercatat senilai Rp 700 miliar, angka ini meningkat sekitar 10% secara year on year.

Kemudian, fintech peer to peer (P2P) lending Modalku menyampaikan akan tetap selektif dalam menyalurkan dana kepada UMKM yang bergerak di industri dengan potensi pertumbuhan yang positif.

Country Head Modalku Indonesia Arthur Adisusanto mengatakan, telah melakukan penilaian kredit secara komperhensif untuk memastikan portofolio pendanaan tetap sehat.

"Sehingga penyaluran dana dapat dilakukan secara bijaksana. Kami berkomitmen untuk mengambil langkah strategis dalam memanfaatkan potensi pertumbuhan jangka panjang yang ada," ujarnya kepada Kontan, Jumat (11/10).

Di tahun ini, Modalku berharap bisa mencatat pertumbuhan yang konsisten dibanding tahun lalu, dengan tetap menjaga kualitas portofolio pendanaan. Sementara itu, kedepannya, Modalku akan terus melakukan peningkatan kualitas SDM dalam rangka membangun tim yang semakin produktif untuk membantu perusahaan dalam mencapai target di 2024.

"Kami juga akan konsisten mengedepankan inovasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak dan partner untuk membangun solusi pendanaan yang lebih luas bagi UMKM," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu sektor industri jasa keuangan yang berkembang sangat pesat adalah layanan peer to peer lending.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), outstanding pembiayaan yang disalurkan oleh fintech peer to peer lending per Agustus 2024 mencapai Rp 72,03 triliun, tumbuh 35,62 persen secara tahunan atau year on year (YoY) dari bulan Juli 23,97 persen (YoY).

Namun, di balik pertumbuhan tersebut industri fintech lending mengalami berbagai tantangan, seperti potensi pemalsuan identitas, penipuan, dan inkonsistensi perjanjian yang dapat merugikan pengguna.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, penyelenggara fintech peer to peer lending PinjamDuit mengadopsi layanan Tanda Tangan Elektronik (TTE) tersertifikasi yang disediakan Privy.

Hal ini dilakukan sejalan dengan kewajiban penyelenggara fintech lending berdasarkan UU ITE Pasal 17 ayat 2a untuk mengamankan seluruh transaksi keuangan tanpa tatap muka menggunakan TTE tersertifikasi.

Adapun TTE tersertifikasi yang disediakan oleh Privy menjamin validitas identitas pengguna serta konsistensi isi perjanjian pinjam meminjam secara online menggunakan teknologi infrastruktur kunci publik dan asimetrik kriptografi.

Selain itu, setiap tanda tangan memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi semua pihak yang terlibat.

“Hadirnya Privy sebagai penyedia Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi juga penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan proses verifikasi. Hal ini membantu memitigasi risiko penipuan dan penyalahgunaan data,” ujar Vivi Linda, Commercial & Relations Manager PinjamDuit melalui keterangan tertulis, Rabu (9/10/2024).

Sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) yang berinduk ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), keamanan data pengguna merupakan prioritas utama bagi Privy.

Dalam membuktikan komitmen ini, Privy menjadi satu-satunya PSrE yang telah tersertifikasi standar internasional ISO 27701 tentang Data Privacy.

Senior Business Development Associate Privy, Ricky Adriano menyampaikan, solusi digital yang disediakan oleh Privy menggunakan standar keamanan tertinggi untuk menjaga kepercayaan klien perusahaan dan end-user.

“Dari sisi keamanan, kami memastikan perlindungan melalui user consent di mana pengguna memberikan persetujuan sebelum datanya digunakan. Seluruh data yang terlibat telah terenkripsi dan aman," terang Ricky.

"Setelahnya, pengguna akan melewati tahap verifikasi dan data tersebut dapat digunakan secara sah dan terlindungi. Ini memastikan bahwa setiap transaksi atau penggunaan data berjalan sesuai dengan standar keamanan yang ketat," imbuh dia.

Saat ini, Privy tengah memperkuat kemitraan strategis bersama institusi-institusi lain di kawasan Asia Tenggara maupun internasional. Pada tahun 2023, Privy menjadi perusahaan asal Indonesia pertama yang mengekspor jasa berteknologi tinggi ke Australia.

Privy telah digunakan oleh 52 juta pengguna terverifikasi dan lebih dari 4.200 perusahaan.