Reporter: Ferry Saputra | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JKAARTA.Fintech peer to peer (P2P) lending Modalku tak memungkiri adanya risiko dalam menyalurkan pinjaman ke sektor produktif. Mengenai hal itu, Country Head Modalku Indonesia Arthur Adisusanto mengatakan, besar kecilnya risiko dalam penyaluran ke sektor produktif atau UMKM bergantung pada kualitas strategi pengelolaan.

Arthur menerangkan, potensi risiko yang mungkin timbul adalah gagal bayar yang disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi yang tidak stabil dan perubahan dalam permintaan pasar.

"Namun, jika dikelola dengan baik melalui penilaian kredit yang komprehensif dan penerapan kriteria UMKM yang disesuaikan dengan produk pinjaman yang ditawarkan, risiko itu dapat diminimalisir secara signifikan," ujarnya kepada Kontan.co.id, Senin (15/7).

Arthur juga mengatakan bahwa Modalku menerapkan prinsip responsible lending, yakni melakukan penilaian analisis kelayakan terhadap UMKM penerima dana serta kemampuan finansial mereka untuk melunasi pendanaan. Hal itu dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab kepada pemberi dana yang meminjamkan dananya melalui Modalku.

Dalam proses seleksi dan monitoring penerima dana, dia menyampaikan pihaknya melakukan analisis dari berbagai macam data yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Adapun sumber data tersebut berasal dari calon penerima dana, partner, dan juga lembaga kredit.

Arthur menerangkan peran lembaga biro kredit dalam kedua tahapan tersebut sangat krusial. Sebab, mampu memberikan informasi yang relevan perihal kinerja secara historis dari penerima dana dalam mengembalikan pinjaman yang diberikan.

"Dengan demikian, tentunya dapat membantu proses analisis dan pengambilan keputusan," ujarnya.

Untuk prospek ke depan, Arthur menilai potensi pembiayaan ke UMKM di Indonesia pasarnya masih menjanjikan. Menurut riset yang dilakukan oleh AFPI bersama dengan EY Parthenon pada 2023, angka financing gap diperkirakan terus meningkat hingga 2026 mencapai Rp 2,4 triliun.

Dia menyebut hal itu menunjukkan bahwa ada ruang yang besar untuk pertumbuhan dan perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk memanfaatkan peluang pertumbuhan jangka panjang.

Hingga saat ini, Arthur menyampaikan Grup Modalku telah menyalurkan pinjaman lebih dari Rp 61 triliun kepada lebih dari 5,1 juta transaksi UMKM di Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Per 15 Juli 2024, angka TWP90 Modalku berada di level 1,5%.

Reporter: Adi Wikanto, Adrianus Octaviano | Editor: Adi Wikanto

KONTAN.CO.ID - Jakarta. Penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) melaju kencang pada semester I tahun 2024 ini. Jika Anda ingin mengembangkan usaha mikro kecil menengah (UMKM), simak syarat dan cara pengajuan KUR BRI secara online maupun konvensional.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat realisasi penyaluran KUR per 31 Juni 2024 telah mencapai sebesar Rp 141,85 triliun dari target tahun ini yang mencapai Rp 300 triliun. Jika dibandingkan periode sama tahun sebelumnya, penyaluran KUR hanya senilai Rp 105,8 triliun.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Yulius bilang pemerintah terus mendorong percepatan penyaluran KUR. Hal tersebut dilakukan melalui koordinasi antar stakeholder dan melakukan evaluasi atas atas hambatan-hambatan yang dialami pada tahun sebelumnya.

Sejalan dengan itu, Yulius bilang kualitas kredit KUR juga terlihat mulai membaik. Sebagai gambaran, data dari Kemenko Bidang Perekonomian mencatat NPL KUR periode Mei 2024 kembali di angka 2,16% setelah pada periode Oktober 2023 sempat mencapai 2,63%.

“Untuk mendorong peningkatan penyaluran KUR, Kementerian Koperasi dan UKM telah melakukan beberapa langkah seperti sosialisasi KUR di berbagai daerah baik secara offline maupun secara online,” ujar Yulius.

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk juga terus mengakselerasi penyaluran kredit kepada segmen UMKM di Indonesia. Sepanjang Januari hingga Mei 2024, BRI berhasil menyalurkan KUR sebesar Rp 76,4 triliun atau setara dengan 46,33% dari total kuota penyaluran KUR BRI untuk tahun 2024 yakni sebesar Rp 165 triliun.

Direktur Bisnis Mikro BRI, Supari bilang penyaluran KUR yang terus tumbuh, ini diimbangi dengan kualitas kredit KUR yang tetap baik. Hal tersebut tercermin dari NPL KUR BRI yang terjaga di kisaran 2%.

“Perseroan telah memiliki strategi untuk menjaga NPL KUR BRI. Di antaranya melalui penyaluran kredit secara selective growth, mendorong peningkatan recovery rate, serta melakukan monitoring pinjaman secara ketat, baik online maupun offline,” ujarnya.

Syarat KUR BRI

BRI memiliki berbagai jenis KUR pada tahun 2024 ini, yaitu KUR Mikro, KUR Kecil, dan KUR TKI. Penyaluran KUR tertuju kepada nasabah yang selama ini belum pernah mendapatkan pinjaman dari bank.

Ketiga KUR tersebut sama-sama menetapkan bunga sebsar 6% per tahun. Namun setiap KUR memiliki batas plafon pinjaman yang berbeda-beda.

KUR Mikro, setiap debitur bisa mengajukan pinjaman maksimal Rp 50 juta. Sedangkan KUR Kecil bisa mendapat pinjaman mulai dari Rp 50 juta sampai dengan Rp 500 juta.

Khusus KUR TKI, BRI akan memberikan biaya untuk keberangkatan calon tenaga kerja Indonesia (TKI) ke negara penempatan dengan plafon Rp 25 juta. Wilayah penempatan TKI antara lain Singapura, Hong Kong, Taiwan, Brunei, Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia.

Cara pengajuan KUR BRI

Tidak sulit untuk mengajukan KUR BRI. Nasabah bisa mengajukan KUR BRI dengan dua cara, yakni datang langsung ke kantor bank atau secara online.

"Ke bank bawa KTP, NIB (nomor induk berusaha), serta pernyataan bahwa usaha yang dijalankan telah berlangsung kurang lebih 6 bulan," ungkap Arini Handayani, Kepala Unit BRI Meruya Ilir, 18 Maret 2024.

Jika ingin mengajukan KUR BRI secara online, ikuti cara berikut:

• Akses laman kur.bri.co.id untuk mengajukan pinjaman KUR BRI online.
• Pilih "Ajukan Pinjaman".
• Login menggunakan alamat email dan masukkan kata sandi jika sudah memiliki akun.
• Jika Anda tidak memiliki akun di halaman tersebut, pilih "Daftar" Bisa juga dengan mendaftar melalui akun Google.
• Tunggu verifikasi yang dikirim pihak BRI melalui e-mail yang telah didaftarkan.
• Setelah akun sudah jadi, masuk (login) kembali di laman https://kur.bri.co.id/ menggunakan email dan password.
• Klik "Ajukan Pinjaman KUR". Baca dengan teliti halaman syarat dan ketentuan, kemudian klik “Saya adalah nasabah BRI” serta “Setuju dan Ajukan Pinjaman”.
• Klik “I’m not a Robot”, Isi informasi data diri secara lengkap (nama lengkap, NIK, alamat, nama ibu kandung, dan lainnya).
• Isi data usaha dengan lengkap (jenis usaha, penghasilan, biaya usaha, nomor rekening BRI, dan lainnya).
• Unggah beberapa dokumen seperti KTP, surat keterangan usaha, pas foto, serta foto usaha.
• Klik “Selanjutnya” untuk masuk ke halaman pengajuan pinjaman. Isi data pengajuan (nominal pengajuan dan tenor).
• Klik “Hitung angsuran” untuk melihat jumlah angsuran yang akan dibayar.
• Klik “Ajukan pinjaman”. Setelah itu akan muncul halaman pengajuan informasi mengenai pinjaman disetujui atau tidak.

Setelah pengajuan ini, nasabah akan menjalani survei secara fisik. Kemudian, nasabah tetap harus datang ke kantor BRI terdekat untuk proses selanjutnya, salah satunya untuk tanda tangan dokumen.

Jadi, apakah Anda siap mengajukan KUR BRI 2024?

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan industri perbankan atas risiko yang mengintai dalam menyalurkan kredit melalui skema channeling dengan fintech lending.

Maklum saja, pendanaan dari sektor perbankan masih mendominasi bagi industri fintech lending. Per April 2024, perbankan telah memberikan pendanaan sekitar Rp 33,67 triliun atau sekitar 53,66% dari total outstanding pinjaman fintech lending.

Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan mengatakan, dalam pelaksanaan kegiatan channeling, Bank harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan asas pemberian kredit atau pembiayaan yang sehat.

"Antara lain bank harus memastikan bahwa kerjasama channeling kredit dapat memperhatikan izin usaha, kelayakan fintech lending sebagai penerima channeling, kepatuhan terhadap regulasi perlindungan konsumen, dan penilaian risiko yang memadai," jelas Dian dalam jawaban tertulisnya.

Dian menerangkan, kredit yang disalurkan melalui channeling bisa bersifat produktif atau konsumtif, tergantung tujuan penggunaan kredit oleh end-user serta masing-masing kebijakan dan risk-appetite bank.

Lebih lanjut Dian menyebut, untuk mengantisipasi risiko gagal bayar, OJK senantiasa meminta bank untuk memiliki mitigasi risiko yang memadai dan menerapkan prinsip kehati-hatian sejak awal pelaksanaan kemitraan.

"Langkah-langkah tersebut meliputi pemilihan mitra secara komprehensif, serta pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala. Dalam hal jika terjadi gagal bayar, bank harus memiliki strategi mitigasi risiko yang memadai, antara lain dengan membentuk cadangan kerugian terhadap kredit bermasalah dan menetapkan langkah-langkah penyelesaian," tandasnya.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut buka suara terkait batalnya aksi akuisisi PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) terhadap PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Ini membuka peluang bagi investor lain untuk masuk menjadi pemegang saham Bank Muamalat.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, awalnya OJK menilai rencana konsolidasi ini dapat memperkuat sinergi antara kedua bank dengan menggabungkan. Sebab, ia bilang rencana ini sudah beberapa kali didiskusikan dengan OJK.

“Itulah sebabnya kenapa OJK menyambut baik rencana akuisisi yang diajukan oleh BTN,” ujar Dian.

Lebih lanjut, ia tak mempermasalahkan jika pada akhirnya BTN batal melakukan akuisisi tersebut. Hingga saat ini, ia bilang belum terdapat permohonan pengajuan kepada OJK mengenai rencana aksi korporasi BTN terhadap bank lain.

“Seluruh proses dan inisiatif mengenai rencana aksi korporasi yang dilakukan merupakan kewenangan manajemen bank yang bersangkutan,” tambahnya.

Di sisi lain, Dian bilang dengan batalnya akuisisi ini tentu masih dibuka peluang untuk bank atau lembaga lain untuk melakukan akuisisi terhadap Bank Muamalat dalam rangka untuk terus meningkatkan kinerja Bank Muamalat dan perbankan syariah secara umum.

Sebab, ia bilang OJK terus membuka peluang kepada investor domestik maupun asing yang memiliki komitmen untuk mengembangkan perbankan di Indonesia sesuai dengan Roadmap Perkembangan Perbankan Syariah.

Dian menegaskan upaya untuk melakukan akselerasi pengembangan perbankan syariah dilakukan dengan berbagai cara antara lain melalui program konsolidasi perbankan syariah yang akan terus menerus dilakukan untuk mencapai skala efisiensi dan competitiveness perbankan syariah secara menyeluruh.

“OJK akan terus mendorong dan mendukung langkah konsolidasi bank syariah yang akan dilakukan dalam rangka pengembangan perbankan syariah Indonesia,” tandasnya.

Sebelumnya, Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI pada Senin (8/7) menyampaikan bahwa, BTN sudah berkonsultasi dengan pemegang saham dalam hal ini kementerian BUMN, juga sudah menyampaikan ke OJK bahwa BTN tidak akan meneruskan proses akuisisi Bank Muamalat.

"Pada dasarnya kami memang tetap harus menjaga kesepakatan bersama Bank Muamalat, tapi secara umum dapat kami sampaikan dan kami juga sudah konsultasi ke pemegang saham dalam hal ini pak Menteri BUMN dan Pak Wamen dan kami juga sudah sampaikan ke OJK. Cuma kami belum lakukan keterbukaan informasi bahwa kami tidak akan meneruskan akuisisi Bank Muamalat dengan berbagai alasan yang bisa kami sampaikan kemudian," kata Nixon.

Lebih lanjut Nixon menyebut, BTN telah melakukan due diligence dengan Bank Muamalat sejak awal tahun 2024 ini, namun seiring dengan berjalannya proses due diligence BTN akhirnya mengambil keputusan untuk tidak meneruskan proses akuisisi.

Reporter: Tendi Mahadi | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Permodalan Nasional Madani (PNM) bersama Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) melihat perkembangan industri halal di Indonesia sebagai peluang besar untuk melakukan percepatan sertifikasi halal. Apalagi, melalui program Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) PNM saat ini memberdayakan 15,2 juta nasabah aktif di seluruh Indonesia.

Akselarasi kepemilikan sertifikat halal oleh pelaku UMKM di Indonesia perlu terus digenjot mengingat potensi UMKM halal yang 60 persennya atau sekitar 38,5 juta pelaku UMKM bergerak dalam sektor makanan dan minuman. Nyatanya, dari jumlah yang cukup besar tersebut, baru 7,5 persen yang memiliki sertifikat halal.

EVP Pengembangan dan Jasa Manajemen PNM Razaq Manan Ahmad optimis pihaknya dapat membantu percepatan sertifikasi halal melalui program Pengembangan Kapasitas Usaha yang dimiliki oleh PNM sebagai bagian dari pemberian modal intelektual.

“PNM terus mengupayakan dalam mendorong nasabah Mekaar agar bisa bersaing secara global. Salah satunya dengan pendampingan proses kepemilikan dokumen pendukung usaha seperti ini (sertifikat halal),” ungkap Razaq dalam keterangannya, Senin (15/7).

Menurutnya, PNM berkomitmen untuk menyiapkan pelaku usaha ultra mikro yang tangguh, inovatif dan berdaya saing tinggi sehingga perlu adanya pelatihan dan pendampingan. Ia berharap kesejahteraan nasabah Mekaar nantinya juga akan meningkat seiring dengan semakin banyaknya kepemilikan dokumen pendukung usaha.

“Kalau pelaku usaha skala ultra mikro sudah memiliki dokumen-dokumen secara lengkap, peluang akses pasar akan terbuka lebih luas, kesejahteraan keluarga bisa lebih cepat tercapai,” tambahnya.

Sebagai lembaga pembiayaan dan pendamping perempuan prasejahtera di Indonesia melalui sektor usaha ultra mikro, PNM berkomitmen untuk meningkatkan kualitas wirausaha dan kesejahteraan nasabahnya. Hingga saat ini 15.2 Juta nasabah aktif PNM Mekaar tersebar di seluruh Indonesia dan berpeluang besar menjadi motor penggerak industri halal di Indonesia.

Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Raya Indonesia Tbk (AGRO) berencana untuk membeli kembali alias buyback saham. Bank ini menargetkan bisa membeli kembali saham maksimal sebanyak Rp 20 miliar.

Manajemen Bank Raya Indonesia dalam keterbukaan informasi di BEI pada Senin (15/7) menjelaskan, rencana buyback saham akan dilakukan dalam 12 bulan setelah mendapat restu pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Manajemen dalam rilis bilang buyback saham akan dilaksanakan dengan memperhatikan likuiditas dan permodalan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RUPSLB akan dilaksanakan pada 21 Agustus 2024. Setelah mendapat izin untuk buyback saham maka jumlah saham yang akan dibeli kurang lebih dari 7% dari perkiraan nilai buyback. Pelaksanaan buyback dan jumlah keseluruhan treasury stock yang dimiliki AGRO tidak akan melebihi 10% dari jumlah modal yang ditempatkan.

Jumlah saham free float AGRO tidak akan lebih rendah dari 7,5% dari jumlah saham tercatat sesuai ketentuan dan peraturan. Harga pelaksanaan buyback paling tinggi adalah rata-rata perdagangan harian selama 90 hari terakhir sebelum rencana pembelian kembali.

Dalam tiga bulan terakhir harga saham AGRO menurun 21,57% menjadi Rp 240 per saham. Sementara secara year to date turun 22,58%.

"Pelaksanaan buyback saham untuk meningkatkan engagement dan ownership pekerja atas perusahaan," terang manajemen. Usai buyback saham, maka total aset AGRO akan menurun tapi tidak signifikan. Dimana total aset akan turun menjadi Rp 12,42 triliun dari sebelum buyback senilai Rp 12,44 triliun. Sedangkan total ekuitas akan turun menjadi Rp 3,4 triliun dari Rp 3,42 triliun.

AGRO memaparkan jika buyback tidak akan berdampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha. Dalam hal ini, modal kerja, cash flow dan capital adequancy ratio untuk pembiayaan buyback bersamaan dengan kegiatan usaha.

Reporter: Adi Wikanto, Selvi Mayasari | Editor: Adi Wikanto

KONTAN.CO.ID - Jakarta. Minat masyarakat mendapatkan kredit usaha rakyat (KUR) mulai bergairah pada awal tahun 2024 ini. Salah satunya terlihat dari realisasi penyaluran KUR di PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) yang selama ini menjadi penyalur pinjaman terbesar dibandingkan bank lain. Jika Anda ingin mengikuti jejak serupa, simak syarat dan cara pengajuan KUR BRI secara online maupun konvensional.

BRI mendapatkan kuota penyaluran KUR terbesar pada tahun 2024 yakni sebesar Rp 165 triliun. Dari jumlah itu, BRI menyalurkan KUR senilai Rp 59,96 triliun kepada 1,2 juta debitur sejak Januari hingga April 2024.

Dengan demikian, pencapaian penyaluran KUR BRI setara dengan 36% dari target tahun 2024 ini. Direktur Bisnis Mikro Supari mengungkapkan mayoritas KUR BRI disalurkan kepada sektor produksi, dengan proporsi mencapai 55,95%.

Secara umum, Supari menjelaskan strategi bisnis mikro BRI di tahun 2024 akan fokus pada pemberdayaan berada di depan pembiayaan. “BRI sebagai bank yang fokus kepada UMKM telah memiliki kerangka pemberdayaan yang dimulai dari fase dasar, integrasi, hingga interkoneksi," ujar Supari, Selasa (28/5)

Supari bilang BRI optimistis dapat memenuhi penyaluran KUR untuk tahun ini senilai Rp 165 triliun pada bulan September 2024. hal tersebut dapat tercapai dengan adanya percepatan graduasi atau upaya untuk membuat nasabah eksisting naik kelas.

Di sisi lain, penyaluran KUR juga didorong dengan perluasan jangkauan penerima baru. “Untuk tahun ini kami akan salurkan KUR kepada lebih dari 3,7 juta nasabah dari pipeline sebanyak 7 juta. Kami juga sudah siapkan nasabah-nasabah lama kami kurang lebih 2 juta kita akan naikkelaskan,” tambah Supari.

Ia mengatakan BRI bersama pemerintah memiliki komitmen untuk mendorong para nasabah KUR naik kelas.

Atas dasar tersebut, lanjut Supari, pemerintah memberlakukan aturan masa maksimal penerimaan KUR hingga penyesuaian bunga KUR.

"Dilakukan penyesuaian sehingga orang jangan nyaman KUR terus, tapi naik kelas. Siklusnya tidak boleh terus-terusan dan bunganya juga semakin naik mendekati komersial. Setelah itu didorong untuk percepatan graduasi," tandas Supari.

Syarat KUR BRI

BRI memiliki berbagai jenis KUR pada tahun 2024 ini, yaitu KUR Mikro, KUR Kecil, dan KUR TKI. Penyaluran KUR tertuju kepada nasabah yang selama ini belum pernah mendapatkan pinjaman dari bank.

Ketiga KUR tersebut sama-sama menetapkan bunga sebsar 6% per tahun. Namun setiap KUR memiliki batas plafon pinjaman yang berbeda-beda.

KUR Mikro, setiap debitur bisa mengajukan pinjaman maksimal Rp 50 juta. Sedangkan KUR Kecil bisa mendapat pinjaman mulai dari Rp 50 juta sampai dengan Rp 500 juta.

Khusus KUR TKI, BRI akan memberikan biaya untuk keberangkatan calon tenaga kerja Indonesia (TKI) ke negara penempatan dengan plafon Rp 25 juta. Wilayah penempatan TKI antara lain Singapura, Hong Kong, Taiwan, Brunei, Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia.

Cara pengajuan KUR BRI

Tidak sulit untuk mengajukan KUR BRI. Nasabah bisa mengajukan KUR BRI dengan dua cara, yakni datang langsung ke kantor bank atau secara online.

"Ke bank bawa KTP, NIB (nomor induk berusaha), serta pernyataan bahwa usaha yang dijalankan telah berlangsung kurang lebih 6 bulan," ungkap Arini Handayani, Kepala Unit BRI Meruya Ilir, 18 Maret 2024.

Jika ingin mengajukan KUR BRI secara online, ikuti cara berikut:

• Akses laman kur.bri.co.id untuk mengajukan pinjaman KUR BRI online.
• Pilih "Ajukan Pinjaman".
• Login menggunakan alamat email dan masukkan kata sandi jika sudah memiliki akun.
• Jika Anda tidak memiliki akun di halaman tersebut, pilih "Daftar" Bisa juga dengan mendaftar melalui akun Google.
• Tunggu verifikasi yang dikirim pihak BRI melalui e-mail yang telah didaftarkan.
• Setelah akun sudah jadi, masuk (login) kembali di laman https://kur.bri.co.id/ menggunakan email dan password.
• Klik "Ajukan Pinjaman KUR". Baca dengan teliti halaman syarat dan ketentuan, kemudian klik “Saya adalah nasabah BRI” serta “Setuju dan Ajukan Pinjaman”.
• Klik “I’m not a Robot”, Isi informasi data diri secara lengkap (nama lengkap, NIK, alamat, nama ibu kandung, dan lainnya).
• Isi data usaha dengan lengkap (jenis usaha, penghasilan, biaya usaha, nomor rekening BRI, dan lainnya).
• Unggah beberapa dokumen seperti KTP, surat keterangan usaha, pas foto, serta foto usaha.
• Klik “Selanjutnya” untuk masuk ke halaman pengajuan pinjaman. Isi data pengajuan (nominal pengajuan dan tenor).
• Klik “Hitung angsuran” untuk melihat jumlah angsuran yang akan dibayar.
• Klik “Ajukan pinjaman”. Setelah itu akan muncul halaman pengajuan informasi mengenai pinjaman disetujui atau tidak.

Setelah pengajuan ini, nasabah akan menjalani survei secara fisik. Kemudian, nasabah tetap harus datang ke kantor BRI terdekat untuk proses selanjutnya, salah satunya untuk tanda tangan dokumen.

Jadi, apakah Anda siap mengajukan KUR BRI 2024?

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Perusahaan pembiayaan atau multifinance CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) membukukan penyaluran piutang pembiayaan investasi mencapai Rp 562,6 miliar hingga Juni 2024.

Presiden Direktur CNAF Ristiawan Suherman menyebut nilai itu meningkat 138%, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp 236,8 miliar.

"Peningkatan aset pembiayaan investasi tersebut menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap investasi dan aset setiap tahunnya meningkat. Adapun pembiayaan investasi di CNAF digunakan untuk pembelian aset (kendaraan) yang akan digunakan untuk kegiatan produktif," ucapnya kepada Kontan, Senin (15/7).

Ristiawan menyampaikan penyaluran piutang pembiayaan investasi CNAF hingga Juni 2024 berkontribusi sebesar 6% dari total piutang pembiayaan CNAF. Dia bilang total piutang pembiayaan CNAF hingga Juni 2024 sebesar Rp 9,6 triliun.

Sementara itu, Ristiawan menyebut CNAF menargetkan piutang pembiayaan investasi pada 2024 bisa mencapai Rp 408,9 miliar. Untuk mencapai target tersebut, CNAF menerapkan sejumlah strategi.

"Salah satu strategi pendorong pertumbuhan pembiayaan investasi di CNAF, yaitu dengan memberikan suku bunga yang bersaing dengan market melalui berbagai macam kanal penjualan (sales channel) yang dimiliki perusahaan," kata Ristiawan.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Meski pemburukan kualitas kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sedang membayangi industri perbankan, tampaknya hal tersebut tak mengurungkan minat bank dalam menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Ini tercermin dari nilai penyaluran KUR yang tetap mengucur deras.

Seperti diketahui, saat ini rasio kredit bermasalah (NPL) segmen UMKM sedang dalam tren kenaikan. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat NPL UMKM periode Mei 2024 berada di level 4,27%, lebih tinggi dari bulan sebelumnya di level 4,26%.

Sementara itu, realisasi penyaluran KUR per 31 Juni 2024 telah mencapai sebesar Rp 141,85 triliun dari target tahun ini yang mencapai Rp 300 triliun. Jika dibandingkan periode sama tahun sebelumnya, penyaluran KUR hanya senilai Rp 105,8 triliun.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Yulius bilang pemerintah terus mendorong percepatan penyaluran KUR. Hal tersebut dilakukan melalui koordinasi antar stakeholder dan melakukan evaluasi atas atas hambatan-hambatan yang dialami pada tahun sebelumnya.

Sejalan dengan itu, Yulius bilang kualitas kredit KUR juga terlihat mulai membaik. Sebagai gambaran, data dari Kemenko Bidang Perekonomian mencatat NPL KUR periode Mei 2024 kembali di angka 2,16% setelah pada periode Oktober 2023 sempat mencapai 2,63%.

“Untuk mendorong peningkatan penyaluran KUR, Kementerian Koperasi dan UKM telah melakukan beberapa langkah seperti sosialisasi KUR di berbagai daerah baik secara offline maupun secara online,” ujar Yulius.

General Manager Divisi Bisnis Usaha Kecil Bank PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Sunarna Eka Nugraha bilang di BNI sendiri penyaluran KUR nya telah mencapai Rp 6,9 triliun. Artinya, itu baru sekitar 38% dari total target yang dimiliki BNI mencapai Rp 18 triliun.

Ia mengungkapkan pihaknya tetap optimis untuk menyalurkan KUR di 2024 sesuai dengan alokasi yang diberikan Pemerintah. Di mana, BNI juga tidak sedang menghentikan sementara penyaluran KUR.

“NPL KUR BNI posisi 30 Juni 2024 mengalami tekanan dibandingkan tahun 2023, berada pada posisi 3,2%,” ujar Sunarna.

Meski demikian, Sunarna menegaskan pihaknya telah menerapkan beberapa strategi dalam rangka perbaikan kualitas kredit khususnya untuk KUR. Misalnya, BNI akan fokus pada pengelolaan Loan at Risk dengan fokus pada mapping kondisi debitur untuk memberikan penanganan yang tepat.

Tak hanya itu, BNI juga akan menyasar pasar tertentu untuk KUR dengan fokus menggarap value chain korporasi, nasabah potensial, digital ecosystem, dan mitra kerjasama.

Tak mau kalah, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk juga terus mengakselerasi penyaluran kredit kepada segmen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Sepanjang Januari hingga Mei 2024, BRI berhasil menyalurkan KUR sebesar Rp 76,4 triliun atau setara dengan 46,33% dari total kuota penyaluran KUR BRI untuk tahun 2024 yakni sebesar Rp 165 triliun.

Direktur Bisnis Mikro BRI, Supari bilang penyaluran KUR yang terus tumbuh, ini diimbangi dengan kualitas kredit KUR yang tetap baik. Hal tersebut tercermin dari NPL KUR BRI yang terjaga di kisaran 2%.

“Perseroan telah memiliki strategi untuk menjaga NPL KUR BRI. Di antaranya melalui penyaluran kredit secara selective growth, mendorong peningkatan recovery rate, serta melakukan monitoring pinjaman secara ketat, baik online maupun offline,” ujarnya.

Serupa, Corporate Secretary PT Bank Mandiri Tbk Teuku Ali Usman bilang pihaknya juga terus berupaya untuk mencapai target penyaluran KUR.

Di mana, bank berlogo pita emas ini memiliki strategi akuisisi berbasis ekosistem dengan pola closed loop sesuai strategi kewilayahan dengan mengoptimalkan kolaborasi menggarap value chain nasabah wholesale Bank Mandiri.

Tercatat, sampai dengan akhir Juni 2024 realisasi penyaluran KUR Bank Mandiri telah mencapai Rp 19,33 triliun kepada 122.907 debitur di seluruh Indonesia. Pencapaian tersebut sebesar 51,6% dari target KUR Bank Mandiri di tahun 2024.

“Selain penyaluran KUR yang terus ditingkatkan, Bank Mandiri juga konsisten menjaga posisi rasio non performing loan (NPL) KUR dengan baik,” tambah Ali.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae turut menegaskan bahwa bersama pemerintah, pihaknya secara berkala terus melakukan evaluasi baik kompetensi, dan kondisi para Bank Penyalur.

Sehingga, dalam perjalanannya dimungkinkan suatu penyesuaian, alokasi ataupun penghentian penyaluran. Mengingat, implementasi program menekankan tidak hanya berfokus terhadap peningkatan penyaluran namun juga berfokus terhadap efektivitas program dalam mendorong keberlangsungan UMKM di Indonesia secara jangka panjang.

Reporter: Nova Betriani Sinambela | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di tengah gejolak inflasi di Indonesia, sejumlah penyelenggara dana pensiun dinilai masih mampu memperoleh imbal hasil investasi yang bisa mengalahkan inflasi pada Juni 2024 yang berada dalam kisaran 2,51%

Dana Pensiun BCA mencatat per semester pertama 2024, imbal hasil investasi secara YTD sebesar 4.14%. Sementara hasil usaha sebesar Rp 184,21 miliar, meningkat 4.24% dari hasil semester pertama 2023. Dengan demikian, anak usaha Bank BCA ini mampu mengalahkan inflasi di Juni 2024 walau persentasenya beda tipis.

"Dalam kondisi pasar yang volatil, fokus pada instrumen pendapatan tetap seperti obligasi korporasi dan SBN menjadi pilihan yang lebih stabil. Instrumen ini menawarkan pendapatan yang lebih pasti dibandingkan dengan saham yang lebih fluktuatif," ucap Direktur Utama Dana Pensiun BCA Budi Sutrisno Budi kepada KONTAN, Senin (15/7).

Terkait instrumen investasi, perusahaan ini paling banyak menempatkan dana di Surat Berharga Negara (SBN) yaitu 36.45%, deposito 3.43%, SBI sebesar 7.26%, obligasi sejumlah 6.61%, kemudian saham dan reksadana dengan porsi 6.33%.

Budi juga mengatakan perusahaan mengalokasikan dana investasi di Penyertaan Langsung sebesar 13.93%, dan Tanah Bangunant15.99%.

Perusahaan Dana Pensiun yang imbal hasil investasi mampu mengalahkan inflasi adalah Dana Pensiun BTN. Direktur Utama Dapen BTN, Mas Guntur Dwi Sulistyanto, mengungkapkan Dapen BTN, sebagai Dapen PPMP (Program Pensiun Manfaat Pasti) akan menjamin pembayaran manfaat pensiun tepat waktu dan tepat jumlah. Sehingga pihaknya akan berusaha maksimal mengelola dana agar ditempatkan di instrumen dengan imbal hasil positif.

Per Juni 2024, Dapen BTN mencatat imbal hasil investasi atau return of investment (ROI) sebesar 13,78%, dengan portofolio investasi terbesar di Surat Berharga Negara (SBN), obligasi korporasi, dan penyertaan saham.

Rasio kecukupan dana (RKD) Dapen BTN juga mencapai 106%, yang mengindikasikan kondisi keuangan Dapen BTN cukup sehat dan mampu menjalankan amanah sebagai Dapen PPMP.

“ROI Dapen BTN disetahunkan adalah 13,78%. Artinya kinerja Dapen BTN baik-baik saja dan tidak terdampak dengan kondisi inflasi,” kata Mas Guntur

Di sisi lain, Direktur Investasi & Keuangan Dana Pensiun Bank Mandiri, Abdul Hadie, mengatakan pergerakan suku bunga global dan domestik serta perkembangan geopolitik masih sangat memengaruhi pencapaian hasil investasi tahun ini.

Oleh karena itu, diperlukan strategi investasi yang agile, prudent, dan aman agar menghasilkan keuntungan yang positif serta mampu memenuhi dan menyejahterakan peserta.

Hingga Juni 2024, Dapen Bank Mandiri mencatat hasil investasi mencapai Rp422 miliar, tumbuh 12,70% dibandingkan bulan yang sama pada tahun 2023. Sementara ROI dengan SPI sampai dengan akhir tahun 2024 diproyeksikan mencapai sekitar 7,30% atau sesuai anggaran tahun 2024.

"Pengelolaan investasi mengacu kepada investasi instrumen jangka menengah sampai panjang, dan investasi pada instrumen investasi berjangka maksimal 2 tahun. Sehingga pemenuhan kewajiban likuiditas saat peserta memasuki masa pension dapat terpenuhi dengan baik," katanya Abdul Hadir.

Terkait Portfolio investasi, anak usaha Bank Mandiri ini mencatat per Juni 2024 didominasi oleh SBN dengan porsi 46,33%, lalu Obligasi Korporasi 31,25%, kemudian Instrumen Pasar Uang (Deposito, NCD dan SRBI) sebesar 8,67%.

Selain itu dana investasi juga ditempatkan di penyertaan langsung sebesar 7,60%, dan instrument lainnya mencakup reksadana, saham, Sukuk Korprasi, MTN, Tanah Bangunan, dll sebesar 6,15%.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyetujui pengembalian izin usaha penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau fintech peer to peer (P2P) lending PT Akur Dana Abadi (Jembatan Emas) dan PT Semangat Gotong Royong (Dhanapala). Artinya, kedua fintech yang bergerak di sektor produktif itu telah dicabut izin usaha dan berhenti beroperasi.

Berhentinya dua fintech lending tersebut memberikan sinyal bahwa sektor produktif, termasuk pembiayaan ke UMKM, masih berisiko tinggi. Sejumlah fintech lending produktif juga tercatat mengalami gagal bayar. Sebut saja, Investree dan iGrow, bahkan Tanifund juga telah dicabut izin usahanya baru-baru ini.

Mengenai hal itu, Pengamat sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyebut banyaknya kasus gagal bayar fintech lending di sektor produktif memang tak terlepas dari risiko yang begitu tinggi.

"Pinjaman macet untuk badan usaha mempunyai share kredit macet paling tinggi di angka 8%, sedangkan untuk kredit macet perorangan mencapai 2%. Artinya, untuk sektor produktif mempunyai risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor konsumtif," katanya kepada Kontan, Senin (15/7).

Nailul beranggapan bahwa risiko yang tinggi di sektor produktif karena ketiadaan dua hal. Pertama, credit scoring yang digunakan belum mampu menunjukkan kemampuan bayar yang sebenarnya dari calon borrower.

"Selama ini, di sektor produktif pun penghitungan credit scoring masih menggunakan data alternatif. Seharusnya sudah bisa terintegrasi dengan data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebagai data filtering awal bad debitur," ujarnya.

Kedua, Nailul bilang ketiadaan opsi asuransi kredit sektor produktif, yang mana sebagian besar adalah industri UMKM karena plafon yang ditawarkan maksimal Rp 2 miliar. Dia mengatakan seharusnya ada opsi asuransi kredit dan dijadikan sebagai salah satu value dalam credit scoring serta ditampilkan di halaman borrower. Dengan demikian, lender bisa mengetahui calon borrower-nya mempunyai asuransi atau tidak.

Menurut Nailul, risiko yang tinggi itu juga yang menyebabkan platform fintech P2P lending lebih memilih menyalurkan ke sektor konsumtif. Ditambah pangsa pasarnya juga lebih besar sektor konsumtif.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance) mencatatkan pertumbuhan pembiayaan investasi.

Direktur Keuangan WOM Finance Cincin Lisa mengatakan nilai penyaluran pembiayaan investasi perusahaan hingga Maret 2024 mencapai Rp 458 miliar.

"Nilai itu meningkat 3%, jika dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya," ujarnya kepada Kontan, Senin (15/7).

Cincin menyampaikan kenaikan itu didorong oleh meningkatnya permintaan pembiayaan investasi yang menunjukkan tren positif di tengah pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dan peningkatan daya beli masyarakat.

Selain itu, dia bilang inovasi dalam produk pembiayaan, serta promosi dari perusahaan juga turut berkontribusi pada pertumbuhan tersebut.

Hingga Maret 2024, Cincin mengatakan porsi nilai penyaluran pembiayaan investasi mencapai 34% dari total penyaluran pembiayaan WOM Finance.

Pada 2024, Cincin menyebut WOM Finance menargetkan penyaluran pembiayaan investasi mencapai Rp 2,1 triliun. Untuk mencapai target tersebut, dia bilang pihaknya menerapkan sejumlah upaya.

Salah satunya dengan terus melakukan analisis pasar untuk mengidentifikasi segmen pasar yang menjadi target perusahaan. Selain itu, WOM Finance juga terus mengimplementasikan kampanye pemasaran yang efektif dan kreatif.