Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) semakin digenjot oleh para bank penyalur. Salah satunya, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) yang juga telah menyalurkan program pemerintah tersebut mendekati target plafon yang mereka miliki.

Hingga Oktober 2024, Bank Mandiri telah menyalurkan KUR mencapai Rp 36,27 triliun. Pencapaian tersebut setara dengan 96,7% dari plafon KUR bank berlogo pita emas ini yang sebesar Rp 37,5 triliun.

Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman merinci, penyaluran KUR ini masih didominasi oleh sektor produksi sebesar 60,08% atau sebesar Rp 21,78 triliun. Sementara, sektor non produksi sebesar 39,92% yaitu sebesar Rp 14,48 triliun.

Meski penyalurannya semakin terakselerasi, Ali bilang realisasi KUR tersebut memiliki kualitas aset yang terjaga dengan optimal dengan menerapkan analisis kredit yang ketat, serta melakukan monitoring performa nasabah secara real-time guna mengidentifikasi potensi risiko lebih awal.

“Kami meyakini, pelaku UMKM sebagai salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia yang memiliki potensi besar untuk tumbuh dan berkembang,” ujar Ali, Jumat (8/11).

Sebagai upaya mencapai target, Ali bilang Bank Mandiri juga memperkuat fokus pada sektor produksi unggulan di berbagai wilayah, didukung oleh sinergi bisnis dan kolaborasi strategis dengan nasabah wholesale. Selain itu, Bank Mandiri menghadirkan Livin' Merchant sebagai bagian dari upaya digitalisasi transaksi keuangan.

Menurutnya, aplikasi tersebut menghadirkan beragam kemudahan bagi pelaku usaha mulai dari fleksibilitas dalam penerimaan pembayaran, bebas biaya langganan, serta memfasilitasi transaksi melalui QRIS yang dapat discan oleh pembeli dengan rekening bank manapun maupun e-wallet.

”Bank Mandiri juga memperluas akses pembiayaan melalui program referral dan edukasi layanan serta transaksi keuangan melalui Mandiri Agen yang beroperasi di ekosistem bisnis UMKM,” tandasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop-UKM) Teten Masduki mengatakan, akses pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masih menjadi masalah di Indonesia.

Teten menyebutkan, saat ini, pembiayaan untuk UMKM di perbankan baru mencapai 21 persen.

Pernyataan itu disampaikan Teten pada acara "Melaju Menuju Indonesia Emas" - 15th Kompas 100 CEO Forum Powered by PLN di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Jumat (11/10/2024), dalam siaran yang dipantau lewat Youtube Harian Kompas.

SHUTTERSTOCK/ARIEF BUDI KUSUMA Ilustrasi UMKM kuliner.

“Kalau kita lihat misalnya, pembiayaan untuk UMKM sekarang di perbankan itu baru sekitar 21 persen. Korea (Selatan) bandingkan, itu sudah di atas 80 persen. Jadi akses pembiayaan ini juga menjadi masalah besar,” kata Teten.

Teten mengatakan, di banyak negara, struktur ekonomi didominasi oleh eksistensi UMKM. Di negara-negara Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), sebut dia, rata-rata UMKM mencapai 96,6 persen.

“Kita 99,9 persen adalah UMKM Ini problem kita,” kata Teten.

Oleh karena itu, apabila Indonesia ingin menjadi negara maju, menurut Teten, UMKM harus menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi.

“Kita enggak bisa lagi memperlakukan UMKM hanya sebagai buffer ekonomi, hanya sebagai ekonomi subsistensi, tapi harus menjadi desain, harus menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri,” ujar Teten.

Teten menyebutkan, perlunya intervensi teknologi dan digitalisasi untuk meningkatkan daya saing UMKM. Ia kemudian mengambil contoh China.

“Nah China bisa membangunkan pabrik-pabrik skala kecil. Mereka bagi dalam 200 klaster dan negara keluar untuk membangunkan itu,” ucap Teten.

Adapun Teten sebelumnya mengusulkan skema innovative credit scoring lewat bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hal ini demi mempermudah akses pembiayaan bagi UMKM.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop-UKM) Teten Masduki mengatakan, akses pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masih menjadi masalah di Indonesia.

Teten menyebutkan, saat ini, pembiayaan untuk UMKM di perbankan baru mencapai 21 persen.

Pernyataan itu disampaikan Teten pada acara "Melaju Menuju Indonesia Emas" - 15th Kompas 100 CEO Forum Powered by PLN di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Jumat (11/10/2024), dalam siaran yang dipantau lewat Youtube Harian Kompas.

SHUTTERSTOCK/ARIEF BUDI KUSUMA Ilustrasi UMKM kuliner.

“Kalau kita lihat misalnya, pembiayaan untuk UMKM sekarang di perbankan itu baru sekitar 21 persen. Korea (Selatan) bandingkan, itu sudah di atas 80 persen. Jadi akses pembiayaan ini juga menjadi masalah besar,” kata Teten.

Teten mengatakan, di banyak negara, struktur ekonomi didominasi oleh eksistensi UMKM. Di negara-negara Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), sebut dia, rata-rata UMKM mencapai 96,6 persen.

“Kita 99,9 persen adalah UMKM Ini problem kita,” kata Teten.

Oleh karena itu, apabila Indonesia ingin menjadi negara maju, menurut Teten, UMKM harus menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi.

“Kita enggak bisa lagi memperlakukan UMKM hanya sebagai buffer ekonomi, hanya sebagai ekonomi subsistensi, tapi harus menjadi desain, harus menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri,” ujar Teten.

Teten menyebutkan, perlunya intervensi teknologi dan digitalisasi untuk meningkatkan daya saing UMKM. Ia kemudian mengambil contoh China.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop-UKM) Teten Masduki mengatakan, akses pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masih menjadi masalah di Indonesia.

Teten menyebutkan, saat ini, pembiayaan untuk UMKM di perbankan baru mencapai 21 persen.

Pernyataan itu disampaikan Teten pada acara "Melaju Menuju Indonesia Emas" - 15th Kompas 100 CEO Forum Powered by PLN di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Jumat (11/10/2024), dalam siaran yang dipantau lewat Youtube Harian Kompas.

SHUTTERSTOCK/ARIEF BUDI KUSUMA Ilustrasi UMKM kuliner.

“Kalau kita lihat misalnya, pembiayaan untuk UMKM sekarang di perbankan itu baru sekitar 21 persen. Korea (Selatan) bandingkan, itu sudah di atas 80 persen. Jadi akses pembiayaan ini juga menjadi masalah besar,” kata Teten.

Teten mengatakan, di banyak negara, struktur ekonomi didominasi oleh eksistensi UMKM. Di negara-negara Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), sebut dia, rata-rata UMKM mencapai 96,6 persen.

“Kita 99,9 persen adalah UMKM Ini problem kita,” kata Teten.

Oleh karena itu, apabila Indonesia ingin menjadi negara maju, menurut Teten, UMKM harus menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi.

“Kita enggak bisa lagi memperlakukan UMKM hanya sebagai buffer ekonomi, hanya sebagai ekonomi subsistensi, tapi harus menjadi desain, harus menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri,” ujar Teten.

Teten menyebutkan, perlunya intervensi teknologi dan digitalisasi untuk meningkatkan daya saing UMKM. Ia kemudian mengambil contoh China.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) menggunakan skema credit scoring dapat dilaksanakan mulai tahun depan, di bawah pemerintahan Presiden Terpilih 2024, Prabowo Subianto.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, Yulius, menyampaikan bahwa pemerintah saat ini masih mematangkan rencana tersebut. Skema ini tengah diuji coba pada tiga bank penyalur KUR terbesar berdasarkan jumlah nasabah.

“Sebanyak 72.000 nasabah menjadi bagian dari pilot project, termasuk BRI. Targetnya skema ini akan berlaku tahun depan,” ujar Yulius dalam konferensi pers Capaian Kinerja 10 Tahun Kemenkop UKM, di Jakarta, Selasa (8/10).

Yulius menjelaskan, penerapan credit scoring dalam penyaluran KUR telah dibahas bersama tim transisi Prabowo, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Koordinator Perekonomian.

Semua pihak berkomitmen untuk memastikan skema ini dapat diimplementasikan guna meningkatkan penyaluran KUR.

Yulius juga menyebutkan bahwa akan ada konsorsium khusus yang bertugas menentukan sistem credit scoring serta siapa saja yang berhak mendapatkan KUR dengan skema ini.

“Konsorsium ini nantinya akan menentukan siapa yang berhak menerima pinjaman, modelnya seperti apa, dan bagaimana sistemnya,” jelasnya.

Yulius mengakui bahwa penyaluran KUR kepada UMKM selama ini tidak cukup jika hanya berdasarkan data historis bank. Hal ini terutama karena banyak UMKM yang tidak memiliki pembukuan atau agunan yang disyaratkan untuk memperoleh pinjaman bank.

Oleh karena itu, skema credit scoring ini dianggap sebagai solusi untuk meningkatkan penyaluran KUR. Persyaratan data pun akan diperluas, tidak hanya mengacu pada data historis, tetapi juga data dari sektor lain seperti listrik, e-commerce, hingga penggunaan pulsa.

“Kami sudah melakukan pilot project dan hasilnya, dengan credit scoring, penyaluran KUR meningkat sebesar 5%,” tambah Yulius.

Pada kesempatan tersebut, Yulius juga melaporkan bahwa realisasi penyaluran KUR dari tahun 2015 hingga 30 September 2024 telah mencapai Rp1.739 triliun, yang disalurkan kepada 48 juta debitur UMKM.

Adapun total realisasi pembayaran subsidi bunga KUR dari tahun 2015 hingga 30 September 2024 tercatat sebesar Rp163 triliun.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) memastikan sejumlah program unggulan di sektor UMKM mulai dari penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga sertifikasi UMKM akan berlanjut di pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Yulius mengatakan, khusus untuk penyaluran KUR akan dipermudah lagi melalui skema credit scoring yang tidak berpaku pada data historis milik bank. Melainkan juga data telkomunikasi seperti listrik, e-commerce hingga pulsa.

"Kami sudah melakukan pilot project dan menariknya dengan credit scoring penyaluran KUR bertambah 5%," ujar Yulius dalam konferensi pers di Kantor Kemenkop UKM, Selasa (8/10).

Yulius menyebut, penerapan credit scoring dalam penyaluran KUR sudah dibicarakan dengan tim transisi Prabowo, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Koordinator Perekonomian.

Seluruhnya berkomitmen untuk memastikan skema ini dapat dilakukan untuk menggenjot penyaluran KUR.

"Nantinya pinjaman ini akan dibuat konsorsium menentukan pinjaman dikasihkan siapa, modelnya bagaimana sistemnya bagaimana," kata Yulius.

Selain program KUR, program formalitas legalitas usaha melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) juga akan diteruskan di pemerintahan Prabowo.

Merujuk data Online Single Submission (OSS) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sebanyak 10 juta pelaku usaha mikro telah terdaftar dalam Nomor Induk Berusaha (NIB).

Kemudian, pada tahun 2021-2024, telah difasilifasi pendampingan NIB dan sertifikasi produk oleh Deputi Usaha Mikro kepada 662.516 usaha mikro.

Yulius menilai, NIB dan sertifikasi UMKM perlu dilanjutkan agar produk UMKM naik kelas dan berdaya saing di pasar global.

"Sertifikasi produk tetap kita dorong untuk meningkatkan produktivitas produk UMKM," jelasnya.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Realiasasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) selama 10 tahun pemerintahan Jokowi mencapai Rp 1.739 triliun.

Hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Yulius dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja Bidang UMKM di Kantor Kemenkop UKM, hari ini (8/10).

"Realisasi KUR sebesar 1,739 triliun pada periode tahun 2015 hingga 30 September 2024 disalurkan kepada 48 juta debitur UMKM," kata Yulius.

Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh Kemenko Perekonomian, capaian KUR Triwulan I-2024 meningkat dari sisi jumlah debitur baru mencapai 90,74%.

Kemudian, debitur KUR yang mengalami graduasi ke skema pembiayaan yang lebih tinggi sebesar 18,76% dan penyaluran KUR di sektor produksi sebesar 55%.

Di sisi lain, total realisasi pembayaran subsidi bunga KUR selama satu dekade pemerintahan Jokowi mencapai Rp 163 triliun.

"Subsidi bunga KUR diberikan sebagai upaya untuk meringankan beban biaya pinjaman bagi debitur, terutama dalam situasi ekonomi yang sulit, seperti dampak pandemi Covid-19," jelas Yulius.

Asal tahu saja, KUR yang dikelola oleh Kemenkop UKM lahir sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM.

KUR menawarkan suku bunga yang rendah dengan syarat yang lebih mudah, sehingga pelaku usaha dapat memanfaatkan fasilitas ini untuk pengembangan usaha, peningkatan produksi dan penciptaan lapangan kerja.

Yulius memastikan program KUR ini masih akan dilanjutkan pada masa pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Penyaluran KUR juga akan ditingkatkan melalui skema baru yakni credit scoring yang tidak berpaku pada data historis milik Bank, melainkan juga data telekomunikasi seperti listrik, e-commerce hingga pulsa.

"Kita sudah melakukan pilot project dan menariknya dengan credit scoring penyaluran KUR bertambah 5%," ujar Yulius.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Realiasasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) selama 10 tahun pemerintahan Jokowi mencapai Rp 1.739 triliun.

Hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Yulius dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja Bidang UMKM di Kantor Kemenkop UKM, hari ini (8/10).

"Realisasi KUR sebesar 1,739 triliun pada periode tahun 2015 hingga 30 September 2024 disalurkan kepada 48 juta debitur UMKM," kata Yulius.

Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh Kemenko Perekonomian, capaian KUR Triwulan I-2024 meningkat dari sisi jumlah debitur baru mencapai 90,74%.

Kemudian, debitur KUR yang mengalami graduasi ke skema pembiayaan yang lebih tinggi sebesar 18,76% dan penyaluran KUR di sektor produksi sebesar 55%.

Di sisi lain, total realisasi pembayaran subsidi bunga KUR selama satu dekade pemerintahan Jokowi mencapai Rp 163 triliun.

"Subsidi bunga KUR diberikan sebagai upaya untuk meringankan beban biaya pinjaman bagi debitur, terutama dalam situasi ekonomi yang sulit, seperti dampak pandemi Covid-19," jelas Yulius.

Asal tahu saja, KUR yang dikelola oleh Kemenkop UKM lahir sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM.

KUR menawarkan suku bunga yang rendah dengan syarat yang lebih mudah, sehingga pelaku usaha dapat memanfaatkan fasilitas ini untuk pengembangan usaha, peningkatan produksi dan penciptaan lapangan kerja.

Yulius memastikan program KUR ini masih akan dilanjutkan pada masa pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Penyaluran KUR juga akan ditingkatkan melalui skema baru yakni credit scoring yang tidak berpaku pada data historis milik Bank, melainkan juga data telekomunikasi seperti listrik, e-commerce hingga pulsa.

"Kita sudah melakukan pilot project dan menariknya dengan credit scoring penyaluran KUR bertambah 5%," ujar Yulius.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli

Yulius mengakui bahwa penyaluran KUR kepada UMKM selama ini tidak cukup jika hanya berdasarkan data historis bank. Hal ini terutama karena banyak UMKM yang tidak memiliki pembukuan atau agunan yang disyaratkan untuk memperoleh pinjaman bank.

Oleh karena itu, skema credit scoring ini dianggap sebagai solusi untuk meningkatkan penyaluran KUR. Persyaratan data pun akan diperluas, tidak hanya mengacu pada data historis, tetapi juga data dari sektor lain seperti listrik, e-commerce, hingga penggunaan pulsa.

“Kami sudah melakukan pilot project dan hasilnya, dengan credit scoring, penyaluran KUR meningkat sebesar 5%,” tambah Yulius.

Pada kesempatan tersebut, Yulius juga melaporkan bahwa realisasi penyaluran KUR dari tahun 2015 hingga 30 September 2024 telah mencapai Rp1.739 triliun, yang disalurkan kepada 48 juta debitur UMKM.

Adapun total realisasi pembayaran subsidi bunga KUR dari tahun 2015 hingga 30 September 2024 tercatat sebesar Rp163 triliun.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) menggunakan skema credit scoring dapat dilaksanakan mulai tahun depan, di bawah pemerintahan Presiden Terpilih 2024, Prabowo Subianto.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, Yulius, menyampaikan bahwa pemerintah saat ini masih mematangkan rencana tersebut. Skema ini tengah diuji coba pada tiga bank penyalur KUR terbesar berdasarkan jumlah nasabah.

“Sebanyak 72.000 nasabah menjadi bagian dari pilot project, termasuk BRI. Targetnya skema ini akan berlaku tahun depan,” ujar Yulius dalam konferensi pers Capaian Kinerja 10 Tahun Kemenkop UKM, di Jakarta, Selasa (8/10).

Yulius menjelaskan, penerapan credit scoring dalam penyaluran KUR telah dibahas bersama tim transisi Prabowo, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Koordinator Perekonomian.

Semua pihak berkomitmen untuk memastikan skema ini dapat diimplementasikan guna meningkatkan penyaluran KUR.

Yulius juga menyebutkan bahwa akan ada konsorsium khusus yang bertugas menentukan sistem credit scoring serta siapa saja yang berhak mendapatkan KUR dengan skema ini.

“Konsorsium ini nantinya akan menentukan siapa yang berhak menerima pinjaman, modelnya seperti apa, dan bagaimana sistemnya,” jelasnya.

Yulius mengakui bahwa penyaluran KUR kepada UMKM selama ini tidak cukup jika hanya berdasarkan data historis bank. Hal ini terutama karena banyak UMKM yang tidak memiliki pembukuan atau agunan yang disyaratkan untuk memperoleh pinjaman bank.

Oleh karena itu, skema credit scoring ini dianggap sebagai solusi untuk meningkatkan penyaluran KUR. Persyaratan data pun akan diperluas, tidak hanya mengacu pada data historis, tetapi juga data dari sektor lain seperti listrik, e-commerce, hingga penggunaan pulsa.

“Kami sudah melakukan pilot project dan hasilnya, dengan credit scoring, penyaluran KUR meningkat sebesar 5%,” tambah Yulius.

Pada kesempatan tersebut, Yulius juga melaporkan bahwa realisasi penyaluran KUR dari tahun 2015 hingga 30 September 2024 telah mencapai Rp1.739 triliun, yang disalurkan kepada 48 juta debitur UMKM.

Adapun total realisasi pembayaran subsidi bunga KUR dari tahun 2015 hingga 30 September 2024 tercatat sebesar Rp163 triliun.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus memperluas akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM di Indonesia untuk memperkuat ekonomi kerakyatan.

Direktur Bisnis Mikro BRI, Supari mengungkapkan bahwa hingga akhir Agustus 2024 perseroan berhasil menyalurkan KUR senilai Rp126,12 triliun kepada 2,6 juta debitur pelaku UMKM. Perseroan optimistis di tahun ini dapat menyalurkan KUR sesuai dengan kuota yang telah diberikan oleh Pemerintah.

“Penyaluran KUR BRI hingga akhir Agustus 2024 setara dengan 76,44% dari total target penyaluran di tahun 2024 sebesar Rp165 triliun. Dan BRI optimistis dapat memenuhi target penyaluran KUR dari pemerintah di tahun ini,” ujarnya.

Secara rinci, mayoritas penyaluran KUR BRI didominasi oleh sektor produksi sebesar 59,41%. Sektor produksi ini terdiri dari sektor pertanian, perikanan, industri dan jasa lainnya. Di sisi lain, BRI juga berhasil menjaga kualitas KUR yang disalurkan. Hal ini tercermin dari rasio NPL KUR yang berada di kisaran 2,31%.

“BRI akan terus menyalurkan KUR secara selektif, mendorong peningkatan recovery rate serta melakukan monitoring pinjaman secara ketat, baik secara offline maupun online,” imbuh Supari.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Utama BRI, Sunarso mengungkapkan bahwa perseroan telah memiliki strategi dalam memberdayakan UMKM sehingga layak dilirik oleh perbankan dan mendapatkan pembiayaan serta naik kelas.

“Sesungguhnya UMKM kita itu lebih membutuhkan edukasi daripada advokasi. Kenapa demikian? Kalau advokasi sebenarnya menempatkan UMKM di bawah. Di bawah bank, di bawah lembaga pembiayaan. Kalau diedukasi sebenarnya menempatkan UMKM sejajar dengan bank sebagai mitra,” ujar Sunarso.

Menurut Sunarso terdapat lima hal yang perlu diedukasi kepada UMKM. Pertama, tentang spirit atau semangat kewirausahaan. “Itu yang harus kita educate kepada UMKM. Karena pelaku UMKM sangat banyak sehingga masih beragam level-nya,” ujar Sunarso.

Kedua yaitu tentang kemampuan mereka melakukan administrasi dan manajerial. Menurut Sunarso ini merupakan pekerjaan rumah yang penting. Sebab kedua hal tersebut masih merupakan area yang sangat luas untuk dikerjakan.

Ketiga, tentang aksesibilitas UMKM terhadap informasi, pasar, teknologi dan pendanaan. Keempat, Sunarso mengatakan UMKM juga harus diedukasi soal keberlanjutan. Baik itu tentang keberlanjutan bisnis terlebih juga keberlanjutan lingkungan.

Terakhir, Sunarso menekankan pentingnya edukasi soal prinsip Good Corporate Governance kepada UMKM. “Kita perlu educate UMKM untuk menjalankan bisnis dengan prinsip-prinsip GCG dengan baik. Itulah yang akan menjadikan UMKM bertumbuh dan berkembang berkelanjutan,” tandasnya.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pemerintah terus mendorong penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mencapai target tahun ini. Per 31 Agustus 2024, KUR yang telah disalurkan sudah sebesar Rp 195,6 triliun.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Yulius mengatakan, penyaluran KUR sebesar 69,86% dari target tahun 2024 sebesar Rp 280 triliun.

Meski tak disebutkan secara pasti, target tersebut memang ada penurunan dari target awal yang sempat dipatok Rp 300 triliun.

“Penyaluran KUR sudah diberikan kepada 3,32 juta debitur,” ujar Yulius kepada KONTAN, Selasa (3/9).

Lebih lanjut, Yulius mengungkapkan untuk mendorong peningkatan penyaluran KUR, Kementerian Koperasi dan UKM akan melakukan beberapa langkah. Salah satunya dengan mendorong penerapan inovatif credit scoring dalam penilaian kredit.

Di sisi lain, ia juga bilang pihaknya akan mendorong percepatan penyaluran KUR Klaster. Serta, melakukan pendampingan bagi UMKM yang akan mengakses KUR.

“Koordinasi dengan seluruh stakeholders juga dilakukan seperti Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Penyalur KUR dan Perusahaan Penjamin KUR,” tambahnya.

Sebelumnya, Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kemenko Perekonomian Gede Edy Prasetya, mengungkapkan bahwa target penyaluran KUR tahun ini adalah Rp 280 triliun, sedikit lebih rendah dari target awal yang sekitar Rp 300 triliun.

“Target penyaluran KUR tahun 2025 diproyeksikan paling tidak sama dengan target tahun 2024,” kata Edy yang juga Ketua Tim Teknis Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM.

Namun, target tersebut belum final dan akan ditetapkan secara resmi oleh Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM dalam forum Rapat Koordinasi pada Triwulan 4 tahun 2024.

Edy menjelaskan bahwa sasaran penyaluran KUR tahun 2025 akan difokuskan pada UMKM yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan mereka tidak mencukupi.

Skema KUR tahun depan juga akan lebih tematik untuk menyasar target penerima KUR dengan lebih tepat dan berkualitas, seperti UMKM di sektor produksi, terutama di sektor pertanian.