Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi meneken Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Adapun kebijakan yang disahkan pada (28/10/2024) ini merevisi undang-undang pelayaran sebelumnya bertujuan untuk memperjelas keberlakuan asas pengangkutan barang atau penumpang atau asas cabotage demi menegakan kedaulatan pelayaran Indonesia.

"Sebagai respons dari perkembangan transportasi di bidang Pelayaran di Indonesia yang dinamis, dirasa perlu untuk melakukan revisi kembali terhadap Undang-Undang tentang Pelayaran dalam rangka sinkronisasi dengan materi Undang-Undang tentang Cipta Kerja serta untuk menjawab perkembangan, dan kebutuhan hukum di masyarakat dalam penyelenggaraan bidang Pelayaran," demikian beleid yang tertuang dalam ketentuan Umum, dikutip Senin (4/11/2024).

Selain itu, Undang-undang ini juga mengatur upaya pemerintah dalam mewujudkan biaya logistik yang efisien dan efektif, pemberdayaan terhadap pelayaran hingga rakyat.

Termasuk dalam meningkatkan daya saing dalam penyelenggaraan pelayaran Indonesia, hingga meningkatkan nilai logistik performance index (LPI), serta untuk memperjelas kelembagaan di bidang pelayaran.

Dalam beleid aturan itu juga tertuang, sejumlah pasal baru mulai dari aturan pemberdayaan angkutan laut hingga rakyat, pembinaan angkutan laut pelayaran hingga rakyat, hingga kegiatan pelayaran perintis yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Bahkan, terdapat 68 perubahan dengan 66 pasal yang baru pada revisi undang-undang pelayaran. Seperti asas cabotage dalam rangka keberpihakan pada angkutan laut nasional, usaha jasa terkait, tarif jasa kepelabuhan, efisiensi biaya angkut, pelayaran rakyat, pelayaran perintis, penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik.

Kemudian, penyediaan sarana dan prasarana Pelayaran-Perintis, Perlindungan Lingkungan Maritim, penyelenggara pelabuhan, kelembagaan yang berwenang melakukan pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang Pelayaran, tata cara penahanan Kapal di Pelabuhan, penguatan pidana, dan pengaturan terkait ketentuan peralihan.

Tak hanya itu, terdapat perubahan juga terkait perizinan berusaha angkutan laut yang tertulis dalam pasal 29, yaitu badan usaha wajib memiliki kapal berbendera Indonesia dengan ukuran paling rendah GT 175.

Selain itu, untuk badan usaha yang khusus didirikan untuk melaksanakan kegiatan angkutan di perairan yang seluruh sahamnya dimiliki warga negara Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan angkutan laut asing dan membentuk perusahaan patungan atau melalui skema Joint Venture

Nantinya, skema ini bakal berjalan dengan berbentuk perusahaan angkutan di perairan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh badan usaha yang khusus didirikan untuk melaksanakan kegiatan di perairan.

Selain itu, perusahaan juga harus memiliki dan mengoperasikan kapal berbendera Indonesia dengan ukuran paling rendah GT 50.000 per kapal dan diawaki oleh awak warga negara Indonesia.

"Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (21 dapat dilakukan kerja sama dengan perusahaan angkutan laut asing, badan hukum asing, atau warga negara asing," demikian isi pasal 33A.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkap Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) sangat gemuk sebelum dipecah menjadi tiga kementerian.

Supratman berkata demikian lantaran dari sisi sumber daya manusia, dulunya Kemenkumham memiliki lebih dari 65 ribu pegawai.

Hal tersebut disampaikan oleh Supratman kala dia menghadiri rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI guna membahas hubungan mitra kerja, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

“Dulu Kementerian Hukum dan HAM ini adalah sebuah kementerian yang sangat gemuk. Mungkin kementerian nomor dua terbanyak dari sisi sumber daya manusia, setelah Kementerian Keuangan,” pungkasnya.

Namun kini, di era pemerintahan Prabowo, Kemenkumhan telah dipecah menjadi tiga kementerian yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Untuk memuluskan hal tersebut, Supratman menyebut pihaknya telah membentuk tim transisi yang diharapkan bisa menjadi contoh bagi kementerian-kementerian lain.

“Alhamdulillah sekarang kami telah membentuk tim transisi untuk bagaimana memuluskan dan menjadi percontohan bagi kementerian-kementerian yang lain, agar secepat mungkin seluruh kementerian yang akibat kebijakan Presiden dalam membentuk nomenklatur baru, segera mungkin bisa berjalan secara efektif dan efisien,” ujarnya.

Dia juga menyampaikan bahwa tim transisi akan menyampaikan programnya paling lambat pada Juni 2025 agar kementerian akibat pemecahan atau nomenklatur baru dapat segera mungkin bisa bekerja.

“Dan selesai semua, baik dari sisi personel, regulasi, dan lain-lain sebagainya. Itu yang pertama,” ujarnya.

Sementara yang kedua, Supratman menyebut berkaitan dengan pelaksanaan penataan di masa transisi Kementerian Hukum dan Ham.

“Terkait dengan penataan di bidang regulasi dan kelembagaan, kemudian bidang program dan anggaran, bidang sumber daya manusia, kemudian aset barang milik negara dan pengadaan barang dan jasa, serta keuangan,” tuturnya.

Lebih jauh, dia juga menyatakan sejak dirinya dilantik jadi Menteri Hukum dan Ham menggantikan Yasonna Laoly pada saat itu, tugas utamanya adalah memuluskan adanya pemecahan Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga kementerian.

“Yang pertama adalah Kementerian Hukum sebagai kementerian induk, kemudian Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan Kementerian HAM,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) sebelum dipecah menjadi tiga kementerian adalah kementerian yang sangat gemuk.

Supratman berkata demikian lantaran dari sisi sumber daya manusia, dulunya Kemenkumham memiliki lebih dari 65 ribu pegawai.

Hal tersebut disampaikan oleh Supratman kala dia menghadiri rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI guna membahas hubungan mitra kerja, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

“Dulu Kementerian Hukum dan HAM ini adalah sebuah kementerian yang sangat gemuk. Mungkin kementerian nomor dua terbanyak dari sisi sumber daya manusia, setelah Kementerian Keuangan,” pungkasnya.

Namun kini di era pemerintahan Prabowo, Kemenkumhan telah dipecah menjadi tiga kementerian yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Untuk memuluskan hal tersebut, Supratman menyebut pihaknya telah membentuk tim transisi yang diharapkan bisa menjadi contoh bagi kementerian-kementerian lain.

“Alhamdulillah sekarang kami telah membentuk tim transisi untuk bagaimana memuluskan dan menjadi percontohan bagi kementerian-kementerian yang lain, agar secepat mungkin seluruh kementerian yang akibat kebijakan Presiden dalam membentuk nomenklatur baru, segera mungkin bisa berjalan secara efektif dan efisien,” ujarnya.

Dia juga menyampaikan bahwa tim transisi akan menyampaikan programnya paling lambat pada Juni 2025 agar kementerian akibat pemecahan atau nomenklatur baru dapat segera mungkin bisa bekerja.

“Dan selesai semua, baik dari sisi personel, regulasi, dan lain-lain sebagainya. Itu yang pertama,” ujarnya.

Sementara yang kedua, Supratman menyebut berkaitan dengan pelaksanaan penataan di masa transisi Kementerian Hukum dan Ham.

“Terkait dengan penataan di bidang regulasi dan kelembagaan, kemudian bidang program dan anggaran, bidang sumber daya manusia, kemudian aset barang milik negara dan pengadaan barang dan jasa, serta keuangan,” tuturnya.

Lebih jauh, dia juga menyatakan sejak dirinya dilantik jadi Menteri Hukum dan Ham menggantikan Yasonna Laoly pada saat itu, tugas utamanya adalah memuluskan adanya pemecahan Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga kementerian.

“Yang pertama adalah Kementerian Hukum sebagai kementerian induk, kemudian Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan Kementerian HAM,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Calon gubernur Jawa Timur Luluk Nur Hamidah menyarankan Khofifah Indar Parawansa tidak jumawa dengan seluruh penghargaan yang diterima Pemerintah Provinsi Jawa Timur karena masih banyak masalah yang belum selesai.

Dia membeberkan bobroknya Pemerintah Provinsi Jawa Timur selama dipimpin oleh Khofifah Indar Parawansa. Salah satunya, menurut Luluk adalah perkara korupsi yang seringkali terjadi di lingkungan Provinsi Jawa Timur.

Luluk merujuk pada data ICW tahun 2023 yang menyebutkan bahwa Provinsi Jawa Timur menjadi wilayah yang paling banyak terjadi kasus korupsi daripada wilayah lain di Indonesia.

"Bahkan, menurut data ICW tahun 2023, Jawa Timur memiliki kasus korupsi yang terbanyak di Indonesia," tuturnya di sela-sela debat kandidat, Minggu (4/11).

Luluk mengatakan jika dirinya terpilih jadi gubernur Jawa Timur bersama Lumanul Khakim sebagai wakilnya, maka tidak akan ada lagi kantor pemerintahan yang terlibat kasus korupsi.

"Tidak akan ada lagi kantor pemerintahan yang digeledah KPK dan tidak akan ada lagi kepala dinas yang jadi tersangka jika saya terpilih," katanya.

Luluk mengatakan bahwa dirinya berencana membuat birokrasi baru yang lebih sehat dan tidak korup, tidak seperti birokrasi di era Khofifah Indar Parawansa.

"Inilah realitas yang harus kita tuntaskan. Kita harus bisa menghadirkan birokrasi yang baru, tidak bocor-bocor dan birokrasi yang menyelesaikan masalah, bukan malah menjadi masalah," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Media pemerintah Korea Utara merilis buku putih (white paper) yang menuduh Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, mengekspos negaranya pada bahaya perang nuklir melalui kebijakannya terhadap Korea Utara.

Dokumen tersebut, yang disusun oleh Institute of Enemy State Studies di Korea Utara dan dirilis oleh kantor berita negara KCNA, mengkritik 'pernyataan sembrono' Yoon tentang perang, mengabaikan unsur-unsur perjanjian antar-Korea, terlibat dalam perencanaan perang nuklir dengan Amerika Serikat, dan berupaya hubungan yang lebih erat dengan Jepang dan NATO.

“Langkah militernya yang semakin memburuk hanya menghasilkan konsekuensi paradoks dengan mendorong [Korea Utara] untuk menimbun senjata nuklir dalam jumlah yang eksponensial dan mengembangkan lebih lanjut kemampuan serangan nuklirnya,” kata surat kabar itu dikutip dari Reuters, Senin (4/11/2024).

Yoon dinilai telah mengambil tindakan keras terhadap Korea Utara, yang terus mengembangkan persenjataan nuklir dan rudal balistiknya yang bertentangan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB.

Pemerintahannya menyalahkan Korea Utara karena meningkatkan ketegangan dengan uji coba senjata dan memberikan bantuan militer serta pasukan untuk membantu perang Rusia di Ukraina.

Pyongyang telah mengambil langkah-langkah untuk memutuskan hubungan antar-Korea dengan mendefinisikan kembali Korea Selatan sebagai negara musuh yang terpisah dan bermusuhan, sejak Kim Jong Un mendeklarasikannya sebagai “musuh utama” awal tahun ini dan mengatakan unifikasi tidak mungkin lagi dilakukan.

Korea Utara meledakkan beberapa bagian jalan dan jalur kereta api antar-Korea di sisi perbatasan yang dijaga ketat antara kedua Korea bulan lalu dan citra satelit menunjukkan bahwa negara tersebut telah membangun parit besar di bekas perlintasan tersebut.

Kedua negara Korea itu secara teknis masih berperang setelah pertikaian mereka pada 1950-1953 berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai.

Kedua Korea juga bentrok terkait balon sampah yang diterbangkan sejak Mei dari Korea Utara. Pyongyang mengatakan peluncuran tersebut merupakan respons terhadap balon yang dikirim oleh aktivis anti-rezim di Korea Selatan.

Buku putih yang diluncurkan itu juga mencantumkan kesengsaraan politik dalam negeri Yoon, termasuk skandal yang melibatkan istrinya, yang telah mendorong tingkat dukungan terhadap dirinya ke rekor terendah.

Sementara itu, Amerika Serikat pada hari Minggu mengerahkan pesawat pengebom B-1B untuk latihan udara bersama dengan Korea Selatan dan Jepang, sebagai tanggapan atas peluncuran rudal balistik antarbenua yang dilakukan Korea Utara baru-baru ini, menurut Kepala Staf Gabungan Korea Selatan.

Latihan militer tersebut menunjukkan komitmen kuat ketiga negara dalam menanggapi ancaman nuklir dan rudal Korea Utara melalui kerja sama, kata Kepala Staf Gabungan dalam sebuah pernyataan.

Ini adalah kedua kalinya pada tahun ini ketiga negara melakukan latihan udara bersama dan keempat kalinya pada tahun 2024 Amerika Serikat mengerahkan pesawat pembom strategisnya di semenanjung Korea, kata Kepala Staf Gabungan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri HukumSupratman Andi Agtas menyebutkan pihaknya tengah fokus terhadap dua hal utama seusai Kemenkumham dipecah menjadi tiga kementerian. Dua hal tersebut berkaitan dengan kepegawaian karena harus segera rampung pada Juni 2025.

Hal tersebut disampaikan oleh Supratman kala dia menghadiri rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI guna membahas hubungan mitra kerja, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Adapun yang pertama, ujar Supratman adalah memastikan berjalannya rekrutmen penerimaan pekerjaan negeri sipil yang saat ini memang sedang berlangsung.

“Ini adalah bagian awal untuk menentukan kualitas sumber daya manusia di Kementerian Hukum dan HAM, sebagaimana yang kita ketahui bahwa pembangunan SDM itu akan menentukan keberhasilan satu institusi ataupun kelembagaan kenegaraan yang kita miliki,” tuturnya.

Supratman menambahkan, yang kedua pihaknya akan berfokus pada sistem merit (kebijakan dan manajemen ASN) dalam upaya untuk promosi seperti kenaikan pangkat dan lainnya.

Oleh sebab itu, lanjut dia, saat ini tim yang dimpimpin oleh Sektetaris Jenderal sedang berupaya mengintergarsikan seluruh sistem yang ada di Kemenkumham.

“Di semua Direktorat Jeneral maupun Badan untuk bisa diakses oleh publik dan ini akan kita lakukan secara terbuka. Itu saya pikir yang perlu kami sampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian,” pungkasnya.

Sementara itu di sisi regulasi, kata Supratman, pihaknya diberi tugas oleh Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan upaya review terhadap seluruh Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, termasuk di dalamnya adalah Peraturan Menteri.

“Agar dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi supaya satu langkah dalam menuju Indonesia Emas tahun 2045,” tandasnya.

Lebih lanjut, walaupun dalam masa transisi saat ini, Supratman mengatakan semua layanan publik tetap berjalan sebagaimana adanya. Sebab itu, dia berharap bisa bersinergi dengan Komisi XIII DPR RI agar Kementerian Hukum bisa menjadi kementerian yang lebih transparan dan akuntabel.

“Dan semua tenaga-tenaga yang akan bekerja bersama-sama dalam rangka mendukung program-program pemerintahan di bawah pimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto, itu bisa berjalan,” katanya.

Sebagai informasi, Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) saat ini telah dipecah menjadi tiga kementerian menjadi Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan.

Bisnis.com, JAKARTA - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadapi krisis politik baru terkait kesepakatan sandera dalam perang Gaza setelah penangkapan beberapa orang terkait dugaan kebocoran dokumen rahasia dari kantornya.

Mengutip pemberitaan The Guardian pada Senin (4/11/2024), pengadilan Israel mengumumkan penangkapan tersebut pada Jumat (1/11/2024) pekan lalu, sebelum dimulainya hari Sabat.

Pengadilan tersebut mengatakan penyelidikan bersama oleh polisi, dinas keamanan dalam negeri, dan tentara mencurigai adanya “pelanggaran keamanan nasional yang disebabkan oleh penyediaan informasi rahasia yang melanggar hukum”, yang juga merugikan pencapaian tujuan perang Israel.

Salah satu dari mereka yang ditangkap diyakini adalah juru bicara perdana menteri.

Meskipun sebagian besar rincian masih dirahasiakan karena perintah pembungkaman sebagian (partial gag order), media Israel telah melaporkan bahwa tujuan perang yang dimaksud adalah pembebasan 101 sandera Israel yang masih ditahan oleh Hamas. Para tersangka diduga secara selektif membocorkan dokumen strategi Hamas yang ditemukan oleh pasukan militer Israel atau Israel Defense Forces (IDF) di Gaza.

Mereka kemudian memanipulasi atau mengedit materi tersebut agar tampak seolah-olah kelompok militan Palestina berusaha menyelundupkan sandera ke Mesir, dan kemudian ke Iran. atau Yaman.

Pada September, Netanyahu membuat klaim tersebut dalam wawancara dan konferensi pers untuk mendukung tuntutan baru yang dia buat dalam pembicaraan gencatan senjata dan pembebasan sandera: perlunya pasukan Israel untuk tetap berada di perbatasan Gaza-Mesir.

Permintaan tersebut ditolak oleh Hamas dengan alasan bahwa hal tersebut bukan bagian dari persyaratan yang telah diterima secara bersyarat oleh kedua belah pihak, dan merupakan alasan utama kegagalan negosiasi selama berbulan-bulan.

Netanyahu telah berulang kali dituduh menunda-nunda kesepakatan demi menghindari runtuhnya pemerintahan koalisinya. Kemenangan total atas Hamas adalah kutukan bagi sekutu sayap kanan Hamas, dan dia diyakini menganggap tetap menjabat sebagai cara terbaik untuk menghindari tuntutan dalam kasus penipuan, penyuapan, dan pelanggaran kepercayaan yang diajukan pada tahun 2019. Adapun, dia membantah melakukan kesalahan apa pun.

Tak lama setelah pemimpin Israel pertama kali menyebutkan dugaan rencana Hamas, laporan yang tampaknya didasarkan pada materi yang sama muncul di media Inggris The Jewish Chronicle dan tabloid Jerman Bild, yang dimuat secara luas oleh media Israel.

Khawatir publikasi artikel tersebut akan membahayakan upaya pengumpulan intelijen di Gaza, tentara Israel melancarkan penyelidikan atas kebocoran tersebut, dengan mengumumkan bahwa mereka “tidak mengetahui adanya dokumen semacam itu”. The Jewish Chronicle kemudian mencabut cerita tersebut dan memecat jurnalis yang menulisnya.

Kantor PM Netanyahu pada hari Jumat mengatakan tidak ada seorang pun yang bekerja untuk Netanyahu yang diinterogasi atau ditahan. Namun pada keesokan harinya mereka tidak menyangkal bahwa kebocoran tersebut mungkin berasal dari kantornya. Puluhan kebocoran lain terkait gencatan senjata dan negosiasi pembebasan sandera muncul di laporan media, katanya, tanpa memicu penyelidikan.

Tuduhan tersebut diduga terkait dengan kebocoran dokumen rahasia, kelalaian dalam menangani materi, dan menggunakannya untuk mempengaruhi opini publik, serta mempekerjakan seorang penasihat secara tidak tepat tanpa izin keamanan yang memadai.

Kabar mengenai penangkapan tersebut disambut dengan kemarahan oleh para pengkritik perdana menteri di negara yang terpecah secara politik. Pada Sabtu malam, ribuan orang di seluruh Israel bergabung dalam demonstrasi mingguan yang mendukung kesepakatan tersebut.

Pemimpin oposisi, Yair Lapid, menulis di X: “Kami memiliki musuh yang tangguh di luar negeri, namun bahaya dari dalam dan dari pusat pengambilan keputusan yang paling sensitif mengguncang fondasi kepercayaan warga Israel dalam melakukan perang. dan dalam menangani masalah keamanan yang paling sensitif dan eksplosif.”

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengomentari pertemuan paslon nomor urut 2 di Pilgub Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin dengan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.

Menurut Hasto, siapapun calon pemimpin daerah yang meminta “endorse” ke Jokowi artinya menunjukkan capim tersebut tak memiliki mentalitas dan tak layak menjadi seorang pemimpin.

Hal tersebut disampaikan Hasto dalam keterangan resminya seusai hadir dalam acara di Kawasan BSD, Tangerang Selatan, pada Minggu (3/11/2024).

“Siapapun yang datang ke Pak Jokowi itu menunjukkan mentalnya tidak kuat sebagai pemimpin, itu mental kalah, itu mental tidak layak untuk menjadi pemimpin karena mereka harus mendatangkan leverage power,” katanya dikutip pada Senin (4/11/2024).

Lebih lanjut, Politisi asal Yogyakarta ini pun menduga bahwa para calon kepala daerah yang mendatangi Jokowi tersebut ingin adanya campur tangan dari aparatur negara di Pilkada.

Dengan demikian, Hasto mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bergerak jika terjadi upaya-upaya campur tangan aparat negara serta oknum penegak hukum dalam Pilkada 27 November 2024.

“Kalau Pilkada ini ada yang campur tangan, ada aparatur negara yang campur tangan termasuk oknum-oknum Polri yang mencoba campur tangan, jangan takut mari kita bergerak. Kita selamatkan demokrasi, kedaulatan rakyat, apapun resikonya,” tegasnya.

Tak hanya itu, dia pun mengingatkan, bahwa rakyat hakikatnya adalah mencari calon pemimpin yang mau bergerak ke bawah, mendengarkan hingga merasakan langsung penderitaan di masyarakat.

“Mencari pemimpin yang bergerak ke bawah, bukan yang mencari restu-restu, itu model-model lama. Itu mental pemimpin yang tidak kuat,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 2 di Pilgub Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin bertemu dengan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Momen pertemuan tersebut diunggah melalui Instagram @ahmadluthfi_official pada Selasa (29/10/2024), jelang debat perdana Pilgub Jateng 2024 yang akan digelar di Kota Semarang hari ini, Rabu 30 September.

“Pak @jokowi punya perhatian besar terhadap kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah. Saya dan Gus Yasin (@tajyasinmz) dapat banyak wejangan untuk melakukan percepatan ekonomi,” tulis Ahmad Luthfi dalam unggahannya, dikutip pada Rabu (30/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Calon gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengklaim menerima 738 penghargaan selama dirinya menjabat sebagai Gubernur Jatim, dari tingkat regional maupun internasional.

Dia mengklaim ratusan penghargaan yang kini telah dikumpulkan oleh Provinsi Jawa Timur tersebut tidak terlepas dari hasil kerja sama antara pemerintah daerah dan warganya.

Menurut Khofifah, dalam waktu 2 hari sekali, pemerintah Provinsi Jawa Timur mendapatkan satu penghargaan selama 5 tahun terakhir.

"Hampir 2 hari sekali dapat penghargaan itu sehingga total penghargaan yang kami terima itu ada 738 penghargaan baik dari regional maupun internasional," tuturnya di sela-sela debat kandidat, Minggu (3/11).

Khofifah juga mengapresiasi kepada semua pihak yang telah memberinya penghargaan selama ini, termasuk mengapresiasi semua warga Jawa Timur yang mau diajak bekerja sama selama ini untuk membangun Jawa Timur.

"Semua penghargaan itu kita terima dari hasil kerja keras kita semua," katanya.

Sementara itu, calon wakil gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengklaim bahwa hanya Khofifah Indar Parawansa yang berhasil mendapatkan penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Presiden Jokowi.

"Itu artinya beliau merupakan gubernur terbaik di tahun 2024 ini karena berhasil mendapatkan penghargaan tertinggi yang kelola daerah," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Taiwan melaporkan sebanyak 35 pesawat militer China, termasuk pesawat tempur dan pembom, terlihat terbang ke selatan wilayah negara itu pada Minggu (3/11/2024) waktu setempat dalam perjalanan untuk melakukan latihan di Pasifik.

Mengutip Reuters pada Senin (4/11/2024), Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan bahwa mulai pukul 9 pagi pada hari Minggu, pihaknya telah mendeteksi 37 pesawat militer China, termasuk pesawat tempur J-16, pembom H-6 berkemampuan nuklir, dan drone.

Dari jumlah tersebut, 35 pesawat terbang ke barat daya, selatan, dan tenggara Taiwan menuju Pasifik Barat untuk melakukan pelatihan jarak jauh, kata kementerian tersebut, seraya menambahkan pihaknya telah mengirimkan pasukannya sendiri untuk berjaga-jaga.

Pada Sabtu pekan lalu, kementerian mengatakan China telah melakukan patroli kesiapan tempur bersama lainnya dengan kapal perang dan pesawat di dekat Taiwan.

China mengadakan latihan perang besar-besaran di sekitar Taiwan pada bulan lalu yang dikatakan sebagai peringatan terhadap tindakan separatis, yang memicu kecaman dari pemerintah Taiwan dan AS.

China memandang Taiwan diperintah secara demokratis sebagai wilayahnya sendiri meskipun ada penolakan keras dari pemerintah Taipei dan secara teratur mengirimkan militernya ke angkasa dan perairan dekat pulau itu untuk menegakkan klaim kedaulatannya.

Beijing sangat tidak menyukai Presiden Taiwan Lai Ching-te, yang mulai menjabat pada bulan Mei, dengan mengatakan bahwa dia adalah seorang separatis. Lai Ching-te mengatakan hanya rakyat Taiwan yang bisa memutuskan masa depan mereka dan telah berulang kali menawarkan pembicaraan dengan Beijing namun ditolak.

Kementerian Pertahanan China tidak menanggapi permintaan komentar mengenai misi tersebut, yang dilaporkan hanya beberapa hari sebelum pemilihan presiden AS pada hari Selasa.

Amerika Serikat terikat oleh hukum untuk memberikan Taiwan sarana untuk mempertahankan diri dan penjualan senjatanya ke Taipei, termasuk sistem rudal senilai $2 miliar yang diumumkan bulan lalu, membuat marah Beijing.

Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan bahwa mulai pukul 9 pagi (01.00 GMT) pada hari Minggu pihaknya telah mendeteksi 37 pesawat militer China, termasuk pesawat tempur J-16, pembom H-6 berkemampuan nuklir dan drone.

Bisnis.com, JAKARTA - Calon gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengklaim realisasi investasi di Provinsi Jawa Timur dalam 5 tahun atau periode pemerintahannya tembus Rp145 triliun.

Menurutnya, nilai investasi tersebut masuk ke dalam nomor urut kedua tertinggi setelah DKI Jakarta menurut versi Lee Kuan Yew School of Public Policy. Khofifah menjelaskan bahwa angka tersebut telah membuat iklim investasi di Provinsi Jawa Timur membaik selama dirinya yang memimpin Jawa Timur.

"Kami ingin menyampaikan bahwa investasi di Jawa Timur 5 tahun terakhir, mencapai titik tertinggi Rp145 triliun. Masuk nomor urut kedua setelah Jakarta," tutur Khofifah di sela-sela debat kandidat Cagub Jatim 2024, Senin (4/11/2024).

Selain itu, Khofifah mengklaim dirinya juga telah berhasil membuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Jawa Timur, di mana setiap ekonomi tumbuh maka akan membuka lapangan pekerjaan baru untuk warga Jawa Timur.

"Kami juga ingin menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur itu, tumbuh inklusif, itu artinya setiap tumbuh akan membuka lapangan kerja," katanya.

Mantan Menteri Sosial itu juga membanggakan nilai tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Jawa Timur yang kini lebih rendah daripada TPT skala nasional.

"Kemudian pada saat yang sama, indeks pembangunan manusia [IPM] di Jawa Timur sebaiknya lebih tinggi daripada IPM nasional," ujarnya.

Bisnis.com, DENPASAR - Presiden Prabowo Subianto berjanji akan membangun Bandara Internasional Bali Utara yang disebut North Bali International Airport. Nantinya bandara ini akan menjadi pesaing Singapura dan Hong Kong.

Pembangunan North Bali International Airport telah lama diwacanakan sebagai upaya pemerataan pembangunan yang selama ini berpusat di Bali Selatan.

Janji tersebut diungkapkan Prabowo dalam kunjungan ke Bali bertemu dengan Calon Gubernur, Bupati dan Walikota yang diusung oleh Partai Gerindra. Prabowo memproyeksikan dengan adanya bandara, Bali Utara bisa menyaingi Singapura dan Hongkong.

"Bandara Bali Utara, saya sudah menyampaikan bahwa saya berkomitmen. Saya ingin membangun North Bali International Airport. The New Singapore, The New Hongkong dimana pusat dari kawasan ini," jelas Prabowo dalam sambutannya dikutip, Senin (4/11/2024).

Untuk mewujudkannya menurut Prabowo harus bekerja keras dan berani berpikir besar. Bandara Bali Utara juga menjadi janji kampanye pasangan Calon Gubernur Bali I Made Muliawan Arya dan Putu Agus Suradnyana (Mulia-PAS) di Pilkada 2024.

Bandara Bali Utara sebenarnya bukan isu baru bagi masyarakat Pulau Dewata. Usulan pembangunan bandara di Kabupaten Buleleng sudah ada sejak zaman Gubernur I Made Mangku Pastika. Mangku Pastika mengusulkan pembangunan Bandara di Buleleng sejak 2014 dengan usulan lokasi di Kecamatan Gerokgak dan Kecamatan Kubutambahan.

Menurut Mangku, kebutuhan bandara baru dinilai sudah mendesak karena Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai sudah padat dan diprediksi 2027 akan macet total jika penumpang terus meningkat.

Sempat mengerucut lokasi di Kecamatan Kubutambahan dengan konsep pembangunan offshore atau bandara di pesisir seperti yang dikonsepkan salah satu investor yakni PT Bandara Internasional Bali Utara (BIBU).

Nilai investasi bandara ini menurut BIBU bisa mencapai Rp17 triliun dengan luas bandara 600 hektar. Bandara ini juga sempat masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) zaman Presiden Joko Widodo, akan tetapi pada 2023 pemerintah mengeluarkan Bandara Bali Utara dari PSN.

Isu bandara ini semakin kontroversial setelah Presiden kelima RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati menolak usulan pembangunan Bandara Bali Utara. Mega, yang memiliki keturunan Buleleng dari neneknya yang bernama Ida Ayu Nyoman Rai yang merupakan Ibu dari Presiden Soekarno, menganggap pembangunan Bandara Bali Utara akan berdampak negatif terhadap Buleleng.