ekBis#1

Menteri ATR/BPN Temukan 1,3 Juta Hektare Tanah Negara Berstatus Liar

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyebut hingga saat ini masih ada sekitar 1,3 juta hektare tanah milik negara berstatus liar.

Oleh sebab itu, pihaknya akan mendorong penggunaan lahan tersebut guna mendukung kebijakan infrastruktur terkait swasembada pangan, swasembada energi, hingga hilirisasi.

Adapun, angka tersebut diungkapkan Nusron kala dia menyambangi Kapolri Listyo Sigit Prabowo di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Jumat (8/11/2024).

“Kami akan support kebijakan infrastruktur, karena [tugas] kami salah satunya mengelola tanah-tanah negara yang saat ini statusnya liar yang jumlahnya itu sampai saat ini diperkirakan mencapai 1,3 juta hektare,” ujarnya kepada wartawan.

Lebih lanjut, Nusron mengemukakan bila memang masih dibutuhkan lahan tambahan, maka pihaknya siap untuk membantu mencari lahan lain.

“Tetapi kalau masih dibutuhkan lagi nanti kita akan support cari [tanah] yang lain, karena tanah kita di luar hutan itu totalnya ada 70 juta hektare,” tuturnya.

Kemudian, Politikus Golkar ini juga memaparkan untuk hilirisasi, maka pihaknya akan mendukung berkenaan lahan untuk kawasan industri. Jika swasembada pangan, pihaknya akan mendukung berkenaan lahan untuk mencetak sawah atau kebun.

“Kalau swasembada energi tergantung energinya [basis fokusnya]. Energi berbasis nabati butuh lahan untuk tanaman, kalau energinya berbasis dari migas maupun minerba maka kuncinya adalah mempercepat proses dalam konteks izin pembebasan lahan untuk kegiatan pertambangan,” tandasnya.

Sebelumnya, Nusron mengungkap telah mendapat empat arahan dari Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Usai bertemu Menko AHY, Nusron diminta untuk melakukan percepatan pengadaan lahan bagi empat proyek prioritas, di antaranya lahan proyek konektivitas, swasembada pangan, swasembada energi, hingga hilirisasi.

“Tugas pertama adalah segera mempersiapkan panitia pengadaan tanah. Untuk menopang proyek-proyek dan pembangunan infrastruktur yang fokusnya Pak Menko ini ada empat bidang infrastruktur,” tuturnya saat ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (5/11/2024).

Prabowo Setujui 10 Nama Capim KPK Usulan Jokowi untuk Diproses DPR

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui 10 nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diproses Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Adapun, sepuluh nama tersebut berasal dari usulan Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo pada pemerintahan sebelumnya, yakni Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragih, Djoko Poerwanto, Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Ida Budhiati, Johanis Tanak, Michael Rolandi Cesnanta Brata, Poengky indarti, dan Setyo Budiyanto.

"DPR dipersilakan memproses nama-nama tersebut untuk memilih lima nama agar ditetapkan oleh presiden," kata Yusril dilansir dari Antara, Jumat (8/11/2024).

Yusril menegaskan Prabowo tidak akan menarik nama-nama hasil seleksi panitia yang telah disampaikan Jokowi ke DPR pada pemerintahan sebelumnya.

Dia mengatakan bahwa pemerintah menyadari berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dibutuhkan waktu sekitar enam bulan untuk memproses pemilihan pimpinan KPK yang akan berakhir pada pengujung Desember 2024.

Sementara pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2022 terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK menyatakan bahwa presiden hanya diberi kesempatan satu kali mengajukan nama-nama calon pimpinan KPK ke DPR.

Menanggapi hal tersebut, Yusril menuturkan pimpinan DPR belum lama ini telah melayangkan surat yang menanyakan apakah Presiden Prabowo akan menarik nama-nama yang telah diajukan Jokowi, membentuk panitia seleksi baru, dan memilih calon-calon baru atau tidak.

Presiden Prabowo telah menjawab surat DPR tersebut dan menyatakan setuju dengan nama-nama yang telah diusulkan, sebagai jalan tengah agar Pasal 30 UU KPK dan putusan MK dipatuhi.

"Jalan tengah ini Insyaallah dapat mengatasi kemungkinan terjadinya kevakuman pimpinan KPK yang akan segera berakhir pada pengujung Desember yang akan datang," tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan Presiden Prabowo memiliki wewenang untuk melanjutkan atau menganulir 10 nama calon limpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK periode 2024–2029.

"Pak Prabowo saat ini sebagai Presiden juga memiliki kewenangan untuk menganulir, kan ini sudah estafetnya ke presiden yang baru. Oleh karena itu, (Presiden Prabowo) memiliki kewenangan juga untuk melanjutkan atau tidak, itu kewenangannya presiden," kata Ghufron di Jakarta, Selasa (5/11).

Ghufron mengatakan salah satu alasan agar calon pimpinan dan Dewas KPK dipilih oleh panitia seleksi bentukan presiden pada periode yang sama adalah dalam rangka menjaga independensi sehingga calon pimpinan dan Dewas KPK tidak mempunyai relasi dengan presiden periode sebelumnya.

Sejumlah pihak pun juga sempat minta Presiden Prabowo mengulang seleksi calon pimpinan dan Dewas KPK karena menilai pansel yang sah merupakan pansel yang dibentuk Prabowo selaku Presiden saat ini.

Salah satunya Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, yang mengajukan uji materi ke MK secara pribadi, terkait keabsahan Pansel KPK yang dibentuk oleh Jokowi.

Boyamin mengajukan permohonan pengujian materiel Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1, 2, 3), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Prabowo Bakal Dikawal Menteri yang Berbeda Saat Kunker 16 Hari ke Luar Negeri

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Praseto Hadi menegaskan bahwa tak semua menteri akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan ke luar negeri.

Misalnya, dia menyampaikan menteri yang ikut Prabowo untuk kunjungan kenegaraan ke China adalah pembantu Presiden yang sesuai dengan target kerja sama yang ingin diperkuat bersama dengan Negeri tirai bambu itu.

Hal ini disampaikannya usai mengantarkan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan lawatan ke Lima Negara, yaitu China, Peru, Amerika Serikat, Brasil, dan Inggris di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (8/11/2024).

"Ya, itulah yang mau dilakukan hubungan kerja sama dengan pemerintah Tiongkok 'kan begitu bidang-bidangnya," katanya kepada wartawan dia menjabarkan bahwa Menteri yang ikut Prabowo ke China adalah menteri di bidang perumahan hingga kelautan.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo beserta sejumlah rombongan terbatas bertolak menuju negara pertama yang dikunjungi yaitu Republik Rakyat China (RRC) sekitar pukul 10.30 WIB dan dijadwalkan melakukan pertemuan dengan Presiden Xi Jinping.

Kemudian dari Beijing, orang nomor satu di Indonesia itu akan terbang langsung ke Washington D.C memenuhi undangan dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden.

Dari Amerika Serikat, Prabowo direncanakan menuju Lima, Peru untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC).

Setelahnya, Presiden Ke-8 RI itu beserta rombongan terbatas akan melanjutkan perjalanan menuju Brasil dengan agenda utama menghadiri rangkaian kegiatan KTT G20 yang diselenggarakan di Rio de Janeiro.

Terakhir, dari Brasil, Prabowo akan terbang langsung memenuhi undangan dari Perdana Menteri Kerajaan Inggris dan sesudah itu kemungkinan akan mampir di beberapa negara Timur Tengah dan kembali ke Republik Indonesia.

Berikut Menteri-Menteri yang akan mendampingi Prabowo:

A. Beijing, RRT (8 s.d. 11 November 2024)

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

2. Menteri Luar Negeri

3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

4. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

6. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman

7. Menteri Kelautan dan Perikanan

8. Sekretaris Kabinet

B. Washington DC, Amerika Serikat (11 s.d. 12 November 2024)

1. Menteri Luar Negeri

2. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

3. Sekretaris Kabinet

C. Lima, Peru (12 s.d. 16 November 2024)

1. Menteri Luar Negeri

2. Menteri Perdagangan

3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

4. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

5. Sekretaris Kabinet

D. Rio de Janeiro, Brazil (16 s.d. 19 November 2024)

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

2. Menteri Luar Negeri

3. Menteri Keuangan

4. Sekretaris Kabinet

ART WNI di Singapura Didakwa Lalai hingga Sebabkan Anak Majikan Tewas Tertabrak

Bisnis.com, JAKARTA – Pengadilan Singapura mendakwa seorang asisten rumah tangga (ART) Warga Negara Indonesia (WNI) akibat diduga melakukan kelalaian yang menyebabkan anak majikannya yang berusia empat tahun tewas terlindas oleh mobil di River Valley.

Melansir Channel News Asia, Jumat (8/11/2024), Lilyana Eva (32 tahun) didakwa di pengadilan Singapura pada Rabu (6/11). Ia dituduh melakukan pelanggaran sesaat sebelum pukul 17.00 pada 23 Januari 2024.

Menurut dokumen pengadilan, ia gagal memastikan keselamatan Zara Mei Orlic (4 tahun) dengan membawanya menyeberang jalan di Institution Hill di persimpangan yang tidak diberi rambu lalu lintas tanpa memegangi anak tersebut.

Akibatnya, anak tersebut berlari menyeberang jalan dan tertabrak mobil. Zara dibawa ke Rumah Sakit Umum Singapura namun meninggal dunia pada malam harinya.

Mobil yang dikemudikan oleh seorang wanita Australia berusia 40 tahun menabrak Zara di lajur kedua dan melindas kaki dan kepalanya.

Dia meninggal karena cedera di kepala, demikian hasil pemeriksaan koroner pada bulan Juli.

Penyelidikan oleh polisi lalu lintas menunjukkan bahwa wanita tersebut tidak melaju dengan kecepatan tinggi dan bahwa Zara hanya muncul dalam rekaman di dalam kendaraan selama satu detik sebelum tabrakan terjadi.

Karena tinggi Zara hanya 100cm, dia terlalu pendek untuk terlihat oleh pengemudi.

Pada Juli 2024, anggota tim olah TKP Eddy Tham mengatakan bahwa insiden tersebut adalah kecelakaan terkait lalu lintas jalan.

”ini kecelakaan tragis yang menjadi pengingat bagi para pengasuh anak kecil akan pentingnya keselamatan di jalan raya karena mereka harus selalu menggandeng tangan anak kecil saat menyeberang jalan,” jelas Eddy seperti dilansir Channel News Asia.

Dia mengatakan bahwa anak kecil tidak memiliki kepekaan yang tajam terhadap bahaya di jalan raya dan cenderung melakukan gerakan tiba-tiba.

Kasus ini juga menunjukkan bahwa anak kecil berisiko tidak terlihat oleh kendaraan lain atau benda-benda di dekatnya karena bentuk fisik mereka yang lebih kecil.

Lilyana mulai bekerja dengan Orlics pada Oktober 2023. Pada Rabu, Lilyana mengatakan bahwa dia ingin menunjuk seorang pengacara, dan pengadilan menyarankan agar dia mengajukan permohonan ke Skema Bantuan Hukum Pidana.

Putusan kasus ini ditunda hingga 13 November 2024.

Seseorang yang dihukum karena menyebabkan seseorang terluka parah melalui tindakan gegabah terancam hukuman penjara hingga empat tahun, denda hingga S$10.000, atau keduanya.

Suhu di Indonesia Bakal Lebih Panas Tahun Depan, Ini Kata BMKG

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat rata-rata suhu udara di Indonesia pada 2025 diperkirakan mengalami peningkatan 0,3 hingga 0,6 °C pada bulan Mei hingga Juli.

Kepala BMKG Dwikorita menjelaskan kenaikan ini memerlukan perhatian khusus di wilayah Sumatera Selatan, Jawa, NTB, dan NTT.

Meski demikian, dia mengatakan kondisi La Nina lemah diprediksi akan berlanjut hingga awal tahun 2025.

Berdasarkan pemantauan, hingga akhir Oktober 2024, katanya, suhu permukaan laut di Samudera Pasifik menunjukkan kecenderungan yang terus mendingin dengan nilai indeks ENSO sebesar -0,59.

"Ini menunjukkan telah aktifnya gangguan iklim La Nina lemah. Sedangkan di Saumdera Hindia pantauan IOD menunjukkan kondisi negatif dengan indeks bulanan sebesar -0.7," kata Dwikorita dalam konferensi pers bertajuk Climate Outlook 2025 secara daring dilansir dari laman resminya.

Dengan demikian, menurut Dwikorita secara umum bahwa sepanjang tahun 2025 tidak akan terjadi anomaly iklim di Indonesia.

Dia juga menjelaskan, terdapat 15% wilayah Indonesia yang diprediksi dapat mengalami hujan tahunan di atas normal yaitu meliputi sebagian Aceh, sebagian kecil Sumatera Utara, Sumatera Barat bagian selatan, sebagian kecil Riau, sebagian kecil Kalimantan Timur bagian timur, sebagian kecil Sulawesi Barat bagian utara, sebagian Sulawesi Tengah, sebagian Gorontalo, sebagian kecil Sulawesi Utara, sebagian kecil Sulawesi Selatan bagian selatan, sebagian kecil Sulawesi Tenggara, sebagian kecil Nusa Tenggara Timur, sebagian kecil Kepulauan Maluku, dan sebagian Papua bagian tengah.

"1% wilayah, termasuk sebagian kecil Sumatera Selatan dan NTT, diperkirakan mengalami curah hujan di bawah normal, memerlukan kewaspadaan terhadap kekeringan dan dampaknya," ujarnya.

Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan menjelaskan rekomendasi strategis BMKG untuk menghadapi kondisi iklim. Ia menekankan pentingnya langkah-langkah antisipatif untuk menghadapi potensi perubahan iklim ini.

"Perlu juga dilakukan upaya untuk meningkatkan optimalisasi fungsi infrastruktur sumber daya air pada wilayah urban atau yang rentan terhadap banjir seperti penyiapan kapasitas pada sistem drainase sistem peresapan dan tampungan air agar secara optimal dapat mencegah terjadinya banjir. Jadi poinnya, di saat musim hujan, perlu dioptimalkan drainase ya dan juga tandon-tandon tanggungan air, menabung air, yang disiapkan nantinya untuk dapat dimanfaatkan di saat musim kemarau selanjutnya," ujarnya.

BMKG juga menggarisbawahi pentingnya penyesuaian pola tanam bagi petani di wilayah terdampak hujan di bawah normal. Dengan upaya dukungan intensifikasi seperti irigasi dan upaya pendukung lainnya, wilayah sentra produksi pangan tersebut masih berpotensi menghasilkan produktivitas tanaman pangan yang baik. Ini terutama ditekankan tadi untuk wilayah yang mengalami curah hujan bulanan di bawah normal.

Terakhir, meskipun prediksi curah hujan cenderung di atas normal pada Juli - September 2025, risiko kekeringan dan kebakaran hutan tetap harus diperhatikan pada musim kemarau. Kewaspadaan ini tetap diperlukan mengingat data catatan bencana menunjukkan bahwa setiap tahun selalu terdapat kejadian kebakaran hutan dan lahan. Kewaspadaan juga diperlukan untuk antisipasi suhu udara yang mengalami kenaikan pada Mei - Juli 2025.

Setelah Hillary Kini Kamala, Kenapa Perempuan Sulit jadi Presiden di AS?

Bisnis.com, JAKARTA - Asa menjadikan perempuan sebagai Presiden AS lenyap ketika Donald Trump mengalahkan Kamala Harris untuk menjadi presiden ke-47 di Pilpres AS Rabu kemarin.

Lagi-lagi, setelah lebih dari 105 tahun setelah Amandemen ke-19 disahkan untuk melarang negara bagian menolak hak pilih perempuan, dan 59 tahun setelah Undang-Undang Hak Pilih disahkan untuk memastikan bahwa semua perempuan kulit hitam dan orang lain dapat menggunakan hak tersebut, warga Amerika kembali gagal mengirim seorang perempuan ke Gedung Putih.

Ini sekaligus menghancurkan impian para pemilih yang berharap agar Harris dapat membuat sejarah menjadi perempuan pertama yang menjadi Presiden AS.

Kamala Harris menjadi perempuan kedua di AS yang gagal mendobrak batasan gender untuk menjadi presiden, sekaligus menjadi perempuan kedua yang dikalahkan oleh Donald J. Trump. Sebelumnya, Hillary Clinton telah lebih dulu kalah dari Trump pada Pilpres AS 2016.

Kekalahan Harris membuat Amerika Serikat berada dalam kategori yang sama dengan kebanyakan negara lain di dunia, dimana hanya 7 persen dari 193 negara yang tergabung dalam PBB yang memiliki perempuan sebagai kepala pemerintahannya. Hanya 30 persen dari mereka yang pernah memiliki pemimpin perempuan.

Saat menyampaikan pidato konsesinya di Universitas Howard, Harris tidak berbicara tentang kegagalannya dalam hal gender atau ras. Sebaliknya, Harris berbicara langsung kepada para pemilih muda yang berkumpul untuk menemuinya.

“Jangan pernah berhenti berusaha membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik, Anda punya kekuatan,” kata Harris dilansir dari Newyorkpost.

Kemenangan Trump, menjadi bukti praktik memilih seseorang untuk menduduki jabatan tertinggi di AS masih belum terpecahkan setelah lebih dari 200 tahun.

Dilansir dari washingtonpost, jajak pendapat menunjukkan adanya kesenjangan gender yang besar dalam dukungan terhadap kedua kandidat tersebut, dimana perempuan mendukung Harris dengan selisih 10 poin dan laki-laki mendukung Trump dengan jumlah yang sama namun selisihnya sedikit lebih kecil dibandingkan pemilu tahun 2020 dan 2016.

Selama kampanye, kedua kandidat mengadopsi pendekatan yang sangat berbeda terhadap persoalan gender.

Berbeda dengan Hillary Clinton pada tahun 2016, Harris meremehkan sifat luar biasa dari pencalonannya, yang bisa menjadikannya bukan hanya perempuan pertama yang duduk di Ruang Oval namun juga perempuan kulit hitam dan Asia Selatan pertama yang memegang jabatan tersebut.

Sementara itu, Trump menjalankan kampanyenya dengan menggunakan retorika dominan yang menampilkan kekuatan dan kehebatan maskulin. Pada hari-hari terakhir kampanyenya, Trump menyatakan bahwa akan melindungi perempuan, “baik perempuan menyukainya atau tidak.”

Penelitian ilmuwan politik

Nicholas Valentino, seorang ilmuwan politik di Universitas Michigan bersama rekannya Carly Wayne dan Marzia Oceano mempelajari sikap pemilih pada pemilu 2016.

Mereka menemukan sesuatu yang tidak biasa yang tidak terjadi dalam tiga pemilihan presiden sebelumnya.

Dari hasil penelitian mereka mengungkapkan, orang-orang yang mendapat skor lebih tinggi pada indeks sikap yang agak seksis termasuk dorongan untuk kesetaraan gender yang berlebihan lebih cenderung memilih Trump, bahkan mengendalikan Trump. Ini menjadi variabel seperti keberpihakan dan ideologi.

Pada kampanye tahun 2024, “Harris tidak memainkan peran gender; Trump melakukannya,” kata Susan Faludi, penulis feminis terkemuka “Backlash,” sebuah buku tentang reaksi balasan terhadap kemajuan hak-hak perempuan.

Dia menilai Harris “sangat sempurna” selama kampanye singkatnya, sehingga membuat kekalahannya “jauh lebih buruk bagi generasi calon politisi perempuan di masa depan.”

Padahal Harris tidak harus melewati serangkaian pemilihan pendahuluan yang panjang seperti halnya sistem parlementer. Ini merupakan sebuah proses yang terbukti menjadi penghalang bagi perempuan untuk mendapatkan jabatan tertinggi.

Sementara itu, Jackson Katz, pembuat film dan penulis yang pernah menulis tentang politik maskulinitas mengatakan presiden memegang peran yang terkait dengan identitas nasional dengan cara yang secara tradisional maskulin sebagai komandan pasukan militer AS, dan kepala keluarga pertama, sehingga mempersulit perempuan mana pun untuk mencoba mendobrak kebiasaan tersebut.

Katz memuji Harris karena berhasil memecahkan salah satu teka-teki yang dihadapi perempuan dalam upaya memimpin di Amerika Serikat, kebutuhan untuk menunjukkan kekuatan dan kesukaan.

Kekalahan Harris dapat menimbulkan konsekuensi besar bagi pemilu di masa depan, kata beberapa pakar.

Diana O’Brien, seorang ilmuwan politik di Universitas Washington di St. Louis, khawatir bahwa kemenangan Trump atas Clinton dan Harris dapat membuat Partai Demokrat “meyakinkan diri mereka sendiri bahwa perempuan tidak bisa menang,” katanya.

Ruth Simmons, mantan rektor Brown University, wanita pertama yang memimpin institusi tersebut dan orang kulit hitam pertama yang memimpin sekolah Ivy League mengatakan kekalahan Harris tidak menunjukkan kesiapan masyarakat Amerika untuk memilih perempuan, melainkan kesediaan mereka untuk mengabaikan kelemahan Trump.

“Kekhawatiran terbesar saya adalah negara ini dan banyaknya orang yang tidak peduli terhadap persyaratan jabatan tertinggi di negeri ini,” kata Simmons.

Kemenangan Trump mungkin merupakan indikasi bahwa kampanyenya berhasil menumpulkan pentingnya hak-hak reproduksi, sebuah isu yang menyemangati pemilih tertentu dalam tiga pemilu nasional sebelumnya, atau setidaknya menjadikan hak-hak tersebut tidak menjadi prioritas utama bagi sebagian besar pemilih.

Wajib Dikoleksi Filatelis, Pos Ukraina Buat Prangko Edisi Bergambar Prabowo

Bisnis.com, JAKARTA – Kolektor prangko atau filatelis dapat bersenang hati dengan hadirnya seri terbaru untuk dikoleksi, sebab belum lama ini hadir prangko dengan gambar Presiden Prabowo Subianto.

Namun, bukan beredar di Indonesia melainkan di Ukraina. Badan Pos Nasional Ukraina, Ukrposhta atas usulan dari LSM The Ukrainian Initiative merilis prangko yang menampilkan Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini merupakan bentuk penghormatan dalam menyambut pelantikan Presiden Republik Indonesia ke-8.

Sekretaris Kedua Bidang Diplomasi Publik dan Media Ukrainian embassy menyebut kiranya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Ukraina makin erat dan saling menguntungkan pada masa mendatang

“Ya, itu benar [ada prangko Prabowo]. Kedutaan besar Ukraina di sini juga pernah bikin sesuatu seperti itu,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks, Jumat (8/11/2024).

Tak hanya Prabowo, edisi prangko dengan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) memang sering dijadikan salah satu barang koleksi dalam memperingati momentum tertentu.

Misalnya, memperingati hari Hari Ulang Tahun (HUT) Indonesia ke-75, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) meluncurkan Prangko Seri Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.

Tidak hanya menampilkan Presiden dan Wakil Presiden terkini, para pemimpin negara sebelumnya akan ada prangko khususnya. Prangko lainnya adalah 75 tahun Indonesia merdeka, penanggulangan Covid-18 serta artis dan grup musik ternama.

Lalu, pada 2008, PT Pos Indonesia meluncurkan perangko baru bergambar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ibu Ani Yudhoyono sedang bersepeda untuj peringatan Hari Peduli Lingkungan Hidup Sedunia pada 2008.

Lebih jauh, saat rangkaian acara peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi ke-57 RI, dilakukan peluncuran sampul dan perangko berbentuk segi lima itu bergambar Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Wakil Presiden Hamzah Haz pada 2002.

Selain itu, di tengah perhelatan Muktamar ke-33 NU, Kantor wilayah PT Pos Indonesia Jawa Timur memberikan hadiah khusus berupa prangko bergambar Presiden RI Keempat KH Abdurrahman Wahid.

Kemudian, PT Pos Indonesia juga sempat meluncurkan perangko BJ Habibie-Hasri Ainun Besari, di CoHive Filateli, Jakarta, Jumat (20/12/2019) yang bertepatan dengan 100 hari wafatnya Presiden ketiga Republik Indonesia itu.

Perangko Presiden Soeharto pernah juga sempat dirilis pada 1996 dengan tema Kirab Remaja Nasional. Perangko ini dijual dengan harga Rp15.000.

Tak hanya itu, momen bersejarah juga diabadikan dalam perangko berjudul, "Kunjungan Presiden Soekarno ke Kuba Tahun 1960". Perangko itu adalah hasil kerjasama PT Pos Indonesia, Direktorat Amselkar Deplu serta Ditjen Postel Depkominfo. Perangko tersebut resmi diluncurkan pada 14 Mei 2008.

Wajib Dikoleksi Filatelis, Pos Ukraina Buat Pranko Edisi Bergambar Prabowo