Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joe Biden memberikan pidato pertamanya sejak pengumuman kemenangan Donald Trump di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Pidatonya disampaikan pada Kamis (7/11) dengan mengatakan bahwa "kekalaham bukan berarti kita kalah".

“Kemunduran tidak dapat dihindari tetapi menyerah tidak dapat dimaafkan,” kata Biden dalam pidatonya, seraya menambahkan bahwa ia akan memastikan transisi “damai dan tertib” ke Trump pada tanggal 20 Januari, dikutip dari France24.

Donald Trump yang memenangkan Pilpres AS akan kembali ke Gedung Putih, setelah sejauh ini memenangkan 295 suara di electoral college, yang jauh di atas ambang batas 270 untuk mengamankan kursi kepresidenan.

Dirinya diklaim memiliki memimpin atas Harris di negara bagian utama Arizona dan Nevada.

Di sisi lain, Kamala Harris juga telah memberikan pidato pengakuan kekalahannya atau concession speech dalam Pilpres AS pada Rabu (6/11/2024) waktu setempat.

Dalam pidatonya di Washington DC, wakil presiden AS itu mengakui hasil pemilu tersebut bukan seperti yang diinginkan.

"Saya tahu orang-orang sedang mengalami berbagai emosi saat ini. Saya mengerti. Namun, kita harus menghormati hasil pemilu ini," kata Harris dikutip dari MSNBC pada Kamis (7/11/2024).

Harris mengatakan, dirinya juga telah menelepon Presiden terpilih Trump untuk memberikan ucapan selamat atas kemenangannya.

Dia juga berkomitmen untuk membantu Trump dan timnya dalam masa transisi dan melakukan pengalihan kekuasaan secara damai.

Harris mengatakan, Prinsip dasar demokrasi Amerika adalah menerima hasil ketika kalah dalam pemilihan umum. Dia menuturkan, prinsip tersebut, seperti prinsip lainnya, membedakan demokrasi dari monarki atau tirani.

Namun, Harris juga memberi tahu para pendukungnya untuk tidak pernah menyerah memperjuangkan cita-cita mereka.

"Dengarkan saya ketika saya berkata, cahaya janji Amerika akan selalu bersinar terang. Selama kita tidak pernah menyerah, dan selama kita terus berjuang," kata Harris.

Sumber: Telegraph | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Elon Musk dan Tesla baru-baru ini menyatakan keberatan terhadap rencana Presiden Joe Biden untuk melarang penggunaan suku cadang asal China dalam mobil Amerika.

Hal ini menciptakan ketegangan baru antara miliarder tersebut dan Gedung Putih menjelang pemilihan presiden AS.

Kritik Terhadap Rencana Larangan

Tesla menanggapi rencana pemerintah AS yang berpotensi membatasi impor teknologi mobil modern dari China dan Rusia, menyebutnya sebagai “regulasi pelaporan yang besar dan pada akhirnya tidak perlu.”

Dalam pernyataannya, Tesla menegaskan bahwa proposal Presiden Biden akan menambah “beban regulasi yang tidak diperlukan” bagi produsen mobil Barat, banyak di antaranya sudah berjuang menghadapi persaingan dari rival-rival China.

Rencana tersebut mengharuskan perusahaan mobil AS untuk memastikan bahwa komponen mobil canggih yang diimpor dari luar negeri tidak berasal dari China atau Rusia.

Untuk menegakkan aturan ini, produsen harus mengajukan informasi terperinci tentang semua pemasok yang relevan, yang pada gilirannya akan menambah birokrasi yang rumit.

Dampak Terhadap Industri Otomotif

Komentar Tesla muncul di tengah upaya Musk yang meningkat untuk mendukung Donald Trump menjelang pemilihan presiden pada hari Selasa.

Dalam kritiknya, Tesla menyasar aspek tertentu dari proposal larangan tersebut, terutama yang menyangkut perangkat keras dan perangkat lunak yang menghubungkan mobil dengan dunia luar, seperti sistem mengemudi otomatis dan Bluetooth.

Menteri Perdagangan AS, Gina Raimondo, menyatakan pada bulan September bahwa aturan ini penting untuk mencegah musuh asing mengambil alih kendali mobil di jalan raya AS.

Namun, dalam tanggapannya kepada Departemen Perdagangan, penasihat perdagangan Tesla, Miriam Eqab, mengklaim bahwa peraturan ini “menambah beban regulasi yang tidak diperlukan pada perangkat lunak yang dirancang oleh pihak non-AS.”

Implikasi Bagi Tesla dan Produsen Lain

Musk sebelumnya juga mengkritik tarif yang diberlakukan Biden pada mobil listrik yang diimpor dari China, menyatakan, “Secara umum, saya mendukung tidak ada tarif.”

Para analis memperingatkan bahwa kebijakan ketat AS yang dirancang untuk menekan industri mobil China bisa memicu tindakan balasan dari Beijing terhadap Tesla, yang menjual 600.000 mobil di China tahun lalu.

Proposal Biden, yang diharapkan berlaku mulai 2027, telah memicu reaksi dari produsen mobil lain. Polestar, produsen mobil listrik yang dimiliki oleh Geely dari China, memperingatkan bahwa aturan tersebut akan “secara efektif melarang” mereka menjual mobil di Amerika.

Lotus, yang juga dimiliki oleh Geely, menyatakan bahwa rencana tersebut “dapat menjadi perhatian bagi masa depannya di AS.”

Ford juga memperingatkan bahwa aturan ini berisiko “terlalu luas dan tidak perlu”, yang dapat melarang penjualan mobilnya yang diproduksi di luar negeri.

Volkswagen meminta “status preferensial” bagi produsen mobil yang berbasis di “negara sekutu.”

Penyelidikan dan Dukungan untuk Trump

Beberapa regulator telah membuka penyelidikan terhadap Tesla dan perusahaan-perusahaan Musk lainnya selama masa kepresidenan Biden, termasuk menyangkut teknologi mengemudi otomatis dan kepatuhan terhadap aturan pasar saham.

Ketelitian ini dianggap sebagai salah satu alasan Musk secara vokal mendukung Trump, menyumbangkan puluhan juta dolar untuk upaya membawa Trump kembali ke Gedung Putih.

Musk dan Trump telah membahas kemungkinan peran bagi miliarder tersebut dalam pemerintahan Trump, termasuk memimpin “departemen efisiensi pemerintahan.”

Menghadapi Ancaman dari China

Rencana pelarangan suku cadang mobil asal China muncul setelah Biden menyatakan bahwa upaya China untuk mendominasi pasar mobil global adalah ancaman bagi keamanan nasional Amerika.

Kekhawatiran ini juga mendorong tindakan serupa di Eropa, di mana pejabat telah memperkenalkan tarif yang lebih tinggi untuk impor mobil listrik dari China.

Uni Eropa telah memberlakukan langkah-langkah yang mengenakan tarif hingga 35% untuk menghentikan masuknya model-model murah dari China.

Banyak produsen mobil China didukung oleh subsidi negara yang besar dari Beijing, memungkinkan mereka menjual mobil dengan harga jauh lebih murah dibandingkan rekan-rekan Eropa mereka.

Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Menurut unggahan pemerintah AS, aturan resmi yang akan melarang investasi AS tertentu dalam bidang kecerdasan buatan (AI) di Tiongkok sedang dalam peninjauan akhir. Kondisi ini menunjukkan pembatasan investasi AS akan segera diberlakukan.

Melansir Reuters, aturan tersebut mengharuskan investor AS untuk memberi tahu Departemen Keuangan tentang beberapa investasi dalam AI dan teknologi sensitif lainnya.

Aturan ini berasal dari perintah eksekutif yang ditandatangani oleh Presiden Joe Biden pada bulan Agustus 2023 yang bertujuan untuk mencegah investor Amerika membantu militer Tiongkok dalam hal teknologi.

Aturan akhir, yang menargetkan investasi keluar ke Tiongkok dalam AI, semikonduktor dan mikroelektronika serta komputasi kuantum, sedang ditinjau di Kantor Manajemen dan Anggaran AS. Ini berarti, aturan tersebut kemungkinan akan dirilis paling cepat minggu depan atau lebih.

"Sepertinya bagi saya, mereka mencoba menerbitkan ini sebelum pemilihan," kata mantan pejabat Departemen Keuangan AS Laura Black, seorang pengacara di Akin Gump di Washington, mengacu pada pemilihan presiden AS pada tanggal 5 November.

Black menambahkan bahwa kantor Departemen Keuangan yang mengawasi peraturan tersebut umumnya menyediakan waktu setidaknya 30 hari sebelum peraturan tersebut mulai berlaku.

Departemen Keuangan menerbitkan rancangan aturan dengan sejumlah pengecualian pada bulan Juni dan memberi publik kesempatan untuk berkomentar.

Rancangan aturan tersebut menempatkan tanggung jawab pada individu dan perusahaan AS untuk menentukan transaksi mana yang akan dibatasi.

Seorang juru bicara Departemen Keuangan menolak berkomentar.

Black berharap, aturan final tersebut akan lebih memperjelas cakupan kecerdasan buatan dan ambang batas untuk mitra terbatas.

Aturan yang diusulkan melarang transaksi dalam AI untuk penggunaan tertentu, dan melibatkan sistem yang dilatih dalam menggunakan daya komputasi dalam jumlah tertentu.

Aturan tersebut mengharuskan pemberitahuan transaksi yang terkait dengan pengembangan sistem AI atau semikonduktor yang tidak dilarang.

Tonton:China Memangkas Suku Bunga untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Sekuritas yang diperdagangkan secara publik seperti dana indeks atau reksa dana, investasi kemitraan terbatas tertentu, dan pembiayaan utang sindikasi tertentu termasuk di antara pengecualian yang diusulkan.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Departemen Keuangan Amerika Serikat telah mengumumkan sanksi terhadap produsen mesin dan suku cadang drone asal China.

Mengutip Al Jazeera, menurut pemerintahan Presiden Joe Biden, sanksi dijatuhkan karena perusahaan-perusahaan tersebut telah secara langsung membantu Rusia melancarkan serangan jarak jauh dalam perang di Ukraina.

Sanksi yang dikeluarkan pada hari Kamis tersebut menargetkan tiga entitas dan satu individu atas keterlibatan mereka dalam pengembangan dan produksi drone serang jarak jauh “seri Garpiya” Rusia.

“Garpiya telah dikerahkan oleh Rusia dalam perang brutalnya melawan Ukraina, menghancurkan infrastruktur penting dan menyebabkan banyak korban,” kata Departemen Keuangan dalam sebuah pernyataan yang mengumumkan tindakan tersebut.

Dijelaskan pula, “Dirancang dan dikembangkan oleh para ahli yang berbasis di Republik Rakyat China (RRC), Garpiya diproduksi di pabrik-pabrik yang berbasis di RRC bekerja sama dengan perusahaan pertahanan Rusia sebelum mentransfer drone tersebut ke Rusia untuk digunakan melawan Ukraina.”

Rusia baru-baru ini menggunakan serangan pesawat nirawak jarak jauh untuk menembus pertahanan udara Ukraina, yang menimbulkan malapetaka di seluruh negeri, termasuk serangan rudal di kota Poltava yang menewaskan 55 orang dan melukai 328 orang.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy telah mendesak AS untuk mengizinkan pasukannya menggunakan senjata jarak jauhnya untuk menyerang jauh ke wilayah Rusia.

Peran "langsung" Tiongkok

AS sebelumnya menuduh Tiongkok memberikan dukungan material kepada Rusia untuk mendukung perangnya melawan Ukraina.

Menurut pejabat senior pemerintahan Biden yang berbicara dengan syarat anonim dan dikutip oleh kantor berita The Associated Press, sanksi terbaru tersebut berupaya untuk menargetkan "aktivitas langsung" antara Beijing dan Moskow.

Ini adalah sanksi AS pertama yang dijatuhkan pada entitas Tiongkok yang secara langsung mengembangkan dan memproduksi sistem persenjataan lengkap dalam kemitraan dengan perusahaan-perusahaan Rusia.

“Rusia semakin bergantung pada keahlian profesional asing dan impor teknologi canggih untuk mendukung program persenjataannya dan memajukan kampanye militernya melawan Ukraina,” kata Bradley T Smith, penjabat wakil menteri keuangan untuk terorisme dan intelijen keuangan, dalam sebuah pernyataan.

“Kami akan terus mengganggu jaringan yang memungkinkan Rusia memperoleh dan menggunakan senjata canggih ini,” tambahnya.

Tiongkok telah menjalin hubungan yang lebih erat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin sejak invasi Ukraina tahun 2022 tetapi telah berulang kali membantah memasok senjata ke Moskow. Pejabat Tiongkok telah membela perdagangan Tiongkok dengan Rusia sebagai hal yang normal dan sah.

AS telah meluncurkan serangkaian sanksi terhadap entitas dan individu yang dituduhnya membantu upaya perang Rusia. Tahun ini, AS memberikan sanksi kepada lebih dari 300 individu dan perusahaan di Tiongkok, Afrika Selatan, Uni Emirat Arab, dan Turki.

Juru bicara keamanan nasional Gedung Putih John Kirby mengatakan pada saat itu bahwa Washington akan menghadapi kebijakan nonpasar Tiongkok yang mengarah pada dampak buruk global.

Bulan lalu, Tiongkok mengeluarkan sanksinya sendiri terhadap perusahaan pertahanan AS atas penjualan peralatan militer ke Taiwan.

Tonton:Kompak Kritik Amerika, Rusia dan China Memperkuat Hubungan Militer

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian mengatakan pada saat itu bahwa penjualan senjata AS ke wilayah Taiwan milik Tiongkok telah secara serius melanggar prinsip satu China, melanggar kedaulatan dan kepentingan keamanan Tiongkok, dan merusak hubungan Tiongkok-AS.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden AS Joe Biden menyebut dia mengakhiri upayanya untuk terpilih kembali dalam pemilihan Presiden AS 2024 setelah mendengar para anggota Kongres dari Partai Demokrat bahwa dia akan merugikan peluang mereka untuk mendapat suara pada bulan November.

Komentar Biden ini merupakan wawancara pertamanya sejak dirinya mengundurkan diri pada 21 Juli 2024 setelah perdebatan sengit dengan mantan Presiden Donald Trump, lawannya dari Partai Republik, pada 27 Juni.

Mengutip Bloomberg pada Selasa (13/3/2024), Biden menyebut nama mantan Ketua DPR AS, Nancy Pelosi, dalam wawancara dengan CBS News. Hal ini mengisyaratkan tekanan internal partai kepada Biden untuk meninggalkan pencalonan dan keengganannya untuk melakukannya.

“Mengejar pencalonan diri untuk masa jabatan kedua akan menjadi gangguan nyata,” kata Biden pada acara Sunday Morning CBS dikutip dari Bloomberg.

Adapun, Pelosi juga telah mengungkap penyebab mundurnya Biden pada Pilpres AS 2024 dalam beberapa hari terakhir. Dia mengatakan, keputusan ini diharapkan akan menjadi kampanye yang lebih baik bagi Partai Demokrat sehingga pihaknya bisa menang.

“Saya tidak berpikir kami berada di jalur menuju kemenangan,” katanya pada hari Minggu di Inside With Jen Psaki MSNBC.

Adapun, berbagai laporan berita pada saat itu menyatakan bahwa para pemimpin Kongres dari Partai Demokrat, termasuk Pelosi, Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer, dan Pemimpin Minoritas DPR Hakeem Jeffries, memperingatkan Biden tentang risiko kegagalan saat pemungutan suara dan mendesaknya untuk mempertimbangkan mundur.

Biden melanjutkan, hasil dari jajak pendapat kala itu menunjukkan persaingan yang ketat antara dirinya dan Trump. Namun, dia menyebut sejumlah rekannya dari Partai Demokrat di DPR dan Senat menganggap pencalonannya akan merugikan partai dalam pilpres tersebut.

“Dan saya khawatir jika saya tetap mengikuti pilpres, itu akan menjadi topik pembicaraan. Anda akan mewawancarai saya tentang 'Mengapa Nancy Pelosi mengatakan 'Mengapa melakukan hal itu dan...'” kata Biden, sebelum terdiam.

Sementara itu, Pelosi memuji kecerdasan politik Wakil Presiden Kamala Harris, yang berhasil mengamankan nominasi presiden dari Partai Demokrat setelah Biden mundur.

“Dia siap,” kata Pelosi di MSNBC.

Biden dan Harris berencana berkampanye di Maryland pada 15 Agustus, penampilan bersama pertama mereka sejak Harris resmi menjadi calon presiden dari Partai Demokrat.

Meski Biden menggambarkan keputusannya sebagai upaya untuk menyatukan negara di bawah generasi pemimpin yang lebih muda, Dirinya terus-menerus ditekan oleh partainya sendiri untuk mengambil tindakan tersebut.

“Kita harus, kita harus, kita harus mengalahkan Trump,” kata Biden, 81 tahun, dalam wawancara dengan CBS yang direkam pekan lalu.

Mundurnya Biden dari pencalonan menjadikannya presiden AS pertama yang tidak mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua sejak 1968. Kala itu, rekannya dari Partai Demokrat, Lyndon Baines Johnson, mengatakan dia tidak akan menerima pencalonan dari partainya.

Hal ini terjadi setelah pemilu tahun 2024 yang penuh gejolak di mana Trump menjadi mantan presiden pertama yang dihukum karena melakukan kejahatan. Trump kemudian selamat dari peristiwa pembunuhan oleh pria bersenjata, dengan peluru yang ditembakkan mengenai telinganya.

Biden mengumumkan pengunduran diri dari pencalonan presiden dalam pidatonya pada 24 Juli dari Ruang Oval. Dia mengatakan bahwa dirinya memutuskan cara terbaik ke depan adalah dengan meneruskan kepemimpinannya kepada generasi baru.

Adapun, Biden juga bersikeras bahwa dia akan menyelesaikan masa jabatannya dan akan tetap fokus melakukan pekerjaannya sebagai presiden.

Bisnis.com, JAKARTA - Joe Biden resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari pencalonan presiden di Pilpres AS 2024.

Dirinya kemudian menunjuk Kamala Harris sebagai pengganti dirinya untuk maju sebagai calon presiden (capres).

Melansir Guardian, Kamala Harris kemudian mengatakan bahwa dirinya siap mengerahkan seluruh kekuataannya untuk Partai Demokrat.

Mundurnya Joe Biden dalam Pilpres ini disebut karena banyaknya tekanan dari berbagai pihak, yang menyebut dirinya sudah tak layak lagi.

Salah satu alasan paling mendasar sejumlah orang, hingga senior politik, memintanya mundur adalah masalah kesehatan.

Digantinya Biden menjadi Kamala pun menimbulkan pertanyaan, apakah Partai Demokrat bisa mengalahkan Trump yang saat ini lebih unggul menurut poling suara.

Dalam jajak pendapat nasional terbaru NBC News yang dilakukan lebih dari seminggu, baik Biden maupun Harris membuntuti Trump dengan selisih 2 poin di antara pemilih terdaftar, meskipun persentase sebenarnya untuk masing-masing kandidat adalah sama.

Trump masih unggul atas Biden dengan perolehan suara 45%-43%, sementara ia juga unggul 47% dibandingkan Harris yang 45% dalam pertarungan mereka.

Kemudian jajak pendapat nasional Fox News pasca-debat menunjukkan bahwa Trump unggul 1 poin dibandingkan Biden (Trump 49%, Biden 48%) dan Harris (Trump 49%, Harris 48%) di antara pemilih terdaftar.

Namun jajak pendapat lain menunjukkan Harris sedikit mengungguli Biden dengan selisih 1 atau 2 poin – meskipun, secara kritis, ia masih tertinggal dari Trump pada saat ini dalam beberapa pertarungan penting.

Jajak pendapat nasional CBS News/YouGov terhadap calon pemilih yang dilakukan setelah upaya pembunuhan menunjukkan bahwa Trump unggul 5 poin dari Biden di antara calon pemilih, 52% berbanding 47%, sementara jajak pendapat menunjukkan Harris tertinggal 3 poin, 51% berbanding 48%.

Dan dalam jajak pendapat New York Times/Siena College di Pennsylvania dan Virginia, Harris memperoleh hasil 2 poin lebih baik dibandingkan Biden di antara calon pemilih di kedua negara bagian tersebut.

Meskipun jajak pendapat NBC News baru-baru ini menunjukkan bahwa Biden dan Harris tertinggal 2 poin di belakang Trump secara nasional, survei tersebut menemukan beberapa perbedaan penting di antara kelompok demografis.

Salah satunya adalah Harris sedikit mengungguli Biden di kalangan pemilih kulit hitam, dan memimpin Trump di antara pemilih kulit hitam dengan selisih 64 poin (78% berbanding 14%).

Sedangkan Trump masih mengungguli Kamala Harris di antara pemilih kulit putih.

Meskipun secara garis besar, dari usia, jenis kelamin, hingga pemilih Latin, Trump dan Kamala memiliki angka yang tidak jauh beda.

Bisnis.com,JAKARTA - Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Kamala Harris kini menjadi pengganti Presiden Joe Biden untuk maju sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2024.

Harris yang berusia 59 tahun telah mendapatkan dukungan besar dan memiliki daya tarik yang kuat dengan blok pemilih penting bagi Partai Demokrat. Ia juga merupakan wanita kulit berwarna pertama yang menjabat sebagai Wakil Presiden.

Kamala merupakan putri dari seorang imigran India, mendiang Shyamala Gopalan, dan seorang ayah dari Jamaika, Donald Harris. Sang ayah merupakan profesor ekonomi di perguruan tinggi dan ibunya adalah peneliti kanker payudara. Harris sering menyebut ibunya menjadi panutan.

Dalam memoarnya "The Truths We Hold: An American Journey," Harris mengenang saat menghadiri protes hak-hak sipil bersama orang tuanya saat masih kecil. Hal ini kemudian menjadi sumber inspirasi utama bagi keputusannya untuk mengejar karier sebagai pengacara, dan kemudian terjun ke politik..

Harris berkuliah di Universitas Howard dan merupakan anggota Alpha Kappa Alpha, perkumpulan mahasiswi kulit hitam tertua di AS.

Ia memiliki gelar hukum dari UC Law San Francisco dan memulai kariernya sebagai wakil jaksa wilayah di Oakland, California pada 1990. Harris memulai kariernya dengan menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan anak.

Sebelum menjadi Wakil Presiden, ia selalu menjadi yang pertama di hampir setiap jabatan yang pernah dipegangnya.

Pada 2003, Harris terpilih sebagai jaksa wilayah San Francisco, menjadi wanita kulit hitam pertama yang menjabat posisi tersebut. Setelah itu, ia juga terpilih sebagai orang Afrika-Amerika pertama dan wanita pertama yang menjabat sebagai jaksa agung California.

Harris menyebut dirinya sebagai jaksa progresif, sering menyatakan bahwa salah satu fokus utamanya adalah reformasi peradilan pidana. Meskipun demikian, dia mendapat kritik mengenai rekam jejak peradilan pidananya, dengan beberapa pihak di kubu kiri menunjuk pada peningkatan jumlah hukuman.

Dalam bukunya pada 2009 "Smart on Crime," Harris menulis tentang filosofinya mengenai intervensi dini dan rehabilitasi bagi pelanggar pertama kali yang tidak melakukan kekerasan.

Kemudian, pada 2016, Harris terpilih sebagai senator AS yang mewakili Negara Bagian California. Ia menjadi senator Asia Selatan pertama dalam sejarah. Sebagai anggota Komite Kehakiman, Harris dikenal karena interogasinya yang tajam terhadap pejabat dan calon pejabat pemerintahan Trump.

Harris menghadapi berbagai kesulitan sepanjang kariernya di politik nasional, termasuk beberapa kesalahan yang dibuatnya sendiri.

Kampanye Presiden 2020 dimulai dengan harapan tinggi, tetapi berakhir sebelum kaukus Iowa karena dia kesulitan menyampaikan pesan yang jelas kepada pemilih dan timnya mengalami pertikaian internal.

Harris kemudian keluar dari perlombaan pada Desember 2019. Biden memilihnya sebagai pasangan calon wakil presiden pada Agustus 2020.

Ketika Joe Biden mundur dari pemilihan presiden AS, ia kemudian dengan cepat menjelaskan bahwa ia hanya memikirkan satu pengganti, yakni memilih Wakil Presidennya.

Biden menuturkan bahwa keputusan tersebut adalah keputusan terbaik yang pernah ia buat, dan menyatakan dukungan penuh bagi Harris. Ia juga menyerukan bagi Partai Demokrat untuk bersatu dan mengalahkan Trump.

Nantinya jika Harris terpilih, ia akan menjadi presiden wanita pertama di Negeri Paman Sam, dan merupakan presiden kulit hitam kedua.

Bisnis.com, JAKARTA - Donald Trump langsung memberikan reaksi keras saat Joe Biden memutuskan untuk mundur di Pilpres 2024.

Menutunya, Joe Biden adalah "Presiden Terburuk" sepanjang sejarah yang dimiliki Amerika Serikat (AS).

Trump pun mengatakan bahwa Biden memang tak layak untuk kembali maju di Pilpres. Ia berpendapat bahwa lawannya itu tidak mungkin bisa melayani negara dengan baik.

Apabila Biden kembali terpilih, AS akan terpuruk dan terus masuk ke lubang kerusakan. Trump menuliskan hal tersebut di akun Truth Social miliknya, Minggu (21/7).

“Joe Biden tidak layak mencalonkan diri sebagai presiden. Kita akan sangat menderita karena kepresidenannya," kata Trump.

Adapun melansir dari NBC, Trump dengan santai mengatakan bahwa Biden memang seharusnya "tahu posisi".

"Dia seharusnya tetap tinggal di ruang bawah tanahnya," sindir Trump, saat ditanya pendapatnya mengenai keputusan Biden.

Kepada NBC, Trump mengatakan bahwa Biden "Presiden Terburuk" dalam sejarah. Menurutnya, Biden terlalu banyak membuat kerusuhan.

"Belum pernah ada presiden yang melakukan kerusakan seperti ini terhadap negara kita, mulai dari kemandirian energi hingga membiarkan jutaan imigran ilegal masuk,” kata Trump kepada NBC News dalam sebuah wawancara.

Bisnis.com, JAKARTA - Joe Biden resmi mundur dari pencalonan dirinya pada Pemilihan Presiden Amerika Serikat (Pilpres AS) 2024.

Pengumuman tersebut dirilis secara resmi pada Minggu (21/7/2024) melalui akun Twitternya. Ia mengaku bahwa keputusan ini adalah yang terbaik bagi dirinya dan Partai Demokrat.

Adapun keputusannya mundur dari Pilpres 2024 akan diumumkan secara umum di publik dalam waktu dekat.

"Saya akan berbicara kepada publik, minggu ini, tentang detail keputusan saya," tulisnya.

Sejalan dengan ini, Biden mengaku dirinya akan fokus pada negara di sisa jabatannya. Ia ingin
menuntaskan tugas-tugasnya sebagai presiden saat ini.

Biden mengatakan, dirinya saat ini mendukung penuh Kamala Haris untuk menggantinya sebagai calon presiden (capres) dari Partai Demokrat.

"Hari ini saya ingin memberikan dukungan dan dukungan penuh saya agar Kamala menjadi calon partai kita tahun ini. Demokrat – inilah waktunya untuk bersatu dan mengalahkan Trump. Mari kita lakukan," kata Biden.

Melansir Guardian, Kamala Harris kemudian mengatakan bahwa dirinya siap mengerahkan seluruh kekuataannya untuk Partai Demokrat.

Di sisi lain, Ketua Partai Demokrat menyebut saat ini partai akan melakukan proses yang "transparan dan tertib" untuk mencari kandidat baru pengganti Biden.

Desakan Mundur untuk Joe Biden

Sebelumnya, Biden terus mendapat serangan dan tekanan penuh agar dirinya mundur dari pencalonan presiden.

Bahkan Partai Demokrat juga sempat memberikan tekanan yang sama, agar Biden mempertimbangkan keputusannya.

Sayangnya saat itu Biden masih bersikeras dan menyatakan bahwa hanya "Tuhan" yang bisa membuat dirinya mundur.

Setelah serangkaian kesalahan, pendukung Partai Demokrat pun akhirnya turun ke jalan untuk mendesak Biden.

Kemudian sejak penampilan debat Biden tiga minggu yang lalu memicu kepanikan di antara sesama anggota partainya, para pemimpin senior seperti Barack Obama atau Nancy Pelosi ikut mendorong Biden untuk merubah keputusannya di Pilpres 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Joe Biden resmi mundur dari pencalonan dirinya pada Pemilihan Presiden Amerika Serikat (Pilpres AS) 2024.

Pengumuman tersebut dirilis secara resmi pada Minggu (21/7/2024) melalui akun Twitternya. Ia mengaku bahwa keputusan ini adalah yang terbaik bagi dirinya dan Partai Demokrat.

Adapun keputusannya mundur dari Pilpres 2024 akan diumumkan secara umum di publik dalam waktu dekat.

"Saya akan berbicara kepada publik, minggu ini, tentang detail keputusan saya," tulisnya.

Sejalan dengan ini, Biden mengaku dirinya akan fokus pada negara di sisa jabatannya. Ia ingin
menuntaskan tugas-tugasnya sebagai presiden saat ini.

Biden mengatakan, dirinya saat ini mendukung penuh Kamala Haris untuk menggantinya sebagai calon presiden (capres) dari Partai Demokrat.

"Hari ini saya ingin memberikan dukungan dan dukungan penuh saya agar Kamala menjadi calon partai kita tahun ini. Demokrat – inilah waktunya untuk bersatu dan mengalahkan Trump. Mari kita lakukan," kata Biden.

Melansir Guardian, Kamala Harris kemudian mengatakan bahwa dirinya siap mengerahkan seluruh kekuataannya untuk Partai Demokrat.

Di sisi lain, Ketua Partai Demokrat menyebut saat ini partai akan melakukan proses yang "transparan dan tertib" untuk mencari kandidat baru pengganti Biden.

Desakan Mundur untuk Joe Biden

Sebelumnya, Biden terus mendapat serangan dan tekanan penuh agar dirinya mundur dari pencalonan presiden.

Bahkan Partai Demokrat juga sempat memberikan tekanan yang sama, agar Biden mempertimbangkan keputusannya.

Sayangnya saat itu Biden masih bersikeras dan menyatakan bahwa hanya "Tuhan" yang bisa membuat dirinya mundur.

Setelah serangkaian kesalahan, pendukung Partai Demokrat pun akhirnya turun ke jalan untuk mendesak Biden.

Kemudian sejak penampilan debat Biden tiga minggu yang lalu memicu kepanikan di antara sesama anggota partainya, para pemimpin senior seperti Barack Obama atau Nancy Pelosi ikut mendorong Biden untuk merubah keputusannya di Pilpres 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pada masa kampanye Pilpres 2020, Joe Biden menjanjikan perbaikan hubungan antara Pemerintah AS dan komunitas Muslim, salah satunya dengan berbuat lebih terkait nasib bangsa Palestina. Sampai ia mengundurkan diri sebagai kandidat calon presiden kali ini, janji itu ternyata omong kosong belaka.

Pada Oktober 1973, Biden sebagai senator Delaware yang baru terpilih mengunjungi Israel dalam perjalanan resmi luar negeri pertamanya dan bertemu dengan Perdana Menteri Israel Golda Meir. Biden yang berusia 30 tahun kala itu tampak terharu ketika Meir menjelaskan apa yang dikatakannya sebagai situasi berbahaya secara militer Israel yang dikelilingi oleh “negara-negara musuh”.

Aljazirah melansir, 13 tahun kemudian, Biden menyampaikan pidato yang penuh semangat di hadapan Senat AS, yang memperjelas bahwa kepentingan Amerika terkait erat dengan kepentingan Israel. “Sudah waktunya kita berhenti meminta maaf atas dukungan kita terhadap Israel,” katanya kepada anggota parlemen pada bulan Juni 1986. “Ini adalah investasi terbaik sebesar 3 miliar dolar AS yang kita lakukan. Jika tidak ada Israel, Amerika Serikat harus menciptakan Israel untuk melindungi kepentingannya di wilayah tersebut.”

Saat maju melawan Trump pada 2020, Biden mencoba mendekati komunitas Muslim AS. Salah satu janjinya adalah penyelesaian konflik Israel-Palestina dengan solusi dua negara. Namun saat tiba serangan pejuang Palestina pada Oktober 2023 yang dibalas dengan brutal oleh Israel, sikap aslinya keluar lagi.

Joe Biden, yang memproklamirkan diri sebagai Zionis, telah menjadi pembela setia Israel sepanjang karir politiknya selama puluhan tahun. Sebagai presiden, ia terus mendukung dukungan tanpa syarat Washington terhadap Israel dan menempatkan AS lebih selaras dengan sekutunya di Timur Tengah meskipun ada kemarahan internasional yang meningkat atas kekejaman Israel di Gaza.

Berpegang teguh pada agenda Donald Trump sebelumnya, Biden mempertahankan kedutaan AS di Yerusalem dan menolak membatalkan pengakuan Washington atas klaim kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan yang diduduki Suriah. Dia juga mendorong upaya untuk membangun hubungan formal antara Israel dan negara-negara Arab secara independen dari permasalahan Palestina.

Tak lama setelah pecahnya perang di Gaza tahun lalu, Biden menyuarakan dukungannya yang teguh terhadap Israel. Dia menunjukkan dukungan penuhnya ketika dia mengunjungi Israel dan memeluk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada Oktober 2023.

Biden memicu kemarahan tahun lalu ketika ia meragukan jumlah warga Palestina yang tewas dalam serangan Israel. “Saya tidak menduga orang-orang Palestina mengatakan yang sebenarnya mengenai berapa banyak orang yang terbunuh. Saya yakin orang-orang tak berdosa telah terbunuh, dan itu adalah harga dari perang,” ujarnya saat itu.

Amerika telah memblokir tiga usulan di Dewan Keamanan PBB yang menyerukan diakhirinya perang. Pemerintahan Biden juga memberikan suara menentang tindakan serupa di Majelis Umum PBB.

AS terus-menerus mengirimkan bom dan senjata ke Israel selama konflik, dan Biden serta para pembantunya menekankan bahwa komitmen mereka terhadap keamanan negara itu “sangat kuat”. Pada bulan April, Biden menandatangani bantuan militer tambahan sebesar 14 miliar dolar AS kepada Israel.

Gedung Putih mengecam jaksa Pengadilan Internasional karena mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu atas kemungkinan kejahatan perang. “Permohonan jaksa ICC untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin Israel sangat keterlaluan,” kata Biden dalam sebuah pernyataan pada bulan Mei.

Sejak Desember lalu, Associated Press melaporkan, para pemimpin komunitas Muslim dari beberapa negara bagian telah berjanji untuk menarik dukungan terhadap Joe Biden, dengan alasan penolakannya untuk menyerukan gencatan senjata di Gaza.

Partai Demokrat di Michigan telah memperingatkan Gedung Putih bahwa cara Biden menangani perang Israel-Hamas dapat menyebabkan dia kehilangan cukup dukungan dari komunitas Arab-Amerika untuk mempengaruhi hasil pemilihan presiden tahun 2024.

Para pemimpin Muslim dari Michigan, Minnesota, Arizona, Wisconsin, Florida, Georgia, Nevada dan Pennsylvania berkumpul di belakang mimbar bertuliskan "Abaikan Biden, gencatan senjata sekarang" di Dearborn, Michigan, kota dengan konsentrasi orang Arab Amerika terbesar di Amerika Serikat. .

Keengganan Biden untuk menyerukan gencatan senjata telah merusak hubungannya dengan komunitas Muslim Amerika, menurut Jaylani Hussein yang berbasis di Minneapolis, yang membantu mengatur konferensi tersebut. “Keluarga dan anak-anak dirugikan oleh dana pajak kami,” kata Hussein. “Apa yang kita saksikan hari ini adalah tragedi demi tragedi.”

"Kemarahan di komunitas kami tidak dapat dipercaya. Salah satu hal yang membuat kami semakin marah adalah kenyataan bahwa sebagian besar dari kami sebenarnya memilih Presiden Biden. Saya bahkan pernah mengalami satu insiden di mana seorang pemimpin agama bertanya kepada saya, 'Bagaimana cara saya mendapatkan surat suara tahun 2020 agar saya dapat memusnahkannya?" dia berkata.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON — Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden memutuskan tak akan melanjutkan pencalonannya dalam kontestasi pemilihan presiden (pilpres) AS. Biden, selaku incumbent atau pejawat, diketahui kembali diusung Partai Demokrat untuk pilpres yang diagendakan digelar pada November mendatang.

Biden telah mengumumkan keputusan pengunduran dirinya sebagai kandidat presiden lewat sebuah surat yang diunggah di akun X resminya, Ahad (21/7/2024). “Merupakan kehormatan terbesar dalam hidup saya untuk menjabat sebagai Presiden Anda,” tulis Biden.

“Dan meskipun saya berniat untuk mencalonkan diri kembali, saya yakin demi kepentingan terbaik partai dan negara saya jika saya mundur dan fokus hanya pada memenuhi tugas saya sebagai Presiden selama sisa masa jabatan saya,” tambah Biden dalam suratnya.

Biden mengungkapkan akan menjelaskan alasan pengunduran dirinya sebagai capres pada akhir pekan mendatang. Dalam unggahan lanjutan pada akun X-nya yang ditujukan bagi para anggota Partai Demokrat, Biden memberikan dukungannya kepada Wakil Presiden AS Kamala Harris untuk menggantikannya sebagai capres.

“Hari ini saya ingin memberikan sokongan dan dukungan penuh saya agar Kamala menjadi calon partai kita tahun ini. Demokrat – inilah waktunya untuk bersatu dan mengalahkan (Donald) Trump. Mari kita lakukan,” tulis Biden pada akun X-nya.

Kondisi kesehatan Biden yang kini berusia 81 tahun telah lama menjadi sorotan. Sebagian kalangan, termasuk di internal Partai Demokrat, menilai, Biden sudah tak lagi fit jika harus kembali menjabat sebagai presiden AS untuk periode kedua. Oleh sebab itu Biden diminta untuk mundur atau mengugurkan pencalonannya pada pilpres tahun ini.

Kondisi kesehatan Biden juga kerap disorot Donald Trump yang merupakan capres AS dari Partai Republik. Trump bahkan pernah mengolok Biden dengan sebutan “sleepy Joe”.

Serangan politik

Sementara, tim kampanye kandidat Partai Republik langsung menuduh Harris berbohong dan menutupi Biden untuk menyembunyikan masalah kesehatannya. “Tetapi setelah debat Presiden Trump, tidak ada lagi yang bisa disembunyikan,” kata penasihat kampanye Jason Miller dalam postingan yang di-retweet oleh akun kampanye Trump di X.

Miller menyebut Trump sebagai presiden, bukan Biden. Miller juga menyarankan agar Kevin O’Connor, dokter presiden, ditanyai mengenai masalah ini.

JD Vance, kandidat wakil presiden AS yang mendampingi Trump juga telah menyerang Harris sebagai reaksi publik pertamanya terhadap dukungan Biden. Pilihan Trump sebagai wakil presiden mengatakan Harris “ ikut menandatangani” kebijakan perbatasan dan iklim Biden, dengan alasan bahwa kebijakan tersebut menaikkan harga perumahan dan bahan makanan.

“Dialah penanggung jawab semua kegagalan ini,” kata Vance di X. “Presiden Trump dan saya siap menyelamatkan Amerika, siapa pun yang menjadi kandidat utama Partai Demokrat,” tambah senator Ohio itu.

Kandidat presiden independen Robert F Kennedy Jr berpendapat bahwa “banyak” orang di AS “takut” bahwa “elite Partai Demokrat akan melakukan kecurangan lagi dalam proses pencalonan agar wakil presiden yang tidak populer bisa menggantikan posisi Presiden Biden”.

“Daripada memilih kandidat yang dipilih oleh elite DNC (Kongres Nasional Demokrat), partai harus menggunakan jajak pendapat netral untuk mengidentifikasi kandidat yang paling mampu mengalahkan Donald Trump,” kata Kennedy Jr, anggota keluarga politik paling terkenal di AS, pada X. “Jika mereka melakukan ini sejak awal, saya tidak akan meninggalkan Partai Demokrat.”