Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT BNI Life Insurance atau BNI Life menargetkan pendapatan premi dari Unit Usaha Syariah (UUS) tahun ini bisa mencapai Rp 689 miliar. Hingga Juni, pencapaiannya sudah lebih dari separuh.

GM Corsec, Legal, dan Corcom BNI Life, Arry Herwindo menyebut BNI Life akan tetap melakukan spin off sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh OJK. Hingga saat ini perusahaan telah melakukan pendalaman terkait mekanisme yang akan diambil untuk spin off.

"Pendapatan premi unit syariah BNI Life per Juni 2024 sebesar Rp 407 miliar," ujarnya kepada Kontan, Selasa (23/7).

Untuk mencapai target tersebut, Arry menyampaikan pihaknya akan menerapkan sejumlah strategi. Salah satu strateginya, yakni melakukan optimalisasi kerja sama bancassurance dengan partner.

Asal tahu saja, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan batas waktu pemisahan atau spin off Unit Usaha Syariah (UUS) pada 31 Desember 2026. Adapun regulasinya telah tertuang pada Peraturan OJK (POJK) Nomor 11 Tahun 2023 yang beleidnya terbit 11 Juli 2023.

Apabila pada akhirnya perusahaan tersebut tidak dapat menyelesaikan spin-off sesuai dengan batas waktu, OJK mencabut izin unit syariah perusahaan tersebut dan perusahaan dimaksud wajib menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada pemegang polis. Penyelesaian kewajiban tersebut tentunya harus dengan persetujuan pemegang polis dan tidak merugikan hak pemegang polis.

?

Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengumumkan batas waktu untuk pemisahan atau spin off Unit Usaha Syariah (UUS) yang harus diselesaikan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2026.

Ketentuan ini dituangkan dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 11 Tahun 2023 yang resmi dikeluarkan pada 11 Juli 2023.

Menanggapi regulasi tersebut, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) menyatakan komitmennya untuk mendukung seluruh perusahaan asuransi syariah yang akan melakukan spin off agar prosesnya tidak menumpuk mendekati batas waktu yang ditetapkan OJK.

Direktur Eksekutif AASI, Erwin Noekman, menegaskan bahwa asosiasi tidak membeda-bedakan metode yang digunakan perusahaan dalam melakukan spin off, baik melalui pendirian perusahaan baru ataupun pengalihan portofolio.

"Kalau selesainya ini kan semua kembali pada setiap perusahaan masing-masing, atau dijalani sesuai persetujuan OJK. Saya kira OJK juga berharap ini semua tidak menumpuk di belakang (di tahun 2026)," ujar Erwin saat ditemui di acara Sharia Insurance Convetion and Awards (SICA) AASI 2024, Selasa (23/7).

AASI optimistis bahwa proses spin off dapat berjalan lancar hingga batas waktu yang telah ditetapkan. Selain itu, Erwin juga menyebut bahwa industri asuransi syariah diproyeksikan mampu mencatat pertumbuhan kinerja positif hingga akhir tahun 2024, didukung oleh berbagai faktor.

Salah satu faktor pendukung adalah kolaborasi dalam acara Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 di Aceh. Erwin menyatakan bahwa para atlet yang berpartisipasi dalam PON Aceh, beserta organisasi dan pelaksanaannya, akan menggunakan jasa asuransi syariah.

OJK mencatat bahwa terdapat 30 perusahaan yang berencana melakukan spin off unit syariah dengan mendirikan perusahaan baru, sesuai dengan pelaksanaan Peraturan OJK No. 11 Tahun 2023 tentang pemisahan unit usaha syariah perusahaan asuransi.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, mengungkapkan bahwa dari 30 perusahaan tersebut, dua di antaranya berencana mendirikan perusahaan asuransi syariah baru pada tahun 2024.

"Dari dua perusahaan tersebut, satu perusahaan telah mengajukan permohonan izin usaha asuransi syariah baru kepada OJK, sementara satu perusahaan lainnya akan mengajukan permohonan izin usaha pada Desember 2024," ungkap Ogi dalam pernyataan tertulisnya pada Senin (8/7).

Menurut Rencana Kerja dan Pengembangan Usaha Syariah (RKPUS) perusahaan, satu perusahaan yang telah mengajukan izin usaha ditargetkan dapat menyelesaikan spin off pada akhir tahun ini.

Sedangkan perusahaan yang baru akan mengajukan izin usaha pada Desember 2024, diharapkan dapat menyelesaikan proses spin off pada tahun 2025.

OJK juga telah melakukan komunikasi dengan perusahaan yang berencana melakukan spin off melalui pengalihan portofolio kepada perusahaan asuransi syariah lain, untuk memastikan bahwa proses tersebut dapat diselesaikan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.

Jika pada akhirnya perusahaan tersebut tidak dapat menyelesaikan spin off tepat waktu, OJK akan mencabut izin unit syariah perusahaan tersebut, dan perusahaan wajib menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada pemegang polis.

Penyelesaian kewajiban ini harus dilakukan dengan persetujuan pemegang polis dan tidak boleh merugikan hak-hak mereka.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) dengan persentase 100% untuk properti sudah berakhir sejak 30 Juni 2024. Selanjutnya sejak 1 Juli 2024 hingga 31 Desember 2024 porsinya berkurang menjadi 50%.

Mengenai dampak kebijakan tersebut terhadap proyeksi asuransi properti, PT Asuransi Asei Indonesia menyebut insentif yang turun tak serta-merta menurunkan daya beli masyarakat, terutama terkait properti.

"Walaupun insentif PPN turun 50%, daya beli tidak serta merta menurun. Sebab, ada support dari sektor lain seperti pembiayaan FLPP," ungkap Kepala Divisi Transformasi dan Inistiatif Strategic Asuransi Asei Indonesia Wahyudin Rahman kepada Kontan, Selasa (23/7).

Meski insentif PPN DPT dipangkas, Wahyudin menyebut proyeksi asuransi properti diperkirakan akan terus tumbuh ke depannya. Hal itu dikarenakan menggeliatnya pembiayaan rumah dan kesadaran berasuransi para pengusaha atas tempat usaha atau pabrik.

Untuk mengantisipasi dampak yang lebih jauh, Wahyudin menerangkan pihaknya akan menerapkan sejumlah strategi. Salah satunya bekerja sama dengan perbankan untuk mendongkrak kinerja asuransi properti. Untuk direct, dia bilang Asei akan lebih fokus pada cross selling dan broker.

Sementara itu, Wahyudin menyebut Asei membukukan kinerja positif terkait asuransi properti. mengatakan perusahaan berhasil meraih pendapatan premi sebesar Rp 19 miliar hingga Juni 2024.

"Nilai itu naik 179%, jika dibandingkan periode sama tahun lalu," ucapnya.

Wahyudin menerangkan tingginya pertumbuhan itu dikarenakan ada beberapa penutupan asuransi aset dari BUMN. Dia menyampaikan target untuk asuransi properti pada tahun ini sekitar Rp 50 miliar.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Asuransi Sinar Mas membukukan pendapatan premi dari lini bisnis asuransi kendaraan bermotor sebesar Rp 770 miliar hingga Juni 2024.

Direktur Asuransi Sinar Mas Dumasi Samosir mengatakan nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 10% secara Year on Year (YoY).

"Adapun nilai pendapatan premi perusahaan hingga Juni 2023 mencapai Rp 854 miliar," ujarnya saat ditemui di Plaza Sinar Mas, Selasa (23/7).

Dumasi menargetkan pendapatan premi dari asuransi kendaraan bermotor pada tahun ini setidaknya bisa seperti pencapaian sepanjang 2023. Adapun pendapatan premi asuransi kendaraan bermotor pada 2023 mencapai Rp 1,6 triliun.

Untuk mencapai target asuransi kendaraan bermotor pada tahun ini, Dumasi mengatakan Asuransi Sinar Mas akan memaksimalkan kinerja seluruh cabang. Dia menerangkan perusahaan akan mengimbau seluruh cabang untuk lebih dekat lagi dengan dealer dan leasing company.

Dengan demikian, porsi pendapatan premi dari lini tersebut masih bisa dipertahankan, bahkan bisa didongkrak. Sebab, selama ini pendapatan premi asuransi kendaraan bermotor Asuransi Sinar Mas kebanyakan didapatkan dari kerja sama dengan perusahaan leasing atau multifinance.

"Mungkin multifinance 90%, sedangkan dealer mungkin sekitar 5%," ujar Dumasi.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Bank Central Asia (BCA) akan menutup layanan Bank draft mulai 12 Agustus 2024 mendatang. Hal ini diumumkan pada situs resminya sejak awal Juli 2024.

"Terhitung mulai 12 Agustus 2024, BCA akan melakukan penutupan layanan Bank Draft Outward Remittance (OR) dan Inward Remittance (IR) untuk seluruh mata uang," ungkap manajemen dikutip dari situs resminya, Rabu (3/7).

Dalam rinciannya, BCA akan melakukan penutupan layanan Bank Draft Outward Remittance (OR) dan Inward Remittance (IR) untuk seluruh mata uang.

Manajemen menyebut BCA tidak dapat lagi melayani penerbitan Bank Draft OR. Selanjutnya, Stop payment dan pembatalan Bank Draft OR tetap dapat dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.

Adapun Bank Draft OR yang masih outstanding dapat dicairkan oleh bank tertarik hingga masa berlaku bank draft kedaluwarsa.

Sementara itu untuk layanan Bank Draft IR, manajemen menyebut layanan pencairan Bank Draft IR yang terbit sebelum 12 Agustus 2024 akan tetap tersedia hingga tanggal 28 Februari 2025 atau hingga masa berlaku bank draft kedaluwarsa.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyiapkan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan dan pelaksanaan likuidasi PT BPR Lubuk Raya Mandiri, yang beralamat di Jl. Bypass KM 6 RW 006, Lubuk Bagalung Nan XX, Kota Padang, Sumatera Barat.

Proses pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah dan pelaksanaan likuidasi bank dilakukan setelah izin BPR Lubuk Raya Mandiri, dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhitung sejak tanggal 23 Juli 2024.

Untuk melaksanakan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR Lubuk Raya Mandiri, LPS akan memastikan simpanan nasabah dapat dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, LPS pun akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang akan dibayar, rekonsiliasi dan verifikasi dimaksud akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja. Dana yang digunakan untuk pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR Lubuk Raya Mandiri, bersumber dari dana LPS.

Nasabah dapat melihat status simpanannya di kantor BPR Lubuk Raya Mandiri, atau melalui website LPS (www.lps.go.id) setelah LPS mengumumkan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR tersebut. Bagi debitur bank, tetap dapat melakukan pembayaran cicilan atau pelunasan pinjaman di kantor BPR Lubuk Raya Mandiri, dengan menghubungi Tim Likuidasi LPS.

Sekretaris Lembaga LPS, Annas Iswahyudi mengimbau agar nasabah BPR Lubuk Raya Mandiri, tetap tenang dan tidak terpancing atau terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pembayaran klaim penjaminan dan likuidasi bank, serta tidak mempercayai pihak-pihak yang mengaku dapat membantu pengurusan pembayaran klaim penjaminan simpanan dengan sejumlah imbalan atau biaya yang dibebankan kepada nasabah.

Selanjutnya, penting diketahui oleh nasabah bahwasanya masih banyak BPR/BPRS atau bank umum lainnya yang masih beroperasi, sehingga nantinya jika simpanan nasabah BPR Lubuk Raya Mandiri, dibayarkan LPS, maka bisa mengalihkan simpanannya ke bank lain terdekat yang dapat dijangkau oleh nasabah. Nasabah pun tidak perlu ragu untuk kembali menyimpan uangnya di perbankan karena simpanan di semua bank yang beroperasi di Indonesia dijamin oleh LPS.

“Agar simpanan nasabah dijamin LPS, nasabah diimbau untuk memenuhi syarat 3T LPS. Adapun syarat 3T tersebut adalah Tercatat dalam pembukuan bank, Tingkat bunga simpanan yang diterima nasabah tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, Tidak melakukan pidana yang merugikan bank,” ungkapnya dalam siaran pers, Selasa (23/7).

Apabila nasabah membutuhkan informasi lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan penjaminan simpanan dan likuidasi BPR Lubuk Raya Mandiri, nasabah dapat menghubungi Pusat Layanan Informasi (Puslinfo) LPS di 154.

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank JTrust Indonesia Tbk tengah berupaya menggenjot kredit konsumer, terutama kredit kepemilikan properti. Salah satu strateginya dengan memperluas kerja sama dengan sejumlah pengembang.

Terbaru, bank yang dikendalikan investor asal Jepang ini menjalin kerja sama dengan PT Tokyu Land Indonesia, anak usaha Tokyu Land Holding Corporation, untuk penyediaan fasilitas kredit kepemilikan apartemen (KPA) untuk proyek apartemen Branz Mega Kuningan Jakarta. Penandatangan kerja sama dilakukan pada 23 Juli 2024.

Direktur Utama J Trust Bank Ritsuo Fukadai mengatakan, Bank JTrust sangat antusias mendukung tren pasar apartment yang kembali tumbuh dan positif. “Bank telah mempersiapkan produk unggulan KPR dengan rate yang sangat kompetitif, terjangkau, dan jangka waktu pembiayaan yang istimewa yaitu hingga 30 tahun,” kata dia dalam keterangan resminya, Selasa (23/7).

Branz Mega Kuningan terletak di pusat bisnis Jakarta, dengan akses mudah ke gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, kedutaan, dan fasilitas umum lainnya untuk mendukung gaya hidup masyarakat urban.
Proyek ini mengusung aspek keberlanjutan denganmenggunakan konstruksi berkelanjutan dan sistem efisiensi energi yang tinggi serta area hijau yang memadai disediakan untuk mendukung lingkungan dan kualitas hidup yang sehat dan nyaman.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Asuransi Asei Indonesia membukukan kinerja positif terkait asuransi properti. Kepala Divisi Transformasi dan Inistiatif Strategic Asuransi Asei Indonesia Wahyudin Rahman mengatakan perusahaan berhasil meraih pendapatan premi sebesar Rp 19 miliar hingga Juni 2024.

"Nilai itu naik 179%, jika dibandingkan periode sama tahun lalu," ucapnya kepada Kontan, Senin (22/7).

Wahyudin menerangkan tingginya pertumbuhan itu dikarenakan ada beberapa penutupan asuransi aset dari BUMN.

Wahyudin menyampaikan target untuk asuransi properti pada tahun ini sekitar Rp 50 miliar. Untuk mencapai target tersebut, Asei akan fokus menerapkan sejumlah strategi.

"Kami akan terus mencoba mendekati pasar pembiayaan rumah dari perbankan rekanan dan aset dari berbagai klien kami secara cross selling. Selain itu, kami juga melakukan sinergi dengan BUMN," ujarnya.

Sementara itu, Wahyudin juga turut angkat bicara dengan menurunnya porsi insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP). Adapun porsinya kini berkurang menjadi 50%.

Mengenai dampak kebijakan tersebut terhadap proyeksi asuransi properti, Wahyudin bilang secara umum tentunya akan sejalan dengan kondisi pasar.

"Banyaknya pembelian properti juga diiringi meningkatnya asuransi properti. Begitu juga sebaliknya,"

Terlepas dari kebijakan itu, Wahyudin menyebut proyeksi asuransi properti diperkirakan akan terus tumbuh ke depannya. Hal itu dikarenakan menggeliatnya pembiayaan rumah dan kesadaran berasuransi para pengusaha atas tempat usaha atau pabrik.

"Walaupun insentif PPN turun 50%, daya beli tidak serta merta menurun. Sebab, ada support dari sektor lain seperti pembiayaan FLPP," ungkapnya.

Untuk mengantisipasi dampak yang lebih jauh, Wahyudin menerangkan pihaknya akan menerapkan sejumlah strategi. Salah satunya bekerja sama dengan perbankan untuk mendongkrak kinerja asuransi properti. Untuk direct, dia bilang Asei akan lebih fokus pada cross selling dan broker.

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT BPR Lubuk Raya Mandiri yang beralamat di Jalan By. Pass, Km. 6, RT.003, RW.006, Lubuk Begalung Nan XX Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

Hal ini sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-56/D.03/2024 tanggal 23 Juli 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPR Lubuk Raya Mandiri.

Kepala OJK Provinsi Sumatera Barat, Roni Nazra menyampaikan, pencabutan izin usaha PT BPR Lubuk Raya Mandiri merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen.

Roni menjalasakan, pada 30 Oktober 2023, OJK telah menetapkan PT BPR Lubuk Raya Mandiri dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan dengan pertimbangan rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) di bawah ketentuan dan Tingkat Kesehatan (TKS) memiliki predikat “Tidak Sehat”.

Kemudian pada 9 Juli 2024, OJK menetapkan PT BPR Lubuk Raya Mandiri dalam status pengawasan Bank Dalam Resolusi dengan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham BPR untuk melakukan upaya penyehatan termasuk mengatasi permasalahan permodalan dan likuiditas.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

"Namun demikian Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali BPR tidak dapat melakukan penyehatan BPR. Selanjutnya, berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Nomor 97/ADK3/2024 tanggal 16 Juli 2024 tentang Penyelesaian Bank Dalam Resolusi PT BPR Lubuk Raya Mandiri, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap PT BPR Lubuk Raya Mandiri dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha BPR," ungkap Roni.

Menindaklanjuti permintaan LPS tersebut, OJK berdasarkan Pasal 19 POJK di atas, melakukan pencabutan izin usaha PT BPR Lubuk Raya Mandiri. Dengan pencabutan izin usaha ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

"OJK mengimbau kepada nasabah PT BPR Lubuk Raya Mandiri agar tetap tenang karena dana masyarakat pada perbankan termasuk BPR dijamin LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Roni.

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kepercayaan masyarakat menempatkan dana di PT Bank BCA Syariah semakin meningkat. Per Juni 2024, simpanan dana pihak ketiga (DPK) BCA Syariah tercatat tumbuh 11,9% yoy mencapai Rp 11,9 triliun.

Direktur BCA Syariah Pranata mengatakan, salah satu, faktor pendorong pertumbuhan DPK BCA Syariah adalah kemudahan pembukaan rekening secara online yang mendorong pertumbuhan nasabah secara signifikan mencapai 140,6% yoy per Juni 2024.

"Selain pengembangan fitur, untuk meningkatkan minat masyarakat menempatkan dana, kami juga menawarkan berbagai promosi diantaranya promo hadiah langsung mobil listrik serta promo cashback belanja di merchant-merchant ternama," kata Pranata kepada KONTAN, Selasa (23/7).

Pranata menyebut, melalui inovasi yang berkelanjutan untuk menciptakan layanan yang berkualitas pihaknya menargetkan pertumbuhan DPK dapat mencapai 10%-12% yoy hingga akhir tahun.

Reporter: Nova Betriani Sinambela | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT BNI Life Insurance (BNI Life) mencatat hingga semester I-2024 pendapatan premi dari kanal keagenan mencapai Rp69,9 miliar.

GM Corporate Secretary, Legal & Corporate Communication BNI Life Arry Herwindo menyatakan jumlah tersebut bertumbuh sebesar 44,8% secara tahunan.

"Saat ini bisnis kanal keagenan di BNI Life bertumbuh 44.8% dibandingkan Juni tahun lalu. Pertumbuhan ini dicapai melalui strategi segmentasi yang ditopang dengan product suitability yang kuat," katanya kepada KONTAN, Selasa (23/7).

Lebih lanjut Arry mengungkapkan walaupun terjadi pertumbuhan, namun secara porsi kanal keagenan hanya berkontribusi sebesar 2,8% dari total pendapatan premi perusahaan di semester I tahun ini.

Kendati porsinya kecil, menurut Arry kanal ini tetap menjadi salah satu tumpuan perusahaan dalam memasarkan produk asuransi. Maka dari itu ia tetap memastikan agar tenaga pemasar di BNI Life punya kualitas yang bagus. Salah satu upaya yang dilakukan dengan mewajibkan para tenaga pemasar mengikuti pelatihan khusus untuk mendapat sertifikasi keagenan sebelum melakukan pemasaran produk.

Arry juga yakin ke depannya kanal keagenan akan semakin berkembang dan tentunya berdampak positif bagi kinerja perusahaan. Apalagi saat ini adalah era digitalisasi, dan ia berharap tenaga pemasar dapat beradaptasi dengan teknologi sehingga mampu mendorong produktifitas melalui penggunaan sosial media.

"Begitupun BNI Life mengoptimalkan database yang sudah ada dan mendorong para agen untuk melakukan proses perekrutan dan customer management yang efektif dan efisien," pungkasnya.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini tengah menyusun Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (RPOJK LPBBTI) atau fintech peer to peer (P2P) lending.

Dalam RPOJK LPBBTI tersebut, disebutkan akan terdapat penyesuaian batas maksimum pendanaan produktif, yang mana saat ini masih sebesar Rp 2 miliar. Disebutkan batas atas akan naik menjadi Rp 10 miliar.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menerangkan nantinya tak semua fintech lending dapat menyalurkan batas maksimum pendanaan dimaksud. Dia bilang fintech lending harus memenuhi sejumlah kriteria tertentu.

Salah satunya, yakni memiliki rasio TWP90 maksimum sebesar 5%. Adapun TWP90 adalah ukuran tingkat wanprestasi atau kelalaian penyelesaian kewajiban yang tertera dalam perjanjian Pendanaan di atas 90 hari sejak tanggal jatuh tempo.

"Selain itu, tidak sedang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagian atau seluruhnya dari Otoritas Jasa Keuangan," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (18/7).

Agusman menambahkan aturan yang saat ini sedang dalam proses penyusunan peraturan, termasuk menerima pandangan dan masukan dari pemangku kepentingan, merupakan salah satu tindak lanjut OJK sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Selain akan mengatur batas atas pendanaan untuk produktif, Agusman menyebut ada beberapa penyempurnaan terhadap ketentuan tersebut. Salah satunya, penguatan kelembagaan, manajemen risiko, serta tata kelola dan perlindungan konsumen.

Agusman menjelaskan pengaturan pendanaan terhadap sektor produktif tersebut sejalan dengan Roadmap Pengembangan dan Penguatan LPBBTI 2023-2028. Adapun tujuannya, yakni meningkatkan kontribusi positif terhadap UMKM dan pertumbuhan ekonomi nasional.