Reporter: Aulia Ivanka Rahmana, Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Toyota Astra Financial Services (TAF) telah menyiapkan dana untuk melunasi surat utang jatuh tempo bulan depan. Obligasi yang akan dibayar kembali adalah obligasi berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services Tahap II Tahun 2023 Seri A senilai Rp 401,43 miliar.

"Kami telah menyiapkan untuk pembayaran pokok obligasi A yang akan jatuh tempo pada 13 Oktober 2024," tulis Direktur Toyota Astra Financial Budi Setiawan dalam rilis, Senin (9/9). Hingga Juni 2024, Toyota Astra Financial memiliki kas setara kas sebesar Rp 462 miliar.

Perusahaan ini juga telah menerbitkan obligasi baru pada Juli lalu. Obligasi baru yang bernama obligasi berkelanjutan IV tahap III tahun 2024 diterbitkan dengan nilai pokok sebesar Rp 1 triliun.

Obligasi ini diterbitkan dalam tiga seri, yakni tenor 360 hari, tiga tahun dan lima tahun, dengan kupon masing-masing 6,5%, 6,8% dan 7,1%. Besaran kupon ini jauh lebih tinggi dari obligasi lama yang membayar bunga 6% per tahun.

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank NationalNobu Tbk (Nobu Bank) berkomitmen membantu memberantas praktik judi online dan penyalahgunaan layanan perbankan untuk kegiatan ilegal. Hal itu dilakukan untuk menjaga keamanan transaksi nasabah.

Salah satu langkah Bank Nobu adalah dengan berinisiatif memblokir ribuan rekening yang diduga terlibat dalam praktik ilegal. Hingga Agustus 2024, Nobu Bank telah memblokir lebih dari 4.000 rekening yang terindikasi terkait judi online.

"Meskipun secara ukuran kami merupakan bank yang relatif kecil dibanding dengan bank-bank besar lainnya, kami menyadari pentingnya mengambil langkah serius dalam mencegah penyalahgunaan layanan perbankan kami untuk kegiatan ilegal," kata Steve Marciano Joe, Chief Operating Officer Nobu Bank dalam keterangan resminya, Senin (9/9)

Ia bilang, Nobu Bank menjalankan strategi tiga langkah utama dalam mencegah praktik ilegal ini. Pertama, peningkatan kualitas proses Customer Due Diligence (CDD) diterapkan pada calon nasabah dan mitra merchant.

Langkah itu mencakup identifikasi melalui Daftar Terduga Teroris & Organisasi Teroris (DTTOT) dan Data Terduga Judi Online (Judol), serta pengecekan latar belakang terhadap situs-situs mitra yang terlibat.

Kedua, melakukan pemantauan secara konsisten terhadap anomali transaksi. Jika tim Patroli Siber (Cyber Patrol) mendeteksi aktivitas mencurigakan yang berpotensi melibatkan layanan perbankan untuk perjudian daring, Nobu Bank akan segera melakukan pembekuan sementara atau pemblokiran rekening.

“Nobu Bank juga bekerja sama dengan regulator dan penyedia jasa pembayaran lainnya dalam mengumpulkan informasi terkait aktivitas ilegal ini,” imbuh Steve.

Ketiga, Nobu Bank melakukan pencarian proaktif terhadap situs-situs yang diduga memanfaatkan layanannya untuk praktik perjudian daring. Situs-situs ini kemudian dilaporkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk diturunkan (take down).

Nobu Bank juga secara berkala melaporkan aktivitas ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Selain langkah-langkah preventif, Nobu Bank juga aktif melakukan kampanye edukasi kepada masyarakat terkait bahaya perjudian daring melalui berbagai kanal komunikasi, seperti situs resmi, email, dan media sosial.

"Dengan kerja sama yang kuat di antara pelaku industri jasa keuangan, kami berharap dapat mempersempit ruang gerak pelaku perjudian daring dan kegiatan ilegal lainnya sehingga dampaknya bagi masyarakat dapat diminimalkan," pungkas Steve.

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menindak tegas perusahaan pinjaman online (pinjol) yang tidak sesuai aturan. Maraknya pinjol dinilai mulai menghambat pertumbuhan sektor properti.

Pengembang menyebut banyak calon pembeli properti tanpa sadar punya akun di banyak pinjol karena HP dipakai anak/keluarganya. Adapula yang tak sadar punya tagihan di paylater. Himpera mengusulkan agar OJK membatasi jumlah akun pinjol yg dimiliki satu orang dan utang pinjol dibawah 2 juta tak perlu masuk SLIK.

REI mencatat, sebanyak 40% pengajuan ditolak karena calon nasabah pernah menunggak utang di pinjol. REI menyoroti jejak utang pinjol pada Sistem Layanan Informasi Keuangan alias SLIK yang tak langsung terhapus ketika pinjaman sudah dilunasi.

Adapun berdasarkan data OJK, ada sebanyak 547,7 ribu rekening menunggak utang pinjol atau pinjaman online lebih dari 90 hari per Juni. Selain itu, ada 1,5 juta kontrak pembiayaan bermasalah atas layanan paylater per Juli. Mereka berpotensi kesulitan mengajukan kredit di bank seperti Kredit Perumahan Rakyat alias KPR.

Walau demikian, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae bilang data SLIK hanya merupakan salah satu bagian dari manajemen risiko bank/LJK dalam proses analisis kredit.

"Sehingga KUR atau KPR ditolak bukan karena semata-mata karena SLIK tetapi ada faktor-faktor lain yang juga menentukan dalam proses analisis kredit," kata Dian kepada kontan.co.id, Senin (9/9).

Dian menjelaskan, SLIK merupakan sarana pertukaran informasi antar LJK yang mencerminkan jumlah fasilitas yang diterima debitur sekaligus profil pembayarannya. Informasi dari SLIK merupakan salah satu bagian dari manajemen risiko dan proses analisis kredit yang dilakukan bank/LJK.

Menurutnya, dalam hal debitur tidak dapat memperoleh KUR/KPR merupakan kebijakan dari bank/LJK selaku pemberi pinjaman yang menilai calon debitur berdasarkan analisis berbagai aspek dan sesuai dengan risk appetite masing2 bank/LJK. Dan terkait pinjaman P2PL, dalam SEOJK 19 tahun 2023 telah dibatasi bahwa 1 debitur hanya boleh mendapatkan pendanaan maksimal dari 3 provider P2PL.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN), Nixon Napitupulu mengungkapkan, terhambatnya penyaluran KPR subsidi karena SLIK OJK kini meliputi kolektibilitas pinjol.

Ia mengatakan, skor kolektibilitas tersebut tidak melihat nominal dari pinjaman, sekalipun jumlah pinjaman macet di pinjol hanya sebesar Rp 100.000. Menurutnya, ini menjadi kendala. Akibatnya, lebih dari 30% perumahan subsidi tidak bisa diakadkan akibat skor kredit pinjol tersebut.

"Jadi kita menyalurkan KPR subsidi kadang-kadang tidak bisa, karena pinjaman pinjol juga masuk SLIK OJK. Ini sesuatu yang tidak bisa kita lawan," kata Nixon.

Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. BPJS Kesehatan disebut akan menerapkan face recognition pengganti fingerprint bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Rencana tersebut salah satunya diungkap oleh akun media sosial X @dokter***, Kamis (5/9/2024) petang.

"BPJS Kes berencana menerapkan face recognition saat pendaftaran menggantikan finger print," tulis pengunggah.

Sebagai informasi, BPJS Kesehatan mengharuskan setiap peserta melakukan rekam sidik jari atau fingerprint ketika berobat ke dokter spesialis.

Rekam sidik jari berguna mempermudah peserta dalam proses pendaftaran pelayanan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) atau rumah sakit.

Selain itu, pemberlakuan sidik jari juga bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan kartu milik peserta JKN.

Lantas, benarkah BPJS Kesehatan akan menerapkan face recognition (FR) sebagai pengganti sidik jari?

BPJS Kesehatan akan terapkan sistem face recognition

Asisten Deputi Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah membenarkan, pihaknya akan menerapkan face recognition bagi peserta JKN.

Inovasi digital terbaru bernama Face Recognition BPJS Kesehatan atau Frista ini telah resmi diluncurkan pada 8 Juli 2024.

"Benar, kita sudah launching," ujarnya, saat dikonfirmasi Kompas.com, Minggu (8/9/2024).

Rencananya, teknologi face recognition dari BPJS Kesehatan akan diimplementasikan secara bertahap pada layanan JKN. Pihaknya pun memastikan, setiap peserta di seluruh Indonesia dapat merasakan manfaat dari teknologi terbaru ini.

Di sisi lain, Rizzky tak lugas menyebut teknologi face recognition sebagai pengganti sistem rekam sidik jari atau fingerprint.

Namun, dia mengatakan, teknologi ini secara bertahap akan menyempurnakan teknologi maupun inovasi sebelumnya.

Face recognition juga akan diwajibkan bagi setiap peserta JKN yang menjalani rawat jalan di poliklinik atau dokter spesialis, sama seperti rekam sidik jari saat ini.

"Ke depannya dapat diwajibkan secara bertahap," kata Rizzky.

Face recognition akan berdampak besar pada layanan JKN

Sementara itu, dalam peluncuran pada Senin (8/7/2024), Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menjelaskan, Frista adalah sistem identifikasi dan autentikasi yang menggunakan fitur wajah seseorang.

Implementasi Frista, menurutnya, merupakan inovasi yang akan memberikan dampak besar pada peningkatan layanan JKN.

"Dengan teknologi ini, proses verifikasi identitas peserta akan menjadi lebih cepat dan akurat, sehingga mampu mengurangi antrean dan meminimalisir kesalahan," ujar Ghufron dalam rilis yang diterima Kompas.com, Minggu.

Inovasi ini selaras dan mendapatkan dukungan penuh melalui Adendum Kelima Perjanjian Kerja Sama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri dan BPJS Kesehatan.

Sistem face recognition yang digunakan dalam Frista mampu mengenali wajah, baik pada foto, video, maupun secara real-time dengan tingkat keakuratan tinggi.

Teknologi ini pun disebut memiliki potensi besar dalam memastikan hanya peserta yang berhak yang dapat mengakses layanan JKN.

"Ini juga merupakan langkah besar dalam mencegah penipuan dan penyalahgunaan identitas," jelas Ghufron.

Meningkatkan validitas dan kualitas data peserta Frista turut memungkinkan penerapan single identity menggunakan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) sebagai alternatif pengganti Kartu JKN.

Bukan hanya itu, teknologi ini juga membantu meningkatkan validitas dan kualitas data peserta sesuai kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Peningkatan tersebut, salah satunya dengan memanfaatkan elemen data foto dari Ditjen Dukcapil sebagai dasar validasi pada implementasi sistem face recognition.

"Frista tidak hanya akan mempermudah proses verifikasi, tetapi juga akan meningkatkan pengalaman peserta dalam mengakses layanan kesehatan. Ini adalah langkah konkret menuju layanan kesehatan yang lebih inklusif," tegas Ghufron.

Harapannya, inovasi Frista dapat menjawab tantangan yang selama ini dihadapi dalam sistem pelayanan kesehatan, sehingga dapat teratasi dengan lebih baik.

Ghufron menegaskan, BPJS Kesehatan berkomitmen untuk terus berinovasi dan memberikan layanan terbaik bagi seluruh peserta JKN.

"Inovasi ini juga diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi sektor-sektor lain dalam meningkatkan kualitas layanan publik di Indonesia," tandas Ghufron.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "BPJS Kesehatan Akan Terapkan "Face Recognition" Pengganti Sidik Jari untuk Setiap Peserta"

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perusahaan pembiayaan PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFI Finance) pada Juli 2024, menggandeng portal properti Rumah123 dalam menyediakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) segmen rumah second atau bekas. Deputy Business Director BFI Finance, Rudy Eddywidjaja mengatakan realisasi dari kerjasama ini cukup baik hingga saat ini.

"Realisasinya sudah lumayan, dan mudah-mudahan kita bisa bertumbuh lebih baik lagi khususnya di program KPR segmen rumah second ini," kata Rudy dalam acara Talk Show BFI Finance bertajuk Wujudkan KPR yang Aman, di Jakarta, Senin (9/9).

Kendati begitu, Rudy belum bisa menyebutkan berapa besaran target yang akan dicapai bersama Rumah123 dalam kerja sama program KPR segmen rumah second ini. Pasalnya, kerja sama ini masih terbilang sangat baru sehingga keduanya sedang melakukan test market dari sisi demand masyarakat terlebih dahulu.

"Apalagi kan pembiayaan KPR ini masih identiknya sama bank, dan pembiayaan KPR melalui perusahaan multifinance ini baru pertama kalinya. Jadi kami lebih cenderung untuk rebranding dulu," imbuhnya.

Namun, Rudy optimis bahwa realisasi dari kerja sama ini akan berjalan dengan baik. Mengingat masih banyaknya masyarakat yang secara kondisi belum unbankable atau mungkin juga secara persyaratan belum bisa memenuhi kriteria bank, sehingga lebih memilih untuk melakukan KPR lewat BFI Finance.

"Tentunya kami berharap bisa mendapatkan potensi-potensi dari calon debitur ini dengan kriteria yang cocok dengan BFI Finance gitu. Kami akan tampil dengan diversifikasi atau diferensiasi produk berbeda dengan bank," ujarnya,

Selain itu, Rudy menyebutkan terdapat tantangan dalam menjalankan kerjasama ini, salah satunya yaitu BFI Finance harus mempunyai value proposition yang lebih tinggi lagi dibandingkan dengan perbankan. Meski begitu, ia percaya bahwa pihaknya sudah mempunyai satu diferensiasi yakni dari sisi kecepatan dan kemudahan.

Sebagai informasi, sinergi kemitraan ini bertujuan untuk memfasilitasi KPR segmen rumah second melalui link platform marketplace Rumah123.com, di mana BFI Finance selaku penyedia pembiayaan menghadirkan berbagai layanan kemudahan dan promo menarik.

Rudy menyebut, kerja sama ini menjawab kebutuhan masyarakat untuk akses pembiayaan mudah dan tepercaya dalam memperoleh produk KPR rumah second, sesuai rencana dan skema finansial nya.

"Calon konsumen dapat menikmati berbagai manfaat, seperti suku bunga kompetitif, proses aplikasi lebih mudah dan cepat dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang ada, serta jangka waktu KPR yang lebih fleksibel," kata dia.

Tak hanya itu, Rudy bilang, promo menarik juga disediakan oleh BFI Finance sebagai mitra Rumah123. Dengan pembelian unit properti second, baik rumah, ruko, atau rukan, terdapat diskon biaya admin dan provisi hingga 50%.

Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance) mencatat pertumbuhan kinerja piutang pembiayaan netto sebesar 6,1% secara year on year (YoY) pada Agustus 2024.

Direktur Keuangan WOM Finance Cincin Lisa mengatakan, piutang pembiayaan perusahaan pada periode tersebut mencapai Rp 6,06 triliun. Adapun hingga akhir tahun 2024 ini, WOM Finance menargetkan piutang pembiayaan bisa mencapai sebesar Rp 6,76 triliun.

"Kami optimistis untuk bisa mencapai target yang sudah ditetapkan hingga akhir tahun dengan sejumlah strategi," kata Cincin kepada Kontan, Jumat (6/9).

Untuk dapat mencapai target tersebut, WOM Finance menerapkan sejumlah strategi seperti melakukan ekspansi ke sejumlah wilayah dan memperluas jaringan baru yang memiliki potensi pertumbuhan pasar yang tinggi, serta memperkuat platform digital untuk memudahkan pelayanan kepada konsumen.

"Perusahaan juga melakukan optimasi proses bisnis dengan mengoptimalkan efisiensi biaya operasional. Strategi lain yang tak kalah pentingnya adalah dengan melakukan manajemen risiko yang lebih baik dan pengelolaan piutang untuk memaksimalkan recovery," tuturnya.

Asal tahu saja, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pertumbuhan total piutang pembiayaan yang dikelola oleh perusahaan multifinance sebesar 10,53% secara year on year (YoY) mencapai Rp 494,1 triliun pada Juli 2024.

Meskipun mengalami peningkatan secara tahunan, total piutang pembiayaan pada Juli 2024 ini sedikit melambat jika dibandingkan dengan bulan Juni 2024 yang tercatat senilai Rp 492,17 triliun.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bisnis paylater multifinance makin merekah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat piutang pembiayaan Buy Now Pay Later (BNPL) atau paylater perusahaan pembiayaan tumbuh signifikan per Juli 2024, yang mencapai sebesar Rp 7,81 triliun. Angka itu meningkat sebesar 73,55%, jika dibandingkan periode sama tahun lalu.

Sedangkan untuk Non Performing Financing (NPF) Gross BNPL perusahaan pembiayaan tercatat sebesar 2,82% per Juli 2024.

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), Suwandi Wiratno menilai, kenaikan piutang pembiayaan BNPL pada multifinance karena sebanyak 9 perusahaan pembiayaan dari 147 sudah menerapkan sistem pembayaran BNPL.

Kemudian, menurut dia perusahaan pembiayaan memiliki karekteristik yang lebih menarik dan menawarkan bunga cicilan yang lebih rendah dibandingkan perusahaan pinjaman online, di mana bunganya di bawah 5%.

"Sehingga wajar jika piutang pembiayaan BNPL pada perusahaan pembiayaan itu naik pada Juli lalu, karena memang pemainnya juga bertambah, dan kebanyakan dari mereka yang sudah punya nama besar seperti Akulaku, Shopee Paylater, dan Kredivo, jadi banyak masyarakat yang tertarik dengan sistem BNPL ini," kata Suwandi kepada Kontan.co.id, Senin (9/9).

Terlebih, dia melihat bahwa perusahaan multifinance lebih aman dalam menerapkan sistem pembayaran BNPL, dibandingkan dengan perusahaan fintech peer to peer (P2P) lending (pinjaman online). Pasalnya, masih banyak perusahaan pinjaman online yang ilegal atau belum mendapat persetujuan dari OJK.

"Perusahaan pembiayaan lebih mempunyai pengalaman dan memili risk management yang kuat sehingga lebih meyakinkan," imbuhnya,

Selain itu, Suwandi melihat bahwa piutang pembiayaan BNPL diproyeksikan akan terus meningkat. Hal itu seiring berkembangnya teknologi yang memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi belanja secara online.

Kendati begitu, dia belum mengetahui apakah dengan kenaikan piutang pembiayaan BNPL ini dapat berdampak positif terhadap kinerja perusahaan multifinance atau tidak, karena dari total keseluruhan perusahaan pembiayaan yang sebanyak 147, baru terdapat 9 perusahaan. Ditambah penerapan pembiayaan BNPL ini masih terbilang baru.

"Kita belum tahu, karena ini adalah pemain baru yang masuk di multifinance, jadi masih terlalu dini. Kita lihat nanti ke depannya seperti apa kinerjanya dan lain-lainnya, semoga ini menjadi satu hal yang positif," ujarnya.

Sementara itu, Pengamat sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai bisnis paylater dari industri perusahaan pembiayaan masih punya potensi untuk bertumbuh di tahun ini. Mengingat kecanggihan teknologi saat ini yang mempermudah masyarakat untuk melakukan pembayaran menggunakan sistem BNPL.

Namun, Nailul mengingatkan agar paylater di perusahaan pembiayaan bertahan maka perusahaan pembiayaan perlu memiliki ekosistem yang kuat dan menciptakan reputasi yang lebih baik di masyarakat. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah menetapkan strategi yang baik dalam penagihan kredit, dan mengadopsi prinsip-prinsip seperti perbankan.

"Perusahaan pembiayaan tidak boleh sembrono untuk menagih hutang, mereka (perusahaan pembiayaan) juga harus mengedepankan kesehatan secara finansial, NPL nya itu dijaga 3%-5%, kemudian menggunakan SLIK dalam kredit scoring mereka," kata Nailul kepada Kontan.co.id, Senin (9/9).

Dengan demikian, menurut Nailul cara tersebut bisa menguatkan ekosistem paylater di perusahaan pembiayaan.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan pemberlakuan izin usaha di bidang pialang asuransi sehubungan perubahan nama PT Asyki Sarana Sejahtera menjadi PT Pialang Asuransi Asyki.

Izin tersebut diberikan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan nomor KEP-488/PD.02/2024 per 30 Agustus 2024 tentang Pemberlakuan Izin Usaha Di Bidang Pialang Asuransi Sehubungan Perubahan Nama PT Asyki Sarana Sejahtera menjadi PT Pialang Asuransi Asyki.

Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan menerangkan perubahan nama tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

Dengan diberikannya pemberlakuan izin usaha perusahaan, PT Pialang Asuransi Asyki diwajibkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kinerja Bank Pembangunan Daerah (BPD) tidak begitu menggembirakan pada Juli 2024. Sejumlah BPD di periode ini mencatat penurunan laba secara tahunan.

Hal ini disebabkan pendapatan bunga bersihnya menyusut karena beban bunga yang semakin besar. Di sisi lain, biaya kredit juga meningkat karena pemupukan pencadangan untuk mengantisipasi peningkatan risiko kredit.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mencatat adanya penyusutan pada laba kelompok bank pembangunan daerah (BPD) pada Juni 2024 lalu sebesar 5,41% secara tahunan atau year on year (yoy) menjadi Rp6,82 triliun dari periode sama tahun sebelumnya sebesar Rp7,21 triliun.

Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) sekaligus Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi menyebut, jika mengamati perkembangan kinerja BPD sampai dengan Juli 2024 kemarin memang masih adanya tekanan pada bottom line.

"Beban bunga jika dibandingkan dengan tahun lalu masih menjadi penyebab utama nya, meskipun sudah cenderung melandai secara month on month," ujar Yuddy kepada Kontan.co.id, Senin (9/9).

Adapun Bank BJB hanya mencetak laba bersih sebesar Rp 775,42 miliar pada Juli 2024, turun 26,43% secara tahunan atau year on year (yoy) dibanding periode sama tahun sebelumnya yang mencapai 1,05 triliun.

Sepanjang tujuh bulan pertama tahun ini, bank BJB juga hanya membukukan pendapatan bunga bersih sebesar Rp 3,60 triliun atau susut 10,95% yoy. Sedangkan beban provisinya meningkat 12,95% menjadi Rp 851,70 miliar secara tahunan.

Yuddy mengatakan, di bank BJB sendiri sampai dengan juli 2024 lalu merasakan hal serupa, bottom line masih tertekan oleh biaya dana yang meningkat dibandingkan tahun lalu.

"Namun demikian ekspektasi turun nya suku bunga acuan dalam waktu dekat akan memberikan ruang bagi perbankan dalam hal ini BPD untuk mulai meningkatkan net interest income," katanya.

Hingga akhir tahun pihaknya memproyeksikan bisnis dalam hal kredit dapat tumbuh sekitar 6%-8%, dengan DPK yang dijaga pada level LDR optimal sampai dengan 92%.

"Kuncinya ekspansi bisnis yang dilakukan harus terjaga kualitasnya agar CKPN tidak menjadi tekanan tambahan terhadap laba. Di sisi lain sumber-sumber pendapatan lain mulai dari fee based income hingga pendapatan dari recovery juga terus didorong," jelasnya.

Lalu, ada Bank Jateng yang mengalami penurunan laba bersih sebesar 18,67% menjadi Rp 695,74 miliar pada Juli 2024. Menyusutnya laba tersebut sejalan dengan penurunan net interest income (NII) sebesar 2,30% dan peningkatan beban provisi hingga 7,57%.

Selanjutnya, Bank Jatim mencatatkan penyusutan laba secara tahunan 14,05% menjadi Rp 703,31 miliar pada Juli 2024. Pendapatan bunga bersihnya masih naik dan pendapatan non bunganya meningkat.

Direktur Keuangan, Treasury and Global Service Bank Jatim Edi Masrianto mengatakan, tantangan BPD memang ada pada kenaikan suku bunga, yang menyebabkan meningktnua cadangan yang bisa mempengaruhi laba.

"Untuk proyeksi di Desember 2024 sendiri, Bank Jatim sudah melakukan analisa secara internal, dan secara keseluruhan akan menunjukkan perkembangan secara tahunan yang positif, baik dari proyeksi laba, kredit maupun DPK," kata Edi.

Hal ini kata Edi dikarenakan salah satunya adalah adanya perbaikan ekonomi secara nasional, yang terjadi karena telah terlaksananya pemilihan umum serentak, serta dilantiknya presiden baru pada tahun 2024 dapat mempengaruhi ekonomi nasional melalui berbagai saluran kebijakan, persepsi pasar, dan stabilitas politik.

Berbeda dengan Bank BPD DIY membukukan laba bersih sebesar Rp 232,1 miliar pada Julo 2024 tumbuh 6,5% yoy. Pertumbuhan kinerja perseroan antara lain ditopang oleh manajemen aset dan liabilitas yang berimbang dari penyaluran kredit yang berkualitas. Selain itu, struktur dana bank ini juga didominasi dana murah (CASA) sehingga mampu optimal dalam mencetak margin.

Perkembangan kredit Bank BPD DIY per Juli 2024 naik 12% yoy dengan DPK per Juli naik 8,81% yoy dari Rp 13,29 triliun di Juli 2023 menjadi Rp 14,46 triliun di Juli 2024.

Agus Tri Murjanto, Direktur Bank BPD DIY mengatakan, faktor pendorong pertumbuhan kinerja perseroan yakni dari sisi pertumbuhan kredit UMKM, salah satunya melalui KUR.

"Untuk produktif kami banyak membiayai rekanan pemerintah yang mengerjakan infrastruktur dan pengadaan barang/jasa. Utk DPK kami mengoptimalkan dari dana-dana Perguruan Tinggi Negeri dan swasta, sekolah. Dana desa, tabungan retail masyarakat dan anak sekolah," ucapnya.

Agus menyebut, pertumbuhan kredit pada tahun ini akan tercapai sesuai target yang ditetapkan yaitu sebesar 11%-12%. Pertumbuhan kredit didorong oleh sektor UMKM, perantara keuangan dan proyek infrastruktur (proyek proyek APBD/APBN).

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kondisi likuiditas perbankan domestik yang mengetat belum akan berakhir. Berbagai upaya terus dilakukan bank untuk menjaga likuiditas yang dimiliki untuk menjalankan fungsi intermediasinya, dalam hal ini menyalurkan kredit.

Salah satu rasio yang menunjukkan pengetatan likuiditas perbankan saat ini adalah kenaikan Loan to Deposit Ratio (LDR). Rasio tersebut dihitung dengan membandingkan total pinjaman bank dengan total simpanan bank dalam periode yang sama.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat LDR perbankan terus naik sepanjang 2024 hingga per Juli 2024 berada di level 86,51%. Jika ditarik ke tahun-tahun sebelumnya, ini merupakan LDR tertinggi sejak Agustus 2020 yang ada di level 85,38%.

Jika melihat likuiditas perbankan menggunakan rasio LDR tersebut, bank-bank dari KBMI 3 menjadi yang paling tinggi. Per Juni 2024, rasio LDR untuk bank dalam kelompok tersebut mencapai 89,50%.

Meski demikian, dalam Survei Orientasi Bisnis Perbankan pada kuartal III-2024 yang dilakukan OJK terhadap pelaku industri memperkirakan risiko likuiditas masih terjaga dan membaik dibandingkan kuartal sebelumnya. Hal ini didorong ekspektasi alat likuid (kas dan setara kas) perbankan yang masih akan tumbuh.

“Komponen alat likuid yang diproyeksikan mendorong dan berpengaruh signifikan pada peningkatan tersebut adalah surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia,” tulis survei tersebut, dikutip Senin (9/9).

Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk Lani Darmawan bilang kondisi likuiditas yang ketat saat ini masih dipengaruhi oleh bunga acuan yang masih tinggi membuat sumber-sumber likuiditas menjadi mahal. Termasuk, alat likuid berupa pinjaman antar bank.

Alhasil, meskipun bank sudah berusaha untuk menahan bunga pinjaman, hal tersebut tak mampu menahan tergerusnya Net Interest Margin (NIM). Di mana, kondisi ini juga mempengaruhi profitabilitas bank.

”Term deposit kami relatif tidak tumbuh, fokus sekarang di dana murah (CASA), meskipun sedikit mahal tapi tetap lebih murah jika dibandingkan term deposit,” ujar Lani, Senin (9/9).

Sementara itu, Corporate Secretary PT Bank Mandiri Tbk Teuku Ali Usman bilang dalam menjaga kecukupan likuiditas, Bank Mandiri terus mendorong pertumbuhan dana murah dalam memperkuat likuiditas secara berkelanjutan.

Dalam hal ini, pihaknya akan fokus untuk meningkatkan basis dana murah dengan fokus pada CASA transaksional agar dapat menjaga tekanan biaya dana dan memastikan kecukupan dana dalam mendukung pertumbuhan bisnis serta kegiatan operasional bank.

”Rasio dana murah atau CASA Ratio Bank Mandiri juga telah berhasil naik menjadi 80,26% secara bank only pada Juli 2024,” ujar Ali.

Direktur Kepatuhan PT Bank Oke Indonesia Efdinal Alamsyah pun bilang masalah likuiditas akan berakhir jika terjadi penurunan suku bunga. Sebab, jika suku bunga acuan diturunkan, bisa mengurangi biaya pinjaman dan mempermudah akses ke likuiditas.

Selanjutnya, ia menyebutkan pelonggaran likuiditas bisa terjadi kalau ada relaksasi regulasi misalnya terkait GWM atau perubahan kebijakan moneter bisa membantu meningkatkan likuiditas. Menurutnya, pemerintah dan otoritas moneter beberapa kali sudah melakukan penyesuaian kebijakan untuk menyeimbangkan antara stabilitas ekonomi dan likuiditas pasar.

“Secara keseluruhan, penyelesaian masalah likuiditas ini sangat tergantung pada kombinasi kebijakan moneter, regulasi, dan kondisi ekonomi yang lebih luas,” ujarnya.

Sedikit berbeda, Amin Nurdin, Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) melihat masalah likuiditas belum bisa berakhir jika hanya mengandalkan penurunan suku bunga acuan. Sebab, jika penurunan bunga acuan turun dan diikuti dengan penurunan bunga kredit, ekspansi kredit justru bisa membuat likuiditas semakin mengetat.

Oleh karenanya, ia melihat bahwa untuk jangka menengah, tren kenaikan rasio LDR masih belum akan berakhir. Meskipun, kenaikan yang terjadi tampak lebih moderat.

”Setidaknya tidak sampai batas atas regulator yang mencapai 90%,” ujar Amin.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kehadiran bank digital tak hanya meramaikan industri perbankan umum, nyatanya industri BPR pun mulai diramaikan dengan bank digital. Di mana, bank digital yang ada di industri BPR dimiliki oleh ekosistem financial technology (fintech) P2P Lending.

Paling anyar, ada PT BPR Koinworks Sejahtera Annua atau dikenal dengan Koinworks Bank yang mulai meluncur sejak Oktober tahun lalu. Kinerjanya pun terbilang cukup apik karena Koinworks Bank sudah mampu membalikkan rugi menjadi untung.

Sebagai gambaran, per akhir tahun 2023, Koinworks Bank masih mencatatkan rugi sekitar Rp 3 miliar. Sementara, periode Januari hingga Agustus 2024, bank tersebut sudah mampu membukukkan laba Rp 4,8 miliar.

President Director KoinP2P Jonathan Bryan bilang bahwa awal mula Koinworks memiliki sebuah bank adalah untuk memperbesar produk yang dimiliki untuk basis nasabah yang sudah cukup besar. Menurutnya, sayang jika basis nasabah yang dimiliki oleh Koinworks hanya untuk produk P2P lending saja.

Oleh karenanya, dengan memanfaatkan ekosistem yang dimiliki, Koinworks memilih untuk mengakuisisi BPR. Di mana, ada produk pinjaman yang lebih besar dengan tenor yang panjang dan menggunakan agunan. ”Kenapa tidak bank umum, karena menurut kami, produk-produk BPR juga sudah mampu mengakomodasi keinginan kami untuk memperluas produk,” ujar Jonathan, Senin (9/9).

Sementara itu, Direktur Utama Koinworks Bank Joko Purwanto mengungkapkan bahwa untuk saat ini antara KoinP2P dengan Koinworks Bank masih berjalan sendiri-sendiri. Dalam hal ini, belum ada kerjasama seperti kredit channeling yang disalurkan dari Koinworks Bank kepada KoinP2P.

Bukan tanpa alasan, Joko bilang Koinworks Bank belum mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memberikan kredit channeling. Artinya, tidak menutup kemungkinan kerjasama channeling keduanya bisa terjadi di waktu yang akan datang.

”Kami saat ini tidak menjadi lender karena Koinworks Bank juga masih butuh dana, karena saya ingin LDR tetap di bawah 70% dan saat ini sudah 68%,” ujar Joko.

Selain Koinworks Banks, ada juga bank digital yang meramaikan industri BPR, tepatnya BPR Syariah. Adalah PT BPRS Hijra Alami yang resmi meluncur pada 2022 setelah mengakuisisi BPRS Cempaka Al Amin pada 2021.

Jika mengacu laporan keuangan terbaru pada situs resminya, Hijra Bank mencatat rugi tahun berjalan sebesar Rp 1,89 miliar per Maret 2024. Pada periode sama tahun sebelumnya, Hijra Bank masih mencatat laba sekitar Rp 929 juta.

Saat direstui OJK menjadi Direktur Utama Hijra Bank pada awal tahun ini, Bembi Juniar bilang Fokus Hijra Bank adalah inovasi produk dan layanan, ekspansi, dan akuisisi pengguna melalui berbagai kerja sama dan inisiatif strategis. Di mana, tahun 2024, pihaknya merencanakan lebih banyak fitur dan layanan, sehingga platform Hijra Bank makin mempermudah penggunanya mendukung gaya hidup lebih baik.

“Hijra Bank akan memberdayakan seluruh potensi serta keahlian tim bersama seluruh pendukung kami untuk mencapai kesuksesan lebih baik di masa depan,” ujar Bembi kala itu.

Ketua Umum Kompartemen BPR Syariah (BPRS) Asbisindo Cahyo Kartiko mengungkapkan bahwa saat ini memang yang bisa melakukan transformasi dari BPR/S konvensional menjadi bank digital adalah yang memang memiliki ekosistem, seperti fintech.

Dalam hal ini, ia melihat hal tersebut sulit untuk diikuti oleh BPRS lainnya untuk berubah menjadi bank digital. Kecuali, ada perusahaan fintech yang kembali mengakuisisi BPR/S dan akhirnya mengubahnya menjadi bank digital. ”Itu potensinya ada karena kan ada BPR/S yang juga belum memenuhi permodalan,” ujarnya.

Ia pun menilai bahwa sejatinya kehadiran bank digital di industri BPR/S mampu meningkatkan pelayanan pada nasabah. Hanya saja, kalau beroperasi secara fully digital, maka itu akan mengurangi karakter BPR/S yang saat ini ada.

”Kalau saya lihat ya boleh-boleh saja tapi kekhasan daripada BPR/S yang dekat dengan masyarakat itu agak hilang kalau nanti ternyata lebih banyak channeling ke fintech,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua umum DPP Perbarindo Teddy Alamsyah berpandangan bahwa kehadiran bank digital di industri BPR yang serupa dengan yang ada di Bank Umum ini merupakan bagian dari pemanis dan dorongan bagi industri agar lebih berkontribusi bagi pertumbuhan nasional.

Namun, ia melihat BPR/S sendiri tidak bisa bersaing secara fully digital layaknya bank umum. Karena, dari segi biaya pun terbilang tidak kecil dan harus bisa memitigasi risiko siber yang ada.

”BPR tidak akan bisa bersaing dengan bank umum yang memiliki modal, baik itu teknologi maupun capital dan juga SDM,” tandasnya.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Unit Usaha Syariah (UUS)PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB NiagaSyariah) meresmikan Kantor Cabang Syariah (KCS) berkonsephybriddi Medan atau CIMB Niaga Syariah Digital Branch,diKompleks Ruko RX Lifestyle Avenue, Jalan Ring Road, Medan,Senin(9/9).

Direktur Syariah Banking CIMB Niaga Pandji P Djajanegara menyatakan, pembukaanSyariahDigital BranchdiMedanmerupakan wujud komitmenPerseroanuntuk memberikan layanan perbankanberbasis Syariahyanglengkap dan lebih dekat dengan nasabah.

Dengan semangat Work From Heart (WFHeart), melalui kantor cabang ini CIMB Niaga Syariahtetap mempertahankan sentuhan layanan personal yang ramah,dilengkapi perangkat digital untuk transaksi yang lebih praktis.

“Medan merupakan salah satu area dengan basis nasabah yang besar dan terus berkembang di Sumatera. Karena itu, untuk mendukunglayanan yang optimal,kamimenghadirkan kantor cabangSyariahhybriddiMedanyangmenawarkan pengalaman perbankanlebihkomprehensif. Selain memiliki layanan digital, SyariahDigital Branchjuga dilengkapi dengan CIMB Preferred Lounge untuk melayani transaksi perbankan khususnya bagi nasabah istimewa,” kata Pandji dalam siaran pers, Senin (9/9).

Melalui Digital Branch,nasabahdi Medandapat menikmati beragam fasilitas perbankan digital terkini yang sebelumnya ada di Digital Lounge,antara lain mesin Self Service Banking dan perangkat Tablet.

Kapabilitas digital tersebut menjadi nilai tambah yang semakin melengkapi layanan dan fasilitas KCS,seperti Customer Service,Teller,dan safe deposit box.Dengan fasilitas yang lengkap tersebut, nasabah semakin nyaman dalam membuka tabungan, bertransaksi, maupun mengajukan pembiayaan, termasuk pembiayaan modal kerja.

Kehadiran Digital Branchyangmemadukan antara Cabang Konvensional dan Digital Loungeinisemakin melengkapi layanan perbankanCIMB Niaga dan CIMB Niaga Syariahyang telahtersediadiMedan,yakni sebanyak20 kantor cabang (termasuk Digital Lounge), 119 mesin ATM/CRM, dan 50.465 mitra merchant (EDC, QRIS, MPOS, dan e-Commerce).

Adapun total Digital Branch CIMB Niaga kini menjadi 25cabang. Sebelumnya Digital Branch telah diluncurkan di Jakarta (PIK, Matraman, Prudential Tower,Cempaka Putih,Daan Mogot, Kelapa Gading, Melawai, Gajah Mada, Green Garden, Tomang Tol, dan Tebet), Klaten, Bali-Canggu, Makassar, Karawang, Tangerang (Alam Sutera Icon, Bintaro Griya Niaga, dan Tangerang City), Bandung (Kota Baru Parahyangan dan Asia Afrika), Malang (Galunggung dan Merdeka), Depok-Margonda, dan Bekasi-Jababeka.

“Kami berharap kehadiran Digital Branch ini dapat memberikan nilai tambah bagi nasabah di Medan, sejalan dengan perubahangaya hidupmasyarakat yang semakin menginginkan layanan perbankan yang cepat dan praktis, tanpa meninggalkan layanan personal yang ramah. Kami akan terus berinovasi agar nasabah dapatmelakukan transaksi perbankansesuai preferensi dan kenyamanan masing-masing,” ujarHead of Region Sumatera CIMB Niaga Maya Sartika.

Kehadiran Syariah Digital Branch ini juga melengkapi layanan digital CIMB NiagadanCIMB Niaga Syariahmelalui aplikasi digital banking OCTO Mobile dan internet banking OCTO Clicks untuk nasabah konsumer.

Adapun para nasabah bisnis dapat merasakan kemudahan layanan digital melalui BizChannel@CIMB, yang membuat berbagai transaksi bisnis menjadi lebih teratur dan efisien.

Bagi nasabah merchant atau pemilik toko,bank swasta terbesar kedua di Indonesia inijuga menyediakan aplikasi OCTO Merchant, sehingga transaksi jual beli menjadi lebih praktis.

Beragam inovasi dan layanan yang dihadirkan di Medan, baik melalui kantor cabang maupun kanal digital, turut berkontribusi terhadap pertumbuhan kinerja CIMB Niaga secara nasional. Pada semester pertama 2024, CIMB Niaga melaporkan perolehan laba sebelum pajak konsolidasi (unaudited) sebesar Rp4,4 triliun, naik sebesar 5,8% year-on-year (Y-o-Y).

Adapun di perbankan Syariah, CIMB Niaga Syariah berhasil mempertahankan posisinya sebagaiUUSterbesar di Indonesia, dengan total pembiayaan Rp58,1 triliun, tumbuh di atas 11,6% yoy dan DPK sebesar Rp48,1 triliun atau tumbuh di atas 8,1% yoy per 30 Juni 2024.

Pertumbuhan pembiayaan signifikan tersebut sebagian besar dikontribusi oleh segmen ritel. CIMB Niaga Syariah tetap fokus pada peningkatan komposisi pendanaan, khususnya pendanaan murah dengan terus mengembangkan jaringan komunitas.