Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. BPJS Kesehatan disebut akan menerapkan face recognition pengganti fingerprint bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Rencana tersebut salah satunya diungkap oleh akun media sosial X @dokter***, Kamis (5/9/2024) petang.

"BPJS Kes berencana menerapkan face recognition saat pendaftaran menggantikan finger print," tulis pengunggah.

Sebagai informasi, BPJS Kesehatan mengharuskan setiap peserta melakukan rekam sidik jari atau fingerprint ketika berobat ke dokter spesialis.

Rekam sidik jari berguna mempermudah peserta dalam proses pendaftaran pelayanan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) atau rumah sakit.

Selain itu, pemberlakuan sidik jari juga bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan kartu milik peserta JKN.

Lantas, benarkah BPJS Kesehatan akan menerapkan face recognition (FR) sebagai pengganti sidik jari?

BPJS Kesehatan akan terapkan sistem face recognition

Asisten Deputi Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah membenarkan, pihaknya akan menerapkan face recognition bagi peserta JKN.

Inovasi digital terbaru bernama Face Recognition BPJS Kesehatan atau Frista ini telah resmi diluncurkan pada 8 Juli 2024.

"Benar, kita sudah launching," ujarnya, saat dikonfirmasi Kompas.com, Minggu (8/9/2024).

Rencananya, teknologi face recognition dari BPJS Kesehatan akan diimplementasikan secara bertahap pada layanan JKN. Pihaknya pun memastikan, setiap peserta di seluruh Indonesia dapat merasakan manfaat dari teknologi terbaru ini.

Di sisi lain, Rizzky tak lugas menyebut teknologi face recognition sebagai pengganti sistem rekam sidik jari atau fingerprint.

Namun, dia mengatakan, teknologi ini secara bertahap akan menyempurnakan teknologi maupun inovasi sebelumnya.

Face recognition juga akan diwajibkan bagi setiap peserta JKN yang menjalani rawat jalan di poliklinik atau dokter spesialis, sama seperti rekam sidik jari saat ini.

"Ke depannya dapat diwajibkan secara bertahap," kata Rizzky.

Face recognition akan berdampak besar pada layanan JKN

Sementara itu, dalam peluncuran pada Senin (8/7/2024), Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menjelaskan, Frista adalah sistem identifikasi dan autentikasi yang menggunakan fitur wajah seseorang.

Implementasi Frista, menurutnya, merupakan inovasi yang akan memberikan dampak besar pada peningkatan layanan JKN.

"Dengan teknologi ini, proses verifikasi identitas peserta akan menjadi lebih cepat dan akurat, sehingga mampu mengurangi antrean dan meminimalisir kesalahan," ujar Ghufron dalam rilis yang diterima Kompas.com, Minggu.

Inovasi ini selaras dan mendapatkan dukungan penuh melalui Adendum Kelima Perjanjian Kerja Sama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri dan BPJS Kesehatan.

Sistem face recognition yang digunakan dalam Frista mampu mengenali wajah, baik pada foto, video, maupun secara real-time dengan tingkat keakuratan tinggi.

Teknologi ini pun disebut memiliki potensi besar dalam memastikan hanya peserta yang berhak yang dapat mengakses layanan JKN.

"Ini juga merupakan langkah besar dalam mencegah penipuan dan penyalahgunaan identitas," jelas Ghufron.

Meningkatkan validitas dan kualitas data peserta Frista turut memungkinkan penerapan single identity menggunakan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) sebagai alternatif pengganti Kartu JKN.

Bukan hanya itu, teknologi ini juga membantu meningkatkan validitas dan kualitas data peserta sesuai kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Peningkatan tersebut, salah satunya dengan memanfaatkan elemen data foto dari Ditjen Dukcapil sebagai dasar validasi pada implementasi sistem face recognition.

"Frista tidak hanya akan mempermudah proses verifikasi, tetapi juga akan meningkatkan pengalaman peserta dalam mengakses layanan kesehatan. Ini adalah langkah konkret menuju layanan kesehatan yang lebih inklusif," tegas Ghufron.

Harapannya, inovasi Frista dapat menjawab tantangan yang selama ini dihadapi dalam sistem pelayanan kesehatan, sehingga dapat teratasi dengan lebih baik.

Ghufron menegaskan, BPJS Kesehatan berkomitmen untuk terus berinovasi dan memberikan layanan terbaik bagi seluruh peserta JKN.

"Inovasi ini juga diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi sektor-sektor lain dalam meningkatkan kualitas layanan publik di Indonesia," tandas Ghufron.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "BPJS Kesehatan Akan Terapkan "Face Recognition" Pengganti Sidik Jari untuk Setiap Peserta"

KOMPAS.com - Cara bayar BPJS Kesehatan sebenarnya cukup mudah. Saat ini pembayaran iuran bisa dilakukan di hampir semua mobile banking milik perbankan.

Membayar iuran BPJS Kesehatan melalui mobile banking sangat praktis dan bisa dilakukan kapan saja. Untuk diketahui, pembayaran BPJS Kesehatan harus dilakukan setiap bulan sebelum tanggal 10. Jangan menunda pembayaran.

Jika Anda terlambat membayar setelah tanggal 10, Anda dapat dikenakan denda keterlambatan sebesar 2 persen dari total tunggakan yang belum dibayar untuk setiap bulan keterlambatan, dengan maksimal denda sebesar 24 persen dari total tunggakan.

Cara bayar BPJS Kesehatan

Nah berikut ini tahapan demi tahapan cara membayar BPJS Kesehatan dengan mobile banking dari beberapa bank di Indonesia:

1. Cara bayar BPJS Kesehatan via Livin Mandiri

Cara membayar BPJS Kesehatan dengan mobile banking Mandiri:

• Buka aplikasi Livin' by Mandiri.
• Login dengan akun.
• Pilih menu Bayar.
• Cari BPJS Kesehatan Keluarga.
• Masukkan nomor Virtual Account BPJS Kesehatan.
• Pilih Jumlah Bulan.
• Klik Lanjutkan.
• Klik Total.
• Masukkan PIN Livin by Mandiri.
• Tunggu notifikasi pembayaran berhasil.

2. Cara bayar BPJS Kesehatan via BRImo BRI

Cara membayar BPJS Kesehatan dengan mobile banking BRI:

• Buka aplikasi BRImo di smartphone.
• Login menggunakan username dan password. Anda juga bisa login BRImo dengan fingerprint.
• Pada halaman utama aplikasi BRImo, klik menu “Lainnya”
• Pilih “BPJS” pada menu Iuran & Donasi
• Klik “Pembayaran Baru”
• Pilih jenis BPJS, "BPJS Kesehatan" atau "BPJS Denda"
• Masukkan nomor pembayaran BPJS.
• Kode pembayaran BPJS Kesehatan adalah: 88888 + 11 digit nomor kartu BPJS Kesehatan. Untuk keterlambatan pembayaran, kode pembayaran BPJS Kesehatan adalah 88881 + 11 digit nomor kartu BPJS Kesehatan.
• Pilih "Lanjut" dan masukkan PIN BRImo.
• Proses pembayaran iuran BPJS Kesehatan selesai.
• Layar akan menampilkan bukti transaksi pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Anda juga bisa melihat bukti transaksi pembayaran di email yang terdaftar pada aplikasi BRImo.

3. Cara bayar BPJS Kesehatan via BCA Mobile

Cara membayar BPJS Kesehatan dengan mobile banking BCA:

• Login ke aplikasi BCA Mobile.
• Pilih Menu m-Paymnet.
• Pilih BPJS.
• Klik BPJS Kesehatan.
• Masukkan Nomor Pembayaran.
• Masukkan baru dan daftar simpan.
• Masukkan Kode Bayar 88888 + 11 digit nomor kartu BPJS.
• Klik Lanjut.
• Klik Bayar di halaman konfirmasi.
• Masukkan PIN BCA Mobile.
• Tunggu hingga notifikasi bayar BPJS Kesehatan.

4. Cara bayar BPJS Kesehatan via myBCA

Cara membayar BPJS Kesehatan dengan mobile banking BCA:

• Login ke myBCA
• Pilih fitur Bayar & Isi Ulang dan pilih menu BPJS Kesehatan
• Pilih sumber dana rekening yang akan digunakan dan jenis BPJS yang akan dibayarkan
• Masukkan nomor tagihan atau nomor keanggotaan BPJS Kesehatan dan klik Lanjut
• Periksa kembali data yang tertampil di layar, mulai dari nomor tagihan, nama peserta, jumlah tagihan. Jika sudah benar semua, klik Bayar
• Masukkan PIN untuk konfirmasi pembayaran
• Pembayaran BPJS Kesehatan berhasil dan simpan bukti pembayarannya di ponsel.

5. Cara bayar BPJS Kesehatan via BNI Mobile

Berikut tahapan cara bayar BPJS Ksehatan di m banking BNI:

• Buka aplikasi BNI Mobile.
• Login lewat USER ID dan Password.
• Pilih menu Pembayaran.
• Klik BPJS.
• Pilih BPJS Kesehatan.
• Masukkan kode 88888 + 11 digit nomor kartu BPJS Kesehatan.
• Masukkani jumlah bulan.
• Klik Lanjut.
• Cek data tagihan BPJS Kesehatan.
• Masukkan password transaksi m-banking BNI.
• Klik Lanjut untuk memproses pembayaran.
• Tunggu hingga notifikasi bayar tagihan berhasil.

6. Cara bayar BPJS Kesehatan via Wondr BNI

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa hingga saat ini, pemerintah belum membahas wacana kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk kelas 1 dan 2.

Airlangga mengungkapkan bahwa belum ada pembahasan resmi mengenai wacana tersebut dengan kementerian terkait. Ia meminta semua pihak untuk tidak membuat kesimpulan prematur terkait isu ini.

"Masih belum dibahas dengan kementerian terkait," ujarnya kepada media di Jakarta, Jumat (9/8).

Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, mengisyaratkan kemungkinan adanya kenaikan iuran untuk peserta BPJS Kesehatan kelas 1 dan 2. Meskipun demikian, Ghufron belum mengungkapkan angka pasti kenaikan iuran tersebut.

"Bisa saja naik, karena saat ini memang sudah waktunya naik," jelas Ghufron di Jakarta, dikutip dari Kompas, Jumat (9/8).

Ghufron juga menjelaskan bahwa rencana kenaikan iuran ini hanya akan berlaku untuk peserta kelas 1 dan 2 yang disertai dengan penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Sementara itu, tidak ada rencana untuk menaikkan iuran bagi peserta kelas 3, mengingat mayoritas peserta kelas 3 merupakan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang kurang mampu.

"Kalau kelas 3 tidak naik, karena kelas 3 itu kan umumnya PBI, karena kurang mampu," imbuhnya.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengatakan banyak rumah sakit swasta yang berorientasi pada keuntungan kini melirik untuk kerja sama dengan pihaknya. Pasalnya, dahulu RS tersebut tampak enggan untuk bergabung.

“Dulu rumah sakit swasta yang berorientasi profit masih ogah-ogahan sekarang sudah pada antri,” ujarnya dalam Penyerahan Penghargaan Universal Health Coverage (UHC), di Jakarta, Kamis (8/8).

Ghufron mengungkapkan, saat ini jumlah fasilitas kesehatan (faskes) primer yang telah bekerjasama dengan pihaknya telah mencapai lebih dari 23.000. Sementara untuk faskes rujukan totalnya mencapai 3.120.

Tak hanya itu, lanjut Ghufron, untuk pertama kalinya dalam sejarah, dana kapitasi atau besaran pembayaran per bulan yang dibayar di muka kepada faskes ditingkatkan oleh BPJS Kesehatan.

“Pertama kali dalam sejarah besaran kapitasi untuk puskesmas, klinik, fakses primer kita bersama kementerian kesehatan menaikkannya. Demikian juga kita berikan uang muka, tarif untuk rumah sakit dinaikkan, seluruh hutang kita bereskan dan mutu layanan menjadi lebih baik, kepuasan meningkat menjadi 90,6%,” ungkap dia.

Di samping itu, Ghufron menambahkan, pemanfaatan pelayanan kesehatan telah mengalami peningkatan yang signifikan. Di mana, pada tahun 2014 pelayanan hanya kurang dari 300.0000 per hari, saat ini pelayanan mencapai lebih dari 1,7 juta per hari.

"Tahun kemarin karena kepercayaan masyarakat meningkat kita berikan uang tambahan untuk membayar rumah sakit dan faskes sebesar Rp 45 triliun,” tandasnya.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga kasus fraud klaim BPJS Kesehatan terjadi di seluruh Indonesia dengan kerugian yang bisa mencapai triliunan.

Apalagi, modus phantom billing bukan kali ini saja terjadi. KPK menilai kecurangan tersebut sudah memenuhi syarat untuk diusut secara pidana.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mendesak kasus phantom billing BPJS Kesehatan diusut tuntas sampai otak pelakunya diketahui, sehingga bisa ditindak tegas dan memberikan efek jera kepada pelakunya.

"Harus ada investigasi sampai diketahi otak di balik modus phantom billing karena tak hanya melibatkan dokter tapi ada pihak intrenal rumah sakit," katanya kepada KONTAN, Kamis (25/7/2024).

Menurut Timboel, fraud klaim BPJS Kesehatan memang terus terjadi karena disebabkan banyak faktor, di samping akibat lemahnya pengawasan. Sejatinya, dokter memiliki subyektivitas dalam menentukan indikasi medis pasien, sehingga berpotensi terjadinya fraud.

"Misalnya demam rendah disebut demam tinggi (jenis fraud upcoding). Juga fraud readmisi, yakni pasien disuruh pulang dalam kondisi belum layak pulang, lalu disuruh dirawat lagi,” paparnya.

Di sisi lain, pihak rumah sakit dan dokter menilai biaya paket INA CBGs di Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan yang masih relatif rendah.

Alhasil, menutupinya dengan melakukan tindakan kecurangan seperti phantom billing. Celah ini dimanfaatkan oleh oknum dengan memanfaatkan verifikator yang tidak berkualitas dalam memverifikasi klaim sehingga klaim tetap dibayarkan BPJS Kesehatan.

Asisten Deputi Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan Rizky Anugrah mengatakan, tugas melakukan langkah-langkah pencegahan, deteksi, dan penanganan kecurangan dalam klaim tagihan adalah tanggung jawab bersama.

"Pencegahan kecurangan membutuhkan kesadaran dan keterlibatan semua pihak, serta dukungan regulasi dari pemerintah. Karena itu, fasilitas kesehatan selaku penyedia layanan kesehatan juga diharapkan bisa membentuk tim anti kecurangan di internalnya," katanya kepada KONTAN, Kamis (25/7/2024).

Untuk diketahui, KPK menemukan dugaan kecurangan (Fraud) terkait klaim BPJS Kesehatan yang terjadi di tiga rumah sakit. KPK menilai kecurangan tersebut sudah memenuhi syarat untuk diusut secara pidana.

Tim gabungan yang dibentuk KPK, bersama dengan Kemenkes, BPKP, dan BPJS Kesehatan, merinci dari tiga rumah sakit tersebut dari rumah sakit A di provinsi Sumatra Utara diduga klaim fiktif Rp1 miliar sampai Rp 3 miliar, lalu rumah sakit B di provinsi Sumatra Utara Rp 4 miliar sampai Rp 10 miliar, dan rumah sakit C di provinsi Jawa Tengah sekitar Rp 20 miliar sampai Rp 30 miliar.

Menurut Rizky, atas temuan kasus tersebut, pihaknya melakukan verifikasi sesuai dengan tugas dan kewenangan verifikator BPJS Kesehatan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2021.

Dalam beleid ini disebutkan, bahwa tugas dan tanggung jawab Verifikator BPJS Kesehatan yaitu melakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas klaim yang diajukan dan kesesuaian diagnosis serta tindakan yang ditulis oleh dokter di resume medis.

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menemukan tiga rumah sakit swasta yang membuat dokumen fiktif untuk mengkelaim pembayaran dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan, tindakan ini merupakan kecurangan pihak rumah sakit yang menimbulkan kerugian negara hingga miliaran rupiah.

Pahala mengatakan, pihaknya telah menerjunkan tim ke enam rumah sakit di tiga provinsi sebagai sampel.

“Ternyata di tiga rumah sakit ada tagihan klaim 4.341 kasus tapi sebenarnya ada 1.000 kasus di buku catatan medis,” kata Pahala dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (24/7/2024).

“Jadi sekitar 3.000-an itu diklaim sebagai fisioterapi tapi sebenarnya enggak ada di catatan medis (fiktif),” tambah Pahala.

Adapun tim ini terdiri dari KPK, Kemenkes, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta BPJS sendiri. Pahala mengungkapkan, klaim fiktif ini disebut dengan istilah phantom billing.

Sejauh ini, KPK bersama Kemenkes yang tergabung dalam Tim Penanganan Tahun 2023 menemukan tiga rumah sakit yang melakukan klaim fiktif.

Rumah sakit itu adalah RS A di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dengan nilai klaim Rp 1 miliar sampai Rp 3 miliar.

Kemudian, RS B di Provinsi Sumut dengan nilai klaim Rp 4 miliar sampai Rp 10 miliar. Lalu, RS C Provinsi di Jawa Tengah senilai Rp 20 miliar sampai Rp 30 miliar.

“Itu hasil audit atas klaim dri BPJS kesehatan,” tutur Pahala.

Modus-modus kecurangan klaim

BPJS Pahala mengungkapkan, selain phantom billing, KPK bersama tim juga menemukan sejumlah modus kecurangan rumah sakit dalam mengeklaim BPJS.

Modus paling banyak dilakukan kedua adalah phantom/manipulation diagnosis atau mengajukan klaim atas penindakan medis yang dimanipulasi.

Pahala mencontohkan, pihak rumah sakit memeriksa 39 pasien dan melaporkan kepada pihak BPJS bahwa keseluruhannya merupakan operasi katarak.

Ketika dilakukan verifikasi oleh tim, ternyata mereka hanya melakukan operasi katarak terhadap 14 pasien. Sisanya, merupakan pasien yang data medisnya dimanipulasi.

“Kita cek, kita bilang 'ini dioperasinya satu mata diklaimnya dua mata'. Kira-kira begitu waktu itu,” turur Pahala.

Modus lainnya adalah mengubah kode diagnosis sehingga uang yang diklaim lebih besar, mengulang klaim yag telah diajukan (repeat billing) dan lainnya.

Kata Kemenkes

Dalam forum yang sama, Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenkes, Murti Utami mengatakan, Kemenkes akan menjatuhkan sanksi bagi rumah sakit hingga individu yang terlibat dalam skandal tersebut.

Menurutnya, Kemenkes sudah memiliki sistem yang mendata semua sumber daya manusia (SDM) tenaga kesehatan.

Keterlibatan mereka bisa dicantumkan dalam sistem itu, "Sampai yang cukup berat adalah pencabutan izin praktek dari pelaku tersebut," ujar Murti.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPK Ungkap Ada RS Ajukan Klaim Palsu Ke BPJS, Diduga Rugikan Negara Puluhan Miliar"