Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. BPJS Kesehatan disebut akan menerapkan face recognition pengganti fingerprint bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Rencana tersebut salah satunya diungkap oleh akun media sosial X @dokter***, Kamis (5/9/2024) petang.

"BPJS Kes berencana menerapkan face recognition saat pendaftaran menggantikan finger print," tulis pengunggah.

Sebagai informasi, BPJS Kesehatan mengharuskan setiap peserta melakukan rekam sidik jari atau fingerprint ketika berobat ke dokter spesialis.

Rekam sidik jari berguna mempermudah peserta dalam proses pendaftaran pelayanan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) atau rumah sakit.

Selain itu, pemberlakuan sidik jari juga bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan kartu milik peserta JKN.

Lantas, benarkah BPJS Kesehatan akan menerapkan face recognition (FR) sebagai pengganti sidik jari?

BPJS Kesehatan akan terapkan sistem face recognition

Asisten Deputi Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah membenarkan, pihaknya akan menerapkan face recognition bagi peserta JKN.

Inovasi digital terbaru bernama Face Recognition BPJS Kesehatan atau Frista ini telah resmi diluncurkan pada 8 Juli 2024.

"Benar, kita sudah launching," ujarnya, saat dikonfirmasi Kompas.com, Minggu (8/9/2024).

Rencananya, teknologi face recognition dari BPJS Kesehatan akan diimplementasikan secara bertahap pada layanan JKN. Pihaknya pun memastikan, setiap peserta di seluruh Indonesia dapat merasakan manfaat dari teknologi terbaru ini.

Di sisi lain, Rizzky tak lugas menyebut teknologi face recognition sebagai pengganti sistem rekam sidik jari atau fingerprint.

Namun, dia mengatakan, teknologi ini secara bertahap akan menyempurnakan teknologi maupun inovasi sebelumnya.

Face recognition juga akan diwajibkan bagi setiap peserta JKN yang menjalani rawat jalan di poliklinik atau dokter spesialis, sama seperti rekam sidik jari saat ini.

"Ke depannya dapat diwajibkan secara bertahap," kata Rizzky.

Face recognition akan berdampak besar pada layanan JKN

Sementara itu, dalam peluncuran pada Senin (8/7/2024), Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menjelaskan, Frista adalah sistem identifikasi dan autentikasi yang menggunakan fitur wajah seseorang.

Implementasi Frista, menurutnya, merupakan inovasi yang akan memberikan dampak besar pada peningkatan layanan JKN.

"Dengan teknologi ini, proses verifikasi identitas peserta akan menjadi lebih cepat dan akurat, sehingga mampu mengurangi antrean dan meminimalisir kesalahan," ujar Ghufron dalam rilis yang diterima Kompas.com, Minggu.

Inovasi ini selaras dan mendapatkan dukungan penuh melalui Adendum Kelima Perjanjian Kerja Sama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri dan BPJS Kesehatan.

Sistem face recognition yang digunakan dalam Frista mampu mengenali wajah, baik pada foto, video, maupun secara real-time dengan tingkat keakuratan tinggi.

Teknologi ini pun disebut memiliki potensi besar dalam memastikan hanya peserta yang berhak yang dapat mengakses layanan JKN.

"Ini juga merupakan langkah besar dalam mencegah penipuan dan penyalahgunaan identitas," jelas Ghufron.

Meningkatkan validitas dan kualitas data peserta Frista turut memungkinkan penerapan single identity menggunakan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) sebagai alternatif pengganti Kartu JKN.

Bukan hanya itu, teknologi ini juga membantu meningkatkan validitas dan kualitas data peserta sesuai kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Peningkatan tersebut, salah satunya dengan memanfaatkan elemen data foto dari Ditjen Dukcapil sebagai dasar validasi pada implementasi sistem face recognition.

"Frista tidak hanya akan mempermudah proses verifikasi, tetapi juga akan meningkatkan pengalaman peserta dalam mengakses layanan kesehatan. Ini adalah langkah konkret menuju layanan kesehatan yang lebih inklusif," tegas Ghufron.

Harapannya, inovasi Frista dapat menjawab tantangan yang selama ini dihadapi dalam sistem pelayanan kesehatan, sehingga dapat teratasi dengan lebih baik.

Ghufron menegaskan, BPJS Kesehatan berkomitmen untuk terus berinovasi dan memberikan layanan terbaik bagi seluruh peserta JKN.

"Inovasi ini juga diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi sektor-sektor lain dalam meningkatkan kualitas layanan publik di Indonesia," tandas Ghufron.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "BPJS Kesehatan Akan Terapkan "Face Recognition" Pengganti Sidik Jari untuk Setiap Peserta"

Bisnis.com, JAKARTA - Rumus sidik jari merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengurus surat keterangan catatan kepolisian (SKCK). Saat ini untuk mengurus pembuatan rumus sidik jari bisa dilakukan secara online. Berikut cara membuat rumus sidik jari SKCK secara online.

SKCK merupakan surat keterangan resmi yang diterbitkan Polri yang bertujuan menerangkan mengenai ada atau tidak adanya catatan kriminalitas atau kejahatan seseorang.

SKCK berlaku hingga enam bulan sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang jika telah melewati masa berlaku.

Dilansir dari situs Humas Mabes Polri, untuk pembuatan rumus sidik jari dapat melakukan pendaftaran secara online melalui aplikasi AK23 Online yang dapat diunduh melalui Playstore maupun APP Store. Usai mengunduh aplikasi AK23 Online, masyarakat dapat memulai langkah-langkah membuat rumus sidik jari.

Perbesar

Cara Membuat Rumus Sidik Jari SKCK Online

• Mengunduh aplikasi AK23 Online.
• Pemohon klik tombol Daftar.
• Daftarkan akun menggunakan email pribadi (wajib gmail) dan lanjutkan proses verifikasi.
• Pemohon akan mendapatkan kode OTP untuk melakukan langkah berikutnya.
• Isi semua formular yang ada dalam aplikasi.
• Pemohon mendapat barcode untuk ditunjukkan ke petugas sidik jari di Polda maupun Polres.
• Usai menunjukkan barcode kepada petugas sidik jari, dilakukan scanner jari tangan pemohon pada mesin khusus AK23.

Sementara itu, terdapat pula cara untuk membuat rumus sidik jari secara offline. Pemohon dapat berkunjung ke Polres atau Polda terdekat. Layanan ini gratis alias pemohon tidak dikenakan biaya.

Berikut syarat dan cara membuat rumus sidik jari offline yang dikutip dari situs sippn.menpan.go.id:

Syarat Membuat Kartu Rumus Sidik Jari Offline

1. Fotocopy KTP.
2. Pasfoto 4x6 sebanyak 2 lembar.
3. Pasfoto 2x3 sebanyak 1 lembar.
4. Pasfoto menghadap kanan 4x6 sebanyak 1 lembar.
5. Pasfoto menghadap kiri 4x6 sebanyak 1 lembar.

Cara Membuat Rumus Sidik Jari Offline

• Pemohon datang sendiri membawa persyaratan.
• Pengecekan persyaratan oleh petugas pelayanan.
• Pengisian formulir dan pengambilan sidik jari.
• Perumusan sidik jari dan penerbitan kartu.
• Pengarsipan dan penyerahan kepada pemohon.

Adapun, kelebihan sistem sidik jari yang telah dikembangkan saat ini yaitu:

• Pemohon tidak perlu membawa pas foto dan mengisi data secara manual.
• Pengambilan sidik jari tidak lagi menggunakan tinta hitam.
• Sidik jari di-scan dan hasilnya direkam oleh mesin scanner.
• Pemohon boleh dari mana saja dan tidak wajib menunjukkan KTP atau identitas ke petugas.
• Proses lebih praktis dan cepat.

Demikian informasi lengkap mengenai persyaratan dan cara membuat rumus sidik jari SKCK secara online dan offline.