Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya mendorong pengembangan pangsa pasar bank syariah di Indonesia. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, pangsa pasar bank syariah masih tergolong kecil.

Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah, total aset industri bank syariah di Indonesia mencapai Rp856,67 triliun per April 2024, tumbuh 8,65% secara tahunan dan berkontribusi pada pangsa pasar sebesar 7,21%. Namun, pangsa pasar ini menyusut dari bulan sebelumnya yang mencapai 7,33%.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, Irfan Syauqi Beik, mengakui bahwa pangsa pasar bank syariah masih fluktuatif. Menurutnya, pertumbuhan pesat yang terjadi pada bank konvensional menjadi salah satu penyebab utama.

"Untuk meningkatkan pangsa pasar, pertumbuhan aset bank syariah harus lebih tinggi dibanding pertumbuhan konvensional," ujar Irfan kepada Bisnis, Kamis (4/7/2024).

Irfan menambahkan, bank syariah perlu memperkuat strategi pemasaran, khususnya penetrasi ke segmen masyarakat muslim. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan, termasuk teknologi digital dan kemudahan transaksi, juga sangat penting.

Bank syariah juga perlu memperkuat nilai tambah produk mereka melalui unique value proposition (UVP) dan mengelola stakeholder dengan cermat. "Misalnya, ormas Muhammadiyah, komunitas, forum masyarakat, dan aliansi strategis bisa memperkuat penetrasi," tambahnya.

Sementara itu, Direktur IDEAS (Institute For Demographic and Poverty Studies), Yusuf Wibisono, menyatakan rendahnya penetrasi pasar perbankan syariah terutama disebabkan oleh rendahnya literasi masyarakat dan terbatasnya diversifikasi produk, kualitas layanan, serta SDM perbankan syariah.

Salah satu faktor utama yang membuat pangsa pasar syariah kecil adalah pendekatan pengembangan yang lebih bottom-up dan minim dukungan pemerintah. Yusuf menekankan pentingnya pendekatan top-down untuk meningkatkan pangsa pasar perbankan syariah.

"Pemerintah dapat mendorong market share perbankan syariah melalui kebijakan afirmatif, seperti tidak bersaing dengan perbankan syariah dalam memperebutkan dana syariah dan menempatkan dana pemerintah atau BUMN di perbankan syariah," jelas Yusuf.

Langkah lain yang bisa dilakukan adalah mengonversi bank konvensional menjadi bank syariah. "Kebijakan afirmatif seperti ini akan signifikan mendorong market share perbankan syariah,"

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya mendorong pengembangan pangsa pasar bank syariah di Indonesia. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, pangsa pasar bank syariah masih tergolong kecil.

Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah, total aset industri bank syariah di Indonesia mencapai Rp856,67 triliun per April 2024, tumbuh 8,65% secara tahunan dan berkontribusi pada pangsa pasar sebesar 7,21%. Namun, pangsa pasar ini menyusut dari bulan sebelumnya yang mencapai 7,33%.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, Irfan Syauqi Beik, mengakui bahwa pangsa pasar bank syariah masih fluktuatif. Menurutnya, pertumbuhan pesat yang terjadi pada bank konvensional menjadi salah satu penyebab utama.

"Untuk meningkatkan pangsa pasar, pertumbuhan aset bank syariah harus lebih tinggi dibanding pertumbuhan konvensional," ujar Irfan kepada Bisnis, Kamis (4/7/2024).

Irfan menambahkan, bank syariah perlu memperkuat strategi pemasaran, khususnya penetrasi ke segmen masyarakat muslim. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan, termasuk teknologi digital dan kemudahan transaksi, juga sangat penting.

Bank syariah juga perlu memperkuat nilai tambah produk mereka melalui unique value proposition (UVP) dan mengelola stakeholder dengan cermat. "Misalnya, ormas Muhammadiyah, komunitas, forum masyarakat, dan aliansi strategis bisa memperkuat penetrasi," tambahnya.

Sementara itu, Direktur IDEAS (Institute For Demographic and Poverty Studies), Yusuf Wibisono, menyatakan rendahnya penetrasi pasar perbankan syariah terutama disebabkan oleh rendahnya literasi masyarakat dan terbatasnya diversifikasi produk, kualitas layanan, serta SDM perbankan syariah.

Salah satu faktor utama yang membuat pangsa pasar syariah kecil adalah pendekatan pengembangan yang lebih bottom-up dan minim dukungan pemerintah. Yusuf menekankan pentingnya pendekatan top-down untuk meningkatkan pangsa pasar perbankan syariah.

"Pemerintah dapat mendorong market share perbankan syariah melalui kebijakan afirmatif, seperti tidak bersaing dengan perbankan syariah dalam memperebutkan dana syariah dan menempatkan dana pemerintah atau BUMN di perbankan syariah," jelas Yusuf.

Langkah lain yang bisa dilakukan adalah mengonversi bank konvensional menjadi bank syariah. "Kebijakan afirmatif seperti ini akan signifikan mendorong market share perbankan syariah,"

Bisnis.com, JAKARTA – Meski mendapatkan suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam jumlah besar, beberapa emiten BUMN konstruksi masih menghadapi kerugian.

Melansir data Kementerian Keuangan, yang dipublikasikan dalam Nota Keuangan APBN Tahun Anggaran 2024, total ada delapan perusahaan pelat merah selaku pelaksana penugasan infrastruktur dengan nilai PMN terbesar sejak 2015 hingga kuartal I/2023.

Mereka adalah PT Hutama Karya (Persero), PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk., PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT PP (Persero) Tbk., dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.

Dari nama-nama tersebut, Waskita Karya dan Wijaya Karya menjadi dua emiten BUMN yang masih membukukan kerugian hingga akhir 2023. Hingga akhir tahun lalu, Waskita Karya membukukan kerugian Rp3,77 triliun atau naik dari tahun sebelumnya Rp1,89 triliun. Adapun Wijaya Karya merugi Rp7,12 triliun tahun lalu, meningkat dibandingkan kerugian 2022 sebesar Rp59,59 miliar.

SVP Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita menuturkan perseroan telah meraih PMN sebesar Rp3,5 triliun pada 2015. Emiten dengan ticker WSKT ini kemudian mendapatkan lagi suntikan modal senilai Rp7,9 triliun pada 2021.

“Secara total jumlah PMN yang telah diterima Waskita pada tahun 2015 sampai dengan kuartal I/2024 adalah sebesar Rp11,4 triliun,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (4/7/2024).

Ermy menjelaskan bahwa pemberian PMN kepada perseroan untuk memenuhi porsi investasi ekuitas guna menyelesaikan proyek-proyek strategis nasional di sektor jalan tol. Meski demikian, WSKT dinilai tetap memerlukan pendanaan dari pihak ketiga

“Ruas-ruas tol tersebut juga memerlukan pendanaan dari pihak ketiga yang memiliki beban bunga yang masih cukup tinggi, dan beban bunga tersebut masih akan terkonsolidasi sampai ruas tol tersebut dapat didivestasi,” pungkasnya.

Dia menambahkan Waskita juga mengalami penurunan kinerja operasional yang disebabkan keterbatasan modal kerja karena proses restrukturisasi sedang berlangsung.

Perusahaan saat ini telah mengimplementasikan program pemulihan keuangan, di antaranya restrukturisasi utang, divestasi jalan tol, dan perbaikan tata kelola. Hal ini diharapkan membawa dampak positif pada kinerja perusahaan secara menyeluruh.

Di sisi lain, Ermy menyatakan penggunaan PMN dilandaskan pada prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik. Waskita juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta melaporkan penggunaan modal negara ke Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan.

“Waskita juga telah membentuk program PMN War Room untuk memastikan dana PMN terserap dengan optimal dan efektif sesuai waktu yang telah ditentukan,” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan Wijaya Karya Mahendra Vijaya mengatakan perseroan menerima PMN Rp4 triliun pada 2016 yang sepenuhnya terserap pada kuartal II/2022.

Mahendra menuturkan saat ini emiten dengan kode saham WIKA tengah mengelola PMN senilai Rp6 triliun, yang masuk pada April 2024. Injeksi modal ini ditempuh lewat skema Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau rights issue.

“Dalam menjaga tata kelola pengelolaannya, WIKA selalu melakukan monitoring dan evaluasi berdasarkan KPI parameter pengelolaan PMN tersebut,” tuturnya kepada Bisnis.

Terkait rugi keuangan pada 2023, Mahendra mengatakan hal itu disebabkan tingginya beban bunga perseroan dan pencadangan kerugian atas piutang bermasalah. Ini merupakan dampak dari investasi jangka panjang yang belum menghasilkan dan pandemi Covid-19.

Menurutnya, perseroan berkomitmen menjalankan program 8 stream penyehatan yang telah dicanangkan dan mendapat persetujuan pemegang saham. WIKA secara konsisten melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian yang diraih.

---------------------------

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank jumbo atau kelompok bank dengan modal inti (KBMI) IV seperti PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) masih membukukan kinerja laba yang bertumbuh dalam lima bulan berjalan tahun ini atau hingga Mei 2024.

BRI misalnya mencatatkan pertumbuhan laba 8,83% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp21,9 triliun per Mei 2024.

Bisnis.com, JAKARTA -- Smelter nikel milik PT Ceria Nugraha Indotama (CNI Group) di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, akan segera memasuki tahap commissioning atau uji operasi. Proyek ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang disetujui Presiden Joko Widodo.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyatakan bahwa progres pembangunan smelter nikel oleh salah satu pengusaha lokal itu menunjukkan kemajuan yang signifikan. "Saya melihat kemajuan fisik proyek smelter dari Ceria. Kami harapkan penyelesaian mekanis bisa selesai pada Oktober dan bisa memulai commissioning di akhir tahun ini," ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (4/7/2024).

Seperti diketahui, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan kabinetnya akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Dengan target ini, artinya commissioning dilakukan sebelum pergantian kepemimpinan nasional.

Proyek smelter ini menggunakan teknologi Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF), dengan tahap awal membangun satu jalur produksi (1 x 72 MVA) untuk mengolah bijih nikel saprolit. Rencananya, akan dibangun empat jalur produksi tambahan (4 x 72 MVA) secara bertahap dengan kapasitas produksi mencapai 252.700 ton per tahun.

Arifin menekankan pentingnya pengembangan ekosistem untuk produk akhir elektrifikasi dalam industri pemurnian mineral di Indonesia. "Kita harus mengantisipasi bagaimana industri dalam negeri bisa berkembang. Cita-cita kita adalah mencapai elektrifikasi. Nikel ini ada di poros baterai NCM (Nikel Cobalt Mangan). Kita punya nikel, kemudian limonet kita juga punya kandungan kobalt yang signifikan, serta sumber mangan di Nusa Tenggara Timur. Inilah yang harus kita integrasikan," jelasnya.

Derian Sakmiwata, CEO Ceria Group mengungkapkan bahwa smelter RKEF Ceria line 1 akan mulai beroperasi dalam dua hingga tiga bulan ke depan. Derian menambahkan bahwa ini merupakan langkah awal bagi Ceria, dengan rencana membangun empat jalur RKEF secara bertahap, serta smelter dengan teknologi High Pressure Acid Leaching (HPAL). Semua aktivitas industri Ceria berpedoman pada prinsip Environment, Social, and Governance (ESG).

"Saat ini, Ceria juga aktif menerapkan IRMA (Initiative for Responsibility Mining Assurance) untuk meningkatkan pola operasi yang lebih memperhatikan aspek lingkungan dan sosial secara detail, guna mencegah bahaya-bahaya historis dan yang akan terjadi," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Bursa Efek Indonesia (BEI) mengingatkan para investor untuk berhati-hati terhadap influencer saham yang menawarkan jasa pengelolaan dana tanpa izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Direktur Pengembangan BEI, Jeffrey Hendrik, menjelaskan bahwa pengelolaan dana memerlukan izin khusus dari OJK. BEI telah menyampaikan hal ini kepada para influencer saham yang tergabung dalam inkubator.

"Jika mereka tetap menghimpun dana tanpa izin, itu di luar jangkauan BEI dan akan diserahkan ke proses hukum serta aturan yang berlaku di OJK," ujar Jeffrey di Gedung BEI, Kamis (4/7/2024).

Jeffrey mengimbau investor untuk selalu memeriksa legalitas pengelola dana investasi dari pihak yang menawarkan produk atau jasa investasi. Ia juga mengingatkan agar investor tidak tergiur oleh janji keuntungan instan.

"Investasi saham adalah investasi jangka panjang yang membutuhkan proses. Kami selalu menekankan agar investor bersikap rasional dan tidak terbawa emosi atau terbuai oleh janji-janji manis," tuturnya.

Selain itu, Jeffrey juga mengingatkan bahwa hanya pihak-pihak dengan kualifikasi dan kompetensi yang telah ditetapkan yang dapat memberikan rekomendasi saham.

"Tidak semua orang bisa sembarangan memberikan rekomendasi saham," tegasnya.

Belakangan ini, pengelolaan dana oleh influencer menjadi perbincangan hangat di media sosial. Seorang influencer berinisial ARR diduga gagal mengelola dana investasi publik sebesar Rp71 miliar. Influencer tersebut kerap membagikan konten seputar investasi dan memiliki puluhan ribu pengikut di media sosial.

Jeffrey menegaskan bahwa nama ARR tidak pernah mengikuti pelatihan kompetensi resmi dari BEI, memperkuat pentingnya investor untuk hanya mempercayai pengelola dana yang memiliki izin dan kualifikasi resmi.

Bisnis.com, JAKARTA - Keterlibatan PT Nusantara Infrastructure Tbk. (META) dalam kerja sama investasi atas pengelolaan Jalan Tol Trans Jawa milik PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) dinilai bakal memberikan dampak positif bagi geliat investasi bidang infrastruktur di Tanah Air.

Sebelumnya, berdasarkan dokumen keterbukaan informasi tertanggal 1 Juli 2024, META Group bersama para investor baru akan menggenggam total 35% saham jalan tol besutan anak usaha PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) itu.

Adapun, para investor mencakup anak usaha META bernama PT Margautama Nusantara (MUN), PT Metro Pacific Tollways Indonesia Services selaku induk META, serta Warrington Investment Pte Ltd yang merupakan entitas anak tidak langsung dari Government of Singapore Investment Corporation Ventures (GIC).

Wakil Menteri Luar Negeri RI Pahala Nugraha Mansury menekankan bahwa pemerintah menyambut baik rampungnya aksi kerja sama investasi JSMR di Jalan Tol Trans Jawa.

"Karena ini juga merupakan bentuk kepercayaan investasi dari negara lain dalam bentuk FDI [foreign direct investment] ke Indonesia, khususnya di sektor yang strategis, yaitu infrastruktur atau konektivitas," ungkapnya ketika dikonfirmasi Bisnis, Rabu (3/7/2024).

Sekadar info, Jalan Tol Trans Jawa yang dioperasikan PT JTT sepanjang 676 kilometer (km) terdiri atas 13 ruas jalan tol yang menghubungkan berbagai wilayah strategis di Pulau Jawa.

Mulai dari ruas Jakarta – Cikampek, Jakarta – Cikampek II Elevated, Palimanan – Kanci, Batang – Semarang, Semarang A-B-C, Semarang – Solo, Solo – Ngawi, ruas Ngawi – Kertosono – Kediri, Surabaya – Mojokerto, Surabaya – Gempol, Gempol – Pasuruan, Gempol – Pandaan, serta Pandaan – Malang.

Sementara itu, Analis Bidang Ekonomi, Industri, dan Global Markets Bank Maybank Indonesia Myrdal Gunarto melihat langkah META positif untuk mendukung langkah pembangunan infrastruktur nasional, di tengah kebutuhan pendanaan program infrastruktur yang sedang tinggi-tingginya.

Pasalnya, peran pihak swasta diperlukan untuk mendukung maupun mengakselerasi proyek pembangunan infrastruktur, mengingat kapasitas fiskal pemerintah dengan mengandalkan dana APBN yang relatif terbatas.

"Dengan infrastruktur yang telah terbangun dengan baik dan dengan perawatan yang berkesinambungan, maka kualitas manusia Indonesia pada akhirnya juga akan ikut meningkat ke depannya. Apalagi, prospek aktivitas ekonomi Indonesia ke depan akan terjaga dengan baik sehingga itu juga akan sejalan dengan peningkatan mobilitas masyarakat," jelasnya ketika dihubungi Bisnis.

META menekankan bahwa keterlibatan dalam investasi ruas Tol JTT merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk menjadi pemimpin di bidang infrastruktur jalan tol.

“Perusahaan berencana akan mengalokasikan sekitar Rp40 triliun ke berbagai proyek infrastruktur strategis di Tanah Air untuk beberapa tahun ke depan,” ungkap Direktur Utama PT Nusantara Infrastructure Tbk (META) Ramdani Basri saat dikonfirmasi Bisnis, Rabu (3/7/2024).

Alhasil, transaksi ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas portofolio perseroan di sektor jalan tol, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan infrastruktur nasional.

"Ini menjadi langkah positif strategis yang dapat mendongkrak performa perseroan untuk saat ini maupun dalam jangka panjangnya. Posisi Pulau Jawa sebagai sentra aktivitas maupun mobilitas penduduk Indonesia terbesar akan menjadi keuntungan tersendiri bagi perseroan yang menyediakan bisnis konektivitas utama bagi mobilitas masyarakat yang ada di Pulau Jawa," tambah Myrdal.

Adapun, ekosistem META dan anak usaha saat ini telah memegang konsesi ruas Jalan Tol Serpong – Pondok Aren sepanjang 7,25 km, Ujung Pandang Seksi 1-3 dengan panjang 10 km, Ujung Pandang Seksi IV sepanjang 11,57 km, Jalan Akses Tol Makassar New Port sepanjang 3,2km, Tol Layang Mohammed Bin Zayed (MBZ) dengan panjang 38 km, serta ruas Tol Kebon Jeruk – Penjaringan (Jorr W1) sepanjang 9,7 km.

Selain menjadi pemilik dan pengelola jalan tol, META dan anak usaha juga menggarap infrastruktur di bidang pengelolaan air bersih, energi terbarukan serta advertising dan pengelolaan parkir.

Berdasarkan laporan keuangan META periode 2023, total pendapatan mencapai Rp1,68 triliun, tercatat tumbuh 20,2% secara tahunan (yoy) ketimbang periode sebelumnya senilai Rp1,4 triliun.

Pendapatan terkhusus jasa pengelolaan jalan tol META pun bertumbuh 21,12% yoy menjadi Rp1,39 triliun, ketimbang capaian tahun sebelumnya senilai Rp1,15 triliun. Namun, laba tahun berjalan periode 2023 tercatat minus ketimbang periode 2022 karena peningkatan beban keuangan.

"Dampak dari transaksi ini tidak hanya akan memperluas portofolio investasi perseroan, tetapi juga dapat memperkuat sinergi dan kolaborasi badan usaha milik pemerintah dan swasta dalam upaya memberikan layanan terbaik bagi pengguna jalan tol," tulis manajemen META dalam keterbukaannya.

Bisnis.com, MALANG — Bea Cukai Malang menyita 65 karung tembakau iris ilegal dengan total berat 1,7 ton. Nilai barang yang ditangkap diperkirakan mencapai Rp467,5 juta, dengan potensi kerugian negara sebesar Rp51 juta.

Kepala Bea Cukai Malang, Gunawan Tri Wibowo, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima informasi tentang pengiriman Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) berupa tembakau iris tanpa dokumen cukai. Barang tersebut diangkut menggunakan truk .

"Berdasarkan informasi tersebut, Tim Bea Cukai Malang melakukan penyisiran di wilayah Bululawang hingga Kedungkandang, dan menemukan kendaraan tersebut melintas di Jalan Ki Ageng Gribig," ujar Gunawan, Kamis (4/7/2024).

Tim Bea Cukai Malang kemudian menghentikan dan memeriksa truk tersebut di Pintu Tol Malang, Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Hasil pemeriksaan mengungkap bahwa truk tersebut mengangkut 65 karung tembakau iris tanpa dokumen cukai, dengan total berat 1,7 ton.

Atas temuan tersebut, tim melakukan penindakan dan penyitaan barang bukti. Barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai (KPPBC TMC) Malang untuk proses lebih lanjut.

Dari hasil penindakan ini, Bea Cukai Malang berhasil mengamankan tembakau iris ilegal senilai Rp467,5 juta dan menghindari potensi kerugian negara sebesar Rp51 juta.

Bisnis.com, BATAM — PT Pertamina (Persero) tengah didorong untuk mengempit sebagian hak partisipasi atau participating interest (PI) pada proyek Geng North, Blok North Ganal yang dioperatori raksasa migas Italia, Eni Spa.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif diketahui meminta Chief Executive Officer (CEO) Eni Claudio Descalzi untuk membuka jalan bagi Pertamina ikut bergabung ke dalam proyek raksasa di lepas pantai Kalimantan Timur tersebut.

Bisnis.com, MAKASSAR - Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mencapai Rp155,68 miliar dalam periode Januari hingga Mei 2024. Angka ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 20,05% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya Rp129,67 miliar.

Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan (Kanwil DJBC Sulbagsel) Nazwar menyatakan pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan penerimaan bea masuk yang tumbuh signifikan hingga 57,17%.

Pada Mei 2024, realisasi bea masuk mencapai Rp115,62 miliar, jauh lebih tinggi dibandingkan Mei 2023 yang hanya Rp73,57 miliar.

"Lonjakan impor yang mencapai 312,8% pada Mei 2024 turut mendorong peningkatan realisasi bea keluar hingga Mei 2024," ujar Nazwar, Kamis (4/7/2024).

Nazwar juga menambahkan bahwa importasi beras yang menyumbang Rp4,64 miliar dan importasi raw sugar yang konsisten menyumbang Rp4,7 miliar turut berkontribusi pada tingginya realisasi bea masuk.

Namun, berbeda dengan capaian bea masuk, penerimaan cukai dan bea keluar mengalami kontraksi. Penerimaan cukai tercatat sebesar Rp30,73 miliar, turun 25,02% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp40,99 miliar.

Penurunan penerimaan cukai disebabkan oleh penyesuaian tarif cukai rokok yang diterapkan tahun ini, diikuti oleh koreksi produksi hasil tembakau rokok sebesar 32,39%. Selain itu, penerimaan cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) juga berkurang 11,61%.

Sementara itu, penerimaan bea keluar tercatat sebesar Rp9,32 miliar, mengalami penurunan 38,34%. Penurunan ini disebabkan oleh lonjakan harga ekspor kakao yang mencapai 104,9%, sehingga permintaan menurun.

"Kesulitan bahan mentah kakao akibat menyusutnya lahan perkebunan kakao lokal di Sulsel juga turut berkontribusi pada berkurangnya realisasi bea keluar," tambah Nazwar.

Bisnis.com, JAKARTA — Aksi korporasi pengambilalihan 80% saham PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (Mandiri Inhealth) oleh PT Asuransi Jiwa IFG atau IFG Life berpeluang memperbesar skala bisnis anggota holding BUMN asuransi, penjaminan, dan penjaminan IFG tersebut.

Seperti diketahui, IFG Life mengambilalih 80% saham Mandiri Inhealth, yang sebelumnya dimiliki oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Kimia Farma Tbk, dan Indonesia Financial Group (IFG).

Selanjutnya Mandiri Inhealth akan resmi bergabung dalam ekosistem holding IFG melalui IFG Life sebagai pemegang saham pengendali. Adapun setelah akuisisi, Bank Mandiri mencatatkan porsi kepemilikan 20% saham di Mandiri Inhealth.

Pengamat Asuransi dan Dosen Program MM-Fakultas Ekonomika & Bisnis UGM Kapler Marpaung menilai bahwa terdapat peluang IFG Life untuk tumbuh lebih besar setelah mengakuisisi Mandiri Inhealth.

Selain aset Mandiri Inhealth yang cukup besar, perusahaan itu pun memiliki portofolio proteksi kesehatan yang kuat, sehingga melengkapi cakupan bisnis IFG Life.

“Setelah mengakuisisi Mandiri Inhealth, IFG Life memang tidak langsung menjadi yang terbesar di sektor asuransi jiwa Tanah Air, akan tetapi ke depannya bisa terus lebih besar,” ujar Kapler Marpaung, dikutip dari siaran pers, Rabu (3/7/2024).

Mandiri Inhealth, dengan program layanan managed care yang diusungnya, merupakan salah satu dari pemain kuat di industri asuransi kesehatan. Berdasarkan data Asosiasi Asuransi Jiwa (AAJI) pada triwulan I/2024, Mandiri Inhealth tercatat sebagai perusahaan asuransi dengan capaian market share di industri asuransi kesehatan kumpulan sebesar 35% dan memiliki lebih dari 1,8 juta peserta.

Mandiri Inhealth per 31 Desember 2023 tercatat memiliki total aset senilai Rp2,82 triliun, atau tumbuh 5,78% (year on year/yoy) dari Rp2,66 triliun pada tahun sebelumnya. Pada periode yang sama, perseroan membukukan pendapatan premi sebesar Rp3,43 triliun atau naik 15,84% (yoy) dari Rp2,97 triliun.

Perseroan juga tergolong perusahaan yang sangat sehat yang terlihat dari tingkat risk based capital (RBC) Mandiri Inhealth sebesar 733% pada 2023, jauh di atas ketentuan minimal OJK yakni 120%. Hal itu menunjukkan kondisi keuangan dan bisnis Mandiri Inhealth yang sangat sehat.

Kapler melihat bahwa akuisisi perusahaan yang sehat dan baik pertumbuhannya, sejatinya bukan hal yang mudah. Di sana, terdapat peranan Bank Mandiri maupun pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sehingga proses pengambilalihan saham Mandiri Inhealth bisa berjalan baik.

Di sisi lain, dia menilai bahwa perusahaan BUMN tidak mesti menjadi yang terbesar di industri asuransi jiwa, tetapi harus terdepan dalam memastikan keamanan dan proteksi kepada para nasabah, demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi.

Dia juga menilai bahwa perusahaan asuransi harus kembali kepada prinsip mendasarnya, yakni memberikan proteksi bagi masyarakat. Hal itu sejalan dengan semangat IFG Life dalam mendorong produk asuransi tradisional yang menguatamakan proteksi.

“Perusahaan asuransi jiwa harus benar-benar kembali ke prinsip-prinsip asuransi yang mendasar. Model pemasaran dan strateginya harus betul-betul menjadi lebih profesional. Prudent underwriting tidak boleh ditawar-tawar,” ujar Kapler.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap masih ada sembilan perusahaan asuransi yang belum memiliki aktuaris per 30 Juni 2024. Diketahui, regulator mewajibkan seluruh perusahaan asuransi untuk memiliki tenaga aktuaris.

Pemenuhan aktuaris tersebut penting sebagai salah satu langkah yang harus ditempuh perusahaan asuransi khususnya dalam rangka implementasi PSAK 117 (yang sebelumnya disebut PSAK 74), di mana peran aktuaris akan sangat penting dalam berbagai lingkup bisnis perusahaan.

OJK berharap PSAK 117 bisa efektif diimplementasikan mulai 1 Januari 2025.

“Per 30 Juni 2024, terdapat sembilan perusahaan yang masih belum memiliki aktuaris perusahaan atau mengajukan calon untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono dalam Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulanan Mei 2024, pada Senin (8/7/2024).

Ogi memastikan OJK akan memonitor pelaksanaan supervisory action bagi perusahaan yang belum memenuhi ketentuan tersebut, seperti peningkatan sanksi peringatan yang sebelumnya telah diberikan serta permintaan rencana tindak atas pemenuhan aktuaris perusahaan.

Selain itu, lanjut dia, OJK juga terus melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI) sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikasi aktuaris dalam perspektif supply dari tenaga ahli aktuaris.

Sebagai amanat UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Ogi mengatakan OJK juga tengah menyiapkan langkah-langkah pembentukan unit aktuaria di antaranya melalui pembentukan task force untuk target peluncuran pada 2025.

“Salah satu yang dilakukan adalah dengan melakukan kerja sama dengan unit aktuaria di negara lain, termasuk AGA [Australian Government Actuary],” ungkapnya.

Dalam rangka penegakan ketentuan, OJK juga terus melakukan berbagai upaya mendorong penyelesaian permasalahan pada lembaga jasa keuangan melalui pengawasan khusus terhadap delapan perusahaan asuransi dan reasuransi dengan tujuan agar perusahaan dapat memperbaiki kondisi keuangannya untuk kepentingan pemegang polis.

Selain itu, terdapat dana pensiun yang masuk dalam pengawasan khusus dengan dua dana pensiun dalam proses pengajuan pembubaran ke OJK.

Perbesar

Aturan Pemenuhan Aktuaris

Pemenuhan aktuaris menjadi penting karena sebagai salah satu langkah yang harus ditempuh khususnya dalam rangka implementasi PSAK 117, di mana peran aktuaris akan sangat penting dalam berbagai lingkup bisnis perusahaan. PSAK 117 diharapkan dapat efektif diimplementasikan pada 1 Januari 2025.

Penerapan PSAK 117 tersebut bertujuan agar dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan asuransi, baik antar perusahaan maupun antar industri.

Kewajiban pemenuhan aktuaris oleh perusahaan asuransi dan reasuransi juga telah diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 40/2014 tentang Perasuransian dan Peraturan OJK Nomor 67/POJK.05/2016 mengenai perizinan di industri asuransi.

Pada Pasal 17 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2014 tercantum bahwa perusahaan perasuransian wajib mempekerjakan tenaga ahli dalam jumlah yang cukup sesuai dengan jenis dan lini usaha yang diselenggarakannya, dalam rangka memastikan penerapan manajemen asuransi yang baik.

Masih mengacu pasal yang sama dan ayat (2) berbunyi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah wajib mempekerjakan aktuaris dalam jumlah yang cukup sesuai dengan jenis dan lini usaha yang diselenggarakannya, untuk secara independen dan sesuai dengan standar praktik yang berlaku mengelola dampak keuangan dari risiko yang dihadapi perusahaan.