JAKARTA, KOMPAS.com -PasarPolis, perusahaan asuransi teknologi (insurtech) mengumumkan kelanjutan kolaborasi strategisnya dengan Gojek.

Kemitraan ini menegaskan dedikasi PasarPolis dalam merevolusi industri asuransi dengan mengintegrasikan solusi asuransi yang komprehensif ke dalam platform teknologi terdepan milik GoTo.

Kemitraan ini mencakup berbagai produk asuransi, seperti SafeTrip untuk perlindungan perjalanan saat
menggunakan layanan mobilitas Gojek. Produk lainnya meliputi asuransi pengiriman paket untuk GoSend, asuransi pengiriman barang dalam skala besar untuk GoBox, serta asuransi layanan pengiriman B2B2C untuk GoKilat.

SHUTTERSTOCK/SUKARMAN Ilustrasi ojek online Gojek.

Seluruh produk ini terintegrasi dalam ekosistem full-stack milik PasarPolis yang didukung oleh penyedia asuransi digital Indonesia, Tap Insure, yang berperan sebagai underwriter produk asuransi.

PasarPolis Insurance Broker akan menyediakan layanan broker asuransi dengan bermitra bersama PasarPolis untuk memberikan perlindungan asuransi bagi ratusan juta perjalanan setiap tahunnya.

PasarPolis Insurance Broker dapat mengelola volume yang terus meningkat secara efisien melalui otomatisasi penerbitan polis dan proses klaim, sehingga memastikan efisiensi dan skala yang optimal.

Kemampuan platform untuk menerbitkan hingga sekitar seratus polis per detik menjamin pengguna mendapatkan pengalaman yang cepat dan mudah dalam memperoleh perlindungan asuransi.

Proses klaim yang sederhana juga meningkatkan kepuasan pelanggan, memberikan pengalaman yang bebas kendala.

Steven Halim, Head of Transport and Logistics Gojek menyatakan, perlindungan asuransi memiliki peran penting yang selaras dengan komitmen pihaknya untuk memberikan pengalaman yang aman dan nyaman bagi konsumen serta mitra driver Gojek.

JAKARTA, KOMPAS.com -PasarPolis, perusahaan asuransi teknologi (insurtech) mengumumkan kelanjutan kolaborasi strategisnya dengan Gojek.

Kemitraan ini menegaskan dedikasi PasarPolis dalam merevolusi industri asuransi dengan mengintegrasikan solusi asuransi yang komprehensif ke dalam platform teknologi terdepan milik GoTo.

Kemitraan ini mencakup berbagai produk asuransi, seperti SafeTrip untuk perlindungan perjalanan saat
menggunakan layanan mobilitas Gojek. Produk lainnya meliputi asuransi pengiriman paket untuk GoSend, asuransi pengiriman barang dalam skala besar untuk GoBox, serta asuransi layanan pengiriman B2B2C untuk GoKilat.

SHUTTERSTOCK/SUKARMAN Ilustrasi ojek online Gojek.

Seluruh produk ini terintegrasi dalam ekosistem full-stack milik PasarPolis yang didukung oleh penyedia asuransi digital Indonesia, Tap Insure, yang berperan sebagai underwriter produk asuransi.

PasarPolis Insurance Broker akan menyediakan layanan broker asuransi dengan bermitra bersama PasarPolis untuk memberikan perlindungan asuransi bagi ratusan juta perjalanan setiap tahunnya.

PasarPolis Insurance Broker dapat mengelola volume yang terus meningkat secara efisien melalui otomatisasi penerbitan polis dan proses klaim, sehingga memastikan efisiensi dan skala yang optimal.

Kemampuan platform untuk menerbitkan hingga sekitar seratus polis per detik menjamin pengguna mendapatkan pengalaman yang cepat dan mudah dalam memperoleh perlindungan asuransi.

Proses klaim yang sederhana juga meningkatkan kepuasan pelanggan, memberikan pengalaman yang bebas kendala.

Steven Halim, Head of Transport and Logistics Gojek menyatakan, perlindungan asuransi memiliki peran penting yang selaras dengan komitmen pihaknya untuk memberikan pengalaman yang aman dan nyaman bagi konsumen serta mitra driver Gojek.

"Oleh karena itu, kami terus berkolaborasi dengan berbagai penyedia asuransi terpercaya, salah satunya adalah PasarPolis Insurance Broker, guna menghadirkan solusi asuransi digital berkualitas dalam melindungi aktivitas harian pelanggan kami,baik saat melakukan
perjalanan, mengirimkan paket, maupun mengirimkan barang," kata Steven dalam siaran pers, Kamis (24/10/2024).

"Kolaborasi ini merupakan bukti komitmen kami dalam mengutamakan keamanan dan kepuasan konsumen," imbuh dia.

Sementara itu, Peter Van Zyl, Presiden PasarPolis menyebut, kemitraan ini merupakan bukti dari
komitmen pihaknya untuk menghadirkan solusi asuransi yang inovatif, terjangkau, dan mudah diakses bagi semua segmen pasar.

"Dengan mengintegrasikan platform teknologi canggih kami dengan layanan GoTo, kami berharap dapat memberikan pengalaman berasuransi yang mulus (seamless) dan berdampak luas guna memenuhi kebutuhan jutaan pengguna hanya dengan satu ketukan," sebutnya.

PasarPolis telah bekerja sama dengan platform ride-hailing milik GoTo, Gojek, sejak 2018, sebagai salah satu partner yangsolusi asuransi bagi basis pengguna Gojek yang luas.

Kemitraan ini berperan penting dalam menjadikan produk asuransi lebih mudah diakses dan terjangkau oleh jutaan pengguna atau konsumen.

Pada September 2020, PasarPolis mengamankan pendanaan Seri B sebesar 54 juta dollar AS atau sekitar Rp 800 miliar dari sejumlah investor, termasuk Leapfrog Investments, Xiaomi, Argor (sebelumnya Go-Ventures), IFC, Alpha JWC, SBI Investment, dan Intudo Ventures, untuk mendukung misinya dalam mendemokratisasi asuransi di seluruh Asia Tenggara.

JAKARTA, KOMPAS.com - BRI Insurance (BRINS) kembali meraih dua penghargaan sebagai Top 20 Financial Institution 2024 kategori Perusahaan Asuransi Umum Berpremi Bruto Rp 2,5 triliun Ke Atas, dan Best CFO Category General Insurance untuk Sony Harsono selaku Direktur Keuangan dan Operasional BRI Insurance pada acara Top 20 Financial Institutions Award 2024.

Lembaga keuangan yang mendapat penghargaan tersebut terdiri dari sektor perbankan, perusahaan asuransi jiwa dan umum, reasuransi, serta perusahaan pembiayaan.

Technical Senior Executive Vice President BRI Insurance Jimmy Prawiradigja mengatakan, harapannya penghargaan dapat menjadi penyemangat perusahaannya untuk konsisten dalam meningkatkan kinerjanya yang positif.

FREEPIK/FREEPIK Asuransi adalah sebuah perjanjian hukum antara dua pihak, yaitu penanggung (perusahaan asuransi) dan tertanggung (nasabah).

"Dan menjadi asuransi dengan positioning ke arah reputable and emotional benefit yang baik dan selaras dengan visi kami yaitu the Most Trusted Partner For Reliable Protection Solutions,” kata dia dalam keterangannya, dikutip Kamis (24/10/202).

Penghargaan ini mengukur performa masing-masing lembaga keuangan dari kelima sektor industri keuangan tersebut.

Adapun, indikator yang digunakan adalah laporan keuangan dalam tiga periode terakhir, yakni sejak 2021 hingga 2023.

Secara lebih jelas, penghargaan pada sektor perbankan dibagi berdasarkan besaran aset. Kemudian, perusahaan asuransi jiwa, umum dan reasuransi berdasarkan premi bruto, sedangkan perusahaan pembiayaan berdasarkan aset.

Adapun, penghargaan dalam ajang tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan kontribusi BRI Insurance.

Terutama berdasarkan penilaian yang komprehensif terhadap kinerja keuangan, inovasi produk, serta kontribusi perusahaan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di industri asuransi.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menolak melempar handuk putih alias menyerah di tengah tantangan industri asuransi harus mengejar waktu pemenuhan modal minimum.

Sesuai mandat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 23/2023, mulai 2026 nanti modal minimum yang harus dimiliki perusahaan asuransi sebesar Rp250 miliar, asuransi syariah Rp100 miliar, reasuransi Rp500 miliar, dan reasuransi syariah sebesar Rp200 miliar.

Berdasarkan data terbaru OJK, hingga Agustus 2024 masih terdapat 45 perusahaan asuransi dan reasuransi yang belum memenuhi modal minimum tersebut. Dari jumlah tersebut, terdapat 23 asuransi umum konvensional dan 2 asuransi umum syariah yang belum memenuhi modal minimum.

Untuk asuransi dan reasuransi yang belum memenuhi modal minimum pada 2026 itu rinciannya adalah terdapat 15 perusahaan asuransi jiwa, 23 asuransi umum, 3 asuransi jiwa syariah, 2 asuransi umum syariah, 1 perusahaan reasuransi, dan 1 perusahaan reasuransi syariah.

Ketua Umum AAUI Budi Herawan mengatakan sampai saat ini tidak ada permintaan dari asosiasi untuk meminta OJK memberikan relaksasi untuk menunda batas waktu itu.

"Kita enggak boleh cengeng, lah, kita enggak boleh lempar handuk putih di awal. Karena kita taat aturan. Saya selalu bilang kita taat aturan. Kita upayakan dulu, kita harus optimistis," kata Budi kepada Bisnis, Senin (21/10/2024).

Dalam POJK 23/2023 modal minimum yang harus dimiliki asuransi dan reasuransi pada 2028 ditambah. Persyaratan modal minimum pada 2028 ini dibedakan menjadi dua, yakni untuk Kelompok Perusahaan Perasuransian Berdasarkan Ekuitas (KPPE) 1 dan KPPE 2.

Untuk KPPE 1, pada 2028 perusahaan asuransi harus memiliki modal minimum sebesar Rp500 miliar, asuransi syariah Rp200 miliar, reasuransi Rp1 triliun, dan reasuransi syariah Rp400 miliar.

Sementara untuk KPPE 2, perusahaan asuransi harus memiliki modal minimum Rp1 triliun, asuransi syariah Rp500 miliar, reasuransi Rp2 triliun, dan reasuransi syariah Rp1 triliun.

Budi mengatakan solusi yang bisa dilakukan perusahaan asuransi untuk memenuhi modal minimum tersebut adalah dengan melakukan aksi merger dan akuisis. Meski begitu, dia memperkirakan sampai 2026 nanti dari 45 asuransi dan reasuransi yang belum memenuhi modal masih akan tersisa 5 sampai 6 perusahaan.

"Tetapi kalau pada akhirnya di tahun 2028 ada misalnya 3 atau 4 asuransi yang memang sudah tidak ingin melanjutkan lagi, mengembalikan izin usahanya ya silakan," kata Budi.

Lebih lanjut, Budi mengatakan persyaratan modal minimum bagi industri asuransi dan reasuransi ini menjadi pelecut bagi industri untuk berbenah semakin baik lagi. Hal itu menurutnya demi kebaikan dan keberlangsungan industri.

"Dampak positifnya kan banyak. Kalau kita punya industri asuransi umum itu sehat, pemegang saham berapapun dia diminta lagi pasti akan tambah. Karena return-nya mereka akan nikmati juga dalam bentuk dividen. Soalnya sekarang return-nya dalam bentuk dividen tidak mencukupi," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri asuransi dikhawatirkan akan menjadi pasar oligopoli pada 2028 nanti usai ketentuan modal minimum perusahaan asuransi dan reasuransi naik bertahap hingga tahun tersebut.

Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Risiko dan Asuransi (STIMRA) Abitani Taim menilai dampak positif dari ketentuan ekuitas tinggi tersebut adalah perusahaan asuransi akan memiliki kapasitas yang lebih besar dan lebih sehat. Sedangkan dampak negatifnya, menurutnya kemungkinan banyak perusahaan asuransi yang akan tutup atau terpaksa merger dengan perusahaan lain.

"Pasar oligopoli kemungkinan tidak bisa dihindari, oleh karena itu OJK harus dapat melindungi perusahaan kecil dan juga kepentingan konsumen," kata Abitani kepada Bisnis, pekan lalu.

Abitani menjelaskan kesulitan penambahan modal perusahaan asuransi dapat disebabkan banyak faktor, misalnya dari enggannya pemegang saham untuk menambah modal karena menganggap hasil proyeksi imbal hasil investasi atau ROI-nya kurang menguntungkan, atau memang tidak memiliki sumber daya yang besar.

Sementara itu, Praktisi Manajemen Risiko dan Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (Kupasi) Wahyudin Rahman mengatakan dampak positif ketentuan modal minimum yang naik tersebut adalah peningkatan stabilitas dan ketahanan finansial industri asuransi. Modal yang cukup menurutnya akan mampu memenuhi kewajiban jangka panjang terutama cadangan klaim.

Selain itu, menurutnya kredibilitas peruahaan juga akan naik karena memiliki manajeman risiko dan layanan berkualitas, sehingga pada akhirnya akan mendorong penetrasi industri karena produk semakin berkualitas.

"Sedangkan negatifnya, adalah terbentuknya pasar oligopoli, di mana hanya segelintir perusahaan besar yang mendominasi pasar dan potensi naiknya premi karena semakin sedikitnya pemain di pasar, daya tawar konsumen menjadi lebih lemah dan perusahaan yang tersisa bisa memiliki kendali lebih besar terhadap tarif premi untuk yang tidak diatur OJK," kata Wahyudin.

Wahyudin menegaskan bahwa risiko pasar oligopoli itu memang ada, terutama jika persyaratan modal minimum diterapkan tanpa melihat kondisi dan kapabilitas perusahaan yang beragam.

"Namun, ini bisa dicegah jika regulator seperti OJK memberlakukan kebijakan yang seimbang, seperti memberikan insentif bagi perusahaan yang ingin merger atau melakukan konsolidasi, serta menjaga keseimbangan kompetisi di pasar," kata Wahyudin.

Wahyudin menjelaskan, ada beberapa faktor yang membuat perusahaan asuransi kesulitan memenuhi persyaratan modal. Pertama adalah kesulitan akses permodalan. Menurutnya, perusahaan asuransi yang lebih kecil sering kali kesulitan mendapatkan tambahan modal, baik dari investor maupun melalui sumber pendanaan lain. Kondisi ekonomi global yang tidak stabil menurutnya juga menambah tantangan dalam mencari modal baru.

Faktor kedua menurut Wahyudin adalah struktur manajemen yang lemah. Dia menjelaskan perusahaan yang belum memenuhi persyaratan modal minimum sering kali juga memiliki manajemen risiko yang kurang kuat, dan umumnya tidak memiliki struktur manajemen yang memadai untuk menjaga likuiditas yang diperlukan guna memenuhi kewajiban pencadangan.

"Ketiga, tekanan pasar. Kesulitan untuk bersaing dalam hal inovasi produk dan efisiensi operasional, yang pada akhirnya sulit mempertahankan profitabilitas yang cukup untuk memenuhi persyaratan modal," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketentuan modal minimum perusahaan asuransi yang diamanatkan OJK pada akhirnya akan menyeleksi perusahaan-perusahaan yang tidak kuat permodalan.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 23 Tahun 2023, pemerintah menetapkan modal minimum yang harus dipenuhi perusahaan asuransi tahap pertama paling lambat Desember 2026, yakni Rp250 miliar untuk asuransi konvensional dan Rp100 miliar untuk asuransi syariah.

Kemudian pada tahap kedua pada 2028, modal minimum tersebut dinaikkan menjadi Rp500 miliar bagi asuransi konvensional dan Rp200 miliar bagi asuransi syariah yang masuk dalam Kelompok Perusahaan Perasuransian Berdasarkan Ekuitas (KPPE) 1. Sementara untuk kelompok KPPE 2, modal minimal yang harus dipenuhi sebesar Rp1 triliun bagi asuransi konvensional dan Rp500 miliar bagi asuransi syariah.

Wakil Presiden Direktur PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia (ACPI) Nico Prawiro mengatakan sebenarnya pihaknya menyadari bahwa peningkatan permodalan perusahaan asuransi tetap sangat penting untuk memastikan keberlangsungan bisnis dan memberikan proteksi yang memadai bagi nasabah. Namun, menurtnya besaran modal bukanlah salah satu hal utama dalam menjalankan perusahaan asuransi yang baik.

"Jangan sampai nanti perusahaan asuransi yang sehat tetapi karena modalnya kecil akhirnya jadi terlempar ke luar, dan menjadi rusak sehingga terjadi PHK dan banyak karyawan jadi pengangguran. Selain modal, faktor utama lainnya adalah terciptanya ekosistem yang baik dan kondisi bisnis yang kondusif," kata Nico kepada Bisnis, dikutip pada Sabtu (19/10/2024).

Nico menjelaskan, saat ini modal ACPI sebesar Rp400 miliar, atau telah memenuhi modal minimum pada 2026, tetapi belum cukup untuk ketentuan yang berlaku di 2028.

Nico mengatakan pihaknya yakin akan memenuhi ketentuan regulasi dengan dukungan dari seluruh stakeholder termasuk pemegang saham dan mitra bisnis ACPI.

"Kita tetap fokus untuk menggenjot produksi premi tentunya dengan berhati-hati lagi dalam menentukan cara perlindungan, premi asuransi, serta pengelolaan risiko yang harus dipertimbangkan dengan lebih spesifik lagi. Sehingga kita bisa tetap mendapatkan laba dengan margin yang lebih besar dan tentunya akan meningkatkan modal perusahaan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Hasil riset yang dilakukan IFG Progress menunjukkan penerapan syarat modal minimum industri asuransi di berbagai negara memberikan dampak semakin kecilnya jumlah pemain di industri asuransi yang cukup signifikan. Saat jumlah pemain semakin sedikit, ada kekhawatiran terbentuk pasar oligopoli asuransi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 23/2023 telah menetapkan syarat modal minimum asuransi dan reasuransi yang batasnya naik bertahap, mulai dari 2026 hingga 2028.

Merespons kekhawatiran itu, Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Iwan Pasila mengatakan peningkatan ekuitas bagi perusahaan asuransi dan reasuransi ini dimaksudkan untuk memperbesar kapasitas di dalam negeri dan mendorong pengelolaan risiko yang lebih baik dan efisien.

"Kami menilai industri asuransi masih memiliki ruang yang luas untuk bertumbuh karena penetrasi yang masih rendah, asalkan kita dapat memperbaiki ekosistem yang ada sehingga mendukung industri yang lebih sehat ke depan," kata Iwan kepada Bisnis, dikutip pada Kamis (17/10/2024).

Saat ini, kata dia, OJK terus berkomunikasi dengan industri dan asosiasi untuk mendorong pemenuhan ketentuan permodalan tersebut. Iwan mengatakan saat ini banyak upaya yang sudah dilakukan oleh perusahaan untuk pemenuhan ketentuan ini, termasuk melihat kembali pasar yang akan dituju dan pemenuhan ketentuan modal.

Tidak ketinggalan, OJK juga terus mendorong penerapan pengelolaan risiko yang baik dalam menetapkan premi dan cadangan premi yang memadai serta penerapan control cycle untuk memastikan validitas asumsi yang digunakan dalam penetapan premi dan cadangan premi.

"Dengan disiplin ini diharapkan ekosistem industri perasuransian menjadi lebih baik dan sehat sehingga dapat tumbuh berkesinambungan ke depan," pungkasnya.

Adapun riset IFG Progress menunjukkan implementasi penyesuaian syarat modal minimal asurnsi umum di Malaysia berimbas pada penurunan tajam jumlah pemain asuransi, yang mulanya sebelum 2009 jumlahnya lebih dari 40, menjadi 37 pada 2009, menyusut menjadi 21 pada 2022, dan tersisa tinggal 19 pada 2024.

Tren yang sama juga terjadi di Thailand, di mana pada 2011 terdapat 73 pemain, mengecil menjadi 58 perusahaan pada 2019, dan tersisa 49 perusahaan pada 2023. Sementara di Filipina, pada 2010 tercatat ada 86 perusahaan, kemudian tersisa menjadi 55 perusahaan pada 2022.

Adapun hingga Agustus 2024, OJK mencatat terdapat 45 perusahaan asuransi dan reasuransi di Indonesia belum memenuhi modal minimum pada 2026. Rinciannya adalah terdapat 15 perusahaan asuransi jiwa, 23 asuransi umum, 3 asuransi jiwa syariah, 2 asuransi umum syariah, 1 perusahaan reasuransi, dan 1 perusahaan reasuransi syariah.

Sebelumnya, Senior Research Associate IFG Progress Ibrahim Khoilul Rohman mengatakan meskipun peningkatan modal minimal industri asuransi memiliki dampak positif, aturan tersebut juga berisiko meninggalkan efek negatif.

Dampak positifnya adalah pada akhirnya nanti perusahaan asuransi maupun reasuransi yang tersisa adalah perusahaan-perusahaan yang terkualifikasi dan dipastikan memiliki ketahanan pencadangan. Hal ini akan membuat masyarakat semakin percaya terhadap industri ini dan diharapkan penetrasi asuransi semakin tinggi.

"Tapi di sisi lain sebagai nature perekonomian kalau player-nya tersegmentasi di 2,3,4 [pemain] tertentu akan ada struktur pasar oligopoli. Dan kita tahu semua, oligopoli konsekuensihya ada di pricing," kata Ibrahim saat ditemui di sela acara Media Gathering IFG Conference 2024 di Jakarta, Selasa (15/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Hasil riset yang dilakukan IFG Progress menunjukkan penerapan syarat modal minimum industri asuransi di berbagai negara memberikan dampak semakin kecilnya jumlah pemain di industri asuransi yang cukup signifikan. Saat jumlah pemain semakin sedikit, ada kekhawatiran terbentuk pasar oligopoli asuransi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 23/2023 telah menetapkan syarat modal minimum asuransi dan reasuransi yang batasnya naik bertahap, mulai dari 2026 hingga 2028.

Merespons kekhawatiran itu, Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Iwan Pasila mengatakan peningkatan ekuitas bagi perusahaan asuransi dan reasuransi ini dimaksudkan untuk memperbesar kapasitas di dalam negeri dan mendorong pengelolaan risiko yang lebih baik dan efisien.

"Kami menilai industri asuransi masih memiliki ruang yang luas untuk bertumbuh karena penetrasi yang masih rendah, asalkan kita dapat memperbaiki ekosistem yang ada sehingga mendukung industri yang lebih sehat ke depan," kata Iwan kepada Bisnis, dikutip pada Kamis (17/10/2024).

Saat ini, kata dia, OJK terus berkomunikasi dengan industri dan asosiasi untuk mendorong pemenuhan ketentuan permodalan tersebut. Iwan mengatakan saat ini banyak upaya yang sudah dilakukan oleh perusahaan untuk pemenuhan ketentuan ini, termasuk melihat kembali pasar yang akan dituju dan pemenuhan ketentuan modal.

Tidak ketinggalan, OJK juga terus mendorong penerapan pengelolaan risiko yang baik dalam menetapkan premi dan cadangan premi yang memadai serta penerapan control cycle untuk memastikan validitas asumsi yang digunakan dalam penetapan premi dan cadangan premi.

"Dengan disiplin ini diharapkan ekosistem industri perasuransian menjadi lebih baik dan sehat sehingga dapat tumbuh berkesinambungan ke depan," pungkasnya.

Adapun riset IFG Progress menunjukkan implementasi penyesuaian syarat modal minimal asurnsi umum di Malaysia berimbas pada penurunan tajam jumlah pemain asuransi, yang mulanya sebelum 2009 jumlahnya lebih dari 40, menjadi 37 pada 2009, menyusut menjadi 21 pada 2022, dan tersisa tinggal 19 pada 2024.

Tren yang sama juga terjadi di Thailand, di mana pada 2011 terdapat 73 pemain, mengecil menjadi 58 perusahaan pada 2019, dan tersisa 49 perusahaan pada 2023. Sementara di Filipina, pada 2010 tercatat ada 86 perusahaan, kemudian tersisa menjadi 55 perusahaan pada 2022.

Adapun hingga Agustus 2024, OJK mencatat terdapat 45 perusahaan asuransi dan reasuransi di Indonesia belum memenuhi modal minimum pada 2026. Rinciannya adalah terdapat 15 perusahaan asuransi jiwa, 23 asuransi umum, 3 asuransi jiwa syariah, 2 asuransi umum syariah, 1 perusahaan reasuransi, dan 1 perusahaan reasuransi syariah.

Sebelumnya, Senior Research Associate IFG Progress Ibrahim Khoilul Rohman mengatakan meskipun peningkatan modal minimal industri asuransi memiliki dampak positif, aturan tersebut juga berisiko meninggalkan efek negatif.

Dampak positifnya adalah pada akhirnya nanti perusahaan asuransi maupun reasuransi yang tersisa adalah perusahaan-perusahaan yang terkualifikasi dan dipastikan memiliki ketahanan pencadangan. Hal ini akan membuat masyarakat semakin percaya terhadap industri ini dan diharapkan penetrasi asuransi semakin tinggi.

"Tapi di sisi lain sebagai nature perekonomian kalau player-nya tersegmentasi di 2,3,4 [pemain] tertentu akan ada struktur pasar oligopoli. Dan kita tahu semua, oligopoli konsekuensihya ada di pricing," kata Ibrahim saat ditemui di sela acara Media Gathering IFG Conference 2024 di Jakarta, Selasa (15/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan asuransi umum PT Asuransi Jasa Indonesia atau Jasindo merespons adanya kekhawatiran terbentuknya pasar tidak sehat alias oligopoli di industri asuransi imbas dari penyesuaian ketentuan modal minimum asuransi di 2028 nanti.

Alasannya, perusahaan-perusahaan yang tidak mampu memenuhi modal minimum akan berguguran sehingga tersisa pemain-pemain yang jumlahnya tidak signifikan dibanding besarnya pasar yang ada.

"Kekhawatiran ini seharusnya dapat diminimalisir dengan keyakinan bahwa sudah saatnya industri asuransi nasional naik kelas," kata Direktur Pengembangan Bisnis Jasindo, Diwe Novara kepada Bisnis, dikutip pada Kamis (17/10/2024).

Diwe menilai penguatan modal ini menjadi suatu kewajiban dengan tujuan untuk penguatan ketahanan dan daya saing perusahaan asuransi. Dengan modal yang lebih besar, kata dia, maka perusahaan asuransi dapat menanggung risiko yang lebih besar juga.

"Selain itu, menurut pendapat saya Indonesia sudah ketinggalan dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang sudah menerapkan kebijakan ini terlebih dahulu," kata Diwe.

Diwe mencontohkan kebijakan tersebut terbukti berhasil diterapkan di Malaysia. Berdasarkan report dari IFG Progress, Bank Negara Malaysia telah memberlakukan ketentuan modal minimum perusahaan asuransi pada 2001 menjadi 100 juta ringgit dari batas sebelumnya 50 juta ringgit.

Penyesuaian syarat modal minimum tersebut direspons oleh industri asuransi di Malaysia dengan melakukan penyuntikan modal, kapitalisasi cadangan hingga aksi merger dan akuisisi. Dampaknya adalah pada jumlah perusahaan asuransi yang menyusut lebih dari 50%. Tercatat sebelum 2009 jumlah perusahaan asuarnsi di Malaysia lebih dari 40, kemudian pada 2024 tersisa hanya 19.

"Namun dengan fundamental bisnis asuransi yang jauh lebih kuat," kata Diwe.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 23/2023, pemerintah menetapkan modal minimum yang harus dipenuhi perusahaan asuransi tahap pertama paling lambat Desember 2026, yakni Rp250 miliar untuk asuransi konvensional dan Rp100 miliar untuk asuransi syariah.

Kemudian di tahap kedua pada 2028, modal minimum tersebut dinaikkan menjadi Rp500 miliar bagi asuransi konvensional dan Rp200 miliar bagi asuransi syariah yang masuk dalam Kelompok Perusahaan Perasuransian Berdasarkan Ekuitas (KPPE) 1. Sementara untuk kelompok KPPE 2, modal minimal yang harus dipenuhi sebesar Rp1 triliun bagi asuransi konvensional dan Rp500 miliar bagi asuransi syariah.

Sebelumnya, Senior Research Associate IFG Progress Ibrahim Khoilul Rohman mengatakan meskipun peningkatan modal minimal idustri asuransi memiliki dampak positif, aturan tersebut juga berisiko meninggalkan efek negatif.

Dampak positifnya adalah pada akhirnya nanti perusahaan asuransi maupun reasuransi yang tersisa adalah perusahaan-perusahana yang terkualifikasi dan dipastikan memiliki ketahanan pencadangan. Hal ini akan membuat masyarakat semakin percaya terhadap industri ini dan diharapkan penetrasi asuransi semakin tinggi.

"Tapi di sisi lain sebagai nature perekonomian kalau player-nya tersegmentasi di 2,3,4 [pemain] tertentu akan ada struktur pasar oligopoli. Dan kita tahu semua, oligopoli konsekuensinya ada di pricing," kata Ibrahim saat ditemui di sela acara Media Gathering IFG Conference 2024 di Jakarta, Selasa (15/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengatur perusahaan asuransi dan reasuransi harus memenuhi modal minimum. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Senior Research Associate IFG Progress Ibrahim Khoilul Rohman menilai ketentuan modal minimum tersebut bisa menjadi pisau bermata dua, alias di satu sisi punya dampak yang diharapkan positif, dan di sisi lain punya risiko berdampak negatif.

Modal yang dipersyaratkan OJK tersebut bertahap akan naik, pertama di 2026 dan kedua di 2028. Pada 2028, syarat modal minimum dibagi menjadi dua kategori yakni Kelompok Perusahaan Perasuransian Berdasarkan Ekuitas (KPPE) 1 dan KPPE 2.

"Di kajian yang kamu lakukan, POJK 23 dampaknya akan terdapat beberapa, cukup banyak asuransi jiwa dan umum yang tidak akan terkualifikasi di KPPE 1 dan KPPE 2. Artinya akan ada banyak kemungkinan merger dan akuisisi. Dan ini akan menimbulkan dampak positif dan negarif," kata Ibrahim saat ditemui di sela acara Media Gathering IFG Conference 2024 di Jakarta, Selasa (15/10/2024).

Dampak positifnya adalah pada akhirnya nanti perusahaan asuransi maupun reasuransi yang tersisa adalah perusahaan-perusahaan yang terkualifikasi dan dipastikan memiliki ketahanan pencadangan. Hal ini akan membuat masyarakat semakin percaya terhadap industri ini dan diharapkan penetrasi asuransi semakin tinggi.

"Namun, di sisi lain sebagai nature perekonomian kalau player-nya tersegmentasi di 2,3,4 [pemain] tertentu akan ada struktur pasar oligopoli. Dan kita tahu semua, oligopoli konsekuensihya ada di pricing," kata Ibrahim.

Pasar oligopoli secara umum adalah kondisi yang menggambarkan sistem perdagangan yang hanya tersedia sedikit produsen sedangkan memiliki jumlah konsumen besar. Pada sistem oligopoli ini persaingan pasar menjadi tidak sempurna.

Melihat apa yang dimau pemerintah, Ibrahim menilai masalah utama industri asuransi yang penetrasinya masih kecil adalah ketidakpercayaan masyarakat. Untuk itu dia merasa perlu ada jalan keluar, yang dia sebut dengan 'memerlukan radical strategy'.

"Kalau kita biarkan perusahaan-perusahaan kecil dengan pencadangan yang tidak cukup, satu-satunya jalan dia bisa bertahan adalah menurunkan premi sedrastis mungkin sehingga dia dapat konsumen. Tapi begitu ada klaim, dia tidak akan kuat," jelasnya.

Adapun modal minimum yang diatur POJK 23 tersebut adalah untuk KPPE 1 pada 2028 perusahaan asuransi harus memiliki modal minimum sebesar Rp500 miliar, asuransi syariah Rp200 miliar, reasuransi Rp1 triliun, dan reasuransi syariah Rp400 miliar. Sementara untuk KPPE 2, perusahaan asuransi harus memiliki modal minimum Rp1 triliun, asuransi syariah Rp500 miliar, reasuransi Rp2 triliun, dan reasuransi syariah Rp1 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mengungkap terdapat sekitar 40 perusahaan asuransi umum yang mengalami penurunan ekuitas imbas penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117.

Pada tahun ini, perusahaan asuransi wajib melakukan pararel run PSAK 117 sebagai standar global baru untuk akuntansi kontrak asuransi. Padahal di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mengatur peningkatan ekuitas minimum secara berkala pada 2026 dan 2028.

Dengan demikian, Ketua Umum AAUI Budi Herawan mengungkap hal tersebut menjadi tantangan baru bagi industri asuransi umum.

"Dari hasil mapping kami, mungkin 40 perusahaan asuransi umum yang ekuitasnya turun (karena PSAK 117). Ini PR [pekerjaan rumah] lagi kan," kata Budi dalam konferensi pers 28th Indonesia Rendezvous yang digelar di kawasan Nusa Dua, Bali, pada Kamis (10/10/2024).

Budi mengatakan permasalahan ekuitas tersebut banyak terjadi pada perusahaan asuransi dan reasuransi lokal. Sebagai wadah dari perusahaan asuransi dan reasuransi, AAUI pun melakukan kajian mengenai kondisi permodalan perusahaan asuransi umum dan reasuransi.

Hal tersebut untuk menjawab persoalan tersebut dan menghindari pengembalian izin usaha oleh perusahaan-perusahaan asuransi lokal. Budi beharap kajian tersebut dapat diselesaikan pada akhir 2024 untuk disampaikan kepada regulator sebagai pertimbangan.

"Harapannya, asosiasi sih ingin jangan sampai ada yang terdilusi, perusahaan-perusahaan ini akhirnya menyerahkan kembali izinnya," kata Budi.

Lebih lanjut, Budi menyampaikan persoalan kecukupan modal sejatinya menjadi tanggung jawab pemegang saham. Meski begitu, para direksi juga bertanggung jawab meyakinkan para pemegang saham dengan membuktikan bahwa perusahaan punya sisi keberlanjutan dan imbal hasil yang baik.

“Dengan begitu, pemegang saham tak segan untuk menyuntikkan modal kepada perusahaan terkait,” katanya.

Seluruh perusahaan asuransi dan reasuransi wajib menerapkan PSAK 117 mulai 1 Januari 2025. Secara sederhana, perhitungan akuntansi terbaru ini mewajibkan perusahaan asuransi dan reasuransi melakukan pencadangan yang cukup untuk setiap portofolio bisnis yang dimiliki.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) tak memungkiri ada beberapa perusahaan asuransi umum yang kesulitan dalam mempersiapkan implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117. Adapun seluruh asuransi dan reasuransi wajib menerapkan implementasi PSAK 117 pada 2025.

"Sebab, biaya yang tinggi untuk hire aktuaria dan membeli CSM engine," ucap Ketua Umum AAUI Budi Herawan saat menghadiri acara AAUI di Bali, Kamis (10/10).

Budi menerangkan sebenarnya AAUI sudah coba membantu mereka mencarikan yang termurah dan bisa dilakukan. Namun, dia bilang karena perusahaan-perusahaan tersebut memang kesulitan dalam kinerja, akhirnya sampai saat ini masih ada beberapa perusahaan belum bisa memenuhi yang diminta regulator sebagai ketentuan umum dalam melakukan implementasi PSAK 117.

Budi menyampaikan hal itu menjadi tantangan lagi. Oleh karena itu, dia mengatakan pihaknya juga berkomunikasi dengan asosiasi akuntan Indonesia untuk kesiapan mereka bisa melakukan audit terhadap perusahaan asosiasi yang akan melakukan implementasi PSAK 117.

Sementara itu, Budi menyampaikan 40 perusahaan asuransi juga mengalami penurunan ekuitas imbas persiapan implementasi PSAK 117.
Dia sempat bilang pihaknya belum mengetahui kondisi asuransi umum yang ekuitasnya turun itu masih bisa mempertahankan bisnisnya atau tidak dalam setahun ke depan. Adapun salah satu upaya yang didorong untuk memenuhi kedua aturan tersebut bisa juga dengan merger.

"Dalam usulan kami, perusahaan asuransi juga bisa melakukan merger. Cuma merger itu prosesnya enggak sebentar. Bagaimana enggak sederhana? Merger yang normal, perusahaan sehat saja bisa makan waktu 3-12 bulan. Mungkin yang hasil observasi sementara itu ada 10-12 perusahaan yang berpotensi untuk merger karena ekuitas kurang," tuturnya.

Oleh karena itu, AAUI akan melihat lagi ke depannya terkait dengan adanya implementasi PSAK 117. Budi menerangkan kalau memang nanti 2026, hasil implementasi PSAK 117 tercatat 60%-70% ekuitas perusahaan asuransi umum turun semua, otomatis perusahaan harus inject modal.

"Atas dasar itu, tentu AAUI akan mengusulkan kepada OJK untuk relaksasi aturan. Ya, kami akan minta waktu perpanjangan. Namun, kami tidak cengeng, kami harus menjalankannya dahulu," ucap Budi.