Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong 9 perusahaan asuransi untuk memiliki tenaga aktuaris.

Adapun 9 perusahaan asuransi tercatat belum memiliki aktuaris atau mengajukan calon untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan per Oktober 2024.

Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan keberadaan aktuaris begitu penting dalam mendorong proses pengelolaan risiko asuransi yang memadai.

"Oleh karena itu, terhadap perusahaan yang belum memenuhi ketentuan, telah dikenakan supervisory action sesuai ketentuan yang berlaku," ucapnya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Senin (4/11).

Selain itu, Ogi menyebut OJK juga terus melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI) sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikasi aktuaris dalam perspektif supply dari tenaga ahli aktuaris.

Sebagai informasi, pemenuhan aktuaris tersebut penting bagi perusahaan asuransi, lantaran salah satu langkah yang harus ditempuh, khususnya dalam rangka implementasi PSAK 117 (yang sebelumnya disebut PSAK 74).

Adapun ketentuan perusahaan asuransi harus memiliki aktuaris tertuang dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU 40/2014) dan Peraturan OJK (POJK).

Bisnis.com, JAKARTA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat langkah untuk memastikan kesiapan industri asuransi menghadapi implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117 pada 1 Januari 2025.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan bahwa berbagai upaya telah dilakukan untuk mendukung perusahaan asuransi agar siap menerapkan standar PSAK 117.

“Kami di steering committee terakhir sudah sepakat untuk menerapkan ini, dan kami juga sudah melakukan parallel run. Saat ini, hasil parallel run triwulan III masih ditunggu, sebagian besar perusahaan telah menyampaikan dengan tepat waktu. Hal ini mengindikasikan optimisme bahwa industri asuransi siap untuk penerapan PSAK 117 pada 2025 secara penuh,” kata Ogi dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB Oktober 2024, Jumat (1/11/2024).

Sejak 2022, OJK membentuk komite pengawas sebagai steering committee untuk memastikan kesiapan industri asuransi. Salah satu tujuannya adalah untuk mendampingi perusahaan dalam mempersiapkan transisi ke PSAK 117 melalui serangkaian pengawasan, termasuk implementasi parallel run yang dijalankan secara bertahap hingga triwulan IV/2024.

OJK juga melakukan asistensi intensif bagi perusahaan yang masih mengalami kendala dalam penerapan standar baru ini. “Bagi perusahaan yang dinilai belum siap pada 2025, kami akan melakukan supervisory action dan pendampingan, serta menyusun rencana aksi yang mendukung implementasi PSAK 117,” lanjut Ogi.

Selain itu, OJK memastikan bahwa perusahaan asuransi telah memenuhi persyaratan memiliki tenaga aktuaris yang memenuhi syarat. Hingga 28 Oktober 2024, tercatat masih ada sembilan perusahaan yang belum memiliki aktuaris atau belum mengajukan calon untuk dilakukan fit and proper test.

OJK telah meningkatkan sanksi bagi perusahaan yang belum memenuhi ketentuan ini serta meminta mereka untuk segera menyusun rencana tindak guna memenuhi kewajiban tersebut.

“OJK secara berkelanjutan melakukan koordinasi dengan Persatuan Aktuaris Indonesia sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikasi aktuaris, untuk memastikan tersedianya tenaga ahli yang memadai bagi industri ini,” kata Ogi.

OJK mencatat aset industri asuransi mencapai sebanyak Rp1.142 triliun per September 2024. Angka tersebut naik sebanyak 2,46% apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yakni Rp1.115 triliun. Dari sisi asuransi komersial, total aset mencapai Rp922,48 triliun atau naik 3,81% secara tahunan (year on year/yoy).

Dari sisi pendapatan premi mencapai Rp245,42 triliun, atau naik 5,77% yoy, yang terdiri atas premi asuransi jiwa yang tumbuh sebesar 2,73% yoy menjadi Rp135,64 triliun dan premi asuransi umum dan reasuransi tumbuh 9,7%% yoy menjadi Rp109,78 triliun.

Kinerja tersebut didukung oleh permodalan industri asuransi yang solid, di mana secara agregat industri asuransi jiwa dan asuransi umum melaporkan risk based capital (RBC) masing-masing sebesar 458,31%% dan 329,89%. Angka tersebut masih berada di atas threshold yang ditetapkan OJK yakni sebesar 120%.

Di sisi asuransi nonkomersial yang terdiri atas aset BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, serta program asuransi ASN, TNI, dan Polri terkait program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, total aset tercatat sebesar Rp220,02 triliun atau menurun sebesar 2,8% yoy.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mengimbau kepada para perusahaan asuransi umum agar tidak melakukan aksi bajak-membajak aktuaris.

Sebab, Direktur Eksekutif AAUI Bern Dwiyanto mengatakan, waktu implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117 sudah begitu dekat, yakni pada 2025.

"Kami selalu mengimbau anggota, jangan sampai ada bajak-membajak karena sudah menjelang akhir tahun. Kalau sampai dibajak, nanti bagaimana nasib perusahaan yang hilang aktuaris tersebut? Bisa jadi yang tadinya sudah memenuhi ketentuan, akhirnya tak jadi memenuhi ketentuan," ungkapnya saat menghadiri acara Hari Asuransi di Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat," Jumat (18/10).

Selain melakukan imbauan, Bern menyampaikan AAUI juga juga berkomunikasi dengan Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mencari solusi terbaik.

"Kami juga coba mediasi antara AAUI, PAI, dan OJK. Dengan demikian, nanti dari perusahaan asuransi bisa menyampaikan planning mereka dalam memenuhi ketentuan aktuaris," kata Bern.

Diketahui, memang semua perusahaan asuransi wajib memiliki aktuaris.

Bern menyampaikan bagi perusahaan asuransi yang belum memiliki aktuaris tetap harus memberikan rencana mediasi sehingga tak ada aksi bajak-membajak. Misalnya, dia bilang rencananya dalam waktu 2 bulan, perusahaan langsung bisa mendapatkan aktuaris.

Sampai saat ini, Bern mengatakan, memang belum ada sanksi terkait dengan aksi bajak-membajak. Namun, AAUI akan senantiasa memberikan imbauan kepada para anggota agar tak melakukan hal tersebut dan tentunya mengedepankan jalur mediasi.

Sebelumnya, Ketua Umum AAUI Budi Herawan mengatakan dirinya sempat mendapat keluhan dari 3 perusahaan asuransi umum terkait adanya aksi bajak-membajak aktuaris.

"Teman-teman dari anggota kami masih melakukan bajak-membajak. Sudah diimbau oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI) untuk tidak melakukan bajak-membajak," ucapnya saat menghadiri acara AAUI di Bali, Kamis (10/10).

Budi merasa sangat prihatin terhadap aksi bajak-membajak aktuaris. Dia menyampaikan pihaknya akan menyurati dengan segera kepada para perusahaan yang melakukan aksi tersebut.

"Hal itu merupakan perbuatan yang tidak ditoleransi. Kami (industri asuransi umum) masih ada beberapa perusahaan yang tidak punya aktuaria, tetapi masih saja terjadi bajak-membajak," tuturnya.

Sementara itu, OJK menyebut masih ada 9 perusahaan asuransi yang belum memiliki aktuaris internal sampai 20 September 2024. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan 9 perusahaan tersebut juga belum mengajukan calon untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan.

Angka itu tidak berubah dibandingkan kondisi pada semester I-2024.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan seluruh perusahaan asuransi dan reasuransi menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117 yang berlaku efektif per 1 Januari 2025.

Menanggapi hal tersebut, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) tak memungkiri bahwa persiapan implementasi PSAK 117 memang memerlukan biaya investasi yang besar.

"Diketahui bahwa sistem yang dibutuhkan untuk melakukan proses dan pengelolaan data sesuai PSAK 117 tersebut memang berbiaya tinggi, bahkan bagi perusahaan asuransi jiwa yang berskala kecil akan berdampak signifikan," ucap Direktur Eksekutif AAJI Togar Pasaribu kepada Kontan.co.id, Rabu (16/10).

Tidak hanya investasi besar dalam pembangunan sistem, Togar menyebut industri juga menghadapi beberapa tantangan berupa Sumber Daya Manusia (SDM) yang saat ini masih terbatas, seperti IT, akuntan, aktuaris, hingga auditor yang benar-benar harus memahami PSAK 117.

Selain itu, Togar menyampaikan industri juga mengalami kendala dalam mengedukasi para stakeholder dalam memahami perubahan dari PSAK lama menjadi PSAK 117.

Dia bilang pemahaman yang baik sangat dibutuhkan untuk menghindari perbedaan persepsi yang nantinya akan berdampak pada pengambilan keputusan.

Togar menambahkan efek lain yang dirasakan industri atas penerapan PSAK 117 adalah deadline pelaporan, terutama laporan keuangan dari perusahaan asuransi kepada OJK.

"Ternyata penerapan PSAK 117 memiliki proses yang lebih panjang, jika dibandingkan dengan PSAK yang saat ini berlaku. Dalam hal ini, OJK sangat mendukung proses peralihan tersebut dengan memberikan relaksasi dalam penyampaian pelaporan," ungkapnya.

Meskipun waktunya hanya tinggal 3 bulan lagi sebelum diimplementasikan sepenuhnya, Togar menyebut AAJI akan memberikan dukungan penuh atas penerapan tersebut.

Dia menjelaskan salah satu target PSAK 117 adalah meningkatkan transparansi, dengan memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan asuransi lebih transparan dan mudah dipahami oleh berbagai pihak.

Togar menerangkan beberapa perusahaan asuransi jiwa sudah mulai melakukan parallel run dan telah melaporkan prosesnya kepada OJK. Namun, masih terdapat beberapa perusahaan yang masih dalam tahap penyesuaian.

"Sejauh ini, perusahaan secara aktif melakukan monitoring dan evaluasi untuk memahami dampak dari implementasi PSAK 117 terhadap kinerja keuangan dan operasional mereka. Di sisi lain, persiapan penerapan PSAK 117 juga mendapat perhatian, serta dukungan khusus dari OJK, sehingga kesiapan dari perusahaan asuransi terpantau dengan baik," kata Togar.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk atau Tugu Insurance optimistis industri asuransi umum masih bertumbuh pada tahun depan.

Presiden Direktur Tugu Insurance Tatang Nurhidayat mengatakan optimisme itu dilihat dari kinerja industri secara menyeluruh sejauh ini.

"Berdasarkan data Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), industri asuransi umum memang mencatatkan kinerja positif dari sisi pertumbuhan premi. Tentunya kami tetap fokus untuk mencapai strategi yang dijalankan walaupun kemungkinan ada banyak tantangan tahun depan," ujarnya kepada Kontan, Selasa (15/10).

Pendapatan premi asuransi umum pada semester I-2024 mencapai Rp 57,91 triliun. Nilai itu tumbuh 18,4%, jika dibandingkan periode sama tahun lalu.

Lebih lanjut, untuk mendorong kinerja tahun depan, Tatang mengatakan Tugu Insurance akan terus mengoptimalkan captive business di beberapa sektor andalan dan melakukan penetrasi pada non-captive business.

Selain itu, pihaknya juga akan terus mencari sumber pertumbuhan baru dengan melakukan penetrasi segmen korporasi di BUMN lainnya maupun non-BUMN, bahkan hingga ke segmen ritel.

Terkait efek implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117, Tatang menilai hal itu dapat meningkatkan transparansi perusahaan dalam menjalankan bisnis dan meningkatkan efektivitas perusahaan dalam menjalankan manajemen risiko produk asuransi yang dijual.

"Dengan adanya peraturan terkait dengan kewajiban penerapan PSAK 117 pada 2025, maka Tugu Insurance makin fokus memperkuat infrastruktur, termasuk IT. Ditambah memperbaiki proses bisnis dan mempersiapkan sistem yang dapat mendukung proses dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar PSAK 117 sehingga nantinya pada saat proses migrasi dapat berjalan mulus pada 2025," tuturnya.

Untuk memastikan kesiapan perusahaan dalam implementasi penerapan PSAK 117 tersebut, Tatang menerangkan Tugu Insurance telah melakukan gap analysis, implementasi Actuarial Engine, dan implementasi sistem Enterprise Resource Planning (ERP) sejak 2021. Dia bilang upaya tersebut diharapkan akan meningkatkan efektivitas implementasi dan memperkecil dampak risiko dari penerapan PSAK 117 nantinya terhadap perusahaan.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. IFG Progress berpendapat cara non-organik menjadi solusi jitu yang bisa diterapkan perusahaan asuransi untuk memenuhi implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117 dan aturan peningkatan ekuitas minimum pada 2026.

Senior Research Associate IFG Progress Ibrahim Rohman tak memungkiri permodalan menjadi salah satu hal yang makin menantang ke depannya di industri asuransi.

Dia menilai apabila perusahaan asuransi mengandalkan cara organik, seperti pertumbuhan pendapatan premi, hal itu akan terasa sulit di tengah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap asuransi yang belum begitu kuat.

"Secara organik, kalau dilihat tren dari premium growth-nya, tampaknya agak sedikit catching up permodalan. Artinya, satu-satunya solusi adalah melakukan merger dan akuisisi. Namun, cara itu menjadi cukup berat," ungkapnya saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (15/10).

Ibrahim menerangkan cara merger dan akuisisi itu berat karena manajemen aktuarisnya bisa berbeda-beda. Selain itu, cara suatu perusahaan melakukan aset liability management atau liability-driven investment itu juga bisa berbeda-beda.

"Jadi, tak semudah itu untuk dimerger dengan tipe balance sheet yang berbeda. Kalau dihitung berdasarkan organic growth-nya, tentu akan cukup berat perusahaan-perusahaan itu bisa memenuhi kebutuhan modal. Jadi, harus non-organik, makanya kuncinya di merger dan akuisisi," tuturnya.

Sementara itu, Ibrahim beranggapan hanya perusahaan yang memiliki modal dan pencadangan yang mumpuni saja yang bisa melewati PSAK 117 dan aturan modal minimum. Ke depannya, dia melihat apabila banyak perusahaan asuransi yang kurang modal berupaya lakukan merger dan akuisisi, otomatis jumlah perusahaan asuransi berkurang.

"Dengan demikian, hanya perusahaan asuransi yang mumpuni secara modal saja yang bisa bertahan di industri. Positifnya, hal itu tentu membuat konsumen akan lebih memiliki kepercayaan pada industri asuransi," kata Ibrahim.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara permodalan Rp 250 miliar, terdapat 15 perusahaan asuransi jiwa dan 23 asuransi umum yang belum memenuhi per Agustus 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mengungkap terdapat sekitar 40 perusahaan asuransi umum yang mengalami penurunan ekuitas imbas penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117.

Pada tahun ini, perusahaan asuransi wajib melakukan pararel run PSAK 117 sebagai standar global baru untuk akuntansi kontrak asuransi. Padahal di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mengatur peningkatan ekuitas minimum secara berkala pada 2026 dan 2028.

Dengan demikian, Ketua Umum AAUI Budi Herawan mengungkap hal tersebut menjadi tantangan baru bagi industri asuransi umum.

"Dari hasil mapping kami, mungkin 40 perusahaan asuransi umum yang ekuitasnya turun (karena PSAK 117). Ini PR [pekerjaan rumah] lagi kan," kata Budi dalam konferensi pers 28th Indonesia Rendezvous yang digelar di kawasan Nusa Dua, Bali, pada Kamis (10/10/2024).

Budi mengatakan permasalahan ekuitas tersebut banyak terjadi pada perusahaan asuransi dan reasuransi lokal. Sebagai wadah dari perusahaan asuransi dan reasuransi, AAUI pun melakukan kajian mengenai kondisi permodalan perusahaan asuransi umum dan reasuransi.

Hal tersebut untuk menjawab persoalan tersebut dan menghindari pengembalian izin usaha oleh perusahaan-perusahaan asuransi lokal. Budi beharap kajian tersebut dapat diselesaikan pada akhir 2024 untuk disampaikan kepada regulator sebagai pertimbangan.

"Harapannya, asosiasi sih ingin jangan sampai ada yang terdilusi, perusahaan-perusahaan ini akhirnya menyerahkan kembali izinnya," kata Budi.

Lebih lanjut, Budi menyampaikan persoalan kecukupan modal sejatinya menjadi tanggung jawab pemegang saham. Meski begitu, para direksi juga bertanggung jawab meyakinkan para pemegang saham dengan membuktikan bahwa perusahaan punya sisi keberlanjutan dan imbal hasil yang baik.

“Dengan begitu, pemegang saham tak segan untuk menyuntikkan modal kepada perusahaan terkait,” katanya.

Seluruh perusahaan asuransi dan reasuransi wajib menerapkan PSAK 117 mulai 1 Januari 2025. Secara sederhana, perhitungan akuntansi terbaru ini mewajibkan perusahaan asuransi dan reasuransi melakukan pencadangan yang cukup untuk setiap portofolio bisnis yang dimiliki.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - BALI. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menyampaikan bahwa peningkatan permodalan harus diikuti dengan komitmen dari pemegang saham perusahaan asuransi.

Adapun permodalan menjadi persoalan bagi industri asuransi umum. Sebab, seusai implementasi PSAK 117, industri akan kembali dihadapkan oleh aturan peningkatan ekuitas permodalan pada 2026.

"Memang bahwa kenaikan permodalan itu harus diikuti juga oleh komitmen pemegang saham. Jadi, kalau memang ingin tetap ada di industri dan berlanjut terus, tentunya hal yang harus dilakukan adalah meningkatkan modal," ujar Wakil Ketua AAUI untuk Bidang Statistik & Riset, Trinita Situmeang, ditemui di acara AAUI di Bali, Kamis (10/10).

Trinita menyebut peningkatan modal bukan hanya untuk keberlangsungan perusahaan saja, melainkan untuk menghadapi perubahan dan menghadapi kompetisi. Dia bilang kompetisi itu bisa dilihat dari produk-produk yang dihasilkan.

"Itu semuanya memakai perhitungan, RBC (Risk Based Capital) dan lainnya juga selalu diikuti dengan jumlah modal, produk, income-nya, revenue-nya, dan bottom line-nya," tuturnya.

Untuk dapat meningkatkan modal, Trinita menyampaikan sebenarnya ada dua cara yang bisa dilakukan perusahaan asuransi.

Pertama, dari organik growth, yakni melalui pertumbuhan yang lebih sustainable. Artinya, ada pendapatan yang akan menambah permodalan.

Kedua, bisa melalui anorganik, melalui komitmen dari pemegang saham dalam upaya menyuntikkan modal tambahan kepada perusahaan.

Di sisi lain, AAUI sempat membeberkan ada 40 perusahaan asuransi umum yang mengalami penurunan ekuitas imbas persiapan penerapan PSAK 117.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) tak memungkiri ada beberapa perusahaan asuransi umum yang kesulitan dalam mempersiapkan implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117. Adapun seluruh asuransi dan reasuransi wajib menerapkan implementasi PSAK 117 pada 2025.

"Sebab, biaya yang tinggi untuk hire aktuaria dan membeli CSM engine," ucap Ketua Umum AAUI Budi Herawan saat menghadiri acara AAUI di Bali, Kamis (10/10).

Budi menerangkan sebenarnya AAUI sudah coba membantu mereka mencarikan yang termurah dan bisa dilakukan. Namun, dia bilang karena perusahaan-perusahaan tersebut memang kesulitan dalam kinerja, akhirnya sampai saat ini masih ada beberapa perusahaan belum bisa memenuhi yang diminta regulator sebagai ketentuan umum dalam melakukan implementasi PSAK 117.

Budi menyampaikan hal itu menjadi tantangan lagi. Oleh karena itu, dia mengatakan pihaknya juga berkomunikasi dengan asosiasi akuntan Indonesia untuk kesiapan mereka bisa melakukan audit terhadap perusahaan asosiasi yang akan melakukan implementasi PSAK 117.

Sementara itu, Budi menyampaikan 40 perusahaan asuransi juga mengalami penurunan ekuitas imbas persiapan implementasi PSAK 117.
Dia sempat bilang pihaknya belum mengetahui kondisi asuransi umum yang ekuitasnya turun itu masih bisa mempertahankan bisnisnya atau tidak dalam setahun ke depan. Adapun salah satu upaya yang didorong untuk memenuhi kedua aturan tersebut bisa juga dengan merger.

"Dalam usulan kami, perusahaan asuransi juga bisa melakukan merger. Cuma merger itu prosesnya enggak sebentar. Bagaimana enggak sederhana? Merger yang normal, perusahaan sehat saja bisa makan waktu 3-12 bulan. Mungkin yang hasil observasi sementara itu ada 10-12 perusahaan yang berpotensi untuk merger karena ekuitas kurang," tuturnya.

Oleh karena itu, AAUI akan melihat lagi ke depannya terkait dengan adanya implementasi PSAK 117. Budi menerangkan kalau memang nanti 2026, hasil implementasi PSAK 117 tercatat 60%-70% ekuitas perusahaan asuransi umum turun semua, otomatis perusahaan harus inject modal.

"Atas dasar itu, tentu AAUI akan mengusulkan kepada OJK untuk relaksasi aturan. Ya, kami akan minta waktu perpanjangan. Namun, kami tidak cengeng, kami harus menjalankannya dahulu," ucap Budi.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menyampaikan berdasarkan hasil mapping, terdapat 40 perusahaan asuransi umum yang ekuitasnya turun karena mempersiapkan penerapan implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117. Ketua Umum AAUI Budi Herawan bilang hal itu juga menjadi tantangan bagi industri.

Budi menerangkan AAUI juga belajar dari asosiasi di Filipina. Dia bilang pihaknya banyak bertanya kepada mereka dalam menghadapi PSAK 117.

"Jadi, harapannya, jangan sampai ada perusahaan asuransi umum akhirnya menyerahkan kembali izinnya," ucapnya saat menghadiri acara AAUI di Bali, Kamis (10/10).

Budi menyampaikan AAUI akan berupaya membantu mencari jalan keluar bagi industri asuransi terkait persoalan permodalan tersebut. Hal itu yang terus AAUI dorong dan juga terus memperkuat ekosistem.

Sementara itu, Budi menambahkan pihaknya saat ini mencoba membuat satu kajian yang lebih konkret, lebih dalam secara teknis, dan mengkaji masalah akademiknya, terkait dengan kondisi industri saat ini. Dia bilang pihaknya akan menyampaikan laporan tersebut sebagai masukan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan berharap kajian tersebut bisa selesai akhir tahun ini.

Budi mengatakan bahwa penambahan ekuitas terhadap perusahaan memang menjadi kewajiban pemegang saham. Akan tetapi, dia menilai kondisi industri saat ini masih belum sehat sehingga berpotensi membuat pemegang saham juga menahan diri untuk mengucurkan modal tambahan.

"Bagaimana pemegang saham mengucurkan modal, kalau dilihat return on investment dan return on equity-nya masih dibawah rata-rata bunga deposito atau SRBI atau yang lainnya?" ungkapnya.

Oleh karena itu, Budi menyebut saat ini industri harus berfokus pada penyehatan ekosistem terlebih dahulu.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan seluruh perusahaan asuransi dan reasuransi menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117 yang berlaku efektif per 1 Januari 2025.

Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Iwan Pasila mengatakan pihaknya saat ini terus mendorong kesiapan industri asuransi untuk mengimplementasikan PSAK 117 pada tahun depan.

"Memang OJK terus mendorong, kami kemarin sudah mendapatkan parallel run untuk periode hingga Maret 2024. Kalau periode hingga Juni itu di-submit pada September 2024. Saat ini, kami sedang kompilasi kembali," ucapnya saat menghadiri acara AAUI di Bali, Kamis (10/10).

Lebih lanjut, berdasarkan hasil dari parallel run, Iwan menyampaikan dampak dari kesiapan terhadap implementasi PSAK 117 disebutkan menarik. Dia menyebut perusahaan asuransi yang memasarkan produk baik itu sebenarnya dampak ke ekuitas hampir tidak ada, bahkan positif.

"Namun, kalau perusahaan yang jual produk-produk yang rugi, memang akan berdampak terhadap

ekuitasnya. Memang kami melihat bahwa penerapan PSAK 117 adalah salah satu solusi kami untuk mendorong perilaku yang baik dari pengurangan risiko. Kami juga melihat bahwa tujuan itu memang memberikan gambaran yang baik dan kami terus dorong," tuturnya.

Iwan menyampaikan penerapan PSAK 117 berdampak baik karena industri nantinya akan menggunakan standar internasional, sehingga juga mendorong perilaku industri yang baik dari sisi manajemen dan pengelola risiko. Meskipun terus berupaya mendorong perasuransian mempersiapkan implementasi PSAK 117, OJK akan tetap memonitor dampaknya terhadap industri asuransi ke depannya.

Terkait adanya aturan peningkatan modal minimum pada 2026, Iwan menyebut pihaknya akan melihat terlebih dahulu dampak dari adanya aturan tersebut nanti.

"Namun, kalau perusahaan-perusahaan yang baik portofolionya, sebenarnya tak ada dampak, bahkan positif kepada ekuitasnya," ungkapnya.

Iwan menerangkan upaya penambahan permodalan sebenarnya merupakan ranah dari pemegang saham perusahaan masing-masing. Pada intinya, OJK mendorong agar perusahaan bisa memenuhi aturan tersebut.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Asuransi Umum SeaInsure menyatakan siap untuk mengimplementasikan PSAK 117 pada tahun depan. Hal ini sebagai upaya untuk memenuhi aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mewajibkan seluruh perusahaan asuransi dan reasuransi menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117 per 1 Januari 2025.

Direktur Utama Asuransi Umum SeaInsure, Bambang Sudjatno berpendapat IFRS 117 itu suatu bentuk standar baru yang lebih lugas dan transparan.

"Kami bisa mengetahui tahu persis yang namanya posisi keuangan perusahaan. Artinya, liabilitasnya terukur lebih jelas. Jadi, menurut kami hal itu suatu perubahan yang positif bagi industri keuangan, khususnya di asuransi. Kami juga siap untuk menerapkan," ujarnya saat ditemui di acara AAUI 28th Indonesia Rendezvous di Nusa Dua, Bali, Kamis (10/10).

Mengenai adanya PSAK 117 yang berpotensi menggerus permodalan, Bambang menyampaikan hal itu tergantung dari bentuk bisnis yang dikelola perusahaan. Sebab, kalau perusahaan itu memiliki cadangan yang kurang, maka penerapan IFRS 117 dituntut untuk melakukan penyesuaian permodalan dalam hal tersebut bisa membuat permodalan berkurang.

Namun, dia bilang bagi perusahaan asuransi yang memiliki pendapatan dan cadangan yang memadai, tentu hal itu tidak akan berpengaruh terhadap permodalan.

"Intinya, IFRS 117 merupakan suatu aturan yang bagus yang harus dijalankan," ungkapnya.

Selain itu, Bambang menerangkan pihaknya juga mendukung adanya aturan peningkatan modal minimum. Dia bilang Asuransi Umum SeaInsure juga siap untuk menerapkan aturan tersebut.

Lebih lanjut, Bambang menjelaskan ada 2 mekanisme dalam menambah permodalan, yakni organik dan nonorganik. Dia bilang perusahaan masih melihat atau mempertimbangkan beberapa opsi untuk menambah modal, terutama dalam menyambut PSAK 117 dan aturan peningkatan ekuitas minimum pada 2026.

"Namun, terkait penerapan IFRS 117 dan aturan minimum permodalan, tak ada hal yang perlu dikhawatirkan kami. Oleh karena itu, kami memiliki pandangan yang sependapat dengan regulator," kata Bambang.

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, Asuransi Umum SeaInsure mencatatkan ekuitas sebesar Rp 234,72 miliar. Nilai itu meningkat 80,76%, jika dibandingkan periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 129,85 miliar.