Bisnis.com, JAKARTA – Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta memastikan bahwa kegiatan belajar mengajar (KBM) di SDN 01 Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur tetap berjalan usai insiden kebakaran yang terjadi pada Selasa (23/7/2024).

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Disdik DKI Jakarta, Budi Awaluddin menyebut bahwa tak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa tersebut. Namun, untuk sementara, KBM dipindahkan ke SDN Pondok Bambu 07.

“Dengan mempertimbangkan tidak ada korban jiwa dan luka-luka, maka mulai hari ini kegiatan belajar siswa yang terdampak kebakaran dialihkan ke SDN Pondok Bambu 07,” katanya di Jakarta, Rabu (24/7/2024).

Lebih lanjut, jam kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut itu disesuaikan pada pukul 12.30 hingga 17.00 WIB.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Disgulkarmat) DKI Jakarta, Satriadi Gunawan mengatakan bahwa proses pemadaman tersebut memerlukan waktu sekitar satu jam.

Mulanya, Disgulkarmat menerima laporan kebakaran dari warga sekitar pukul 12.20 WIB kemarin. Pihaknya lantas mengerahkan 18 unit pemadam dan 90 personel.

“Proses pemadaman dimulai pada pukul 12.22 WIB. Pukul 12.55 WIB, petugas berhasil melokalisir api untuk memastikan tidak terjadi perambatan ke bangunan sekitar. Operasi pemadaman kebakaran dinyatakan selesai pukul 13.20 WIB," jelasnya dalam keterangan, Rabu (24/7).

Dia menjelaskan, terdapat 18 ruangan kelas yang terdampak kebakaran tersebut. Titik api disebutnya pertama kali terlihat dari gudang tempat penyimpanan peralatan musik sekolah.

Sejauh ini, pihaknya menduga kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik, sembari kembali melakukan investigasi lebih lanjut.

Terlepas dari kejadian tersebut, Disgulkarmat mengimbau kepada seluruh sekolah agar lebih memperhatikan kembali sarana dan prasarana untuk mengantisipasi insiden serupa.

"Minimal di setiap ruangan atau lantai tersedia Alat Pemadam Api Ringan [APAR],” pungkas Satriadi.

Bisnis.com, JAKARTA - PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) akan meminta persetujuan pemegang saham atas rencana penarikan kembali saham treasuri perseroan yang merupakan saham yang pernah dibeli kembali (share buyback) di tahun 2021 dan 2022.

Persetujuan pemegang saham itu akan dimintakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang bakal digelar Jumat, 30 Agustus mendatang.

Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (24/7/2024), manajemen GOTO menyatakan akan mengurangi modal ditempatkan dan disetor perusahaan dengan menarik kembali sebanyak 10.264.665.616 saham Seri A.

Saham hasil buyback ini ada di masa sebelum penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) dan saham yang terkait dengan pelaksanaan program stabilisasi harga saham perseroan pasca-IPO (greenshoe).

Sebagai catatan, besaran saham treasuri yang akan dihapus ini setara dengan 8% dari total saham treasuri GOTO yang mencapai 127.063.873.734 per saham per Maret 2024.

Menurut manajemen GOTO, penarikan kembali saham itu juga sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 29/2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.

Penarikan kembali saham ini juga tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan rencana pembelian kembali saham perseroan yang baru-baru mendapatkan persetujuan pemegang saham pada Juni lalu.

“Penarikan kembali saham treasuri akan memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham seiring berkurangnya jumlah saham Perseroan yang beredar, dan pada saat yang bersamaan memastikan kepatuhan pada ketentuan yang berlaku,” kata Koesoemohadiani, Corporate Secretary GoTo, dalam keterangan resmi, Rabu (24/7/2024).

Mengacu UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), Pasal 37, sebetulnya sudah diatur bahwa saham yang dibeli kembali perseroan terbatas hanya boleh dikuasai perseroan terkait paling lama 3 tahun, dengan demikian GOTO menjalankan kebijakan sesuai UU PT.

Sesuai dengan literatur keuangan, dengan penghapusan saham treasuri, laba bersih per saham (earnings per share/EPS) sebuah perusahaan akan menjadi lebih besar karena saham yang ditempatkan dan disetor jumlahnya kian menyusut.

Opsi NPR

Manajemen GOTO menjelaskan perseroan juga akan mengajukan rencana penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) atau non-preemptive rights (NPR) alias private placement.

Menurut Koesoemohadiani, rencana itu diajukan untuk mendapatkan persetujuan pemegang saham setiap tahun agar perseroan tetap memiliki fleksibilitas untuk menghimpun pendanaan, sejalan dengan kebutuhan perseroan, apabila diperlukan, termasuk dalam menghadapi ketidakpastian kondisi makroekonomi pada saat ini.

Pengajuan rencana NPR ini juga tidak serta-merta berarti perseroan akan segera menjalankan rencana itu apabila disetujui pemegang saham, di mana perseroan pada saat ini belum memiliki rencana yang menyebabkan dibutuhkannya pendanaan tambahan.

“Perseroan akan mengajukan rencana ini secara tahunan, walau belum tentu perseroan akan melaksanakan rencana PMTMHMETD tersebut agar perseroan memiliki fleksibilitas yang akan dilaksanakan secara bijak dan penuh kehati-hatian,” katanya.

Pada RUPSLB Juni 2023, perseroan sudah pernah mendapatkan persetujuan PMTHMETD dan sudah dieksekusi pada 10 Oktober 2023 sebanyak 17.045.733.334 saham, atau hanya 14% dari target awal. Pihak yang masuk saat itu adalah Bhineka Holdings Limited.

Manajemen GOTO menyatakan penerbitan saham baru ini akan meningkatkan jumlah saham yang dikeluarkan, sehingga diharapkan bisa meningkatkan likuiditas perdagangan saham GOTO.

Bisnis.com, PEKANBARU -- Usai kebocoran pipa minyak di Rokan Hilir, Riau, PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan telah mengambil sejumlah tindakan antipasi.

Corporate Secretary PHR WK Rokan Rudi Ariffianto mengatakan pihaknya telah mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menghentikan aliran pada pipa dan membersihkan area terdampak, melakukan perbaikan dan pemulihan operasi dalam waktu segera.

"Kami juga melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait guna melindungi masyarakat dan lingkungan sekitar," ungkapnya, Rabu (24/7/2024).

Menurutnya dalam kegiatan operasional di lapangan, PHR selalu memperhatikan aspek sosial dan lingkungan di area operasi.

Dia menyebutkan masyarakat dapat berpartisipasi turut mengamankan Barang Milik Negara (BMN) ini, termasuk jaringan pipa migas. Masyarakat dapat melaporkannya melalui hotline bebas pulsa 0800-1800-123.

Sebelumnya diketahui pipa minyak mentah milik PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) di Jalan Lintas Sumatra KM 16 Balam, Kepenghuluan Bangko Bakti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) Riau mengalami kebocoran pada Rabu (24/7/2024) sekitar pukul 12.40 WIB.

Adapun wilayah operasional PHR WK Rokan di Provinsi Riau mencakup 7 kabupaten dan kota, yaitu Kabupaten Bengkalis, Siak, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kampar, Kota Pekanbaru, dan Kota Dumai.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Matahari Department Store Tbk. (LPPF) menorehkan kinerja lesu sepanjang semester I/2024 seiring dengan penurunan laba bersih dan pendapatan.

Mengacu laporan keuangan di laman Bursa Efek Indonesia (BEI), laba bersih LPPF turun 8,44% secara year-on-year (YoY) periode Januari-Juni 2024 menjadi Rp626,1 miliar, dibandingkan periode sama 2023 sebesar Rp683,87 miliar.

Turunnya laba bersih LPPF disebabkan pendapatan yang juga turun 2,57% menjadi Rp3,75 triliun, dibandingkan periode 6 bulan pertama 2023 sebesar Rp3,85 triliun.

CEO Matahari Monish Mansukhani mengatakan hasil keuangan di paruh pertama 2024 menunjukkan lemahnya kemampuan belanja konsumen yang masih terus berlanjut, terutama untuk pakaian dan alas kaki.

"Meskipun begitu, kami tetap berkomitmen pada rencana-rencana strategis untuk pertumbuhan jangka panjang,” ujarnya dalam keterangan resmi Rabu (24/7/2024).

Lebih lanjut dia mengatakan, LPPF juga berfokus pada peningkatan operasional dan upaya untuk memperluas jangkauan agar bisa melayani pelanggan dengan lebih baik.

Seiring turunnya pendapatan, beban pokok LPPF juga turun 0,66% menjadi Rp1,24 triliun, dari periode sama 2023 sebesar Rp1,25 triliun.

Alhasil, laba kotor perseroan turun 3,49% menjadi Rp2,5 triliun, dibandingkan semester I/2024 Rp2,59 triliun. Adapun, kas dan bank pada akhir periode LPPF sebesar Rp211,28 miliar, dari semester I/2024 sebesar Rp322,47 miliar.

Berdasarkan neraca, total aset LPPF turun menjadi Rp5,08 triliun per 30 Juni 2024, dibandingkan per akhir Desember 2023 sebesar Rp5,88 triliun.

Liabilitas perseroan juga turun menjadi Rp4,97 triliun, dari posisi akhir 2023 sebesar Rp5,84 triliun. Sementara ekuitas LPPF melesat jadi Rp112,46 miliar, dibandingkan Rp30,73 miliar pada akhir Desember 2023.

Strategi LPPF Dorong Kinerja

Sebagai strategi untuk mendorong kinerja, Monish mengatakan perseroan berencana untuk meningkatkan produktivitas melalui perluasan area dan penambahan variasi produk dari merek-merek konsinyasi utamanya.

"Rebranding merek-merek eksklusif terus dilakukan untuk menarik lebih banyak pelanggan, dan merek in-house SUKO siap untuk memperluas jangkauannya ke lebih banyak gerai," katanya.

Dia mengatakan Matahari akan terus memanfaatkan influencer dan media sosial untuk meningkatkan kesadaran merek. Perseroan juga merencanakan kampanye besar pada paruh kedua 2024 dengan fokus untuk membangun komunitas dan peningkatan keterlibatan merek.

Menurutnya, berbagai digital terus mengalami kemajuan dengan 58% vendor konsinyasi (CV) kini telah bergabung dengan platform pemasok. User experience diharapkan akan meningkat dengan variasi produk CV yang lebih banyak, live commerce, pemenuhan pesanan dari gerai, dan fitur pencarian yang lebih baik.

Perseroan menunda pembukaan gerai baru untuk paruh kedua tahun ini dan secara selektif membuka gerai hanya di mal-mal berkualitas tinggi. Perseroan tetap berfokus pada pengelolaan biaya.

"Negosiasi biaya sewa pada paruh pertama tahun ini telah menghasilkan penghematan, didukung oleh potongan sewa dan perjanjian sewa yang fleksibel. Inisiatif untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja telah direncanakan untuk paruh kedua tahun ini dan diharapkan dapat membuahkan hasil positif," pungkasnya.

---

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT BPR Sumber Artha Waru Agung di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Hingga pekan ketiga Juli 2024 ini, jumlah bank yang bangkrut mencapai 14 perusahaan

Adapun, pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Sumber Artha Waru Agung, Hal ini berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-57/D.03/2024 tanggal 24 Juli 2024.

Plt. Kepala OJK Provinsi Jawa Timur, Bambang Mukti Riyadi mengatakan pencabutan izin usaha PT BPR Sumber Artha Waru Agung merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen.

Pada 21 Desember 2023, OJK telah menetapkan PT BPR Sumber Artha Waru Agung sebagai bank dengan status pengawasan Bank Dalam Penyehatan (BDP) berdasarkan pertimbangan Rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) di bawah ketentuan (negatif 17,54%) dan Tingkat Kesehatan (TKS) memiliki predikat “Tidak Sehat”

“Selanjutnya, pada 9 Juli 2024, OJK menetapkan PT BPR Sumber Artha Waru Agung sebagai bank dengan status pengawasan Bank Dalam Resolusi (BDR),” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (24/7/2024).

Status ini sendiri berdasarkan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada Pengurus BPR dan Pemegang Saham untuk melakukan upaya penyehatan termasuk mengatasi permasalahan permodalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

“Namun demikian Pengurus dan Pemegang Saham BPR tidak dapat melakukan penyehatan BPR,” katanya.

Selanjutnya, dengan merujuk Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Nomor 98/ADK3/2024 tanggal 18 Juli 2024 tentang Penyelesaian Bank Dalam Resolusi PT BPR Sumber Artha Waru Agung, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap PT BPR Sumber Artha Waru Agung dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha BPR tersebut.

Menindaklanjuti permintaan LPS tersebut, maka berdasarkan Pasal 19 POJK di atas, OJK melakukan pencabutan izin usaha PT BPR Sumber Artha Waru Agung.

Dengan pencabutan izin usaha ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sekor Keuangan.

OJK mengimbau kepada nasabah PT BPR Sumber Artha Waru Agung agar tetap tenang karena dana masyarakat pada perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA -- Jumlah bank bangkrut yang dicabut izin usahanya di Indonesia bertambah lagi. Terbaru, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sumber Artha Waru Agung yang berlokasi di si Sidoarjo, Jawa Timur. Simak kronologinya!

Pencabutan izin usaha BPR Sumber Artha Waru Agung mengacu Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-57/D.03/2024 tanggal 24 Juli 2024. Pencabutan izin usaha bank yang beralamat di Jalan Raya Wadung Asri Nomor 70A, Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur ini dilakukan sebagai bagian dari tindakan pengawasan yang dilakukan OJK.

"Untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen," tulis OJK dalam keterangan tertulis pada Rabu (24/7/2024).

Sebelumnya, OJK telah menetapkan bank dalam status bank dalam penyehatan sejak 21 Desember 2023. Alasannya, rasio kecukupan modal bank di bawah ketentuan, yakni negatif 17,54% atau tidak sehat.

Kemudian, pada 9 Juli 2024, OJK menetapkan BPR Sumber Artha Waru Agung sebagai bank dengan status pengawasan bank dalam resolusi. Setelah upaya dilakukan, bank tidak bisa diselamatkan dan dicabut izinnya.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kemudian akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi.

"OJK mengimbau kepada nasabah PT BPR Sumber Artha Waru Agung agar tetap tenang karena dana masyarakat pada perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tulis OJK.

14 Bank Bangkrut

Seiring dengan bangkrutnya BPR Sumber Artha Waru Agung, jumlah bank bangkrut di Indonesia pada tahun ini kian banyak. Sepanjang 2024 berjalan, telah terdapat 14 bank bangkrut dan dicabut izin usahanya oleh OJK. Kesemua bank bangkrut merupakan BPR.

Jumlah bank bangkrut pada tahun ini telah mengalami peningkatan pesat lebih dari tiga kali lipat dibandingkan tahun lalu. Pada 2023, hanya terdapat empat bank bangkrut di Indonesia.

Sementara, rata-rata tiap tahunnya terdapat tujuh sampai delapan bank bangkrut di Indonesia. Apabila ditarik sejak 2005, maka total ada 136 bank bangkrut di Tanah Air. Hampir semua bank yang bangkrut merupakan BPR.

Atas lonjakan jumlah bank bangkrut di mana kesemuanya merupakan BPR, OJK pun baru-baru ini mengambil tindakan. OJK menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. POJK baru itu berlaku sejak diundangkan pada 1 Juli 2024.

Secara umum, POJK baru itu mengatur mengenai kewajiban bagi BPR dan BPRS untuk menerapkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan kegiatan usaha di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Terdapat pula ketentuan bahwa BPR dan BPRS mesti menerapkan strategi anti fraud secara efektif. Cakupan dari strategi anti fraud yakni pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan, dan sanksi, serta pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut dengan berpedoman pada POJK mengenai penerapan strategi anti fraud yang berlaku bagi BPR dan BPRS.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan aturan tersebut diterbitkan sebab, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan OJK, kegagalan dalam penerapan tata kelola yang baik pada BPR dan BPRS seringkali menjadi salah satu penyebab utama kebangkrutan.

POJK itu juga terbit untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BPR atau BPRS.

“Ketentuan ini penting dalam rangka menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal yang semakin kompleks," kata Dian dalam keterangan tertulis pada beberapa waktu lalu (16/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA -- Jumlah bank bangkrut yang dicabut izin usahanya di Indonesia bertambah lagi. Terbaru, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sumber Artha Waru Agung yang berlokasi di si Sidoarjo, Jawa Timur. Simak kronologinya!

Pencabutan izin usaha BPR Sumber Artha Waru Agung mengacu Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-57/D.03/2024 tanggal 24 Juli 2024. Pencabutan izin usaha bank yang beralamat di Jalan Raya Wadung Asri Nomor 70A, Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur ini dilakukan sebagai bagian dari tindakan pengawasan yang dilakukan OJK.

"Untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen," tulis OJK dalam keterangan tertulis pada Rabu (24/7/2024).

Sebelumnya, OJK telah menetapkan bank dalam status bank dalam penyehatan sejak 21 Desember 2023. Alasannya, rasio kecukupan modal bank di bawah ketentuan, yakni negatif 17,54% atau tidak sehat.

Kemudian, pada 9 Juli 2024, OJK menetapkan BPR Sumber Artha Waru Agung sebagai bank dengan status pengawasan bank dalam resolusi. Setelah upaya dilakukan, bank tidak bisa diselamatkan dan dicabut izinnya.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kemudian akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi.

"OJK mengimbau kepada nasabah PT BPR Sumber Artha Waru Agung agar tetap tenang karena dana masyarakat pada perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tulis OJK.

14 Bank Bangkrut

Seiring dengan bangkrutnya BPR Sumber Artha Waru Agung, jumlah bank bangkrut di Indonesia pada tahun ini kian banyak. Sepanjang 2024 berjalan, telah terdapat 14 bank bangkrut dan dicabut izin usahanya oleh OJK. Kesemua bank bangkrut merupakan BPR.

Jumlah bank bangkrut pada tahun ini telah mengalami peningkatan pesat lebih dari tiga kali lipat dibandingkan tahun lalu. Pada 2023, hanya terdapat empat bank bangkrut di Indonesia.

Sementara, rata-rata tiap tahunnya terdapat tujuh sampai delapan bank bangkrut di Indonesia. Apabila ditarik sejak 2005, maka total ada 136 bank bangkrut di Tanah Air. Hampir semua bank yang bangkrut merupakan BPR.

Atas lonjakan jumlah bank bangkrut di mana kesemuanya merupakan BPR, OJK pun baru-baru ini mengambil tindakan. OJK menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. POJK baru itu berlaku sejak diundangkan pada 1 Juli 2024.

Secara umum, POJK baru itu mengatur mengenai kewajiban bagi BPR dan BPRS untuk menerapkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan kegiatan usaha di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Terdapat pula ketentuan bahwa BPR dan BPRS mesti menerapkan strategi anti fraud secara efektif. Cakupan dari strategi anti fraud yakni pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan, dan sanksi, serta pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut dengan berpedoman pada POJK mengenai penerapan strategi anti fraud yang berlaku bagi BPR dan BPRS.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan aturan tersebut diterbitkan sebab, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan OJK, kegagalan dalam penerapan tata kelola yang baik pada BPR dan BPRS seringkali menjadi salah satu penyebab utama kebangkrutan.

POJK itu juga terbit untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BPR atau BPRS.

“Ketentuan ini penting dalam rangka menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal yang semakin kompleks," kata Dian dalam keterangan tertulis pada beberapa waktu lalu (16/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA -- Jumlah bank bangkrut yang dicabut izin usahanya di Indonesia bertambah lagi. Terbaru, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sumber Artha Waru Agung yang berlokasi di si Sidoarjo, Jawa Timur. Simak kronologinya!

Pencabutan izin usaha BPR Sumber Artha Waru Agung mengacu Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-57/D.03/2024 tanggal 24 Juli 2024. Pencabutan izin usaha bank yang beralamat di Jalan Raya Wadung Asri Nomor 70A, Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur ini dilakukan sebagai bagian dari tindakan pengawasan yang dilakukan OJK.

"Untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen," tulis OJK dalam keterangan tertulis pada Rabu (24/7/2024).

Sebelumnya, OJK telah menetapkan bank dalam status bank dalam penyehatan sejak 21 Desember 2023. Alasannya, rasio kecukupan modal bank di bawah ketentuan, yakni negatif 17,54% atau tidak sehat.

Kemudian, pada 9 Juli 2024, OJK menetapkan BPR Sumber Artha Waru Agung sebagai bank dengan status pengawasan bank dalam resolusi. Setelah upaya dilakukan, bank tidak bisa diselamatkan dan dicabut izinnya.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kemudian akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi.

"OJK mengimbau kepada nasabah PT BPR Sumber Artha Waru Agung agar tetap tenang karena dana masyarakat pada perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tulis OJK.

14 Bank Bangkrut

Seiring dengan bangkrutnya BPR Sumber Artha Waru Agung, jumlah bank bangkrut di Indonesia pada tahun ini kian banyak. Sepanjang 2024 berjalan, telah terdapat 14 bank bangkrut dan dicabut izin usahanya oleh OJK. Kesemua bank bangkrut merupakan BPR.

Jumlah bank bangkrut pada tahun ini telah mengalami peningkatan pesat lebih dari tiga kali lipat dibandingkan tahun lalu. Pada 2023, hanya terdapat empat bank bangkrut di Indonesia.

Sementara, rata-rata tiap tahunnya terdapat tujuh sampai delapan bank bangkrut di Indonesia. Apabila ditarik sejak 2005, maka total ada 136 bank bangkrut di Tanah Air. Hampir semua bank yang bangkrut merupakan BPR.

Atas lonjakan jumlah bank bangkrut di mana kesemuanya merupakan BPR, OJK pun baru-baru ini mengambil tindakan. OJK menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. POJK baru itu berlaku sejak diundangkan pada 1 Juli 2024.

Secara umum, POJK baru itu mengatur mengenai kewajiban bagi BPR dan BPRS untuk menerapkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan kegiatan usaha di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Terdapat pula ketentuan bahwa BPR dan BPRS mesti menerapkan strategi anti fraud secara efektif. Cakupan dari strategi anti fraud yakni pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan, dan sanksi, serta pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut dengan berpedoman pada POJK mengenai penerapan strategi anti fraud yang berlaku bagi BPR dan BPRS.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan aturan tersebut diterbitkan sebab, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan OJK, kegagalan dalam penerapan tata kelola yang baik pada BPR dan BPRS seringkali menjadi salah satu penyebab utama kebangkrutan.

POJK itu juga terbit untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BPR atau BPRS.

“Ketentuan ini penting dalam rangka menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal yang semakin kompleks," kata Dian dalam keterangan tertulis pada beberapa waktu lalu (16/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. (SIDO) mengukir rekor baru laba bersih tertinggi sepanjang periode semester I sejak listing di Bursa Efek Indonesia pada 2013. Kinerja SIDO berpotensi meningkat pada semester II/2024 sejalan dengan faktor historis kenaikan penjualan segmen herbal pada musim hujan.

Pada semester I/2024, produsen Tolak Angin itu mengantongi pendapatan Rp1,89 triliun atau naik 14,67% dari capaian Rp1,65 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) mencatat kinerja bisnis buy now pay later perseroan, yaitu Paylater BCA kian moncer, tercatat outstanding mencapai Rp250 miliar per Juni 2024. Lantas, benarkah produk ini berpotensi menggerus transaksi penggunaan kartu kredit yang dirilis bank?

Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja menuturkan bahwa paylater tidak dimaksudkan untuk bersaing langsung dengan kartu kredit, melainkan justru menjadi produk pelengkap untuk memberikan solusi tambahan kepada segmen konsumen.

Menurutnya, paylater dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang sedang mengalami keterbatasan cashflow pada saat tertentu, namun belum memenuhi syarat untuk mendapatkan kartu kredit.

“Jadi, memang ini bukan produk yang saling head on. Tapi, satu complementary yang melengkapi, di mana Paylater melengkapi bagi teman-teman yang belum memiliki kartu kredit,” ujarnya dalam Konferensi Pers Paparan Kinerja Semester I/2024, Rabu (24/7/2024).

Selain itu, Jahja juga menyatakan bahwa pengguna kartu kredit yang sudah memiliki kartu tetapi belum mendapatkan tambahan plafon tambahan, dapat menggunakan paylater sebagai opsi alternatif tanpa harus menunggu penambahan plafon kartu kredit mereka.

“[Misal] kebetulan kartu kreditnya sudah pol, tapi belum dapat penambahan plafon bisa juga menggunakan paylater,” ujarnya.

Dengan demikian, BCA membuat produk paylater untuk menjadi alternatif nasabah lantaran kebijakan persetujuan kartu kredit saat ini yang masih ketat.

Dia juga menyebut paylater ini ditujukan bukan untuk mendapatkan cash, akan tetapi untuk menjaga cashflow apabila seorang individu memiliki suatu kebutuhan bersifat konsumtif dengan cara mencicil.

“Kita sebagai market yang ikut [pemain Paylater], tentu tanggapan kita, ini merupakan salah satu sarana untuk memberikan kesempatan pada saat masyarakat membutuhkan belanja barang, tetapi mungkin kemampuan tunainya belum ada, jadi kita bantu pakai mekanisme paylater,” ucapnya.

Sebelumnya, EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn pun mengatakan dengan makin moncernya pertumbuhan pengguna paylater, perseroan pun terus giat dalam melakukan inovasi fitur pada produk tersebut.

“Kita saat ini ada grup-grup kecil yang mempermudah setiap inovasi bisa dilalukan dan di-exercise dengan lebih baik," ujarnya dalam Outlook Ekonomi Semester II 2024, Senin (15/7/2024).

Hera mengatakan saat ini inovasi produk paylater masih terus dikaji dengan menyesuaikan kebutuhan market. "Biasanya kita ada pilot project, uji coba, aman enggak, relevan enggak. Jadi, selalu kita lakukan update produk dan layanan," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Paylater BCA baru diluncurkan pada Oktober 2023 lalu. Fitur ini merupakan fasilitas kredit yang dapat digunakan sebagai alternatif pembayaran melalui scan QRIS di aplikasi myBCA.

Pembayaran kembalinya dapat dicicil dengan pilihan jangka waktu. Untuk bisa menggunakan fitur cicilan ini, nasabah harus sudah memiliki BCA ID.

BCA menawarkan limit kredit hingga Rp20 juta pada produk Paylater BCA dengan mekanisme revolving. Kemudian, pilihan tenor cicilan 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Adapun, minimal transaksi Rp100.000.

Lalu, transaksi di merchant QRIS dengan menggunakan aplikasi myBCA dan pembayaran tagihan mandatory melalui autodebet rekening BCA.

Bisnis.com, JAKARTA – Utang luar negeri atau denominasi valuta asing (valas) beberapa bank dalam ambang batas tidak aman. Hal itu menjadi salah satu alasan Bank Indonesia melonggarkan Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank (RPLN) mulai awal bulan depan.

Di tengah kenaikan suku bunga acuan menjadi 6,25%, BI berupaya menjaga kecukupan likuiditas perbankan. Salah satunya dengan memberikan Kebijakan Insentif Likuiditas Moneter (KLM).

KLM ini diberikan pada bank yang melakukan pembiayaan sektor prioritas, seperti hilirisasi minerba dan nonminerba, perumahan, pariwisata, otomotif, perdagangan, listrik, gas, dan jasa keuangan.

Selain itu, memberikan insentif rasio pembiayaan inklusif makroprudensial kepada bank yang memiliki portofolio kredit di atas 30%, seperti pembiayaan ultra mikro (UMi) dan usaha kecil. BI pun memberikan insentif kepada sektor hijau sebesar 0,5%.

Semua insentif itu diberikan dengan pengurangan kewajiban penempatan dana di Bank Indonesia. Bank dapat memanfaatkan likuiditas itu untuk pembiayaan ke sektor riil. Bank sentral mengklaim nilai duit yang dikembalikan ke bank setara Rp256 triliun hingga posisi Juni 2024.

BI pun akan memperluas KLM terhadap sektor penunjang tersebut mulai awal Agustus 2024. Likuiditas yang dikembalikan ke bank total menjadi Rp280 triliun dengan perluasan itu.

Salah satu pertimbangan perluasan pelonggaran moneter itu karena ada gap kebijakan. “Saat ini kebijakan makropudensial countercyclical untuk pengelolaan pendanaan luar negeri, termasuk utang luar negeri [ULN] masih terbatas,” kata Nugroho Joko Prastowo, Kepala Grup Departemen Kebijakan Makroprudensial BI, dalam diskusi seperti dikutip, Rabu (24/7/2024).

Permasalahan lainnya BI melihat belum terintegrasi aspek pengelolaan risiko, beberapa bank sudah terhambat dengan utang luar negeri jangka pendek yang tinggi. “Beberapa bank dengan KCLN [kantor cabang luar negeri] serta kontribusi kredit valas tinggi memiliki ULN jangka pendek mendekati 30%,” terangnya.

Kepada Bisnis, Joko menyampaikan bahwa bank yang selama memiliki utang luar negeri mendekati 30% dari liabilitas, tetapi memerlukan pendanaan valas masih punya ruang. Pasalnya, kewajiban kantor cabang luar negeri yang diperoleh dan disalurkan di luar nageri tidak dimasukkan dalam perhitungan rasio tersebut.

“Terus nanti ada siklikalitasnya plus minus 5% tergantung kondisi. Artinya, rasionya bisa diturunkan ke 25% atau dinaikkan ke 35% tergantung hasil asesmennya. Sekarang tetap dipertahankan di 30% dulu,” tuturnya.

Saat ditanya berapa bank yang mendekati ambang batas utang luar negeri 30% terhadap liabilitas, dia menyebutkan tidak banyak. “Bank yang punya KCLN kan enggak banyak ya, hanya beberapa bank besar,” ujarnya.

Kebanyakan bank yang memiliki cabang di luar negeri adalah milik negara, seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Berdasarkan data Bank Indonesia per Mei 2024, utang luar negeri jangka pendek untuk sektor swasta tercatat US$47,29 miliar. Angka tersebut setara 11,61% dari total utang luar negeri sebesar US$407,34 miliar.

Tren utang luar negeri jangka pendek terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Dari posisi April 2024 sebesar US$51,63 miliar menjadi US$57,59 miliar. Kenaikan terbesar pada pinjaman Bank Indonesia dari posisi April 2024 sebesar US$5,5 miliar menjadi US$10,27 miliar pada Mei 2024.

Adapun utang luar negeri jangka panjang kenaikan tidak sebesar pinjaman tenor pendek. Secara komulatif, nilainya pada Mei 2024 mencapai US$349,75 miliar dari bulan sebelumnya US$347,19 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Komisi E DPRDDKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta agar mengangkat guru honorer menjadi pegawai kontrak kerja individu (KKI).

Dia menyebut bahwa jumlah guru honorer di DKI Jakarta yang mencapai 4.000 orang sudah semestinya langsung diangkat melalui skema tersebut.

“Semua yang 4.000 guru honorer itu [seharusnya] diangkat menjadi guru-guru KKI. Dana APBD kita juga siap kok untuk itu,” katanya kepada wartawan melalui sambungan telepon, Rabu (24/7/2024).

Menurut Jhonny, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta semestinya berani untuk mengambil langkah tersebut.

Dirinya berpendapat bahwa mekanisme rekrutmen seperti tes tidak perlu dilakukan lagi. Pasalnya, para guru honorer tersebut dinilai telah memiliki pengalaman mengajar.

“Mereka sudah ngajar, kok. Berarti kalau mereka diterima mengajar, sudah punya pengalaman, berarti sudah mampu. Untuk apa lagi kita tes,” lanjut politisi PDI Perjuangan (PDIP) ini.

Jhonny meyakini, anggaran untuk melaksanakan hal tersebut dapat dialokasikan di kemudian hari dengan menyesuaikan kebutuhan dana pendidikan dan kesehatan.

Itu sebabnya, dia mendorong agar Pemprov DKI Jakarta dapat mengakomodasi para guru honorer.

“Ini soal political will. Soal kemauan politik Pemprov DKI Jakarta,” tandasnya.

Sebelumnya, DPRD DKI menggelar rapat mengenai kebijakan cleansing alias pemecatan guru honorer di sekolah negeri di Jakarta pada Selasa (23/7/2024) kemarin. DPRD memanggil Disdik imbas kontroversi yang timbul dari kebijakan tersebut belum lama ini.

Pro dan kontra timbul usai Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyampaikan bahwa ratusan hingga ribuan guru honorer di DKI Jakarta telah dipecat sepihak oleh sekolah tempat mereka mengajar. Pemberhentian tersebut dilakukan bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru pada awal Juli 2024 lalu.

Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta kemudian mengeluarkan pernyataan bahwa penataan guru honorer telah dilakukan sejak 11 Juli sebagai tindak lanjut dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Disdik DKI Jakarta, Budi Awaluddin mengatakan bahwa pihaknya hanya melakukan penataan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Pendidikan Tinggi (Permendikbudristek) No. 63/2022.

Terdapat empat syarat bagi guru honorer dalam Permendikbud tersebut, yakni berstatus bukan ASN, tercatat dalam data pokok pendidikan (Dapodik), memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK), serta belum mendapat tunjangan profesi guru.

“Sebenarnya bukan dipecat. Konotasi dipecat kan kalau Disdik mengangkat guru dengan seleksi yang sesuai ketentuan, lalu menjadi pegawai kami, lalu kami berhentikan. Kalau dipecat seperti itu,” katanya kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (17/7/2024).