TALIABU, iNews.id - Bupati Pulau Taliabu Aliong Mus resmi menunjuk Haruna Masuku sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Taliabu.

Penunjukan ini dilakukan melalui penyerahan Surat Keputusan (SK) oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Salim Ganiru, yang disaksikan oleh Kepala BKPSDM Surati Kene, Kepala Dinas Capil Maslan, dan Kepala Dinas Kominfo Basiludin Labesi.

Surat Perintah Pelaksana Tugas dengan Nomor 800.1.3.1/40/BUP ini mengukuhkan Haruna Masuku sebagai Plt Kepala Dinas Pendidikan Pulau Taliabu, menggantikan pejabat sebelumnya Citra Puspasari Mus.

Kepala Dinas Kominfo, Basiludin Labesi menyampaikan, bahwa penunjukan Haruna Masuku ini diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi dunia pendidikan di Taliabu.

"Haruna Masuku memiliki pengalaman dan kompetensi yang mumpuni dalam bidang pendidikan. Kami berharap beliau dapat segera melakukan konsolidasi dan menjalankan program-program strategis yang telah direncanakan," ujar Basiludin.

Lebih lanjut, Basiludin menambahkan bahwa peran Haruna Masuku sebagai Plt sangat penting dalam memastikan kesinambungan program pendidikan di Taliabu.

"Kami yakin di bawah kepemimpinan beliau, Dinas Pendidikan akan semakin solid dan mampu menjawab tantangan dalam mencetak generasi yang lebih baik untuk masa depan Pulau Taliabu," tuturnya.

Editor: Anindita Trinoviana

Gelaran International Expo SMK Sumbar Tahun 2024 di Pelataran Medan Nan Bapaneh Ngalau Indah, Kota Payakumbuh resmi ditutup. Acara yang digelar pada 7-11 Agustus ini dihadiri ribuan pengunjung.

Pertunjukan kolaborasi musik tradisional dan pementasan Kaba Sabai nan Aluih oleh para siswa dari berbagai SMK, menjadi penampilan pamungkas di gelaran International Expo SMK Sumbar 2024.

Tabuhan beragam jenis tambua dari berbagai daerah, menyemarakkan ceremony penutupan Expo, suatu peristiwa bersejarah di mana untuk pertama kalinya produk-produk dari beberapa SMK dipamerkan dan dipresentasikan kepada buyer dan calon investor.

"Saya mewakili Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Supardi, Ketua DPRD Sumbar, karena telah menginisiasi dan mengalirkan dana agar Expo ini terlaksana," kata Kabid SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Ariswan dikutip Senin (12/8).

Ariswan menyampaikan hal ini karena selama tiga tahun terakhir, Supardi selaku Ketua DPRD Sumbar telah mencurahkan perhatian yang begitu besar demi mengembangkan dan memajukan SMK.

"Selama ini, SMK masih kurang mendapat perhatian. Padahal, SMK seharusnya menjadi tempat lahirnya para inovator," ujarnya.

Ariswan menilai, Expo ini telah berhasil memperkenalkan berbagai inovasi yang diproduksi SMK di Sumatera Barat. Lebih dari itu, Expo ini juga berhasil menghubungkan SMK dengan dunia industri dalam dan luar negeri.

Dengan demikian, ia berharap Expo ini terus dilakukan dan dikembangkan. "Semoga anggota DPRD kita nantinya juga punya perhatian yang besar terhadap SMK," jelasnya

Sebagai informasi, International Expo SMK 2024 diikuti oleh 82 SMK se-Sumatera Barat yang punya masing-masing produk dan telah dikurasi oleh 10 tim ahli dengan beragam latar belakang serta kepakaran.

Hasilnya 225 produk terkurasi yang ditampilkan di Expo sangat beragam dan terkait dengan teknologi digital. Seperti Virtual Reality yang berisi edukasi mengenai pakaian tradisional Minangkabau oleh SMKN 4 Payakumbuh.

Kemudian, produk-produk elektronik seperti Smart Home yang dicangan oleh para siswa SMK 2 Payakumbuh, hingga berbagai produk fashion yang dipadukan dengan kearifan lokal.

Expo sebagai jembatan penghubung

Produk-produk inovatif anak SMK yang ditampilkan di Expo, tidak hanya menjadi dikenal oleh masyarakat umum, namun juga diperkenalkan ke pelaku industri dalam dan luar negeri.

Di mana pelaku usaha berbasis digital serta para investor dari Jerman, Malaysia, dan Thailand, menghadiri Expo secara langsung. Sebagian lainnya hadir secara online. Begitu juga para perwakilan perusahaan-perusahaan dari pusat-pusat industri di Indonesia.

"Tujuannya kita memang ingin menghubungkan SMK dengan dunia industri dalam dan luar negeri. Selama ini, karya-karya siswa SMK kurang cenderung terbatas peredarannya," kata Koordinator Tim Ahli International Expo SMK Sumbar 2024 Sepris Yornaldi.

"Lewat Expo ini, kita mau karya-karya tersebut diperkenalkan pada para buyer dan investor dari Indonesia dan luar negeri," ujar Sepris.

Bahkan, 18 perwakilan dari beberapa perusahaan dalam dan luar negeri, juga menandatangani MoU dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. MoU ini salah satu tujuan pentingnya ialah terbangunnya kerja sama dan koneksi antara SMK dan dunia usaha yang lebih luas.

Di samping itu, tambahnya, ajang ini juga diharapkan membuka kolaborasi antar SMK dalam merancang produk inovatif dan berbasis digital, sekaligus ajang berbagi ilmu. Di sepanjang gelaran, diadakan Coaching Clinic serta rangkaian diskusi terkait pengembangan produk berbasis digital.

Berdasarkan wawancara dengan guru dan para siswa yang berpartisipasi dalam kegiatan ini, beberapa calon pembeli dan investor tertarik untuk bekerja sama dengan SMK-SMK yang punya kesamaan visi dan orientasi.

"Setelah penandatangan MoU, kita akan terus mengembangkan produk sambil menjaga hubungan dengan dunia industri dan dalam negeri," kata Sepris.

Tak hanya itu, Dinas Pendidikan Sumbar bersama tim ahli akan terus terhubung dengan pelaku industri kreatif berbasis digital. Semua ini untuk memperluas paras produk-produk inovasi berbagi SMK yang selama ini terkesan ekslusif dan beredar di lingkungan tertentu saja.

Ranti Adina Sari selaku guru yang mengampu jurusan pengembangan perangkat lunak di SMK 4 Payakumbuh, juga memiliki pandangan serupa. Menurutnya, produk-produk SMK selama ini seperti terpisah dari pasar karena tiadanya kegiatan khusus seperti International Expo SMK 2024 ini.

Ranti dan para siswa yang tengah mengembangkan Virtual Reality, website dan aplikasi, kini sudah menjalin kontak dengan beberapa perusahaan.

Salah satu produk yang diminati ialah website bernama Bucket-SMK. Website ini menghimpun berbagai produk inovatif tidak hanya untuk disajikan pada pengusaha dalam negeri juga dengan perusahan luar negeri.

Begitu juga dengan para siswa SMKN 2 Payakumbuh yang tengah mengembangkan konsep smart house. Di mana perangkat rumah tangga seperti lampu dan saklar telah mereka kembangkan sedemikian rupa, hingga banyak tertarik untuk mebeli.

Mulai dari masyarakat umum, instansi pemerintahan, hingga beberapa perusahaan. Merekapun telah bertukar kontak dengan buyer dan mulai menjajaki kerjasama dengan calon investor dari beberapa perusahaan.

"Kedepannya, Expo ini rencananya akan diadakan rutin setiap tahun," kata Sepris.

Expo bertaraf internasional ini telah disiapkan sejak 2022 lalu. Bersama Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, Supardi menganggarkan dana Pokirnya untuk serangkaian Bimtek digitalisasi pendidikan, terutama SMK.

Bisnis.com, JAKARTA – Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta memastikan bahwa kegiatan belajar mengajar (KBM) di SDN 01 Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur tetap berjalan usai insiden kebakaran yang terjadi pada Selasa (23/7/2024).

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Disdik DKI Jakarta, Budi Awaluddin menyebut bahwa tak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa tersebut. Namun, untuk sementara, KBM dipindahkan ke SDN Pondok Bambu 07.

“Dengan mempertimbangkan tidak ada korban jiwa dan luka-luka, maka mulai hari ini kegiatan belajar siswa yang terdampak kebakaran dialihkan ke SDN Pondok Bambu 07,” katanya di Jakarta, Rabu (24/7/2024).

Lebih lanjut, jam kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut itu disesuaikan pada pukul 12.30 hingga 17.00 WIB.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Disgulkarmat) DKI Jakarta, Satriadi Gunawan mengatakan bahwa proses pemadaman tersebut memerlukan waktu sekitar satu jam.

Mulanya, Disgulkarmat menerima laporan kebakaran dari warga sekitar pukul 12.20 WIB kemarin. Pihaknya lantas mengerahkan 18 unit pemadam dan 90 personel.

“Proses pemadaman dimulai pada pukul 12.22 WIB. Pukul 12.55 WIB, petugas berhasil melokalisir api untuk memastikan tidak terjadi perambatan ke bangunan sekitar. Operasi pemadaman kebakaran dinyatakan selesai pukul 13.20 WIB," jelasnya dalam keterangan, Rabu (24/7).

Dia menjelaskan, terdapat 18 ruangan kelas yang terdampak kebakaran tersebut. Titik api disebutnya pertama kali terlihat dari gudang tempat penyimpanan peralatan musik sekolah.

Sejauh ini, pihaknya menduga kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik, sembari kembali melakukan investigasi lebih lanjut.

Terlepas dari kejadian tersebut, Disgulkarmat mengimbau kepada seluruh sekolah agar lebih memperhatikan kembali sarana dan prasarana untuk mengantisipasi insiden serupa.

"Minimal di setiap ruangan atau lantai tersedia Alat Pemadam Api Ringan [APAR],” pungkas Satriadi.

Bisnis.com, BANDUNG--Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan tetap menggunakan tenaga guru honorer dengan sistem yang baru.

Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat Diah Restu Susanti mengataka, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) guru di Jawa Barat jumlahnya mencapai 20.225 orang.

Sementara, guru nonaparatur sipil negara (ASN) atau honorer sebanyak 11.315 orang.

"Ada 10.269 non-ASN guru terdata di dapodik (data pokok pendidikan) dan ada 1.046 guru non ASN nondapodik, mereka mengajar tapi tidak ada di dapodik," ujar Diah, Selasa (23/7/2024).

Para guru non-ASN yang tidak terdata di dapodik, tetap terdata di surat keputusan bersama (SKB) organisasi perangkat daerah (OPD), dan semuanya tengah mengajar di sekolah.

Fenomena P3K dari swasta, dirasakannya akan mempengaruhi keberadaan para guru honorer di sekolah. Sehingga, Disdik Jawa Barat tetap akan mempekerjakan guru honorer.

"Kami akan tetap memperkerjakan honorer, ini supaya tetap bekerja mengajar di sekolah tapi tidak menjamin mengajar di sekolah masing-masing karena sesuai kebutuhan sekolah yang ada," jelas Diah.

Diah memastikan, Pemprov Jabar tidak akan memberhentikan guru honorer, dan yang masih belum mengajar kurang dari 24 jam akan tetapi mempunyai sertifikasi guru akan disisir dan diberikan waktu mengajar.

Para guru honorer juga ke depannya tidak lagi dikontrak oleh kepala sekolah. Namun, mereka harus dikontrak kepala cabang dinas (KCD) demi penataan sistem.

"Ke depan kontrak kerja untuk pemerataan dibuat SK kontrak kerja antara non-ASN sudah tidak lagi kepala sekolah tapi non-AsN dengan kepala cabang dinas untuk penataan," katanya.

Menurutnya anggaran untuk membayar gaji guru honorer berasal dari biaya operasional pendidikan daerah (BOPD). Dana tersebut berasal dari APBD Provinsi Jabar. Dengan begitu, Disdik Jawa Barat tidak akan melepas guru honorer.

"Jadi tidak ada lagi kepala sekolah seenaknya rekrut tanpa kebutuhan," katanya.

Diberitakan, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta memutus kontrak kerja 107 orang guru honorer. Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan guru honorer yang diberhentikan itu diangkat kepala sekolah.

Bisnis.com, BANDUNG--Dinas Pendidikan Jawa Barat membongkar adanya praktik cuci nilai rapor Calon Peserta Didik (CPD) jalur prestasi di SMPN 19 Kota Depok.

Dari kejadian itu, sebanyak 51 orang CPD didiskualifikasi saat mendaftarkan ke delapan SMAN di Kota Depok. Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin memastikan pihaknya sudah melaporkan kasus ini pada Kemendikbud.

"Kami sudah melaporkan ke Kemendikbud," katanya di SMK Negeri 1 Kota Bandung, Rabu (17/7/2024).

Cuci rapor sendiri merupakan tindakan pengubahan nilai-nilai rapor yang rendah kemudian diubah menjadi tinggi.

Di tempat yang sama, Plh Kepala Disdik Jawa Barat Ade Afriandi mengatakan, hal ini ditemukan saat satuan pendidikan melakukan pendalaman setelah selesai masa PPDB tahap dua.

Hasilnya, ditemukan atara nilai yang di unggah dari CPD kedalam sistem PPDB memiliki kesamaan dengan buku rapor siswa. Selajutnya saat divalidasi juga tidak ada perbedaan. Hanya saja, saat tim membuka data pusat Kemendikbud melalui inspektorat jendral ternyata ada perbedaan dengan e-Rapor.

"Tim ini menemukan perbedaan nilai yang tadi saya sebutkan antara nilai rapor yang diupload oleh siswa, yang dipegang oleh siswa sama yang di sekolah itu tida sama dengan nilai yang ada di e-Rapot," ujar Ade.

Menurutnya nilai yang disubmit oleh wali kelas ke dalam e-Rapot itu, lebih kecil dari nilai yang diterima CPD melalui buku rapor yang diunggah ke sistem PPDB.

Melalui temuan ini, Disdik Jabar, Inspektorat Kota Depok, Disdik Kota Depok dengan Kepala Sekolah SMA di Kota Depok sudah menggelar rapat di Jakarta.

"Di sana dibuka ternyata dalam e-Rapot itu ditemukan 51 CPD yang berasal dari salah satu SMP di Kota Depok, dan ke-51 itu memang tersebar di SMA 1,2,3,4,5,6 kemudian 12 dan 14. Kemudian langsung dianulir," katanya.

Ade memastikan kasus ini bisa ditindaklanjuti oleh Satpol PP dan Inspektorat Kota Depok. Hal ini mengacu dari peraturan pasal 225 UU 23/2014. Adapun untuk sanksi disiplin nantinya juga akan diserahkan ke Sekda Kota Depok.

"Sanksi diberikan berdasarkan tingkatkan kesalahannya, ada tingkatanya sebesar apa tentu mulai dari teguran lisan tertulis sampai kepada pemberhentian. Dilihat kadarnya," katanyam

Sebelumnya, Ade menjelaskan, selama gelaran proses PPDB tahap satu dan dua di Jabar sudah ada sebanyak 277 CPD yang didiskualifikasi. Pelanggaran yang dilakukan mulai dari memalsukan KK hingga perubahan nilai rapor.

"Secara keseluruhan di Jawa Barat, CPD yang dibatalkan pada PPDB Tahap I dan Tahap II sebanyak 277 CPD," jelasnya.

Adapun rinciannya, sebanyak 223 CPD pada tahap I dibatalkan terkait keterangan domisili tidak sebenarnya tapi KK valid/aktif. Sebanyak 54 CPD pada PPDB tahap dua dibatalkan terkait nilai rapor yang diupload tidak sesuai dengan buku nilai sekolah dan atau e-Rapor.

Kejadian itu terjadi di Kota Depok 51 CPD, Kota Bandung 1 CPD, dan Kabupaten Sumedang 2 CPD. Adapun total delapan SMAN Kota Depok yang kedapatan menggunakan nilai rapor yang telah dimanipulasi dari SMPN 19 Kota Depok, yaitu:

1. SMAN 1 sebanyak 21 CPD.
2. SMAN 2 sebanyak 2 CPD.
3. SMAN 3 sebanyak 5 CPD.
4. SMAN 4 sebanyak 1 CPD.
5. SMAN 5 sebanyak 4 CPD.
6. SMAN 6 sebanyak 9 CPD.
7. SMAN 12 sebanyak 5 CPD.
8. SMAN 14 sebanyak 4 CPD.

Bisnis.com, BANDUNG--Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat mewaspadai adanya siswa-siswi titipan di luar PPDB yang masuk sekolah tertentu setelah Masa Perkenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

Adapun masa MPLS di tingkat SMA/SMK dan SLB di Jabar sendiri digelar dari 15 sampai 17 Juli 2024.

Plh Disdik Jawa Barat Ade Afriandi mengatakan pada prinsipnya peserta PPDB yang dinyatakan lolos dan kini sudah menjalani MPLS ada sebanyak 302.713. Jika ada sekolah yang memasukkan siswa-siswi baru di luar kuota maka akan disanksi.

"Peserta didik tidak akan diberikan nomor induk. Sehingga, otomatis dia tidak akan memiliki nomor ujian, tidak akan punya rapor, dan tidak akan punya ijazah," kata dikutip Selasa (16/7/2024).

Menurutnya sanksi juga akan diberikan pada pihak sekolah yang telah memasukkan siswa-siswi baru di luar semua jalur PPDB. Sanksi ini berupa tidak akan diberikannya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Misalkan, ada yang terjadi seperti itu, Kemendikbudristek kemarin sudah menegaskan di 2024 ini apabila ada yang seperti itu, di luar sistem akan terkena sanksi, sekolah tidak akan diberikan bantuan BOS," jelasnya.

Pihaknya juga mengaku pada sistem PPDB tahun-tahun sebelumnya ditemukan ada jalur optimalisasi. Jalur ini sebelumnya sering digunakan untuk beberapa siswa-siswi titipan.

Pada tahun ini dipastikannya sudah tidak ada dan semua kecurangan diklaimnya sudah dicegah melalui verifikasi dan validasi satuan pendidikan.

"Titipan itu saya katakan ada di level mana pun. Selama proses PPDB kami tidak melakukan tindak lanjut, kami tidak terganggu oleh titipan. Panitia PPDB tetap melakukan tugasnya sesuai dengan aturan," pungkasnya.

Sebelumnya, Disdik Jawa Barat menyatakan ada 225 calon peserta didik baru di dianulir dalam PPDB 2024 ini. Para peserta kedapatan berbuat curang dengan melanggar aturan seperti membuat KK palsu hingga mark up nilai rapor.

PPDB Jabar yang digelar dua tahap dari 3 Juni hingga 9 Juli 2024 ini tidak berjalan mulus. Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat menemukan banyak pelanggan selama proses pendaftaran berlangsung.