Bisnis.com, BANYUMAS - Petugas gabungan dari berbagai instansi melakukan ekspedisi di eks jalur rel yang menghubungkan Purwokerto, Kabupaten Banyumas, dengan Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Selasa (16/7/2024), untuk mendukung wacana reaktivasi jalur kereta api tersebut.

Ekspedisi yang diprakarsai anggota DPD RI Abdul Kholik itu dilakukan dengan menyusuri sejumlah jalur rel yang masih tersisa maupun yang sudah digunakan untuk permukiman maupun mendatangi bangunan bekas stasiun.

Ditemui di bekas Stasiun Sokaraja, Kabupaten Banyumas, anggota DPD RI Abdul Kholik mengatakan ekspedisi tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungannya ke Kantor PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 5 Purwokerto beberapa waktu lalu.

"Memang kami sampaikan bahwa salah satu usulan program yang kami sampaikan ketika revisi Perpres Nomor 79 Tahun 2019 yang berkaitan dengan percepatan Jawa Tengah dalam peningkatan akses infrastruktur transportasi di Jateng selatan," kata senator asal Jawa Tengah itu.

Salah satunya, kata dia, pihaknya ingin mendorong reaktivasi jalur kereta api dari Purwokerto menuju Wonosobo.

Menurut dia, hal itu dilakukan dengan pertimbangan untuk menghidupkan pertumbuhan ekonomi terutama sektor pertanian dan pariwisata.

"Yang berikutnya juga untuk membagi beban jalan raya dan jalur kereta. Nah karena itu, hari ini kita ingin melihat sejauh mana kondisi relnya atau jalur itu di lapangan," katanya.

Selain untuk melihat kondisi jalur rel, kata dia, melalui ekspedisi yang melibatkan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, PT KAI Daop 5 Purwokerto, Dinas Perhubungan Kabupaten Wonosobo, Dinhub Kabupaten Baanjarnegara, dan Dinhub Kabupaten Purbalingga tersebut, pihaknya ingin menyamakan pemahaman terkait dengan bagaimana mendorong wacana reaktivasi tersebut dapat menjadi sebuah kebijakan pemerintah.

Dalam hal ini, Kholik mengharapkan reaktivasi jalur rel kereta api Purwokerto-Wonosobo dapat menjadi program prioritas pemerintah pusat.

Terkait dengan kondisi jalur rel Purwokerto-Wonosobo, Manajer Pengamanan PT KAI Daop 5 Purwokerto Agus Listyono mengatakan kondisi jalur rel sepanjang lebih kurang 90 kilometer tersebut saat sekarang sebenarnya masih utuh.

"Namun dengan berkembangnya waktu, ini ada yang tertimbun jalan raya, ada yang sudah didirikan bangunan. Namun secara track masih utuh dan secara yuridis formil ada sertifikat maupun grondkaart (bukti kepemilikan tanah, red.) dari Purwokerto sampai Wonosobo," katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian Dinhub Provinsi Jawa Tengah Joko Setyawan mengakui wacana reaktivasi jalur rel Purwokerto-Wonosobo secara formal terakhir disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009.

Selanjutnya pada tahun 2022, kata dia, pemerintah pusat melaksanakan studi kelayakan jalur kereta api di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, salah satunya jalur rel Purwokerto-Wonosobo.

"Memang ekspedisi ini nanti untuk memotret kondisi faktual sekarang, pada saatnya nanti kita bisa memetakan kira-kira berdasarkan kondisi faktual nanti akan ada penahapan seperti apa untuk mewujudkan ini menjadi sebuah reaktivasi jalur dari mulai Wonosobo sampai Purwokerto," katanya.

Bisnis.com, PEKANBARU-- Dinas Perkebunan Provinsi Riau bersama tim telah melaksanakan rapat penetapan harga kelapa sawit mitra plasma. Berdasarkan hasil penetapan harga kelapa sawit periode 17 - 23 Juli 2024 telah menggunakan tabel rendemen harga baru hasil kajian dari PPKS Medan yang disepakati oleh Tim.

Kepala Dinas Perkebunan Riau Syahrial Abdi mengatakan, untuk penurunan harga tertinggi berada di kelompok umur 9 tahun sebesar Rp60,62/Kg atau mencapai 1,96% dari harga minggu lalu.

"Sehingga harga pembelian TBS petani untuk periode satu minggu kedepan turun menjadi Rp3.093,53/Kg dan berlaku untuk periode satu minggu kedepan," ungkapnya Selasa (16/7/2024).

Dia menambahkan untuk harga cangkang sawit berlaku satu bulan kedepan dengan harga sebesar Rp 19,03/Kg. Pada periode ini indeks K yang dipakai adalah indeks K untuk 1 bulan kedepan yaitu 91,96%, harga penjualan CPO minggu ini turun sebesar Rp299,69 dan kernel minggu ini turun sebesar Rp110,01 dari minggu lalu.

Ada beberapa PKS yang tidak melakukan penjualan, berdasarkan permentan nomor 01 tahun 2018 pasal 8 maka harga cpo dan kernel yang digunakan adalah harga rata-rata tim, apabila terkena validasi 2 maka digunakan harga rata-rata KPBN. Harga rata-rata CPO KPBN periode ini adalah Rp 12.829,60 dan harga rata-rata kernel KPBN periode ini adalah Rp8.339,00.

“Sebagaimana kita ketahui, bahwa harga TBS yang ditetapkan oleh tim untuk mitra plasma mengalami penurunan. Penurunan harga minggu ini lebih disebabkan karena faktor turunnya harga CPO dan kernel,” ujarnya.

Dalam penetapan harga TBS Provinsi Riau Dinas Perkebunan Provinsi Riau dan Tim Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun selalu melakukan perbaikan tata Kelola agar penetapan harga ini sesuai dengan regulasi dan berkeadilan untuk kedua belah pihak yang bermitra.

“Membaiknya tata kelola penetapan harga ini merupakan upaya yang serius dari seluruh stakeholder yang didukung oleh Pemerintah Provinsi Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau. Komitmen bersama ini pada akhirnya tentu akan berimbas pada peningkatan pendapatan petani yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat,” sebutnya.

Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Kemitraan Plasma Prov Riau No. 25 periode 17 - 23 Juli 2024 :

Umur 3 Th (Rp 2.322,61);

Umur 4 Th (Rp 2.646,81);

Umur 5 Th (Rp 2.809,47);

Umur 6 Th (Rp 2.934,01);

Umur 7 Th (Rp 2.995,57);

Umur 8 Th (Rp 3.031,16);

Umur 9 Th (Rp 3.032,91);

Umur 10-20 Th (Rp 3.015,14);

Umur 21 Th (Rp 2.965,65);

Umur 22 Th (Rp 2.917,67);

Umur 23 Th (Rp 2.866,99);

Umur 24 Th (Rp 2.811,19);

Umur 25 Th (Rp 2.748,73)

Bisnis.com, JAKARTA -- OJK merespon dinamika merger pada sektor perbankan mulai dari rencana merger NOBU dan Bank MNC (BABP) hingga niat ormas Muhammadiyah ingin punya bank syariah.

Dinamika merger PT Bank Nationalnobu Tbk (NOBU) dan PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) masih bergulir. Sempat beredar kabar merger bank yang dimiliki Lippo Group dan MNC Group ini batal.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara terkait rencana pemangkasan anggaran makan bergizi gratis Rp15.000 per anak pada tahun depan.

Sebelumnya, salah satu narasumber dalam Market Outlook 2024 yang diselenggarakan Bank Mandiri menyebutkan adanya rencana pemangkasan tersebut.

Airlangga menekankan bahwa alokasi secara total masih akan sesuai dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

“Ngga, dalam RAPBN masih sama, namun nanti implementasi punya fleksibilitas,” tutur Airlangga, Selasa (16/7/2024).

Sebagaimana diketahui, pemerintah telah merencanakan anggaran senilai Rp71 triliun untuk makan bergizi gratis pada tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming atau pada 2025.

Adapun, Ekonom Verdhana Sekuritas Heriyanto Irawan mengaku angka Rp71 triliun yang sejalan dengan menjaga defisit di bawah 3% dari PDB, memang sudah dibahas dengan Prabowo.

Dirinya mendapatkan informasi dari tim sinkronisasi Prabowo-Gibran, yang menyebutkan adanya potensi pemangkasan biaya makan bergizi gratis dari Rp15.000 per anak menjadi Rp9.000 atau bahkan Rp7.500 per anak.

“Tugasnya presiden terpilih ke tim ekonominya itu memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa nggak diturunin lebih hemat dari Rp15.000 mungkin ke Rp9.000, ke Rp7.500 kah? kira kira begitu,” ungkapnya dalam acara Market Outlook 2024, Selasa (16/7/2024).

Heriyanto menyampaikan bahwa pada dasarnya sebagai seorang politisi, Prabowo ingin menyasar target sebanyak mungkin dengan keterbatasan anggaran Rp71 triliun pada 2025.

Namun, Heriyanto melihat memang perlu implementasi secara bertahap, tak bisa didorong anggarannnya langsung sekaligus ke level Rp200 triliun maupun Rp300 triliun.

“Jadi menurut saya kalau hanya pemikiran mendorong programnya di dalam keterbatasan APBN yang sudah disetujui, menurut saya ya nggak jelek-jelek amat [anggaran dipangkas],” katanya.

Sebelumnya, Sri Mulyani mengatakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan tim transisi untuk memberikan kejelasan (clarity) bagaimana program makanan bergizi gratis dapat dimasukkan ke dalam RAPBN 2025.

Sri Mulyani mengatakan angka Rp71 triliun sudah masuk dalam range postur defisit APBN di kisaran 2,29%-2,82%.

"Bapak Prabowo telah menyampaikan beliau telah menyetujui program makan bergizi gratis dilaksanakan secara bertahap. Untuk tahun pertama pemerintahan beliau, atau 2025, telah disepakati alokasi sekitar Rp71 triliun di dalam RAPBN 2025," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Senin (24/6/2024).

Bisnis.com, BANDUNG - Bupati Bandung Dadang Supriatna bersama Dandim 0624/Kabupaten Bandung Letkol Inf Tinton Amin Putra melaksanakan penanaman padi dalam rangka kegiatan gerakan nasional ketahanan pangan tahun 2024 di Kampung Lampegan RT 01/RW 04 Desa Bojongkunci Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung, Selasa (16/7/2024).

Pada kesempatan itu turut hadir Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Ningning Hendasah, perwakilan akademisi dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Heri dari Bangbara, Babinsa dan sejumlah pihak terkait yang turut serta mendukung gerakan nasional ketahanan pangan tersebut.

Bupati Dadang Supriatna mengatakan bahwa kondisi pangan di Kabupaten Bandung hingga saat ini masih stabil, dan inflasi pun berada pada 2,24 persen.

Bupati Bedas mengungkapkan bahwa untuk mempertahankan ketahanan pangan, pihaknya bersama Dandim 0624/Kabupaten Bandung Letkol Inf Tinton Amin Putra, Unpad, dan Dinas Pertanian Kabupaten Bandung melaksanakan program pentahelix yang sangat luar biasa, yaitu penanaman padi di Desa Bojongkunci Kecamatan Pameungpeuk.

"Sebulan yang lalu, area ini adalah area tidak produktif hampir sekitar 15,4 hektare. Terus Pak Dandim dengan Babinsa-nya dan bekerjasama dengan Dinas Pertanian, Heri Bangbara, para petani dan pihak lainnya untuk bagaimana revitalisasi lahan yang tidak produktif sehingga menjadi produktif," kata Bupati dalam keterangannya.

"Alhamdulillah lahan sekitar 15,4 hektare, hari ini yang semula lahan tidak produktif, saat ini sudah bisa digunakan untuk lahan pertanian, terutama untuk tanaman padi dengan varietas padi IR-36. Insya Allah hari ini kita sudah launching bersama-sama dari Pemerintah Daerah maupun dengan Pak Dandim melaksanakan penanaman padi," imbuhnya.

Dadang mengatakan dari hasil penanaman padi ini diserahkan kepada para petani, dan tentunya dengan pengawalan dari Babinsa Kodim 0624/Kabupaten Bandung.

"Dengan harapan lahan pertanian padi ini bisa produktif kembali dan bisa menanam kembali, dengan pola atau konsep tanam satu tahun empat kali tanam. Ada demplot, sekaligus pada hari ini, kita punya inovasi dari Pak Heri Bangbara ini ada pupuk organik yang bisa menghasilkan satu tahun empat kali panen. Ini luar biasa," jelas Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna.

Kang DS berharap apa yang dilakukan hari ini (penanaman padi) sangat bermanfaat untuk semua pihak, terutama para petani.

"Tanaman pertanian padi ini berharap produksinya cepat. Bisa menghasilkan produksi dengan baik, sehingga para petani sejahtera dan makmur," harapnya.

Sementara itu, Dandim 0624/Kabupaten Bandung Letkol Inf Tinton Amin Putra mengatakan bahwa program ini merupakan program unggulan dari KASAD, di antaranya ketahanan pangan, stunting dan program lainnya.

"Di mana kegiatan ini untuk membantu program Pemerintah Daerah se-Kabupaten Bandung, khususnya Bapak Bupati Bandung Dadang Supriatna untuk melaksanakan produksi ketahanan pangan meningkat," ujarnya.

Ia mengatakan bahwa ketahanan pangan sangat krusial. Maka sektor-sektor lahan pertanian yang kurang produktif dikerjasamakan seluruhnya.

"Kita kerjakan dengan baik untuk meningkatkan produksi. Terutama untuk meningkatkan kesejahteraan para petani," katanya.

Dandim 0624/Kabupaten Bandung pun berharap kepada Babinsa bahwa kegiatan tersebut untuk dilaksanakan terus-menerus.

"Di Kabupaten Bandung ada 31 kecamatan, jadi bukan hanya di sini (Kecamatan Pameungpeuk) saja kita kerjakan sebetulnya. Kegiatan ini nanti akan berkelanjutan. Di sini (Kecamatan Pameungpeuk) ada lahan sekitar 15 hektare, dan di Kecamatan Rancaekek sudah ada lahan sekitar 5 hektare. Termasuk di Kecamatan Arjasari ada sekitar 200 hektare dan di Kecamatan Cicalengka ada sekitar 20 hektare sampai 50 hektare. Ini akan kita kerjakan bersama-sama," ujarnya.**

Bisnis.com, JAKARTA - Rencana pemberlakuan bea masuk antidumping (BMAD) keramik asal perusahaan China menuai pro kontra karena dipandang mempertaruhkan keberlangsungan industri nasional. Satu sisi, efektivitas bea masuk tinggi dipertanyakan, sedangkan di sisi lain potensi investasi dapat lebih bergairah.

Dalam laporan Komite Antidumping (KADI) disebutkan bahwa praktik dumping oleh perusahaan asal China telah terbukti merugikan pelaku usaha dalam negeri. Tarif masuk untuk antidumping pun diusulkan di kisaran 100,12% - 199,88%.

Kepala Center of Industry, Trade, and Investment Indef Andry Satrio Nugroho mengatakan, penerapan BMAD dengan besaran tarif tersebut dapat memicu trade diversion atau pengalihan perdagangan dari negara lain. Artinya, meski pintu masuk impor dari perusahaan China dibatasi, barang impor dari negara eksportir keramik lainnya berpotensi semakin terbuka.

"Kami juga melihat bahwa cukup besar angka diversion ke India dan Vietnam karena ini dua negara eksportir terbesar keramik untuk HS code 690721 [ubin keramik]," kata Andry di Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Tak hanya itu, Andry menilai pasar pesaingan akan semakin kecil sehingga opsi konsumen semakin sedikit. Alhasil, harga keramik semakin mahal. Pihaknya pun menduga ada dugaan perang harga yang dilakukan produsen lokal.

Pasalnya, dalam kajian KADI terdapat keluhan dari perusahaan lokal yang mengeluhkan harga jual keramik yang tidak bisa tinggi di tengah maraknya impor murah dari China.

"Kecurigaan kami ini memang ada price war di dalam domestic producer, apakah ini memang memperbesar kuenya sehingga domestic price-nya akan meningkat untuk memfasilitas produsen tersebut? Kita tidak tahu," ujarnya.

Namun, pemberlakuan BMAD akan membuat produsen tersebut meningkat margin keuntungannya dengan menaikkan harga jual. Sebab, harga impor keramik akan meningkat tajam.

"Praktis semakin rendah kuantitas atau volume di pasar di saat permintaan meningkat, maka harga yang diterima konsumen akan semakin mahal," terangnya.

Dampak lainnya dari pemberlakuan BMAD, yaitu banyaknya sektor yang akan terdampak mulai dari ritel, developer, importir, forwarder, logistik, dan konsumen secara umum. Selanjutnya, terdapat potensi retaliasi atau balasan dari China terhadap pembatasan produk-produk asal Indonesia.

Andry juga menyoroti investigasi KADI yang dilakukan berdasarkan permohonan sekelompok kepentingan dan tidak menggambarkan mayoritas pelaku usaha dalam negeri. Dalam hal ini, hanya tiga perusahaan dengan porsi 26% dari total produksi yang dianalisis kerugiannya.

"KADI juga melakukan investigasi di saat indikator industri keramik ini mengalami ekspansi dan impor justru mengalami penurunan," pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Kolaborasi Internasional Indef Imaduddin Abdullah menambahkan potensi bahaya retaliasi dari negara-negara yang terkena dampak kebijakan antidumping ini, terutama dari China.

"Pemberian BMAD dapat memicu tindakan balasan [retaliasi] dari negara-negara eksportir yang terkena dampaknya, termasuk China, yang merupakan mitra dagang terbesar Indonesia. Tindakan balasan ini bisa berupa pengenaan tarif atau hambatan perdagangan lainnya terhadap produk-produk Indonesia yang masuk ke pasar mereka," jelasnya.

Hal ini perlu menjadi perhatian mengingat selama ini Indonesia dan China memiliki hubungan perdagangan yang kuat yang pada 2023, nilai ekspor Indonesia ke China mencapai US$64,94 miliar atau 23% dari total ekspor.

Angka ini mencerminkan ketergantungan yang signifikan terhadap pasar China. Oleh karena itu, retaliasi dari China dapat berdampak serius pada industri yang bergantung pada ekspor ke negara tersebut.

Imaduddin juga menambahkan bahwa pengenaan BMAD yang tidak tepat sasaran dapat memunculkan praktik yang tidak sehat di dalam negeri. Salah satunya adalah adalah praktik monopoli dari industri yang menguasai pasar dalam negeri dan pada akhirnya akan mempengaruhi harga produk di level konsumen domestik yang mengalami peningkatan.

Gairah Investasi

Di sisi lain, rencana penerapan BMAD langsung disambut pelaku industri. Janji investasi yang sempat tertunda, kini semakin pasti melaju usai sentimen positif yang digulirkan pemerintah.

Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) membeberkan kehadiran pemain-pemain baru yang sebelumnya merupakan importir atau trader tengah berencana membangun pabrik keramik di Indonesia.

Ketua Umum Asaki Edy Suyanto mengatakan, investasi baru dan penyerapan tenaga kerja dapat dipastikan akan bergulir seiring dengan sejumlah importir yang telah memulai pembangunan pabrik keramik jenis homogeneus tiles (HT) dan diharapkan rampung 2025.

"Mereka sebenarnya wait and see, hanya menunggu hasil penyelidikan KADI jika angka BMAD di atas 100% maka pilihannya adalah segera merampungkan pembangunan pabriknya," tuturnya.

Salah satu trader atau importir utama yang dimaksud, yaitu PT Trust Trading yang akan segera melanjutkan pembangunan pabriknya di Kendal dengan kapasitas produksi 18 juta meter persegi per tahun dengan nilai investasi Rp1,2 triliun. Rencana penyerapan tenaga kerja mencapai 700 orang.

Selain itu, PT RKI di Batang yang akan membangun pabrik dengan kapasitas produksi 21,5 juta meter persegi per tahun dengan nilai investasi Rp1,5 triliun dan akan menyerap 1000 tenaga kerja.

"Selain para importir atau trader yang 'ganti baju' menjadi manufaktur atau pabrik, terdapat juga investasi baru dari anggota-anggota Asaki yang diperkirakan akan selesai di semester kedua tahun 2025," terangnya.

Pihaknya juga optimistis bahwa BMAD akan segera memulihkan kapasitas produksi keramik nasional khususnya pabrik yang memproduksi homogeneus tiles/HT lantaran berhadapan langsung dengan produk impor dari China.

Terlebih, produk tersebut hanya mampu bertahan dengan tingkat utilisasi dibawah 40% karena terdampak berat kerugian akibat praktek dumping. Untuk itu, Asaki optimistis penerapan BMAD akan meningkatkan utilisasi produksi keramik nasional kembali ke 80% tahun ini dan 90% pada 2025.

Bisnis.com, JAYAPURA - Badan Pusat Statistik (BPS) Papua menyatakan eksporPapua pada Juni 2024 tercatat senilai US$4.022,85 juta atau turun 36,96% dibanding bulan sebelumnya senilai US$6.380,98 juta.

Kepala BPS Papua Adriana Helena Carolina, di Jayapura, Selasa (16/7/2024), mengatakan hal itu dilihat berdasarkan jenis ekspor Papua pada Juni, yakni berupa ekspor migas dan nonmigas, masing-masing sebesar US$0,15 juta dan US$4.022,70 juta.

“Jika dilihat secara kumulatif, total ekspor Papua pada Januari-Juni 2024 sebesar 38.931,96 juta dolar atau naik sebesar 40,20 persen dibandingkan total ekspor Januari-Juni 2023 yang senilai 27.768,74 juta dolar AS,” katanya pula.

Menurut Adriana, ekspor nonmigas yaitu berupa kayu dan barang dari kayu (HS44) senilai US$3.791,11 juta, kemudian ikan dan hewan air lainnya (HS03) senilai US$68,54 juta serta ekspor nonmigas lainnya sebesar US$163,05 juta.

Penjabat Sekda Papua Derek Hegemur meminta agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) setempat gencar meningkatkan kualitas komoditas unggulan agar pengiriman barang ke luar negeri terus-menerus berlanjut.

“Seperti diketahui dengan turunnya ekspor ini menjadi motivasi agar ke depan komoditas unggulan bisa lebih baik, sehingga menghasilkan kualitas terbaik,” katanya pula.

Menurut Derek, dengan gencar mendorong pengembangan komoditas unggulan hal ini, maka potensi ekspor Papua bisa terus meningkat seperti baru-baru ini Pemkab Kabupaten Jayapura melakukan pengiriman ekspor biji kakao.

“Dengan mendorong pengembangan dan peningkatan komoditas ekspor unggulan ini merupakan upaya agar pengiriman barang ke luar negeri bisa meningkat dengan begitu dapat menumbuhkan perekonomian di Papua,” ujarnya lagi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai positif penjajakan kemitraan keamanan mineral (mineral security partnership/MSP) yang ditawarkan pemerintah Amerika Serikat.

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid berpendapat kemitraan mineral kritis itu bakal membuka akses pasar baru bagi mineral Indonesia ke pasar Eropa, serta Amerika Serikat.

Selain itu, kata Arsjad, kerja sama itu bisa meningkatkan investasi dan pendanaan dalam mengembangkan industri dan sektor mineral domestik.

“Dengan peningkatan kualitas standar lingkungan yang dapat diterima oleh pasar global, kami melihat kerja sama MSP dapat mendorong peningkatan kredibilitas Indonesia dalam tata kelola mineral yang berkelanjutan,” kata Arsjad kepada Bisnis, Selasa (16/7/2024).

Sementara itu, Arsjad mengatakan, pemerintah perlu memperbaiki tata kelola industri pertambangan dan mineral untuk bergabung ke dalam kemitraan MSP tersebut.

Selain itu, dia menambahkan, perlu ada kepastian hukum dalam kegiatan investasi dan operasi sektor mineral di dalam negeri sejalan dengan prinsip environmental, social, and governance (ESG).

“Bergabungnya Indonesia ke MSP juga memastikan peningkatan investasi yang masuk dapat memberi dorongan dan insentif bagi perusahaan-perusahaan untuk menerapkan prinsip ESG yang baik,” tuturnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Amerika Serikat (AS) mengincar kerja sama mineral kritis dengan Indonesia. Pemerintah AS menganggap kerja sama tersebut bakal banyak mendatangkan investasi.

Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Bidang Pertumbuhan Ekonomi, Energi, dan Lingkungan Jose W. Fernandez menuturkan, terdapat potensi besar dalam kerja sama mineral kritis dengan Indonesia sehingga pihaknya terus mendiskusikan perjanjian mineral kritis.

Dia menuturkan bahwa diskusi mengenai perjanjian mineral kritis tengah berlangsung, tetapi pihaknya tidak dapat memberikan perincian timeline lebih lanjut.

“Tetapi ini adalah diskusi yang positif dan kami ingin bekerja menuju perjanjian mineral kritis yang akan memungkinkan lebih banyak perusahaan dari Amerika Serikat dan tempat lain untuk berinvestasi di industri mineral kritis di sini, di Indonesia,” jelasnya dalam roundtable media briefing di Kedutaan Besar AS di Jakarta, Senin (15/7/2024).

Dia bercerita bahwa pihaknya telah berbicara dengan pemerintah mengenai kemitraan keamanan mineral (mineral security partnership), yakni kemitraan dari 14 negara ditambah Uni Eropa yang mencakup lebih dari 55% produk domestik bruto (PDB) dunia. Negara-negara tersebut meliputi India, Australia, Jepang AS, dan lainnya.

Adapun, pihaknya juga percaya bahwa kemitraan keamanan mineral memberikan peluang lain bagi AS untuk mempromosikan investasi yang bertanggung jawab pada mineral penting. Hal ini dilakukan dengan cara menjunjung tinggi standar lingkungan, sosial, dan tata kelola yang tinggi.

“Jadi kami sangat puas dengan hasil diskusi yang sedang berlangsung. Kami akan terus mengembangkan diskusi-diskusi tersebut di masa mendatang. Ini adalah salah satu hal yang secara pribadi sangat saya yakini dan saya percaya akan menghasilkan lebih banyak investasi di Indonesia,” terangnya.

Sebelumnya, Fernandez tiba di Jakarta pada Minggu (14/7/2024) setelah mengunjungi Tokyo, Jepang pada 10 Juli 2024. Perjalanan ini dilakukan untuk membahas 75 tahun hubungan diplomatik antara AS dan Indonesia.

Dalam kunjungan ini, dia menekankan AS sebagai sumber investasi asing langsung terbesar di Asean dan upaya Negeri Paman Sam mendorong pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara.

Fernandez juga berupaya mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi bilateral AS-Indonesia di bawah Kemitraan Strategis Komprehensif. Hal ini meliputi memajukan kerja sama rantai pasokan mineral kritis dan transisi energi.

Bisnis.com, MEDAN – PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV menyebut akan tetap mengedepankan pendekatan persuasif dalam sengketa yang terjadi antara perusahaan dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Setia Abadi di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Sumatra Utara.

Kepala Bagian Sekretariat Hukum PTPN IV Regional II Muhammad Ridho Nasution mengatakan, perusahaan berkomitmen menempuh jalan terbaik bagi kedua pihak agar tuntutan masyarakat Desa Batu Sondat Kec. Batahan yang tergabung dalam KUD Setia Abadi terkait pembangunan kebun plasma mendapat solusi yang nyata.

“Pada prinsipnya Perusahaan sangat terbuka untuk bermitra, baik dalam membangun kebun dan bentuk kemitraan lainnya. Sehingga saat Koperasi menyatakan luas kebun yang dibangun tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, tentu kita siap membangunnya jika lahan tersebut tersedia,” ungkap Ridho dalam keterangan tertulis, Selasa (16/7/2024).

Adapun kronologi sengketa antara PTPN IV dengan KUD Setia Abadi, Ridho menjelaskan muasalnya dari pembangunan kebun koperasi pada tahun 2007 silam. Bupati Madina saat itu menerbitkan izin pembangunan kebun plasma KUD Setia Abadi di lahan seluas +2.400 hektare. Namun, ternyata sebagian besar lahan telah dikuasai atau digarap oleh penduduk lain maupun perusahaan swasta.

Tahun 2008, tim yang dibentuk Bupati Madina untuk menyelesaikan permasalahan lahan tersebut merekomendasikan agar KUD memberikan ganti rugi agar dapat menguasai areal.

Dijelaskan Ridho, KUD Setia Abadi lantas meminta bantuan biaya kepada PTPN IV yang disambut baik perseroan dengan meminjamkan sejumlah dana kepada KUD berikut perjanjian antar kedua pihak. Pembangunan kebun plasma KUD Setia Abadi sendiri kemudian terlaksana di atas 214 Ha dan telah dilaksanakan serah terima lahan kepada KUD.

Lebih lanjut dia menyebut, selain KUD Setia Abadi terdapat pula kebun plasma lain yang telah dibangun PTPN IV di wilayah itu, antara lain kebun plasma KUD Pasar Baru dan KUD Maju Bersama, dengan total areal mencapai 2.901 Ha atau 27,6% dari luas kebun inti PTPN IV yang ada di daerah tersebut.

“Sesuai perjanjian antara kedua belah pihak, kewajiban KUD Setia Abadi adalah untuk menyerahkan lahan kepada Perusahaan dalam kondisi dapat ditanam baik teknis dan non teknis seluas 2.400 Ha untuk dibangun kelapa sawit dengan pembiayaan kredit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Namun kondisinya memang sulit sekali saat areal digarap oleh pihak lain,” jelas Ridho.

Sebelumnya, dari informasi yang dihimpun Bisnis, masyarakat anggota KUD Setia Abadi melakukan unjuk rasa di areal PTPN IV di Madina pada Senin (8/7/2024) menuntut penyelesaian masalah tersebut.

Unjuk rasa berujung dengan dilakukannya mediasi antara perusahaan dan pihak KUD Setia Abadi di Medan pada Jumat (12/7/2024). Dalam mediasi yang juga dihadiri oleh Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal tersebut, PTPN IV Regional II menawarkan sejumlah alternatif atas klaim yang diajukan.

“Kita menawarkan kerjasama usaha produktif. Intinya jika memang lahan sulit sekali untuk didapatkan, maka mendorong kemampuan ekonomi masyarakat melalui usaha-usaha produktif tentu menjadi solusi yang seyogyanya dapat diterima. Hal ini juga sejalan dengan Aturan Pemerintah yang ada saat ini,” tukas Ridho. (K68)

Bisnis.com, SOLO - Gibran Rakabuming Raka meminta penjabat Wali Kota Surakarta penggantinya segera melanjutkan pembangunan Kota Solo sesuai dengan rencana.

"Ini masih banyak, pembangunan masih berjalan, ada yang tinggal potong pita. Balekambang sudah saya tanda tangani BAST-nya (berita acara serah terima). Setelah ini Pak Wakil bisa buka Balekambang untuk warga Solo," katanya usai menyerahkan surat pengunduran diri ke Kantor DPRD Kota Surakarta di Solo, Jawa Tengah, Selasa (16/7/2024).

Selain itu, yang juga bisa dilakukan dalam waktu dekat yakni pemindahan para pedagang ke Pasar Jongke yang pembangunannya sudah selesai dilakukan.

"Itu sudah diatur oleh dinas terkait. Pembangunan di tahun ini bisa dilanjutkan oleh Pak Wakil Wali Kota, semoga ke depan bisa terus berkelanjutan," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa mengatakan sesuai dengan saran dari Kementerian Dalam Negeri maka Gibran tidak perlu menunggu proses berjalan.

"Artinya yang semestinya menunggu SK Gubernur dari Kemendagri, maka beliau tidak perlu mengambil itu. Tanggal 16 (Juli 2024) tidak ada yang ditandatangani," katanya.

Meski demikian, harapannya agar surat keputusan dari Kemendagri bisa turun sebelum tanggal 31 Juli 2024, baik pemberhentian sekaligus pejabat yang akan menggantikan.

"Entah Plt atau definitif, tergantung surat dari Kemendagri," katanya.

Mengenai pesan yang disampaikan oleh Gibran kepada dirinya yakni melanjutkan proses pembangunan baik yang menggunakan APBD, DAK, maupun CSR.

"Termasuk CSR dari Pemerintah UEA, ini ada yang baru dimulai, ada yang lelang belum selesai. Ini harus dikawal dengan baik sesuai dengan mekanisme yang ada," katanya.

Bisnis.com, PADANG - Komoditas kelapa sawit di Provinsi Sumatra Barat menjadi salah satu komoditas unggulan dalam mendongkrak perekonomian daerah dan hal ini turut didorong adanya industri pengelolaannya.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Sumbar mencatat terdapat 35 unit industri pengolahan minyak kelapa sawit atau CPO yang beroperasi di sejumlah kabupaten di Sumbar.

"Dari data yang kami punya ada 35 unit industri, produksi mereka cukup besar," kata Kepala Bidang Industri Non Agro Disperindag Sumbar Ridonal, Selasa (16/7/2024).

Dia menjelaskan 35 perusahan industri kelapa sawit yang ada di Sumbar itu berada di Kabupaten Dharmasraya, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Sijunjung, Agam, Solok Selatan, dan Kota Padang.

"Yang paling banyak itu tersebar di Dharmasraya dan Pasaman Barat, karena memang dua daerah itu luas lahan kebun kelapa sawit nya," jelasnya.

Kemudian untuk 35 perusahaan industri kelapa sawit itu, merupakan perusahaan yang besar, mulai dari PT Incasi Raya hingga PT Wira Inno Mas.

"Kami cukup rutin melakukan pengawasan untuk memastikan operasi pabrik atau industri berjalan dengan baik tanpa ada memberikan dampak lainnya seperti soal limbah dan sebagainya. Sejauh ini kondisi industri berjalan dengan baik," sebut Ridonal.

Menurutnya 35 industri pengolahan kelapa sawit yang di Sumbar itu terbilang sudah cukup lama beroperasi. Hanya ada satu atau dua industri saja yang tergolong baru seperti yang ada di wilayah Kota Padang.

"Investasi soal industri pengolahan sawit di Sumbar ini tidak begitu banyak bertambah. Industri lama yang tetap beroperasi," ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumbar Ferdinal Asmin mengatakan perkebunan kelapa sawit di Sumbar tersebar di Kabupaten Dharmasraya, Pasaman, Pasaman Barat, Sijunjung, Pesisir Selatan, Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Tanah Datar, Solok Selatan, dan Kabupaten Solok.

Untuk luas lahan perkebunan sawit di Sumbar untuk kebun rakyat 253.898 hektare dan untuk kebun perusahaan atau mitra 160.000 hektare. Dari luas lahan sawit itu, produksi CPO per tahunnya rata-rata 650.000 ton.

"Harga kelapa sawit perusahaan Rp3.094,37 per kilogram, harga itu berlaku pekan kemarin. Untuk pekan ini belum ditetapkan lagi," jelasnya.

Menurutnya melihat cukup luas lahan perkebunan kelapa sawit itu dengan produksi yang mencapai 650.000 ton per tahun, merupakan sebuah potensi yang besar.

Untuk itu pemerintah terus mendorong produktivitas kelapa sawit, dengan cara berharap pekebun melakukan replanting. Karena sawit yang berusia 25 tahun itu, mengalami penurunan produksi.

"Bicara soal replanting, memang lagi ada kendala, terutama replanting yang difasilitasi pemerintah. Kalau replanting secara mandiri oleh kebun rakyat berjalan dengan baik," jelasnya.

Sejauh ini terdapat 98.000 hektare lahan perkebunan kelapa sawit di Sumbar yang dinilai memasuki masa peremajaan. Dia berharap pelaksanaan replanting bisa berjalan dengan baik, sehingga kedepan produksi sawit bisa meningkat.

Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom Senior sekaligus mantan Menteri Keuangan (periode 2013-2014) Chatib Basri menyampaikan bahwa tren penguatan nilai tukar rupiah pada pekan lalu utamanya dipengaruhi oleh faktor eksternal.

Dia menjelaskan, kondisi ini seiring dengan adanya ekspektasi pasar terhadap penurunan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (AS), Fed Funds Rate/FFR), dalam beberapa bulan ke depan.

“Sehingga ini yang menjelaskan mengapa exchange rate kita mengalami penguatan beberapa ratus basis poin beberapa waktu terakhir,” katanya dalam acara Market Outlook 2024, Selasa (16/7/2024).

Selain itu, Chatib mengatakan bahwa pernyataan pemerintah dan tim sinkronisasi pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto terkait keberlanjutan fiskal turut mempengaruhi penguatan rupiah.

Pernyataan tersebut berasal dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Tim Sinkronisasi Pemerintahan, bahwa defisit APBN pada 2025 akan djaga di bawah level 3% dari PDB.

“Statement ini memberi comfort kepada market bahwa desain dari kebijakan fiskal itu akan tetap dijaga. Itu yang kemudian juga memberikan rasa yang cukup nyaman bahwa defisitnya bisa dijaga,” jelasnya.

Bisnis mencatat, nilai tukar rupiah pada Selasa (16/7/2024) ditutup pada level Rp16.199 per dolar AS. Nilai tukar tersebut turun 0,18% atau sebesar 29 poin.

Sebagaimana diketahui, kabar rasio utang terhadap PDB dalam APBN pemerintahan mendatang sempat menjadi sorotan dan kekhawatiran bagi investor, sehingga turut memicu pelemahan rupiah.

Pada kesempatan sebelumnya, Sri Mulyani menyampaikan bahwa presiden terpilih Prabowo telah berkomitmen menjaga defisit APBN 2025 di bawah 3% dari PDB.

“Kami sudah menyampaikan juga kepada presiden terpilih Bapak Prabowo dan beliau juga memberikan keyakinan arahan bahwa beliau commit defisit di bawah 3%,” katanya.

Adapun, DPR RI dan pemerintah telah menyetujui defisit pada tahun depan akan berada pada rentang 2,29% hingga 2,82% dari PDB atau di bawah 3%.